Makalah. Studi Islam II. Islam dan Organisasi Sosial Keagamaan

Makalah Studi Islam II “Islam dan Organisasi Sosial Keagamaan”

Disusun oleh: Kelompok 11 1.

Dila Taruli

11151020000005

2.

Agung Nugraha

11151020000024

3.

Alifa Nurulhusna

11151020000039

4.

Aisyah Karimah

11151020000048

PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2016

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya sehingga kami sebagai tim penulis dan penyusun dapat menyelesaikan tugas ini hingga selesai. Makalah ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memenuhi tugas mata kuliah Studi Islam II pada Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini tim penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak tim penulis tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesarbesarnya kepada : 1. Allah SWT karena tanpa ridho, rahmat, serta karunianya tim penulis tentu tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini. 2. Ibu Siti Nadroh, M.Ag. Selaku dosen Studi Islam II dan pembimbing dalam tugas ini yang telah meluangkan waktu dan fikirannya yang telah membimbing kami dalam menyelaikan tugas ini. 3. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil agar kami dapat menyelesaikan tugas ini sebaik-baiknya.

Jakarta, 18 Maret 2016

Kelompok 11

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................. i DAFTAR ISI........................................................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................................................... 1 A.

Latar Belakang ............................................................................................................................ 1

B.

Rumusan Masalah ....................................................................................................................... 1

C.

Tujuan Pembahasan .................................................................................................................... 1

D.

Manfaat Makalah ........................................................................................................................ 2

BAB II PEMBAHASAN ........................................................................................................................ 3 A. PENGARUH AJARAN ISLAM BAGI LAHIRNYA ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN.3 A.1 Muhammadiyah ...................................................................................................................... 3 A.2 Nahdlatul Ulama ..................................................................................................................... 4 A.3 Persatuan Islam ....................................................................................................................... 6 B. SUMBANGAN AJARAN ISLAM DALAM PEMBENTUKAN DAN KEUTUHAN NKRI DALAM MENGHADAPI TANTANGAN ........................................................................................ 7 B.1 Muhammadiyah ........................................................................................................................ 7 B.2 Nahdatul Ulama (NU) .............................................................................................................. 9 B.3 Persatuan Islam (PERSIS) ...................................................................................................... 11 C. LAHIRNYA PARTAI POLITIK ISLAM DAN STRATEGI PEMERINTAHAN ..................... 13 C.1 Partai Islam Pra Kemerdekaan Indonesia ............................................................................... 13 C.2 Partai Islam Era Orde Baru .................................................................................................... 17 C.3. Partai Islam di Era Reformasi ............................................................................................... 22 BAB III PENUTUP .............................................................................................................................. 26 A.

Kesimpulan ............................................................................................................................... 26

B.

Saran ......................................................................................................................................... 26

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................................... 27 ii

iii

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Islam merupakan agama rahmatan lilalamin yang memiliki banyak peran

dan pengaruh bagi kehidupan sekitar. Salah satu peran dan pengaruh ajaran islam yaitu banyak melahirkan organisasi sosial keagamaan. Namun dewasa ini banyak terjadi permasalahan dan kesalahpahaman yang terjadi di kalangan masyarakat akibat perbedaaan paham antar golongan atau organisasi. Padahal fungsi utama dibentuknya organisasi adalah sebagai wadah untuk menampung aspirasi sekaligus menjawab masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Namun fungsi utama organisasi tersebut berubah menjadi pembatas antara masyarkat yang memiliki paham yang berbeda. Misalnya perselisihan yang terjadi antara Muhammadiah, Nahdlotul Ulama dan Persis, walaupun pada dasarnya tujuan dari masing-masing organisasi tersebut baik namun, hanya berbeda pemahaman dalam mengkaji sunnah.

B.

Rumusan Masalah 1. Bagaimana pengaruh ajaran Islam bagi lahirnya organisasi sosial keagamaan? 2. Bagaimana peran ajaran Islam bagi pembetukan dan keutuhan NKRI? 3. Bagaimana lahirnya partai politik Islam serta strategi dalam pemerintahan?

C.

Tujuan Pembahasan 1. Untuk mengetahui pengaruh ajaran Islam bagi lahirnya organisasi social keagamaan

1

2. Untuk mengetahui sumbangan ajaran Islam bagi pembetukan dan keutuhan 3. Untuk

NKRI dalam menghadapi serangan dari dalam dan luar menciptakan

rasa

nasionalisme,

patriotisme

dan

dalam

menghasilkan kebijakan Nasional

D.

Manfaat Makalah 1. Mengetahui bagaimana sejarah dari organisasi-organisasi islam yang berdiri di Indonesia sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan. 2. Lebih

mengharagai

perjuangan

organisasi-organisasi

islam

di

Indonesia. 3. Agar kita lebih mengerti dan tahu tujuan masing-masing organisasi sehingga kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat dapat di minimalisir 4. Islam dan Organisasi Sosial Keagamaan

2

BAB II PEMBAHASAN

A. PENGARUH AJARAN ISLAM BAGI LAHIRNYA ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN.

Seperti kita tahu bahwa islam merupakan agama rahmatan lilalamin yang mempunyai banyak peran dan pengaruh dalam kehidupan sekitar. Salah satu peran dan pengaruh ajaran islam yaitu melahirkan banyak organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Persis yang paling banyak terdengar di media massa dan menjadi pengaruh bagi masyarakat Indonesia. A.1 Muhammadiyah Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan KHA Dahlan.1 Beliau adalah pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai seorang Khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan ummat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Qur`an dan Hadist. Oleh karena itu beliau memberikan pengertian keagamaan dirumahnya ditengah kesibukannya sebagai Khatib dan para pedagang. KH A Dahlan memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga tahun 1922 dimana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Pada rapat tahun ke 11, Pemimpin Muhammadiyah dipegang oleh KH Ibrahim yang kemudian memegang Muhammadiyah hingga tahun 1934.Rapat Tahunan itu

