MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR : PER-07/M.EKON/12/2008 TENTANG MAJELIS KODE ETIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, Menimbang
:
a. bahwa sebagai upaya peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, diperlukan Kode Etik Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. bahwa dalam rangka pengawasan dan penegakan pelaksanaan Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan suatu Majelis Kode Etik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Majelis Kode Etik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -22. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 759 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); 5. Peraturan
Pemerintah
Nomor
9
Tahun
2003
tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik
Indonesia,
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 50
Tahun 2008; 9. Keputusan ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -39. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/M Tahun 2008; 11. Peraturan
Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian
Nomor_:_PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 12. Peraturan
Menteri
Koordinator
Nomor_:_PER-03/M.EKON/08/2008
Bidang
Perekonomian
tentang
Reformasi
Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 13. Peraturan
Menteri
Koordinator
Nomor_:_PER-04/M.EKON/12/2008
Bidang
Perekonomian
tentang
Pelimpahan
Wewenang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Untuk
Dan
Atas
Nama
Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian Menandatangani Peraturan Dan/Atau Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dalam Rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG
MAJELIS
KODE
ETIK
DI
LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.
Pasal 1 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -4Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. 2. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah Majelis yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk dan bertugas melakukan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik.
Pasal 2 (1) Untuk memeriksa para Pegawai yang memangku jabatan struktural Eselon I, Eselon II, atau Pejabat yang setara yang diduga melakukan pelanggaran, dibentuk Majelis Kode Etik, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ketua merangkap : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Anggota Anggota
: 1. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral dan
Kehutanan,
Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian;
4. Deputi ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -54. Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 5. Deputi
Bidang
Pengembangan
Koordinasi Wilayah,
Infrastruktur
Kementerian
dan
Koordinator
Bidang Perekonomian; 6. Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan
Internasional,
Kementerian
Koordinator
Bidang Perekonomian. (2) Kepala Biro Umum karena jabatannya menjalankan fungsi Sekretaris Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 3 (1) Untuk memeriksa para Pegawai yang memangku jabatan struktural Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, atau Pejabat yang setara, dan Pelaksana yang diduga melakukan pelanggaran dibentuk Majelis Kode Etik oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, yang terdiri dari : a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota. (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa. (4) Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya untuk membentuk Majelis Kode Etik kepada serendah-rendahnya Pejabat Eselon II.
Pasal 4 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -6Pasal 4 (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari : a. pengaduan tertulis; dan/atau b. temuan Atasan. (2) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan kepada Atasan Pegawai yang melakukan pelanggaran. (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan identitas Pelapor. (4) Atasan Pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut. (5) Setiap Atasan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mengetahui adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor. (6) Dalam melakukan penelitian atas pelanggaran Kode Etik, Atasan Pegawai yang melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat yang berwenang membentuk Majelis Kode Etik.
Pasal 5 Atasan langsung yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral.
Pasal 6 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -7Pasal 6 (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik. (2) Apabila Pegawai dimaksud tidak memenuhi panggilan, dilakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu 5 (lima) hari kerja. (3) Dalam hal Pegawai tidak bersedia memenuhi panggilan kedua dari Majelis Kode Etik tanpa alasan yang sah, dianggap melanggar Kode Etik, sehingga Majelis Kode Etik merekomendasikan agar Pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi moral. (4) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik. (5) Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dilakukan secara tertutup. (6) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat. (7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. (8) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, Ketua Majelis Kode Etik wajib mengambil keputusan. (9) Keputusan Majelis Kode Etik untuk pelanggaran Kode Etik bersifat final.
Pasal 7 (1) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral. (2) Dalam hal keputusan Majelis Kode Etik menyangkut sanksi pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Majelis Kode Etik menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Atasan langsung Pegawai untuk diteruskan secara hirarki kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin guna pemeriksaan lebih lanjut. (3) Dalam …
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -8(3) Dalam hal keputusan Majelis Kode Etik menyangkut sanksi pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Majelis Kode Etik menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Atasan langsung Pegawai untuk diteruskan secara hirarki kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna pemeriksaan lebih lanjut. (4) Keputusan Majelis Kode Etik sudah harus disampaikan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal keputusan Majelis Kode Etik. (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan Majelis Kode Etik, Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal keputusan Majelis Kode Etik.
Pasal 8 Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral wajib memberikan sanksi moral selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan Majelis Kode Etik.
Pasal 9 ...
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA -9-
Pasal 9 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2008 A.N. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, ttd. EDDY ABDURRACHMAN
