BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Management and Distribution of Geospatial Information in Indonesia
Dr. Ir. Yusuf S. Djajadihardja M.Sc. Deputi Kepala Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Penataan Ruang Pesisir
Good Government
Transportasi
Utilitas
Koridor Ekonomi
Perubahan Iklim
Penyusunan Tata RUang
Sumberdaya Air
Pemetaan
Investasi Energi
Iptek
Perencanaan Wilayah Lingkungan
Bencana Alam
Pendidikan dan Pelatihan
Our Home Work Simpul Jaringan berkontribusi memfasilitasi pemenuhan IG untuk pembangunan
Pengairan
Penyehatan Ekosistem Infrastruktur
Sumberdaya Alam
Kedaulatan NKRI Bisnis
Pemukiman
Future Plan of Indonesia Ruang Hijau Perkotaan
Pembangunan Perkotaan
Sustainable Land Use
Penyusunan Tata Guna Lahan
RDTR Kota
Model Kota 3D Perencanaan Wilayah Pesisir
Pembangunan Zona 3D
Perencanaan Infrastruktur Lepas Pantai
Zoning
INFRASTRUCTUR MANAGEMENT AND PLANING Pemeliharaan Jaringan Jalan Monitoring Jembatan
Rehabiltasi Jaringan Jalan
Perencanaan Infrastruktur Pelabuhan Lalulintas Udara
Sarana Pedestrian
Perencanaan Jalan Tol
Visualisasi Kota
Pemanfaatan Infastruktur Transportasi
Simulasi Kemacetan
DISASTER MITIGATION Resiko Banjir Simulasi Banjir
Pemetaan Kebakaran Hutan
El Nino dan La Nina Dampak Banjir
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Resiko Gempabumi
Banjir
Dampak Rob Mitigasi Gempa
Kekeringan
PUBLIC COLLABORATION Pemetaan Prasarana Air Bersih
Penyidik PNS Tata Ruang Survei Lapangan
WebGIS Infrastruktur
Regulasi
Pelaporan
Mobile GIS
Sosialisasi RTRW dan RDTR
Trekking Pemeliharaan Jalan
Akuntabilitas Program dengan pemantauan
Pembebasan Lahan untuk Kepentinga Umum
WISDOM
Informasi Geospasial – Membangun berdasarkan data dan fakta
UU No. 4 Tahun 2011 Landasan integrasi aspek keruangan dalam proses pengambilan keputusan
1. Mendukung referensi tunggal untuk informasi geospasial; 2. Menjamin ketersediaan dan akses dengan akuntabilitas; 3. Mewujudkan kebergunaan ig melalui kerjasama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; 4. Mendorong penggunaan informasi geospasial dalam kegiatan pemerintah dan kehidupan sehari-hari masyarakat
Dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya serta penanggulangan bencana dalam wilayah NKRI dan wilayah yurisdiksinya diperlukan informasi geospasial (UU No. 4/2011)
Tata Kelola Informasi Geospasial Berstandar Karakteristik Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang baik
a) KEPASTIAN HUKUM
berlandaskan hukum dan peraturan perundangundangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pemangku kepentingan. Karakteristik Tata Kelola Informasi Geospasial secara nasional yang baik menurut Pasal 2, UU No. 4/2011
b) KETERPADUAN dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah daerah dan setiap orang, yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan IG. c) KETERBUKAAN dapat dipergunakan oleh banyak pihak dengan memberikan akses yang mudah kepada masyarakat untuk mendapatkan IG
Tata Kelola Informasi Geospasial Berstandar Karakteristik Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang baik
d) KEMUTAKHIRAN disajikan dan/atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru. Karakteristik Tata Kelola Informasi Geospasial secara nasional yang baik menurut Pasal 2, UU No. 4/2011
e) KEAKURATAN disajikan harus diupayakan untuk menghasilkan DG dan IG yang teliti, tepat, benar, dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan. f) KEMANFAATAN harus dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi masyarakat. g) DEMOKRATIS harus dilaksanakan secara luas dengan melibatkan peran serta masyarakat.
Integrasi Informasi Geospasial (Vertikal Dan Horisontal) Berbagi-pakai Informasi geospasial Merupakan Langkah Awal Penataan Ruang
IZIN ESDM
IZIN KEHUTANAN
IZIN BPN
IZIN TRANSMIGRASI
Sumber: Pokja Tematik
KEBIJAKAN ONE MAP POLICY Pra syarat integrasi aspek keruangan dalam proses pengambilan keputusan
Reference Standard
1
Geodatabase GeoPortal 12
Untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang IG (Perpres No. 27/2014)
IMPLEMENTASI Informasi Geospasial – Menyediakan Pemanfaatan Bernilai Tambah
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL Berbagi-pakai Antar Institusi Pemerintah
PROVINSI KALTIM
WALI DATA
PROVINCE DATA CENTER
UNIT KLIRING
METADATA KATALOG PORTAL
METADATA KATALOG PORTAL DATA CENTER
UNIT KLIRING
WALI DATA
PENGHUBUNG SIMPUL JARINGAN
BIG DATA CENTER
SIMPUL KABUPATEN
WALI DATA UNIT KLIRING METADATA DATABASE PORTAL
SIMPUL KOTA UNIT KLIRING METADATA DATABASE PORTAL
UNIT KLIRING
METADATA KATALOG PORTAL
WALI DATA DATA CENTER
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL Berbagi-pakai Antar Institusi Pemerintah
KKP
PROVINSI KALTIM
WALI DATA
PROVINCE DATA CENTER
UNIT KLIRING
METADATA KATALOG PORTAL
METADATA KATALOG PORTAL DATA CENTER
UNIT KLIRING
WALI DATA
GEOPORTAL NASIONAL
DINAS BADAN UNIT KANTOR
PUSAT BADAN BALAI
DIRJEN
Layanan Informasi Geospasial Citra Tegak Resolusi Tinggi Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2012
Sumber: PPIG -BIG
AKSES SISTEM NSDI Sistem NSDI Dalam Interaksi Dengan Pengakses
PIHAK
PSJ
SJ
PENGAKSES EKSTERNAL
PENGAKSES INTERNAL
SEMUA ORANG
SEMUA ORANG
PENGAKSES DENGAN HAK
PENGAKSES DENGAN HAK KHUSUS
Publik
○
○
○
○
Internal (tanpa batasan)
×
○
○
○
Internal (terbatas)
×
×
○
○
Internal (tanpa batas)
×
○
○
○
Internal (terbatas)
×
×
○
○
Rahasia
×
×
×
○
JENIS AKSES IG
Sumber: PPIG -BIG
AKSES SISTEM JARING INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL http://tanahair.indonesia.go.id
DEMO INA-GEOPORTAL
TERIMA KASIH
