: LAMPIRAN II : ORGANISASI-ORGANISASI ISLAM INDONESIA

Sejarah Islam di Indonesia : LAMPIRAN II : ORGANISASI-ORGANISASI ISLAM INDONESIA Written by Administrator Tuesday, 06 October 2009 11:58 - Last Updated Thursday, 12 August 2010 14:36

Oleh : Pandji Kiansantang

L/B – Latar Belakang Pendirian

B/P – Berdiri/Pendir

B-L – Bentuk dan lapangan Kegiatan

KU – Ketua Umum

TK – Tempat Kedudukan

AP – Aliran Politik pada Penjajah

HR – Halangan Rintangan

C/A – Cabang/Anggota

B – Bubar/Berubah menjadi

1 / 34


T – Tujuan

1. SERIKAT DAGANG ISLAM (SDI)

LB : a. Monopoli perdagangan oleh pedagang-pedagang China

b. Politik Kristenisasi oleh Pemerintah Kolonial

c. Adat Lama yang dipakai di daerah Kerajaan-kerajaan Jawa.

B/P : 16 Oktober 1905 di Solo oleh Haji Sumanhudi, Harjo Sumarto dan kawan-kawan

B-L : Organisasi Sosial

KU : Haji Samanhudi

T : a. Mematahkan Monopoli Perdagangan oleh kaum China umumnya dalam kain dan Batik

b. Memajukan Jiwa dagang dikalangan kaum muslimin.

2 / 34


c. Memurnikan ajaran Islam dari paham-paham yang keliru.

TK : SOLO

AP : ------

HR : Karena sering bentrok dengan golongan China, SDI dilarang menerima anggota baru, dilarang rapat. Baru September 1912 diperbolehkan lagi dengan syarat menyusun Anggaran Dasar yang baru.

C/A : Cabang berdiri di Bogor oleh Syekh Ahmad Bajened Bulan Januari 1911 dan di Jakarta tahun 1909 oleh RM Tirtoadisuryo dengan anggota 12 ribu.

B : Menjelma menjadi Sarikat Islam (1912).

2. SERIKAT ISLAM (SI)

LB : Penyusunan Anggaran Dasar baru akibat kericuhan-kericuhan yang ditimbulkan SDI.

B/P : 10 September 1912 oleh Haji Samahudi dibantu Hos Cokroaminoto.

3 / 34


B-L : Partai Politik

KU : Haji Samnhudi dan tahun 1913 digantikan Hos Cokroaminoto.

T : a. Mamajukan Perdagangan, Pendidikan dan Kesejahteraan.

b. Mengusahakan hidup menurut perintah Agama Islam.

c. Mempertebal rasa persaudaraan dikalangan anggota.

d. bekerja sama dengan perkumpulan-perkumpulan Islam yang sepaham.

TK : SURABAYA

AP : dalam kegiatannya bersikap non koperatif pada pemerintah kolonial.

HR : a. Karena takut anggotanya semakin besar, permintaan pengesahan SI sebagai badan hukum ditolak Gub Jen (Juni 1913).

b. Menyelusupnya anggota komunis ISDV yang menyebabkan pertentangan sengit antara golongan komunis dipimpin Sumaun dan Darsono dengan golongan Islam dipimpin HA.Salim dan Abdul Muis yang berakhir dengan dikeluarkannya golongan komunis akibat disiplin partai dalam Kongres ke 6 pada 10 Oktober 1921.

4 / 34


c. Pertentangan antara golongan komunis dengan Islam progressif itu membuat jemu anggota-anggotanya, Peranakan Arab yang selama ini menjadi donatur SI keluar dari anggota lainnya ke Muhammadiyah, jumlah anggota turun derastis.

CA : Karena cabang dan anggota bertambah besar, maka dibentuklah Central Sarikat Islam (CSI) pada 8 Maret 1915 di Surabaya yang bertujuan membina dan memelihara kerjasama antara SI-SI lokal. Tahun 1916 CSI diakui sebagai Badan Hukum. Anggaran dasar yang baru membuka keanggotaan yang lebih luas dibanding AD SDI sehingga jumlah anggota semakin meningkat, awal tahun 1913, 80.000 anggota setahun kemudian jumlah cabangnya ada 50 buah. Dalam Kongres CSI secara Nasional yang pertama di Bandung 17-24 Juni 1961 dihadiri 16.000 anggota yang mewakili 360.000 anggota dari 80 SI Lokal di Jawa, Sumatera, Bali dan Sulawesi. Tahun 1918 meningkat menjadi 450.000 anggota dari 87 SI lokal. Mencapai puncaknya tahun 1919 dimana diperkirakan anggota mencapai sejuta orang. Setelah itu mundur dikarenakan pertentangan golongan Islam Islam progresif dengan golongan komunis tahun 1920-an.

B : untuk mempertegas diri sebagai partai Politik, maka dalam kongres SI di Madiun pada 17-20 Februari 1923 diputuskan mengubah nama menjadi partai Serikat Islam.

