M

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR : PER-09/M.EKON/12/2011 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG PEREKONOMIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik dan tindak lanjut kesesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, perlu disusun

Road Map Reformasi

Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2010-2014; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Road Map

Reformasi Birokrasi Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2010-2014; Mengingat

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

2.

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

3.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 4. Peraturan

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

-24.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonornian PER-03/M.EKON/08/2008

tentang

Reformasi

Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ROAD MAP

REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN

KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

Pasal 1 Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2 Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 3 ...

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

-3-

Pasal 3 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2011 a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

ttd.

EDDY ABDURRACHMAN

,:1<ep

sesuai dengan aslinya Umum,

ry SoOtjipto, S.H.,M.H. IP-19531005 197303 1 001

Lampiran I Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-09/M.EKON/12/2011 Tanggal 30 Desember 2011

Garis Besar Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2010-2014

Road Map

Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian 2010-2014 disusun sesuai Peraturan Presiders Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PER-03/M.EKON/08/2008 tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Road Map

Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian memuat delapan area perubahan, sebagai berikut: 1.

Organisasi. Diharapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing);

2.

Tata laksana. Sistem, proses dan prosedur kerja di Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian menjadi lebih jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance; 3.

Peraturan perundang-undangan. Regulasi yang diterbitkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;

4.

Sumber daya manusia aparatur. Diharapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;

5.

Pengawasan. Diharapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;

6.

Akuntabilitas.

Diharapkan

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian dapat meningkatkan kapasitas dan akuntabiitas kinerja birokrasi, yang meliputi hasil atas aspek kepemimpinan, aspek organisasi, aspek manajemen SDM, aspek penganggaran, dan aspek manajemen proses; 7.

Pelayanan publik. Diharapkan Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian memberikan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan, khususnya

stakeholders atau

kementerian/lembaga yang dikoordinasikan; dan 8.

Po la pikir dan budaya kerja aparatur. Diharapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi organisasi birokrasi dengan integritas yang tinggi dan mendorong peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Setiap tahap pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan akan memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya. Berikut tahapan setiap tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

Ihiroksa Sielaniusan hat yang Woo dapat dseletaken Practsoon Permed,' Eton Na PER03/0.E KOV3F.2008 merupa1An WOO avol kesispin melaluAen Wormiest bovssiseura koasste0. 2 Sc ea:a tens rix4serus trielsixxin prntenshu din ketesow tertwisp trosiatv ketwhesisn vocfromct4n kegatart re formiSstgotraunawal 3 hven:arrsasidan perraultan 0013.0en reforms, Unkrasiyeag bet m longsim dan sesusi ketlikan rel0nusibrotasi Nistetal Ptest0rinUtfoR414 PER115,11 PA2/7/2008 tenting Pedonbsn Urnen Refornasi Beano

Meetangun andasan yang tuat unbA nemanon oplementast tennsoi Contrast seam Wanton

l'Ad0 Ulm 2010, ine40900cati ra ape yang sudah

Wing dtaksanakan. dan atostuktin waxing, svakrasi dan PanYetrathahl Wiwi's() hail. host yang sudah dcoacear pads mho 2010

lititerusisn Ali hW MONA* *Sr dui:maim pada salon 2011, tholgstr memoriam halhat yang Wan boreasi disksanalan, 4an not Iskikan town evabasi din Damisattartmett tertudaphasg.hosi yang sudab dpetnah pada Wan 2011

itimanostan AWwt Y100 *he *Pe diskambn pads

Lew 2012.

olnigoitastmeitar* hatihe yang Sada

Woe Oklaanakin. dan miehmkaA 1031110009, evatAil den PanYwOunissg' lathed* hasRmal yang Sudah *MA *Mahan 2012

yang Wok 601 dinissam peel

taw Wag*

towiligabsolbsts

404 Y0011 WWI dialmaatact, den molaukan monlorise evabssitmayekarult WM* Watt Omen rafennasi. Wins! Konetterian

Gans 8esar Pelaksanaan Refonnasi airokrasi Nasional 2010 2014 —

Perptes No 81 Th 2910 Mang GrantgratoRalottassiereins12010•202Sdan PooleoPAN A Re No, 20Th, 2010 *Mang Rood Mop Rekeirseteg071$12010.2014