1

Abu Mujhid, Sejarah Muhammadiyah : Gerakan “Tajdid” di Indoneisa

3

sendiri kemudian berubah menjadi Konggres Tahunan pada tahun 1926 yang di kemudian hari berubah menjadi Muktamar tiga tahunan dan seperti saat ini Menjadi Muktamar 5 tahunan. Muhammadiah berdiri bersamaan dengan kebangkitan masyarakat Islam Indonesia pada dekade pertama yang sampai hari ini bertahan dan membesar yang sulit dicari persepadanannya. Jika dilihat dari amal usaha dan dan gerakan Muhammadiyah di bidang sosial kemasyarakatan, khususnya di bidang pendidikan dan dan kesehatan, maka Muhammadiyah merupakan organisasi sosial keagamaan yang terbesar di Indonesia, bahkan banyak kalangan menyebutkan sebagai terbesar di seluruh dunia. Nahdlotul Ulama yang pembentukannya berawal semangat menegakkan dan mempertahankan Agama Allah di Nusantara, meneruskan perjuangan Wali Songo. Berdirinya Muhammadiyah didorong oleh paham agama. Dengan menghayati agama, mengamalkan agama, memperjuangkan agama, lalu terbentuk identitas Muhammadiyah.2 Muhammadiyah adalah gerakn Islam, Da’wah Amar Ma’ruf Nahi MUnkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Muhammadiyah beraskan pada agama Islam. Muhammadiyh berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang di wahyukan kepada Rasul-Nya, sejak Nabi Adam AS, Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat kepada umat manusia sepanjang masa dan menjmin kesejahteraan hidup materiil dan spiritual, dunia dan akhirat. A.2 Nahdlatul Ulama Berdirinya komite HIJAZ dan Lahirnya Nahdlatul ‘Ulama Sebelum tahun 1924, raja yang berkuasa di Mekkah dan Madinah ialah Syarif Husen, yang bernaung di bawah Kesultanan Turki. Akan tetapi pada tahun 1926 Syarif Husen digulingkan oleh Ibnu Suud. Ibnu Suud ialah seorang pemimpin suku yang taat 2

Merujuk kepada perkataan M. djindar Tamimy yang dikutip oleh Asep Purnama Bachtiar, Ketua MPK PP MUhammadiyah pada saat menjelaskan mengenai paham agama dalam Muhammadiyah

4

kepada seorang pengajar agama bernama Abdul Wahhab dari Nejed yang ajaranajaranya sangat konservatif. Misalnya berdoa di depan makam nabi dihukumi syirik. Penguasa hijaz yang baru ini mengundang pemimpin-pemimpin islam seluruh dunia untuk menghadiri Muktamar Islam di Mekkah pada bulan Juni 1926. Di Indonesia kebetulan waktu itu sudah terbentuk CCC (Centra Comite Chilafat) disebut Komite Hilafat, dan duduk di dalamnya berbagai wakil Organisasi Islam, termasuk K.H. Wahab Hasbullah. Berhubungan dengan itu, maka K.H. Wahab Hasbullah bersama-sama para ulama’ Taswirul Afkar dan Nahdlatul Wathan dengan restu K.H. Hasyim Asy’ari memutuskan untuk mengirimkan delegasi sendiri kemukatamar pada juni 1926 dengan membentuk komite sendiri yaitu komite hijaz. Pada tanggal 31 Januari 1926 komite mengadakan rapat di Surabaya dengan mengundang para ‘ulama terkemuka di Surabaya dan dihadiri K.H. Hasyim Asy’ari dan K.H. Asnawi Kudus. rapat memutuskan K.H. Asnawi Kudus sebagai delegasi Komite Hijaz menghadiri muktamar dunia Islam di Mekkah. Mulai dari sinilah NU berdiri.3 NU menganut paham Ahlussunah Wal jama’ah (ASWAJA), menurut NU ASWAJA memiliki karakteristik khusus yang berporos pada tiga ajaran pokok dalam islam yang meliputi bidang Aqidah, Fiqih, dan Tasawuf. Pada bidang Aqidah model yng diikuti adalah pemikiran dari Abu Hasan al-‘Asy’ary dan Abu Mansur al-Maturidi. Pada bidang Fiqih mengikuti model istinbat perkembangan pemikiran dari

empat imam mazhab (aimmat al-madzahib al-arba’ah) yaitu

mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hanbali. Pada bidang Tasawwuf mengikuti model pemikiran yang dikembangankan oleh Abu Hamid al-Ghazalidan alJuwaini al-Baghdadi.4

3

Gustiana Isya Marjani, Wajah Toleransi NU : Sikap NU Terhadap Kebijakan Pemerintah atas Umat Islam. (Jakarta Selatan : RMBOOKS, 2012) 4 Lihat acuan pada www.nu.or.id dan buku Abdul Halim Aswaja Politisi Nahdlatul Ulama (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2014)

5

Pengaruh ajaran Islam di tubuh Nahdatul Ulama (NU) adalah Pemahaman, pengamalan, dan penerapan Islam dalam segmen fiqih mu’amalah sebagai hasil dialektika antara nash, syari’at, dan ‘urf, budaya, dan realita di bumi Nusantara, sehingga dasar inilah yang dipakai para anggota dari NU dalam berhubungan baik dengan Allah, Sesama manusia, maupun dengan lingkungan sekitar. A.3 Persatuan Islam PERSIS Berdiri pada awal 1920-an, tepatnya hari Rabu, 1 Shafar 1342 H (12 September 1923 M) di Bandung oleh sekelompok orang yang berminat dalam study dan aktifitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam, seorang Alumnus Dar-Ulum Mekkah dan haji Muhammad Yunus, seorang pedagang sukses yang sama-sama kelahiran Palembang.5 Nama Persatuan Islam itu diberikan untuk mengarahkan jihad dan ijtihad serta upaya segenap potensi, tenaga, usaha dan pikiran guna mencapai harapan dan cita-cita yang sesuai dengan kehendak organisasi. Pada awal PERSIS berdiri, orang-orang yang tergabung dalam Jam’iyyah itu melihat realitas empiric bahwa masyarakat muslim Indonesia, khususnya di bandung yang menjadi tempat lahirnya organisasi ini, banyak melakukan praktek penyimpangan dalam praktek keagamaannya, baik akidah maupun ibadah. Persis memiliki cirri khas tersendiri, yakni kegiatannya dititik beratkan pada paham keagaman. Persis menitik beratkan perjuangannya pada penyebaran dan penyiaran paham aliran Al-Qur’an Sunnah kepada masyarakat kaum muslimin, buka untuk memperbesar atau memperluas jumlah anggota dalam organisasi. Jadi, secara umum pengaruh islam pada lahirnya organisasi-organisasi islam adalah dengan ikutnya organisasi-organisasi ini bertindak sesuai dengan amalan-amalan islam, menyangkut segala amal usaha dan konseptualisasi nilainilai ajaran islam secara kontekstual. Pengaruh ajaran Islam di tubuh Nahdatul Ulama (NU) adalah lebih kepada Pemahaman, pengamalan, dan penerapan Islam dalam segmen fiqih mu’amalah sebagai hasil dialektika antara nash, syari’at, dan 5

Sayyid Muhammad bin Ahmad Al-Syathiri Persatuan Islam (Jakarta : Lentera, 1997)

6

‘urf, budaya, dan realita di bumi Nusantara, sehingga dasar inilah yang dipakai para anggota dari NU dalam berhubungan baik dengan Allah, Sesama manusia, maupun dengan lingkungan sekitar.

