PERAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO Oleh :
MADE WIDHITAMA HARIANTO Abstrak Pengertian Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi ( ketentuan ) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. ( Friedman, M, 1998 : 286 ). Secara Estimologis kata peran artinya: pemain sandiwara, tukang lawak. Kata “Peran” biasanya diberi akhiran “an” maka menjadi “peranan” yang artinya sesuatu yang
memegang
kepimpinan
terutama
atau
karena
hal
atau
peristiwa,
Poerwadarminta W.J.S (1993 : 735). Dengan demikian kata “peran” berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena sesuatu hal atau peristiwa. Kata Kunci : Peranan, Pelaksanaan dan Keputusan. A.
Latar Belakang Pembangunan yang dilaksanakan setiap negara berkembang mempunyai
perbedaan prinsip yang dilandasi falsafah, hakikat, tujuan, strategi ataupun kebijaksanaan dan program pembangunannya. Namun demikian, pembangunan yang
dilakukan negara berkembang secara umum merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan perubahan kearah modernisasi guna meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat. Pandangan baru tentang paradigma pembangunan tersebut menitik beratkan pada strategi pembangunan dari bawah ke atas dengan didasarkan pada mobilisasi sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar penduduk wilayah itu. Strategi ini harus didukung oleh sumberdaya manusia yang memiliki prakarsa dan daya kreasi tinggi untuk itu perlu campur tangan pemerintah melalui berbagai macam usaha/kegiatan. Menurut Ndraha (2000 : 436) pengelolaan usaha-usaha yang demikian memerlukan tenaga-tenaga pemerintahan dan birokrasi berketerampilan tinggi dan siap untuk menggerakkan mesin pembangunan secara profesional. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah di kelurahan, merupakan suatu upaya pemerintah dalam mengolah suatu pusat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat miskin atau kecil. Nah untuk mewujudkan suatu pusat pertumbuhan ekonomi harus di barengi dengan pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi tersebut seperti Jalur Transportasi yang memadai, dan pembangunan infrastruktur yang lain seperti merenovasi tempat – tempat wisata yang ada di wilayah Kecamatan Malalayang, mengingat program dari Pemerintah Kota Manado yaitu, Membuat Kota Manado menjadi kota ekowisata, karena Kecamatan
Malalayang termasuk pusatnya Kota Manado maka pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah Kecamatan Malalayang harus diperhatikan. Semenjak gerakan reformasi digulirkan dalam rangka merubah struktur kekuasaan menuju demokrasi dan desentralisasi, maka kebutuhan masyarakat terhadap suatu pelayanan prima dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah menjadi sangat penting. Pergeseran spirit tersebut di tandai dengan lahirnya peraturan perundang-undangan antara lain : Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan selanjutnya dilakukan revisi menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang No 12 Tahun 2008, telah dijadikan landasan yuridis untuk menggeser fokus politik ketatanegaraan, desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2008 tentang pemerintahan kecamatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 73 Tahun 2005 tentang pemerintahan kelurahan. Inti dari
peraturan perundang-
undangngan tersebut adalah penyelenggaraan pemerintahan lokal yang menekankan pada prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 menyebutkan kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dinyatakan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan
melainkan wilayah kerja dari perangkat daerah. Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas- tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi “Perangkat Daerah” yang hanya memiliki kuasa dalam lingkungan wilayah kecamatan. Camat adalah penyelenggara pemerintah di tingkat kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian wewenang pemerintah dari bupati atau walikota yang bersangkutan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat sebagai pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh seksi dan kelompok jabatan fungsional menurut bidang dan tugasnya masing-masing. Camat secara teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya. Perubahan posisi atau status camat dari kepala wilayah menjadi perangkat daerah dengan fungsi utama “menangani sebagian urusan otonomi daerah” yang dilimpahkan serta “menyelenggarakan tugas umum pemerintah”. Membuat hubungan antara camat dengan kepala desa maupun para aparatur dinas teknis bersifat koordinatif. Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa camat merupakan administrator bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota dan
camat pun harus bertanggung jawab kepada bupati/walikota sebagai pimpinan dari tim kerja perangkat wilayah kecamatan. Untuk mengakomodir aspirasi masyarakat yang terus berkembang serta dalam menghadapi perubahan yang terjadi baik dalam lingkungan nasional maupun lingkungan internasional yang secara langsung akan berpengaruh pada roda pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan di negara kita, maka diperlukan adanya suatu pemerintahan kecamatan yang tangguh dan didukung oleh sistem dan mekanisme kerja yang profesional dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pemerintahan kecamatan harus benar–benar siap dan mampu untuk mengelola setiap potensi yang ada dalam lingkungan masyarakat untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dengan penjelasan secara sigkat maka penulis mengangkat judul dalam penelitian ini dengan menitikberatkan pada “Peran Camat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Malalayang Kota Manado”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tentang perumusan masalah di atas maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana Peran Camat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Malalayang Kota Manado ?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui peran camat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan malalayang Kota Manado.
