MITIGASI BENCANA ALAM DI INDONESIA
Mitigasi Struktural Diskusi PPI-Ibaraki, 2007/12/23
Dinar C. Istiyanto
( Foto courtesy: Widjo,2005 )
BPPT Balai Pengkajian Dinamika Pantai Tsunami Research Group Jl. Grafika No.2, Sekip, Yogyakarta 55281 Telp. (0274)586239; Fax. (0274)542789; e-mail:
[email protected]
3
Potensi Bencana Alam Indonesia DI ANTARA WILAYAH-WILAYAH LAINNYA DI DUNIA
besar volcano
population density
earthquake GDP density
typhoon-cyclon
tsunami
floods, slope failure, drought, etc.
Istilah-istilah Dalam Penanggulangan Bencana Undang-Undang No. 24 / 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
Bencana: •peristiwa atau rangkaian peristiwa •yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat •yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia •sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Istilah-istilah Dalam Penanggulangan Bencana Undang-Undang No. 24 / 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
Mitigasi : •serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, •melalui pembangunan fisik maupun •penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Sumber gbr.: Komik Si Buyung (Kogami-Unesco-ISDR)
Istilah-istilah Dalam Penanggulangan Bencana Undang-Undang No. 24 / 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
Tanggap darurat :
Sumber gbr.: Komik Si Buyung (Kogami-Unesco-ISDR)
•serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian •menangani dampak buruk •meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana
Istilah-istilah Dalam Penanggulangan Bencana Undang-Undang No. 24 / 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
Rekonstruksi : •pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, •pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat •sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah paskabencana
Istilah-istilah Dalam Penanggulangan Bencana Undang-Undang No. 24 / 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
Rehabilitasi : •perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana •dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
Siklus Penanggulangan Bencana
Undang-Undang No. 24 / 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
SaatBencana PraBencana
PaskaBencana
( Sumber gbr.: FEMA )
Siklus Penanggulangan Bencana
( Sumber : ICHARM )
Deskripsi : MITIGASI STRUKTURAL Mitigasi struktural adalah upaya untuk mengurangi kerentanan (vulnerability) terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Bangunan tahan bencana adalah bangunan dengan struktur yang direncanakan sedemikian rupa sehingga bangunan tersebut mampu bertahan atau mengalami kerusakan yang tidak membahayakan apabila bencana yang bersangkutan terjadi. Rekayasa teknis adalah prosedur perancangan struktur bangunan yang telah memperhitungkan karakteristik aksi dari bencana.
Mitigasi Struktural ANALISIS KARAKTER BENCANA
SKALA MIKRO
SKALA MAKRO
FORMULASI AKSI BENCANA
ZONASI SKALA BENCANA
KODIFIKASI STRUKTUR
PERATURAN DESAIN BANGUNAN
BANGUNAN PELINDUNG
UNIT BANGUNAN
Aksi Bencana Bencana
Aksi bencana
Terjangan angin
Bang tahan gempa; material bangunan Bang tahan tsunami; layout bangunan Tanggul banjir; pelebaran muara; sudetan Bang tahan badai
Tanah Longsor
Longsoran material
Retaining wall; drainasi
Gunung Api
Gas beracun
Gempa Bumi Tsunami Banjir Badai & Angin Topan
Getaran tanah
Mitigasi struktur
Hantaman gelombang; gerusan Hantaman arus; gerusan
Lelehan lava & lahar Letusan gunung Kekeringan
Minimnya ketersediaan air pokok
Sabodam; cekdam; dike Bunker Waduk; penampung air hujan; sumur bor dalam
( Gbr courtesy: Imamura,2005 )
( Gbr courtesy: Imamura,2005 )
Deskripsi : MS. SKALA MIKRO Mitigasi struktural skala mikro adalah tindakan pendeskripsian karakteristik aksi bencana yang meliputi pola serangan bencana dan besarnya daya rusak bencana. Pola serangan: sesuai dengan jenis bencananya Daya rusak bencana berhubungan langsung dengan besar atau kecilnya energi bencana yang disalurkan melalui aksi masing-masing bencana tersebut.