B. SUMBANGAN AJARAN ISLAM DALAM PEMBENTUKAN DAN KEUTUHAN NKRI DALAM MENGHADAPI TANTANGAN

Hukum dan ajaran islam berkembang sejalan dengan perkembangan dan perluasan wilayah islam serta hubungannya dengan budaya umat islam. Mayoritas masyarakat bangsa Indonesia beragama islam. Keadaan itu mendorong kepada cita-cita pembentukan hukum nasional yang sesuai dengan cita-cita moral yang terbentuk oleh cita-cita batin dan kesadaran hukum rakyat Indonesia.

Islam

banyak mempengaruhi pemikiran dan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia dan terbentuknya negara Republik Indonesia. Pada subbab pertama, beberapa organisasi-organisasi islam yang berpengaruh dalam pembentukan serta keutuhan NKRI dalam menghadapi tantangan yaitu Muhammadiyah, NU, Persis. B.1 Muhammadiyah Sebagai organisasi yang memiliki pengaruh untuk NKRI, Muhammadiyah ikut andil dalam memajukan kebudayaan dan peradaban pada bangsa ini melalui gerakan pencerdasan, peningkatan kualitas kesehatan dan kehidupan sosial, pemberdayaan tarap kehidupan ekonomi masyarakat. a. Pencerdasan Kehidupan Bangsa Seperti yang kita ketahui, Muhammadiyah sangat berkembang pesat di Indonesia. Hingga tahun 2010 tercatat ormas islam Muhammadiyah telah memiliki 3979 Taman Kanak-kanak, 33 Taman Pendidikan Al-Qur’an, 6 Sekolah Luar Biasa, 1176 Sekolah Dasar, 1428 Madrasah Ibtidaiyah, 1188 Sekolah Menengah Pertama, 534 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 515 Sekolah Menengah Atas, 278 SMK, 172 MA, dan 64 Pondok Pesantren. Dalam bidang pendidikan

7

tinggi, hingga tahun 2010 Muhammadiyah memiliki 40 Universitas, 88 Sekolah Tinggi, 54 Akademi, dan 4 Politeknik.6 b. Peningkatan kualitas kesehatan dan kehidupan sosial Dalam hal ini tercatat hingga tahun 2008 Muhammadiyah telah memiliki 228 panti asuhan yatim, 18 panti jompo, 22 balai kesehatan sosial, 161 santunan keluarga, 5 panti wreda/manula, 13 santunan wreda/manula, panti cacat netra, 38 santunan kematian, serta 15 BPKM (Balai Pendidikan Dan Keterampilan Muhammadiyah). c. Pemberdayaan taraf kehidupan ekonomi masyarakat Dalam bidang ini Muhammadiyah mendukung kebijakan pemerintah yang bertekad mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi rakyat. Khususnya yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Dengan upaya menciptakan lapangan kerja yang didirikan Muhammadiyah berupa rumah sakit, sekolah, universitas dan lain-lain telah membantu taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Tokoh sekaligus pendiri Muhammadiyah yaitu K.H. Ahmad Dahlan telah berperan besar dalam sumbangan ajaran agama Islam. beliau lahir pada tahun 1868 dengan nama Mohammad Darwis di kampung Kauman, Yogyakarta. Ia belajar kaidah-kaidah agama dari ayahnya, K.H. Abubakar, penghulu Masjid Agung Yogyakarta. Ia hanya mendapatkan pendidikan formal lewat pesantren. Pada tahun 1883 saat Ahmad Dahlan berusia limabelas tahun, ia pergi ke Mekkah guna menunaikan ibadah haji dan sekaligus menimba ilmu. Lima tahun berada di Mekkah, ia rajin mempelajari pandangan dan sikap tokoh-tokoh pembaharuan islam. Pada 1902, untuk kedua kalinya ia berangkat ke Mekkah. Pada kesempatan ini ia bertemu dengan tokoh yang dikaguminya, yaitu Rasjid Ridla. 6

Data diperoleh dari: Tim Penyusun dan Penerbitan Profil Muhammadiyah 2010, LPPI PP Muhammadiyah, Profil 1 Abad Muhammadiyah

8

Pada

pertemuan

itu

mereka

banyak

mendiskusikan

berbagai

masalah

pembaharuan Islam di dunia. Dahlan semakin yakin bahwa pengajaran Islam di Indonesia sudah jauh ketinggalan zaman dan harus diganti dengan cara yang lebih modern. Keinginan mengajarkan pendidikan agama Islam yang modern mulai dirintis pada 1911 di Yogyakarta. Ia mendirikan sekolah agama bernama “Muhammadiyah”. Selain ilmu agama, para siswa juga diberikan ilmu umum, seperti ilmu berhitung dan membaca huruf latin. Proses pengajarannya dilakukan di kelas-kelas yang mirip sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda waktu itu.7 Gerakan sosial Kiai Ahmad Dahlan bisa disebut sebagai suatu gerakan atau aksi melawan “takdir” sosial, yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menderita kebodohan, miskin, dan tertindas. Ketika publik meyakini bahwa realitas kepenyakitan, tidak berpendidikan atau kemiskinan sebagai nasib yang harus diterima, Kiai Ahmad Dahlan menggerakan masyarakat untuk berobat ke lembaga kesehatan (rumah sakit) dengan mendirikan lembaga itu serta panti asuhan.8 B.2 Nahdatul Ulama (NU) NU atau Nahdatul Ulama merupakan organisasi keagamaan umat islam di Indonesia yang senantiasa memegang teguh prinsip persaudaraan, toleransi, dan kebersamaan warga negara baik umat muslim atau yang lainnya dalam mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti hal nya Muhammadiyah dan Persis, Nahdatul Ulama juga memberikan kontribusi untuk keutuhan masyarakat Indonesia melalui pesantren-pesantren yang di dirikan sebagai lembaga untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Lembaga Pendidikan Ma’arif (LP Ma’arif) merupakan sebuah organisasi islam yang dibentuk oleh Nahdatul Ulama. 7

Flori Berta Aning S, 100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia (Yogyakarta: Narasi, 2006), h. 31-33 Abdul Munir Mulkhan, Kiai Ahmad Dahlan: Jejak Pembaharuan Sosial dan Kemanusiaan (Jakarta: Buku Kompas, 2010), h. 187 8

9

Salah satu tokoh NU yang memberikan sumbangan ajaran agama islam untuk NKRI adalah Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan nama Gus Dur merupakan mantan Presiden RI, politisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memberikan nuansa baru, bukan saja dari sudut pandang Islam, tetapi juga demokrasi. Beliau lahir di Denanyar, Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 4 Agustus 1940. Beliau merupakan cucu dari pendiri NU yaitu K.H. Hasyim Asy’ari.9 Abdurrahman Wahid adalah salah satu tokoh yang dikenal sangat getol membuka cakrawala pesantren. Hal itulah yang mengantarkannya memperoleh anugerah doktor kehormatan dari Akademika Institute Teknologi Asia (AIT), Bangkok, Thailand, karena jasa-jasanya dalam mengembangkan demokrasi dan sistem pendidikan di Indonesia, terutama di pesantren-pesantren. Salah satu kiprah Gus Dur terhadap tradisi pengembangan pesantren yaitu pesantren menjadi lembaga pendidikan yang memiliki potensi plus.10 Pesantren yang tak hanya mengajarkan pendidikan keagamaan, melainkan pula berbagai disiplin ilmu yang selama ini hanya diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan umum. Hal itulah yang kemudian menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Bahkan, kini pesantren telah menjadi ikon pendidikan yang kreatif, dinamis, dan mandiri, serta professional baik dalam manajemen kelembagaan maupun kurikulumnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya pendidikan karakter di pesantren berupa akhlak, perilaku, norma, dan sopan santun.11

9

Lihat Flori Berta Aning S, 100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia (Yogyakarta: Narasi, 2006), h. 11 Faisol, Gus Dur dan Pendidikan Islam, h. 105-106. Lihat juga Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan, h. 121-135 11 Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi; Esay-esay Pesantren, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 51-53 10

10

B.3 Persatuan Islam (PERSIS) Persatuan Indonesia atau PERSIS merupakan suatu organisasi dalam bidang pendidikan dan dakwah yang saat ini memiliki sekitar 215 pondok pesantren, 400 masjid, serta beberapa jumlah lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia. Berbeda dengan Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang social dan pendidikan dalam pembentukan dan keutuhan Negara Indonesia, Persatuan Indonesia cenderung membentuk paham keagaman islam melalui pendidikan dan da’wah. Sekolah-sekolah yang di kembangkan oleh PERSIS cukup berjalan dengan baik dan prospektif. Pendidikan yang dimulai dengan dibentuknya pesantren persis pada tanggal 4 Maret 1936 kemudian berkembang membentuk berbagai lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanan hingga perguruan tinggi. PERSIS juga menerbitkan berbagai buku dan majalah. Selain pendidikan dan penerbitan persis juga menyelenggarakan pengajian dan diskusi sebagai bentuk perwujudannya dalam bidang berdakwah. Salah satu tokoh dari PERSIS ini adalah Mohammad Natsir. Ia adalah negarawan dan mantan Perdana Menteri RI. Rakyat Indonesia mengenal Natsir sebagai poros pemikir yang penting di kalangan partai-partai Islam. Terutama di masa Orde Lama di saat kehidupan politik Indonesia didominasi tiga kekuatan penting: Islam, nasionalis, dan komunis. Natsir, yang bergelar Datuk Sinarjo Panjang, lahir di Alahanpanjang, Sumatera Barat, pada 17 Juli 1908. Natsir pernah menjadi ketua umum partai berlambang bulan bintang pada 1949-1958. Ia juga pernah menduduki sejumlah jabatan penting: Perdana Menteri RI pada tahun 1950-1951, Menteri Penerangan pada tahun 1946-1949, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah dan Wakil Presiden Muktamar Alam Islami yang bermarkas di Karachi. Ia juga memainkan peranan penting tatkala Indonesia menjadi negara kesatuan pada 1950. Meski menginginkan pemberlakuan syariat Islam dalam kehidupan bernegara, ia tetap menginginkan Indonesia yang satu. Itulah sebabnya

11

pada sidang parlemen Republik Indonesia Serikat (RIS), 3 April 1950, Natsir melontarkan sebuah mosi yang lantas dikenal sebagai Mosi Integral Natsir. Karena mosi inilah, Republik Indonesia yang sebelumnya pecah menjadi 17 negara bagian bias disatukan kembali.12 Organisasi Islam di Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam keutuhan serta pembentukan NKRI. Organisasi Islam ini juga memiliki pendukung yang banyak karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, walupun begitu ulama dan organisasi-organisasi Islam tidak menerapkan sistem negara Islam di Indonesia dan tetap mempertahankan negara Indonesia seperti ini. Seperti hal nya NU menerima Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 adalah sebagai strategi untuk menjalankan ajaran Islam secara merdeka bagi umat Islam di Indonesia, tanpa ada disintegrasi bangsa, tanpa perang, tanpa kekerasan dan lainnya sebagaimana Rasulullah menerima perjanjian damai Hudaibiyah. Kontribusi dan kiprah tokoh serta organisasinya dalam menyumbangkan ajaran agama islam menaruh andil yang cukup besar pada pembentukan dan keutuhan NKRI. Dengan adanya konstribusi yang dilakukan oleh organisasi islam, negara ini dapat meminimalisir tantangan sekaligus dapat menjaga keutuhan dan pembentukan Negara Indonesia sehingga masyarakatnya memiliki pendidikan, taraf kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial yang yang sesuai dengan ajaran Islam.

12

Lihat Flori Berta Aning S, 100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia (Yogyakarta: Narasi, 2006), h. 138-139

12

C. LAHIRNYA PARTAI POLITIK ISLAM DAN STRATEGI PEMERINTAHAN

C.1 Partai Islam Pra Kemerdekaan Indonesia C.1.1 Sarekat Islam (1911-1942) Partai Islam pertama yang didirikan di Indonesia pada tanggal 11 November 1912 di Solo. Partai ini lahir dari sebuah organisasi dagang yang bernama SDI yang dicetuskan pada tahun 1905 di Surakarta oleh Haji Samanhudi, seorang pedagang batik sukses. Kelahiran SI disebabkan oleh beberapa hal, keinginan melindungi diri dari persaingan yang makin keras di bidang perdagangan batik terutama dalam menghadapi kelompok Cina, serta sikap superioritas mereka terhadap orang Indonesia karena keberhasilan Cina pada tahun 1911. Yang kedua membentengi masyarakat Indonesia yang ada di Solo dari tekanan kaum bangsawan mereka sendiri dan kelompok Cina. Ketiga, sebagai instrument umat Islam untuk membendung politik pengkristenan pemerintah Belanda dan kegiatan misi misionaris. Tiga hal diatas pula yang pada akhirnya memberikan posisi kuat SI di hadapan para pedagang Cina maupun pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu. Di bidang pendidikan, SI menuntut diskriminasi penerimaan murid di sekolah-sekolah, menuntut wajib belajar hingga berumur 15 tahun, memperbaiki dan memperbanyak lembaga pendidikan sekolah serta dibuatlah univeristasuniversitas serta beasiswa kepada pemuda-pemuda Indonesia untuk belajar ke luar negeri. Di bidang agama, SI menuntut penghapusan peraturan yang menghambat tersebarnya ajaran Islam, meminta adanya gaji bagi kyai dan penghulu (karena pendeta mendapatkan gaji) serta subsidi untuk lembaga-lembaga Islam dan juga pengakuan hari-hari besar Islam. Di bidang pemerintahan, menuntutpemisahan antara kekuasaaan yudikatif dan eksekutif serta adanya keadilan hak-hak diantara semua penduduk yang ada di negeri ini. Selain itu, SI menuntut kemudahan bagi warga miskin untuk memperoleh perlindungan hukum.

