MEMBANGUN HALMAHERA TIMUR YANG MAJU, SEJAHTERA DAN DAMAI
I. PENDAHULUAN Suksesi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati seara langsung dilaksanakan secara serentak pada bulan Desember 2015, merupakan suksesi kepemimpinan yang ke-3 bagi Halmahera Timur yang terbentuk pada tahun 2003. Suksesi kepemimpinan daerah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dikatakan sebagai hal yang biasa, dan dapat juga menjadi hal yang luar biasa. Dikatan sebagai hal yang biasa, karena proses pemilihan dan pergantian kepemimpinan daerah telah menjadi agenda rutin pemerintah. Hal mana ditegaskan dalam peraturan perundangan-undangan yang terkait dan mengatur tentang pemerintahan daerah, mengamanatkan bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati dibatasi hanya 5 (lima) tahun. Sehingga setiap 5 (lima) tahun pasti ada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dikatakan sebagai hal yang luar biasa, karena proses pemilihan pimpinan adalah proses penyerahan amanah. Diamana amanah yang diemban seorang pemimpin daerah mengandung konsekuensi tanggungjawab secara politik, dan moral kepada masyarakat yang dipimpinnya. Dalam setiap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selaku kepala daerah, diisyaratkan untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja. Visi dan misi calon kepala daerah sesungguhnya tidak sekedar syarat formal. Tetapi menjadi bagian dari tahapan proses perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan politik. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah pada saat melakukan kampanye. Dari prespektif pemilihan kepala daerah sebagai proses penyusunan rencana, mengharuskan elit-elit politik lokal maupun tokoh-tokoh partai politik dan masyarakat untuk membangun persepsi politik kekinian, bahwa pemilihan kepala daerah yang dilakukan melalui proses politik, merupakan kompetisi atau pertarungan ide dan gagasan yang diformulasikan dalam visi dan misi calon kepala daerah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan terbentuknya daerah ini. Bukan kompetisi atau pertarungan fitna-mengfitna, hujat-menghujat, tipu-menipu, atau intrik-intrik destruktif apalagi anarkhis. Dengan kita memaknai proses politik dalam Pemilukada sebagai kompetisi atau pertaurangan ide dan gagasan, maka Pemilukada Haltim yang ke-3 selain dapat terselenggara dengan aman dan damai, juga akan menghasilkan kepala daerah yang menjadi harapan dan keinginan seluruh masyarakat Haltim. Harapan dan keinginan masyarakat berkaitan dengan upayah melaksanakan cita-cita atau tujuan terbentuknya daerah ini; yaitu Halmahera Timur yang maju, masyarakat sejahtera dan damai. Halmahera Timur yang maju ditandai dengan adanya perubahan, dan peningkatan kondisi daerah kearah yang lebih baik, dari ketertinggalan infrastruktur pemerintahan dan kewilayahan. Kemajuan bidang infrastruktur dapat memberikan jamin terselenggaranya pelayanan publik yang baik. Dimana pelayanan publik itu sendiri menjadi bagian penting
2
dalam upayah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera adalah kondisi masyarakat yang mampu bekerja dan memperoleh pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi sandang, pangan, papan, dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan, dan kesehatan secara layak, serta dilandasi dengan amalan agama yang sempurna dan filosofi daerah. Kesejahteraan masyarakat sesungguhnya telah diamanatkan pula dalam pembukaan UUD 1945, sehingga kesejahteraan masyarakat sesungguhnya menjadi tanggungjawab Negara. Dimana pemerintah daerah sebagai penyelenggara Negara, bertanggungjawab untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan daerah, tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau partai politik. Pembangunan yang mensejahterakan masyarakat pada gilirannya akan menciptakan kerukanan dan kedamaian. Masyarakat yang damai ditandai dengan kondisi kehidupan masyarakat yang tidak saling bermusuhan, atau tidak berkonflik, masyarakatnya hidup dalam kerukunan, toleransi, persaudaraan didalam proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Upayah menciptakan Halmahera Timur yang maju, masyarakat yang sejahtera dan damai, merupakan cita-cita yang mulia dan luhur, harus didukung dengan partisipasi masyarakat. Karena masyarakat haruslah dipandang sebagai subjek (pelaku) pembangunan, sekaligus sebagai potensi yang sangat menentukan kemajuan pembangunan daerah. Realitas masyarakat Halmahera Timur yang beragam (majemuk) suku, agama dan adat, maka partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, harus dibangun hubungan persamaan dan persaudaraan sejati berdasarkan kearifan lokal. Halmahera Timur memiliki kearifan lokal yaitu Limabot Vaiviye yang dapat dijadikan sebagai simbol pemersatu masyarakat sekaligus dijadikan sebagai filsofi pembangunan daerah. Proses pelaksanaan pembangunan daerah Halmahera Timur dalam 2 (dua) periode kepemimpinan daerah, dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik, dan hasil-hasil sebagai output dari pembangunan daerah telah menunjukan kemajuan-kemajuan yang cukup menggembirakan. Walaupun masih terdapat tantangan dan permaslahan yang perlu diatasi dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan. Kami berdua, setelah mencermati dan merenungi. Bahwa kemajuan-kemajuan yang telah dicapai saat ini, masih perlu lebih ditingkatkan lagi dalam tempo 5 (lima) tahun kedepan. Upaya untuk lebih menciptakan Halmahera Timur yang maju, masyarakat yang sejahtera dan damai menjadi visi kami berdua. Sebelum kami memaparkan visi misi dan program, terlebih dahulu kami deskripsikan beberapa isue-isue strategis yang menjadi tantangan dan permasalahan daerah 5 (lima) tahun kedepan. II. DESKRIPSI ISUE-ISUE STRATEGIS DAERAH Isue-isue strategis yang menjadi tantangan dan permasalahan pembangunan daerah Halmahera Timur lima (5) tahun kedepan, secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Pembangunan infrastruktur pelayanan publik makin penting dilihat dari berbagai dimensi. Pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang dilaksanakan selama 2 (dua) periode kepemimpinan daerah tahun 2004-2009 dan 2009-2015, telah
3
menunjukan kemajuan yang menggembirakan. Namun demikian masih terdapat beberapa tantangan yang menjadi permasalahan daerah; (1) belum terciptanya aksessibilitas secara baik diwilayah kecamatan Maba Utara, sebagian wilayah Maba Tengah dan sebahagian Maba Selatan dengan ibukota kabupaten, demikian pula dengan kecamatan Wasile Utara dan sebahagian kecamatan Wasile Tengah juga belum terakses secara baik dengan ibukota kabupaten. Kondisi ini menyebabkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, maupun interaksi masyarakat secara ekonomi dan sosial dalam wilayah dan luar wilayah belum berjalan dengan baik, (2) kondisi infrastruktur kewilayahan lainnya seperti jalan, dan jembatan pada wilayah kecamatan-kecamatan yang telah terakses dengan ibukota kabupaten masih perlu lebih ditingkatkan. Untuk mendorong peningkatan mobilitas barang dan jasa yang secara langsung menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah, (3) fasilitas pemerintahan pada ibukota kabupaten dan kecamatan harus lebih ditingkatkan untuk menunjang terselenggaranya pelayanan masyarakat secara baik. 2. Pelayanan pendidikan dan kesehatan, merupakan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah harus lebih ditingkatkan. Kemajuan pendidikan yang dicapai selama 2 periode kepemimpinan daerah tahun 2004-2009 dan 20092015 cukup menggembirakan. Namun masih terdapat beberapa tantangan dan permasalahan; (1) masih kurangnya tenaga guru yang memiliki kompetensi sesuai dengan kompetensi sesuai dengan kurikulum sekolah, (2) belum meratanya penempatan guru di SD, SLTP, SLTA, (3) sarana penunjang seperti perpustakaan, dan laboratorium praktek, belum memadai, (4) manajemen pengelolaan sekolah dan pengendalian mutu pendidikan belum tertata dengan baik, (5) kapasitas pelayanan sekolah SLTA yang berada diibukota kecamatan, belum dapat dijangkau dengan baik oleh murid karena kendala geografis wilayah. Demikian halnya dengan pelayanan sekolah SLTP yang masih terkonsentrasi pada ibukota kecamatan, maupun SLTP sistem satu atap belum dapat diakses oleh murid dengan baik. Kemajuan bidang kesehatan yang dicapai selama tahun 2004-2009 dan 2009-2015, masih mengisahkan tantangan sekaligus menjadi permasalahan, diantaranya (1) masih kurangnya tenaga medis baik dokter, perawat dan bidan di RS Maba, Puskesmas maupun Pustu, (2) khusus tenaga dokters spesialis belum memadai, (3) masih kurangnya obat-obatan yang tersedia di Puskesmas, Pustu dan Polindes, bahkan pendistribusian obat-obatan belum merata, (4) fasilitas kesehatan seperti RS Maba, Puskesmas rawat inap, dan Pustu yang telah ada, kapasitas pelayanan masih terbatas, (5) manajemen pengelolaan kesehatan gratis (bersubsidi) belum efektif. 