Deskripsi : MS. SKALA MAKRO Mitigasi struktural skala makro mencakup tindakan-tindakan teknis untuk mendukung analisa resiko suatu wilayah terhadap berbagai bencana, serta tindakan-tindakan hukum yang berkaitan dengan dengan enforcing implementasi pedomanpedoman pembuatan bangunan tahan bencana dan bangunan perlindungan terhadap bencana. Analisa resiko adalah kegiatan pengkajian besarnya kerusakan dan kerugian yang mungkin timbul pada suatu wilayah apabila suatu jenis bencana, secara sendiri atau bersamasama, melanda wilayah tersebut dalam kondisi yang ada
Tindakan : MS. SKALA MIKRO Tindakan-tindakan mitigasi struktural skala mikro meliputi : penetapan korelasi antara daya rusak bencana dengan besarnya kerusakan akibat bencana; penetapan kriteria disain bangunan; perancangan bangunan pelindung; pedoman tata letak bangunan di wilayah bencana. Bisa dikatakan bahwa tindakan-tindakan mitigasi struktural skala mikro adalah merupakan bagian dari kegiatan-kegiatan riset terapan.
Korelasi Kerusakan
Tabel 2.1 Parameter-parameter yang Sering Dikorelasikan Untuk Analisis Bencana
Jenis Bencana
Parameter Bencana
Gempabumi
Besarnya Getaran gempa
Tsunami
Tinggi limpasan tsunami
Banjir
Tinggi luapan banjir, kecepatan arus
Badai / Topan
Kecepatan Badai
Tanah longsor Gunung api Kekeringan
Luasan longsor, kecepatan longsor, sudut longsor Jangkauan semburan lava, volume limpahan lava Volume air, curah hujan
Parameter Kerusakan Bagian bangunan yg rusak, besarnya kerusakan, material bangunan. Bagian bangunan yang rusak, besarnya kerusakan, material bangunan. Bagian bangunan yang rusak, besarnya kerusakan, material bangunan Bagian bangunan yang rusak, besarnya kerusakan, material bangunan Luasan timbunan, jangkauan longsor Kenaikan Suhu udara, wilayah semburan lava pijar Jml sumur mati, luas tanaman mengering
Korelasi Kerusakan Tabel 2.2 Skala Modifikasi Keamatan Mercalli
Skala
Deskripsi Magnitudo dan Kerusakan
1
Tidak terasa
2
Terasa oleh orang yang berada di bangunan tinggi
3 4 5
Getaran dirasakan seperti ada kereta yang berat melintas. Getaran dirasakan seperti ada benda berat yang menabrak dinding rumah, benda tergantung bergoyang. Dapat dirasakan di luar rumah, hiasan dinding bergerak, benda kecil di atas rak mampu jatuh.
6
Terasa oleh hampir semua orang, dinding rumah rusak.
7
Dinding pagar yang tidak kuat pecah, orang tidak dapat berjalan/berdiri.
8
Bangunan yang tidak kuat akan mengalami kerusakan.
9
Bangunan yang tidak kuat akan mengalami kerusakan tekuk.
10
Jambatan dan tangga rusak, terjadi tanah longsor.
11
Rel kereta api rusak.
12
Seluruh bangunan hancur dan hancur lebur
(Sumber : Situs Wikipedia )
Kriteria Disain Bangunan Dalam kaitannya dengan mitigasi bencana, penetapan kriteria disain bangunan mencakup kegiatan-kegiatan perumusan syarat-syarat perencanaan dan perancangan struktur bangunan dengan tujuan semaksimal mungkin meningkatkan stabilitas bangunan terhadap serangan bencana yang bersangkutan. Struktur bangunan adalah seluruh bagian bangunan yang diperhitungkan berpengaruh langsung atau pun tidak langsung terhadap stabilitas struktur.
