INSPEKTORATJENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN P11-118
PENGELOLAAN GRATIFIKASI
u~
~.
a , .
Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan yang timbul karen agratifikasiseluruh penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Kesehatan harus menolak penerimaan gratifikasi, apabila terpaksa menerimanya maka harus melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK atau Unit Pengendalian Gratifikasi Kemente rian Kesehatan yang telah dibentuk melalui SK Inspeklur Jenderal NO.01.T.PS.17.04.215.10.3445 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
KETENTUAN PELAPORAN GRATIFIKASI Penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifi kasi tersebut diterima.
Puji sefla syuku: kam panjatkan kehachrat Aflah SWT karena atas perkenan dan rid aNYA ka i dapat me ', ~ elesa ikan penyuSlInan Buku Panduan Memahar i Gra if! aSI bagl selu uh Pega val dl ingkungan Kementenan Kesehatan. Selama i i pemahaman merlgenai grati1ikasl dl .a I1gal1 J)e98Vtai masih sangat Kurarlg. Hal ersebut ditunlu. an dengaJ1 kenyataa bahwa memberi dan menenma suat hool
Akhir kata an I be harap agar bu u '1a Sing a i 1i dapal bermanraat I>agi semua pihak ~. hu uStlya !lagl PegalYal di IIngkungan Kemenlerian Kesehatan rjalam rangka me 'lUludka 1 Kementenan Kesehatan yang tOOlh balk.
'. &-1'\ El~udh' Pra~'udha Jakarla
l(lSpe ur Jeru:leral.
~~
...
.
-
.~
A • . i Ci:. ~
-
.
~IP. 1954 1001
Is 1ak Dluarsa 98311 100
LANGKAH·LANGKAH
ASSESSMENT "AMATI "
.~
:\i.,*
c=i'
"!' j
-O·f
'!;I
•
1'1
li.~
,. ;! ~ ~f
. !~
?\I ~.
Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. bahwa:
• ATURAN Bagaimana aturan yang berlaku di instansi Saudara terkait penerimaan gratifikasi?
• MAKSUD -Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat Ini adalah pemberian dalam at1i luas. yakni mehpvti pemberian uang. barang. rabat (discount). komisi. pir]arnan tanpa bvnga. tiket peljalanan. fasilitas penginapan. perjalanan wisata. pengobatan cuma cuma. dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan sarana elei
~ Dari penjelasan pasal 128 Ayat (1) dapa! diliha! bahwa
pe .gertian gratifikasi mempunyai makoa yang nelral . artinya tidak terdapat makna tercela atau negalif dari alii kala gralilik(;lsi tersebuL Apabi'a penjelasan ini dihubungkan dengan rurnusan pasa~ 128
Apa maksud si pemberi memberikan gratiflkasi kepada saudara?
• AGENDA Adakah agenda kegiatan yang seaang berlangsung pada saat dilakukannya pemberm gratifikasi kepada Saudara?
• TERBUKA Apakah pemberian tersebut sah dan dilakukan secara terbuka?
• IDENTITAS Bagaimana identitas dan latar belakang pemberi dalam kaitannya dengan jabatan dan pelaksanaan tugas serta kewajiban Saudara?
PENGENDALIAN INDIVIDU
Berupa self assessment sederhana yang dapat digunakan oleh masmg-masing pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam menghadapi penenmaan gratifikasi. Dengan melakukan assessment "AMATI" diharapkan PNS dan Penyelenggara Negara dapat mengambil sikap yang tepat pada saat dlhadapkan pada pemberian gralifikasi, apakan harus segera menolak, atau dapat menerimanya un tuk kemudian dilaporkan kepada KPK.
dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu benentangan dengan hukum , melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur pasal12B saJa sebagaimana disebutkan:
"Setiap gratifikasi kepada pe.gawai negeri atau
penyelenggara negara aianggap pemberian soap.
apabila berhubungan denganjaoaiannya dan yang
berlawanan dengan keWt!iibannya atau tugasnya.-
Berapapun nilai gratifikasi yang diterima seorang Pegawai Negeri Kemen terian Kesenalan , bila patut ~ . . ~ • diduga berkaiian dengan jabaranlkewenangan yang dimiliki, maka seoaiknya Pegawai Negeri tersebut segera melaporkannya pada KPK untuk dianalisis lebih lanjut.
•
r;"'iiii~~~I).JI':
.. ";
;J .•
i I
.
. "_-."''(. M ~. ", ~_ • _ "':-("'I ~ n l
Dyw " trl\c... .