3. PARTAI SERIKAT ISLAM (PSI)

5 / 34


LB : Untuk mengokohkan Serikat Islam sebagai Partai Politik maka Kongres RI diperbaharui menjadi PSI.

B/P : Februari 1923 oleh HOS Cokroaminoto dkk.

B-L : Partai Politik.

KU : HOS Cokroaminoto

T : Tercapai Kemerdekaan Nasioanal berdasarkan Agama Islam

TK : Surabaya

AP : Awalnya dalam Kongres di Madiun tahun 1923 itu dinyatakan bahwa PSI menunjang sikap non koperatif. Tapi sikap ini tak dijalankan dengan konsekuen karena PSI masih mengambil dalam keanggotaan Volksraad. Baru dalam kongres CSI Agustus 1925 diputuskan bersikap non Koperatif sepenuhnya.

H-R : Di masa ini PSI mengadakan aksi-aksi keagamaan seperti bersama-sama Muhammadiyah menyelenggarakan Kongres HAL Islam dan merencanakan turut serta dalam kongres Islam sedunia di Saudi. Hal ini mendapat tantangan para ulama Mazhab yang lalu mendirikan NU. Untuk selanjutnya, setiap usaha pembaharuan PSI dan Muhammadiyah selalu mendapat tantangan dari NU. Dengan dirintis oleh HA.Salim, PSI menjalankan Pan Islam atau Nasionalisme Islam. Hal ini mendapat kecaman dari golongan Nasionalis Sekuler yakni PNI dan Budi Utomo yang menyatakan Pan Islam itu sebagai “Persatuan Palsu“ bukan Persatuan Indonesia dan bersifat Cosmopolitis.

C/A : PSI tak pernah lagi dapat menyamai kejayaan SI di tahun 1920-an, walaupun demikian,

6 / 34


jumlah anggota PSI di masa ini lebih naik dibanding keadaan SI tahun-tahun terakhir.

B : Berganti nama lagi menjadi Partai Serikat Islam Indonesia (PSI) ditahun 1929.

4. JONG ISLAMITTEN BOND (JIB)

LB : Dalam Kongres Jong Java di Yogya Desember 1924 ditolak usul tentang anggota yang berpolitik dan Haluan Islam. Akibatnya kelompok berhaluan Islamistis yang dipimpin Jong Java (1923-1924) Ketua : R. Samsurizal dan dibina tokoh SI HA. Salim keluar dari organisasi tersebut.

B/P : 1 Januari 1945 oleh Samsurizal dibantu HA Salim di Jakarta.

B-L : Organisasi Pemuda yang aktif berpolitik

KU : R. Samsurizal yang tahun 1927 diganti Wiwoho Purbohadiwijoyo (1927-1930) dan lalu dipimpin Kasman Singodimojo.

T : a. Memajukan pengetahuan tentang Agama Islam

b. Memperbesar rasa cinta kepada Agama Islam

7 / 34


c. Mamakai Agama Islam sebagai alat perhubungan dalam masyarakat.

TK : YOGYAKARTA

AP : Kooperatif dengan duduk dalam Volksraad.

HR : Meskipun JIB menerima cita-cita Indonesia Raya, JIB menolak segala usaha pemuda-pemuda Nasionalis untuk mempersatukan pemuda-pemudi Indonesia, sehingga JIB yang merupakan organisasi pemuda Islam terbesar seakan merupakan saingan dari badan Fusi Pemuda-pemuda Nasionalis yaitu Indonesia Muda.

C/A : JIB berkembang amat pesat, karena dalam adanya menyatakan bahwa organisasi in terbuka bagi setiap muslim Indonesia yang maksimal berumur 30 tahun. Pada akhir tahun1925 mempunyai anggota seribu orang dari 7 cabang, dan 3 tahun kemudian anggota meningkat menjadi 2500 orang. Ditahun 1930-an ada 4000 anggota memiliki bagian kepanduan: Natipij (1926) dan bagian Wanita JIBDA (1925).

B : Riwayat JIB berakhir dengan kedatang balatentara Jepang di Indonesia (1942)

8 / 34


5. MUHAMMADIYAH

LB : Saran dan metode pengajaran Agama Islam di Pulau Jawa yang masih terbelakang.

B/P : 18 November 1812 oleh KH. Akhmad Dahlan.

B-L : Organisasi pendidikan masuk MIAI (1937), Masyumi (1943-1960) dan Pormusi (1968).

KU : KH. Akhmad Dahlan (18 November 1912 sampai dengan 23 Februari 1923), KH.Ibrahim (1923-1932), H.Hisyam (1932-1938), KH.Mas Mansyur (1938-1943), Ki Bagus Hadi Kusumo (1943-1953) dst.