13

Di bidang pertanian, menuntut penghapusan hak milik tanah dan perlunya nasionalisasi industri-industri untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Di bidang keuangan dan perpajakan, SI menuntut pajak-pajak yang proporsional di antara semua pihak serta perlu adanya bantuan untuk koerasi. Di luar itu semua, SI menuntut pemerintahan Belanda, harus memerangi minuman keras, perjudian, prostitusi, penggunaan anak-anak sebagai tenaga kerja, serta meminta untuk mengeluarkan peraturan perburuhan yang menjaga kepentingan para pekerja serta menambah poliklinik gratis.Inilah potret perjuangan SI yang sangat dinamis dan penuh konflik. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa SI merupakan organisasi keagamaan. Tapi, Moes meyakinkan bahwa SI merupakan gerakan nasionalis Islam yang bertujuan untuk melakukan politik perlawanan terhadap penjajah yang berupaya melakukan kristenisasi di berbagai bidang kehidupan.13 C.1.2 Partai Muslimin Indonesia (1930-1936) Merupakan partai politik yang didirikan pada tahun 1930 dan berpusat di Minangkabau, Sumatera Barat. Ruang gerak partai ini ada di bidang pendidikan. Lahirnya partai politik ini Haji Ilyas Yakub dan Haji Muchtar Luthfi yang berasal dari tanah Minangkabau dan pernah belajar di Mesir. Menurut kedua oang tokoh ini, pertikaian antara SI dan PNI menjadi pelajaran berharga bahwa sebeneranya idelogi Islam dan Nasionalisme dapat menjadi satu dalam praktek kehidupan seseorang. Karena itulah, PMI memiliki cita-cita Islam mulia dan Indonesia sentosa via Indonesia Merdeka. Sependapat dengan SI, PMI pun meyakini bahwa penderitaan yang dialami Indonesia akibat kapitalisme dan imperialisme yang dilakukan oleh Barat. Di bidang pendidikan, PMI mendirikan Islamic College pada tanggal 1 Mei 1931 di Padang sebuah sekolah tingkat menengah. Di bidang ekonomi, dengan gerakan swadeshi yang merupakan semboyan cinta terhadap hasil-hasil dalam negeri. Dalam kongres PMI pada tahun 1931 di Padang partai ini

13

Lihat Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 46-50

14

menyarankan kepada semua anggotanya untuk memakai pakaian-pakaian dan barang barang lain yang dibuat oleh teman sejawat tanah air. PMI dipandang menjadi partai yang menyalurkan aspirasi politik orangorang Islam di Sumatera terutama setelah gerakan SI mengalami kemunduran karena itulah, PMI mendirikan cabang-cabang di Sumatera Tengah, Bengkulu, Tapanuli, Sumatera Timur, dan Aceh. Gerakan-gerakan PMI tidak lantas jauh dari rintangan. Pidato-pidato pemimpin PMI dianggap sangat radikal dan meresahkan pihak Belanda. Bahkan gerakan kepanduannya dianggap sebagai langkah permulaan untuk latihan-latihan militer. Beberapa tokoh perempuan PMI ditangkap Belanda disebabkan pidato-pidatonya yang meresahkan seperti Fatimah Hatta dan Ratnasari yang ditahan selama 10 hari. Rintangan yang dihadapi tak hanya itu saja, sekitar 8 orang guru Thawalib Padang Panjang yang berada di bawah pengawasan PMI dilarang mengajar. Pda tahun yang sama 1933 beberapa pentolan PMIdibuang oleh Belanda ke Boven Digoel , Irian Jaya. JIka ditotalkan berjumlah 45 orang. Dilakukan pengawasan ketat dari Belanda terus dilakukan kepada PMI termasuk larangan-larangan untuk mengadakan rapat, dan akhirnya pada tahun 1936 pemerintah Belanda memberikan berbagai pilihan kepada PMI, akhirnya PMI memutuskan untuk membubarkan diri, karena itu pada tahun 1936 tahun pembubaran PMI.14 C.1.3 Partai Islam Indonesia(1938-1941) Partai Islam Indonesia berdiri atas dasar kekecewaan sejumlah kader SI yang diskors pada tahun 1933. Akhirnya, kelompok tersebut mendirikan partai bekerjasama dengan PSII Merdeka di Yogyakarta. PSII merdeka adalah nama fraksi yang memutuskan hubungan dengan SI Pusat. Usaha ini disambut awalnya tidak direspons baik oleh sejumlah cabang SI, tetapi pada tahun berikutnya, keinginan ini disambut dengan positif oleh sejumlah cabang SI, tetapi pada tahun berikutnya keinginan disambut postif oleh beberapa cabang SI lokal di Jawa seperti, Cirebon, Teluk Betung, Pare, Solo, Sukabumi, Tasikmalaya, Garut, dan 14

Lihat Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 50-51

15

Pekalongan. Dari sinilah nama PII resmi didirikan pada tanggal 4 Desember 1938. Ketua pertama PII adalah Raden Wiwoho, mantan ketua umum Jong Islamieten Bon dan juga anggota Wolksraad. Pemilihan Wiwoho menjadi ketua partai ini didasarkan atas pertimbangan bahwa namanya masih bersih dan tidak terlibat dalam sejarah buruk masa lalu sosoknya masih muda menjadi kekuatan sendiri bagi PII. Sedangkan anggota lainnya Sukiman(Wakil Ketua), Ahmad Kasmat, dan Wali Al-Fatah sebagai sekretaris, Dr. Sukardi dan HA Hamid sebagai bendahara serta beberapa komisaris seperti KH Mas Mansyur, H. Hadikusumo, A.Kahar Muzakkir, Rasjidi, dan H. Farid Ma’ruf.15 PII menginginkan Negara kesatuan yang dilengkapi oleh pemerintahan yang demokratis dengan adanya parlemen dan lembaga perwakilan lainnya serta berdasarkan pemilu yang umum dan langsung. Selain itu, PII menginginkan adanya perluasan hak-hak politik serta kebebasan berpikir dan kemerdekaan pers. Di bidang agama, PII menuntut penghapusan aturan yang menghambat perluasan Islam dan penghapusan subsidi untuk semua agama. Di bidang ekonomi, PII menuntut penyerahan perusahaan-perusahaan penting kepada negara, dihapusnya imigrasi, penghapusan segala bentuk pajak yang memberatkan rakyat, serta perlindungan-perlindungan perusahaan tanah air dar tekanan perusahaan asing. Satu hal lagi yang dipatut dicatat bahwa PII menolak terhadap paksaan di tengatengah tidak adanya kemakmuran dan kurangnya hak-hak politik rakyat. PII mengemukakan kesediannya untuk bergabung dalam dewan-dewan perwakilan yang ada dan mendukung tuntutan GAPI untuk Indonesia berpalemen. Dengan bergabungnya, PII berharap bahwa gerakan model ini merupakan strategi yang paling sehat untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia meskipun pada kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Dari tiga partai Islam yang pernah lahir dan berkembang dengan tantangannya masing-masing, dapat diambil kesimpulan, bersama bahwa semangat perjuangan partai-partai tersebut adalah spirit nasionalisme dan 15

