M

KAJIAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN SILANG SAHAM MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS NOMOR 40 TAHUN 2007

TESIS

Oleh JULIANA CITRA 077011036/M.Kn

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

KAJIAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN SILANG SAHAM MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS NOMOR 40 TAHUN 2007

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Dalam Program Studi Kenotariatan Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

JULIANA CITRA 077011036/M.Kn

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

Judul Tesis

: KAJIAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN SILANG SAHAM MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS NOMOR 40 TAHUN 2007 : Juliana Citra : 077011036 : Kenotariatan

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof.Dr.Ningrum Natasya Sirait, SH.MLI) Ketua

(Prof.Dr.Budiman Ginting,SH.M.Hum)

(Dr.T.Keizerina DeviA.,SH.CN.M.Hum)

Anggota

Anggota

Ketua Program Studi,

(Prof.Dr.Muhammad Yamin,SH.MS.CN)

Direktur,

(Prof.Dr.Ir.T.Chairun Nisa B.,MSc)

Tanggal lulus : 01 Agustus 2009 Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

Telah diuji pada Tanggal : 01 Agustus 2009

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH., MLI

Anggota

: 1. Prof. Dr. Budiman Ginting, SH., M.Hum 2. Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH.,CN., M.Hum 3. Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH., MS., CN 4. Dr. Sunarmi, SH., M.Hum


ABSTRAK

Kepemilikan silang kerap terjadi dalam kegiatan usaha, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di Indonesia sendiri kepemilikan silang dilakukan oleh beberapa pihak seperti Kelompok UsahaTemasek, Telkom dan Indosat serta Lippo Group. Dengan adanya kepemilikan silang ini, secara umum maka perseroan yang satu dapat memiliki dan mengendalikan perseroan yang lain melalui kepemilikan saham (baik saham mayoritas ataupun saham pengendali). Alasan pelaku usaha melakukan kepemilikan silang adalah, dengan adanya pengendalian terhadap perseroan lain adalah dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas perusahaan demi keuntungan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan tentang kepemilikan silang saham dalam perseroan terbatas menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007? Bagaimana proses terjadinya kepemilikan silang saham? Bagaimana dampak kepemilikan silang dalam perseroan terbatas terhadap kegiatan usaha? Dalam metode penelitian ini, jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data berasal dari data sekunder yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa, UUPT belum mengatur secara jelas tentang kepemilikan silang, sejauh ini tentang kepemilikan silang hanya terdapat dalam penjelasan pasal. Menurut Penjelasan Pasal 36 UUPT adalah keadaan dimana perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh perseroan lain yang sahamnya baik secara langsung maupun tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan begitu pula sebaliknya Sehubungan dengan larangan kepemilikan silang sendiri, secara tersirat disebutkan pada prinsipnya pengeluraran saham adalah suatu upaya pengumpulan modal, maka kewajiban penyetoran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Ini berarti perseroan tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri. Kepemilikan silang dapat terjadi melalui proses peralihan saham pada umumnya (perjanjian, undang-undang, putusan hakim), didalam perseroan terbatas juga diatur tentang proses yang dapat menyebabkan perubahan kepemilikan seperti penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, yang dilakukan baik oleh perusahaan tertutup, perusahaan terbuka, dan perusahaan kelompok (baik tertutup atau terbuka). Akibat dari kepemilikan silang terhadap kegiatan usaha baik dalam perseroan terbuka atau perseroan tertutup, terhadap dua atau lebih perusahaan yang saling berintegrasi akan berada dibawah satu kepemilikan dan manajemen yang sama, integrasi horizontal menyebabkan berkurang dan matinya persaingan, integrasi vertikal menyebabkan kemampuan perusahaan untuk menetapkan harga dan integrasi konglomerat berdampak pada ekonomi makro yang disebabkan matinya usaha kecil. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

Perbedaan terletak pada skala dampak kepemilikan silang (besar atau kecil), disamping kepemilikan silang lebih mudah dilihat dalam perseroan terbuka. Kata Kunci : Kepemilikan Silang, Perusahaan Kelompok, Perseroan Terbatas.


ABSTRACT Cross holding always occurs in either a domestic or international business activity. In Indonesia itself, cross holding is applied by several business groups such as Temasek, Telkom and Indosat as well as Lippo Group. With this cross holding, in general, one company can own and control the others through share holding (either major or leading shares). The reason why a business practitioner practices the cross holding is that by controlling the other companies the leading business can improve its effectiveness and productivity and get profit. The problems discussed in this thesis are how is the regulation of cross holding in limited company according to Act Number 40 of the year 2007? The process of how share cross holding exist? How is the impact of share cross holding in limited company on business activity? This study method, research are base on normative law research by using normative juridical approach. Source of data were the secondary data in forms of primary, secondary and tertiary legal materials obtained through library research. The data obtained were then qualitatively analyzed. The result of this study shows that the law on limited liability company (UUPT) has not clearly regulated cross holding, and so far, the regulation on cross holding is only found in the article explanation. According to the explanation of article 36 of law on limited liability company, cross holding is a condition in shares have been directly or indirectly owned by the leading company. In relation to giving out of shares is an attempt of capital raising, therefore, the requirement to deposit for the shares must be born to the other parties. It means that a company must not give out its shares to be self-owned. Generally, cross holding can occur through the process of shares transfer (agreement, laws, judge’s decision). The process that results in transfer of ownership such as merging, intergrating, taking over and saparating done either by close company, open company, grouped company (close or open) is also regulated in limited liability company. The impacts of cross holding on business activities in either close or open limited liability company and on two or more integrating companies to be under one ownership and the same management are that horizontal integration causes the decrease and the loss of competition, vertical integration causes the ability of company to determine the price, and conglomerate integration will bring an impact to the macro economy because of the fall of small-scale business. The difference lies on the scale of the impact of cross holding (big or small) and cross holding can be easily seen in the open limited liability company. Key Words : Cross Holding, Grouped Company, Limited Liability Company.


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas kehadirat-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Adapun judul tesis penulis adalah “Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007”. Dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan serta terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sejak awal penulis menjalani perkuliahan hingga penyusunan tesis ini dan penyelesaiannya. Dalam kesempatan ini izinkan penulis dengan penuh sukacita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada: 1. Bapak Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H., SpA(K) atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan. 2. Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B., MSc., selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.


3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH., MS., CN., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan, yang telah begitu terbuka memberikan bantuan, masukan, arahan dan dorongan kepada penulis sehingga penulis begitu selalu terdorong untuk menjadi lebih baik lagi. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 4. Ibu Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH., MLI., selaku Pembimbing Utama penulis, yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta dorongan kepada penulis agar senantiasa mempergunakan waktu untuk menulis dengan sebaikbaiknya. Kepadanya penulis mengucapkan banyak terima kasih. 5. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah begitu sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menulis dengan lebih baik lagi, terima kasih. 6. Ibu Dr. T. Keizerina Devi., A., SH., CN., M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing III penulis, yang telah banyak memberikan masukan dalam penulisan tesis guna penyempurnaan tesis penulis, penulis ucapkan terima kasih. 7. Ibu Dr. Sunarmi, SH., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan kepada penulis. 8. Bapak Notaris Syahril Sofian, SH., M.Kn., yang begitu inspiratif, terima kasih. 9. Seluruh Staf Pengajar Sekolah Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

10. Seluruh Staf Administrasi Sekolah Pascasarjana Magister

Kenotariatan

Universitas Sumater Utara. 11. Seluruh Staf Perpustakaan, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang telah membantu dalam menyediakan buku-buku dan bahan bacaan. 12. Kedua orang tua dan saudara-saudara yang telah banyak memberikan dukungan secara moril dan materil. 13. Artha, Juni, Lenny, Afni, Novi, Lisbeth, Kak Mirna Cute, Jagjit, Raymond, Bel, Kak Sri, Kak Ismi, Intan, Delina, Kak Neva, Kak Dewi, Syari, Bang Muaz, Reza, Hakim, Kak Rahma, Dina, Eva, Sherly, Imelda, Bang Edi, Pak Sukri dan Bang Agam, Cory, Bangun, serta teman-teman lainnya, terima kasih. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Sabbe Satta Sabba Dukkha Pamuccantu, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta, sadhu.. sadhu.. sadhu.. Medan,

Juli 2009

Penulis,

Juliana Citra

RIWAYAT HIDUP Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

I. Identitas Pribadi Nama

: Juliana Citra

Tempat/Tanggal lahir : Pantai Labu / 04 Desember 1984 Agama

: Buddha

Alamat rumah

: Jl. Aksara No.110d

Telepon

: 061-76476060

II. Orang Tua Nama Ayah

: Suwandi Citra

Nama Ibu

: Suryani

III. Riwayat Pendidikan : 1. SD Methodist di Pantai Labu, lulus tahun 1996. 2. SMP Methodist di Pantai Labu, lulus tahun 1999. 3. SMA Sutomo di Medan, lulus tahun 2002. 4. Sarjana Hukum Universitas Darma Agung di Medan, lulus tahun 2006.

DAFTAR ISI Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

Halaman ABSTRAK ……………………………………………………………………

i

ABSTRACT ……………………………………………………………...........

iii

KATA PENGANTAR …………………………………………………… .....

iv

RIWAYAT HIDUP .........................................................................................

vii

DAFTAR ISI ……………………………………………………………........

viii

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................

x

BAB I

: PENDAHULUAN……………………………………….....

1

A. Latar Belakang .................................................................

1

B. Perumusan Masalah ..........................................................

9

C. Tujuan Penelitian ...............................................................

10

D. Manfaat Penelitian ............................................................

10

E. Keaslian Penelitian ............................................................

11

F. Kerangka Teori dan Konsepsi ...........................................

12

G. Metode Penelitian .............................................................

28

BAB II

: KAJIAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN SILANG TERHADAP SAHAM MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS NOMOR 40 TAHUN 2007 ..

31

A. Pengertian, Jenis-jenis dan Klasifikasi Saham ..................

31

B. Pengaturan Mengenai Saham dan Arti Kepemilikan Saham oleh Pemegang Saham ........................................................

42

C. Jenis-jenis Kepemilikan dan Bentuk-bentuk Kepemilikan Yang Dilarang ...................................................................... 51


BAB III

: PROSES TERJADINYA KEPEMILIKAN SILANG SAHAM ....................................................................................

73

A. Proses Terjadinya Kepemilikan Silang Saham Dalam Perseroan Terbatas ........................................................

73

B. Perusahaan Kelompok ( Holding Company/ Concern Group) ……………………………………………............

88

C. Kepemilikan Induk Perusahaan Terhadap Saham Anak Perusahaan dan Terhadap Saham Perusahaan Lain ............. 100

BAB IV

: DAMPAK KEPEMILIKAN SILANG SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS TERHADAP KEGIATAN USAHA ....................................................................................

105

A. Dampak kepemilikan Silang Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 .......................................................

105

B. Dampak kepemilikan Silang Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ...................................................................................

108

: KESIMPULAN DAN SARAN ..............................................

126

A. Kesimpulan ........................................................................

126

B. Saran ...................................................................................

128

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………

130

BAB V


DAFTAR GAMBAR

No.

Judul

Halaman

1.

Contoh Skema Kepemilikan Holding Company……………………………56

2.

Contoh Skema Kepemilikan Piramid………………........................……….58

3.

Contoh Skema Kepemilikan Sendiri oleh Perseroan Akibat Merger ............61

4.

Contoh Skema Kepemilikan oleh Anak Perusahaan Akibat Merger..............65

5.

Contoh Skema Kepemilikan Silang Dalam Konteks Persaingan Usaha.........70

6.

Skema Kepemilikan Saham Group Temasek.................................................121


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dasawarsa 90-an ditandai dengan liberalisasi perekonomian dan perdagangan bebas. Liberalisasi perdagangan sebenarnya merupakan dilema bagi banyak negara termasuk Indonesia sendiri yang belum memiliki kesiapan dalam menghadapi persaingan bisnis berbasis Internasional. Namun liberalisasi tidak mungkin dapat ditolak karena dapat menghambat tumbuh dan berkembang prakarsa dan kreatifitas masyarakat yang merupakan modal penting pertumbuhan ekonomi. Indonesia adalah negara hukum yang menggunakan hukum selaku pengarah dan pengayom kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun sasaran pembangunan bidang hukum itu sendiri adalah terbentuk dan berfungsinya hukum nasional yang mantap dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Sehubungan dengan perkembangan ekonomi nasional dan global, hukum berfungsi sebagai landasan kegiatan ekonomi. Bila kepastian hukum tidak dimiliki maka ekonomi negara Indonesia akan tertinggal dari negara lain dalam menarik investasi. 1 Dengan demikian peranan hukum nasional khususnya hukum ekonomi

1

Normin S.Pakpahan,”Kepastian Hukum, Sebuah Daya Tarik Era Perdagangan Bebas”, Harian Kompas, 5 Januari 1997. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

harus mampu membangun kerangka kerja pengaturan hukum yang melandasi kegiatan ekonomi pada dunia usaha. Pengaturan hukum ekonomi berkaitan erat dengan upaya pembinaan landasan hukum atas kegiatan ekonomi oleh para pelaku ekonomi sehingga kinerja para pelaku ekonomi menjadi lebih efisien. Peranan hukum dalam menghadapi perdagangan bebas tampak dari lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)2 yang merupakan usaha pemerintah meningkatkan pembangunan ekonomi nasional dalam dunia usaha dengan memperbaharui secara terus menerus hukum yang mengatur pendirian suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas. Didalam penjelasan umum disebutkan bahwa lahirnya UUPT adalah dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan ekonomi nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam era globalisasi pada masa mendatang, sehingga perlu didukung oleh undangundang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim usaha yang kondusif. 3 Didalam era globalisasi yang serba cepat, UUPT kemudian mengefisienkan tatacara mendirikan perseroan terbatas dan mempersingkat waktu pendiriannya. Hal ini

dimaksudkan

untuk

memudahkan

masuknya

perusahaan

baru

dalam

2

Sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang digantikan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, ketentuan Undang-undang perseroan terbatas diatur dalam Buku I Bab III Bagian III Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23), sebagaimana telah dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971; (per tanggal 7 Maret 1996) dan dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonantie op de Indonesische Maatschaappij op Aandelen (Stb. 1939-569 ji.717)) (per tanggal 7 Maret 1999). 3 Lihat Bagian Umum Penjelasan atas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

perekonomian serta memudahkan kesempatan bagi perusahaan yang ingin memperluas usahanya. Sekarang ini perekonomian yang sedemikian maju telah membawa dampak pada meningkatnya kegiatan antar pelaku usaha dengan kewarganegaraan yang berbeda yang telah menyingkirkan keberadaan batas-batas negara. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan perusahaan multinasional (multinational companies) yang melakukan investasi diberbagai negara, memiliki anak perusahaan yang tersebar di negara-negara lain seperti bisnis waralaba yang telah merambah ke berbagai pelosok negara untuk mengekspoitasi pasar dunia. Berbicara dalam konteks melampaui batas negara yang disebabkan sedemikian tingginya mobilitas bisnis maka karakteristik norma hukum dari perusahaan-perusahaan yang saling berinteraksi tersebut sedikit banyak akan saling memperlihatkan diri karena diantara perusahaan-perusahaan yang berbisnis sedikit banyak membawa aturan-aturan yang berlaku di negara masing-masing. Dalam hal ini perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan-perusahaan dengan bentuk perseroan terbatas atau yang biasa dikenal dengan istilah limited company by shares. Perkembangan globalisasi ekonomi telah menimbulkan akibat yang besar pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. 4 Globalisasi hukum dalam bidang ekonomi ditunjukkan oleh berbagai Undang-undang dan perjanjian yang menyebar melewati batas negara yang 4

Pendapat Erman Rajagukguk, seperti di kutip dalam buku Bismar Nasution, Keterbukaan Dalam Pasar Modal, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, 2001), h.2. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

mengakibatkan terjadinya peleburan prinsip-prinsip hukum pada suatu negara kepada negara lainnya. 5 UUPT sendiri dalam perkembangan dan pembaharuannya selain mempersingkat waktu pendirian juga kemudian mengadopsi prinsip-prinsip negara lainnya seperti Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) 6, Pembelian Kembali Saham oleh Perusahaan (Buy Back)7, Pemisahan Perusahaan Tidak Murni (Spin Off) 8. Disamping itu juga terdapat Larangan Kepemilikan Silang (Cross Holding). Didalam penelitian tesis berjudul “Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007” berfokus utama seputar masalah kepemilikan silang menurut UUPT. Kepemilikan silang yang lebih dikenal dengan istilah cross holding dalam UUPT adalah suatu keadaan dimana perseroan terbatas memiliki saham yang dikeluarkan 5

Richard C. Breeden, The Globalization of Law and Business in the 1990’s, Wake Forest Law Review. Vol . 28 Bi.3 (1993), h.511-517. 6 Corporate Social Responsibility/CSR yang biasa disebut Business Social Responsibility atau Corporate Citizenship pada prinsipnya merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan, tidak hanya yang berbentuk perseroan terbatas, dengan segala sesuatu atau segala hal (stake holders) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan tersebut untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan usaha perusahaan tersebut. Pengertian ini memiliki konsep yang sama dengan definisi mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. CSR ini diatur dalam Pasal 74 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 7 Buy Back atau pembelian kembali saham oleh perusahaan adalah suatu bentuk pemindahan saham berupa pembelian kembali sahamnya sendiri oleh perseroan yang bersangkutan, pembelian tersebut dibenarnya sampai jumlah tertentu dan tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah dengan dana cadangan wajib. Diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 8 Spin Off atau pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan atau lebih. Ketentuan Spin Off diatur dalam Pasal 135 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

oleh perseroan terbatas lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan. Kepemilikan secara langsung adalah apabila perseroan A memiliki saham pada perseroan B secara langsung tanpa melalui pemilikan pada suatu perseroan antara dan sebaliknya perseroan B memiliki saham pada perseroan A. Sedangkan kepemilikan silang secara tidak langsung adalah kepemilikan saham perseroan A pada perseroan B melalui satu atau lebih perseroan antara dan sebaliknya perseroan B memiliki saham pada perseroan A.

9

Didalam UUPT yang lahir sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tidak ada pengaturan mengenai larangan kepemilikan silang. Larangan yang terdapat dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah larangan kepada perseroan terbatas untuk mengeluarkan saham dengan tujuan untuk dimiliki sendiri. Dan larangan kepemilikan saham tersebut juga berlaku bagi anak perusahaan terhadap saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaan. Alasan larangan tersebut berpegang pada prinsip bahwa pengeluaran saham bertujuan untuk mengumpulkan modal, karenanya kewajiban penyetoran saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. 10 Dan alasan mengapa anak perusahaan dilarang memiliki saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaan adalah karena anak dan induk perusahaan dianggap merupakan satu kesatuan bisnis yang tidak dapat dipisahkan kepemilikan diantara mereka, baik oleh

9

Penjelasan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas. 10

Penjelasan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.


induk perusahaan maupun anak perusahaan. 11 Kepemilikan silang cukup populer di Asia. Alasan kepopulerannya dapat dipahami jika dilihat dari sisi dunia bisnis yang bertujuan meraup keuntungan sehingga para pelaku usaha mengupayakan hal-hal yang kadang dilarang oleh undang-undang untuk memperoleh keuntungan. Menurut Johannes Ibrahim perusahaan adalah semacam organisasi didalam dunia bisnis, dan karena bergerak dalam lingkup dunia bisnis yang harus diperhatikan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan adalah bagaimana langkah-langkah suatu perusahaan dalam berintegrasi, baik vertikal atau horizontal. Tujuannya adalah bagaimana memberi manfaat bagi perusahaan-perusahaan untuk menata bisnisnya, struktur organisasinya, visi dan misi perusahaan dalam dalam menciptakan efisiensi dan berkompetisi dengan para pesaingnya. 12 Karenanya kepemilikan silang dilakukan sebagai salah satu bentuk dari upaya perusahaan dalam berintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan sendiri dan untuk meningkatkan daya saing terhadap perusahaan lainnya. Didalam kepemilikan silang 2 (dua) atau lebih perusahaan yang berintegrasi akan berada dibawah satu kepemilikan yang sama. Karenanya walaupun terdapat beberapa perusahaan, namun kebijakan yang dijalankan sebenarnya adalah kebijakan satu perusahaan saja. Dan struktur seperti ini menyebabkan perubahan daya saing perusahaan dimana perusahaan yang melakukan kepemilikan silang akan menjadi lebih kuat, karena berkurangnya perusahaan pesaing dalam pasar. 11

“Anak perusahaan” adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lain yang terjadi karena : a. Lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya; b. Lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau c. Kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya. 12 Johannes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum, (Bandung : Refika Aditama, 2006), h.2. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

Contoh perusahaan yang melakukan kepemilikan silang adalah : kelompok usaha Temasek yang melakukan kepemilikan silang pada Telkomsel (35%) dan Indosat (41,9%). Charoen Pokphand Group (CP) yang ada di Thailand, CP memiliki secara langsung 33% saham CP Feedmill (agribisnis dan real estate, perusahaan ritel, pabrik, dan telekomunikasi), 2% saham CP Northeastern (agribisnis), dan 9% saham Bangkok Agro-Industrial (agribisnis). Selanjutnya CP Feedmill memiliki 57% saham Northeastern. CP Feedmill juga memiliki 60% saham Bangkok Agro-Industrial, dan CP Northeastern memiliki 3% saham Bangkok Agro-Industrial. Bangkok AgroIndustrial memiliki 5% saham CP Feedmill. Saham-saham CP Feedmill, CP Northeastern, dan Bangkok Agro-Industrial tercatat di Bangkok Stock Exchange. Contoh lainnya adalah Lippo Group. Lippo mengendalikan konglomerasi di bidang keuangan yang terdiri dari tiga perusahaan utama yang saling berhubungan dengan struktur kepemilikan silang, yaitu: Bank Lippo, Lippo Life, dan Lippo Securities. Meskipun keluarga Mochtar Riady telah mendivestasikan hampir seluruh sahamnya di Bank Lippo dan Lippo Life pada tahun 1996, mereka tetap terus mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut melalui saham minoritas di Lippo Securities, yang memegang 27% saham Lippo Life. Lippo Life selanjutnya memegang 40% saham Lippo Bank. Selanjutnya, TELKOM dan INDOSAT dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi memiliki kepemilikan silang saham dibeberapa perusahaan, yaitu : 1. PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel), sahamnya dimiliki oleh TELKOM (42,72%), INDOSAT (35%), KPN (17,28%) dan Setdco (5%). 2. PT. Satelit Palapa Indonesia (Satelindo), sahamnya dimiliki oleh TELKOM Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

(22,50%), INDOSAT (7.5%), DeTe Asia (25%) dan Bimagraha (45%). 3. PT. Aplikasi Nusantara (Lintasarta), sahamnya dimiliki oleh TELKOM (37,66%), INDOSAT (32,64%) dan Lain-lain (29,70%). 13 Dengan adanya kepemilikan silang (cross holding) itu sendiri dilihat dari segi permodalan, khusus dalam konteks pengeluaran saham baru, maka jelas tidak ada setoran modal secara riil yang masuk kedalam perseroan dan dari sisi manajemen, kepemilikan silang cenderung menyebabkan terjadinya percampuran antara pemilikan dan pengurusan perseroan yang satu dengan yang lain, sehingga dalam hal ini manajemen menjadi tidak lagi independen satu terhadap lainnya. 14 Disamping itu kepemilikan silang adalah bentuk persaingan usaha yang tidak sehat dan cenderung merugikan banyak pihak, baik pelaku usaha pesaing, konsumen dan negara sendiri. Oleh karena itu UUPT sebagai salah satu elemen utama dari regulasi di bidang ekonomi di amandemen untuk mengadopsi berbagai perkembangan yang muncul di dalam dunia bisnis internasional yang juga merupakan salah satu alasan utama diundangkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam perkembangan usaha yang begitu pesat, pemerintah memiliki peranan yang besar dalam membuat regulasi yang bertujuan mengatur pihak masyarakat

13

Ibid., Admin, 2008, Kepemilikan Silang ( Cross Ownership / Cross Holding ) , (online), (http://pihilawyers.com), diakses terakhir tanggal 15 Januari 2009. 14 Gunawan Widjaja, I, Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h.50. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

dalam melakukan kegiatan usahanya dalam skala nasional maupun internasional. Menurut Leonard J.Theberge dalam tulisannya “Law and Economic Development”, bahwa faktor utama untuk dapat berperannya hukum dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan “Stability”, “Predictability”, dan “Fairnes”. 15 Yang merupakan fungsi stabilitas (stability) adalah potensi hukum untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk meramalkan (predictability) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial tradisional. Aspek keadilan (fairness), seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. 16 Berkaitan dengan apa yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa peranan hukum dalam pembangunan ekonomi itu adalah untuk melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi, sehingga dinamika kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. 17

B. Perumusan Masalah Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang permasalahan tersebut diatas maka timbul pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan tentang kepemilikan silang saham dalam perseroan terbatas menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007? 15

Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h.5. 16 Ibid. 17 Ibid. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

2. Bagaimana proses terjadinya kepemilikan silang saham? 3. Bagaimana dampak kepemilikan silang dalam perseroan terbatas terhadap kegiatan usaha?

