MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR : KEP-26/M.EKON/04/2008 TENTANG TIM KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN DAN KEBIJAKAN FISKAL DAN PERATURAN LAINNYA YANG TERKAIT DENGAN SEKTOR MINYAK BUMI, GAS ALAM, PERTAMBANGAN MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mendukung perkembangan sektor minyak bumi, gas alam, pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi telah ditetapkan berbagai peraturan dan kebijakan terkait; b. bahwa sebagian peraturan dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak sesuai dengan peraturan dan kebijakan fiskal dan peraturan lainnya yang terkait dengan sektor minyak bumi, gas alam, pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi; c. bahwa dipandang perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan dan kebijakan fiskal, dan peraturan lainnya yang terkait dengan sektor minyak bumi, gas alam, pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam suatu tim koordinasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian
tentang
Tim
Koordinasi Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan dan Kebijakan Fiskal, dan Peraturan Lainnya yang Terkait dengan Sektor Minyak Bumi, Gas Alam, Pertambangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi; Mengingat
: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik
Indonesia,
sebagaimana
terakhir
diubah
dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008; 2. Peraturan ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik
Indonesia,
sebagaimana
terakhir
diubah
dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005; 5. Peraturan
Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian
Nomor_:_PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TIM KOORDINASI HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN DAN KEBIJAKAN FISKAL, DAN PERATURAN LAINNYA YANG TERKAIT DENGAN SEKTOR MINYAK BUMI, GAS ALAM, PERTAMBANGAN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI. PERTAMA
: Membentuk Tim Koordinasi Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan dan Kebijakan Fiskal, dan Peraturan Lainnya yang Terkait dengan Sektor Minyak Bumi, Gas Alam, Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Tim Pengarah: Ketua
:
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota
:
1. Menteri Keuangan; 2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 3. Menteri Dalam Negeri; 4. Menteri Kehutanan; Tim ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -3Tim Pelaksana: Ketua
:
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian; Wakil Ketua
:
Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral
dan
Kehutanan,
Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian; Anggota
:
1. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan; 2. Direktur
Jenderal
Pajak,
Departemen
Keuangan; 3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan; 4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan; 5. Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen
Energi
dan
Sumber
Daya
Mineral; 7. Direktur
Jenderal
Keuangan
Bina
Daerah,
Administrasi
Departemen
Dalam
Pemerintahan
Umum,
Negeri; 8. Direktur
Jenderal
Departemen Dalam Negeri; 9. Direktur Jenderal Pemanfaatan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan; 10. Kepala
Badan
Planologi,
Departemen
Kehutanan; 11. Kepala Biro Hukum, Departemen Keuangan; 12. Kepala Biro Hukum, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; 13 Kepala ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -413. Kepala Biro Hukum, Departemen Kehutanan; 14. Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Sekretaris
:
Asisten Deputi Urusan Fiskal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
KEDUA
:
Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas: 1. melakukan
harmonisasi
dan
sinkronisasi
peraturan
dan
kebijakan fiskal dan peraturan lainnya yang terkait dengan peraturan dan kebijakan sektor minyak bumi, gas alam, pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi; 2. melakukan review terhadap peraturan dan kebijakan fiskal dan peraturan lainnya yang terkait dengan sektor minyak bumi, gas alam, pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi; 3. merumuskan
penyelesaian
masalah
yang
timbul
akibat
ketidaksesuaian peraturan yang terkait sektor minyak bumi, gas alam, pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi; dan 4. melakukan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
KETIGA
:
Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat menunjuk Nara Sumber dan membentuk Sekretariat dan Tim teknis yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana.
KEEMPAT ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -5KEEMPAT
:
Tim
Koordinasi
pelaksanaan
bertanggungjawab
tugasnya
kepada
dan
Menteri
melaporkan Koordinator
hasil Bidang
Perekonomian secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.
KELIMA
:
Masa kerja Tim Koordinasi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008.
KEENAM
:
a. Dengan berlakunya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, maka Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-57/M.EKON/08/2006 tentang Tim Koordinasi
Harmonisasi
dan
Sinkronisasi
Peraturan
dan
Kebijakan Fiskal, dan Peraturan Lainnya yang Terkait dengan Sektor Minyak Bumi, Gas Alam dan Pertambangan Umum sebagaimana diubah dengan
Keputusan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Nomor : KEP-59/M.EKON/11/2007, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. b. Hasil pekerjaan Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP57/M.EKON/08/2006 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP59/M.EKON/11/2007, diserahkan dan dilanjutkan oleh Tim Koordinasi
Harmonisasi
dan
Sinkronisasi
Peraturan
dan
Kebijakan Fiskal, dan Peraturan Lainnya yang Terkait dengan Sektor Minyak Bumi, Gas Alam, Pertambangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.
KETUJUH
:
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2008. KEDELAPAN ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -6-
KEDELAPAN
:
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.
Salinan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2008 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, ttd. BOEDIONO