Lihat Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 51-53

16

perjuangan kemerdkaan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan sejuumlah bentuk perlawanan mereka terhadap pemerintah Belanda bahkan mereka berani menyatakan tuntutsn-tuntutan hak-hak kaum pribumi meskipun mereka harus merelakan diri untuk dipenjara dan diasingkan di daerah terpencil. Nilai islam dan nasionalisme menjadi satu kekuatan baik yang ada di SI, PMI, maupun PII. Namun perlu dicatat juga bahwa sejak pra kemerdekaan perpecahan di internal partai merupakan warisan abadi yang kemudian menjadi tradisi sejak pasca kemerdekaan hingga tiga reim sesudahnya. Selain itu, di zaman ini belum pernah diadakan pemilu baik oleh pemerintah Belanda maupun tuntutan dari partai-partai pribumi karena konsentrasi partai-partai pribumi adalah pengusiran penjajajh dan semangat kemerdekaan. C.2 Partai Islam Era Orde Baru C.2.1 Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) Partai Masyumi resmi didirikan menjadi partai politik dengan asas Islam pada tanggal 7 November 1945 melalui sebuah kongres umat Islam di Yogyakarta. Tujuan didirikannya partai ini adalah menjadi satu-satunya partai politik umat Islam pasca kemerdekaan serta terwujudnya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan masyarakat dan Negara menuju keridhaan Ilahi. Pada awal berdirinya

Masyumi

hanya

memiliki

empat

anggota

istimewa

dari

Muhammadiyah, NU, Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Islam. Dalam perkembangan selanjutnya hampir semua organisasi Islam di Indonesia bergabung menjadi anggota Masyumi kecuali perti yang sudah menjadi partai independen sejak awal. Partai Masyumi tidak bertahan lama, karena ditinggalkan oleh para pendukungnya. Yang pertama kali meninggalkan Masyumi adalah PSII. Setelah itu, NU meninggalkan partai ini dan mendirikan partai sendiri. Dengan keluarnya NU, hal ini sangat mengguncang internal partai. NU keluar karena yang seharusnya jatah Menteri Agama diberikan kepada pos NU, malah diberikan pada Faqih Usman dari Muhammadiyah atau tidak sekedar peran dari Majekis Syuro

17

yang hanya menjadi badan penasehat hal ini yang sanagt mendasar atas keluarnya NU dari Masyumi adalah perbedaan kultur politik diantara keduanya dimana NU cenderung konserfatif. Sedangkan Masyumi lebih modernis yang dekat dengan Muhammadiyah pada akhirnya pada pemilu 1955 suara MAsyumi dan NU tidak jauh berbeda. Menjelang akhir 1960, Masyumi menghadapi peristiwa yang sangat genting. Presden Soekarno membubarkan Masyumi pada akhir 1960 karena tuduhan, bahwa tokoh-tokoh Masyumi dicurigain dalam pemberontakan di daerah Sumatera Barat yang dikenal dengan Permesta atau PRII. Kemudiaan pada era pemerintahan Soeharto, sebagian elit Masyumi ingin merehabilitasi partai tersebut namun ditolak. Sebagai jalan tengahnya adalah pendirian partai baru.16 C.2.2 Partai Nahdhatul ‘Ulama (NU) Partai NU lahir atas kekecewaan terhadap partai Masyumi disebabkan terjadinya perubahan sikap Masyumi yang awalnya menghormati terus dan memberikan arti penting pada Ulama, berubah menjadi tidak menghormati ulama lagi. Nu yang awalnya merupakan organisasi sosial keaagamaan dengan basis massa di kalangan muslim pedesaan berubah menjadi partai politik pada tahun 1952. Partai ini berasas Islam dengan tujuan menegakkan syariat Islam dengan berhaluan salah satu empat madzhab dalam Islam serta melaksanakan berlakunya hukum-hukum Islam dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai asas Negara.17 NU mulai mendominasi di Kementrian Agama. Namun, NU tidak berhasil menghimpun pengikut dengan jumlah yang besar, termasuk tidak berhasil menarik para pengikut Masyumi ke dalam partainya. Pada pemilu 1955, NU menjadi salah satu partai yang mendapatkan suara tiga besar dan diperhitungkan dalam percaturan politik di Indonesia. Pada awal rrezim orde baru, Partai NU bersama partai Islam lainnya yang difusikan menjadi PPP pada tahun 1973.

16

Lihat Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 55-56 17 Lihat Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 56-57

18

C.2.3 Partai Sarekat Islam Indonesia Partai ini merupakan metamorfosa dari organsisasi bisnis bernama SDI tahun 1905 oleh KH. Samanhoedi yang berubah menjadi SI pada tahun 1912. PSII pernah bergabung dan melebur menjadi bagian elemen Islam dan mendukung terlibat dalam partai MAsyumi. Namun, dua tahun setelah itu, PSII menyatakan keluar dari Maysumi peristiwa itu disebabkan karena kekecewaan sebagian politisinya di MAsyumi yang tidak mendapatkan peran dan kedudukan strategis seperti Undoamiseno dan Arutji Kartawinata selain itu, kemunduran sebagian elit Masyumi disebabkan karena Masyumi begitu lunak menghadapi Belanda dalam berbagai hal. Tujuan PSII adalah membangun persatuan yang tersusun rapat di kalangan umat Islam yang teratur dengan aturan mencukupi perintah-perintah Allah dan Rasulullah SAW dalam segala bidang kehidupan, pencaharian dan pergaulan. Sejalan dengan itu, PSII membangun kekuatan untuk mendapatkan hak menguasai segenap dan tumpah darah negeri sehingga menjadi semakin kuat dalam persatuan umat Islam di Dunia. Selain itu, berdirinya partai ini bertujuan untuk menjaga hubungan antar umat Islam di berbagai bangsa dan Negara yang membawa mafaat untuk membawa kebersaamaan. PSII terlibat menjadi kekuatan politik tersendiri pada pemilu 1955 dan 1971. Pasca pemilu 1971 PSII tidak bisa lagi mengikuti pemilu pada era rezim oerde baru. Akibat kebijakan difusi partai Islam.18 C.2.4 Partai Persatuan Tarbiyah Islam (Perti) Partai yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1930. Partai ini berjuang di kancah politik nasional dengan bergabung ke dalam GAPI dalam aksi Indonesia berpalemen, serta turut memebrikan konsepsi kenegaraan kepada komisi fisman. Asas partai ini adalah agama Islam dengan tujuan menegakkan kalimat Allah dalam arti yang seluas-luasnya. Pada pemilu 1955, partai ini mendapatkan empat kursi di DPR RI dan 7 kursi di Majelis Konstituante. Namun setelah, Majelis Konstituante dan DPR 18