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang kepemilikan silang saham dalam perseroan terbatas menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. 2. Untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya kepemilikan silang saham. 3. Untuk mengetahui dampak kepemilikan silang dalam perseroan terbatas terhadap kegiatan usaha.

D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Secara

teoritis

hasil

penelitian

ini

merupakan

sumbangan

bagi

perkembangan ilmu pengetahuan hukum bidang keperdataan khususnya bidang hukum perusahaan serta menambah khasanah kepustakaan. 2. Secara praktis bahwa penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi

ilmu pengetahuan hukum mengenai kepemilikan silang (cross

holding) bagi para praktisi hukum maupun akademisi. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan khususnya pada Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara belum ada penelitian dengan judul “Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007”. Akan tetapi terdapat satu penelitian tesis yang dilakukan oleh Anton Deven Varma, mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara pada tahun 2006 dengan judul penelitian “ Transaksi Cross Ownership antara PT. Indonesia Sattelite Corporation, Tbk dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.” Dalam penelitian tersebut permasalahan yang diajukan adalah : 1. Apakah yang menjadi latar belakang Transaksi Kepemilikan Silang (cross ownership) yang dilakukan antara TELKOM dan INDOSAT? 2. Bagaimanakah cara penyelesaian Transaksi Kepemilikan Silang (cross ownership) antara TELKOM dan INDOSAT? 3. Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian Transaksi Kepemilikan Silang (cross ownership) antara TELKOM dan INDOSAT? Dilihat dari titik permasalahan dari masing-masing penelitian diatas terdapat perbedaan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini adalah asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, oleh karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data. 18 Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. 19 Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya, penelitian ini berusaha memahami aspek-aspek hukum dari kepemilikan silang saham dalam perseroan terbatas secara yuridis. Maka teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah : a. The Rule of Law Hukum lahir dari kekuasaan pemerintah. Karena itu politik merupakan conditio sine qua non dari lahirnya hukum. Hukum berasal dari negara. Pemerintah mengatur kehidupan masyarakat melalui politiknya. Karena itu pemerintah melalui politiknya menjadi sumber hukum. Dalam menyelenggarakan politik hukum, pemerintah negara tidak bertolak dari norma-norma keadilan yang abstrak melainkan dari kepentingan-kepentingan yang ada hubungannya dengan situasi konkret masyarakat yang bersangkutan.

18

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:UI-Press, 1986), h.122. Bandingkan Snelbecker dalam Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h.35. 19


Max Weber mengatakan bahwa pertumbuhan sistem hukum modern tidak dapat dilepaskan dari kemunculan industrilisasi dan kapitalis. 20 Sistem hukum modern yang kita lihat sekarang ini adalah tuntutan industrialisasi yang kapitalis. Artinya, hukum itu mengabdi dan melayani masyarakat industri-kapitalis dan sistem hukum harus dapat memberikan alasan rasional dan prediktabilitas dalam kehidupan ekonomi. Hukum modern adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingan-kepentingan tertentu (purposeful). Konstruksi tersebut meliputi juga pengadaan doktrin, asas dan sebagainya. Konstruksi hukum yang dipakai dalam konsep Rule of Law dalam tesis ini adalah konstruksi hukum menurut aliran mixed economy yang menekankan pada studi norma preskriptif mengenai hubungan antara hukum dan ekonomi dengan tujuan akhir Welfare Economy yang menekankan usaha lebih luas untuk mencapai/meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara maksimum. 21 Karenanya diperlukan regulasi dua

sasaran. Pertama : perumusan kaidah

hukum demi tercapainya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan menjamin kinerja individu dalam perekonomian secara seimbang. Kedua : desentralisasi otoritas (administrative agencies) dan instansi pengatur (regulatory agencies).

22

20

Bandingkan David Trubek dalam O.C Kaligis, Ontologi Tulisan Ilmu Hukum, Jilid 2, (Bandung: Alumni, 2007), h.22. 21 Nindiyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h.6. 22 Ibid., h.7. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

Institusi tersebut diberi wewenang terbatas dan peraturan perundangundangan untuk melakukan intervensi seperlunya terhadap praktik bisnis terutama yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Wewenang tersebut antara lain dengan diberikan hak kepada pemerintah untuk melakukan investigasi, memberikan petunjuk pelaksanaan, membuat pengaturan pelaksana yang sesuai dengan kebutuhan dunia bisnis dan bila perlu mengambil tindakan resesif dengan menjatuhkan sanksi dalam batas-batas tertentu. 23 Dengan demikian UUPT adalah hukum yang lahir dari politik pemerintah, sebagaimana setiap produk hukum merupakan produk keputusan politik 24, yang jika dikaitkan dengan masa modern sekarang ini maka hukum yang diciptakan merupakan tuntutan dari industrialisasi dan kapitaslis yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berujung pada kesejahteraan sosial masyarakat. Karenanya segala peraturan dan produk hukum yang dinilai tidak dapat mewujudkan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi diubah dan dihapuskan. 25 Sehubungan dengan hukum yang diciptakan tersebut terdapat pula otoritas pihak tertentu yang diberi wewenang sebagai pengawasnya oleh peraturan perundang-undangan. Karenanya terhadap UUPT yang diciptakan oleh pemerintah tersebut dalam hal pelaksanaannya UUPT harus memperhatikan rambu-rambu hukum lain dan mematuhinya. Peraturan yang menjadi rambu-rambu tersebut adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dalam hal ini instansi yang merupakan perpanjangan otoritas pemerintah adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha 23

Ibid. Moh. Mahfud MD., Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), h.65. 25 Todung Mulya Lubis, ”Perkembangan Hukum Dalam Perspektif Hak Azasi manusia”, makalah untuk Raker Peradilan November 1983 sebagaimana dikutip dalam Moh. Mahfud MD., Op.Cit., h.66. 24


(KPPU). Dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal apabila perseroan terbatas menjadi perseroan terbuka dan dalam melaksanakan kegiatannya dibidang pasar modal tersebut selanjutnya diawasi oleh Bapepam-LK. b. Dokrin Piercing The Corporate Veil 26 Perusahaan adalah kesatuan hukum (legal entity) yang berbeda dan terpisah dari pemegang saham perseroan. Sebagai suatu kesatuan hukum (legal entity) yang terpisah dari pemegang sahamnya, perseroan dalam melakukan fungsi hukumnya bukan bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham tetapi bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Ciri utama suatu badan hukum adalah adanya pemisahan antara harta kekayaan badan hukum dan pribadi pemegang sahamnya. Dengan demikian, para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama badan hukum dan juga tidak bertanggung jawab atas kerugian badan hukum melebihi nilai saham yang telah dimasukkannya. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal sebagai berikut: 1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; 2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi; 3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau 4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang

26

Munir Fuady, II, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), h.61. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. 27 Prinsip penerapan terbatas tanggung jawab dari pemegang saham dikenal dengan prinsip piercing the corporate veil. Prinsip ini dalam bahasa Indonesia diartikan “menyikap tabir atau cadar perseroan”

28

. Tabir atau cadar yang disingkap

yang dimaksud adalah diterobosnya pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT. Dalam Black’s Law Dictionary, doktrin piercing the corporate veil dijelaskan sebagai berikut : Piercing corporate veil. Judicial process whereby court will disregard usual immunity of corporate officers from liability for corporate liabilities; e.g. when incorporation was for sole purpose of perpetrating fraud. The doctrine which holds that the corporate structure with its attended limited liability of stockholders, officers and directors in the case of fraud. The court, however, may look beyond the corporate from only for the defeat of fraud or wrong or the remedying of injustice. Menyingkap tabir perseroan. Proses hukum yang dilaksanakan pengadilan biasanya dengan mengabaikan kekebalan umum pejabat perusahaan atau pihak tertentu perusahaan dari tanggung jawab aktivitas perusahaan, misalnya ketika dalam perusahaan dengan sengaja melakukan kejahatan. Doktrin yang ada berpendapat bahwa struktur perusahaan dengan adanya tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat mengabaikan tanggung jawab pemegang saham, pejabat perusahaan dan direktur perusahaan. Pengadilan dalam masalah tersebut akan memandang perusahaan hanya dari sisi kegagalan pembelaan atas tindak kejahatan atau kesalahan atau pemberian sanksi hukuman. 29

27

Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ningrum N. Sirait, Modul Hukum Perusahaan, (Medan: Program Studi Magister Ilmu Hukum USU, 2006) h.68. 29 Henry Campbell Black, “Black’s Law Dictionary”, Sixth Edition, St Paul, Minn West Publising Co., (1990), h.1033., lihat juga Ningrum N. Sirait, Ibid., lihat juga Chatamarrasjid Ais, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), h. 8., lihat juga Tri Widiyono, Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Perseroan) Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, Berdasarkan Doktrin Hukum dan UUPT, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h.31. 28


Secara harfiah istilah piercing the corporate veil diartikan “mengoyak/ menyingkapi tirai/kerudung perusahaan”. 30 Sedangkan dalam ilmu hukum perusahaan, istilah piercing the corporate veil merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan pelaku tersebut. 31 Dengan keberadaan dokrin ini penegak hukum akan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan, dan membebankan tanggung jawab kepada pihak “organizers” dan “managers” dari perseroan dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang kerap dinikmati oleh mereka. Dalam melakukan hal tersebut biasanya dikatakan bahwa pengadilan telah mengoyak/menyingkapi tirai/kerudung perusahaan (to pierce the corporate veil). “Biasanya teori piercing the corporate veil ini muncul dan diterapkan ketika ada kerugian atau tuntutan hukum dari pihak ketiga terhadap perseroan tersebut”. 32 Doktrin piercing the corporate veil ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak adil terutama bagi pihak luar perseroan dari tindakan sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan, baik yang terbit dari suatu transaksi dengan pihak ketiga maupun yang timbul dari perbuatan menyesatkan atau perbuatan melawan hukum. 30

Munir Fuady, II, Op.Cit., h.8. Ibid. 32 Ibid. 31


Beberapa contoh fakta yang secara universal teori piercing the corporate veil ini dapat diterapkan antara lain sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Permodalan yang tidak layak (terlalu kecil); Penggunaan dana perusahaan secara pribadi; Ketidakadaan formalitas eksistensi perseroan; Terdapatnya elemen-elemen penipuan dengan cara menyalahgunakan badan hukum perseroan; 5. Terjadi transfer modal/aset kepada pemegang saham; 6. Keputusan diambil tanpa memenuhi formalitas tertentu. Misalnya, tidak dilakukannya RUPS untuk kegiatan yang memerlukan RUPS; 7. Sangat dominannya pemegang saham dalam kegiatan perseroan; 8. Tidak diikutinya ketentuan perundang-undangan mengenai kelayakan permodalan dan asuransi; 9. Tidak dipenuhinya formalitas tentang pembukuan dan record keeping. Misalnya terjadi pencampuradukan antara dana milik perseroan dengan dana milik pribadi pemegang saham; 10. Pemilahan badan hukum. Misalnya, untuk menghindari tanggung jawab yang lebih besar karena kemungkinan gugatan dari pihak korban kebakaran, pengusaha taxi membuat perusahaan sendiri-sendiri yang terpisah-pisah untuk setiap taxi yang dimilikinya; 11. Misrepresentasi. Misalnya, dibuat kesan kepada kreditor bahwa seolah-olah perusahaan memiliki permodalan yang besar dengan aset yang banyak, mengingat pemegang sahamnya memang memiliki aset yang besar; 12. Perusahaan holding dalam kelompok usaha lebih besar, kecenderungannya untuk dimintakan tanggung jawab hukum atas kegiatan anak perusahaannya ketimbang pemegang saham individu dari perusahaan tunggal; 13. Perseroan tersebut hanya sebagai alter ego (kadang-kadang disebut sebagai instrumentally, dummy atau agent) dari pemegang saham yang bersangkutan. 14. Piercing the corporate veil diterapkan untuk alasan ketertiban umum (openbare orde). Misalnya menggunakan perusahaan untuk melaksanakan hal-hal yang tidak pantas (improper conduct); 15. Piercing the corporate veil diterapkan dalam kasus-kasus kuasi kriminal (quasi criminal). Misalnya jika perusahaan dipergunakan sebagai sarana untuk menjual minuman keras atau untuk perjudian/lotre.33 Kriteria dasar dan universal agar suatu piercing the corporate veil secara

hukum dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:

33

Ibid., h.9-10.


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Terjadinya penipuan; Didapatkan suatu ketidakadilan; Terjadinya suatu penindasan (oppression); Tidak memenuhi unsur hukum (illegality); Dominasi pemegang saham yang berlebihan; Perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham mayoritasnya. 34 Di negara-negara Common Law, terutama di Inggris dan Amerika Serikat,

banyak pengadilan yang menerapkan teori Piercing the Corporate Veil untuk perusahaan dalam kelompok usaha dengan memberlakukan prinsip hubungan “agency” di antara perusahaan-perusahaan dalam 1 (satu) kelompok usaha. Demikian juga sering kali (tetapi tidak selamanya) suatu perusahaan dianggap sebagai “agen” perusahaan holding-nya. 35 Kasus Smith, Stone & Knight v. Birmingham yang diputuskan dalam tahun 1939 di Inggris, memberikan beberapa kriteria yuridis agar secara hukum dapat dianggap bahwa anak perusahaan merupakan agen dari perusahaan holding, sehingga teori piercing the corporate veil dapat diterapkan kepada perusahaan holding. Kriteriakriteria tersebut adalah : a. Apakah keuntungan diberlakukan sebagai keuntungan dari perusahaan holding; b. Apakah proses pelaksanaan dikendalikan oleh perusahaan holding; c. Apakah perusahaan holding merupakan ”kepala dan otak” (head and brain) dari bisnis anak perusahaan; d. Apakah perusahaan holding mengatur ”the adventure”; e. Apakah keuntungan dibuat dengan keahlian dan pengarahan dari perusahaan holding; f. Apakah perusahaan holding selalu mengontrol dan mempengaruhi anak perusahaan. 36

34

Ibid. Munir Fuady, I, Op.Cit., h.16. 36 Ibid. 35


c. Perusahaan Kelompok Perusahaan kelompok dikenal dengan berbagai macam istilah, ada yang menyebutnya holding company/ parent company/ controlling company atau dikenal pula dengan istilah concern/group company. Perusahaan kelompok adalah perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham saham satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut.37 Yang lain menyebutnya sebagai satuan ekonomi dimana badan-badan hukum / perseroan secara organisasi terikat sedemikian rupa sehingga mereka berada dibawah satu pimpinan. 38 Didalam kedua pengertian tersebut diatas pada prinsipnya memiliki poin yang sama dalam aspek ekonomi, dimana adanya perusahaan sentral yang memimpin anak-anak perusahaan. Perusahaan sentral tersebut disebut juga dengan induk perusahaan (parent company/controlling company) yang kegiatan utamanya adalah melaksanakan investasi pada anak-anak perusahaan dan selanjutnya mengontrol dan mengawasi kegiatan manajemen anak perusahaan (daughter company) dan juga mengawasi kegiatan antar anak perusahaan (sister company). Sebagai suatu perusahaan, perusahaan kelompok dapat merupakan perusahaan dengan berbagai macam bentuk persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer sampai dengan perseroan terbatas. Bentuk-bentuk tersebut bukanlah suatu keharusan, namun dalam praktek bisnis sehari-hari ditemukan bahwa perusahaan kelompok

37 38

Munir Fuady, II, Op.Cit., h.83-84. Ningrum N. Sirait, Op.Cit., h.30.


selalu dibentuk dalam suatu perseroan terbatas. Dengan status hukum perseroan terbatas maka perusahaan kelompok di Indonesia tunduk kepada UUPT. Istilah perusahaan kelompok biasanya terdengar dalam kegiatan restrukturisasi perusahaan, baik itu melalui penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pengambilalihan (akuisisi) dan pemisahan (spin off). Walaupun demikian tidak tertutup kemungkinan perusahaan kelompok terbentuk karena adanya perjanjian seperti joint venture. 39 Didalam perusahaan kelompok, hubungan antara induk dan anak perusahaan terjadi karena berbagai sebab antara lain karena penguasaan saham, karena perjanjian dan dapat juga terjadi karena fakta unipersonal/personnya dimana anggota direksi perusahaan anak adalah juga anggota direksi pada perusahaan induk, sehingga kebijakan dalam menjalankan perseroan ada pada perusahaan induk. 40 Beberapa ketentuan UUPT yang seharusnya diperhatikan baik oleh induk dan anak perusahaan : 1. Ketentuan mengenai batas-batas kewenangan dan tanggung jawab direksi, komisaris dan pemegang saham; 2. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, akuisisi dan [spin off]; 3. Ketentuan mengenai kepemilikan saham; 4. Ketentuan mengenai treasury stock; 41 5. Ketentuan pengenai penjaminan saham dan jual beli saham. 42

39

Perusahaan Joint Venture terbentuk ketika dua pihak atau lebih, baik secara pribadi maupun perusahaan bermaksud menjadi patner satu sama lainnya untuk suatu kegiatan dan mengatur secara bersama suatu perusahaan baru yang saham-sahamnya dimiliki secara bersama pula. Lihat Erman Rajagukguk, Hukum Tentang Investasi Swasta dan Pembangunan, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992), h.357. 40 Ningrum N. Sirait, Op.Cit., h.32. 41 Treasury stock adalah saham-saham yang dibeli kembali oleh perusahaan. Mengenai pengaturan dan tata cara pelaksanaannya di Indonesia tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. 42 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Op.Cit., h.154. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

d. Prinsip Good Corporate Governance Konsep Good Corporate Governance (GCG) mulai banyak di perbincangkan di Indonesia pada pertengahan tahun 1997, saat krisis ekonomi melanda Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dampak dari krisis tersebut, banyak perusahaan berjatuhan karena tidak mampu bertahan, salah satu penyebabnya adalah karena pertumbuhan yang dicapai selama ini tidak dibangun di atas landasan yang kokoh sesuai prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Akibat dari kondisi yang demikian, pemerintah melalui Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai memperkenalkan konsep GCG di lingkungan BUMN, sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kinerja BUMN yang memiliki nilai aset yang demikian besar untuk mendukung pencapaian penerimaan/pendapatan negara, sekaligus menghapuskan berbagai bentuk praktek inefisiensi, korupsi, kolusi, nepotisme dan penyimpangan lainnya untuk memperkuat daya saing BUMN menghadapi pasar global. 43 Dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor : Kep-117/M-Mbu/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN dijelaskan bahwa corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders

43

http://www.pusri.co.id/gcg/latar.php., diakses terakhir tanggal 07 April 2009.


lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. 44 Jadi GCG dapat diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral dan nilai etika. Penerapan GCG itu sendiri dalam perseroan terbatas telah diperkuat dengan kepastian hukum, dengan lahirnya Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No.Kep23/PMPBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000 tentang Pengembangan Praktek Good Corporate Governance (GCG) dalam Perusahaan Perseroan. 45 Pengertian GCG menurut beberapa ahli antara lain : Menurut Ernst and Young : Corporate governance terdiri atas sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan yang terdiri atas pemegang saham institusional, dewan direksi dan komisaris, para manajer yang dibayar berdasarkan kinerjanya, pasar sebagai pengendali perseroan, struktur kepemilikan, struktur keuangan, investor terkait, persaingan produk.46 Menurut Hessel Nogi S. Tangkilisan : Corporate governance adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha menaikan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan, kreditor, dan masyarakat 44

Ibid. Ibid. 46 Hessel Nogi S. Tangkilisan, Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance, (Yogyakarta: Balairung, 2003), h. 12. 45


sekitar. Good Corporate Governance berusaha menjaga keseimbangan di antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. 47 Berdasarkan pengertian diatas, corporate governance

berarti seperangkat

aturan yang dijadikan acuan manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan secara baik, benar, dan penuh integritas, serta membina hubungan dengan para stakeholders, guna mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam GCG merupakan esensi yang mendasar. Melalui pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip dasar tersebut diharapkan GCG dapat tercapai, baik oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan maupun oleh para pelaku usaha sebagai pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut. Secara umum, prinsip-prinsip dasar dalam GCG adalah : 1. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing organ-organ perusahaan yang diangkat setelah melalui fit and proper test, sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; 2. Kemandirian (independency), yaitu suatu keadaan, perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 3. Transparansi (transparancy), yaitu keterbukaan terhadap proses pengambilan keputusan, dan penyampaian informasi mengenai segala aspek perusahaan terutama yang berkaitan dengan kepentingan stakeholders dan publik secara benar dan tepat waktu; 4. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu perwujudan kewajiban organ perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keberhasilan maupun 47

Ibid., h.12-13.


kegagalannya dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan; dan 5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hakhak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 48 Prinsip-prinsip dasar tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk konkrit antara lain dengan melakukan pemisahan tanggung jawab dan kewenangan yang disertai dengan

mekanisme

kerjasama

antara

organ-organ

perusahaan,

melakukan

pengawasan ketika organ-organ tersebut melaksanakan tugasnya untuk menghindari adanya benturan kepentingan atau tekanan, melakukan sistem pengendalian internal dan eksternal yang kuat dan pengungkapan informasi material mengenai perusahaan melalui media yang dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan, serta menetapkan visi, misi, tujuan dan strategi secara jelas sehingga kinerja perusahaan maupun kontribusi masing-masing individu dapat dinilai secara objektif. Penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan dapat mencapai 4 (empat) situasi ideal, yakni :

49

a. Existence of fair business : efficient market, efficient regulation and efficeient contract; b. Information regrading the (fair) price and specification of goods and services being exchange is available to all parties; c. Each party is able is wiling to comply to the rules and regulations, and term and condition in contract; d. Judicial processes exist and are able to emplement the rules and to execute punishment to the non compliant of the contract. 48

Johannes Ibrahim, Op.Cit., h. 72. Pendapat Ainum Na’im seperti dikutip dalam makalah Hasnati, “Analisis Hukum Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas Menuju Good Corporate Governance”, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 6, 2003), h.20 49


Diterjemahkan secara bebas sebagai berikut : a. Keberadaan bisnis yang dikelola secara fair, mencakup efisiensi pasar, efisiensi regulasi dan efisiensi kontrak; b. Adanya informasi tentang harga dan spesifikasi dari barang dan jasa yang menjadi objek pertukaran para pihak; c. Kemauan dan kemampuan para pihak untuk mengikuti aturan dan regulasi, syarat-syarat dan kondisi dalam kontrak; dan d. Adanya proses peradilan, kepastian hukum dan pelaksanaan hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan kontrak.

2.

Konsepsi Penelitian ini berjudul “ Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang

Saham Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007”. Pengertian dari judul penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Saham adalah bukti penyertaan pemegang saham dalam perseroan terbatas yang disertai hak-hak yang melekat pada saham dan juga merupakan bukti kepemilikan harta bersama melalui penyetoran penuh modal yang diambil bagaian oleh para pemegang saham perseroan terbatas yang keberadaannya telah melalui mekanisme pendaftaran di Menteri Hukum dan HAM. 50 b. Kepemilikan Silang didalam perseroan terbatas yang dikenal dengan istilah cross holding adalah suatu keadaan dimana perseroan terbatas memiliki saham yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan, demikian pula sebaliknya. Kepemilikan secara langsung adalah apabila perseroan A memiliki saham pada

50

Gunawan Widjaja, I, Op.Cit., h.33


perseroan B secara langsung tanpa melalui pemilikan pada suatu perseroan antara dan sebaliknya perseroan B memiliki saham pada perseroan A. Sedangkan kepemilikan silang secara tidak langsung adalah kepemilikan saham perseroan A pada perseroan B melalui satu atau lebih perseroan antara dan sebaliknya perseroan B memiliki saham pada perseroan A. c. Kepemilikan Silang

51

yang dikenal dengan istilah cross ownership adalah

kepemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan : 1. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu barang atau jasa tertentu. 2. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.52 d. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

51

Lihat Penjelasan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 52 Pasal 27 Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 5 Tahun 1999. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

e. Perusahaan Kelompok adalah perusahaan-perusahaan berbadan hukum yang secara organisasi terikat dalam satu pimpinan sentral yang kegiatan utamanya adalah melakukan investasi pada anak-anak perusahaan dan selanjutnya melakukan pengawasan atas kegiatan manajemen anak perusahaan.