Tahapan Laniutan :

PengernbanganiPenyempumaan

&Kesesuaian

Revd. Pews No, 69 Toon 2010 *tang Topton Kiberje Pegawd6 tingibovA Ktow‘wita

Tahapan Potent anaan & Pelaksanaan

Kocarlateredog Peireioncaian. 2 Kibert$4.4an RB den kaositosi *Ammo PO Wm hal meng sphinmastehata ape yang sudah berbasidiataanatan prta tahun sotittuttaYa.

3 liabiO34 0$098a9460okahysamiscotati lettiadap hasthastynag sadah *moan P‘411 'Atm svOstmonyx 4

usiessastan dan allaiukan inassuaan Wad* WON

yang leduang dabs Reed AisioRelotaasi Booktssi 2010.2014.

kobeatasitin 9 program dra 26 bola '

t

!

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 20 Tahun 2010, reformasi birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berada pada tingkat mikro atau instansional yang terdiri dari 9 (sembilan) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan. Kesembilan Program tersebut adalah: 1. Manajemen Perubahan 2.

Penataan Peraturan Perundang-undangan

3.

Penataan dan Penguatan Organisasi

4.

Penataan Tata Laksana

5.

Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

6.

Penguatan Pengawasan

7.

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 9.

Monitoring dan Evaluasi

Fokus pengelolaan pelaksanaan 9 program dan 26 kegiatan reformasi birokrasi di atas, merupakan tolok ukur delapan area perubahan yang secara terus menerus dikawal, dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi tingkat perkembangan dan keberhasilannya. Kebutuhan dan tanggung jawab mengawal pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui empat kelompok kerja berikut: 1. Kelompok Kerja Penguatan Fungsi dan Peran Unit Kerja; 2.

Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana;

3.

Kelompok Kerja Penataan Sistem Sumber Daya Manusia; dan

4.

Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

Satin= sesuai dengan aslinya Kepal

"Vmum,

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

B. ry Soetjipio, S.H.,M.H. IP 19531005 197303 1 001

ttd. EDDY ABDURRACHMAN

Tabel. 1 Penanggung Jawab Pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2010 - 2014 Penanggung Jawab Pelaksanaan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2010-2014 Area Perubahan 1. Organisasi

4.

Program Penataan dan Penguatan Oraanisasi

Kegiatan .''' ' .•

,

1

' 't

.,

e

.:., -.%:'-..?%-.,;:...

!

'-` !...!

' *

I!

a. Redefinisi visi, misi, strategi b. Restrukturisasi c. Analisa Beban Kerja

Pokja Penajaman Fungsi dan Peran Unit Kerja Pokja Penataan Tata Laksana

d. Penguatan unit kali& organisasi kepegawaian e. Penguatan unit kerja kediklatan f. Perbaikan sarana dan prasarana 2. Tata Laksana

Penataan Tata Laksana

a. Penyusunan Tatalaksana (business process) yg menghasilkan SOP b. Pembangunan atau pengembangan e-govemment

3. Peraturan PenJndangundangan 4. Sumber Daya Manusia Aparatur

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Pokja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Memetakan regulasi, deregulasi, menyusun regulasi bare

Pokja Penataan Tata Laksana

Penataan Sistem a. Penataan sistem rekrutmen pegawai Manajemen Sumber Daya b. Analisa Jabatan Manusia c. Evaluasi jabatan d. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

e. Assessment individu berdasarkan kompetensi

Pokja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

f. Penerapan sistem penilaian kinerja individu g. Pembangunan/ pengembangan database pegawai h. Memperkuat pola rotasi, mutasi, promosi i. Memperkuat pola karir j. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi 5. Pengawasan