T : a. Memajukan pendidikan berdasarkan Agama Islam

b. Mengembangkan pengertian tentang ilmu Agama

c. Hidup menurut aturan Agama yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

TK : YOGYAKARTA

9 / 34


AP: -

HR : Karena dalam berpropaganda tak menyerang pihak atau Agama lain bahkan juga Politik Kolonial kecuali yang menghalangi kegiatannya, disokong oleh pemerintah Kolonial Belanda dan kelak oleh pemerintah Jepang, akibat sokongan itu Muhammadiyah diserang Golongan Nasionalis Radikal karena dianggap Pro-pemerintah sering pula bertengkar dengan NU karena gerakan pembaharuannya.

C/A : Sikap Muhammadiyah yang netral dan tak berpolitik meyebabkan jumlah anggota tiap tahunnya bertambah. Tahun 1925 memiliki 4.000 anggota dari 29 cabang tahun 1929 melonjak menjadi 209 Cabang dengan 17 ribu anggota, Januari 1931 naik menjadi 267 Cabang dengan 24.300 anggota. Ditahun 1930 melebarkan sayapnya keluar Jawa dan mendapat sambutan hangat, sehingga 5 tahun kemudian memiliki 710 cabang di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan dengan 43.000 anggota. Boleh dikatakan jumlah cabang dan anggotanya tiap tahun naik hingga kini.

6. THAWALIB SUMATERA

LB : Perkembangan dari Surau Jembatan Besi yang berdiri tahun 1899 di Padang Panjang menjadi suatu organisasi pendidikan yang lebih Modern yang lebih teratur.

B/P : Tanggal 15 Februari 1920 oleh Syekh Ahmad Abdullah, Haji Abbas Abdullah, Haji Abdul Karim Amrullah, Jalaluddin Thaib dkk.

10 / 34


B-L : Organisasi pendidikan

KU : Ketua pertama adalah Jalaluddin Thaib

T : a. Memajukan sarana dan metode Mendidikan Islam yang lebih Modern.

b. Membasmi taqlid, Kufarat, Bid’ah, Junud dalam ajaran Islam di Sumatera Barat

TK : Padang Panjang

AP : -

HR : Keluarnya Ordonasi Guru dan Sekolah Liar dari pemerintah kolonial yang ditentang keras oleh tokoh-tokoh Thawalib. Akibatnya penentang-penentang itu ditangkap dan dibuang. Terhadap propaganis-propaganis Thawalib dikenakan larangan berpolitik dan berpidato. Penghancuran terhadap majalah-majalah perjuangan.

11 / 34


C/A : Sekolah-sekolah Sumatera Thawalib terbesar diseluruh Sumatera Barat.

7. PERSATUAN ISLAM (PERSIS)

LB : Kehidupan keagamaan di Jawa yang masih terbelakang dan rakyat awam masih butuh akan aturan-aturan Agama, sehingga kerapkali ajaran-ajaran Islam menyimpang dari jalurnya.

B/P : Tanggal 17 September 1923 di Bandung oleh KH. Zamzam dan M. Yunus

B-L : Organisasi keagamaan menjadi anggota istimewa Masyumi (1943-1960) dan Permusi (1968)

KU : Ketua pertama adalah KH.Zamzam dan dibantu oleh A.Hasan (masuk tahun 1926).

T : Berlaku ajaran-ajaran Islam yang benar-benar berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah dengan jalan memperluas dakwah dan membasmi Bid’ah dan Khurafat serta Syirik.

12 / 34


8. PERSATUAN ULAMA SELURUH ACEH (PUSA)

LB : Kegiatan-kegiatan Muhammadiyah cabang Aceh yang berpolitik, progresif dan tak bersifat ke-Acehan.

B/P : Tanggal 5 Mei 1939 Di Matang Geulampong Dua Kecamatan Peusangan atas inisaitif Teuku Abdurrahman Meunasah.

B-L : Organisasi Keagamaan

KU : Teungku Mohammad Daud Beureuh

KUT : Menyiarkan, menegakkan dan mempertahankan Agama Islam

TK : Peusangan, Aceh Utara

AP : ---

HR : a. Turut membantu pemberontakan Teungku Abdul Jalil atau pemerintah Pasis Jepang berakhir dengan gugurnya 300 orang Pejuang (1942-1943) .

b. Mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah RI dengan dipimpin Daud Beureuh (1953-1961)

13 / 34


C/A: Tersebar keseluruh Aceh dan meliputi hampir seluruh ulama Aceh.

9. PERSATUAN MUSLIMIN INDONESIA (PERMI)

LB : Penerbitan pengurus pusat Muhammadiyah terhadap cabangnya di Minangkabau yang aktif berpolitik untuk mengembalikan lagi kebentuk asalnya

B/P : Tanggal 27 Mei 1930 di Benteng Fort de Kooh Bukit Tinggi oleh Haji Jalaluddin Thaib, Haji Muchtar Lutfhi, Ali Imron dan Ilyas Yakub.