G. Metode Penelitian 1. Spesifikasi Penelitian Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan dengan tema sentral penelitan. Dalam judul tesis “Kajian

Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007”, penelitian hukum dipergunakan untuk mengkaji pengaturan tentang kepemilikan silang saham dalam perseroan terbatas dan mengkaji bagaimana proses terjadinya kepemilikan silang saham serta dampak dari kepemilikan silang tersebut. 2. Bahan Penelitian Lazimnya didalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (data sekunder). 53

53

Soerjono Soekanto, Op.Cit., h.12.


Sehubungan dengan penelitian ini, maka data-data yang dipergunakan adalah berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tesier. a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, buku-buku, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah, ulasan hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus (hukum), majalah, jurnal ilmiah, surat kabar. 3. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 4. Alat Pengumpulan Data Dalam penelitian ini pengumpulan data akan dilakukan melalui studi dokumen dengan mengumpulkan data sekunder guna dipelajari kaitannya dengan permasalahan yang diajukan. Data ini diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek telaahan penelitian ini. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

5. Analisis Data Analisis data terhadap data sekunder yang diperoleh dilakukan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan dan dievaluasi, lalu dianalisis secara kualitatif dan kemudian diolah dengan menggunakan metode deduktif dan terakhir dilakukan pembahasan untuk menjawab permasalahan yang ada.


BAB II KAJIAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN SILANG TERHADAP SAHAM MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS NOMOR 40 TAHUN 2007

A. Pengertian, Jenis-jenis dan Klasifikasi Saham 1. Pengertian Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum. Sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas pada hakekatnya merupakan kumpulan atau asosiasi modal (yang ditujukan untuk menggerakkan kegiatan perekonomian dan atau tujuan khusus lainnya) 54 dan hal ini juga terefleksi dalam ketentuan defenisi mengenai perseroan terbatas dalam UUPT yang berbunyi : Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksananya. 55 Karenanya semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan terbatas akan selalu dipertanggungkan dengan harta perkumpulan modal yang kemudian akan tampak dalam keadaan harta kekayaan perseroan tersebut baik pengurangan atau pertambahannya. Modal dalam perseroan selanjutnya dibagi-bagi kedalam saham-saham yang menunjukkan besarnya bagian penyertaan dari setiap penyetor modal kedalam

54 55

Gunawan Widjaja,I, Op.Cit., h.1. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


perseroan. Secara umum struktur permodalan dalam perseroan terbatas terdiri dari modal dasar 56, modal dikeluarkan/ditempatkan 57 dan modal disetor. 58 Berbicara tentang saham, UUPT hanya menyebutkan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, 59 dan saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak kepemilikan kepada pemiliknya. 60 Namun jika dicermati secara seksama, maka penjabaran mengenai pengertian saham tidak ditemukan didalam UUPT. Dengan demikian perlu kiranya ditelusuri beberapa literatur tambahan untuk memperoleh pengertian saham tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 61, dilihat dari sudut pandang ekonomis saham berarti surat bukti bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor; saham adalah hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi di pemilikan dan pengawasan. 56

Modal dasar adalah modal minimum suatu perseroan terbatas. Menurut Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, minimal modal dasar adalah Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). 57 Modal dikeluarkan/ditempatkan/yang diambil bagian adalah modal perseroan yang telah disepakati untuk dimasukkan kedalam perseroan oleh para pendiri (sebelum perseroan terbatas berdiri) atau oleh para pemegang saham (setelah perseroan terbatas berbadan hukum). Menurut Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, minimal modal ditempatkan adalah 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, yakni: 25%x Rp.50.000.000,- atau sama dengan Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah), yang harus ditempatkan dan disetor penuh. 58 Modal disetor adalah bagian dari modal yang dikeluarkan/ditempatkan/yang diambil bagian diatas yang disetorkan oleh pendiri atau pemegang saham kepada perseroan terbatas. UUPT mengharuskan setiap lembar saham dari modal yang diambil bagian diatas oleh pendiri atau pemegang saham harus disetor penuh. Ini berarti tidak ada lagi utang pendiri atau pemegang saham kepada perseroan terbatas. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa modal perseroan adalah modal disetor perseroan. Lihat Gunawan Widjaja, I, Op.Cit., h. 7. 59 Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 60 Pasal 60 ayat (1) jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 61 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h.977. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

Dalam Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae 62 dikemukakan, aandeel (Belanda), saham (Indonesia) adalah hak pada sebagian modal suatu perseroan; andil dalam perseroan atau perusahaan, bagian-bagian modal pada perusahaan yang telah dibagi-bagi pada akte pendirian. Sementara itu dalam Kamus Khusus Pasar Uang dan Modal63 dijelaskan, saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor. Oleh John Downs dan Jordan Elliot Goodman 64 menyebutkan : Saham (share) adalah unit kepemilikan ekuitas dalam suatu perseroan. Kepemilikan ini diwakili oleh suatu sertifikat saham yang menyebutkan nama perusahaan dan nama pemilik saham. Banyaknya saham yang dikuasakan kepada perseroan untuk diterbitkan dirinci dalam anggaran dasar perseroan. Biasanya perseroan tidak menerbitkan semua saham yang diterbitkan. Rumusan tentang saham dijabarkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.24/32/Kep/Dir, tanggal 12 Agustus 1991 tentang Kredit Kepada Perusahaan Sekuritas Dan Kredit Dengan Agunan Saham. Dalam Pasal 1 butir c disebutkan, saham adalah surat bukti pemilikan suatu perseroan terbatas, baik yang diperjualbelikan di Pasar Modal maupun yang tidak. 65 Dari berbagai pengertian saham diatas, secara sederhana saham berarti bagian dari modal suatu perusahaan dalam hal ini perseroan terbatas. Dengan demikian 62

Terjemahan H.Boerhanoedin St.Batuah, dkk., Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia, (Bandung: Binacipta, 1983), h.2. 63 Departemen Keuangan RI-Badan Pelaksana Pasar Modal, Kamus Khusus Pasar Modal dan Uang, (Jakarta: Tanpa Penerbit, 1974), h.49. 64 John Downs dan Jordan Elliot Goodman, Kamus Istilah Keuangan dan Investasi, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1994), h.525. 65 Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2006), h.49. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

saham sebagai bagian dari modal menunjukkan bukti kepemilikan yang disertai hakhak sebagaimana melekat pada saham yang dimilikinya. Sehubungan dengan UUPT yang menekankan pentingnya penyetoran modal perseroan, Gunawan Widjaja kemudian menyebutkan: ”saham adalah bukti telah dilakukannya penyetoran penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham perseroan terbatas. Yang juga berarti saham menunjukkan bagian kepemilikan bersama dari seluruh pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas”. 66 Dari pengertian saham secara sederhana diatas jika digabungkan dengan pengertian saham menurut Gunawan Widjaja maka saham adalah : 1. Bukti penyertaan pemegang saham dalam perseroan terbatas yang disertai hakhak yang melekat pada saham; 2. Bukti pemilikan harta bersama yang terikat dalam perseroan terbatas, yang keberadaanya telah melalui mekanisme pendaftaran di Menteri Hukum dan HAM. Sebelum pengesahan diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM, para pendiri perseroan diwajibkan untuk melaksanakan penyetoran penuh setiap lembar saham yang diambil bagian kedalam perseroan.

66

Gunawan Widjaja, I, Op.Cit., h.33.


2. Jenis-jenis Saham67 Pada dasarnya hak-hak atas saham sangat tergantung pada jenis saham yang dimiliki. Sebagaimana disebutkan didalam klasifikasi saham yang menyebutkan dapat diterbitkanya beberapa jenis saham dari klasifikasi yang berbeda, hal ini berfungsi sebagai daya tarik bagi pemilik modal agar bersedia menanamkan modal dalam suatu perseroan terbatas yang menerbitkan saham. Dan bagi para pendiri yang menghendaki eksistensinya diakui sebagai pendiri perusahaan, karenanya bagi pendiri diberikan hak-hak khusus dalam kepemilikan perusahaan. Sebagaimana halnya piutang-piutang yang dikenal dalam teori maupun praktik, saham sebagai piutang dapat dibagi kedalam: 1. Saham atas nama (op naam) yaitu saham yang hanya mengakui pihak yang namanya tercantum dalam saham perseroan, Daftar Pemegang Saham dan Daftar Perseroan sebagai pemiliknya. Cara peralihan saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak (baik akta notaril ataupun akta dibawah tangan) dan salinan aktanya harus disampaikan secara tertulis kepada perseroan; 2. Saham atas tujuk (on bearer, aan toonder) yaitu saham yang mengakui pihak yang menguasai fisik saham tersebut sebagai pemiliknya. Sehingga peralihan saham tersebut kepada pihak lainnya cukup hanya dengan menyerahkan fisik surat saham tersebut. 68

67

Munir Fuadi, II, Op.Cit., h.28-34., lihat Gunawan Widjaja, I, Op.Cit., h.35-37 dan Sentosa Sembiring, Op.Cit., h.50-52. 68 Lihat Pasal 49 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

3. Saham kepada pembawa (to the bearer) yaitu saham yang kepada siapa pembawanya dianggap sebagai pemilik dan kepadanya berlaku Pasal 1977 ayat (1)

Kitab

Undang-undang

Hukum Perdata,

yaitu

barang

siapa

yang

menguasainya, dia adalah pemiliknya (bezit berlaku sebagai titel sempurna). Dari ketiga jenis saham tersebut, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) hanya mengenal saham atas nama, dimana dikatakan oleh Pasal 48 ayat (1) UUPT bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang digantikan oleh UUPT mengakui keberadaan saham atas tunjuk. Saham atas tunjuk menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 ini hanya dapat dikeluarkan jika modal sudah disetor penuh. Dalam UUPT tidak dikenal lagi pengeluaran saham yang disetor penuh. Bahkan terhitung sejak pendirian pertama kali, seluruh pendiri sudah diwajibkan untuk melakukan penyetoran penuh atas setiap bagian modal dasar yang diambil bagian oleh masing-masing pendiri. Dalam hal ini tidak ada lagi penyetoran sebagian (50%) seperti yang dikenal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 sebelumnya. Disamping ketiga jenis saham tersebut, praktik hukum juga mengenal berbagai jenis saham lainnya, yaitu : 69 1. Saham biasa (ordinary share, common share) yaitu saham yang kepada pemegangnya tidak diberikan syarat-syarat khusus, dan tidak didahulukan dari yang lainnya, namun didalamnya terdapat hak-hak seperti : a. Hak suara di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 69

Munir Fuadi, II, Op.Cit., h.28-34


b. Hak menerima pembagian dividen; c. Hak menerima sisa kekayaan dalam proses likuidasi. 2. Saham preferens (preferred shares, preferrence shares) merupakan saham yang kepada pemegangnya diberikan hak terlebih dahulu dalam hal pembagian dividen dan/atau dalam hal likuidasi tetapi saham preferen tidak memiliki hak suara. 3. Saham preferen kumulatif, ini merupakan saham preferen yang selain diutamakan dalam dividen dan dalam likuidasi, tetapi juga jika dalam satu tahun tidak dapat diberikan dividen penuh karena alasan apapun, maka dividen untuk tahun tersebut dapat diberikan pada tahun-tahun berikutnya. 4. Saham preferens kumulatif profit sharing yang kadangkala disebut sebagai ”saham preferens kumulatif partisipasi”, merupakan saham preferens yang setelah mendapat hak-hak istimewa sebagai saham preferens, pemegangnya masih berhak atas dividen dan/atau likuidasi seperti haknya pemegang saham biasa. 5. Saham preferen nonkumulatif, saham seperti ini merupakan saham preferens yang jika dalam satu tahun tidak dapat diberikan keistimewaannya terhadap dividen, maka hak keutamaan tersebut akan hangus, jadi tidak bisa diperhitungkan untuk tahun setelah itu. 6. Saham prioritas merupakan saham dengan mana pemegangnya mempunyai hakhak khusus pada RUPS atau pada dewan direksi. Keistimewaan seperti ini sering disebut dengan kontrol oligarkis. Biasanya saham prioritas ini diberikan kepada para pendiri atau dewan komisaris. Keistimewaan pemegang saham prioritas untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan, dapat dilakukan misalnya melalui Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

pemberian hak veto terhadap perubahan anggaran dasar, pemberian rekomendasi yang mengikat oleh pemegang saham prioritas terhadap pengangkatan, suspensi atau pemberhentian direktur. 7. Saham pendiri (founder’s share) merupakan saham yang diberikan kepada para pendiri atas jasa-jasanya. Saham ini diperoleh para pendiri tanpa menyerahkan sejumlah uang kepada perusahaan, tetapi cukup dengan jasa-jasanya yang telah diberikan sebagai pendiri. 8.

Saham bonus merupakan saham yang diberikan kepada pemegang saham yang sudah ada tanpa harus membayar apapun kepada perseroan. Saham bonus ini diberikan sebagai ganti hak menagih dari pemegang saham kepada perseroan atas dana lebih (surplus) dari modal yang ditempatkan. Surplus tersebut dapat terjadi karena adanya keuntungan, hasil yang sangat baik dari operasi penilaian kembali aktiva tetap dan sebagainya.

9. Saham konversi, ini merupkan saham yang dikonversi dari satu jenis saham kepada jenis saham yang lainnya. Misalnya saham preferens yang dapat diubah menjadi saham biasa. 10. Saham disetujui (assented shares) merupakan saham-saham yang disetujui untuk ditukar dengan saham-saham baru jika perusahaan tersebut direorganisasi. 11. Saham tidak disetujui ( non assented shares), ini merupakan kebalikan dari saham disetujui tersebut diatas. Dalam hal ini saham-saham tersebut tidak disetujui oleh pemiliknya untuk ditukar dengan saham baru jika terjadi reorganisasi perusahaan.


12. Saham yang dinilai (assessable share), merupakan saham-saham yang dapat dinilai/dibebani kepada pemiliknya untuk membayar kewajiban-kewajiban perusahaan dalam hal perusahaan tersebut pailit. Misalnya dinilai dengan harga minimal saham tersebut. 13. Saham dibayar penuh (paid up share), saham seperti ini disebut juga “saham tidak dinilai/non assessable share”. Saham seperti ini telah dibayar penuh oleh pemegangnya sehingga tidak lagi merupakan saham yang dinilai. Saham yang dibayar penuh tersebut tidak boleh lagi dibebankan kepada pemiliknya kewajiban membayar hutang-hutang perusahaan dalam hal perusahaan pailit. 14. Saham dinaikkan (watered share). Istilah watered share berasal dari watered cattle, yang berarti sapi yang dipaksa minum air sebanyak-banyaknya ketika hendak dijual, sehingga berat timbangannya menjadi tinggi. Dengan demikian, harganya pun akan bertambah mahal. Jadi, dengan “saham yang dinaikkan” dimaksudkan adalah sebagai saham yang nilai nominalnya dinaikkan sehingga menjadi lebih besar dari apa yang yang sebenarnya disetor oleh pemegangnya. 15. Saham donasi (donated share) merupakan saham-saham yang oleh pemiliknya diserahkan kembali kepada perusahaan, dimana akibatnya perusahaan dapat menjual kembali saham-saham tersebut kepada pihak lain. Ini biasanya dilakukan agar perusahaan tersebut dapat memperoleh tambahan dana. 16. Saham tebusan (redeemable/callable share), merupakan saham yang ditarik kembali oleh perseroan yang mengeluarkannya atas kehendak perusahaan sendiri setelah dipenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya dapat ditebus kembali dengan Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

nilai nominal. Pengeluaran saham ini biasanya dimaksudkan untuk mendapatkan dana dari pihak pemegang saham untuk perseroan, dimana pada satu masa dana tersebut dibayar kembali dengan cara menebus saham-saham tersebut. 17. Saham treasury, merupakan saham-saham yang pernah dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi kemudian dibeli kembali oleh perusahaan dan kemudian tetap dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan. Saham-saham tersebut kelak dapat dibagi-bagikan kepada karyawan atau dapat pula dijadikan saham bonus misalnya. 18. Saham terjamin (guaranteed share), merupakan saham-saham yang dikeluarkan oleh perusahaan A tetapi dengan jaminan dari perusahaan B, yang dijamin dalam hal ini adalah pembagian dividen terhadap para pemegang saham. 3. Klasifikasi Saham Perseroan terbatas dapat memiliki satu jenis saham atau beberapa jenis saham sekaligus. Pembagian saham kepada berbagai jenis tersebut disebut klasifikasi saham. Menurut penjelasan atas Pasal 53 ayat (1) UUPT : ”Yang dimaksud dengan klasifikasi saham adalah pengelompokan saham berdasarkan karakteristik yang sama”. Dan setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama pula. Jika didalam perseroan terbatas terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka salah satu diantaranya diharuskan oleh UUPT merupakan saham biasa. Karenanya saham biasa mutlak ada dalam setiap perseroan terbatas. Yang dimaksud


dengan saham biasa adalah suatu saham yang memberikan hak kepada pemiliknya hal-hal berikut : 1. Hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 2. Hak menerima pembagian deviden; 3. Hak menerima sisa kekayaan dalam proses likuidasi. Selain saham biasa yang mutlak ada pada setiap perseroan terbatas, maka perseroan terbatas dapat pula (tetapi tidak harus) mengeluarkan saham dalam klasifikasi lain seperti : 70 a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara; b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain; d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif atau nonkumulatif; e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi. Klasifikasi saham ini tidak berdiri sendiri tetapi suatu klasifikasi saham dapat merupakan gabungan antara 2 (dua) atau lebih klasifikasi. Dan dalam hal perseroan terbatas mengeluarkan lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham maka besarnya modal yang disetor kedalam perseroan terbatas haruslah sama dengan jumlah total hasil perkalian antara nilai nominal tiap-tiap klasifikasi saham dengan jumlah saham yang dikeluarkan untuk tiap-tiap klasifikasi saham tersebut.

70

Pasal 53 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


B. Pengaturan Mengenai Saham dan Arti Kepemilikan Saham oleh Pemegang Saham 1. Pengaturan Mengenai Saham UUPT memperkenalkan beberapa asas-asas terhadap saham yang sekaligus menjadi dasar bagi pengaturan terhadap saham itu sendiri. Asas-asas tersebut diuraikan sebagai berikut : 71 a. Asas hak kebendaan Pengaturan tentang saham didalam UUPT sejalan dengan ketentuan Pasal 511 angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan : Sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah benda tidak bergerak. Sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan. Ini berarti saham-saham atau sero-sero atau andil-andil adalah merupakan benda bergerak, dan karenanya secara umum tunduk pada hal-hal yang mengatur mengenai benda bergerak. Saham juga merupakan milik bersama yang memiliki sifat yang bebas, dalam artian Undang-undang memperlakukan saham sebagai suatu benda tersendiri terlepas dari pemilikan harta perseroan yang terikat, terikat dalam arti para pemegang saham tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaan yang merupakan milik perseroan,

71

Eddi Sopandi, Beberapa Hal dan Catatan Berupa Tanya Jawab Hukum Bisnis, (Bandung: Refika Aditama, 2003), h.49. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

termasuk untuk mengalihkan dan membebaninya dengan hak-hak perseorangan ataupun hak kebendaan. 72 Mengenai masalah pemindahan hak atas saham, maka harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus menggunakan akta pemindahan hak, baik itu akta otentik maupun akta dibawah tangan. b. Asas keharusan nilai nominal Setiap lembar saham memberikan kepada pemegangnya satuan hak terkecil dalam perseroan terbatas. Didalam UUPT disebutkan bahwa saham yang ada didalam perseroan terbatas adalah saham dengan nilai nominal 73 dan nilai nominal tersebut harus dalam mata uang rupiah, walaupun dengan demikian terdapat pula saham tanpa nilai nominal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan pasar modal, ini berarti hanya diperuntukkan bagi perseroan terbuka. 74 Nilai nominal saham dapat bervariasi, ini tergantung kehendak para pendiri atau pemegang saham perseroan terbatas. Untuk melihat nilai nominal saham, dapat melihat anggaran dasar perseroan. Sehubungan nilai nominal saham, jika ia dikalikan dengan jumlah lembar saham yang beredar (baik dalam satu atau beberapa klasifikasi saham), jumlahnya adalah sama besar atau sama dengan modal dasar perseroan terbatas. Oleh karenanya dari nilai nominal dan jumlah saham yang beredar dapat dilihat berapa besar suatu perseroan terbatas.

72

Gunawan Widjaja, I, Op.Cit., h.33. Nilai nominal saham adalah nilai setiap lembar saham yang ada dalam perseroan terbatas. 74 Lihat Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. 73


c. Asas tidak dapat dibagi UUPT dalam hal ini menentukan bahwa saham memberikan hak yang tidak dapat dibagi-bagi, karenanya jika 1 (satu) saham dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka terhadap hak yang timbul dari saham tersebut dapat dilakukan dengan menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama. 75 d. Asas pembatasan peralihan saham. Saham sebagai suatu benda yang dapat dimiliki, karenanya dapat pula dijadikan sebagai jaminan atau agunan bagi pemenuhan kewajiban atau perikatan atau utang pemilik saham. 76 Dengan memperhatikan bahwa saham diperlakukan sebagai benda bergerak 77, maka sesuai dengan sistem dalam hukum jaminan atau agunan yang berlaku di Indonesia saat ini, maka atas setiap lembar saham dapat digadaikan 78. Namun demikian, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan dimungkinkannya penjaminan benda bergerak termasuk piutang-piutang (atas nama) dalam bentuk jaminan fidusia, maka saham perseroan terbatas dimungkinkan untuk selain diagunkan dalam bentuk gadai juga dalam bentuk jaminan fidusia 79. Selanjutnya jaminan fidusia atas saham yang telah 75

Pasal 52 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas. 76

Lihat Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Lihat Pasal 511 butir 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 78 Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas sesuatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. (Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). 79 Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 77


didaftarkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, wajib dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang diselenggarakan oleh direksi perseroan sesuai dengan amanat yang diwajibkan menurut ketentuan Pasal 50 UUPT. Kemudian tentang peralihan hak milik atas saham, yang mungkin dapat terjadi sebagaimana peralihan hak milik pada umumnya, karena : a. Perjanjian, misalnya dalam bentuk jual beli, tukar menukar atau hibah; b. Undang-undang, misalnya dalam hal terjadinya pewarisan; c. Karena putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau yang dipersamakan dengan itu, seperti halnya melalui pelelangan. Selanjutnya oleh karena saham adalah: a. Bukti penyertaan pemegang saham dalam perseroan terbatas yang disertai hakhak yang melekat pada saham (hak tagih atas sisa hasil pembubaran perseroan terbatas, yang merupakan piutang atas nama); b. Bukti pemilikan harta bersama yang terikat dalam perseroan terbatas, yang keberadaanya telah melalui mekanisme pendaftaran di Menteri Hukum dan HAM. Maka peralihan hak milik atas saham wajib memenuhi persyaratan : a. Dibuat dalam bentuk akta yang bertujuan untuk mengalihkan hak atas saham, misalnya akta jual beli, akta tukar menukar, akta hibah, akta pembagian dan pemisahan harta warisan atau akta berita acara lelang;


b. Wajib dicatatkan akta pemindahan hak atas saham tersebut, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut kedalam daftar pemegang saham atau daftar khusus; dan c. Memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak dilaporkan ke Menteri Hukum dan HAM dan selanjutnya didaftarkan dalam daftar perseroan. UUPT selanjutnya menentukan bahwa jika saham yang hendak dialihkan dalam perseroan terbatas tertutup, maka anggaran dasar perseroan terbatas tersebut dapat diatur adanya ketentuan yang : a. Mewajibkan dilakukannya penawaran kepada pemegang saham dalam perseroan terbatas terlebih dahulu sebelum saham perseroan terbatas tersebut dijual kepada pihak ketiga. Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Setiap pemegang saham penjual diharuskan menawarkan sahamnya tersebut berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut.


Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain tersebut hanya berlaku 1 (satu) kali. b. Mensyaratkan diperlukannya persetujuan organ perseroan terbatas, pada umumnya RUPS. Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan organ perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal organ perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut. Dalam hal jangka waktu tersebut telah lewat dan organ perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, organ perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh organ perseroan, pemindahan hak harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan. c. Mensyaratkan diperolehnya persetujuan/izin instansi yang berwenang terlebih dahulu. Jika perseroan terbatas tersebut adalah perseroan terbatas terbuka, maka berlakulah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal, termasuk Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sebagai pengawas dari Undang-undang Pasar Modal tersebut.