Penguatan Pengawasan

a Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing K/L b. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemenntah (APIP) sebagai quality anssurance dan c. Menegakkan disiplin keija d. Menegakan kode et*

6. Akuntabilitas Publik

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

a. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pokja Akuntabilitas Kinerja, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pokja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pokja Akuntabilitas Kinerja, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

b. Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi c. Penyusunan indikator kinerja utama (IKU) pada K/L 7. Pelayanan Publik

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Pengelolaan Informasi Publik b. Penerapan standar pelayanan pada unit kerja

8. Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur

Manajemen Perubahan

Pokja Penguatan Fungsi dan Unit Kerja Pokja Akuntabilitas Kinerja, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

a. Pembentukan tim manajemen perubahan K/L b. Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi K/L : Semua Pokja Tim RB dan Para KPIs Manager c. Proses sosialisasi dan intemalisasi d. Penyusunan nilai-nilai Kementerian

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR : PER-09/M.EKON/ 12/2011 TANGGAL : 30 DESEMBER 2011 *el Z Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan kegiatari Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2010-2014 Rencana Pefaksanaait Program

Kegiatan

1) Pembentukan hm manajemen perubahan K/L

2010

5 6 7 0 9

a

2012 -

2011 10

II

12 '1 2

4

5

6

2

0

9

In 11

12

I

Perundang-undangan

Memetakan regulasi, deregulasi, menyusun regulasi bars

1 .1

9110131112 11 11 SI 1 ' I '1 at ' .I 1 ' I 7 1 ' I ° I U'Ut out

Penyesuaian Rencana dan Kegiatan

I I 11

I

I

Keputusan Menko Bidang Perekonomian tentang Tim Reformasi Birokrasi Kemenko 2011

I

Penyesuaian Rencana dan li Kegiatan

Menyusun Quick Wins dan Pengelolaan Quick Wins

I III IIIIL '111111111

Penyusunan Peraturan

I

Penyesuaian dan Kegiatan

b. Program Percepatan (Quick Wins)

3 ) Proses sosiafisasi dan internalisasi

1 't

2014

Menyusun SK Tim Reformasi Birokrasi (restrukturisasi organisasi baru) dan/atau Tim Manajemen Perubahan

2) Penyusunan strategi manajemen perubahan dan skategi komunikasi Kt : a. Pen yusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Perekonomian I

Penanggung Jawab 2013

1

31I d 'I 61 1 I 9101 111 12

111

,=:=1

1 I3

Manajemen Perubahan

Kigiatan Tahunan

Tahapan II (Pengembangan1Penyempurnaan)

I III 11111 11111111111 '

7 17 97 .

, ,

.

-r

.

.

'

.•

•

..

11 III

■

1111111

I III

Menyusun Road Map RB Th.

Tim Reformasi Birokrasi

2015-2019

Depot II

1) Ketahanan Pangan: Kebijakan Perberasan

DeRuti III

2 ) Ketahanan Ener 9 i

Depub V

3) Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonorni (Terkait Infrastruktur 4) Percepatan Proses Perizinan & Non Perizinan Memulai Usaha

..

II III

111 11 1 111

1.Menginventarisasi, mereview dan melakukan ventkasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkankliterbitkan.

Deputi IV

Tun Reformasi Birokrasi Pokja Penguatan Fungsi dan Unit Kerja

2. Melakukan sikronisasi dan harmonisasi regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan 3. Menyusun regulasi bars dan dokumentasi hukum Penataan dan Penguatan Organisasi

I

Redefinisi visi, mist, strategi sesuai restrukturisasi organisasi baru Penataan tugas dan lungs' serta penguatan unit kega pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Melakukan ABK dan evaluasi hasil ABK alas usulan fomkasi CPNS