3. Pembangunan bidang ekonomi daerah menjadi penting dalam rangka peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonomi. Kemajuan pembangunan ekonomi daerah yang dicapai dalam 2 (dua) periode kepemimpinan yaitu tahun 20042009 dan 2009-2015, belum disertai penciptaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan daya beli masyarakat, maupun keberlangsungan sumberdaya alam dan lingkungan. Hal ini disebabkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, yang secara kultural dikembangkan masyarakat seperti sektor pertaian, perkebunan, perikanan, maupun UKM dan koperasi, belum didukung dengan
4
produkstifitas, dan kreaktifitas masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan usaha, dan informasi pasar, maupun upayah memperoleh dukungan permodalan melalui lembaga keuangan, termasuk kebijakan pemerintah daerah yang belum secara khusus diarahkan pada pengembangan ekonomi rakyat. Pembangunan infrastruktur wilayah yang belum merata, juga menjadi salah satu faktor penyebab lambatnya perkembangan ekonomi daerah. Faktor penyebab lainnya adalah, muncul fenomena budaya pragmatis, dimana masyarakat cenderum memenuhi pendapatan daerah dengan cara yang instan, dengan mengandalkan kesempatan kerja pada sektor pertambangan yang bersifat temporal, sehingga sektor-sektor ekonomi produktif perkembangnnya lambat. Disisi lain tingkat penyerapan tenaga kerja lokal (TK) pada perusahan-perusahan yang yang berinvestasi di daerah ini masih relatif kecil. 4. Kebijakan pembangunan nasional saat ini, memberikan perhatian secara khusus terhadap pembangunan desa. Yang dimaksud dengan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut terlihat dari telah diberlakukannya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, serta adanya kemauan politik Nasional Preside RI yang memprioritaskan pembangunan desa dalam 9 agenda strategis prioritas Presiden atau disebut Nawa Cita. Dengan adanya regulasi dan kemauan politik Presiden RI untuk pembangunan desa, maka dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa di Halmahera Timur 5 (lima) tahun kedepan, perlu dideskripsikan tantangan yang menjadi permasalahan pembangunan desa di Halmahera Timur; diantaranya; (1) masih adanya kemiskinan, pengangguran dan kerentanan ekonomi masyarakat desa, (2) rendahnya keberdayaan masyarakat, (3) keterbatasan infrastruktur, (4) rendahnya kualitas tata kelolah pemerintahan desa baik dari aspek kelembagaan maupun aparatur desa. 5. Pembangunan sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan hidup, merupakan faktor penting dalam menunjang kemajuan dan keberlanjutan pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) selama tahun 2004-2009 dan 2009-2015, secara lebih khusus diarahkan pada sektor pertambangan dan kehutanan, dan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kemajuan pembangunan daerah. Namun demikian masih terdapat tantangan sekaligus masalah yang perlu mendapat perhatian serius. Diantaranya; (1) belum adanya strategi kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan, secara ekonomi, sosial dan ekologi, (2) pengelolaan sumberdaya alam tambang belum terintegrasi, dengan sektor-sektor ekonomi lainnya, termasuk penanganan dampak lingkungan, (3) masih lemahnya posisi tawar pemerintah daerah, dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi tambang, serta penerapan produk hukum daerah yang belum efektif, (4) kebijakan penanganan lingkungan belum dilakukan dengan baik. 6. Aparatur pemerintah daerah (Aparatur Sipil Negara) sebagai penyelenggara pemerinatahan daerah, memiliki peranan penting dan sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Perkembangan pembangunan selama 2 (dua) periode kepemimpinan daerah (periode 2004-2009 dan 2009-2015), menunjukan secara kuantitas semakin tersedia aparatur pemerintah daerah. Namun demikian,
5
masih terdapat beberapa tantangan yang menjadi permasalahan daerah. Diantaranya, (1) masih kurangnya ketersediaan aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas, dan (2) masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur.