2. Arti Kepemilikan Saham oleh Pemegang Saham Sebagaimana diketahui bahwa modal merupakan bagian yang cukup penting dalam perseroan terbatas, maka penyertaan modal dalam suatu perseroan terbatas yang kemudian ditunjukkan dengan saham-saham yang diambil bagian oleh para pemegang saham memberikan arti kepemilikan yang didalamnya terkandung hakhak oleh para pemegangnya. Pasal 52 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk : 1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; 2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; 3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-undang Perseroan terbatas ini. Pelaksanaan hak-hak tersebut hanya dapat dilakukan setelah nama pemegang saham dicatat dalam daftar pemegang saham. Karenanya hanya pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak melaksanakan

haknya

menurut

UUPT,

sebagai

tambahan

jika

perseroan

mengeluarkan lebih dari satu jenis klasifikasi saham, maka hak-hak pemegang saham yang ada untuk tiap-tiap klasifikasi dapat diketahui dengan membaca anggaran dasar perseroan. Hak-hak yang melekat pada tiap lembar saham adalah hak yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Dengan demikian jika terdapat 1 (satu) lembar saham yang dimiliki oleh beberapa orang, maka hak yang ada pada dan lahir dari kepemilikan saham tersebut hanya dapat dipergunakan untuk satu kali oleh satu subyek hukum. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

Karenanya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka terhadap 1 (satu) lembar saham yang dimiliki oleh beberapa orang/beberapa badan hukum tersebut dapat dipilih satu orang/satu badan hukum sebagai wakil bersama. Dan terhadap tindakan yang dilakukan oleh 1 (satu) wakil bersama tersebut akan mengikat kepada semua pihak yang diwakilinya. Demikian juga halnya dengan pencatatan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, pada umunya dicatatkan atas nama wakil bersama yang ditunjuk tersebut, dengan catatan sebagai kepemilikan bersama. Secara umum hak pemegang saham dapat dibedakan kedalam :80 1. Hak individuil yang melekat pada diri pemegang saham pribadi yang dapat dibagi lagi kedalam hak yang melekat pada penyelenggaraan atau pelaksanaan RUPS dan hak yang sama sekali tidak berkaitan atau berhubungan dengan pelaksanaan RUPS; 2. Hak yang diturunkan dari perseroan, yang dinamakan dengan hak derivatif (derivative suit atau derivative action). Hak individuil pemegang saham dalam perseroan terbatas adalah hak yang melekat pada diri pemegang saham, yang dimilikinya, yang terkait dengan : 81 a. Hak untuk memperoleh saham dari penerbitan saham selanjutnya (first right of refusal); b. Hak mendahulu untuk ditawarkan dan membeli saham dari pemegang saham lainnya yang hendak menjual sahamnya; c. Hak untuk memanggil RUPS; d. Hak untuk hadir dan bersuara dalam RUPS; e. Hak untuk memperoleh dividen; 80

Gunawan Widjaja, I, Op.Cit., h.70. Gunawan Widjaja, II, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), h.38-41. 81


f. Hak untuk memperoleh pembayaran sisa hasil likuidasi; g. Hak untuk menjaminkan saham-saham tersebut sebagai jaminan utang; h. Hak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris; i. Berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa: 1. Perubahan anggaran dasar; 2. Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau 3. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan; j. Hak untuk exit atau keluar (menjual atau mengalihkan sahamnya kepada pihak lain) dari perseroan terbatas. Diantara hak-hak yang disebutkan diatas, kesemuanya adalah hak-hak pemegang saham yang tidak terkait atau berhubungan dengan penyelenggaraan RUPS kecuali huruf c dan d yang merupakan hak pemegang saham sehubungan dengan pelaksanaan RUPS. Selain hak-hak sebagaimana tersebut diatas, hak pemegang saham juga dapat dikategorikan juga kedalam : 82 a. Hak untuk melakukan pengendalian terhadap perseroan terbatas; Hak yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas (dan atau pemegang saham pengendali). b. Hak untuk melakukan pengawasan terhadap perseroan terbatas. Hak pemegang saham minoritas/non-pengendali. Selanjutnya dikenal dua hak derivatif pemegang saham dalam UUPT, kedua hak derivatif tersebut adalah : 83

82



a. Hak untuk atas nama perseroan, yang dimiliki oleh pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan, hal ini diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT. b. Hak untuk atas nama perseroan, yang dimiliki oleh pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri, yang diatur dalam Pasal 114 ayat (6) UUPT.

C. Jenis-jenis Kepemilikan dan Bentuk-bentuk Kepemilikan Yang Dilarang Berbicara tetang kepemilikan perlu diketahui bahwa dalam mendirikan perseroan terbatas, yang didirikan dengan perjanjian 84, setidaknya ditemukan adanya 2 (dua) pihak pendiri yang kemudian disebut sebagai pemegang saham ketika perseroan terbatas memperoleh status badan hukum. Diantara kedua pemegang saham ini, pihak yang memegang saham terbanyak disebut pemegang saham mayoritas (majority shareholder) yang oleh Black’s Law Dictionary 85 diartikan : “A shareholder who owns or controls more than half of the

83

Ibid., h.78. Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 85 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, (St.Paul-Minn: West Publishing Co,1990), 84

h.1408. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

corporations’s stocks.” Sedangkan pihak yang lain disebut pemegang saham minoritas, yang oleh Black’s Law Dictionary 86 disebut : “ A shareholder who owns less than half of the total shares outstanding and

thus cannot corporations’s

management or singlehandedly elect directors”. Secara umum pemegang saham mayoritas yaitu pihak yang menguasai lebih dari ½ (setengah) saham yang dikeluarkan secara sah oleh perseroan adalah pemegang saham pengendali kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Tetapi perlu diperhatikan dalam hal komposisi kepemilikan saham yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih subjek hukum selaku pemilik saham, maka kemungkinan pemegang saham pengendali bukanlah pihak yang menguasai atau memiliki lebih dari setengah saham yang dikeluarkan secara sah oleh perseroan. Pemegang saham disebut pengendali, jika ia dapat mengendalikan manajemen perseroan secara tidak langsung melalui penempatan wakilnya sebagai anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan kendatipun ia bukan pemegang saham mayoritas. Sedangkan pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang sama sekali tidak memiliki kontrol atas jalannya perseroan. Bagi mereka umumnya diberikan perlindungan minimum oleh undang-undang atau statuta yang berlaku di tiap-tiap negara. 87 Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka kapasitas pemegang saham ada 3 (tiga) macam, yaitu : 1. Sebagai pemegang saham mayoritas;

86 87

Ibid. Gunawan Widjaja, I, Op.Cit., h.40.


2. Sebagai pemegang saham minoritas; 3. Pemegang saham pengendali. Sebagai catatan, bahwa pemegang saham mayoritas umumnya adalah pemegang saham pengendali, tetapi dalam hal suatu saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) subjek hukum, maka terdapat kemungkinan pemegang saham pengendali bukanlah pemegang saham mayoritas. Didalam UUPT dikatakan memiliki saham mayoritas jika saham yang dimilikinya diatas 50% dari seluruh total saham perseroan, saham minoritas berarti pemegang saham dibawah 10%. UUPT memberikan hak kepada pemegang saham minoritas yang menguasai minimal 10% saham perseroan, tentunya dengan hak suara untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap tindakan direksi atau dewan komisaris yang karena lalainya merugikan perseroan. Dan untuk pemegang saham pengendali ini, tidak ada ketentuan berapa persen saham yang harus dikuasainya, jika ia memiliki saham pengendali maka ia dapat mengendalikan manajemen perseroan secara langsung atau tidak langsung. Baik melalui kebijakannya atau dengan penempatan wakilnya pada jajaran dewan komisaris atau direksi. Pandangan KPPU-RI sehubungan dengan pengertian saham mayoritas sebagaimana dihubungkan dengan pengaturan Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dikatakan bahwa pengertian saham mayoritas yang paling tepat untuk Undang-undang No.5 Tahun 1999 adalah adanya kendali oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain.


Besaran adalah tidak mutlak dan tidak ada nilai mutlak yang dapat menyimpulkan adanya kendali. 88 1. Kepemilikan Melalui Perusahaan Kelompok Perusahaan kelompok dikenal dengan berbagai macam istilah, ada yang menyebutnya holding company/ parent company/ controlling company atau dikenal pula dengan istilah concern/group company. Menurut Black’s Law Dictionary dikatakan bahwa holding company adalah : ” A company that usually confines its activities to owning stockin, and supervising management of other companies. A holding company usually owns a controlling interest in the companies whose stock it holds”. Perusahaan kelompok adalah perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. 89 Yang lain menyebutnya sebagai satuan ekonomi dimana badan-badan hukum / perseroan secara organisasi terikat sedemikian rupa sehingga mereka berada dibawah satu pimpinan. 90 Didalam kedua pengertian tersebut diatas pada prinsipnya memiliki poin yang sama dalam aspek ekonomi, dimana adanya perusahaan sentral yang memimpin anak-anak perusahaan. Perusahaan sentral tersebut disebut juga dengan induk perusahaan (parent company/controlling company) yang kegiatan utamanya adalah melaksanakan investasi pada anak-anak perusahaan dan selanjutnya

88

Sekretariat KPPU-RI, Mewujudkan Persaingan Sehat di Industri Telekomunikasi, online, http://www.kompas.com, diakses terakhir tanggal 17 Desember 2008. 89 Munir Fuady, II, Op.Cit., h.83-84. 90 Ningrum N. Sirait, Op.Cit., h.30. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

mengontrol dan mengawasi kegiatan manajemen anak perusahaan (daughter company) dan juga mengawasi kegiatan antar anak perusahaan (sister company). Dalam struktur kepemilikan saham dalam perseroan terbatas dimungkinkan pemilikan saham oleh induk perusahaan kedalam lebih dari satu anak perusahaan dan selanjutnya, sehingga membentuk suatu kepemilikan bertingkat yang pada akhirnya bermuara pada suatu perusahaan kelompok dengan anak perusahaan, cucu perusahaan, dan seterusnya. Sebagai suatu perusahaan, perusahaan kelompok dapat merupakan perusahaan dengan berbagai macam bentuk persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer sampai dengan perseroan terbatas. Bentuk-bentuk tersebut bukanlah suatu keharusan, namun dalam praktek bisnis sehari-hari ditemukan bahwa perusahaan kelompok selalu dibentuk dalam suatu perseroan terbatas. Dengan status hukum perseroan terbatas maka perusahaan kelompok di Indonesia tunduk kepada UUPT. Didalam perusahaan kelompok, hubungan antara induk dan anak perusahaan terjadi karena berbagai sebab antara lain karena penguasaan saham, karena perjanjian dan dapat juga terjadi karena fakta unipersonal/personnya dimana anggota direksi perusahaan anak adalah juga anggota direksi pada perusahaan induk, sehingga kebijakan dalam menjalankan perseroan ada pada perusahaan induk. 91 Beberapa ketentuan UUPT yang seharusnya diperhatikan baik oleh induk dan anak perusahaan : a. Ketentuan mengenai batas-batas kewenangan dan tanggung jawab direksi, komisaris dan pemegang saham; b. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, akuisisi dan [spin off]; c. Ketentuan mengenai kepemilikan saham;

91

Ningrum N. Sirait, Op.Cit., h.32.


d. Ketentuan mengenai treasury stock; 92 e. Ketentuan pengenai penjaminan saham dan jual beli saham. 93 Secara sederhana kepemilikan holding company dapat digambarkan sebagai berikut dibawah ini : A

B

PT.X

90 %

PT.XV

90 %

PT.XVA

95 %

90 %

PT.XY

90 %

PT.XVB

PT.XZ

95 %

PT.XYA

90 %

PT.XZA

90 %

PT.XZB

DAN SETERUSNYA Sumber : Gunawan Widjaja dalam buku Hak Individu & Kolektif Para Pemegang saham, terbitan Forum Sahabat Jakarta, tahun 2008, halaman 42.

Gambar-1 Contoh Skema Kepemilikan Holding Company Keterangan: Dalam kontruksi tersebut diatas PT.X dinamakan dengan holding company atau induk perusahaan. Selanjutnya PT.XV, PT.XY dan PT.XZ, masing-masing dinamakan dengan daughter company atau anak perusahaan dari PT.X. Sedangkan kedudukan atau hubungan antara PT.XV terhadap PT.XY dan PT.XZ, atau PT.XY terhadap PT.XV dan PT.XZ atau PT.XZ terhadap PT.XV dan PT.XY disebut dengan sis ter companies, karena ketiga perseroan tersebut memiliki induk perusahaan yang sama. 92

Treasury stock adalah saham-saham yang dibeli kembali oleh perusahaan. Mengenai pengaturan dan tata cara pelaksanaannya di Indonesia tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. 93 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), h.154. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

Lebih lanjut PT.XVA dan PT.XVB sebagai anak perusahaan PT.XV merupakan cucu perusahaan PT.X. Demikian juga halnya PT.XYA sebagai anak perusahaan PT.XY dan PT.XZA dan PT.XZB sebagai anak perusahaan PT.XZ adalah cucu perusahaan dari PT.X. Hubungan antara PT.XVA dan PT.XVB adalah sister company melalui PT.XV, demikian juga PT.XZA dan PT.XZB adalah sister company melalui PT.XZ. 2. Kepemilikan Piramid oleh Perseroan Di samping kepemilikan melalui holding company seringkali dalam kepemilikan saham perseroan terjadi kepemilikan piramid. Kepemilikan piramid ini terdiri dari piramid 2 (dua) tingkat dan piramid 3 (tiga) tingkat. Dalam piramid 2 (dua) tingkat, pemegang saham minoritas pengendali memegang saham pengendali di dalam suatu perusahaan induk (holding company) yang selanjutnya memegang saham pengendali (controlling stake) di dalam perusahaan yang menjalankan operasional (operating company). Didalam piramid 3 (tiga) tingkat, perusahaan induk utama (primary holding company) yang selanjutnya memegang kendali atas perusahaan induk sekunder (secondtier holding company) yang selanjutnya memegang kendali atas perusahaan yang menjalankan operasional (operating company). Gunawan Widjaja menyebutkan kepemilikan piramid adalah pengendalian suatu perseroan oleh pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan, sekaligus yang juga merupakan pemegang saham pengendali pada pemegang saham mayoritas perseroan tersebut. Dengan kata lain, kepemilikan piramid adalah kepemilikan saham minoritas oleh induk perusahaan pada cucu perusahaan di mana


saham mayoritasnya dimiliki oleh anak perusahaan dari induk perusahaan tersebut. Yang kemudian digambarkan sebagai berikut :

A

B

PT.X

90 %

PT.XV

90 %

PT.XVA

95 %

90 %

PT.XY

90 %

PT.XVB

PT.XZ

95 %

PT.XYA

90 %

PT.XZA

90 %

PT.XZB

DAN SETERUSNYA Sumber : Gunawan Widjaja dalam buku Hak Individu & Kolektif Para Pemegang saham, terbitan Forum Sahabat Jakarta, tahun 2008, halaman 43.

Gambar-2 Contoh Skema Kepemilikan Piramid Keterangan: Kepemilikan piramid adalah pemilikan saham oleh PT.X pada PT.XZB dengan ketentuan/ persyaratan bahwa PT.X adalah pemegang saham minoritas pada PT.XZB dan PT.X adalah pemegang saham pengendali pada PT.XZ yang juga merupakan pemegang saham mayoritas pada PT.XZB. Didalam kepemilikan piramid atau disebut juga piramid holding, tidak ada hubungan kepemilikan yang bersilang secara horizontal (horizontal cross-holding) pada saham pengendali yang mempunyai kekuatan pengendalian secara terpusat. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

Karenanya hak suara yang digunakan untuk mengendalikan kelompok perusahaan tetap didistribusikan keseluruh anggota grup bukan terkonsentrasi di tangan satu perusahaan atau pemegang saham. 94 3. Kepemilikan Sendiri oleh Perseroan UUPT melarang perseroan untuk mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri atau dimiliki oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan. Karena pada prinsinya pengeluaran saham adalah suatu upaya pengumuman modal karenanya kewajiban penyetoran saham sudah seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Disamping itu kepemilikan langsung atau penguasaan langsung oleh perseroan atas saham-saham miliknya sendiri dapat menciptakan kesewenangwenangan dalam perseroan terbatas, oleh karena perseroan terbatas tersebut menjadi tidak dapat lagi dikontrol dan diawasi. 95 Disamping itu menyatunya pemilikan dan pengurusan perseroan di bawah satu kendali, yaitu direksi sebagai wakil perseroan sebagai pemilik dan direksi sekaligus sebagai organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan perwakilan jelas sangat bertentangan dengan prinsip Good Corporate Governance 96 sehingga kepemilikan jenis ini pada umumnya dilarang. 97

94

Admin, 2008, Kepemilikan Silang ( Cross Ownership / Cross Holding ) , (online), (http://pihilawyers.com), diakses terakhir tanggal 15 Januari 2009. 95 Gunawan Widjaja, I, Op.Cit., h.44. 96 Salah satu tujuan pokok dilaksanakannya Good Corporate Governance adalah untuk menghindari terjadinya kepemilikan dan pengurusan/perwakilan perseroan dibawah satu kendali/tangan. 97 Ibid. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

Kepemilikan sendiri secara langsung ini dapat terjadi karena: 1. Perseroan mengeluarkan sahamnya untuk diambil bagian dan dimiliki sendiri 98; Jika PT.A adalah suatu perseroan terbatas, maka PT.A tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan saham kepada atau untuk dimiliki oleh PT.A sendiri. Pasal 36 UUPT melarang pengeluaran saham baru untuk dimiliki sendiri. Larangan ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar. 2. Perseroan membeli saham dari pemegang saham yang hendak menjual sahamnya 99; Dalam hal ini jika PT.A adalah suatu perseroan terbatas, PT.X dan PT.Y adalah pemegang saham dalam PT.A maka PT.A tidak diperbolehkan untuk membeli saham PT.A sendiri dari atau menguasai 100 saham PT.A sendiri yang dimiliki oleh PT.X atau PT.Y. 3. Suatu peristiwa atau perbuatan hukum, misalnya merger antara anak perusahaan dengan cucu perusahaan. Dalam hal ini digunakan contoh sebagai berikut :

98

Pasal 36 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 37 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 100 Dalam hukum perseroan, termasuk juga didalamnya penguasaan dalam bentuk gadai 99

saham. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

5% PT.X

90 %

PT.XV

90 %

PT.XVA

95 %

PT.XY

90 %

PT.XVB

95 %

PT.XYA

90 %

PT.XZ

90 %

PT.XZA

90 %

PT.XZB

Sumber : Gunawan Widjaja dalam buku Hak Individu & Kolektif Para Pemegang saham, terbitan Forum Sahabat Jakarta, tahun 2008, halaman 45.

Gambar-3 Contoh Skema Kepemilikan Sendiri oleh Perseroan Akibat Merger Keterangan : ”Secara teoritis penggabungan yang terjadi antara PT.XV dan PT.XVA menjadi PT.XV menyebabkan PT.XV demi hukum menjadi pemilik dari sahamnya sendiri yang semula berasal dari kepemilikan PT.XV di dalam PT.XVA.” Terhadap keadaan ini ketentuan Pasal 36 ayat (2) UUPT menentukan bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal perolehan, maka saham yang menjadi miliknya sendiri tersebut harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak dilarang memiliki saham dalam perseroan. Berkaitan dengan konteks pembelian saham, terutama pembelian kembali saham perseroan, Pasal 37 UUPT menegaskan bahwa hal tersebut masih diperbolehkan dengan ketentuan bahwa:


1. Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; 2. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan berikut gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh perseroan sendiri dan/atau perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan 3. Hanya boleh dikuasai perseroan paling lama 3 (tiga) tahun. Pembelian kembali saham oleh perseroan tersebut di atas dan atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dengan ketentuan bahwa keputusan RUPS yang memuat persetujuan tersebut hanya sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. RUPS dapat menyerahkan kewenangan persetujuan pembelian kembali saham oleh perseroan kepada dewan komisaris untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, namun demikian penyerahan kewenangan tersebut dapat ditarik kembali sewaktu-waktu oleh RUPS.


Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan UUPT dan/atau anggaran dasar serta tidak berhak mendapat pembagian dividen. 4. Kepemilikan oleh Anak Perusahaan Jika dalam larangan kepemilikan sendiri, yang terjadi adalah larangan yang ditujukan kepada suatu perseroan terbatas untuk menjadi pemilik dan atau menguasai sahamnya sendiri secara langsung, maka dalam larangan kepemilikan oleh anak perusahaan, yang terjadi adalah larangan yang ditujukan kepada suatu perseroan terbatas untuk menjadi pemilik dan/atau menguasai saham induk perusahaannya. Larangan kepemilikan jenis ini seringkali disebut dengan ”larangan kepemilikan saham sendiri secara tidak langsung”. Disebut tidak langsung adalah karena perseroan memiliki dan atau menguasai sahamnya sendiri melalui perseroan perantara. Kepemilikan tidak langsung atau penguasaan langsung perseroan oleh anak perusahaannya jelas dapat mengurangi efektifitas kontrol dan pengawasan serta dikhawatirkan dapat menciptakan kesewenang-wenangan dalam perseroan terbatas, oleh karena perseroan terbatas tersebut tidak lagi dapat saling mengontrol dan dikontrol serta dilaksanakan fungsi pengawasan dengan baik. Akibat terjadinya pemilikan dan pengurusan secara silang antara 2 (dua) perseroan.


Kepemilikan sendiri secara tidak langsung ini dapat terjadi karena: 1. Perseroan mengeluarkan sahamnya untuk diambil bagian dan dimiliki oleh anak perusahaannya 101; Dalam konteks yang pertama, jika PT.A dan PT.B adalah pemegang saham dalam PT.X, maka PT.A atau PT.B tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan saham kepada atau untuk dimiliki oleh PT.X. Pengaturan mengenai hal ini sama seperti pengaturan ”kepemilikan sendiri oleh perseroan” sebagaimana dijelaskan diatas. Pasal 36 UUPT melarang pengeluaran saham baru untuk dimiliki sendiri. 2. Anak perusahaan perseroan membeli saham perseroan dari pemegang saham perseroan yang hendak menjual sahamnya 102; Dalam konteks yang kedua, jika PT.A dan PT.B adalah pemegang saham dalam PT.X, maka PT.X tidak diperbolehkan untuk membeli atau menguasai 103 saham dalam PT.X yang dimiliki oleh PT.A atau PT.B. 3. Perseroan, karena suatu peristiwa atau perbuatan hukum, misalnya merger dengan anak perusahaan dengan cicit perusahaan.

101 102

Pasal 36 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Analogi dari ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas. 103

Dalam hukum perseroan, termasuk juga didalamnya penguasaan dalam bentuk gadai

saham. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

PT.X

90 %

PT.XV

90 %

PT.XVA

95 %

90 %

PT.XY

90 %

PT.XVB

95 %

PT.XYA

5 %

PT.XZ

90 %

PT.XZA

90 %

PT.XZB

90 % PT.XYAK


Gambar-4 Contoh Skema Kepemilikan oleh Anak Perusahaan Akibat Merger Keterangan : ”Penggabungan yang terjadi antara PT.XY dan PT.XYAK menjadi PT.XY menyebabkan PT.XYA demi hukum menjadi pemilik dari saham PT.XY yang semula berasal dari kepemilikan PT.XYA di dalam PT.XYAK”. Sama seperti halnya larangan kepemilikan sendiri, ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 UUPT juga berlaku dalam hal ini, yaitu: 1. Menurut ketentuan Pasal 36 ayat (1) UUPT, larangan pengeluaran saham baru untuk dimiliki anak perusahaan dan atau cucu perusahaan dan seterusnya merupakan larangan yang mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar; 2. Menurut ketentuan Pasal 36 ayat (2) UUPT kepemilikan saham induk perusahaan oleh anak perusahaan dan atau cucu perusahaan dan seterusnya yang terjadi


disebabkan peralihan karena hukum, seperti dalam hal terjadinya merger diperbolehkan, dengan ketentuan bahwa pemilikan tersebut harus dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal perolehannya, dialihkan kepada pihak lain yang tidak dilarang memiliki saham dalam perseroan. Selanjutnya, terkait dengan pembelian kembali saham perseroan; 3. Menurut ketentuan Pasal 37 UUPT pembelian saham induk perusahaan oleh anak perusahaan dan atau cucu perusahaan dan seterusnya diperbolehkan dengan ketentuan bahwa: a. Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; b. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan berikut gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh perseroan sendiri dan/atau perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan c. Hanya boleh dikuasai Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun. 5. Kepemilikan Silang Didalam UUPT yang lahir sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tidak ada pengaturan mengenai larangan kepemilikan silang. Larangan yang terdapat dalam Pasal 29 Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah larangan kepada perseroan terbatas untuk mengeluarkan saham dengan tujuan untuk dimiliki sendiri. Dan larangan kepemilikan saham tersebut juga berlaku bagi anak perusahaan terhadap saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaan. Alasan larangan tersebut berpegang pada prinsip bahwa pengeluaran saham bertujuan untuk mengumpulkan modal, karenanya kewajiban penyetoran saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. 104 Dan alasan mengapa anak perusahaan dilarang memiliki saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaan adalah karena anak dan induk perusahaan dianggap merupakan satu kesatuan bisnis yang tidak dapat dipisahkan kepemilikan diantara mereka, baik oleh induk perusahaan maupun anak perusahaan. 105 Didalam UUPT yang sekarang, istilah kepemilikan silang hanya dapat ditemui pada bagian Penjelasan Pasal 36 UUPT dimana dinyatakan bahwa ”...larangan tersebut termasuk juga larangan kepemilikan silang (cross holding) yang terjadi apabila Perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh Perseroan lain yang memiliki saham Perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung...”. Kepemilikan silang secara langsung adalah apabila Perseroan A memiliki saham pada Perseroan B secara langsung tanpa melalui kepemilikan pada suatu perseroan antara dan sebaliknya perseroan B memiliki saham pada Perseroan A.