B-L : Organisasi Sosial pada tahun 1931 berkembang menjadi Partai Politik

KU : Haji Muchtar Lutfhi, Jalaluddin Thaib dan Ilyas Yakub

T : Mencapai kemerdekaan Indonesia

TK : Bukit Tinggi

AP : Non Koperatif yang dilakukan dengan Radikal

14 / 34


HR : Karena aksi-aksinya menentang Pemerintah Belanda dengan sengit, maka pihak pemerintah membalas dengan mengadakan penangkapan dan pembuangan propaganisnya, mula-mula propaganis wanita: Rasuna Said ditangkap (Desember 1932), lalu Muchtar Lutfhi (11 Juli 1933) dan terakhir kali ditangkap Jalaluddin Thaib dan Ilyas Yacub (September 1933). Ketiga pemimpin itu tahun berikutnya dibuang ke Boven Digul , tambahan lagi pada tanggal 4 Agustus 1933 PERMI dikenakan larangan berapat, sehingga organisasi ini benar-benar tak dapat bergerak lagi.

C/A : PERMI mendapat banyak pengikut terutama di Minangkabau, Tapanuli, Bengkulu dan Palembang

B : Berhubung penangkapan dan larangan diatas, sisa pengurus dengan resmi membubarkan PERMI (18 Oktober 1937)

10. PERSATUAN TARBIYAH ISLAMIYAH (PERTI)

15 / 34


LB : “Unjuk gigi“ dari golongan kaum tua Minang yang berpandangan modern didalam menghebatnya pengaruh Modernisme.

B/P : Tanggal 20 Mei 1930 di Bukit Tinggi oleh Syekh Sualiman Ar Rasuli dkk.

B-L : Organisasi Pendidikan yang menjelma menjadi Organisasi Sosial lalu Partai Politik (22 November 1945)

KU : Ketua pertama adalah Syek Sulaiman Ar Rasuli

T : “Kalimahtul Ulya“ (Ketinggian Agama Islam) dalam arti seluas-luasnya

TK : Bukit Tinggi pindah ke Jakarta pada 11 Agustus 1955.

AP : ----

HR : Terlibat dalam Epiloog G-30 S PKI sehingga perlu merehabilir diri.

C/A : Propaganda Partai meluas keseluruh Sumatera dan Kalimantan serta Sulawesi

B : Berfungsi dalam PPP (5 Januari 1973)

16 / 34


11. PARTAI ISLAM INDONESIA (PII)

LB: Golongan Moderat-Koperator PSII yang dipimpin Dr. Sukirman (ex ketua Parii) memajukan tuntutan pada PB PSII yaitu :

PSII harus melepas azas Hijrah

PSII semata-mata hanya beraksi politik bukan keagamaan dan Soisal

PSII harus melepaskan disiplin partai terhadap Muhammadiyah.

Tuntutan-tuntutan itu ditolak PB PSSI

B/P : 6 Desember 1938 di Solo oleh pemimpin-pemimpin golongan moderat koperator PSII, pimpinan Muhammadiyah dan Jong Islamieten Bond.

B-L : Partai Politik

KU : Ketua pertama adalah RM .Wiwoho Purbohadiwijayo (Ketua JIB) yang lalu diganti Dr.Sukiman dengan penasihat KH. Mas Mansyur (Ketua Muhammadiyah).

T : Mempersiapkan Agam Islam dan penganut-penganutnya untuk menerima kedudukan sempurna di Indonesia.

17 / 34


TK : YOGYAKARTA

AP : Koperatif, dalam hal ini PII memiliki seorang anggota Volksraad yaitu Wiwoho yang turut aktif dalam GAPI dan aksi Indonesia berparlemennya.

HR : ---

C/A: Karena sedikit banyak PII mirip dengan Federasi organisasi-organisai Islam terkemuka, maka PII maju dengan pesat. Pada kongresnya yang pertama saja tahun 1940 telah memiliki 115 cabang yang tersebar di Jawa, Sumatera dan Kalimantan.

B : Menjelang kedudukan Jepang membekukan kegiatannya (20 Mei 1943)

1. MAJELIS ISLAM A’LA INDONESIA (MIAI = MAJELIS ISLAM

TINGGI)

Atau dasar mempertahankan Agama Islam dari serangan-serangan terhadapnya. Pemrakarsa adalah KH.Akhmad Dahlan, KH.Mas Mansyur (Muhammadiyah) dan KH Wahab Hasbullah (NU). Disepakati antar kongres, antar tokoh-tokoh Islam di Surabaya antara tanggal 18-21 September 1937. Diresmikan 1 Maret 1938. Merupakan wadah Federasi Organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Yang bergabung dalam MIAI adalah Muhammadiyah, NU, PSII, Al Irsyad, Persatuan Islam PII, PUSA, PSII pengedar, Al Washiliyah, Persatuan Ulama Indonesia, dan Warmusi. Tujuannya adalah mengeratkan hubungan antara perhimpunan-perhimpunan umat Islam Indonesia dan mempersatukan suara-suara untuk membela keluhuran Agama Islam.

18 / 34


Susunan pengurus untuk pertama kalinya adalah :

Ketua : KH. Wahid Hasyim (NU)

Wakil Ketua I : KH. Mas Mansyur (Muhammadiyah)

Wakil Ketua II : Wondoamiseno (PSII)

Bendahara : Dr. Sukiman (PII)

Sekretaris : Sastrodwiryo (Persatuan Islam).

