PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PELAPORAN, PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PERAN SERTA POKMASWAS TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN DAN PELANGGARAN PERIKANAN
TOPAN RENYAAN, S.H.
MAKSUD DAN TUJUAN
• DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI PEDOMAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERAN SERTA POKMASWAS DALAM MEMBANTU KEGIATAN PENGAWASAN. • KESERAGAMAN POLA PELAPORAN DAN PENANGANAN YANG SESUAI DENGAN FUNGSI PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN • SEJALAN DENGAN RAMBU HUKUM YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA PADA SAAT PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
LANDASAN HUKUM • • • • • • • •
• • •
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/Permen-KP/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/Permen-KP/2015 Tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714; Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-KP/2015 Tentang Penangkapan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), Dan Rajungan (Portunus Pelagicus Spp.); Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor Per.376/DJPSDKP/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan.
DASAR KEWENANGAN
PERAN SERTA POKMASWAS • Pasal 36 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil. • Pasal 67 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. • BAB II Ayat (1) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
DASAR KEWENANGAN
PEMANTAUAN •
Pasal 60 Ayat 2 (b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
PENGAWASAN • •
Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 38, Pasal 60 Ayat 2 (c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil.
DASAR KEWENANGAN
PELAPORAN • Pasal 38 dan Pasal 60 Ayat 1 (h) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. • Bab III, Ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
KEANGGOTAAN
• • • • •
Nelayan Unsur tokoh masyarakat. Unsur tokoh agama. Unsur tokoh adat. Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat. • Para nelayan yang menjadi ABK kapal-kapal penangkap ikan. • Nelayan kecil. • Masyarakat maritim lainnya.
TUGAS POKMASWAS • Pemantau kegiatan perikanan; • Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan. • Mengidentifikasi tindak pidana kejahatan dan pelanggaran perikanan. • Mencatat adanya dugaan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran perikanan. • Menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian sumber daya perikanan. • Melaporkan dugaan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran perikanan kepada pengawas perikanan atau aparat penegak hukum setempat. • Mengiventarisir data potensi sumberdaya perikanan dan kelautan.
SKEMA UMUM PROSEDUR PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN SKEMA UMUM PROSEDUR PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN POKMASWAS TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN DAN PELANGGARAN PERIKANAN
POKMASWAS
PEMANTAUAN
PENGAWASAN
TINDAK PIDANA KEJAHATAN PERIKANAN
PELAPORAN
PELANGGARAN PERIKANAN
· PEMANTAUAN TINDAK LANJUT LAPORAN
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT LAPORAN
· PENGADILAN PERIKANAN
· · ·
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT LAPORAN
TINDAKAN OLEH APARAT
LISAN MENGGUNAKAN RADIO ATAU HP ATAU MENGHADAP
TERTULIS MENGGUNAKAN FORMULIR LAPORAN
· · ·
KOORDINATOR PPNS KEPALA PELABUHAN PERIKANAN KEPALA DKP PETUGAS KARANTINA KAPAL INSPEKSI PERIKANAN SATPOL AIRUD/ POLISI TERDEKAT TNI AL TERDEKAT PPNS
· · · · · · · ·
KOORDINATOR PPNS KEPALA PELABUHAN PERIKANAN KEPALA DKP PETUGAS KARANTINA KAPAL INSPEKSI PERIKANAN SATPOL AIRUD/ POLISI TERDEKAT TNI AL TERDEKAT PPNS
SMS GATEWAY
085 88888 4171
SKEMA PROSEDUR PEMANTAUAN SKEMA PROSEDUR PEMANTAUAN POKMASWAS
·
TINDAK PIDANA KEJAHATAN PERIKANAN
· ·
·
PEMANTAUAN
SEDANG MELAKUKAN PEMANTAUAN
·
Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran Kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Setiap orang yang melakukan alih muatan (transhipment) di laut yang tidak sesuai dengan persyaratan
POKMASWAS IDENTIFIKASI
PELAPORAN ·
MENGGUNAKAN SARANA PENUNJANG
SEDANG AKTIF BEKERJA
· · ·
PELANGGARAN PERIKANAN ·
· · · · · · · ·
Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang Menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain Melakukan penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dalam kondisi bertelur dan ukuran yang tidak sesuai dengan Peraturan. Menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets)
KOORDINATOR PPNS KEPALA PELABUHAN PERIKANAN KEPALA DKP PETUGAS KARANTINA KAPAL INSPEKSI PERIKANAN SATPOL AIRUD/POLISI TERDEKAT TNI AL TERDEKAT PPNS
SKEMA PROSEDUR PENGAWASAN SKEMA PROSEDUR PENGAWASAN POKMASWAS
MENCATAT
TINDAK PIDANA KEJAHATAN PERIKANAN
PENGAWASAN
POKMASWAS
· · · · ·
PERSIAPAN KONDISI CUACA MEMPERSIAPKAN KAPAL MEMPERSIAPKAN ALAT BANTU KORDINASI DENGAN SATKER MELAPORKAN LOKASI PENGAWASAN
IDENTIFIKASI
Tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran perikanan yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) atau Kapal Ikan Asing (KIA)
· · · · ·
· ·
Jenis kapal Tanda pengenal kapal Kegiatan kapal Data lainnya, misalkan arah kapal. Lokasi dimana tindak pidana kejahatan dan/ atau pelanggaran terjadi. Waktu kejadian Bentuk tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran perikanan
PELAPORAN
IDENTIFIKASI
MENCATAT · Lokasi kejadian
PELANGGARAN PERIKANAN Tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran perikanan yang dilakukan oleh seseorang
· · · · ·
· · · · · · · ·
Waktu kejadian Kegiatan kapal Tanda-tanda khusus identitas pelaku Pernyataan saksi dan identitas saksi Bentuk tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran perikanan
KOORDINATOR PPNS KEPALA PELABUHAN PERIKANAN KEPALA DKP PETUGAS KARANTINA KAPAL INSPEKSI PERIKANAN SATPOL AIRUD/ POLISI TERDEKAT TNI AL TERDEKAT PPNS
SKEMA PROSEDUR PELAPORAN
SKEMA PROSEDUR PELAPORAN TERTULIS POKMASWAS
TERTULIS
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
MENGGUNAKAN FORMULIR LAPORAN POKMASWAS
· ·
POKMASWAS
INDENTIFIKASI TINDAK PIDANA KEJAHATAN/PELANGGARAN PERIKANAN
CARA PELAPORAN
· · · · · · · ·
Bentuk tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran perikanan. Lokasi tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran. Waktu kejadian. Tanda-tanda khusus atau identitas terduga pelaku. Pernyataan saksi tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran perikanan. Kronologis kejadian. Jenis kapal. Tanda pengenal kapal. Kegiatan kapal. Data lainnya, misalkan arah kapal.