104

Penjelasan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. “Anak perusahaan” adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lain yang terjadi karena : d. Lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya; e. Lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau f. Kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya. 105


Menurut UUPT larangan kepemilikan silang adalah larangan kepemilikan yang timbul sebagai akibat pengeluaran saham baru untuk dimiliki anak perusahaan dan atau cucu perusahaan dan seterusnya. Dengan demikian berarti dari tiga jenis kepemilikan saham perseroan terbatas oleh anak perusahaan hanya kepemilikan saham yang timbul sebagai akibat pengeluaran saham baru saja yang dilarang dengan tegas. Sehubungan dengan penjelasan pasal berkenaan, kepemilikan saham perseroan oleh anak perusahaan dan atau cucu perusahaan dan seterusnya yang timbul sebagai akibat peralihan karena hukum dan atau jual beli, hibah dan wasiat tidak secara eksplisit dikatakan dilarang, namun dengan konsekwensi hukum bahwa terjadinya kepemilikan silang tidak boleh dibiarkan permanen. 106 Ada beberapa alasan yang merupakan penyebab tidak disukainya bentuk kepemilikan silang: 107 1. Dari sisi permodalan, khusus dalam konteks pengeluaran saham baru, maka jelas tidak ada setoran modal secara riil yang masuk ke dalam perseroan; 2. Dari sisi manajemen, kepemilikan silang cenderung menyebabkan terjadinya percampuran antara pemilikan dan pengurusan perseroan, sehingga dalam hal ini manajemen menjadi tidak lagi independen satu terhadap yang lainnya. Makna kepemilikan silang dalam hukum perseroan ini agak berbeda dari pengertian kepemilikan silang dalam hukum persaingan usaha. Dalam hukum persaingan usaha, kepemilikan silang diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

106 107

Gunawan Widjaja, I, Op.Cit., h.49. Ibid., h.50.


Sehat. 108 Larangan yang diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini seringkali disebut dengan nama "cross ownership". Dalam konteks hukum persaingan usaha, suatu kelompok usaha baru dapat dikatakan memiliki cross ownership jika: 109 1. Kelompok usaha tersebut memiliki lebih dari satu perusahaan sejenis a. Melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama; b. Pada pasar bersangkutan yang sama, atau 2. Kelompok usaha tersebut mendirikan lebih dari satu perusahaan yang : a. Memiliki kegiatan usaha yang sama; b. Pada pasar bersangkutan yang sama

108

Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang.Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan sebagai berikut: Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan : a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 109 Gunawan Widjaja, I, Op.Cit., h.50. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

PT.A 90%

90%

PT.X

PT.Y

Pasar yang bersangkutan

MEREK K

MEREK M


Gambar-5 Contoh Skema Kepemilikan Silang Dalam Konteks Persaingan Usaha Dengan demikian yang dinamakan dengan larangan kepemilikan silang dalam hukum persaingan usaha adalah berbeda dari makna pemilikan silang menurut hukum perseroan. Karena dalam hukum persaingan usaha harus ditetapkan terlebih dahulu apakah produk yang dihasilkan oleh anak perusahaan PT.A, yaitu PT.X dan PT.Y berada pada pasar yang bersangkutan yang sama. Dalam hal Merek K dan Merek M tidak berada dalam pasar yang bersangkutan yang sama, maka kepemilikan PT.A pada PT.X dan PT.Y secara bersamaan tidaklah dilarang. 6. Kepemilikan Tunggal Sebagaimana Pasal 7 ayat (1) UUPT berbunyi ” Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih...”, maka diketahui bahwa pada dasarnya perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian yang diperjelas pula oleh Pasal 1 butir 1 UUPT, dimana didalam perjanjian tersebut minimal terdapat 2 (dua) orang/pihak yang eksistensinya harus tetap dipertahankan oleh perseroan tersebut selama perseroan terbatas berdiri. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

Terhadap kemungkinan terjadinya pemilikan perseroan oleh hanya 1 (satu) orang/pihak atau terjadinya pemilikan tunggal setelah perseroan berdiri, jika perseroan yang berdiri belum memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM maka selama pendiri belum memperoleh pihak lain sebagai pasangan perjanjiannya maka ia tidak akan pernah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dan otomatis ia juga tetap dianggap sebagai usaha perseorangan dengan tanggung jawab pribadi dari satu-satunya pendiri dan atau pihak lain yang mengambil alih seluruh penyertaan pendiri. Dalam hal perseroan telah berstatus badan hukum dan pihak pemegang sahamnya menjadi 1 (satu) orang saja, maka Pasal 7 ayat (5) UUPT mengharapkan pemegang saham tersebut dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan ia menjadi pemegang saham tunggal, ia wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Jadi UUPT memungkinkan suatu perseroan yang berbadan hukum dengan 1 (satu) pemegang saham, untuk masa waktu maksimal 6 (enam) bulan saja. Tetapi ketika keadaan ini terjadi otomatis tanggung jawab terbatas akan digantikan oleh tanggung jawab pribadi pemegang saham terhadap berbagai bentuk kerugian perseroan dan prinsip piercing the corporate veil bagi pemegang saham perseroan berlaku dalam hal ini tetapi terhitung sejak lewat masa 6 (enam) bulan yang diizinkan oleh UUPT.


Konsekwensi lain dari pemilikan tunggal adalah dapat menyebabkan dibubarkannya perseroan tersebut oleh Pengadilan Negeri atas permohonan pihak yang berkepentingan, termasuk kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, karyawan perseroan, kreditur dan/atau pemangku kepentingan (shareholder) lainnya. Pengecualian terhadap pemilikan tunggal terdapat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (7) yang mengizinkan perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara dan perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, lembaga lain sebagaimana diatur dalam undangundang tentang pasar modal untuk didirikan oleh 1 (satu) orang saja, dan tentu saja prinsip piercing the corporate veil tidak berlaku disini.


BAB III PROSES TERJADINYA KEPEMILIKAN SILANG SAHAM

A. Proses Terjadinya Kepemilikan Silang Saham Dalam Perseroan Terbatas Berbicara tentang bagaimana terjadinya kepemilikan silang saham, pertamatama perlu diketahui bagaimana hak milik atas saham berpindah dari satu orang kepada orang lain dan dari perseroan yang satu berpindah kepada perseroan yang lain. Pada dasarnya ketentuan yang mengatur tentang saham adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 511 angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa yang dianggap sebagai kebendaan bergerak karena ditentukan undang-undang adalah juga termasuk didalamnya sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan kebendaan tidak bergerak. Ini berarti saham-saham atau sero-sero atau andil-andil adalah merupakan kebendaan bergerak, dan karenanya secara umum tunduk pada halhal yang mengatur tentang kebendaan bergerak. Sebagaimana terjadinya peralihan hak milik atas benda pada umumnya demikian pula peralihan hak atas saham yakni dapat melalui: 110 1. Perjanjian, misalnya jual beli, tukar menukar, hibah; 2. Undang-undang, misalnya dalam hal terjadi pewarisan;

110

Gunawan Widjaja, II, Op.Cit., h.43


3. Karena putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau yang dipersamakan dengan itu, seperti halnya melalui pelelangan. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya tentang asas hak kebendaan saham, maka saham merupakan benda bergerak yang dapat beralih dan dialihkan serta dapat dijadikan jaminan utang. Namun karena saham adalah bukti penyertaan pemegang saham dalam perseroan dan sekaligus bukti pemilikan harta bersama yang terikat dalam perseroan terbatas, yang keberadaannya melalui mekanisme pendaftaran di Menteri Hukum dan HAM. Maka peralihan hak milik atas saham tentunya harus dibuat dalam bentuk akta (otentik atau dibawah tangan) 111, akta pemindahan hak atas saham tersebut wajib dicatatkan kedalam daftar pemegang saham atau daftar khusus 112, dan wajib melakukan pemberitahuan terhadap perubahan susunan pemegang saham pada Menteri Hukum dan HAM. 113 Sedangkan untuk pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal disesuaikan dengan Undangundang yang mengatur tentang Pasar Modal. Kepemilikan silang menurut UUPT adalah keadaan dimana perseroan yang satu memiliki saham yang dikeluarkan oleh perseroan lain, yang sahamnya baik secara langsung atau tidak telah dimiliki oleh perseroan. Ketentuan ini diatur oleh Penjelasan Pasal 36 UUPT. Pasal 36 UUPT sendiri mengatur mengenai masalah pengeluaran saham dengan tujuan pengumpulan modal, karenanya penjelasan tentang kepemilikan silang secara secara langsung bersangkutan dengan upaya perusahaan 111

Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. 113 Pasal 51 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. 112


mengumpulkan modal. Jadi, sehubungan dengan perusahaan mengupayakan adanya pengeluaran saham untuk mengumpulkan modal, maka pihak pembeli haruslah pihak luar perusahaan, karena perusahaan tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri. Dan kepemilikan silang sendiri terjadi jika perusahaan yang sudah memiliki saham yang dikeluarkan oleh perusahaan lain, jika perusahaan lain tersebut kemudian mengeluarkan saham untuk pengumuman modal lagi, maka tidak boleh dibeli, jika dibeli maka terjadilah kepemilikan silang. 1. Perseroan Tertutup Secara umum, peralihan hak atas saham wajib memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang yaitu : 1. Dibuat dalam bentuk akta, baik notaril ataupun dibawah tangan yang bertujuan untuk mengalihkan hak atas saham, misalnya akta jual beli, akta tukar menukar, akta hibah, akta pembagian dan pemisahan harta warisan atau akta berita acara lelang; 2. Kemudian direksi akan mencatat pemindahan hak atas saham pada hari dan tanggal kejadian dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dengan memuat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) UUPT; 3.

Setelahnya direksi memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak dilaporkan ke Menteri Hukum dan HAM dan selanjutnya didaftarkan dalam daftar perseroan.


Anggaran dasar UUPT selanjutnya menentukan beberapa persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham yang memuat tentang keharusan pemegang saham penjual untuk menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain dalam jangka waktu tertentu (30 hari) dan ketentuan untuk menjualnya kepada pihak ketiga jika saham tersebut tidak terdapat peminat; ketentuan yang mensyaratkan diperlukannya persetujuan atau penolakan organ perseroan terbatas (RUPS) secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal organ perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak dan waktu 90 hari untuk melakukan pemindahan hak terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan; serta mensyaratkan diperolehnya persetujuan/izin instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya untuk perseroan tertutup, dimana sahamnya tidak dijual kepada publik, sehubungan dengan proses peralihan hak atas saham, peralihannya diatur didalam anggaran dasar, melalui RUPS, yang pelaksanaannya diserahkan kepada kebijakan pemegang saham dari perseroan yang bersangkutan. Disamping perpindahan kepemilikan atas saham melalui perjanjian, karena undang-undang, dan karena putusan hakim yang dipersamakan untuk itu, UUPT sebenarnya juga mengatur tentang penggabungan, peleburan, pemisahan dan pengambilalihan, yang mana menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan terhadap perseroan.


Menurut Morris 114 ada 3 (tiga) cara yang paling dasar untuk mengambilalih perusahaan. Dalam hal ini berarti terjadinya perubahan kepemilikan terhadap suatu perseroan terbatas. Disebutkan melalui : a. Asset purchase; b. Stock purchase; c. [Merger] Berdasarkan pengertiannya, penggabungan perusahaan adalah tindakan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan dengan menggunakan identitas salah satu perusahaan. Peleburan adalah tindakan dua atau lebih perusahaan untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perusahaan baru dan status perusahaan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham perseroan yang mengakibatkan berakhirnya pengendalian atas perseroan tersebut. Oleh karena itu, istilah ”penggabungan” sering digunakan secara umum walaupun perlu penegasan untuk masing-masing istilah secara kasuistik. Pada pokoknya didalam penggabungan, yang terjadi adalah pengalihan hak dan kewajiban dari perusahaan yang diambilalih kepada perusahaan yang mengambilalih 115, yang didalam pengambilalihan tersebut dapat terjadi melalui pengambilalihan saham maupun aset. Didalam peleburan, yang terjadi adalah diantara 2 (dua) perusahaan yang bergabung akan bubar demi hukum dan akan muncul suatu 114

Joseph Morris M., Mergers And Acquisitions-Business Strategies For Accountants, (New York: John Wiley & Sons, Inc, 2000), h.13. 115 Gunawan Widjaja, III, Op.Cit., h.46. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

perusahaan yang baru dengan nama baru, yang secara finansial perusahaan baru tersebut mengambil aset, hak dan kewajiban dari 2 (dua) perusahaan yang bubar tersebut. Didalam peleburan ini juga terjadi perubahan kepemilikan, yakni dari 2 (dua) perusahaan dengan kepemilikan terpisah kemudian menjadi 1 (satu) perusahaan baru dengan kepemilikan gabungan. Didalam pengambilalihan yang terjadi adalah adanya satu perusahaan yang diambilalih oleh perusahaan yang lain. Sehingga walaupun perusahaan yang diambilalih tersebut tetap eksis, namun kepemilikannya telah berubah. Pengambilalihan ini dapat dilakukan dengan melalui pengambilalihan saham atau aset. Sedangkan didalam pemisahan, yang terjadi adalah kebalikan dari penggabungan,

dimana

jika

didalam

penggabungan

yang

terjadi

adalah

penggabungan dari 2 (dua) perusahaan menjadi 1 (satu) perusahaan, maka didalam pemisahan dari 1 (satu) perusahaan menjadi 2 (dua) perusahaan. Didalam pemisahan itu sendiri juga terjadi perubahan kepemilikan sebagaimana didalam pemisahan tersebut mengakibatkan sebagian/seluruh aktiva dan passiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan/lebih. Oleh karena itu maka jelas proses-proses perubahan

kepemilikan

juga

terjadi

melalui

penggabungan,

peleburan,

pengambilalihan dan pemisahan sebagaimana diatur oleh UUPT. Namun perubahan kepemilikan dalam hal ini masih terlalu sumir untuk diklaim menyebabkan kepemilikan silang, kecuali terdapat tindakan lebih lanjut dari perusahaan. Proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan ini dapat terjadi baik dalam perseroan terbuka ataupun tertutup, baik perusahaan kelompok maupun yang bukan. Sebagaimana kepemilikan silang dilakukan sebagai upaya Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

perusahaan dalam berintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan sendiri dan untuk meningkatkan daya saing terhadap perusahaan lainnya. Begitu pula dengan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan yang merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan,

tujuan

memperbesar

pangsa

pasar,

mengembangkan

usaha,

meningkatkan keuntungan, memperoleh jalur distribusi baru, mengurangi pesaing, akses teknologi modern, dan tujuan-tujuan lainnya yang kesemuanya dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sehubungan dengan kepemilikan silang yang diatur dalam UUPT, dikatakan didalam kepemilikan silang terdapat minimal 2 (dua) perseroan yang saling berinteraksi. Sebagaimana Penjelasan Pasal 36 UUPT mengatakan ”...larangan tersebut termasuk juga larangan kepemilikan silang (cross holding) yang terjadi apabila Perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh Perseroan lain yang memiliki saham Perseroan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung...”. Dari pernyataan ini, dapat dijabarkan bagaimana sebenarnya kepemilikan silang itu. Misalnya PT.A (memiliki saham AAA) dan pada PT.B (memiliki saham BBB). Dalam kepemilikan silang, disamping PT.A memiliki saham AAA, ia juga memiliki saham BBB dari PT.B, karenanya jika PT.B kemudian mengeluarkan saham lagi, maka PT.A tidak boleh membeli saham dari PT.B tersebut, jika PT.A membeli lagi saham PT.B tersebut maka PT.A telah melakukan kepemilikan silang. Begitu pula sebaliknya PT.B yang apabila sudah memiliki saham AAA dari PT.A, maka jika PT.A mengeluarkan saham lagi maka PT.B tidak boleh membeli sahamnya. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

Jadi menurut Penjelasan pasal 36 UUPT, tidak boleh terjadi pembelian untuk kedua kalinya oleh PT.A terhadap saham BBB dari PT.B, jika sebelumnya PT.A telah membeli saham PT.B. Karena UUPT tidak mengatur lebih jauh masalah kepemilikan silang ini. Perlu kiranya kita menguraikan bahwa pada dasarnya yang tidak diperbolehkan sebenarnya bukan berapa kali terjadi pembelian, yang menjadi masalahnya

adalah

”kepemilikan/pengendalian”

terhadap

perseroan

yang

bersangkutan. Jangan sampai terjadi kepemilikan/pengendalian oleh PT.A terhadap PT.B atau sebaliknya. Karena jika terjadi kepemilikan/pengendalian oleh pihak yang sama, artinya ada 2 (dua) perseroan yang berdiri, dengan nama yang berbeda, dan dianggap pemiliknya beda, namun pemiliknya sama, dengan kebijakan yang dijalankan adalah kebijakan satu perseroan. Ini berarti jika perseroan tersebut misalnya bergerak dalam bidang yang sama, di daerah yang sama, apalagi jika hanya terdapat sedikit perseroan yang bergerak dibidang tersebut, maka efeknya adalah tidak akan baik untuk masyarakat sekitar. Karena perseroan yang seharusnya bersaing menjadi tidak bersaing, tetapi kemudian bersekongkol menetapkan harga misalnya, tentu masyarakat akan dirugikan karena harga akan tinggi dengan pilihan terhadap barang/jasa yang terbatas. Pengertian secara langsung dan tidak langsung dalam kepemilikan silang diatas merujuk pada pembelian saham perseroan lain oleh perusahaan sendiri secara langsung ataupun melalui anak perusahaan. Istilah melalui anak perusahaan disini berbicara tentang keterlibatan perusahaan kelompok. Yakni perusahaan yang secara struktural memiliki anak dan cucu perusahaan. Dan kembali dijelaskan bahwa UUPT Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

mengatur tentang saham yang tidak boleh dibeli lagi tersebut adalah dalam konteks perseroan penjual mengeluarkan saham dalam upaya pengumuman modal yang mana kewajiban penyetoran sahamnya dibebankan kepada pihak lain. Untuk kepemilikan saham ini terdapat pengecualian, dimana kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah dan hibah wasiat, diperbolehkan selama 1 (satu) tahun dihitung dari tanggal perolehan, selanjutnya harus dialihkan kepada pihak yang tidak dilarang memiliki saham dalam perseroan. Dan terhadap perusahaan efek, maka berlaku ketentuan Undang-undang Pasar Modal (UUPM). Tentang kepemilikan/pengendalian, perlu kiranya dikaji tentang kapasitas pemegang saham, terdapat pemegang saham mayoritas (memiliki lebih dari 50% saham yang dikeluarkan secara sah oleh perseroan), minoritas (dengan kepemilikan dibawah atau sama dengan 10% saham dengan hak suara) dan pemegang saham pengendali (pemegang saham yang dapat mengendalikan manajemen perusahaan bahkan dengan saham minimun sekalipun). Kepemilikan silang yang terjadi karena kepemilikan saham satu perseroan terhadap perseroan lainnya, oleh pemegang saham mayoritas dan atau pemegang saham pengendali, terutama dalam perseroan tertutup dan tanpa pengawasan pihak yang berwenang akan merugikan perseroan lain dan masyarakat pengguna barang dan jasa. Walaupun pendirian dan perubahan kepemilikan peseroan didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM, namun Menteri disini hanya mengurus ketentuan administratif perseroan.


Kepemilikan silang yang dikenal dengan istilah cross ownership diatur dalam Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak sehat, Pasal 27 (pengaturan tentang kepemilikan saham), bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan : a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu Berdasarkan pasal ini, Undang-undang Persaingan Usaha mengatur tentang kepemilikan silang yang ditentukan berdasarkan adanya beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama. Disamping melihat besarnya penguasaan terhadap saham yang menunjukkan suatu dominansi. KPPU sendiri sehubungan dengan saham mayoritas mengatakan bahwa pengertian saham mayoritas yang paling tepat adalah adanya kendali oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain. Besaran adalah tidak mutlak dan tidak ada nilai mutlak yang dapat menyimpulkan adanya kendali.


2. Perseroan Terbuka Untuk perseroan tertutup yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi perusahaan publik maka diwajibkan oleh UUPT untuk mengubah anggaran dasarnya dalam waktu 30 hari, dan kepada direksinya diberi tugas untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal 116 untuk menjadi perseroan terbuka. Ketentuan persyaratan tersebut adalah perseroan tertutup yang bersangkutan telah memiliki 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor minimal 3 miliar rupiah.