III. VISI DAN MISI 3.1. Visi Berdasarkan issue-issue strategis yang menjadi tantangan dan permasalahan daerah, maka visi pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dapat diformulasikan sebagai berikut: “ Membangun Halmahera Timur yang Maju, Sejahtera dan Damai” 3.2. Misi Untuk mewujudkan visi maka dirmuskan misi pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan adalah: 1. Peningkatan pembangunan infrastruktur pelayanan publik dan kewilayahan dalam kerangka percepatan penciptaan aksessibilitas masyarakat antar dan inter wilayah. 2. Peningkatan aksessibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. 3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumberdaya local, dan mendorong iklim investasi. 4. Peningkatan kapasitas pembangunan pedesaan peningkatan dalam rangka peningkatan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat desa . 5. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang seimbang dan berkelanjutan, 6. Penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan peningkatan kualitas aparatur penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan tata kelolah pemerintahan yang baik.
IV. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH Strategi pembangunan daerah untuk mencapai visi dan misi sesuai isu-isu strategis daerah adalah: 1. Penataan kelembagaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah berdasarkan azas-azas penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa.
6
2. Penataan pengelolaan dan pemanfaatan keuangan daerah yang berbasis kinerja. 3. Penyempurnaan dan penerapan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah secara konsisten, dan mengefektifkan penerapan peraturan daerah. 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 5. Penyelenggaraan pembangunan daerah disemua bidang untuk menciptakan Halmahera Timur yang maju, sejahtera dan damai. VII. PRIORITAS DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1. Pembangunan bidang Infrastruktur Pelayanan Publik dan kewilayahan 1. Peningkatan infrastruktur pelayanan publik dan kewilayahan. 2. Peningkatan sarana dan prasarana dipusat pemerintahan ibukota kabupaten dan kecamatan. 3. Penyempurnaan dan penerapan dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang. 4. Mengupayakan perluasan jangkauan jaringan pelayanan listrik dan air bersih didesa dan kecamatan. 5. Mengfasilitas upayah perluasan jaringan telekomunikasi (misalnya Telkomsel) pada kecamatan-kecamatan yang belum terjangkau jaringan komunikasi via handphone. 7.2. Pembangunan Bidang Pendidikan 1. 2. 3. 4.
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan Peningkatan ketersediaan kualitas tenaga pendidik Penguatan tata kelolah pelayanan pendidikan bersubsidi yang berkualitas Peningkatan akses pendidikan hingga pendidikan menengah (wajib belajar 12 tahun). 5. Pemberian beasiswa bagi siswa yang tidak mampu serta berprestasi 6. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya nasional dan lokal. 7.3. Pembangunan Bidang Kesehatan 1. Pengembangan dan penguatan tata kelolah penyelenggaraan kesehatan bersubsidi 2. Peningkatkan kualitas sarana dan prasarana Puskesmas perawatan, puskesmas non perawatan, Pustu dan mengupayakan pendistribusian obata-obatan secara merata. 3. Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dikota Maba, dan pembangunan rumah sakit tipe D di Subaim. 4. Pengembangan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah penyakit atau kejadian luar biasa. 5. Pengembangan standarisasi pelayanan kesehatan, dan peningkatan pelayanan kesehatan lansia.