KONFLIK KEPENTINGAN DALAM GRATIFIKASI Oefinisi konflik kepentingan adalah :
-SrtvaSI dimana seorang Pegawai Negerl yang mendapatkan kekvasaan dan kewenangan berdasarl<.an peraturan penmdang-vndangan memihki atau dldvga memihki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimlliklnya sehlngga dapat mempengaruhi kvalrtas dan kineJja yang seharusnya.·
•• y .';" "
~.
II
...ii' I
8eberapa bentuk konflik kepentingan yang dapat timbul dari pemberian gratifikasi ini antara lain adalah: 1. Penerimaan gratifikasi dapat membawa vested interest dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi jajaran Kementerian Kesehatan dapat terganggu ;
~J
~oJ -------------------------------------";1 4 PanO.- lTlemtlwni c.... ~ Ii ~"\..J
•
"'1111\..~-
9··
,.
'V"" _-,.."A..... .. s::-/iii . _ ....~'VCi
• • ~/iiiL::""tr.: ·"'."ft .....__.,...,.... 0
f),
'"
_
~ !:::-.
.:..
u I ,@:c. .u~...~
. " "' .
SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI Pengertian : Sekumpulan perangkat dan mekanisme pengendalian praktik grahfikasi yang di,bangun dan dikembangkan oleh instansi secara berkesinambungan guna menjaga integritas pegawainya dari praktik penerimaan dan pemberian gratifikasi yang dianggap suap. Sistem pengendaliangratifikasi terdlridari perangkat ketentuan . perangkat SOM dan organisasi, mekanisme penyebar uasan pemahaman, dan mekanisme pemrosesan pelaporan penerimaan dan pemberian gratifikasi di lingKungan instansi .
~ .A 6. ~.
a
• 7.
Diperoleh dan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis kelurunan salu derajat sepanjang lidak mempunyai konflik kepenlingan dengan penerima gratifikasi ; Diperol'eh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada angka 6 dan 7 terkail dengan hacliah perkawrnan. khitanan anak, ulang lahun, kegiatan. keagamaalilladatJtradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konftik kepenlingan dengan penenma gratifikasi; Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan danpihak-pihak yang mempunyai konflik kepenlingan dengan penerima gratifikasi; Diperoletl dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat. seminar, workshop, konferensi , pelatihan, alau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kit. sertifikat dan plakatJcinderamala: dan Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuaniberupa makanan dan minl.lman yang berlaku umum.
~~
rOJ ------------------------------------ ';1 16 Pandvwl lIlemnmi Greti~ • Ci~ 7. -"g'" ~
•
~@ ~.. .._.
o.
~
M
{
.~ 2. Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profeslonal jajaran Kementerian Kesehatan ; 3. Penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi ; Bentuk-bentuk konfiik kepentingan tersebut dapat menimbulkan suatu potensi korupsi. Oleh karena itu, pegawai Kementerian Kesehatan harus melaporkan gratifikasi yang diterimanya untuk kemudian ditetapkan status kepemilikan gratifikasi lersebut oteh KPK.
_,,{i .. .... · ~ BATASAN DAN SANKSI
u ~ TERKAIT GRATIFIKASI >
..
• 'f"
11. 1 ~-
f),
- , ,,
• - .. , .r.
-
~ c.
• -
1
I' •
o f
'. i
:..
r»:
A, Undang·Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Pasa1128: 1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya , dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp. 10.000000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dil'akukan oleh penerima gratifikasi ;
JENIS GRATIFIKASI YANG TIDAK PERLU DILAPORKAN:
2.
3.
4.
5.
Oiperoleh dari hacilah langsungfunciian, diskon/rabat, voucher, ooin! reward , atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan : Oiperoleh karen a preslari akademis alau non akademis (kejuaraanlperlombaab/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan; Oiperoleh dari keuntllngan/bungan dan penempt'ltan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secala umum; Oiperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tuooksi dan pe9awai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepenhngan dan kode elik pegawai negeri . dan dengan ijin tertulis dari alasan langsung; Oiperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis kelurunan lurus dua derajat atau datam garis kelurunan kesamolng satu deraiat sepanjang tidak mempunyai konfiik kepenlingan denpan oenerima gralifikrlsi;
,
rl Jot
•• ~.
h. gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan , dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari ke~a terhitung sejak tanggal ditetapkan.
b, yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
6, Unit Pengendalian Gratifikasi membuat rekapitulasi penerimaan Gratifikasi serta melaporkannyakepadaKomisiPemberantasan Korupsi (KPK) selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerimaan tersebut oleh pegawai Kementerian Kesehatan,
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200 ,000.000,00 (dua ratus j,uta rupiah) dan paling banyak Rp, 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) , Pasal12 C: 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanyakepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
i:!I'/l.I C /T. .,...- " T ..... .. - - _. ..