117

Setelah menjadi perseroan terbuka, maka dibelakang nama perusahaan yang bersangkutan akan ditambahkan kata ”Tbk” (terbuka) dan sahamnya akan terdaftar di bursa efek setelah perusahaan yang bersangkutan mencatatkan sahamnya. 118 Dengan demikian maka peraturan perundang-undangan yang mengaturnya bertambah. Yakni tunduk kepada UUPT, Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang pelaksanaannya diawasi oleh Bapepam-Lk dan tunduk kepada Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang pelaksanaannya diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Untuk jual beli saham dalam perseroan tertutup cukup menggunakan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan, dilakukan melalui RUPS

116

Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pasar Modal. 118 Perusahaan tercatat (listed company) adalah perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di suatu bursa efek. Tidak semua perusahaan terbuka (go public) harus mencatatkan sahamnya pada satu atau beberapa bursa efek. Contoh perusahaan publik yang bukan perusahaan tercatat misalnya PT. Bank Muamalat Tbk. lihat Tjiptono Darmadji, Hendy M. Fakhruddin, Edisi 2, Pasar Modal Di Indonesia Pedekatan Tanya Jawab, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h.72. 117


dan dimintakan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM. Untuk perseroan terbuka, proses jual beli tidak dapat dilakukan secara langsung. Sebagaimana diatur oleh Undang-undang Pasar Modal, maka jual beli saham harus melalui perusahaan efek, perusahaan efek kemudian akan menggunakan jasa pialang (pialang jual/beli) sesuai kebutuhan untuk kemudian menjual (saham) dan membeli (mengeluarkan rupiah) dengan tempat pertemuan/pasar berupa Bursa Efek Indonesia. Pada dasarnya terdapat tiga jalur yang dapat dimanfaatkan oleh investor untuk mendapatkan saham, yaitu: 119 1. Membeli saham di pasar perdana, yaitu membeli saham pada saat perusahaan go public atau menawarkan saham pertama kali kepada publik; 2. Membeli saham di pasar sekunder, yaitu membeli saham yang telah tercatat di Bursa Efek. Pembelian pada pasar sekunder memanfaatkan jasa pialang atau perusahaan efek. Di Indonesia sendiri terdapat dua Bursa Efek, yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) sebagai tempat berlangsungnya perdagangan efek di pasar sekunder; 3. Membeli saham melalui pembelian reksa dana saham. 120 Pembelian melalui jalur ini merupakan jalur tidak langsung, artinya pada kedua jalur sebelumnya, investor

119

Ibid., h.118 Reksa dana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, yang selanjutnya dana diinvestasikan kembali oleh manajer investasi kedalam saham dan surat utang (portofolio efek) di bursa efek. Lihat Sekolah Pasar Modal Bursa Efek Indonesia Kelas Basic, Struktur Pasar Modal Pengetahuan Umum Tentang Efek Reksadana, (Tanpa Tempat Terbit : Bursa Efek Indonesia, Tanpa Tahun Terbit), halaman 80. 120


dapat menentukan saham yang dikehendakinya, sebaliknya, melalui pembelian reksa dana, pembelian saham ditentukan oleh manajer investasi. Gambaran proses jual beli saham umumnya adalah sebagai berikut : 1. Pertama-tama investor harus menjadi nasabah pada perusahaan efek dengan cara membuka rekening di salah satu pialang atau perusahaan efek. Setelah resmi terdafatar menjadi nasabah, maka investor dapat melakukan kegiatan transaksi. 2. Melakukan pemesanan, kegiatan jual beli saham dimulai dengan adanya permintaan yang disampaikan investor kepada pialang. Pada tahap ini pesanan dapat dilakukan secara langsung, langsung datang ke kantor pialang atau pesanan disampaikan melalui sarana telekomunikasi seperti telepon, faks, dan sarana lainnya. 3. Pesanan ini akan diteruskan ke lantai bursa (floor trader), setiap pesanan yang masuk kepada pialang akan diteruskan oleh petugas pialang yang berada di lantai bursa. 4. Pesanan kemudian dimasukkan ke JATS (Jakarta Automated Trading System). Floor trader akan memasukkan semua pesanan yang diterima ke dalam sistem komputer JATS yang dipantau oleh petugas di kantor pialang atau siapa saja yang memiliki/menyewa sistem informasi bursa. Disini akan terjadi proses permintaan dan penawaran, untuk membeli maupun menjual. 5. Transaksi terjadi (matched), jika pesanan yang dimasukkan ke sistem JATS bertemu dengan harga yang sesuai dan tercatat dalam transaksi JATS sebagai transaksi yang telah terjadi (matched), dalam arti sebuah pesanan beli atau jual Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

telah bertemu dengan harga yang cocok. Pada tahap ini, floor trader atau petugas kantor pialang akan memberikan informasi kepada investor bahwa pesanan yang disampaikan telah terpenuhi. 6. Penyelesaian transaksi (settlement). Pada akhir penyelesaian transaksi, investor tidak secara otomatis mendapatkan hak-haknya karena pada tahap ini dibutuhkan beberapa proses seperti kliring, pemindahbukuan, dan lain-lain, hingga akhirnya hak-hak investor terpenuhi, dimana investor penjual akan memperoleh uang dan investor pembeli akan mendapatkan saham. Di BEJ proses penyelesaian transaksi berlangsung selama tiga hari bursa, dikenal dengan istilah T+3. 7. Pada akhir hari, bagian contracting menerima rekap transaksi dari dealer, memproses transaksi nasabah dan mengirimkan konfirmasi transaksi kepada nasabah. Pembelian saham di pasar perdana adalah melalui proses :121 1. Investor pertama-tama

harus mendapatkan lembaran formulir pemesanan

pembelian Penawaran Umum yang disebut Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS). Atau investor dapat mendatangi agen penjualan yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksanan Emisi IPO dan meminta formulir pemesanan. 2. Investor kemudian mengisi formulir tersebut. Untuk mengisi formulir diperlukan satu salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Bahwa satu formulir tercatat atas nama satu pemesan saja, jadi satu KTP hanya berlaku untuk satu formulir.

121

Ibid., h.88-90.


3. Kemudian investor melakukan pembayaran atas pemesanan yang diajukannya baik dilakukan melalui giro atau tranfer dana kepada rekening agen penjualan. Bukti pembayaran kemudian disimpan untuk menjalankan langkah keempat. 4. Kembalikan formulir pemesanan dan lengkapi dengan bukti pembayaran kepada agen penjualan tadi. Hari terakhir masa penawaran umum merupakan hari terakhir pengembalian. Jika tidak dikembalikan tepat pada waktunya, investor tidak dapat membeli saham. Masa penawaran sendiri berlangsung selama tiga hari. Bagi investor yang tidak sempat melakukan pembayaran ke rekening agen penjualan, maka dapat melakukan pembayaran secara tunai. 5. Tunggu pengumuman hasil penjatahan. Namun permintaan efek tidak selalu semuanya dapat terpenuhi, tergantung apakah saham yang dilepas cukup untuk memenuhi semua permintaan. Proses penjatahan maksimal adalah enam hari kerja setelah berakhirnya penawaran. Hasil penjatahan dapat ditanya kepada agen penjual atau agen penjual langsung menghubungi pihak investor. Dalam hal ini jika pemesanan efek ditolak sebagian, seluruhnya, atau terjadi pembatalan penawaran umum, uang pemesanan investor akan dikembalikan dan pastikan agen penjualan melakukan hal tersebut selambat-lambatnya empat hari kerja setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal diumumkan pembatalan tersebut. 6. Dapatkan surat saham kolektif (SSK) yang merupakan bukti investasi. Investor dapat mengambilnya dari agen penjualan dan menyimpannya sendiri atau meminta agen penjualan untuk menyimpannya. Pada langkah keenam ini, proses pembelian IPO sudah selesai. Setelah ini investor dapat segera menjualnya Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

melalui agen penjualan jika agen penjualan memang merupakan perusahaan efek, atau investor dapat menyimpan efek dan menjualnya di pasar sekunder. Secara keseluruhan pada proses peralihan saham sebagaimana dijelaskan diatas umumnya yang diperjualbelikan adalah saham biasa (common stock). Saham biasa merupakan efek yang paling populer di pasar modal dan umumnya pembicaraan seputar saham selalu mengacu pada saham biasa, kecuali bila disebut secara khusus saham preferen. 122 Saham biasa sifatnya penyertaan kedalam perseroan yang dibeli sahamnya, karena selaku pemegang saham ia memiliki hak suara dalam RUPS. Dan apabila ia selaku pemegang saham mayoritas, maka pemegang saham memiliki kemampuan untuk mengatur arah kebijakan perseroan.

B. Perusahaan Kelompok (Holding Company/Concern Group) Perusahaan kelompok yang juga dikenal dengan berbagai istilah seperti holding company/ parent company/ controlling company atau dikenal pula dengan istilah concern/group company. Didalam litelatur yang telah dikaji, sebenarnya keberadaan perusahaan kelompok ini sudah dikenal ketika pembentukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, secara normatif tentang perusahaan kelompok ini tidak diatur tetapi pada prinsipnya dikenal istilah induk dan anak perusahaan yang menjelaskan keberadaan perusahaan kelompok itu sendiri. 122

Saham preferen yang tercatat di Bursa Efek Jakarta jumlahnya sangat kecil. Per akhir Desember 2005 terdapat tiga saham preferen dan 336 saham biasa, terdiri dari : saham preferen PT. Mas Murni Tbk, PT. Hanson Internasional Tbk., PT. Centex Tbk., Lihat Ibid., h.11 Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

Pembentukan perusahaan kelompok adalah hal yang lumrah dimasa sekarang ini, ketika bisnis dari suatu perusahaan sudah sedemikian besar dan meluas sehingga perusahaan itu sendiri perlu dipecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya. Tetapi merupakan kebutuhan pula agar bisnis yang telah dipecah-pecah tersebut yang masingmasing akan menjadi perseroan terbatas yang mandiri masih dalam kepemilikan yang sama dengan pengontrolan yang masih tersentralisasi dalam batas-batas tertentu. Karenanya, pecahan-pecahan perusahaan tersebut bersama-sama dengan perusahaanperusahaan lain yang telah terlebih dahulu ada, dengan pemilik yang sama atau minimal ada hubungan khusus, dimiliki dan dipimpin oleh suatu perusahaan yang mandiri pula. Perusahaan pemilik (pemimpin/pengontrol) ini yang disebut sebagai perusahaan holding atau perusahaan induk, karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memiliki kepentingan (pemegang saham) pada anak-anak perusahaan. Beberapa pendapat tentang perusahaan kelompok ini, Munir Fuadi123 mengartikan perusahaan kelompok adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja 124 sesuai pengertian holding company dalam Black’s Law Dictionary: perusahaan kelompok adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah melaksanakan investasi pada anak-anak perusahaan dan selanjutnya melakukan pengawasan atas 123

Munir Fuadi, II, Op.Cit., h.83. Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), h.153. 124


kegiatan manajemen anak perusahaan. Menurut Ningrum Sirait 125 perusahaan kelompok sebagai satuan ekonomi dimana badan-badan hukum / perseroan secara organisasi terikat sedemikian rupa dibawah satu pimpinan sentral. Didalam pengertian tersebut diatas pada prinsipnya memiliki poin yang sama dalam aspek ekonomi, dimana adanya perusahaan sentral yang memimpin anak-anak perusahaan. Perusahaan sentral tersebut disebut juga dengan induk perusahaan (parent company/controlling company) yang kegiatan utamanya adalah melaksanakan investasi pada anak-anak perusahaan dan selanjutnya mengontrol dan mengawasi kegiatan manajemen anak perusahaan (daughter company) dan juga mengawasi kegiatan antar anak perusahaan (sister company). Secara umum proses pembentukan perusahaan kelompok dapat dilakukan dengan 3 (tiga) prosedur, yaitu : 1. Prosedur residu Dalam hal ini, perusahaan asal dipecah-pecah sesuai dengan masing-masing sektor usaha. Perusahaan yang dipecah-pecah tersebut telah menjadi perusahaan yang mandiri, sementara sisanya (residu) dari perusahaan asal dikonversi menjadi perusahaan kelompok, yang juga memegang saham pada perusahaan pecahan tersebut dan perusahaan-perusahaan lainnya jika ada. 2. Prosedur penuh Prosedur penuh dilakukan jika sebelumnya tidak terlalu banyak terjadi pemecahan/pemandirian perusahaan, tetapi masing-masing perusahaan dengan 125

Ningrum N. Sirait, Op.Cit., h.30


kepemilikan yang sama/berhubungan saling terpencar-pencar, tanpa terkonsentrasi dalam suatu perusahaan kelompok. Dalam hal ini, yang menjadi perusahaan kelompok bukan sisa dari perusahaan asal seperti pada prosedur residu, tetapi perusahaan penuh dan mandiri. Perusahaan mandiri calon perusahaan kelompok ini dapat berupa: a. Dibentuk perusahaan baru; b. Diambil salah satu dari perusahaan yang sudah ada tetapi masih dalam kepemilikan yang sama atau berhubungan; ataupun c. Diakuisisi perusahaan yang lain yang sudah terlebih dahulu ada, tetapi dengan kepemilikan yang berlainan dan tidak mempunyai keterkaitan satu sama lain. 3. Prosedur terprogram Prosedur yang didasarkan pada pentingnya pembentukan suatu perusahaan kelompok dalam bisnis yang dilakukan yang telah direncanakan sebelumnya. Karenanya, perusahaan yang pertama sekali didirikan dalam grupnya adalah perusahaan kelompok dan kemudian untuk setiap bisnis yang dilakukan, akan dibentuk atau diakuisisi perusahaan lain, di mana perusahaan kelompok sebagai pemegang saham biasanya bersama-sama dengan pihak lain sebagai patner bisnis. Dengan demikian maka jumlah perusahaan baru sebagai anak perusahaan dapat terus berkembang jumlahnya seirama dengan perkembangan bisnis dari grup usaha yang bersangkutan. Jika dilihat dari variasi usaha, maka perusahaan kelompok ini dapat digolongkan dalam kategori grup atau kelompok sebagai berikut :


1. Grup usaha vertikal; Dalam kelompok usaha ini, jenis usaha dari masing-masing perusahaan tergolong sama, hanya berbeda mata rantainya, sebagai contoh : terdapat anak perusahaan yang menyediakan bahan baku, ada yang memproduksi bahan setengah jadi, dan ada pula yang bergerak dibidang ekspor-impornya. Secara umum kelompok usaha dalam kategori ini menguasai jenis produksi dari hulu ke hilir. 2. Grup usaha horisontal; dan Dalam kelompok ini, kegiatan usaha dari setiap anak perusahaan adalah tidak berkaitan/tidak berhubungan satu dengan lainnya. 3. Grup usaha kombinasi. Yaitu kelompok usaha yang didalamnya terdapat anak-anak perusahaan baik yang menguasai produksi hulu-hilir maupun anak perusahaan yang bidang bisnisnya lepas satu sama lain. Sehingga dalam grup tersebut terdapat kombinasi antara grup vertikal dengan grup horisontal. Pada prakteknya perusahaan-perusahaan yang besar cenderung untuk membentuk suatu perusahaan kelompok, tapi hal ini tidak terlepas dari keuntungankeuntungan dari dibentuknya perusahaan kelompok tersebut yaitu : 126 1. Keuntungan dari kemandirian resiko. Dalam perusahaan kelompok, masing-masing anak perusahaan merupakan perusahaan

yang

mandiri

dan

secara

legal

terpisah

dari

perusahaan

induknya/perusahaan kelompok. Karenanya setiap kewajiban, resiko dan klaim 126

Ibid., h.91-94.


dari pihak ketiga terhadap anak perusahaan tidak dapat dibebankan kepada perusahaan induk/perusahaan kelompok walaupun anak perusahaan merupakan bagian grup usaha dari suatu perusahaan kelompok. Namun demikian prisip kemandirian anak perusahaan ini dalam beberapa hal dapat diterobos. 2. Keuntungan hak pengawasan yang lebih besar. Perusahaan induk/perusahaan kelompok dapat melakukan kontrol yang lebih besar terhadap anak perusahaan walaupun perusahaan induk/perusahaan kelompok hanya memiliki saham di anak perusahaan kurang dari 50%. Hal ini mungkin terjadi karena berbagai hal yaitu: dapat dikarenakan eksistensi perusahaan induk/perusahaan kelompok dalam anak perusahaan yang sangat diharapkan oleh anak perusahaan karena perusahaan induk/perusahaan kelompok merupakan perusahaan yang terkenal, kemungkinan lain adalah apabila pemegang saham lain selain perusahaan induk/perusahaan kelompok tersebut banyak dan terpisah-pisah sehingga secara umum kontrol dipegang oleh perusahaan induk/perusahaan kelompok walaupun ia hanya memiliki saham dibawah 50%, selanjutnya jika perusahaan induk/perusahaan kelompok diberi hak veto 127. 3. Pengontrolan yang lebih mudah dan efektif. Karena perusahaan induk dapat mengontrol seluruh anak perusahaan dalam suatu grup usaha, sehingga lebih mudah diawasi.

127

Hak veto: hak membatalkan (melarang secara mutlak). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit., h.119. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

4. Operasional yang lebih efisien. Dengan adanya prakarsa dari induk perusahaan, maka masing-masing anak perusahaan dapat saling bekerja sama, saling berhubungan dan membantu satu sama lain, misalnya promosi bersama, pelatihan bersama, saling meminjam sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Disamping itu kegiatan anak-anak perusahaan diatur sedemikian rupa sehingga tidak akan terjadi timpang tindih kekacauan yang tidak diperlukan yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi perusahaan. 5. Kemudahan sumber modal. Dengan dibentuknya suatu perusahaan kelompok atau menjadi bagian dari perusahaan kelompok maka akan mempermudah perusahaan anak ini dalam memperoleh mendapatkan dana dari pihak ketiga. Di samping itu, perusahaan kelompok maupun anak perusahaan lainnya dalam grup yang bersangkutan dapat memberikan berbagai jaminan hutang terhadap hutangnya anak perusahaan yang lain dalam grup yang bersangkutan. 6. Keakuratan keputusan yang diambil. Karena keputusan di ambil secara sentral oleh perusahaan kelompok, maka tingkat akurasi keputusan yang diambil dapat lebih terjamin dan lebih prospektif. Hal ini disebabkan karena staf manajemen perusahaan kelompok kemungkinan lebih bermutu dari perusahaan anak karena staf manajemen perusahaan kelompok mempunyai kesempatan untuk mengetahui persoalan bisnis lebih banyak sehingga dapat memperbandingkan dengan anak perusahaan lain dalam grup yang sama, Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

sehingga mereka lebih bayak belajar dari pengalaman anak perusahaan lain tersebut. Tapi manfaat keakuratan keputusan seperti ini tidak terdapat dalam perusahaan dalam kelompok usaha investasi. Di samping keuntungan-keuntungan dari eksistensi perusahaan kelompok dalam suatu grup usaha konglomerat, terdapat pula kerugian-kerugiannya. Kerugiankerugian tersebut antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :128 1. Pajak ganda. Dengan adanya perusahaan holding, maka terjadilah pembayaran pajak berganda. Hal ini disebabkan karena adanya kemungkinan pemungutan pajak ketika dividen diberikan kepada perusahaan kelompok sebagai pemegang saham. 2. Lebih birokratis. Karena harus diputuskan oleh manajemen perusahaan holding, maka mata rantai pengambilan keputusan akan menjadi lebih panjang dan lamban. Kecuali pada perusahaan holding investasi, yang memang tidak ikut terlibat dalam manajemen perusahaan holding. 3. Management one man show. Keberadaan perusahaan kelompok dapat lebih memberikan kemungkinan akan adanya management one man show oleh perusahaan holding. Hal ini berbahaya terutama terhadap kelompok usaha yang horizontal atau model kombinasi di mana kegiatan bisnisnya beraneka ragam. Sehingga, masing-masing bidang bisnis tersebut membutuhkan kemampuan dan pengambilan keputusan sendiri sendiri 128

Munir Fuady, II, Op.Cit., h.93-94.


yang berbeda-beda satu sama lain. Disamping itu hal ini dapat mencipatakan ”trust” alias pemusatan badan usaha - badan usaha yang hartanya disatukan129, karena trust terbentuk dengan cara mendirikan sebuah ”holding company” atau melalui fusi (peleburan) badan usaha. Hal ini dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 4. Conglomerate game. Terdapat kecenderungan terjadinya conglomerate game, yang dalam hal ini berkonotasi negatif, seperti manipulasi pelaporan pendapatan perusahaan, transfer pricing, 130 atau membesar-besarkan informasi tertentu. 5. Penutupan usaha. Terdapat kecenderungan yang lebih besar untuk menutup usaha dari satu atau lebih anak perusahaan jika usaha tersebut mengalami kerugian usaha. 6. Resiko usaha, yakni membesarnya resiko kerugian seiring dengan membesarnya keuntungan perusahaan. Sebelumnya telah dijelaskan berbagai pengertian dan tujuan perusahaan kelompok, bagaimana prosedur terbentuknya perusahaan kelompok, pembagian perusahaan kelompok berdasarkan grup usahanya, keuntungan dan kerugian

129

Komaruddin, Ekonomi Perusahaan dan Manajemen, (Jakarta: Alumni,1982), h.152. Transfer pricing, terjadi dalam penyetoran saham jika harga saham disetor dengan memasukkan sejumlah properti tertentu, dan harga properti tersebut di mark up terlebih dahulu sehingga melebihi nilai yang wajar, sehingga harga saham menggelembung. Transfer pricing inilah yang menyebabkan terjadinya wattered shares (penggelembungan saham). Dilain pihak penjualan saham dibawah nilai nominal dapat juga membuka peluang dilakukannya prakter transfer pricing. Ibid., h.48. 130


dibentuknya suatu perusahaan kelompok. Maka sekarang sampai pada pembahasan terakhir mengenai perusahaan kelompok yakni klasifikasi perusahaan kelompok yang ditinjau dari berbagai segi, yakni dari segi keterlibatan perusahaan induk/perusahaan kelompok dalam kegiatan anak perusahaan, ditinjau dari segi keterlibatannya dalam mengambil keputusan dan dari keterlibatan dalam segi equity, yaitu sebagai berikut:131 1. Ditinjau dari segi keterlibatan perusahaan kelompok dalam berbisnis. Apabila dipakai sebagai kriterianya berupa keterlibatan perusahaan holding dalam berbisnis sendiri (tidak lewat anak perusahaan), maka perusahaan holding dapat diklasifikasi sebagai berikut : a. Perusahaan holding semata-mata yaitu semata-mata hanya untuk memegang saham dan mengontrol anak perusahaannya, tidak lebih dari itu. b. Perusahaan holding beroperasi, berbeda dengan perusahaan holding sematamata, perusahaan holding beroperasi di samping bertugas memegang saham dan mengontrol anak perusahaan, juga melakukan bisnis sendiri. 2. Ditinjau dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan, yang dikategorikan dalam: a. Perusahaan kelompok investasi yaitu perusahaan yang semata-mata hanya melakukan investasi dan tidak mencampuri manajemen dari anak perusahaan, Karena itu, kewenangan mengelola bisnis sepenuhnya atau sebagian besar berada pada anak perusahaan. Keberadaan perusahaan jenis ini dikarenakan

131

Ibid., h.95-103.


berbagai alasan seperti: perusahaan kelompok tidak mempunyai kemauan / kemampuan / pengalaman / pengetahuan terhadap bisnis anak perusahaannya, Perusahaan kelompok hanyalah sebagai pemegang saham minoritas pada anak perusahaan dan mitra usaha dalam anak perusahaan lebih mampu dan lebih terkenal dalam bidang bisnisnya. b. Perusahaan kelompok manajemen, pada perusahaan kelompok manajemen, keterlibatannya pada anak perusahaan tidak hanya pemegang saham pasif semata-mata tetapi ikut juga mencampuri atau setidak-tidaknya memonitoring pengambilan keputusan bisnis dari anak perusahaan. Dalam kelompok ini perusahaan kelompok memiliki keterlibatan yang jauh dalam manajemen anak perusahaan dan kurang memberikan kesempatan kepada anak perusahaan untuk bekerja

secara

independen.

Secara

yuridis

keterlibatan

perusahaan

induk/perusahaan kelompok dalam pengambilan keputusan anak perusahaan dimungkinkan dengan memakai beberapa pola sebagai berikut : 1. Operasionalisasi hak veto; 2. Ikut serta dalam dewan direksi secara langsung; 3. Ikut serta dalam dewan komisaris; 4. Ikut serta dalam kepengurusan/komisaris secara tidak langsung; 5. Ikut serta tanpa ikatan yuridis. 3. Ditinjau dari segi keterlibatan equity. Jika kita melihat kepada sejauh mana perusahaan kelompok terlibat dalam equity dari anak perusahaan, maka perusahaan holding dapat dibagi ke dalam : Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

a. Perusahaan holding afiliasi; Dalam hal ini perusahaan holding memegang saham pada anak perusahaan tidak sampai 51% dari saham anak perusahaan b. Perusahaan holding subsidiari; Pada perusahaan holding subsidiari, perusahaan holding memiliki saham pada anak perusahaan sampai 51% atau lebih sehingga kedudukan perusahaan holding bagi anak perusahaan sangat menentukan. c. Perusahaan holding non kompetitif; dan Dengan perusahaan holding non kompetitif dimaksudkan setiap perusahaan holding yang memiliki saham tidak sampai 51% tetapi tetap tidak kompetitif dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Hal ini dapat terjadi dalam halhal sebagai berikut : 1. Jika pemegang saham lebih dari dua pihak sehingga sungguhpun perusahaan holding tidak sampai memegang saham 51%

tetapi

persentasenya masih yang terbesar dibandingkan dengan masing-masing pemegang saham lainnya. 2. Sungguhpun perusahaan holding memegang saham lebih kecil dari pemegang saham lainnya tetapi perusahaan holding mempunyai hubungan tertentu secara kontraktual dengan pemegang saham lainnya, misalnya ada saham pihak lain yang digadaikan/difidusiakan kepada perusahaan holding. 3. Perusahaan holding, sungguhpun minoritas tetapi diberikan hak veto oleh anggaran dasar anak perusahaan. Undang-undang tentang Perseroan Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

Terbatas hanya membenarkan pemberian hak veto untuk status quo lewat pemberlakuan asas voting super majority, dan lewat pemberlakuan saham tanpa suara. d. Perusahaan holding kombinasi. Jenis perusahaan holding selanjutnya, yang justru kebanyakan terdapat dalam praktek adalah jenis kombinasi, yakni kombinasi antara perusahaan holding afiliasi, subsidiari dan non kompetitif seperti tersebut di atas. Dalam hal ini suatu perusahaan holding memiliki saham pada beberapa anak perusahaan sekaligus di mana ada yang memegang saham sampai 51% atau lebih dan ada yang kurang dari 51%, kompetitif atau non kompetitif. Dan dinamika dari kepemilikan saham oleh perusahaan holding dalam praktek juga tidak stabil. Suatu ketika menjadi subsidiari, tetapi pada suatu ketika berubah menjadi afiliasi, demikian juga sebaliknya.