Kriteria Disain Bangunan
Gambar 2.2 Foto Keruntuhan Tiang Bawah Bangunan di Pulau Banggai (Sumber : Amri, 2002)
Bangunan Perlindungan
Gambar 2.3. Rumah dengan perlindungan kubah-monolit (monolithic dome) yang dibangun di Pantai Pensacola, Florida; dirancang khusus agar tahan serangan tornado dan hurricane. (Sumber : Monolithic Dome Institute Web Site, Freda Parker)
Pada prakteknya, implementasi kriteria tersebut pada bangunanbangunan rumah biasa kadangkadang menyebabkan biaya konstruksi menjadi lebih mahal dan umumnya rakyat biasa tidak akan mampu memenuhinya. Dalam kaitan ini, pembuatan bangunan perlindungan bagi suatu kawasan bisa menjadi suatu alternatif.
Bangunan Perlindungan Tabel 2.3 Tipe-tipe Bangunan Pelindung yang Pernah Dibangun Sesuai dengan Jenis Bencana
Jenis Bencana Gempabumi
Tipe Bangunan Pelindung Tidak ada
Kanal/saluran banjir
Tidak ada Pengurangan energi limpasan gelombang Terlindungi dari hantaman gelombang Pengurangan energi limpasan gelombang ; Menahan sampah debris Pengurangan limpasan banjir Pengurangan elevasi muka air banjir Pembelokan arah banjir
Menara perlindungan
Terlindungi dari terjangan badai
Tanggul/dinding laut Tsunami
Menara perlindungan Hutan tanaman pantai Tanggul sungai
Banjir Badai / Topan Tanah longsor Gunung api Kekeringan
Pengurangan Dampak
Waduk/embung
Dinding penahan (retaining wall) Sabo Dam Ruang bawah tanah Tidak ada
Mencegah tanah longsor Menahan laju aliran lahar Menghindari terjangan awan panas Tidak ada
Bangunan Perlindungan
Gambar 2.4 Sebuah Contoh Bangunan sebagai tempat menyelamatkan diri, dan tugu peringatan di suatu kota di Jepang. Sehari-hari bangunan ini berfungsi sebagai museum. (Sumber : Hiraishi, PARI, 2002)
Gambar 2.5. Sabo Dam di Kali Boyong, untuk menahan laju aliran lahar dari Gunung Merapi., Yogyakarta. (Sumber : dokumentasi Sabo-Center)
Tata Letak Bangunan Dalam perspektif kawasan, tataletak bangunan berpengaruh dalam mengurangi dampak beberapa jenis bencana tertentu. Contoh kasus tsunami : • bangunan yang sisi panjangnya tegak lurus garis pantai mengalami kerusakan yang lebih sedikit dibandingkan dengan bangunan yang sisi panjangnya sejajar garis pantai. • jumlah bangunan yang rusak dilanda tsunami lebih banyak dijumpai di perkampungan dengan komposisi letak bangunan yang tidak teratur.
Tata Letak Bangunan : TSUNAMI DI PANTAI CURAM
DENAH > 300 m perumahan
Greenbelt pantai berpasir
laut
ke
TAMPANG LINTANG
t ki bu ke
YYYY YY
it uk b
YYYY YY ke it uk b
YYYY YY perumahan
Greenbelt pantai berpasir
laut
Tata Letak Bangunan :
bangunan perlindungan
TSUNAMI DI PANTAI LANDAI > 300 m
DENAH
perumahan
Greenbelt pantai berpasir
laut
TAMPANG LINTANG
YYYY YY > 300 m bangunan perlindungan
perumahan
Greenbelt pantai berpasir
laut
Tindakan : MS. SKALA MAKRO Tindakan-tindakan teknis meliputi kajian-kajian detil atas potensi bencana suatu wilayah tertentu, pembuatan peta rawan bencana atau zonasi bencana, dan lebih lanjut lagi peta tata guna lahan yang telah memperhitungkan peta rawan bencana. Tindakan hukum meliputi penerbitan peraturan perundang-undangan dan pengawasan pelaksanaan pedoman-pedoman yang telah disusun di atas. Dari sisi penyelenggaraan, mitigasi struktural skala makro menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Berdasarkan informasi skala nasional tersebut kemudian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten kemudian membuat langkah mitigasi struktural skala makro bagi wilayahnya masing-masing.