7
7.4. Pembangunan Bidang Ekonomi 1. Penguatan dan pemberdayaan petani kelapa, pala dan cengkih, 2. Penguatan kelembagaan nelayan dan pengembangan perikanan tangkap dengan menjadikan Haltim sebagai penyangga lumbung ikan Maluku Utara.. 3. Peningkatan infrastruktur pertanian khususnya pembangunan dan perbaikan irigasi, saluran air, dan jalan tani. 4. Pemberdayaan usaha kecil dan menenga(UKM) dan koperasi, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha baru dan mengembangkan kegiatan usaha. 5. Mendorong kegiatan investasi disektor pertambangan, kehutanan, pertanian, dan perikanan yang lebih kondusif. 6. Pengetatan pengawassan terhadap harga-harga kebutuhan pokok dan HET BBM. 7. Peningkatan kualitas angkatan kerja (tenaga kerja) lokal, dan jaminan bagi angkatan kerja lokal untuk dapat diterima pada perusahan-perusahan yang berinvestasi di Halmahera Timur. 8. Pengembangan komoditas unggulan daerah (lumbung pangan di subaim (termasuk perbaikan tata kelolah beras subaim dan penyangga lumbung ikan di wilayah Maba memanfaatkan TPI yang sudah ada). 7.5. Pembangunan Desa 1. Penyempurnaan sistem pelayanan kepada pemerintahan desa untuk memberikan kemudahan kepada pemerintah desa, dan kecematan dalam memperoleh hak-hak desa dan kecamatan (misalnya; kemudahan mengurus ADD dan mendapatkan tunjangan kepala desa dan perangkat termasuk tunjangan pengobatan) . 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur pemerintahan desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). 3. Peningkatan pembangunan kawasan pedesaan; melalui, (1) pengembangan infrastruktur pedesaan, (2) pengembangan ekonomi dan penyediaan infrastruktur ekonomi, (3) peningkatan SDM pedesaan, (4) penyediaan jaringan informasi pedesaan. 4. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa. 7.5. Pembangunan Kelembagaan Pemerintahan Daerah 1. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas aparatur daerah. 2. Perbaikan pola rekruitmen dan pengembangan karier aparatur pemerintah daerah secara transparan, akuntabel dan berdasarkan prestasi serta aturan disiplin pegawai negeri sipil. 3. Peningkatan pengawasan kinerja dan penerapan disiplin dan hukum yang tegas bagi pelanggar sumpah jabatan, aturan, disiplin, serta etika kerja birokrasi.
8
4. Peningkatkan tranaspransi dan akuntabilitas layanan pemerintah dengan perumusan standar pelayanan minimum (SPM) yang diketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaanya oleh masyarakat. 7.6. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 1. Penataan pengelolaan dan pemanfaat sumberdaya alam secara berkelanjutan 2. Penarapan strategi pembangunan yang rama lingkungan dan berkelanjutan 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk aktif menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 4. Rehablitasi dan reklamsi hutan, dan perbaikan daerah aliran sungai (DAS). 5. Penataan tempat pembungan akhir (TPA) atau penangan persampahan. 7.7. Pembangunan Bidang Kebudayaan 1. Penguatan hubungan kemitraan dengan lembaga-lembaga adat yang ada 2. Pengembangan kreaktifitas seni budaya, dan dukungan prasarana kegiatan kebudayaan 3. Pengembangan budaya masyarakat dan mengfasilitasi kegiatan-kegiatan kebudayaan masyarakat. 4. Pengembangan budaya lokal dalam rangka menciptaan persatuan dan persaudaraan dalam masyarakat. 7.8. Pembangunan Bidang Keagamaan 1. Peningkatan pemahaman masyarakat dibidang keagamaan dan menfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan, termasuk bantuan rumah-rumah ibadah. 2. Penguatan kerukunan umat beragama dalam proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. VIII. PENUTUP Demikian visi misi dan program ini dibuat, dan apabila kami dipercaya masyarakat untuk memimpin daerah ini, maka visi misi akan kami laksanakan dengan sungguh-sungguh. Halmahera Timur, 2015 CALON BUPATI
ANJAS TAHER,SE,M.Si CALON WAKIL BUPATI
NURDIN ABAS
9