C. Kepemilikan Induk Perusahaan Terhadap Saham Anak Perusahaan dan Terhadap Saham Perusahaan Lain Saham adalah bukti penyertaan pemegang saham dalam perseroan terbatas sekaligus juga merupakan bukti telah dilakukan penyetoran penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham perseroan terbatas yang menunjukkan kepemilikan harta bersama yang terikat dalam perseroan terbatas yang keberadaannya telah melalui mekanisme pendaftaran di Menteri Hukum dan HAM. 132

132



Sebagaimana telah dibahas dalam Bab II tentang klasifikasi saham maka saham dibagi atas 2 kelompok, yakni: 1. Saham biasa yang memberikan hak-hak kepada pemiliknya sebagai berikut: a. Hak suara dalam RUPS; b. Hak menerima pembagian deviden; c. Hak menerima sisa kekayaan dalam proses likuidasi. 2. Saham klasifikasi lain yang menurut Pasal 53 ayat (4) UUPT terdiri dari: a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara; b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain; d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif atau nonkumulatif; e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi. Sehubungan dengan kelompok saham tersebut diatas, hak pemegang saham dapat dikategorikan juga kedalam : 133

133



a. Hak untuk melakukan pengendalian terhadap perseroan terbatas, dimiliki oleh pemegang saham mayoritas; dan b. Hak untuk melakukan pengawasan terhadap perseroan terbatas, yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas/non-pengendali. Untuk hak pemegang saham ini, terdapat kemungkinan dimana saham pengendali dipegang bukan oleh pemegang saham mayoritas. Pihak yang memiliki saham pengendali, walaupun bukan pemegang saham mayoritas tetap memiliki pengaruh yang besar terhadap manajemen perusahaan. Untuk perusahaan kelompok misalnya, perusahaan induk adalah perusahaan yang memegang saham mayoritas pada anak perusahaan namun ia bukanlah pemegang saham mayoritas pada cucu perusahaan, tapi ia selaku pemegang saham minoritas (pengendali). Dalam bab II sebagaimana telah diuraikan, kepemilikan seperti ini adalah bentuk kepemilikan yang tidak dilarang yang di sebut kepemilikan piramid. Pandangan KPPU-RI sehubungan dengan pengertian saham mayoritas sebagaimana dihubungkan dengan pengaturan Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dikatakan bahwa pengertian saham mayoritas yang paling tepat untuk Undang-undang No.5 Tahun 1999 adalah adanya kendali oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain. Besaran adalah tidak mutlak dan tidak ada nilai mutlak yang dapat menyimpulkan adanya kendali. 134

134

Sekretariat KPPU-RI, Mewujudkan Persaingan Sehat di Industri Telekomunikasi, online, http://www.kompas.com, diakses terakhir tanggal 17 Desember 2008. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

Jadi, kepemilikan saham oleh perusahaan kelompok terhadap saham anak perusahaan atau terhadap perusahaan lain menyebabkan adanya hak untuk mengendalikan perseroan jika dilihat dari kapasitas pemegang sahamnya, baik selaku pemegang saham mayoritas atau selaku pemegangang saham pengendali, dan hak untuk melakukan pengawasan jika ia adalah pemegang saham minoritas. Sebagaimana disebut, kepemilikan saham oleh perusahaan induk terhadap saham perusahaan anak dan terhadap saham perusahaan lain diperbolehkan jika kepemilikan tersebut dalam bentuk kepemilikan kelompok dan kepemilikan piramid dan dilarang jika bentuk kepemilikan tersebut adalah kepemilikan sendiri oleh perseroan, kepemilikan oleh anak perusahaan dan kepemilikan silang. Karena pada kepemilikan sendiri oleh perseroan, kepemilikan oleh anak perusahaan dan kepemilikan silang dapat menyebabkan adanya pemusatan kekuasaan oleh pemimpin perusahaan/pihak pemegang saham mayoritas, sehingga nantinya akan terjadi kesewenang-wenangan dalam perseroan terbatas karena dalam menjalankan perseroan tersebut tidak ada kontrol dan pengawasan. Hal ini terjadi karena pemilikan dan pengurusan perseroan berada dibawah satu kendali. Yakni direksi sebagai wakil perseroan, sebagai pemilik dan sekaligus juga sebagai organ yang melakukan fungsi pengurusan dan perwakilan. 135 Tentang kepemilikan silang sendiri sedikit berbeda dengan kepemilikan lainnya yang dilarang karena larangan kepemilikan silang adalah larangan kepemilikan yang timbul sebagai akibat pengeluaran saham baru untuk dimiliki anak 135

Gunawan Widjaja, I, Op.Cit., h.42-50.


perusahaan dan atau cucu perusahaan dan seterusnya, dan kepemilikan saham yang timbul sebagai akibat pengeluaran saham baru ini dilarang dengan tegas. Alasan larangan tersebut dijelaskan oleh Gunawan widjaja sebagai berikut :136 1. Dari sisi permodalan, khusus dalam konteks pengeluaran saham baru, maka jelas tidak ada setoran modal secara riil yang masuk ke dalam perseroan; 2. Dari sisi manajemen, kepemilikan silang cenderung menyebabkan terjadinya percampuran antara pemilikan dan pengurusan perseroan, sehingga dalam hal ini manajemen menjadi tidak lagi independen satu terhadap yang lainnya. Sejauh ini dari beberapa litelatur yang dikaji, diperoleh penjelasan mengenai bentuk-bentuk kepemilikan oleh suatu perseroan, kesemuanya merupakan bentukbentuk kepemilikan yang terjadi merupakan suatu kajian terhadap perusahaan kelompok

dalam

hubungan

kepemilikannya

dengan

anak-anak

dan

cucu

perusahaannya.

136

Ibid., h.50.


BAB IV DAMPAK KEPEMILIKAN SILANG DALAM PERSEROAN TERBATAS TERHADAP KEGIATAN USAHA

A. Dampak Kepemilikan Silang Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undangundang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Terhadap Kegiatan Usaha Sehubungan dengan kepemilikan silang ini, walaupun tidak diatur oleh Pasal UUPT, namun dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 36 UUPT yang intinya menyatakan larangan kepemilikan silang adalah larangan yang timbul sebagai akibat pengeluaran saham baru untuk dimiliki oleh anak atau cucu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepemilikan silang secara langsung adalah kepemilikan Perseroan A terhadap saham Perseroan B secara langsung tanpa melalui kepemilikan pada suatu perseroan antara dan sebaliknya Perseroan B memiliki saham pada Perseroan A, dan kepemilikan silang secara tidak langsung adalah melalui perseroan antara. Kepemilikan silang dalam konteks pengeluaran saham baru menurut UUPT menyebabkan perseroan dari sisi permodalan adalah jelas tidak ada setoran modal secara riil yang masuk ke dalam perseroan sedang dari sisi manajemen, maka kepemilikan silang ini cenderung menyebabkan terjadinya percampuran antara pemilikan dan pengurusan perseroan, sehingga dalam hal ini manajemen menjadi tidak lagi independen satu terhadap yang lainnya. Dalam kepemilikan silang, terhadap dua atau lebih perusahaan yang saling berintegrasi akan berada dibawah satu kepemilikan dan manajemen yang sama. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

Artinya, walaupun terdapat beberapa perusahaan, namun kebijakan yang dijalankan sebenarnya adalah kebijakan satu perusahaan saja. Dan kepemilikan seperti ini akan selalu kita jumpai, ini karena dengan struktur seperti ini pelaku usaha memperoleh keuntungan, yakni ia akan memiliki kemampuan untuk mengontrol perusahaan yang lain, ia akan mampu melakukan penetapan harga, serta kemampuan untuk memaksa agar tidak ada perusahaan lain yang masuk ke wilayah kerjanya. Ini tentunya buruk untuk kesejahteraan masyarakat pengguna barang/jasa perseroan yang bersangkutan disamping hal ini juga akan merugikan perusahaan yang lain. Masyarakat akan memperoleh barang dengan harga tinggi, kualitas yang tidak sesuai dan terbatasnya pilihan. Terhadap perusahaan pesaing, dengan adanya kepemilikan silang, perusahaan yang bersaing akan berkurang dengan diambilalih perusahaan pesaingnya dan berada dibawah kebijakannya, perusahaan yang melakukan kepemilikan silang akan memiliki kekuasaan yang lebih besar dan menurunkan persaingan. Kepemilikan silang dapat terjadi dalam perusahaan tertutup, perusahaan terbuka, perusahaan holding (tidak selamanya perusahaan holding adalah perusahaan tertutup atau terbuka). Kepemilikan silang antara perusahaan dengan integritas horizontal (secara teoritis berada dalam pasar yang sama, memiliki kegiatan yang sama dalam bidang yang sama) dapat menyebabkan terjadinya pengurangan satu perusahaan dan terdapat satu perusahaan yang akan memiliki pasar yang lebih besar dari sebelumnya dan otomatis akan memiliki pangsa pasar yang lebih besar. Ini akan mengakibatkan berkurang ataupun matinya persaingan. Kepemilikan silang antara perusahaan tertutup, terbuka atau perusahaan holding dengan integritas vertikal Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

(perusahaan dengan jenis usaha yang berbeda dan tidak berada dalam pasar yang sama, namun mempunyai keterkaitan) baik vertikal keatas ataupun kebawah. Dalam penggabungan seperti mungkin tidak terjadi pengambilan pasar, karena perusahaan berada pada pasar yang berbeda. Namun, terhadap kondisi ini, terdapat kemampuan perusahaan untuk mengendalikan harga dalam memproduksi barang atau jasa. Sedang kepemilikan silang terhadap perusahaan holding konglomerat (perusahaan yang kegiatannya tidak bersinggungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang melakukan kepemilikan silang), tidak akan membawa dampak pada pasar karena pokoknya mereka tidak berada dalam pasar yang sama namun tindakan mereka secara tidak langsung membawa dampak pada ekonomi makro. Karena usaha kecil tidak akan bertahan dan akan mati. Jika banyak usaha kecil yang mati, akan mempengaruhi keadaan ekonomi secara keseluruhan. 137 Efek dari kepemilikan silang adalah sama dengan efek perusahaan yang melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan. Baik terhadap perusahaan tertutup, terbuka ataupun perusahaan holding (tertutup/terbuka). Bedanya, terletak pada skala efek itu sendiri (luas ataupun sempit). Kepemilikan silang dalam perusahaan tertutup sulit untuk dilihat, karenanya kita lebih banyak menemukan contoh kepemilikan silang pada perseroan terbuka.

137

Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha Indonesia, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.93-94. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

B. Dampak Kepemilikan Silang Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undangundang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Sebagai bahan perbandingan, dalam konteks persaingan usaha, suatu kelompok dikatakan memiliki kepemilikan silang (cross ownership) adalah jika kelompok usaha tersebut memiliki lebih dari satu perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama atau kelompok usaha tersebut mendirikan lebih dari satu perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama. Dampak

kepemilikan silang

(cross ownership) berdasarkan Perkara

No.07/KPPU-L/2007 yang diperiksa dan diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia sehubungan dengan pelanggaran terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaigan Usaha Tidak Sehat adalah: 1. Adanya saham mayoritas pada dua perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama (melanggar Pasal 27 huruf a Undang-undang No.5 Tahun 1999). Saham mayoritas dimaksudkan dengan adanya kendali yang dimiliki oleh satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha lainnya. 2. Dampak yang kedua adalah adanya tarif yang tinggi (melanggar Pasal 17 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1999) sebagai akibat dari peningkatan tingkat konsentrasi industri yang meningkatkan market power sehingga memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha untuk menetapkan harga (price maker). Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

Kasus Temasek Kasus ini berawal dari KPPU yang menemukan bahwa Temasek memiliki saham di Indosat dan Telkomsel. Sebagaimana diketahui, Temasek melalui dua anak perusahaannya yaitu Singtel dan Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd. (STT) memiliki saham di dua perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Singapore Telecom (SingTel)

saat

ini

memiliki

35%

saham

di

PT.Telekomunikasi

Selular

(PT.Telkomsel), sementara STT menguasai 41,9% saham Indosat. Dalam kasus tersebut terdapat 10 (sepuluh) pihak terlapor yang merupakan perpanjangan tangan Temasek : 1. Terlapor I: Temasek Holdings Pte. Ltd. Alamat: 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The Atrium@Orchard, Singapore 238891, (Temasek); 2. Terlapor II: Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd. Alamat: 51 Cuppage Road #10-11/17, StarHub Centre, Singapore 229469, (STT); 3. Terlapor III: STT Communications Ltd.Alamat: 51 Cuppage Road #1011/17,StarHub Centre, Singapore 229469, (STTC); 4. Terlapor IV: Asia Mobile Holding Company Pte. Ltd. Alamat: 51 Cuppage Road #10-11/17, StarHub Centre, Singapore 229469, (AMHC); 5. Terlapor V: Asia Mobile Holdings Pte. Ltd. Alamat: 51 Cuppage Road #1011/17, StarHub Centre, Singapore 229469, (AMH); 6. Terlapor VI: Indonesia Communications Limited. Alamat: Deutsche International Trust Corporation (Mauritius) Limited, 4th floor, Barkly Warhf East, Le Caudian Waterfront, Port Louis Mauritius, (ICL); Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

7. Terlapor VII: Indonesia Communications Pte. Ltd. Alamat: 51 Cuppage Road #10-11/17, StarHub Centre, Singapore 229469, (ICPL); 8. Terlapor VIII: Singapore Telecommunications Ltd. Alamat: 31 Exeter Road Comcentre #28-00, Singapore 239732, (SingTel); 9. Terlapor IX: Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd. Alamat: 31 Exeter Road Comcentre #28-00, Singapore 239732, (Sing Tel Mobile); 10. Terlapor X: PT. Telekomunikasi Selular. Alamat: Wisma Mulia lt. 15, Jl. Jend. Gatot Subroto No 42, Jakarta 12710, (PT. Telkomsel). Komisi pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Putusan No.07/KPPUL/2007 akhirnya menyatakan bahwa Temasek Holdings, Pte.Ltd., bersama-sama dengan Singapore Technologies Telemedia Pte.Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte.Ltd , Asia Mobile Holdings Pte.Ltd., Indonesia Communications

Limited.,

Indonesia

Communications

Pte.Ltd.,

Singapore

Telecommunications Ltd., Singapore Telecom Mobile Pte.Ltd., terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 huruf a Undang-undang No.5 Tahun 1999. Majelis komisi juga menghukum masing-masing membayar denda sebesar Rp. 25 (dua puluh lima) miliar rupiah. Putusan itu mengakibatkan Temasek Holdings, Pte.Ltd., bersama-sama dengan Singapore Technologies Telemedia Pte.Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Pte.Ltd., Asia Mobile Holdings Pte.Ltd., Indonesia Communications

Limited.,

Indonesia

Communications

Pte.Ltd.,

Singapore

Telecommunications Ltd., Singapore Telecom Mobile Pte.Ltd., untuk menghentikan Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

tindakan kepemilikan saham di PT. Telekomunikasi Selular dan PT. Indosat, Tbk., dengan cara melepas seluruh kepemilikan sahamnya di salah satu perusahaan yaitu PT.Telekomunikasi Selular atau PT. Indosat Tbk. dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Pelepasan kepemilikan saham sebagaimana diatas dilakukan dengan syarat untuk masingmasing pembeli dibatasi maksimal 5% dari total saham yang dilepas; pembeli tidak boleh terasosiasi dengan Temasek Holdings, Pte.Ltd. maupun dengan pembeli lain dalam bentuk apa pun. Selain menghukum Temasek, KPPU juga memutuskan PT. Telkomsel bersalah karena melanggar Pasal 17 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1999. KPPU juga memerintahkan PT. Telkomsel membayar denda sebesar Rp. 25 miliar dan menurunkan tarif layanannya sebesar 15% dalam jangka waktu 45 hari dari putusan ini dibuat. PT. Telkomsel tidak terbukti melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf b Undangundang No.5 Tahun 1999. Dalam pembelaannya, PT. Telkomsel pada pokoknya menyatakan tidak pernah menghambat pengembangan teknologi, PT. Telkomsel merupakan operator telekomunikasi seluler pertama yang mengenakan : Bisnis prepaid di Indonesia yang menggunakan teknologi IN; Layanan berbasis teknologi GPRS dan EDGE; Layanan Value added services tertentu seperti ring back tone; Electronic Voucher, layanan-layanan 3G yang menyediakan layanan video call, video streaming. Hal ini merupakan pengembangan teknologi yang digunakan oleh PT. Telkomsel yang kemudian juga diaplikasikan oleh kompetitor-kompetitor PT. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

Telkomsel lainnya dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pasar telekomunikasi selular. Majelis Komisi dengan demikian menilai telah terjadi pembatasan pasar melalui hambatan interkoneksi namun tidak terjadi pembatasan pengembangan teknologi. PT. Telkomsel terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1999. Majelis Komisi berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan melanggar Pasal 17 maka perlu dipenuhinya standar atau beberapa unsur penting, yaitu: pelaku usaha; menguasai pasar; pelaku usaha tersebut menerapkan sebuah kebijakan (praktek) usaha (conduct); dan kebijakan (praktek) tersebut menimbulkan atau dapat menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan. PT. Telkomsel telah memenuhi unsur-unsur tersebut. PT. Telkomsel telah melakukan hambatan

interkoneksi

dan

mempertahankan

harga

yang

tinggi

sehingga

menyebabkan dampak anti persaingan dalam pasar jasa layanan telekomunikasi seluler di Indonesia, sehingga PT. Telkomsel melanggar Pasal 17 ayat (1) Undangundang No.5 Tahun 1999. Dalam sidang majelis komisi KPPU menemukan fakta kepemilikan silang Temasek di Indosat dan PT. Telkomsel telah menimbulkan kerugian konsumen di industri seluler sebesar Rp. 14,7-30,8 triliun selama tahun 2003-2006. KPPU melihat hubungan kepemilikan silang Temasek dengan kerugian di industri seluler. KPPU juga mencatat kerugian konsumen mencapat Rp. 9,8-24 triliun per tahun akibat biaya interkoneksi yang tinggi. Kerugian terjadi akibat pengaturan tarif oleh PT. Telkomsel dan Indosat, setelah pangsa pasar yang dibentuk oleh dua perusahaan telekomunikasi Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

tersebut mencapai lebih dari 60%. Ini berarti pasar yang terbentuk melebihi batas yang diperbolehkan oleh undang-undang anti-monopoli. Dari kondisi itu, KPPU menilai terbentuk kartel pengaturan harga akibat kendali Temasek melalui jajaran direksi dan komisaris yang ditempatkan pada PT. Telkomsel dan Indosat. Kuasa hukum Temasek mempertanyakan penilaian KPPU yang menyebutkan usaha Temasek di Indonesia mengakibatkan kerugian puluhan triliun. Kuasa hukum Temasek di Indonesia menyatakan bahwa unit-unit usaha Temasek berhak mempertahankan kepemilikan di PT. Telkomsel dan Indosat, oleh karena itu Temasek akan melakukan banding ke Pengadilan Negeri. Putusan KPPU yang berkaitan dengan kelompok usaha Temasek dan praktek monopoli PT. Telkomsel (Perkara No. 07/KPPU-L/2007) diajukan keberatannya pada tanggal 9 Mei 2008 oleh 9 terlapor yaitu bahwa Temasek Holdings, Pte.Ltd., Singapore Technologies Telemedia Pte.Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding

Company

Communications

Pte.Ltd,

Limited.,

Asia Indonesia

Mobile

Holdings

Pte.Ltd.,

Indonesia

Communications

Pte.Ltd.,

Singapore

Telecommunications Ltd., Singapore Telecom Mobile Pte.Ltd. Keberatan itu tercatat dalam satu register yang sama dengan No. 02/KPPU/2007/PN.JKT.PST. Seperti diketahui bahwa Temasek mempermasalahkan jangka waktu pemeriksaan perkara di tingkat KPPU yang dinilai melebihi ketentuan dan sudah dicabutnya laporan. Mengenai hal ini majelis hakim berpendapat Undang-undang No.5 Tahun 1999 tidak mengatur sanksi atas keterlambatan terhadap pemeriksaan perkara di KPPU. Namun demi mencari kebenaran dan mencapai keadilan, jangka Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

waktu pemeriksaan dapat disimpangi sepanjang masih dalam batas kewajaran. Mengenai pencabutan laporan Majelis Komisi berpendapat bahwa pencabutan laporan oleh pelapor tidak menyebabkan perkara tersebut dihentikan demi hukum mengingat sifat perkara Komisi bukan merupakan perdata murni (sengketa antara individu dengan individu). Perkara persaingan usaha mengandung dimensi publik, yang artinya segala penanganan perkara Komisi adalah demi kepentingan publik atau negara. Oleh karena itu tidak ada delik aduan dalam proses penanganan perkara di Komisi, karenanya tidak dikenal pencabutan laporan dalam Undang-undang No.5 Tahun 1999. Tidak hanya dari segi formal, dari aspek materil pun Majelis Hakim lebih sependapat dengan putusan KPPU daripada keberatan pemohon (Temasek), karena Temasek dan anak perusahaannya tetap dinyatakan melanggar Pasal 27 huruf a Undang-undang No.5 Tahun 1999. Sementara PT. Telkomsel tetap divonis bersalah melanggar Pasal 17 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1999. PT. Telkomsel terhindar dari ancaman Pasal 25 Undang-undang No.5 Tahun 1999. Meskipun demikian, terhadap beberapa amar putusan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan putusan KPPU. Salah satunya mengenai cara penghentian kepemilikan saham Temasek dan anak perusahaanya di PT. Telkomsel atau di Indosat. KPPU saat itu hanya memerintahkan agar Temasek dan anak perusahaannya memilih melepas sahamnya di PT. Telkomsel atau Indosat. Dan Majelis Hakim menambahkan opsi baru yaitu mengurangi 50% saham di kedua perusahaan itu. Tindakan pelepasan atau pengurangan saham itu dilakukan dalam jangka waktu Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

paling lama 12 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini berbeda dengan amar putusan KPPU yang memberi jangka waktu hingga 2 tahun. Pertimbangan hakim menyatakan terlalu lama memberikan ketidakpastian bagi stakeholder serta tidak lazim dalam praktek. Majelis juga tidak sependapat dengan amar putusan KPPU tentang besaran batas saham yang bisa dibeli calon pembeli. Jika KPPU menetapkan maksimal 5%, maka hakim menaikkannya hingga 10%. Keputusan tersebut diambil dengan alasan bahwa jumlah 5% saham tidak strategis bagi calon pembeli. Pembatasan itu dikhawatirkan menimbulkan persoalan baru yang bertolak belakang dengan upaya menciptakan persaingan yang sehat. Satu-satunya amar putusan KPPU yang dibatalkan Majelis Hakim adalah amar yang menghukum PT.Telkomsel untuk menurunkan tarifnya sebesar 15%. Berdasarkan Undang-undang Telekomunikasi Jo. Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2000

tentang

Penyelenggaraan

Telekomunikasi,

besaran

tarif

ditetapkan

penyelenggara jasa telekomunikasi (PT.Telkomsel) dengan formula yang sudah ditetapkan pemerintah. Dibatalkannya amar putusan itu tidak membuat PT. Telkomsel lepas dari hukuman. Sebaliknya PT. Telkomsel dan Temasek cs. oleh Majelis Hakim dijatuhi denda sebesar Rp. 15 miliyar, lebih kecil dari putusan KPPU sebesar Rp. 25 miliar. Sebenarnya jika dilihat dengan seksama, maka Majelis Hakim tidak hanya menyalahkan Temasek dan anak perusahaannya tapi juga KPPU. Menurut hakim, dasar permasalahan kepemilikan saham silang ini sebenarnya tidak terlepas dari Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

peristiwa divestasi saham Indosat pada tahun 2002 silam. Saat itu STT yang sahamnya 100% dimiliki Temasek Holdings memenangkan saham Indosat yang dijual. Sementara ketika itu Temasek sudah menguasai 35% saham pada PT.Telkomsel, dan Temasek juga telah mendapat jaminan dari pemerintah saat akan membeli saham Indosat bahwa aset yang akan mereka beli ketika itu telah clean and clear (tidak bermasalah). Menurut Temasek sendiri KPPU bahkan telah memberikan persetujuan terhadap divestasi Indosat tersebut, meskipun hal ini dibantah oleh KPPU. Kasus ini tidak hanya sampai pada Putusan Pengadilan Negeri, kasus ini berlanjut sampai pada tingkat kasasi. MA dalam putusannya menerima dan memperbaiki putusan KPPU dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menyatakan bahwa Temasek bersama anak perusahaanya secara sah melanggar Pasal 27 huruf a Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dari sembilan poin amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebanyak tujuh poin diterima dan dua point diperbaiki. Tujuh poin yang diterima antara lain memerintahkan Temasek dan anak usahanya melepas kepemilikan sahamnya di PT.Telkomsel dan Indosat masingmasing 50% dalam waktu 12 bulan sejak memiliki kekuatan hukum tetap. Menghukum Temasek dan anak usahanya sebanyak 9 perusahaan masing-masing membayar denda sebesar Rp. 15 miliar ke kas negara. Selanjutnya juga menghukum PT. Telkomsel membayar denda 15 miliar.