Peta Resiko
Kajian Detil Potensi Bencana Tabel 3.1 Data Detil Diperlukan Untuk Kajian Potensi Bencana
Jenis Bencana
Gempabumi
Tsunami
Data Detil Distribusi frekuensi kejadian Peta tektonik dan vulkanik Skala atau magnitude gempa Durasi dan kekuatan gempa Jarak sumber gempa terhadap perkotaan Kedalaman sumber gempa
Sasaran Kajian Peta distribusi hypocenter (pusat gempa) dengan skala dan kedalaman tertentu. Dengan peta ini dapat dilihat tingkat aktifitas gempa bumi pada suatu daerah dalam suatu kurun waktu tertentu. Peta percepatan tanah maksimum, yaitu memetakan efeknya atau informasi makro gempa bumi pada suatu daerah. Dengan peta ini bisa dilihat efek maksimum (dengan satuan percepatan) yang pernah terjadi pada suatu daerah.
Distribusi frekuensi Peta distribusi gempa atau sebab lain kejadian yang menimbulkan tsunami. Data detil gempa bumi Peta zonasi gempa yang atau sebab lain yang menimbulkan tsunami beserta menimbulkan tsunami. karakteristiknya untuk memperkirakan arah serangan Tinggi limpasan tsunami gelombang tsunami Morfologi wilayah Peta historis tinggi gelombang pantai tsunami di wilayah pantai. (bersambung)
Kajian Detil Potensi Bencana
(sambungan Tabel 3.1) Jenis Bencan a
Data Detil
Sasaran Kajian
Peta detil morfologi wilayah sungai. Data hidrologi dan klimatologi Data hidro-seanografi, khususnya pasang surut muka air laut Data historis frekuensi kejadian dan tinggi luapan banjir.
Peta sistem DAS dengan informasi run-off, fluktuasi muka air sungai harian, fluktuasi pasang surut muka air laut harian. Peta potensi kejadian banjir dengan kala ulang tertentu
Komposisi geologi permukaan, termasuk sesar dan patahan, serta lapisan-lapisan tanah. Data curah hujan. Morfologi dan topografi
Peta Daerah Rawan Longsor, dengan informasi mengenai curah hujan minimal penyebab longsor.
Peta distribusi pusat-pusat gunung api aktif dengan tipe-tipe letusan dan kala ulang kejadiannya.
Gunung api
Data historis letusan gunung api. Data aktifitas gununggunung api di seluruh negeri Tipe-tipe serta kualitas letusan berbagai gunung api yang ada.
Kekerin gan
Data klimatologi Data angin
Peta potensi kekeringan dengan data curah hujan.
Banjir
Tanah longsor
Tabel 3.2 Data Yang Diperlukan Untuk Pembuatan Peta Rawan Bencana
Jenis Bencana
Peta Zona Rawan Bencana
Gempa-bumi
Tsunami
Banjir
Tanah longsor
Gunung api
Kekeringan
Data Detil Peta rupa bumi atau tutupan lahan Material pembentuk bangunan permukiman atau perkantoran, atau bangunan publik Peta penggunaan lahan (industri, perumahan, dll.) Peta infrastruktur Peta rupa bumi atau tutupan lahan Material pembentuk bangunan permukiman atau perkantoran, atau bangunan publik Peta penggunaan lahan (industri, perumahan, dll.) Peta infrastruktur Ketersediaan bangunan perlindungan atau tidak Peta detil morfologi wilayah sungai. Data klimatologi Data hidro-seanografi, khususnya pasang surut muka air laut Data historis frekuensi kejadian dan tinggi luapan banjir. Komposisi geologi permukaan, termasuk sesar dan patahan, serta lapisan-lapisan tanah. Data curah hujan. Morfologi dan topografi Data historis letusan gunung api. Data aktifitas gunung-gunung api di seluruh negeri Tipe-tipe serta kualitas letusan berbagai gunung api yang ada. Data klimatologi Data angin
Penerbitan Peraturan Diperlukan peraturan perundangan yang mengatur dengan jelas dan tegas implementasi dari pedomanpedoman tersebut, termasuk sangsi terhadap pelanggaran atas peraturan perundangan tersebut. Peraturan perundangan tersebut harus disebarluaskan dan dipantau pelaksanaannya agar benar-benar diaplikasikan. Dalam hubungan ini, maka koordinasi antar institusi merupakan hal utama yang harus dilaksanakan.
