Prabawa LUMBUNG ENERGI DAN LISTRIK Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Penerima Penghargaan Energi Prabawa Tahun 2011
SARI Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu Penerima Penghargaan Energi Prabawa 2011 - yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2230 K/74/MEM/2011 Tanggal 27 September 2011 tentang Penerima Penghargaan Energi Prakarsa Tahun 2011. Dalam lampiran Keputusan Menteri ESDM tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan berjasa luar biasa mengimplementasikan peran, tanggung jawab, dan wewenang utama Pemerintah Provinsi sebagai penggerak perubahan, mewujudkan pemerataan pembangunan listrik perdesaan, pengembangan sumber daya energi dengan meningkatkan kapasitas Pembangkit, yang berdampak besar terhadap pembangunan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Masyarakat, Bangsa dan Negara. Provinsi Sumatera Selatan dikenal sebagai wilayah yang kaya dengan keanekaragaman sumber energi, baik energi fosil maupun energi nonfosil (energi baru terbarukan). Keanekaragaman sumber energi ini tidak saja berskala besar, seperti minyak bumi dan batubara, tetapi juga dalam skala kecil, seperti keberadaan sungai-sungai kecil yang mampu menghasilkan listrik dengan cara membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Dalam konteks inilah, Pemprov Sumatera Selatan mampu memberdayakan potensi sumber energi yang ada, sehingga banyak desa terpencil dapat menikmati listrik yang tidak dapat disediakan atau tidak terjangkau oleh PT PLN. Banyak PLTMH dibangun di berbagai daerah terpencil, atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang, atau pembangkit-pembangkit listrik lainnya, yang pada intinya memberikan listrik kepada seluruh lapisan masyarakat di daerah, terutama daerah terpencil yang merupakan implementasi dari Perda Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2006.
1. SUMATERA SELATAN LUMBUNG ENERGI NASIONAL Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi dicanangkan ketika Gubernur menyampaikan keinginannya pada sambutan Peresmian Proyek-proyek Ketenagalistrikan Sumatera Selatan di hadapan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono, tanggal 9 November 2004. Presiden RI menyambut baik dan
M&E, Vol. 9, No. 4, Desember 2011
mendukung usulan tersebut saat PidatoPresiden pada tanggal 17 November 2004. Dengan adanya dukungan dari Presiden RI tersebut, maka program Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, swasta, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun masyarakat.
77
Prabawa Program Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional merupakan salah satu dari 4 (empat) agenda Strategis Pembangunan Sumsel dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Sumsel sebagai Lumbung Energi Nasional telah dituangkan dalam masterplan untuk waktu 20 tahun (20052025) dan telah disyahkan dalam Perda Sumsel Nomor 12 Tahun 2006 tentang Implementasi Provinsi Sumsel sebagai Lumbung Energi Nasional. Alasan yang sangat kuat bagi Sumatera Selatan untuk siap dalam mendukung Program Energi Nasional dan pencanangan sebagai Lumbung Energi Nasional, karena terjadinya krisis listrik secara nasional pada awal tahun 2000, sedangkan daerah Sumatera Selatan memiliki potensi energi beragam yang cukup besar yang pemanfaatannya belum optimal (Tabel 1), untuk itu perlu dikembangkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan ketenagalistrikan di Sumatera Selatan sendiri dan serta dapat memasok kebutuhan daerah lain (nasional). 2. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ENERGI Pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya energi serta arah kebijakan pengusahaannya berasaskan manfaat, berkeadilan dan keseimbangan, keberpihakan kepada kepentingan rakyat, transparansi, akuntabilitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tujuan semua itu adalah untuk mengefektifkan pelaksanaan dan
pengendalian pengusahaaan sumber daya energi yang berwawasan lingkungan, menjamin manfaat pengembangan sumber daya energi secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, penyediaan sumber daya mineral sebagai bahan baku industri atau sebagai sumber energi, peningkatan pendapatan masyarakat dan negara serta menciptakan lapangan kerja. 3. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN Pada awal era otonomi daerah, kondisi kelistrikan di Sumatera Selatan dengan rasio elektrifikasi 41 % dan desa berlistrik baru 59 %. Masyarakat yang dapat menikmati listrik sangat terbatas, banyak desa-desa yang belum tersentuh listrik bahkan di perkotaan pun tidak setiap hari listrik dapat dinikmati. Seiring perjalanan waktu, bertambahnya jumlah penduduk adanya pemekaran wilayah dan setelah satu dasawarsa otonomi daerah, rasio elektrifikasi Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai 56 % dan rasio desa berlistrik lebih dari 83,28 %. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beserta Pemerintah Kabupaten/Kota berusaha untuk menyediakan listrik bagi masyarakat hingga ke desa yang terpencil di pedalaman (Gambar 1). Kerjasama dengan berbagai pihak dilakukan untuk memproduksi energi listrik baik untuk memenuhi kebutuhan listrik pada Provinsi Sumatera Selatan sendiri bahkan mensuplai listrik ke daerah lain (Nasional) hingga ekspor ke Semenanjung Malaya.