.. "'I
v. .•
i..,
•
_
. . .,.
tt'.I ~ _ .-.'"
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (liga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi 3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan. wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. 4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang lentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korups i. B. PP 53 Tahun 2010, mengenai Disiplin PNS pasal4, setiap 'PNS dilarang:
angka 7. memberi atau menyanggupi akan m.emberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung alau tidak langsung dan dengan dalih apa pun untuk diangkat dalam jabatan;
d. Pemanggilan yang dimaksud adalah jika diperlukan untuk menunjang obyektivitas dan keakuratan dalam penetapan status gratifikasi . serta sebagai media klarifikasi dan verifikasi kebenaran laporan gratifikasi penyelenggara negara atau pegawai negeri. e. Status kepe milikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Ayat ini Pimpinan KPK diberi kewenangan untuk mela ukan pe netatapan status kepemilikan gratifikasi tersebut. f. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifi kasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara . g. Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari ke~a terhitung sejak tanggal ditetapkan.
.
__
1 - . ~lo"''''H 'Og . -. - ., C-W"' ,,;..,'. . . :
, f 1.1 .- . ~", . • • .-,, !" ~ ~ - I" , i ' ) "". r I.
f
•
•
~.
~, •
5. Setelah formulir gratifikasi terisj dengan lengkap, KPK akan memproses laporan gratifikasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan urut-urutan sebagai berikut: a. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan . b. Pertimbangan yang dimaksud adalah KPK melakukan anatisa terhadap motif dari gratifikasi tersebut, serta hubungan pemberi dengan penerima gratifikasi. In; dilaktJkan untuk menjaga agar penetapan status gratifikasi dapat seobyektif mungkin. c. Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi.
~; 12 PanO"on ITlemOihami GnIf.r~ I
- -
C:..
g . .-
~c .
_"\,';""
&R~-_ _ "::-~ . _ J:O- - , ' ~-4 {.i\.. .. -' 4.._- ~ , . •
angka 8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya: Adapun sanksi terhadap larangan tersebut tercantum dalam Pasal 13 ayat (7) dan (8) : Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) yaitu: a. penurunan pang kat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ; c. pembebasan dari jabatan ; d. pemberhentian dengan hormat tidak alas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
...
p."o.,..., ~
l1'Iem.htmi Grlit',f\k8s0
':.\..~ -
;-.
I
-'! , '. ,. J"f~.'·I'~ '..- .-~-#• G~ . ~, .A"'t:r, --~-... ~.
~
?
' I -r:..l~
aM II C,,) "', . ,
"
-. _1_
,
r;'jtiiii~~~,,~~'; . ' ~/jijn=~" ~e,~"ii;"~'''.~iiQG''~ "_."lie. OJ~ , "-.I'--. i)i
~. "A J.
w.
HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN PENERIMA GRATIFIKASI 1. Langkah terbaik yang bisa Anda lakukan (jika Anda dapat mengidentifikasi motif pemberian adalah gratifikasi ilegal} adalah menolak gratifikasi tersebut secara baik, seh'ngga seda pat mungkin tidak menyinggung perasaan pemberi. 2. Jika keadaan memaksa Anda menerima gratifi kasi tersebut, misalnya pemberian erlanjur dilakukan melalui orang terdekat A da (suami, istri, anak dan lain-lain) atau ada perasaan tidak enak karena dapat menyinggung pemberi, maka sebaiknya gratifikasi yang diterima segera dilaporkan ke KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kesehatan yang berkantor di Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, Gedung Adhyatma Siok A lantai 3 Ruang 304 Jakarta Selatan
?, 3. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang cepat kadaluwarsa (misal: makanan dan minuman) . maka dapat dlserahkan kepada Lembaga Sosial dengan menyampa ikan bukti tanda penyerahan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kesehatan selambat lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tangga! penerimaan sebagaima na dimaksud. dengan contoh format sebagaimana diatur dalam pedoman ini. 4. Untuk penerimaan yang merupaka n barang barang lain ( misal~ uang, emas, dan lainnya) wajib diserahkan bersamaan deng an laporan gratifikasi ke Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kesehatan , sa mpai dengan ditentukannya status kepemilikan atas penenmaan tersebut oleh KPK sela mbat lambatnya 14 (empat bel as) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana dlmaksud.