Lihat Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 57-58

19

dibubarkan oleh Presiden Soekarno, partai ini mendapatkan dua kursi di DPR Gotong Royong. Pada pemerintahan orde baru, partai ini bersama partai Islam lainnya difusikan menjadi PPP. Selama era Orde Baru, terdapat lima partai Islam yang pernah lahir dan terlibat menjadi peserta pemilu. Empat diantaranya yaitu NU, Parmusi, PSII, dan Perti pernah hidup diawal kepemimpinan Soeharto sejak 1968 hingga menjadi peserta pemilu 1971. Namun, akibat kebijakan penguasa saat itu, empat partai Islam tersebut difusikan pada tahun 1973 menjadi satu partai yang kemudian diberi nama PPP. Mengenai platform kelima partai Islam tersebut, tiga diantarnya merupakan partai peninggalan rezim Orde Lama, yaitu partai NU, PSII, dan Perti. Tidak ada perbedaan platform ketiga partai tersebut baik di era Orde Lama ataupun di era Orde Baru. Karena itu, penjelasan terhadap tiga partai ini tidak akan diuraikan lagi kerena telah dipaparkan psebelumnya. Sedangkan selanjutnya hanya akan menguraikan dua partai lainnya, yaitu parmusi dan PPP, yang memang lahir di era Orde Baru.19 C.2.5. Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) Lahirnya Parmusi merupakan hasil kesepakatan antara mantan petinggi Masyumi yang gagal merehabilitasi partainya dengan rezim yang berkuasa saat itu. Soeharto mengizinkan berdirinya partai baru tersebut dengan catatan eks Masyumi tidak boleh masuk dalam jajaran pimpinan Parmusi. Setelah melalui pedebatan dan perjuangan yang panjang, Parmusi dapat didirikan secara resmi pada tanggal 20 Februari 1968 dengan ketua umum Djarnawi Hadikusumo dan Sekretaris Jendral Lukman Harun, yang keduanya adalah aktivis Muhammadiyah. Pramusi tidak berumur panjang. Tak lama setelah konflik di internal Parmusi, muncul keputusan rezim Orde Baru yang mengharuskan partai-partai digabungkan menjadi dua, yaitu partai nasionalis dengan lahirnya PDI dan partai 19

Lihat Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 58

20

islam yang melahirkan PPP. Di luar itu, ada satu golongan netral yaitu Golkar yang menjadi kekuatan tunggal rezim Orde Baru.20 C.2.6. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai ini didirikan pada tangggal 5 Januari 1973 dengan asas Islam. Partai ini merupakan hasil fusi empat partai Islam sebelumnya yaitu partai NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Tujuan dari penggabungan partai-partai tersebut adalah agar terjadi penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi pemilu selanjutnya pada masa Orde Baru. Setelah dideklarasikan, ketua pertama partai PPP adalah HM Syafaat Mintardja SH.21 Dalam menjalankan khidmah politiknya, sepak terjang PPP didasarkan pada prinsip-prinsip perjuangan yang sekaligus berfungsi sebagai kerangka nilai yang ingin ditegakkan. Prinsip-prinsip tersebut adalah ibadah, kebenaran kejujuran dan keadilan, musyawarah persamaan persatuan dan kebersamaan, istiqomah dan Amar makruf nahi Munkar. Terdapat dua fase dalam perjalanan PPP selama orde Baru, yaitu fase ideologis yang berlangsung 1973-1985 dan fase korporatis antara tahun 19851998. Pada fase Ideologis, PPP benar-benar memerankan sebagai partai penyambung generasi partai Islam sebelumnya. Sikap ideologisnya terinspirasi dari Piagam Jakarta yang masih kuat mewarnai perjuanagan Islam saat itu. Bagi PPP, Islam memiliki ajaran yang holistic dan mencakup semua aspek kehidupan termasuk politik, atas dasar itu PPP bertekad untuk tetap konsisten memperjuangkan syariat Islam dalam membangun bangsa Indonesia. Realitas mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam merupakan factor penguat makna ideologis perjuangan PPP. Oleh sebab itu, PPP selalu bekerja keras untuk memperjuangkan kepentingan politik Islam dalam rangka menjamin tegaknya pelaksanaan syariat 20

Lihat Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 77 21 Lihat Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 77-79

21

Islam di Indonesia. Itu artinya, PPP berkepentingan untuk memasukkan syariat Islam ke dalam perundang-undangan negara. Banyak peran politik yang dimainkan PPP dalam rangka menegakkan syariat islam, seperti menentang RUU perkawinan yang disinyalir mengandung maksud kristenisasi, menolak rencana dihapuskannya pelajaran agama dari draft GBHN 1973 serta menolak sejumlah kebijakan di DPR yang dinilai merugikan umat Islam serta persoalan-persoalan lainnya. Pada fase korporatis terjadi setelah adanya kebijakan dari pengusaha terhadap pemberlakuan asas tunggal Pancasila. UU ini merupakan puncak strategi Orde Baru untuk menyeragamkan seluruh makna dan potensi poitik yang ada dalam masyarakat. Kecenderungan watak politik Orde Baru inilah yang kemudian melahirkan kekuasaan otoritarian. Heterogenisasi masyarakat, terutama yang berbasis agama, dipandang hanya sebagai potensi konflik berbahaya, sehingga harus diamankan melalui penyeragaman ideologi yaitu Pancasila. C.3. Partai Islam di Era Reformasi Jika ditotalkan secara keseluruhan, selama era Reformasi (pemilu 1999, 2004, 2009) jumlah partai politik Islam ada 24. Namun, disini kami hanya akan menjelaskan beberapa partai politik Islam saja. C.3.1. Partai Amanat Nasional (PAN) PAN merupakan partai berasa pancasila yang didirikan oleh Amien Rais (mantan ketua PP Muhammadiyah). Di tengah hingar-bingar peristiwaa menjelang turunnya Soeharto, kita tidak bisa melupakan peran sang reformis bernama Amien Rais. Kedudukannya sebagai ketua Muhammadiyah semakin membuat kritkan-kritikannya didengarkan oleh pengusaha. Seiring turunnya Soeharto, di internal warga Muhammadiyah muncul keinginan untuk mendirikan partai baru. Hal itu mencuat ketika Tanwir Muhammmadiyah, 5-7 Juli 1998 di Semarang. Di akhir sidang, forum tersebut memberikan amanat kepada PP Muhammadiyah untuk melaksanakan ijtihad politik dalam rangka mencapai maslahat umat dengan berlandaskan semangat dakwah amar makruf nahi munkar. Sinyal itu ditangkap positif oleh Amien, bahwa ada kerinduan warga Muhammadiyah untuk mempunyai partai yang dapat menyalurkan aspirasi

