MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR : PER-03/M.EKON/08/2008 TENTANG REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, dilakukan melalui reformasi birokrasi di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian yang meliputi penajaman fungsi dan peran unit kerja, penyempurnaan proses bisnis dan peningkatan sumber daya manusia serta perbaikan remunerasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf
a,
perlu
menetapkan
Peraturan
Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -22. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 759 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik
Indonesia,
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2008; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/M Tahun 2008; 8. Peraturan
Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian
Nomor_:_PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN. BAB I ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -3BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, yang dimaksud dengan : 1. Analisis Jabatan adalah proses, metode, dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberi umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana. 2. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses yang sistematis untuk menganalisis dan menilai sekelompok jabatan dalam rangka menetapkan nilai jabatan. 3. Uraian Jabatan adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi pelaksanaan tertentu. 4. Spesifikasi Jabatan adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar pemegang jabatan dapat menyelesaikan tugas dengan baik. 5. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan, dan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja. 6. Klasifikasi Jabatan atau Peringkat Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai jabatan. 7. Standar Prosedur Operasi adalah pedoman atau petunjuk prosedural bagi seluruh individu aparatur yang ada di suatu unit organisasi dalam proses pelaksanaan tugas atau pemberian pelayanan yang ditetapkan secara tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, dan oleh siapa. 8. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah kebutuhan pegawai, tingkat efektifitas, dan efisiensi kerja serta prestasi kerja (unit atau jabatan) yang dilaksanakan secara sistematis. 9. Sistem ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -49. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian adalah proses untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menyajikan informasi kepegawaian untuk mendukung proses manajemen atau pembinaan kepegawaian. 10. Rekrutmen adalah suatu proses pengadaan pegawai baru untuk mengisi formasi yang lowong melalui serangkaian kegiatan yaitu dimulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil.
BAB II PROGRAM REFORMASI BIROKRASI Pasal 2 Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perlu melaksanakan reformasi birokrasi.
Pasal 3 Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui program-program: a. penajaman fungsi dan peran unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. penyempurnaan proses bisnis; c. peningkatan manajemen sumber daya manusia; dan d. perbaikan remunerasi.
BAB III ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -5BAB III PELAKSANAAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI Pasal 4 (1) Penajaman fungsi dan peran unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertujuan untuk mempertajam fungsi dan peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2) Penajaman fungsi dan peran unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui penyusunan proses bisnis dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengaturan peran Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia.
Pasal 5 (1) Penyempurnaan proses bisnis dilaksanakan melalui penyusunan Analisis dan Evaluasi Jabatan, penyusunan Standar Prosedur Operasi dan Analisis Beban Kerja. (2) Penyusunan Analisis dan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari: a. penyusunan Analisis dan Evaluasi Jabatan dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi dengan output yang dihasilkan adalah Uraian Jabatan, Spesifikasi Jabatan dan Peta Jabatan; b. hasil akhir Analisis dan Evaluasi Jabatan adalah Klasifikasi Jabatan atau Peringkat Jabatan atau Job Grade; c. pemeringkatan Jabatan dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi; d. peringkat Jabatan menjadi landasan remunerasi. (3) Penyusunan Standar Prosedur Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi.
(4) Penyusunan ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -6(4) Penyusunan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Tim reformasi Birokrasi dengan output yang dihasilkan adalah jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan pada suatu unit kerja.
Pasal 6 (1) Peningkatan manajemen sumber daya manusia dilaksanakan melalui penyusunan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, penyusunan Pola Mutasi, pelaksanaan
assessment, penyusunan Pedoman Rekrutmen, serta peningkatan pembinaan dan disiplin pegawai. (2) Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi kepegawaian, memberikan dukungan informasi dalam proses pengambilan keputusan sumber daya manusia (decision support system), dan memberikan dukungan informasi untuk pimpinan (executive information system). (3) Pola Mutasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. (4) Pelaksanaan assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. memetakan data kepegawaian; b. menempatkan pejabat dan pegawai pada posisi yang tepat; c. menemukenali (identifikasi) kebutuhan pendidikan dan pelatihan; d. menjamin obyektifitas dan standarisasi sistem seleksi Pejabat Eselon II, III, dan IV. (5) Penyusunan Pedoman Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat ketentuan dalam menyusun rencana kebutuhan pegawai, ketentuan dalam mengajukan formasi dan ketentuan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Negeri
Sipil
di
lingkungan
Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian.
(6) Peningkatan ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -7(6) Peningkatan pembinaan dan disiplin pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertujuan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, menjamin tersedianya pedoman perilaku yang lebih mudah diingat dan dipahami, dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk kode etik unit yang langsung berkaitan dengan unit kerja.
Pasal 7 Perbaikan
remunerasi
dilaksanakan
bertujuan
untuk
memberikan
tunjangan
berdasarkan sistem remunerasi yang berbasis kinerja (performance based) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai.
BAB IV TIM REFORMASI BIROKRASI Pasal 8 (1) Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. (2) Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan beranggotakan pejabat dan/atau pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (3) Kepala
Biro
yang
menangani
bidang
perencanaan
karena
jabatannya
melaksanakan tugas Sekretaris Tim Reformasi Birokrasi.
Pasal 9 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -8Pasal 9 (1) Tim Reformasi Birokrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
mempunyai tugas : a. mengarahkan, memantau dan mengevaluasi seluruh pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. menyusun indikator keberhasilan dalam setiap program Reformasi Birokrasi (output, jangka waktu dan kualitas); c. menyusun sistem penilaian berdasarkan indikator keberhasilan; d. menyiapkan perangkat yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi seluruh pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; e. menetapkan kebijakan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan f. melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. (2) Ketua Tim Reformasi Birokrasi dapat menunjuk nara sumber dan membentuk Sekretariat.
BAB V ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -9-
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2008 PLT. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI
