MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR : PER-05/M.EKON/12/2008 TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan suatu Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang akurat, efisien, tepat waktu, dan terkini dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Stretegi Nasional Pengembangan E-Government; b. bahwa pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf a yang mampu menyajikan informasi kepegawaian yang dibutuhkan dalam pembinaan kepegawaian di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu adanya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang mampu memenuhi tuntutan organisasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Peraturan ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik
Indonesia,
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 50
Tahun 2008; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/M Tahun 2008; 6. Peraturan
Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian
Nomor_:_PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 7. Peraturan
Menteri
Koordinator
Nomor_:_PER-03/M.EKON/08/2008
Bidang tentang
Perekonomian Reformasi
Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 8. Peraturan
Menteri
Koordinator
Nomor_:_PER-04/M.EKON/12/2008
Bidang tentang
Perekonomian Pelimpahan
Wewenang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Untuk
Dan
Atas
Nama
Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian Menandatangani Peraturan Dan/Atau Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dalam Rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
MEMUTUSKAN ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -3MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
DI
LINGKUNGAN
KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, yang dimaksud dengan : 1. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, selanjutnya disebut SIMPEG, adalah sistem yang terkait dalam rangkaian proses mengumpulkan, menyimpan, serta menyajikan data dan informasi kepegawaian guna mendukung pembinaan kepegawaian di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2. Pengembangan jangka pendek SIMPEG adalah kegiatan pengintegrasian SIMPEG melalui penyeragaman struktur, susunan, urutan, dan kodifikasi elemen data kepegawaian di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 3. Database Kepegawaian adalah kumpulan data kepegawaian dalam bentuk data elektronik yang terorganisasi secara sistematis yang ada pada bagian yang membidangi kepegawaian. 4. Pemutakhiran data kepegawaian adalah proses perubahan data kepegawaian untuk mencapai kondisi data yang akurat dan terkini. 5. Pertukaran data kepegawaian adalah kegiatan pertukaran data kepegawaian secara berkala antara bagian yang membidangi kepegawaian dengan Instansi Induk Pegawai yang dipekerjakan dan/atau yang menjadi pegawai organik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 6. Sinkronisasi data adalah proses penyamaan status data yang ada pada bagian yang membidangi kepegawaian dengan Instansi Induk pegawai.
7. Pengembangan …
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -47. Pengembangan jangka menengah SIMPEG adalah kegiatan penyempurnaan maupun penambahan perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan untuk mendukung pembangunan SIMPEG yang terpadu di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 8. Pembakuan Sistem dan Prosedur adalah kegiatan yang meliputi penyusunan sistem dan prosedur, metoda atau tata cara dan ruang lingkup sistem informasi manajemen kepegawaian.
Pasal 2 (1) Pengembangan jangka pendek SIMPEG diarahkan untuk penyeragaman struktur, susunan, urutan, dan kodifikasi elemen data kepegawaian (termasuk tabel-tabel referensi yang terkait), antara lain elemen data status kepegawaian, unit organisasi, jabatan, pangkat, pendidikan, pelatihan, hukuman disiplin, dan penghargaan, serta pembakuan sistem dan prosedur pemutakhiran data kepegawaian. (2) Pembakuan sistem dan prosedur pemutakhiran data kepegawaian yang meliputi antara lain sistem dan prosedur, metoda atau tata cara, ruang lingkup, batasanbatasan dan periode pelaksanaan dilakukan dengan menetapkan: a. sistem dan prosedur perekaman data; b. pembagian kewenangan pemutakhiran data; dan c. pembuatan modul sinkronisasi data kepegawaian. (3) Tatalaksana pembakuan sistem dan prosedur pemutakhiran data kepegawaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pasal 3 …
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -5Pasal 3 (1) Sekretariat Kementerian
diberikan kewenangan untuk meminta bahan atau
informasi dari masing-masing Instansi Induk pegawai dan/atau Unit Organisasi Eselon I yang terkait dengan kegiatan pemberdayaan SIMPEG. (2) Seluruh Unit Organisasi Eselon I mempunyai hak akses database kepegawaian sesuai sistem dan prosedur berdasarkan kewenangan yang ditetapkan.
Pasal 4 (1) Pengembangan jangka menengah SIMPEG diarahkan pada pengembangan SIMPEG terpadu (on line system) yang mendukung Sistem Informasi Eksekutif
(Executive Information System), Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan (Decision Support System). (2) Pengembangan jangka menengah SIMPEG dilaksanakan oleh biro yang membidangi kepegawaian dengan mempertimbangkan kebutuhan aplikasi dan sistem informasi manajemen kepegawaian. Pasal 5 Sekretaris Kementerian melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan SIMPEG dan melaporkan secara berkala kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pasal 6 (1) Pengembangan jangka pendek SIMPEG diselesaikan paling lambat bulan Juli 2009. (2) Pengembangan jangka menengah SIMPEG dilaksanakan secara bertahap sampai dengan bulan Desember 2009.
Pasal 7 …
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -6-
Pasal 7 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2008 A.N. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, ttd. EDDY ABDURRACHMAN
