Magister Studi Kebijakan Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Mata Kuliah: Teori Kebijakan Publik Waktu kuliah: Selasa 08.00-10.30
Dosen: Prof. Dr. Muhajir Darwin Dr. Erwan Agus Purwanto Tempat: Ruang Kuliah Lt. 1, MSK
Tujuan: Mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar pemahan kepada para karya siswa tentang kebijakan publik. Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa secara kritis dapat menganalisis berbagai isue yang menyangkut kebijakan publik (atau terutama kebijakan sosial yang menjadi concern para karya siwa) dengan menggunakan berbagai pendekatan yang akan didiskusikan dalam kuliah ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, selama satu semester, kuliah ini akan mendiskusikan berbagai topik yang kemudian dibagi dalam tiga tema besar. Pertama, diskusi tentang berbagai teori kebijakan dan luas lingkup kebijakan publik. Kedua, diskusi tentang proses perumusan kebijakan publik, dan ketiga diskusi tentang kebijakan publik dan good governance.
1
Topik Kuliah dan Literatur Minggu 1. Pengantar Mendiskusikan rencana perkuliahan selama satu trimester ke depan yang mencakup: luas lingkut materi perkuliahan, mekanisme perkuliahan termasuk aturan main yang disepakti bersama antara dosen dan mahasiswa. Dalam kuliah pengantar juga akan dilakukan diskusi interaktif untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa tentang kebijakan publik serta pengalaman empiris yang mereka alami dengan berbagai kebijakan pemerintah yang ada disekitar mereka. Minggu 2 Teori-teori Kebijakan Publik Dalam kuliah ini akan dibahas kemunculan dan perkembangan teori kebijakan publik. Termasuk dalam penjelasan ini adalah berbagai pengertian atau definisi tentang kebijakan, model-model kebijakan yang dikembangkan selama ini. Bacaan: Ripley (1985) Bab 1-2. Lester and Stewart, Jr. (2000) Bab 1-2. Carlson (1996). Sabatier (1994) Minggu 3 Luas lingkup kebijakan Publik Kebijakan publik memiliki lingkup yang sangat luas sebagai instrumen intervensi pemerintah untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat atau warga negara. Untuk itu maka dalam topik ini akan dibahas luas lingkup kebijakan publik baik dengan demarkasi horisontal (sektoral) atau vertikal (pemerintah pusat dan daerah). Bacaan: Lester and Stewart, Jr. (2000) Bab 10,11,12. Blunden and Dando (1995) Bab. 6-11. Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Undang-Undang No. 10 tahun 2004 Minggu 4 Jenis-jenis kebijakan Publik
2
Kebijakan publik yang dibuat pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat dapat dibedakan menjadi berbagai jenis menurut tujuan, kelompok sasaran, dan instrumen kebijakan yang digunakan. Bacaan: Ripley (1985) Bab. 3. Minggu 5 Proses Perumusan Kebijakan Kebijakan publik dapat dipahami sebagai suatu proses. Untuk dapat mencapai tujuan kebijakan maka ada serangkaian tahapan yang harus dilalui oleh suatu kebijakan mulai dari agenda setting sampai terminasi kebijakan. Kuliah topik ini akan mendiskusikan tahapan-tahapan tersebut secara garis besar. Bacaan: Lester and Stewart, Jr. (2000) Bab 5 Dunn, W. (2004) Bab. 2 Sabatier, P (1994). Minggu 6 Agenda setting Menjelaskan bagaimana agenda setting dilakukan dan berbagai jenis agenda setting yang bisa terjadi dalam proses perumusan kebijakan. Bacaan: Lester and Stewart, Jr. (2000) Bab 5 Minggu 7 Formulasi dan Legitimasi Mendiskusikan bagaimana tahapan formulasi dan legitimasi dilakukan. Apa perbedaan pokok dari dua tahapan tersebut, siapa aktor-aktor yang dominan di dalam masingmasing tahapan tersebut. Bacaan: Lester and Stewart, Jr. (2000) Bab 6 Minggu 8 Implementasi dan Evaluasi Kebijakan
3
Tahapan yang paling kritis dari keseluruhan proses perumusan kebijakan adalah implementasi karena tahapan ini menghubungkan antara konsep dan realitas. Implementasi merupakan langkah riil untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Apakah berbagai tujuan kebijakan tersebut berhasi dicapai atau tidak kemudian perlu dilakukan proses evaluasi. Bacaan: Lester and Stewart, Jr. (2000) Bab 7. Goggin, M et al (1990). Grindle, M.S. (1991). Minggu 9-14 Kebijakan Publik, Good Governance, gender, dan multikulturalisme Perkembangan demokratisasi menghendaki proses perumusan dan implementasinya tidak lagi menjadi monopoli pemerintah. Untuk itu maka proses perumusan kebijakan haruslah melibatkan seluruh komponen yang ada dalam masyarakat sesuai dengan prinsip good governance, yaitu: pemerintah, civil society, dan swasta. Pelibatan berbagai komponen masyarakat tersebut dimaksudkan agar dapat diciptakan good and democratic policy. Salah satu isu penting sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan yang demokratis tersebut adalah perlunya diperhatikan keadilan gender dan paham multikulturalisme dalam perumusan kebijakan. Bacaan: Kjaer, A. (2004). Hajer and Wagenaar (2003) Dwiyanto, A. (2004). Daftar Bacaan Anderson, J. E. (1979). Public Policy Making. NY: Holt, Rinehart and Winston. Considine, M. (1996). Public Policy: a Critical Approach. South Melbourne: Macmilan Education Australia. Davis, G. (1993). Public Policy in Australia. Australia: Allen and Unwin. Dun, W.N. (2004). Public Policy Analysis: an Introduction. NJ: Prentice-Hall. Dye, T. (1972). Understanding Public Policy. NJ: Prentice-Hall. Grindle, M.S. (1991). Public Choice and Policy Changes: the Political Economy of Reform in Developing Countries. Baltimore: The John Hopkins University Press. Hayer, M. and Wagenaar (2003) Deliberative Policy Analysis: Understanding Policy Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.
4
Heath, R.L (1997). Strategic Issues Management: Organizations and Public Policy Chalanges. Thousand Oaks: Sage Publications. Howlett, M. (1995). Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Toronto: Oxford University Press. Jones, C.O. (1984). An introduction to the study of public policy. Monterey,California: Brooks/Cole Pub. Kjaer, A.M. (2004). Governance. Cambridge: Polity Press. Larson, C. (1996) Policy Making, Collective Action, And The Governability Of Society, Department of Political Science, University of Lulea, Lulea Sweden. Lester, J. and Stewart, Jr. (2000). Public Policy: an Evolutionary Approach. Australia, etc.: Wadsworth. Peters, G. (1982) American Public Policy: Process and Performance. NY: Franklin Watts. Ripley, F.D. (1985) Public Policy Process and Analysis. Chicago: Nelson-Hall Publisher. Sabatier, P. (1994). ‘Toward a better theory of the policy process’ Political Science and Politics, V.24 (2). pp. 147-156.
***********
5