19 / 34


Karena tak bercorak Politik tak dibubarkan Jepang. Dalam pertemuan yang diadakan pada 4 September 1942, tokoh-tokoh Islam mempertahankan MIAI, dengan menolak gagasan Federasi baru “Persatuan Umat Islam“ (PUI) dipimpin Abikusno Cokrosujoso .

Tahun 1942 susunan pengurus berubah menjadi :

Ketua : Wondoamiseno (PSII) ,

Sekretaris : Harsono Cokroaminoto (PSII)

Bendahara : RH. Junaidi (Wartawan)

14 Mei 1943, membentuk Majelis Putra dipimpin Wondoamiseno dan Majelis Keputrian dipimpin Siti Nurjanah.

Tujuan MIAI di masa Jepang :

Memperkokoh Tempat yang layak bagi umat Islam dan Rakyat Indonesia

Mengharmoniskan antara Islam dan tuntutan kemajuan Zaman.

20 / 34


Jepang Cemas akan pengaruh MIAI yang makin besar pada rakyat Indonesia maka MIAI dibubarkan 24 Oktober 1943.

13. NAHDATUL ULAMA (NU)

LB : Kekhawatiran alim ulama mazhab akan masuknya pengaruh Wahabi dari Arab Saudi dengan turut sertanya Delegasi Indonesia yang diwakili PSI dan Muhammadiyah.

B/P : Tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh KH. Hasyim Asya’ri dan KH.Wahab Hasbullah

B-L : Organisasi kegamaan menjadi partai politik (1 Mei 1952).

KU : Kapemimpinan NU dibagi dua yaitu: bagian Syuriah (Alim Ulama) dan Rois Akbar, sedangkan bagian PH diketuai oleh ketua umum. Rois akbar pertama adalah KH.Hasyim Asya’ri (1926-1947) dan KH. Wahab Hasbullah (1947-1971). Ketua PB pertama adalah : H. Hasan Gipo yang lalu diganti Kh. Mahfudz Shiddiq (1937-1944). Tahun 1952 ketua: KH.Wahid Hasyim lalu KH.Masykur, KH.M. Dahlan dan KH.Idgham Chalidi (1956-kini).

T : a. Menegakkan Syariat Islam dengan berhaluan mazhab yang 4 (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali).

21 / 34


b. Melaksanakan berlakunya Hukum Islam dalam masyarakat.

TK : SURABAYA

HR : a. NU yang konservatif selain berselisih paham dengan Serikat Islam dan Muhammadiyah yang progresif sehingga persatuan ketiganya selalu gagal hingga adanya MIAI.

b. Dikalangan anggota NU berselisih paham tentang sikap pada PKI apalagi di masa Ordelama. Kaum politik meginginkan kerjasama dalam menempati posisi-posisi pemerintah. Tapi para ulama terutama di pedesaan dan pemuda GP Ansor menolaknya. Sebaliknya dalam aksi Piagam Jakarta 1968-1970 para ulama dan pemuda yang amat bersemangat, sedangkan kaum politik bersikap moderat.

C/A : Pendirian NU segera mendapat sambutan kaum ulama di daerah Jawa. Pengaruh NU amat besar dalam kehidupan pedesaan di Jawa yang di masa itu masih mengikuti Syari’at Islam dari masa sebelumnya, hal inilah yang menyebabkan usaha-usaha Modernisasi PSI dan Muhammadiyah kurang mendapat sambutan. NU mendirikan bagian pemuda: Ansor (1935) dan NU muslimat (1940). Dalam 4 bulan setelah berdirinya telah memiliki 35 cabang. Tahun 1935 mempunyai 67 ribu anggota dari 68 cabang. Menjelang PEMILU 1955 telah memiliki 180 cabang. Menjelang pemilu 1971 anggotanya berjumlah 812 juta.


B-L : Partai Politik.

1. PARTAI SYARIAT ISLAM INDONESIA

22 / 34


LB : Ditahun 1929 serangan-serangan Golongan Nasionalis terhadap Islamisme yang dianut PSI makin genjar. Bersamaan dengan itu cita-cita Persatuan Indonesia yang ditimbulkan Kongres Pemuda 2 telah mempengaruhi Pergerakan Nasional. Dengan demikian cita-cita Indonesia raya merasuk dalam PSI.

B/P: Januari 1929, dalam Kongres di Jakarta dibangkitkan kembali (22 April 1947)

KU : Dalam kongres PSII tahun 1930 diputuskan bahwa pimpinan PSII dibagi dua yaitu, Majelis Tahkim/Dewan Partai dan Lujnah Tanfidhyah.