Tabel 1. . Potensi sumber daya alam Provinsi Sumatera Selatan
NO.
78
SUMBER DAYA ALAM
POTENSI
1.
Batubara
22,24 milyar ton
2.
Gas Bumi
24,18 TSCF
3.
Minyak Bumi
757,40 MMSTB
4.
Gas Metana Batubara
183 TSCF
5.
Panas Bumi
1.911 Mwe
M&E, Vol. 9, No. 4, Desember 2011
Prabawa
Tabel 1. Peta Ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Selatan Sebagai implementasi Perda Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2006, berikut ini beberapa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang sedang dan telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Sealatan: a. PLTS Sebelah Timur dan Utara Provinsi Sumatera Selatan, merupakan wilayah dataran rendah (rawa) yang di aliri Sungai Musi yang bermuara di Selat Bangka. Di wilayah pesisir dan daerah bantaran sungai ini masyarakat tinggal dengan rumah yang tersebar menjadikan daerah ini sulit untuk dijangkau oleh listrik PLN. Dengan kondisi ini dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau Solar Home System (SHS) untuk masing-masing rumah. Perangkat SHS terdiri dari Modul Surya, BCR (Battery Control Regulator), Aki (Battery) dan kabel, lampu serta
M&E, Vol. 9, No. 4, Desember 2011
aksesoris. Pengadaan dan pemasangan PLTS sebanyak 3.563 unit PLTS rumah tangga (SHS) telah tersebar di 37 desa dan sebanyak 41 unit PLTS lampu jalan di 11 desa. Dengan adanya PLTS ini, masyarakat tidak perlu lagi membeli BBM untuk bahan bakar lampu petromak atau mesin diesel. Apalagi saat ini, di daerah pesisir dan terpencil BBM sangat mahal harganya dan sulit didapat. Masyarakat cukup melakukan perawatan terhadap perangkat SHS, maka dengan kapasitas/daya ± 50 watt atau sebanyak 3 lampu per rumah, penerangan akan dapat dinikmati sepanjang malam. Dengan adanya penghematan tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian rumah tangga masyarakat. Selain itu penerangan pada malam hari juga diharapkan meningkatkan aktivitas belajar murid sekolah dan meningkatkan rutinitas kegiatan sosial budaya dan keagamaan masyarakat desa, serta meningkatkan keamanan desa.
79
Prabawa b. PLTMH Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebelah Barat yang merupakan Pegunungan Bukit barisan memiliki banyak mata air yang menjadi sungai-sungai besar yang mengairi daerah di hulunya. Debit air yang besar dengan morfologi yang berbukit, merupakan potensi energi yang bisa dipergunakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH). Pembangunan PLTMH dengan bangunan sipil yang terdiri dari DAM, Saluran pembawa, Bak penenang, pipa pesat (pen stock) dan rumah turbin (power house) dan elektrikal yang terdiri atas turbin (cross flow), generator listrik, panel, jaringan, dan tiang listrik. Di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 16 PLTMH yang telah melistriki 15 desa atau 2.623 rumah dengan kapasitas terpasang 555 KW. Pengoperasian PLTMH yang melibatkan masyarakat secara langsung melalui lembaga koperasi mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam pemanfaatan teknologi dan pengelolaannya. Dengan adanya listrik di desa-desa terpencil di daerah pedalaman pegunungan dan tidak
terjangkau listrik PLN, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bila sebelumnya masyarakat harus membeli BBM solar untuk mesin diesel atau minyak tanah untuk lampu petromak untuk mendapat penerangan pada malam hari untuk beberapa jam saja, dengan biaya yang harus dikeluarkan rata-rata sebesar Rp.20.000,00 - Rp.25.000,00 setiap malam atau sekitar Rp.600.000,00 Rp.750.000,00 setiap bulan. Saat ini masyarakat hanya perlu membayar sumbangan Rp.15.000,00 - Rp. 25.000,00/bulan kepada pengelola PLTMH, lampu dapat dinyalakan sepanjang malam dan sebagian dapat pula menikmati perangkat elektronik sebagai sarana hiburan sekaligus meningkatkan wawasan masyarakat. Dengan demikian pada malam hari anak-anak dapat belajar dengan baik, kegiatan keagamaan dan sosial budaya dapat lebih ditingkatkan serta keamanan desa lebih terjaga. c. Panas Bumi Pengembangan panas bumi di Provinsi Sumatera Selatan, saat ini baru pada dua lokasi: 1) Lapangan panas bumi Lumut Balai - Ulu Danau - Marga Bayur, seluas 225.000 Ha terletak di Desa Penindaian Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim
Gambar 1. PLTMH Desa Talang Tangsi,Muara Enim, Sumatera Selatan
80
M&E, Vol. 9, No. 4, Desember 2011