Sedangkan dua putusan lainnya yaitu masing-masing pembeli boleh membeli lebih dari 10% dari total saham yang akan dilepas Temasek dan pembeli boleh terasosiasi. Pada putusan ini KPPU tidak puas karena sebelumnya pada amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa masing-masing calon pembeli saham yang akan dilepas Temasek tidak melebihi 10% dan melarang pembeli terasosiasi dengan Temasek. Alasan KPPU melarang lebih dari 10% agar tidak terjadi konsentrasi ekonomi, agar kepemilikan silang tidak kembali terjadi. Pada saat kasus ini belum berkekuatan hukum tetap, Temasek menjual saham Indosat yang dimilikinya kepada Qatar Telecom (Qtel). Penjualan ini dilakukan saat Temasek sendiri mengajukan kasasi ke MA berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menguatkan putusan KPPU. Posisi Dominan Temasek Awalnya Kegiatan telekomunikasi di Indonesia dikuasai oleh negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT. Telkom Tbk., yang sampai tahun 2006 sahamnya dimiliki oleh pemerintah sebesar 51,19% dan memonopoli jasa layanan telekomunikasi domestik serta PT. Indosat Tbk., (“Indosat“) yang keseluruhan sahamnya diakuisisi oleh pemerintah pada tahun 1980 dan memonopoli layanan jasa telekomunikasi internasional. Kemudian pada tahun 1993 lahir PT. Satelit Palapa Indonesia (“Satelindo”) yang mendapatkan lisensi untuk Sambungan Langsung Internasional, telepon selular, dan hak penguasaan eksklusif atas beberapa satelit komuniksi. Satelindo sendiri merupakan perusahaan joint venture yang sahamnya dimiliki oleh PT. Bimagraha Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

Telekomindo (“Bimagraha”) sebesar 45%; Detemobil Deustche Telecom Mobilfunk GmbH sebesar 25%; Telkom sebesar 22,5% dan Indosat sebesar 7,5%. Pada

tanggal 26 Mei 1995 disusul lahirnya PT. Telekomunikasi Selular

(“Telkomsel”) sebagai penyedia jasa layanan telekomunikasi selular sekaligus operator pertama di Asia yang memberikan layanan kartu pra-bayar. Sampai dengan tahun 2000, Telkomsel merupakan anak perusahaan Telkom dan Indosat. Kepemilikan Telkom terhadap Telkomsel adalah sebesar 42,5%; Indosat sebesar 35%; PTT Telecom BV of Netherland sebesar 17,28%, dan PT Setdco Megacell Asia sebesar 5%. Pada tahun berikutnya, tepatnya bulan Oktober 1996, PT. Excelcomindo Pratama (“XL”) mulai beroperasi di pasar selular Indonesia dan ikut meramaikan persaingan layanan telekomunikasi selular dan disusul oleh PT. Indosat Multi Media Mobile (”IM3”) didirikan oleh Indosat pada bulan Mei tahun 2001 dan mulai beroperasi pada bulan Agustus 2001 juga turut meramaikan persaingan layanan telekomunikasi selular di Indonesia. Kemudian pada tahun 1999 dengan diterbitkan Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk mendorong industri telekomunikasi berkembang dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. 138 Maka pada tanggal 3 April 2001 PT. Indosat dan PT. Telkom sepakat untuk menghilangkan kepemilikan keduanya pada Telkomsel, Satelindo dan Lintas Artha. Kesepakatan tersebut merubah struktur kepemilikan di Telkomsel dan Satelindo. Telkom mendapat tambahan saham di 138

Pasal 10 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.


Telkomsel dari Indosat sebesar 35% sedangkan Indosat mendapat tambahan saham di Satelindo dari Telkom sebesar 22,5%. Selanjutnya, Indosat melakukan proses akuisisi Bimagraha yang menguasai saham sebesar 45% atas Satelindo, serta mendapatkan tambahan penguasan 25% saham atas Satelindo yang sebelumnya dikuasai oleh Detemobil pada bulan Juni 2002. Sejak saat itu Indosat menguasai 100% saham Satelindo. Pada akhir tahun 2001, saham Telkomsel yang dimiliki oleh KPN Netherland sebesar 17,28% dan yang dimiliki oleh Sedtco Megacell Asia sebesar 5% dialihkan seluruhnya kepada SingTel melalui SingTel Mobile dan diikuti dengan penjualan saham Telkomsel yang dimiliki oleh PT. Telkom kepada SingTel Mobile sebesar 12,7% pada tahun 2002 sehingga total kepemilikan saham SingTel Mobile di Telkomsel menjadi sebesar 35%. Pada bulan Mei 2002 Pemerintah RI melepaskan kepemilikan saham sebesar 8,1% atas Indosat melalui tender global. Selanjutnya pada 15 Desember 2002 saham milik Pemerintah RI pada PT. Indosat sebesar 41,9% didivestasikan melalui tender yang dimenangkan oleh Singapore Technologies Telemedia (”STT”) dan kemudian dimiliki oleh anak perusahaannya yang didirikan di Mauritius yaitu Indonesian Communication Limited (”ICL”). Dengan demikian Indosat dimiliki oleh Pemerintah RI sebesar 14,44%; ICL sebesar 41,9%; Publik sebesar 45,19%. Menyusul akuisisi oleh STT, Indosat mewujudkan rencana merger vertikal dengan anak-anak perusahaannya yaitu Satelindo, Bimagraha dan IM3 pada tanggal 20 November 2003 dengan tujuan memfokuskan bisnisnya pada jasa layanan Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

telekomunikasi selular. Hingga saat ini Indosat menjadi operator telekomunikasi selular kedua terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar 25,15% pada tahun 2006. Adapun struktur pasar Industri Telekomunikasi di Indonesia hingga tahun 2006, secara umum terdiri atas beberapa pelaku usaha yaitu PT. Telkom, PT. Telkomsel, PT. Indosat, Tbk., PT. Excelcomindo, Bakrie Telecom, Mobile 8, Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, dan NTS. Pada akhir tahun 2001, Temasek melalui Sing Tel mengakuisisi saham Telkomsel dari KPN Belanda sebesar 22,3% dan pada bulan Juli 2002 Sing Tel meningkatkan kepemilikan sahamnya dengan mengakuisisi kepemilikan Telkom pada Telkomsel menjadi sebesar 35% dan sebagai kompensasinya PT. Telkom mengalihkan aset Telkom Mobile ke Telkomsel. Pada 1 Agustus 2004 dan 1 Augstus 2005 Indosat melaksanakan Employment Stock Owner Program (ESOP) yang menyebabkan dilusi para pemilik sahamnya termasuk STT yang kepemilikan sahamnya menjadi 39,96%. STT kemudian melalui ICPL pada Tahun 2006 yang dilaporkan pada tanggal 4 Mei 2006 kepada Bapepam membeli saham Indosat di pasar modal sebesar 0,86% sehingga secara keseluruhan saham yang dikuasainya menjadi sebesar 41,16%. Pada tahun 2006 STT mendirikan AMHC yang kemudian bersama-sama Qatar Telecom menguasai AMH dengan komposisi kepemilikan AMHC sebesar 75% dan Qatar Telecom sebesar 25%. Kepemilikan STTC terhadap ICL kemudian dialihkan seluruhnya kepada AMHC. (ICL, dan ICPL tanggal 25 Juni 2007). Dengan


demikian skema kepemilikan Temasek terhadap Telkomsel dan Indosat adalah sebagai berikut: 139

Sumber: Buku Pande Radja Silalahi yang berjudul Posisi Dominan & Kepemilikan Silang, Tahun 2008. Lihat juga Putusan KPPU Perkara No.07/KPPU-L/2007.

Gambar-6 Skema Kepemilikan Saham Group Temasek Menurut Undang-undang anti-monopoli pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pangsa bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Sementara Temasek 139

Sumber : Putusan KPPU Perkara No.07/KPPU-L/2007. Sebagaimana dikutip Pande Radja Silalahi, Posisi Dominan & Pemilikan Silang Studi Kasus Persaingan Usaha, (Tanpa Tempat Terbit : Tanpa Penerbit , 2008), h.106. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

dan anak perusahaannya memiliki saham mayoritas (signifikan saham) 140 pada dua perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama. Perdebatan yang muncul sehubungan dengan pelanggaran Pasal 27 huruf a Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang pengertian saham mayoritas, Sekretariat KPPU-RI 141 memaparkan bahwa pengertian saham mayoritas yang paling tepat untuk Pasal 27 Undang-undang No.5 Tahun 1999 adalah adanya kendali yang dimiliki oleh satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha yang lain. Yang dalam putusan KPPU dijelaskan bahwa dari sisi besaran, tidak ada nilai mutlak yang dapat ditentukan untuk menyimpulkan adanya kendali. Kepemilikan saham dengan voting rights diatas 50% hampir dapat dipastikan memberikan kendali kepada pemiliknya (positive control). Kepemilikan saham dibawah 50% namun diatas 25% hampir dipastikan memberikan kemampuan pemiliknya untuk menghalangi keputusan-keputusan strategis yang memerlukan persetujuan mayoritas khusus (negative control). Sehingga kepemilikan saham 25% atau lebih pada satu perusahaan juga memberikan kendali yang signifikan pada perusahaan tersebut. Sedangkan untuk kepemilikan saham dibawah 25% tidak serta merta menandakan pemiliknya tidak memiliki kendali terhadap perusahaan, faktor-faktor tertentu harus dipertimbangkan untuk melihat apakah pemilik saham tersebut memiliki decisive influence atau material 140

Signifikan saham adalah istilah KPPU menggantikan saham mayoritas/ kepemilikan saham mayoritas. KPPU menafsirkan pengertian kepemilikan saham mayoritas melalui kontrol, pengaruh atau pengendalian (terhadap penafsiran ini, terdapat pro dan kontra). Pande Radja Silalahi, Op.Cit., h.114. 141 Sekretariat KPPU-RI, Mewujudkan Persaingan Sehat di Industri Telekomunikasi, online, Http://www.Kompas.com , diakses terakhir tanggal 17 Desember 2008. Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

influence terhadap arah kebijakan perusahaan. Adanya pengaruh terhadap kebijakan perusahaan menandakan pemilik saham tersebut meskipun bukan merupakan saham pengendali namun memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan. 142 Berdasarkan fakta yang diperoleh, Temasek melalui anak perusahaannya memiliki 35% saham dengan hak suara di Telkomsel yakni hak untuk menominasikan direksi dan komisaris dan kewenangan untuk menentukan arah kebijakan perusahaan terutama dalam hal persetujuan anggaran melalui Capex Commitee dan kemampuan untuk memveto putusan RUPS (native control) dalam hal perubahan anggaran dasar, buy back saham perusahaan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran dan likuidasi perusahaan. Hal yang sama juga terjadi pada Indosat, Temasek memiliki sekitar 41,94% saham dengan hak suara di Indosat, hak untuk menominasikan direksi dan komisaris dan kewenangan untuk menentukan arah kebijakan perusahaan Indosat. Pemegang saham lainnya adalah Pemerintah RI sebesar 15% dan publik sebesar 43,06%. Saham publik diperdagangkan di pasar modal Indonesia dan Amerika Serikat yang kepemilikannya terus berubah-ubah dan secara keseluruhan hampir tidak mungkin untuk bertindak secara bersama-sama. Oleh karenanya Temasek dinyatakan sebagai pengendali aktif (positive control) di Indosat. Dengan demikian Temasek melalui anak-anak perusahaannya memiliki kendali pada Telkomsel dan Indosat.

142

Ibid.


Tarif Eksesif Cross ownership selain memiliki dampak langsung terhadap perubahan struktur kepemilikan suatu perusahaan juga akan memberikan dampak perubahan struktur industri dimana perusahaan itu berada. Untuk mengukur cross ownership tersebut memberikan dampak buruk terhadap persaingan, otoritas kompetisi lazimnya memperhatikan perubahan tingkat konsentrasi industri sebelum dan sesudah cross ownership terjadi. Apabila tingkat struktur industri setelah cross ownership semakin terkonsentrasi maka hal tersebut memberikan indikasi bahwa cross ownership yang dilakukan berdampak buruk terhadap persaingan.

143

Terjadinya peningkatan tingkat konsentrasi suatu industri dapat menjadi indikasi peningkatan market power pelaku usaha dalam suatu industri. Dan peningkatan market power memberikan keleluasaan bagi pelaku usaha untuk menetapkan harga (price maker). Pada industri yang terdapat pemain dominan (dominant player) didalamnya, maka cross ownership yang terjadi tidak hanya akan berdampak pada peningkatkan konsentrasi dominant player tersebut saja. Peningkatan konsentrasi tersebut memberikan ruang terjadinya market power. Tingginya market power dominant player relatif terhadap para pesaingnya, memudahkan dominant player menentukan output dan harga tanpa terpengaruh keputusan pesaing. Keputusan dominant player untuk menetapkan tarif tinggi sebagai bentuk penggunaan market power secara optimum akan menjadi pelindung dan 143

Dikutip dari Salinan Putusan Perkara No.07/KPPU-L/2007, h.73.


insentif bagi pesaing-pesaingnya untuk turut menikmati tarif tinggi. Fenomena tersebut adalah bentuk dari munculnya price leadership. Dan Kehadiran price leadership dalam suatu industri menyebabkan konsumen harus membayar harga lebih tinggi untuk jasa telekomunikasi. Indikasi terjadinya price leadership ditunjukkan oleh pola perubahan tarif antar operator yang relatif seragam, tingginya harga produk, serta tingginya margin keuntungan antar pelaku usaha.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut : 1. Berdasarkan litelatur

yang dikaji sehubungan dengan pengaturan tentang

kepemilikan silang. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tidak terdapat pengaturan tentang kepemilikan silang. Didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, penjelasan Pasal 36 disinggung tentang larangan kepemilikan silang yang terjadi apabila Perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan. Bahwa Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang difokuskan adalah untuk menuju tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), tidak secara tegas mengatur tentang larangan kepemilikan silang (cross holding). 2. Kepemilikan silang dapat terjadi dalam perseroan terbatas melalui proses peralihan benda pada umumnya, karena saham termasuk benda bergerak. Namun karena saham adalah bukti penyertaan pemegang saham dalam perseroan dan sekaligus bukti pemilikan harta bersama yang terikat dalam perseroan terbatas, yang keberadaannya melalui mekanisme pendaftaran di Menteri Hukum dan Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

HAM. Untuk Perseroan tertutup peralihan atas saham adalah adalah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perseroan yang penyelenggaraannya diserahkan kepada kebijakan pemegang saham berdasarkan RUPS. Untuk Perseroan terbuka, peralihan atas saham selain melalui RUPS, dengan bantuan Perusahaan efek dan para pialang saham dengan tempat pertemuannya di bursa efek. 3. Kepemilikan silang dalam konteks pengeluaran saham baru menurut UUPT menyebabkan perseroan dari sisi permodalan adalah jelas tidak ada setoran modal secara riil yang masuk ke dalam perseroan sedang dari sisi manajemen, maka kepemilikan silang ini cenderung menyebabkan terjadinya percampuran antara pemilikan dan pengurusan perseroan, sehingga dalam hal ini manajemen menjadi tidak lagi independen satu terhadap yang lainnya. Akibatnya adalah terhadap dua atau lebih perusahaan yang saling berintegrasi akan berada dibawah satu kepemilikan dan manajemen yang sama, integrasi horizontal menyebabkan berkurang dan matinya persaingan, integrasi vertikal menyebabkan kemampuan perusahaan untuk menetapkan harga dan integrasi konglomerat berdampak pada ekonomi makro yang disebabkan matinya usaha kecil. Hal yang sama juga terjadi dalam Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, hanya saja perbedaan terletak pada skala dampak kepemilikan silang (besar atau kecil).


B. Saran 1. Walaupun UUPT ditujukan untuk tata kelola perusahaan yang baik, namun perlu kiranya diatur tentang kepemilikan silang dalam satu pasal tersendiri. Karena Penjelasan Pasal 36 UUPT tentang kepemilikan silang sangatlah tidak jelas. Menurut Penjelasan Pasal 36, ketika PT.A misalnya telah memiliki saham PT.B, maka jika PT.B kemudian mengeluarkan saham untuk kedua kalinya (dengan tujuan pengumuman modal), maka PT.A tidak diperbolehkan lagi membeli saham yang dikeluarkan tersebut. Seharusnya terdapat kejelasan tentang jumlah saham yang boleh dimiliki dan yang dapat menyebabkan pengendalian. 2. Pada dasarnya kepemilikan silang itu terjadi baik pada perseroan tertutup maupun perseroan terbuka, dan efek dari kepemilikan silang pun sama, hanya saja dalam perseroan terbuka dampak efek kepemilikan silang lebih besar. Untuk kepemilikan silang dalam perseroan publik adalah lebih mudah untuk dilihat disamping itu ada pihak yang mengawasi jalannya persaingan para pelaku usaha. Dalam perseroan tertutup selain tidak mudah untuk mengetahui kepemilikan silang itu sendiri, karena sebagaimana proses peralihan hak atas sahamnya tertutup hanya melalui RUPS, walaupun ini diberitahukan kepada Mentri Hukum dan HAM namun hanya bersifat administratif, karenanya perlu adanya pihak yang mengawasi peralihan hak atas saham dalam perseroan tertutup. 3. Dibutuhkan pengaturan tentang kepemilikan silang yang lebih jelas dan mendalam dalam pasal UUPT. Sedangkan untuk Undang-undang No.5 Tahun 1999 sehubungan dengan kasus Temasek, kepemilikan silang yang terjadi pasca Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

divestasi saham 41,9% saham Indosat tahun 2002 yang dimenangkan oleh STT, sementara Singtel telah memiliki 35% saham Telkom, yang keduanya merupakan anak perusahaan Temasek. Sebenarnya sebelum membeli aset Indosat, tentunya dari pihak pelaku usaha telah memberitahukan kepada pihak terkait seperti KPPU untuk mengecek apakah tindakan pelaku usaha dilarang atau tidak, dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat atau tidak. Disinilah tugas KPPU untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Seperti pepatah ”Prevention Is Better Than Cure”, KPPU dapat mencegah sebelum kepemilikan silang itu terjadi. Untuk ini dapat dipergunakan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan. Peraturan terbaru yang dapat digunakan sebagai pedoman apabila perusahaan melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, walaupun pedoman ini tidak mengatur tentang kepemilikan silang, namun apabila penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham menyebabkan terjadinya kepemilikan silang, maka dampaknya akan menjadi negatif sebagaimana diatur oleh Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pedoman ini dapat mengawasi dampak dari kepemilikan silang dengan mengurus proses adimistrasi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebelum menyebabkan terjadinya kepemilikan silang.


DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku Ais, Chatamarrasjid, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2004) Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta: Chandra Pratama, 1996) Barbour, Ian G., When Science Meets Religions; Enemies, Stranger, or Partner, Harper Collins Publisher Inc., (2000) Black, Henry Campbell, “Black’s Law Dictionary”, Sixth Edition, St Paul, Minn West Publising Co.,(1990) Breeden C. Richard , The Globalization of Law and Business in the 1990’s, Wake Forest Law Review. Vol . 28 Bi.3 (1993) Boerhanoedin, H. St. Batuah, dkk., Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae BelandaIndonesia, (Bandung: Binacipta, 1983) Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab, Edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2006) Departemen Keuangan RI – Badan Pelaksana Pasar Modal, Kamus Khusus Pasar Modal dan Uang, (Jakarta: Tanpa Penerbit, 1974) Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000) Downs, John dan Jordan Elliot Goodman, Kamus Istilah Keuangan dan Investasi, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1994) Fuady, Munir, I, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002) --------------- , II , Hukum Perusahaan, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999) --------------- , III, Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001) Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) Ibrahim, Johannes, Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum, (Bandung: Refika Aditama, 2006) Kaligis, O.C, Ontologi Tulisan Ilmu Hukum, Jilid 2, (Bandung: Alumni, 2007) Klinicki Davy, English Dictionary for Advanced Learners, (Glasgow: Harper Collins Publisher Limited, 2001) Mahfud, Moh. MD., Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006) Moin, Abdul, Merger, Akuisisi & Divestasi, (Yongyakarta: Ekonisia, 2007) Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993) Morris, M. Joseph, Merger And Acquisitions-Business Strategies For Accountants, (New York: John Wiley & Sons, Inc., 2000) Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan kedua Revisi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002) Nasution, Bismar, Keterbukaan Dalam Pasar Modal, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, 2001) Nogi, Hesel S. Tangkilisan, Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance, (Yogyakarta: Balairung, 2003) Pettet, Ben, Company Law, Longman Law Series, (London: Pearson Longman, 2000) Pramono, Nindiyo, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006) Radja, Pande Silalahi, Posisi Dominan & Kepemilikan Silang Studi Kasus Persaingan Usaha, (Tanpa Tempat Terbit : Tanpa Penerbit, 2008). Rajagukguk, Erman, Hukum Tentang Investasi Swasta dan Pembangunan, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992) Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

Rido, Ali, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983) Saliman, Abdul R., Hermansyah, Ahmad Jalis, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus, (Jakarta: Kencana, 2005) Sekolah Pasar Modal Bursa Efek Indonesia Kelas Basic, Struktur Pasar Modal Pengetahuan Umum Tentang Efek Reksadana, (Tanpa Tempat Terbit: Bursa Efek Indonesia, Tanpa Tahun Terbit) Sembiring, Sentosa, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas,( Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2006) Sirait, Ningrum N. Modul Hukum Perusahaan, Program Studi Magister Ilmu Hukum, USU, Medan, 2006 Smith, Huston, Why Religion Matters; The Fate of The Human Spirit in an Age of Disbelief, Harper SanFransisco, a division of Haper Collins Publisher, (2001) Soekanto, Soejono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:UI-Press, 1986) Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) Sopandi, Eddy, Beberapa Hal dan Catatan Berupa Tanya Jawab Hukum Bisnis, (Bandung: Refika Aditama, 2003) Tangkilisan, Hessel Nogi S., Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance, (Yogyakarta: Balairung, 2003) Tunggal, Amin Wijaya, Komite Audit (Audit Committee), (Jakarta: Harvarindo, 2003) Usman, Rachmadi, Hukum Persaingan Usaha Indonesia, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004) Widiyono, Tri, Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Perseroan) Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, Berdasarkan Doktrin Hukum dan UUPT, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005) Widjaja, Gunawan, I, Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008) --------------- , II, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008) Juliana Citra : Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Silang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 2009.

--------------- , III, Merger Dalam Perspektif Monopoli, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001) Widjaja, I.G. Rai, Hukum Perusahaan, (Jakarta: Kesaint Blanc, 1998) Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, (Jakarta : Rajawali Pers, 1999) Makalah, Hasil Penelitian, Jurnal, Artikel, Diktat Kuliah, Internet Nasution, Bismar, Pertanggungjawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan, disampaikan pada Seminar Nasional sehari dalam Rangka Menciptakan Good Corporate Governance pada Sistem Pengelolaan dan Pembinaan PT (Persero) BUMN “Optimalisasi Sistem Pengelolaan, Pengawasan, Pembinaan dan Pertanggungjawaban Keberadaan PT (Pesero) Dilingkungan BUMN Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Transparansi” diselenggarakan oleh Inti Sarana Informatika, Hotel Borobudur Jakarta, Kamis, 8 Maret 2007. Normin S. Pakpahan, Perangkat Hukum Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas, disampaikan dalam Seminar Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada tanggal 15-16 Juli 1997 di Batam. Seperti dikutip dalam Majalah Hukum Nasional No.2 Tahun 2002 --------------, Kepastian Hukum, Sebuah Daya Tarik Era Perdagangan Bebas, Kompas, 5 Januari 1997 Hasnati, Analisis Hukum Komite audit dalam Organ Perseroan Terbatas Menuju Good Corporate Governance, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 6, 2003) Admin, 2008, Kepemilikan Silang ( Cross Ownership / Cross Holding ), (online), (http://pihilawyers.com), diakses terakhir tanggal 15 Januari 2009 Http://www.pusri.co.id/gcg/latar.php., diakses terakhir tanggal 07 April 2009 Sekretariat KPPU-RI, Mewujudkan Persaingan Sehat di Industri Telekomunikasi, online, http://www.kompas.com, diakses terakhir tanggal 17 Desember 2008.


Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 tentang PraNotifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan.


M

Recommend Documents