22

mereka. Pada akhirnya, ijtihad politik tersebut diungkapkan pada pembentukan sebuah partai. Visi kepartaian adalah terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan maksmur, pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara Indonnesia yang demokratis dan berdaulat, serta diridhoi allah SWT. Prinsip dasar PAN adalah partai politik yang memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan dan keadilan sodial. Cita-citanya berakar pada moral agama, kemanusiaan dan kemajemukan. PAN mencita-citakan suatu masyarakat Indonesia yang demokratis , berkeadilan sosial, otonom dan mandiri.22 C.3.2. Partai Bulan Bintang (PBB) Partai Bulan Bintang adalah partai politik yang berasaskan Islam dan menganggap dirinya sebagai partai penerus Masyumi. PBB didirikan pada 17 Juli 1998. Partai ini telah ikut pemilu selama tiga kali (1999,2004,2009). Pada tahun 1999 PBB mendapat 13 kursi DPR RI, pada pemilu 2004 mendapat 11 kursi namun pada tahun 2009 PBB tidak mendapatkan kursi ditingkat Nasional. Namun, partai yang memperjuangkan syari’at Islam ini masih memilikinsekitar 400 anggota DPRD baik ditingkat kabupaten/kota maupun provinsi di seluruh Indonesia. Ketua PBB pertama adalah Yusril Ihza Mahendra, salah satu yang memelopori amandemen konstitusi pasca reformasi.23 C.3.3. Partai Keadilan Sosial (PKS) Secara resmi PKS dikukuhkan melalui akta notaries pada tanggal 18 Maret 2003. PKS berasas kan Islam. Visi Indonesia yang dicita-citakan oleh PKS adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Untuk mencapai visinya tersebut, PKS melakukan usaha-usaha berikut ini:

22

Lihat Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 96-97 23 Lihat Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 98

23

1) Membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk kedzholiman 2) Membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang Islami 3) Mempersiapkan bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai problema dan tuntutan masa depan 4) Membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam 5) Membangun negara Indonesia baru yang adil, sejahtera, dan berwibawa.24 C.3.4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Secara historis partai ini lahir dari dalam organisasi NU. Pada 3 Juni 1998 PB NU membentuk Tim Lima yang bertugas mempersiapkan berdirinya partai untuk warga NU, setelah melalui proses yang panjang, maka tanggal 23 Juli 1998 resmi dideklarasikan berdirinya PKB di kediaman Gus Dur, Ciganjur, Jakarta Selatan. Secara ideologis, PKB menetapkan Pancasila sebagai asa partainya. Prinsip peerjuangan partai adalah pengabdian kepada Allah SWT, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. Partai ini bersifat demokratis, kebangsaaan dan terbuka. Partai ini memiliki lima fungsi utama: 1) Sebagai wadah berhimpun bagi setiap warga negara Indonesia dengan tanpa membedakan asal usul, keturunan, suku, golongan, agama dan profesi; 2) Sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan pendidikan, hak sipil, dan partisipasi politik; 3) Sebagai saluran aspirasi politik rakyat bagi terwujudnya hak-hak sipil dan politik rakyat; 4) Sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan-kepentingan rakyat di dalam lembaga-lembaga dan proses-proses politik; 5) Sebagai sarana mempersiapkan, memunculkan dan melahirkan pemimpin politik, bangsa dan negara. Sedangkan tujuannya ada tiga yaitu, 1) Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia

sebagaimana

dituangkan

dalam

24

Pembukaan

UUD

1945;

Lihat Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 100

24

2)

Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual; 3) Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.25 C.3.5. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) PPP merupakan partai berasas Islam peninggalan Orde Baru yang sudah terlibat dalam pemilu sejak 1977 hingga saat ini. Partai ini dipimpin oleh Hamzah Haz. Landasan ideology partai ini adalah nilai amar makruf nahi munkar, nilainilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan keikhlasan akan terwujud dengan memantapkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan nilai-nilai tersebut, terwujud pula manusia dan masyarakat yang saling menghargai dan menyayangi tanpa membedakan suku, ras, agama, kasta, warna kulit dan sebagainya. Sekalipun berasas Islam, PPP mengajak semua kalangan untuk berpandangan nasionalis dan menjalankan Pancasila secara konsisten dan konsekuen, karena Pancasila dapat mengayomi seluruh rakyat Indonesia dan mengajak melaksanakan Pancasila secara konsisten.26

25

Lihat Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal.100-101 26 Lihat Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 105

25

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Salah satu peran dan pengaruh ajaran islam di Indonesia yaitu melahirkan banyak organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Persis yang paling banyak terdengar di media massa dan menjadi pengaruh bagi masyarakat Indonesia. Organisasi ini juga berkontribusi dan berkiprah dalam bidang Kenegaraan dan Kebangsaan pada pembentukan dan keutuhan NKRI. Dengan adanya organisasi-organisasi social keagmaan, negara ini dapat meminimalisir tantangan sekaligus dapat menjaga keutuhan dan pembentukan Negara Indonesia sehingga masyarakatnya memiliki pendidikan, taraf kehidupan ekonomi dan kehidupan social yang yang sesuai dengan ajaran islam. Selain munculnya organisasi-organisasi Islam, di Indonesia juga muncul dan terdapat nayak sekali partai-partai Islam yang ikut menopang keutuhan Negara menjadi duatu NKRI.

B. Saran Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas Studi Islam II dengan topik Islam dan organisasi social keagamaan. Penulis berharap dengan penulisan makalah ini dapat membantu pemahaman mengenai organissi-organisasi islam dan partai politik islam serta kontribusinya terhadap pertahanan dan keutuhan NKRI. Semoga makalah ini dapat membantu menumbuhkan rasa nasionalisme dengan berlandaskan nilai-nilai islam.

26

DAFTAR PUSTAKA

Marjani, Gustiana Isya.2012.”Wajah Toleransi NU : Sikap NU Terhadap Kebijakan Pemerintah atas Umat Islam”.Jakarta Selatan:RMBOOKS. Halim, Abdul.2014. “Aswaja Politisi Nahdlatul Ulama”.Jakarta: Pustaka LP3ES Al-Syathiri, Sayyid Muhammad bin Ahmad. 1997. “Persatuan Islam”. Jakarta : Lentera. Al-Hamdi, Ridho. 2013. “Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia”. Yogyakarta :

Graha

Ilmu.

S, Floriberta Aning. 2006. “100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia”. Yogyakarta : Narasi. Mulkhan, Abdul Munir. 2010. “Kiai Ahmad Dahlan: Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan”. Jakarta : Buku Kompas Nurcholish, Ahmad. 2015. “Peace Education & Pendidikan Perdamaian Gus

Dur”.

Jakarta : PT Elex Media Komputindo Rosyid,

Wahyu.

PERAN

PEMBAHARUAN

MUHAMMADIYAH

SEBAGAI

GERAKAN

DALAM MENCERAHKAN INDONESIA.

Khozin, Muhammad Ma’ruf. Mengapa Ulama Indonesia Tidak Menerapkan Negara Islam.

27

Sistem