Hos Cokroaminoto mengetuai Majelis Tahkim hingga akhir hayatnya (1934). Sedang untuk Lujnah Taufidyah ditetapkan ketua: Sangaji dan ketua muda adalah Dr.Sukiman. Berhubungan perpecahan dan pemecatan-pemecatan termasuk beberapa pimpinannya, dalam kongres tahun 1938 diputuskan bahwa ketua Majelis Tahkim adalah Wondoamiseno, sedangkan ketua Lujnah Taufidhyah adalah Adi Kusno Cokrosujoso. Ketua : Wachdun Wondoamiseno (1952) diganti Abi Kusno Cokrosujoso hingga 1959, Arruji kartawnata mengetuainya hingga tahun 1970, dan setelah itu kemungkinan dipegang Putra-putra Hos Cokroaminoto.

Tujuan : Di masa kolonial yaitu , membangun suatu persatuan yang kokoh antar sesama muslim menurut aturan Agama Islam untuk memajukan kesentosaan Negeri dan Rakyat, di masa kemerdekaan yaitu : mencapai RI yang menadi suatu bagian yang makin kuat didalam Persatuan Umat Islam Sedunia dan Keselamatan Perhubungan Umat Islam Sedunia.

TK : SURABAYA

AP : Politik Hijrah yaitu Non Koperatif Self-Help (Hingga 1939)

23 / 34


HR : a. PSII yang diwakili Dr.Sukiman dan Syahbuddin Latif dalam PPPKI merupakan satu-satunya organisasi Islam, merasa dikesampingkan dan diserang gencar oleh golongan Nasionalis mengenai azas Islam, dan poligami.

b. Di masa ini anggota-anggota PSII terdiri dari 3 golongan yaitu :

1. Golongan Moderat-Koperator yaitu, AH.Salim, Dr.Sukiman, Muh Rum dll.

2. Golongan penengah non Koperator yaitu, HOS Cokroaminoto Abikusno dll.

3. Golongan Radikal-Hijrah yang dipimpin SM Kartosuwiryo.

Perbedaan pendapat di antara 3 Golongan itu menyebabkan 4 kali perpecahan:

1. Keluarnya Sukiman dan Suryopranoto yang lalu mendirikan Partai Islam Indonesia (Parii) di Yogya bersatu lagi dengan PSII.

2. Keluarnya HA.Salim, Muh Rum, dan Sangaji dan Lalu mendirikan badan penyadar PSII (28 November 1936) yang berhaluan koperatif.

3. Keluar lagi anggota-anggota ex Parii yang lalu mendirikan PII (akhir 1938).

4. Keluarnya SM Kartosuwiryo akibat penolakan PSII untuk menjalankan azas Hijrah dengan extrim. Mendirikan Komite pembela Kebenaran PSII di Garut (Maret 1940)

24 / 34


Propaganda-propaganda PSII yang berapi-api menimbulkan kericuhan-kericuhan. Akibatnya pemerintah Kolonial mengeluarkan Larangan Rapat di daerah tertentu, larangan pidato bagi tokoh tertentu dan larangan bagi pegawai negeri untuk menjadi anggota PSII (1935).

Perpecahan di masa kemerdekaan:

a. Antara PSII Arji Kartawinata dengan PSII Abi Kasno dalam seleksi tahun 1960 PSII Abikusno ditolak.

b. Antara PSII Arji Kartawinata dengan Putra-Putra Cokroaminoto dalam seleksi 1971 Aruji Tersingkir.

C/A : Berkat aksi-aksinya, jika ditahun 1930 PSII hanya beranggota 19 Ribu orang maka tahun 1931 adalah 23 Ribu anggota dan setahun kemudian 30 ribu anggota. Tahun 1935 meningkat menjadi 45 ribu anggota, tapi kemudian karena perpecahan yang beruntun PSII kembali mundur. Menjelang pemilu 1971 anggotanya 1,5 Juta


1. MAJELIS SYURO MUSLIMIN INDONESIA (MASYUMI)

25 / 34


Wadah Federasi organisasi-organisasi Islam Indonesia non Politik yang merupakan pengganti MIAI. Dibentuk dengan bantuan Jepang pada 24 Oktober 1943.

Susunan Pengurus :

Ketua : KH. Hasyim Asy’ari (NU)

Wakil Ketua : KH. Mas Mansyur (Muhammadiyah)

Penasihat : Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah) dan KH.Wahab Hasbullah (NU)

Masyumi mendorong pemerintah Jepang untuk membentuk Jawatan Agama, sekolah-sekolah Tinggi Islam dan Lasykar-Lasykar Islam. Setelah terbentuknya RI, pada 7 November 1945 yang menyatakan diri sebagai Federasi Partai Politik Islam.

1. MASYUMI

Didirikan pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta. Merupakan satu-satunya partai Politik Islam Indonesia dimana didalamnya berfungsilah organisasi-organisasi Islam dari masa pendudukan Jepang.

26 / 34


Tujuan di masa itu : a. Menegakkan kedaulatan Negara dan Agama Islam.

b. Melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan.