D. Manfaat Penelitian Dengan penelitian ini, maka diharapkan dapat memberi manfaat baik secara ilmiah maupun praktis : 1. Manfaat Ilmiah a) Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pemikiran yang positif ke arah pengembangan ilmu pemerintahan. b) Untuk menambah pengetahuan tentang masalah peranan Camat dalam pelaksanaan pembangunan. 2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik aparat pemerintah dalam hal ini Camat maupun masyarakat khususnya di Kecamatan Malalayang Kota Manado. F. Konsep Peran Pengertian Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi ( ketentuan ) dan harapan peran yang
menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. ( Friedman, M, 1998 : 286 ). Menurut Bayu Surya ningrat (1981) Camat adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Camat juga seorang eksekutif yaitu pelaksana tugas pemerintahan, seperti salah satu tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah kecamatan yaitu pengendalian pembangunan. G. Konsep Pembangunan pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu paling tepat mengartikan pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik, pandangan marksis, modernisasi dan lain-lain. Pembangunan dapat di artikan sebagaqi suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga Negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. H. Konsep Kecamatan Dalam ensiklopedia nasional Indonesia (1990 : 269), Kecamatan merupakan sebuah wilayah administratif kumpulan dari beberapa dari wilayah kecamatan akan membentuk sebuah Kabupaten/Kota, dan lebih tepat dikatakan bahwa kecamatan adalah organisasi pemerintah yang ditingkatnya lebih rendah dari Kabupaten/Kota.
Lebih lanjut dikemukakan kecamatan hanya merupakan sebuah wilayah administratif tanpa predikat sebagai daerah tingkat sekian seperti tercantum dalam UUD 1945 pasal 18 dan penjelasanya. I. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Masri Singarimbun (1982), bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci tentang fenomena sosisal tertentu. Dalam penelitian ini, menurut Sugiyono (2001 : 17) penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Fokus penelitan ini adalah peran camat di kecamatan Malalayang, dalam hal ini pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Malalayang Kota Manado. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Malalayang Kota Manado. Untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, digunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yaitu: 1. Data sekunder atau penelitian kepustakaan 2. Data primer judul penelitian lapangan Analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Bikken dalam Meleong (2006:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan
data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.
PEMBAHASAN
A. Keadaan Geografis Kecamatan Malalayang adalah salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah Kota Manado. Kecamatan Malalayang mempunyai batas-batas sebagai berikut : a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sario b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pineleng c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pineleng d. Sebelah barat berbatasan dengan Teluk Manado Luas wilayah kecamatan Malalayang secara keseluruhan berdasarkan data yang ada dikantor adalah kurang lebih 1654 Ha yang terdiri dari 9 Kelurahan yang ada di Kecamatan Malalayang.
B. Peran Camat Sebagai Pelaksanaan Pemerintah Kecamatan Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa yang menjadi tujuan dan cita-cita bdangsa Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat yang aman, tertib, tentram dan damai. Dikemukakan juga bahwa hasil partisipasi masyarakat pada peranan pemerintah dalam pembangunan sangatlah menentukan sehingga bagipemerintah sangat dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi berhasilnya pelaksanaan pemerintah dalam pembangunan dan kemasyarakatan adalah ditentukan oleh aparat pemerintah yakni kemampuan camat. Sebab camat sebagai salah satu perangkat pemerintah di kecamatan memiliki posisi yang kuat guna menunjang keberhasilan tugas-tugas yang di embankan kepadanya. Sehingga dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah.