1) Redefinisi visi, mini, strategi 2) Restrukturisasi 3) Analisa Beban Kerja 1) Penguatan unit kerjaJ organisasi kepegawaian

Pokja Penataan Tata Laksana

Penajarnan tugas dan fungsi organisasi di unit kega pada Biro Perencanaan (Bagian Pengembangan Kinerja); Biro Umum Magian Sumber Daya Manusia)

2) Penguatan unit kerja keriklatan 3) Perbaikan sarana dan prasarana

Pokja Penajaman Fungsi dan Peran Unit Kerja

Koordinasi kerja sama dengan lembaga diktat dan menyelenggarakan diklat sesuai kebutuhan a) Modernisasi peralatan kerja

Pokja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

S) Perbaikan fasilitas pendukung, dalam rangka untuk memenuhi ruang kega dan ruang rapat yang smart, nyaman dan representative bagi pegawai dan peserta rapat baik dan dalam maupun Isar kantor c) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi inforrnasi dalam rangka mendorong peningkatan efektvitas implementasi pengembangan e-Gov yang sudah dilakukan Penataan Tata

Laksana

1) Penyusunan Tatalaksana (business process) yang menghasilkan SOP

a) Penyempurnaan, penerapan dan penyusunan SOP barn

I

b) Melakukan review kesesuaian SOP yang telah ada sesuai perubahan organisasi dan tata kega bars

Pokja Penataan Tata Laksana

Jika usulan SOTK baru disetujuan Presiden

Kegiatan

Program

2010

Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Tahapan II (Pengembangan/Penyempumaan) 2012 " ol o f of of 2 1 2 1 e l '1"1" 1 if

2011 2013 of 2 1 el °1 2 i f 2 1 o f i f 1 of ° I '1 el '2 1 1 ` 2 o f 2 1 21 °I '1 '1 f o f i f of o f if 9 1 2°1+ Melakukan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian aplikasi dan sistem informasi

I"

2) Pembangunan atau pengembangan e -

government

Pengembangan aplikasi SIMPEG

Pengembangan Dashboard Perekonomian (database Perekonomian)

Penanggung Jawab

2014 1

21

of 4 1 of o f o l o f el

Keterangan

-I "I 12

a) Melakukan idenbfikasi kebutuhan sarana dan prasarana serta aplikasi dan sistem ;nformasi yang diperlukan dalam pelaksanaan e -govemment Pembangunan dan penyusunan sistem aplikasi open recruitmen CPNS

b) Melakukan pernantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem informasi Pembangunan aplikasi e-SKP dan e-LAKIP

Penataan Sistem Manajemen Somber Daya Manusia

1) Analisis jabatan. evaluasi jabatan dan remunerasi

sistem

Jika usulan SOTK baru

a) Validasi Anjab

disehivan Presiden b)

Penyusunan/perbaikan uraian jabatan dan peta jabatan yang sudah ada

Menydsun SK Penerapan Kelas Jabaran dan Pembayaran Tunjangan Pokok Marian CPNS di Lingkungan Kemenko Perekonomian

2) Asesmen kompetensi individu bagi pegawai/ tenaga ahli

Assessment Th. 2010: 1. Eselon IV (74 orang) 8 Pelaksana (22 orang) 2. Eselon 11 (32 orang) 8 Eselon III '65 oran.

Melakukan monitoring dan evaluasi tindaklanjut assessment

3)

Melakukan sosafisasi dan inlernalisasi penyusunan

Membangun sistem penilaian kerja

konsep SKP

4) Mengembangkan sistem pengadaan 8 seleksi

I I

If

a) Pemetaan pendidikan dan pe afihan SDM

5) Mengembangkan pola pengembangan 8 pelatihan

Pokja Penataan Sistem Manajemen Somber Daya Manusia

b) Evaluasi pelaksanaan diktat yang selama ini dilakukan

1. Diklat dalam Jabatan 2. Diktat at Pe

fiazah

3. Diklat Teimis

4. ESO Training 5. Diklat Penyegaran

6. Short Course Luar Negeri 6) Memperkuat pola rotasi, rnutasi, promosi Mengevaluasi pola rotasi, mutasi. promosi dan pola karir yang telah dilakukan selama ini