Susunan Keorganisasian Masyumi sbb :

a. Muktamar yang merupakan kekuasaan tertinggi.

b. Dewan Partai kekuasaan tertinggi nomor 2

c. Pimpinan Partai yang memimpin, melaksanakan dan menentukan taktik Perjuangan Politik.

d. Pimpinan harian yang terdiri dari para ketua pimpinan partai

e. Majelis Syuro sebagai majelis pertimbangan dan pemberi fatwa.

Ketika didirikan di Yogya susunan pengurusnya adalah :

27 / 34


Ketua Pimpinan Partai : Dr. Sukiman

Ketua Majelis Suryo : KHM. Hasyim Asy’ari (1945-1947).

Serta 35 anggota pengurus lainnya, seperti : KH. Wahab Hasbullah (NU), Ki Bagus Hadikusumu (Muhammadiyah), H Rasyid (Muhammadiyah), Abikusno Cokrosuyoso (PSII) Moh. Natsir (JIB), KHA Wahid Hasyim (NU), Muh. Rum (JIB), KH Masykur (NU), Aruji Kartawinata (PSII), Kartosuwiryo (PSII), Zainul Arifin (NU), Wihoho (PII) dan Syafrudin Prawiranegara.

Ternyata Masyumi tak bertahan sebagai Fusi Parpol Islam karena satu-persatu keluar darinya. Dimulai dari PSII (22 April 1947) hingga NU (1 Mei 1952) hingga pembubarannya tahun 1960. Anggota-anggota istimewa masyumi tinggal: Muhammadiyah Yogya, Al-Irsyad Jakarta, Al-Jamiyatul Wasiliyah Medan, Al-Itihadiyah Medan, Persisi Bandung, Persatuan Umat Islam Majalengka dan PUSA Aceh. Desember 1950 jumlah anggotanya 10 juta dari 237 cabang namun makin merosot setelah NU sebagai motor dari Majelis Syura keluar.

Faktor-faktor yang menyebabkan keluarnya partai-partai itu dari Masyumi adalah:

a. Organisasi-organisasi sebagai parpol sehingga anggota-anggotanya bisa turut aktif dalam pemerintahan

b. Pimpinan partai yang menitikberatkan pada pertimbangan politik dari fatwa-fatwa majelis Syuro.

28 / 34


c. Masalah pro-kontra tentang kebijaksanaan partai tentang suatu masalah, terutama sikap Masyumi yang menentang Linggarjati dan setuju pada Renville.

d. Masalah penjatahan kursi kabinet dan parlemen. Pada masa 1945-1952 mendapat 42 kursi kabinet, dimana hanya 14 diberi pada NU, PSII, dan Muhammadiyah sedangkan yang lainnya dipegang PB: Syafrudin , Natsir, Rum, Sukiman, demikian pula dengan Parlemen, Setelah perpecahan-perpecahan itu Masyumi menata kembali organisasinya.

Tujuan : Terlaksananya ajaran dan Hukum Islam didalam kehidupan individu, masyarakat dan negara RI menuju keridhaan Allah. Karena terlibat pemberontakan PRRI/ PERMESTA dibubarkan Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1960.

1. LIGA MUSLIMIN INDONESIA

Federasi antara bekas anggota istimewa Masyumi yang dimotori NU, PSII dan Parti, berdiri pada 30 Agustus 1952 dengan ketua KH. Wahid Hasyim (NU) serta Abikusno Cokrosukoyo (PSII) dan KH.Sirajuddin Abbas (Perti) sebagai wakil Ketua.

Tujuan: mencapai masyarakat Islam yang sesuai hukum Islam hasil kerjanya terutama pengiriman misi-misi keagamaan keluar negeri. Dan berakhir di masa Orde Baru.

29 / 34


18. DEPARTEMEN AGAMA.

Didirikan pada tanggal 3 Januari 1946 atas usul Pm Kabinet RI, ke 2 atau Kabinet Syahrir 2 dan Bp KNIP dengan tugas pokok yaitu menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi dan mengangkat penghulu pengadilan Agama dan Masjid.

Pada mulanya Departemen Agama hampir seluruhnya mengurus Agama Islam karena dikalangan itu Tokoh Islam yang berpengaruh dan adanya sikap acuh dari kelompok Agama lain. Sehingga pada tahap awal Departemen Agama merupakan wadah Umat Islam Indonesia melaksanakan cita-cita keagamaannya secara konstitusional. Departemen Agama juga mengelola sarana-sarana Pendidikan Islam. Monopoli Islam dalam Departemen ini berakhir dengan diadakannya Restrukturisasi sehingga pemeluk-pemeluk Agama lain mendapat porsi yang sewajarnya.

Yang pernah menjabat sebagai Mentri Agama RI adalah: H.Rasyidin (Masyumi-Muhammadiyah) KH.Fathurrahman (Masyumi-NU), H. Anwarudin (PSII), KH. Masykur (Masyumi-NU dalam 4 Kabinet) KH.Wahid Hasyim (Masyumi-NU), KH.Faqih Usman (Muhammadiyah) , KH.Muh Ilyas (NU), KH.A Wahid Wahab (NU) KH.Saifudin Zuhri (NU), Kh.Moh Dahlan (NU), Dr.H.Mukt Ali (Golkar), H.Alamsyah Ratu Perwiranegara (Golkar) dan Munawir Sjadzali (Golkar).