PENUTUP
A. Kesimpulan Sebagai akhir dari penulisan penelitian ini maka dapat diuraikan kesimpulannya sebagai berikut: 1. Camat adalah pelaksana tugas-tugas pembangunan sesuai hasil penelitian adalah cukup baik, dimana dengan munculnya jawaban responden yang menyatakan bahwa Camat di Kecamatan Malalayang mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Kinerja aparatur kecamatan dinilai sudah memiliki kemampuan yang baik, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang menyatakan bahwa aparatur pemerintah yang ada di kecamatan Malalayang sudah baik, dengan alas an dapat dilayaninya semua kepentingan masyarakat. 2. Untuk pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal yang ada pada aparat kecamatan Malalayang terkategori cukup memuaskan, hal ini dapat dilihat dari penelitian bab sebelumnya, cukup banyak aparat pemerintah kecamatan Malalayang yang dapat menyelesaikan pendidikan sarjana pada jenjang perguruan tinggi. Aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya perlu memiliki kemampuan yang tepat, cepat, dan praktis, dan rasional dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya, aparatur pemerintah harus dapat bekerja sama dengan baik bersama-sama dengan aparatur pemerintah yang lainnya, agar
dapat dikoordinasikan tentang tugas yang akan dilaksanakannya, sehubungan dengan proses pelaksanaan pembangunan. Mantapnya mekanisme pemerintahan dan efektifitasnya mekanisme pembangunan ditentukan oleh pendayagunaan aparatur pemerintah dalam hai ini pendayagunaan seorang pemimpin dalam proses pengambilan keputusan seperti meningkatkan pendayagunaan para bawahan yang ada. Oleh karena itu dalam menciptakan aparatur pemerintah yang efisien, efektif bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan tugas sebaik mungkin maka semangat kerja sikap pengabdian yang tanpa pamrih bagi aparatur pemerintah sangat diharapkan. 3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintah sudah baik dan yang paling utama adalah untuk memelihara hasil-hasil pembangunan yang sudah selesai dilaksanakan sudah sesuai dengan yang diharapkan atau baik. Dalam
pelaksanaan tugas
pemerintah sebagai
administrator di
bidang
pembangunan dan kemasyarakatan sudah dapat dikategorikan berhasil, karena pemerintah sering terjun langsung ke lapangan untuk memantau ataupun untuk mengawasi langsung setiap kegiatan pembangunan yang sementara dilaksanakan.
B. Saran 1. Dengan hasil penelitian ini, dimana camat mampu mengakomodir semua keperluan masyarakat, maupun aparat yang ada di kecamatan, diharapkan agar peran yang dimainkan pleh camat dapat lebih ditingkatkan, dalam artian mengingat masa jabatan camat yang tidak ditentukan, sekiranya apabila ada
pergantian camat, maka camat yang baru diharapkan dapat lebih meningkatkan profesionalisme serta mampu untuk mengemban tugas-tugas pemerintahan. 2. Mengingat tugas yang diemban oleh aparatur pemerintah dalam proses pelaksanaan pembangunan di kecamatan Malalayang cukup berat disamping memerlukan aparatur yang cakap dan berkualitas tentunya partisipasi masyarakat dalam menunjang kegiatan pemerintah sangat dibutuhkan. 3. Pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Malalayang tidaklah mudah karena itu diharapkan kiranya, segenap komponen masyarakat dapat bahu-membahu bekerjasama membantu pemerintah dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Malalayang.
DAFTAR PUSTAKA
Ali Muhamad, 1986, Kamus Bahasa Indonesia, Angkasa Bandung. Hadari Nawawi, 1995, Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah, Erlangga, Jakarta. Miftah Thoha, 1983. Kepemimpinan dalam Manajemen, Suatu Pendekatan Perilaku, Gunung Agung. Jakarta. Ndraha Taliziduhu, 2003, Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I, PT. Rineke Press, Yogyakarta. Poerwadarminta, W.J.S., 1985, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Prasadja Budi, 1983, Pembangunan Pedesaan dan Masalah Kepemimpinan, Liberty, Yogyakarta. Siagian, S.P., 2003, Teori Praktek Kepemimpinan, PT. Rineke Cipta, Jakarta Sugiono, 2002, Statika Penelitian, Alfa Beta, Bandung. Siagian, Sondang, 1997, Administrasi Bandung Pembangunan, Jakarta, Gunung Agung. Taliziduhu Ndraha, 1986, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, Yayasan Karya Drama, Jakarta. Tarigan Robinson, Drs Prof. Perencanaan Pembangunan Wilayah Edisi Revisi. PT. Bumi Aksara. Jakarta. Sumber-Sumber lain : - UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah - PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa - PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