MENYERAHKAN FORMULIR LAPORAN KEPADA: · · · · · · ·
Koordinator Pengawas Perikanan dan/atau Kepala Pelabuhan Perikanan dan/ atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan/atau Petugas Karantina Pelabuhan dan/ atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/ atau Satpol AIRUD/Polisi terdekat dan/ atau kantor TNI Angkatan Laut terdekat
SKEMA PROSEDUR PELAPORAN
SKEMA PROSEDUR PELAPORAN SECARA LISAN MENGGUNAKAN TELEPON ATAU DATANG MELAPOR
MENGGUNAKAN RADIO KOMUNIKASI/HP SECARA LISAN MENGGUNAKAN ALAT KOMUNIKASI
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
· · · ·
POKMASWAS
INDENTIFIKASI TINDAK PIDANA KEJAHATAN/PELANGGARAN PERIKANAN
CARA PELAPORAN
· · · ·
Bentuk tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran perikanan. Lokasi tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran. Waktu kejadian. Tanda-tanda khusus atau identitas terduga pelaku. Jenis kapal.
BERKOMUNIKASI DAN MELAPOR KEPADA:
Tanda pengenal kapal.
·
Kegiatan kapal. Data lainnya, misalkan arah kapal.
· · ·
DATANG MELAPOR · Informasi yang diberikan secara lisan dilakukan dengan melakukan persiapan sebagai berikut: DATANG MELAPOR
· ·
Membawa identitas diri seperti KTP dan atau kartu anggota POKMASWAS. Informasi yang diberikan secara lisan kepada petugas harus menggunakan katakata yang jelas mengenai kronologis dan jenis tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran perikanan yang dijumpai.
· · ·
Koordinator Pengawas Perikanan dan/atau Kepala Pelabuhan Perikanan dan/ atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan/atau Petugas Karantina Pelabuhan dan/ atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/ atau Satpol AIRUD/Polisi terdekat dan/ atau kantor TNI Angkatan Laut terdekat
SKEMA PROSEDUR PELAPORAN
SKEMA PROSEDUR PELAPORAN MENGGUNAKAN SMS GATEWAY
SMS GATEWAY
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
·
POKMASWAS
INDENTIFIKASI TINDAK PIDANA KEJAHATAN/PELANGGARAN PERIKANAN
CARA PELAPORAN
·
·
Info pelanggaran dan atau Info Kejadian tindak pidana kejahatan dan atau pelanggaran perikanan dikirim melalui sms ke nomor 085 88888 4171 Bentuk format sms dilakukan sebagai berikut: Pesan ditulis dengan format I* PESAN ANDA Contoh pengiriman info/ laporan kejadian pelanggaran sebagai berikut: I*sebuah perahu melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang di perairan Bengkulu 14/9/11 14:30
Apabila tindak lanjut ditanyakan menggunakan pesan singkat (SMS) dilakukan dengan format sebagai berikut: Q*PESAN PERTANYAAN dan dikirim melalui sms ke nomor 085 88888 4171.
085 88888 4171
KAPAL PENGAWAS DAN UNIT TERKAIT
FORMULIR LAPORAN POKMASWAS
FORMULIR LAPORAN POKMASWAS
Tanggal:
Hari:
NAMA PELAPOR NO. KTP PELAPOR ALAMAT PELAPOR NO. HP PELAPOR
TINDAK PIDANA KEJAHATAN DAN/ATAU PELANGGARAN PERIKANAN OLEH PERORANGAN LOKASI KEJADIAN WAKTU KEJADIAN JENIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN / PELANGGARAN
PENYAMPAIAN LAPORAN LISAN TULISAN LAPORAN DISAMPAIKAN KEPADA BARANG BUKTI YANG DISERAHKAN
SMS GATEWAY
DITERIMA OLEH: ________________________
PENGEBOMAN
WAKTU _________________
PENGGUNAAN ALAT TANGKAP TERLARANG PERUSAKAN LINGKUNGAN TRANSHIPMENT
INSTANSI _______________
LAINNYA
TANDA TANGAN PENERIMA
TANDA KHUSUS ATAU IDENTITAS PELAKU SAKSI IDENTITAS SAKSI
TINDAK PIDANA KEJAHATAN DAN/ATAU PELANGGARAN PERIKANAN OLEH KAPAL PERIKANAN LOKASI KEJADIAN WAKTU KEJADIAN JENIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN JENIS KAPAL TANDA PENGENAL KAPAL KEGIATAN KAPAL
KRONOLOGIS KEJADIAN
NAMA DAN TANDATANGAN PELAPOR
TERIMA KASIH