Di masa Orde Baru, tugas pokok Departeman Agama ialah menyelenggarakan sebagian dari tugas pemerintah dan pembangunan dibidang Agama. Disamping itu memiliki tugas khusus yaitu :

a. Membimbing dan mengerahkan seluruh umat beragama masuk dalam kerangka pelaksanaan Pancasila dan UUD’45.

30 / 34


b. Pengarahan seluruh umat beragama di Indonesia menjadi faktor yang membantu usaha pemantapan-pemantapan stabilitas dan ketahanan Nasional.

c. Menghilangkan segala keraguan dan kecurigaan antara umat beragama dengan Pemerintah, sehingga akhirnya keduanya dapat bersama-sama membangun bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila.

Kini masalah-masalah Umat Islam terutama yang menyangkut pelaksanaan Syari’at Islam dipusatkan dalam Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang antara lain mengurus Peradilan Agama, Masjid, Wakaf, Zakat, Pendidikan Agama Islam serta penyelenggaraan Dakwah dan Ibadah Haji.

19. PARTAI MUSLIMIN INDONESIA (PARMUSI)

LB : Jalan keluar dari ketak mungkinan rehabilitir Masyumi karena nyata telah mengkhianati negara. Didukung 16 organisasi Islam yaitu Bekas anggota-anggota istimewa Masyumi tanpa NU, PSII, dan Perti ditambah beberapa serikat sekerja.

B/P : No. 7 Tahun 1968 20 Februari 1968

B/L : Partai Politik

31 / 34


KU : H. Jarnawi Hadikusumo tahun 1970 diganti HMS Mintareja.

TU : Jakarta

HR : Parpol ini sering diragukan golongan Islam karena walaupun mengaku pelanjut Masyumi dengan lambang Masyumi pula, namun nyatanya kepemimpinan dijauhkan dari bekas tokoh-tokoh Masyumi. Ditubuh partai sendiri terjadi pertentangan antara pihak Golongan Islam dan Pemerintah. Berpuncak dengan “Coup“, HJ.Naro terhadap pengurus lama dengan dalih bahwa partai-partai telah berposisi pada pemerintah (17 Oktober 1970) sengketa ini diselesaikan pemerintah dengan mengangkat HMS. Mintareja sebagai ketua (20 November 1970) .

C/A : Maju dengan pesat menjelang PEMILU 1971 memiliki satu juta anggota dari seluruh Tanah Air.

B : Berfungsi kedalam PTPP (5 Januari 1973).

20. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

Fusi dari Parpol-parpol Islam, yaitu NU, Parmusi, PSII dan Perti. Didirikan 5 Januari 1973. yang ditetapkan dalam UU No.3 1975 tentang kepartaian.

32 / 34


Tujuan : Menegakkan dan mempertahankan Negara RI atas Landasan Pancasila dan UUD ’45 menuju masyarakat adil makmur yang di-ridhai Allah SWT.

Pimpinan di bagi 4 bagian yaitu :

a. Presiden Partai dipimpin K.Idham Khalid (NU)

b. Pimpinan Pusat dipimpin ketua umum: HMS Mintareja (Parmusi) tahun 1978 diganti JH. Naro (Parmusi).

c. Majelis pertimbangan pusat dipimpin KH. Masykur.

d. Majelis Syuro dipimpin Rois’Aam = KH. Bisri Samsuri (NU) memiliki ormas Pemuda Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) yag dibentuk 19 April 1982. Namun rupanya telah terlihat gejala kericuhan antara unsur NU dan Parmusi dalam merebut Kursi parlemen.

21. MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

Didirikan Pemerintah dalam rangka pembentukan Majelis-majelis Agama yang mengurus masalah-masalah intern. Didirikan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1975.

33 / 34


Bertujuan: Menterjemahkan dan menyampaikan pikiran-pikiran dan kegiatan-kegiatan pembangunan Masyumi pada masyarakat Islam dan sebaliknya menyalurkan aspirasi dan suara hati umat Islam pada pemerintah.

MUI berfungsi mempersatukan ulama-ulama Indonesia dan mengeluarkan Fatwa-fatwa tentang masalah-masalah yang dihadapi umat Islam Indonesia. Untuk kepengurusan pertama, terpilih Prof.Dr.Hamka dari Muhammadiyah dan Drs.Kafrawi MA dari Golkar sebagai sekretaris Jenderal Pertama. Jabatan ketua dipegang Hamka sejak 27 Juli 1975 hingga Pengunduran dirinya pada tanggal 18 Mei 1981. Ketua selanjutnya adalah KH. Syukri Gozali (1981-1983).

34 / 34

: LAMPIRAN II : ORGANISASI-ORGANISASI ISLAM INDONESIA

Recommend Documents