7) Memperkuat pola karir 8) Membangun/ memperkuat database pegawai

II

4) Menegaken kode etik Penguatan Akuntabilitas 1) Penguatan akuntabilitas kinerja instansi Kinerja pemehntah

I II

2) Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi 3) Penyusunan indikator kinerja utama (IKU) K/L

III,

1111

11111 II

2) Penerapan standar pelayanan pada unit kerja

Mt

, ,. . Mil

I

Pokja Akuntabilitas Kinerja, Monitoring, ring, Evaluasi dan

.

Pokja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

.,,,..

1111

1...IIII

pa)

1) Pengelolaan Informasi Publik

I

IIIMMIN IIIIIIIIIIIIIIII

II

11 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

/i

II Pengembangan dan penyempurnaan aplikno: SIMPEG

Penguatan Pengawasan 1) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP 'an masin masin. K/L II 2) Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai qualify anssurance dan consultin. 3) Menegakkan disiplin kerja

11:: I I I III. I

I I

I

I

I _ii i —

11111110.1 "-

II

III

.

II

Pokja Akuntabilitas Kinerja. Monitorin9 , Evaluasi dan Pelaporan

Membaiknya penngkat penilaian LAKIP dari tahun ke tahun Penilaian kinerja organisasi seat ini 1 ) Pengembangan

Pokja Penguatan Fungsi dan Unit Kerja

Pelaksanaan (nsnksi Menten No. 1 Tabun 2008 2)

Permenko Na. 2 Tahun 2010 SE Sesmenko Nc. 07 Tahun 2011

—

Pokja Akuntabilitas Kinerja, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pengelolaan website www.ekon.goid

.

.

Program

2010 1

1

1

4

5

6

2011

/

8

9 10 UAW 3i

Monitoring, Evaluasi dan 1) Monitoring Pelaporan -

-

Rencana Pelaksanaan Keglatan Tahunan

.

Tahapan II (PengembanganMenyempuntaan)

Kegiatan 41 5i

6

9 ,

.

Penanggung Jawab

2012

7 .

10 11

1

A

2013 6

7

8

9

0 11 12

2

4

5

6

a

9 10

12

4

5

6

7

8

9

10

11

,

i_ .

i.

21 - R41 1. as:1 - . .. Akuntabilitas Kinerja, a Menyusun laporan kebertesian dalarn satrap program Reformasi Birokrasi b. Menyusun laporan terhadap sistem penilaian kinerja Catatan: 1) Warns Hijau berarb program dan kegiatan yang dinilai sudah selesar dilak anakan, den an hasil yang sesuai dengan yang dimandatkan dalam program dan kegiatan reformasi birokrasi 2) Warna Kuning berarti program dan kegiatan yang dinilai masih berlangsu g atau sedang dilaksanakan 3) Warna Merah befall bahwa program dan kegiatan yang dinilai belum atau akan dilaksanakan

4) Waktu tahapan pelaksanaan belum disesuaikan demon rencana keniatan Kelorripok Keria Tim Refonnasi Birokrasi Kemenko Bidang Perekononian ....,--, ,.., ..,,-,:\.:Ap\d s ,.. . ' l',.•,,,,,:.,

I

, , 5,,,,, N,

arfassa engan aslinya Salina Kepal / .7. rn

0. ••_,.. r---;—

0

.

B

ry Soctjipt , S.H.,M.H. 97303 1 001

P 19531905 °

Keterangan

2014 1

Monitoring, Evaluasi dan

1) Eyaluasi dilakukan setae

tahun 2) PeriOde laporan

semesteran

Pelaporan

an MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, SEKRETARIS KEMF_NTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ltd. EDDY ABDURRACHMAN