Prabawa dan Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan Wilayah Kerja Pengusahaan PT Pertamina Geothermal Energy. Dengan potensi panas bumi 110 - 600 Mwe, direncanakan akan dibangun Pembangkit Listrik Panas Bumi kapasitas 4 x 55 Mwe. Dari kapasitas tersebut akan mulai operasi 2 x 55 Mwe pada tahun 2014. 2) Lapangan panas bumi Rantau Dedap Segamit, seluas 35.460 Ha terletak di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam dengan potensi 106 Mwe. PT Supreme Energi selaku Pemegang Wilayah Kerja Pengusahaan merencanakan pembangunan PLTP kapasitas 2 x 110 MW yang akan mulai operasi pada tahun 2014. Untuk mendukung kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha di bidang panas bumi di Provinsi Sumatera Selatan, Pemprov. Sumsel telah menerbitkan : – Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi – Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi
Panas bumi sebagai energi pembangkit listrik merupakan energi yang bersih dan terbarukan. Pemanfaatan panas bumi diharapkan meningkatkan jumlah pasokan listrik di Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional, menyerap banyak tenaga kerja dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat. d. Sistem Curah Tingginya keinginan masyarakat untuk dapat menikmati listrik belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh PT PLN (Persero). Keterbatasan kWh-meter PLN harus segera dicarikan upaya penyelesaiannya. Pemerintah Kabupaten membentuk koperasi yang mengelola kelistrikan dengan "Sistem Curah". Dalam sistem ini koperasi membeli listrik pada PLN melalui satu KWh-meter untuk kemudian menjual kembali kepada masyarakat umum secara curah. Sistem ini telah diterapkan di Kabupaten Musi Banyuasin (2007) dan Kabupaten OKU Timur (2009).
Gambar 2. Lapangan Panas Bumi di Desa Penindaian, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan
M&E, Vol. 9, No. 4, Desember 2011
81
Prabawa e. PL TU Mulut Tambang PLTU Batubara Sumatera Selatan yang memiliki nilai kalori rendah (5.000 - 6.500 kkal/kg) sangat cocok untuk digunakan sebagai bahan bakar untuk PLTU. Selama ini batubara Sumatera Selatan telah banyak digunakan di PLTU Suralaya dan PLTU Bukit Asam serta ekspor. Untuk meningkat nilai ekonomi batubara, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengembangkan PLTU Mulut Tambang seperti PLTU Simpang Belimbing (2 x113,3 MW) di Kab. Muara Enim, PLTU Keban Agung (2x113,5 MW) di Kab. Lahat, PLTU Banjarsari (2x100 MW) di Lahat dan beberapa MoU PLTU Mulut Tambang yang telah disepakati diharapkan dapat mulai segera berproduksi. f.
IPP
Guna memenuhi kebutuhan listrik, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sangat mendorong pembangunan pembangkit listrik swasta. Saat ini telah berkembang IPP PLTGU Asrigita (150 MW) di Kab. Banyuasin, PLTGU Musi-2 (19,83 MW) di Kota Palembang, PLTG Sako (2x6 MW) di Kota Palembang dan PLTG Gunung Megang (2x40 MW) di Kab. Muara Enim. g. Listrik Perdesaan Dalam rangka mendorong PT PLN (Persero) dalam memperluas jaringan kelistrikan di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan hingga ke pelosok secara merata, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dengan menggunakan APBD juga ikut berpartisipasi dengan melaksanakan pembangunan Jaringan Tegangan Rendah (JTM), Jaringan Tegangan Menengah (JTM), genset, trafo, gardu dan sebagainya.
82
3. RENCANA PENGEMBANGAN KELISTRIKAN SUMA TERA SELA TAN SUMATERA SELAT Sebagai Lumbung Energi Nasional, Provinsi Sumatera Selatan telah merencanakan beberapa proyeksi yang diharapkan dapat meningkatkan penyediaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, antara lain : 1) Pembangunan special economic zone (kawasan ekonomi khusus - KEK) Tanjung Api-api 2) Pembangunan terminal batubara dengan kapasitas 100 juta ton/tahun 3) Proyek gasifikasi batubara untuk suplai PT Pusri 4) Rencana pembangunan PLTU yang berlokasi di Tanjung Api-api 5) Proyek up grade brown coal 6) Mendukung Program percepatan 10.000 MW tahap II untuk di arahkan ke Provinsi Sumatera Selatan 7) Program pembangunan PLTP Lumut Balai dan PLTP Rantau Dedap 8) Rencana PLTG Bahan Bakar CBM 9) Pembangunan transportasi batubara melaui kereta api double track dan proyek jalur transportasi truk batubara terpisah dari jalan umum.
* Disusun oleh Darsa Permana, Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara
M&E, Vol. 9, No. 4, Desember 2011