:
~)
,
-'! , '. ,. J"f~.'·I'~ '..- .-~-#• G~ . ~, .A"'t:r, --~-... ~.
~
?
' I -r:..l~
aM II C,,) "', . ,
"
-. _1_
,
r;'jtiiii~~~,,~~'; . ' ~/jijn=~" ~e,~"ii;"~'''.~iiQG''~ "_."lie. OJ~ , "-.I'--. i)i
~. "A J.
w.
HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN PENERIMA GRATIFIKASI 1. Langkah terbaik yang bisa Anda lakukan (jika Anda dapat mengidentifikasi motif pemberian adalah gratifikasi ilegal} adalah menolak gratifikasi tersebut secara baik, seh'ngga seda pat mungkin tidak menyinggung perasaan pemberi. 2. Jika keadaan memaksa Anda menerima gratifi kasi tersebut, misalnya pemberian erlanjur dilakukan melalui orang terdekat A da (suami, istri, anak dan lain-lain) atau ada perasaan tidak enak karena dapat menyinggung pemberi, maka sebaiknya gratifikasi yang diterima segera dilaporkan ke KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kesehatan yang berkantor di Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, Gedung Adhyatma Siok A lantai 3 Ruang 304 Jakarta Selatan
?, 3. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang cepat kadaluwarsa (misal: makanan dan minuman) . maka dapat dlserahkan kepada Lembaga Sosial dengan menyampa ikan bukti tanda penyerahan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kesehatan selambat lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tangga! penerimaan sebagaima na dimaksud. dengan contoh format sebagaimana diatur dalam pedoman ini. 4. Untuk penerimaan yang merupaka n barang barang lain ( misal~ uang, emas, dan lainnya) wajib diserahkan bersamaan deng an laporan gratifikasi ke Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kesehatan , sa mpai dengan ditentukannya status kepemilikan atas penenmaan tersebut oleh KPK sela mbat lambatnya 14 (empat bel as) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana dlmaksud.
:
~)
,
.
__
1 - . ~lo"''''H 'Og . -. - ., C-W"' ,,;..,'. . . :
, f 1.1 .- . ~", . • • .-,, !" ~ ~ - I" , i ' ) "". r I.
f
•
•
~.
~, •
5. Setelah formulir gratifikasi terisj dengan lengkap, KPK akan memproses laporan gratifikasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan urut-urutan sebagai berikut: a. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan . b. Pertimbangan yang dimaksud adalah KPK melakukan anatisa terhadap motif dari gratifikasi tersebut, serta hubungan pemberi dengan penerima gratifikasi. In; dilaktJkan untuk menjaga agar penetapan status gratifikasi dapat seobyektif mungkin. c. Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi.
~; 12 PanO"on ITlemOihami GnIf.r~ I
- -
C:..
g . .-
~c .
_"\,';""
&R~-_ _ "::-~ . _ J:O- - , ' ~-4 {.i\.. .. -' 4.._- ~ , . •
angka 8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya: Adapun sanksi terhadap larangan tersebut tercantum dalam Pasal 13 ayat (7) dan (8) : Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) yaitu: a. penurunan pang kat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ; c. pembebasan dari jabatan ; d. pemberhentian dengan hormat tidak alas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
...
p."o.,..., ~
l1'Iem.htmi Grlit',f\k8s0
':.\..~ -
;-.
I
i:!I'/l.I C /T. .,...- " T ..... .. - - _. ..
.. "'I
v. .•
i..,
•
_
. . .,.
tt'.I ~ _ .-.'"
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (liga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi 3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan. wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. 4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang lentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korups i. B. PP 53 Tahun 2010, mengenai Disiplin PNS pasal4, setiap 'PNS dilarang:
angka 7. memberi atau menyanggupi akan m.emberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung alau tidak langsung dan dengan dalih apa pun untuk diangkat dalam jabatan;
d. Pemanggilan yang dimaksud adalah jika diperlukan untuk menunjang obyektivitas dan keakuratan dalam penetapan status gratifikasi . serta sebagai media klarifikasi dan verifikasi kebenaran laporan gratifikasi penyelenggara negara atau pegawai negeri. e. Status kepe milikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Ayat ini Pimpinan KPK diberi kewenangan untuk mela ukan pe netatapan status kepemilikan gratifikasi tersebut. f. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifi kasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara . g. Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari ke~a terhitung sejak tanggal ditetapkan.
,
rl Jot
•• ~.
h. gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan , dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari ke~a terhitung sejak tanggal ditetapkan.
b, yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
6, Unit Pengendalian Gratifikasi membuat rekapitulasi penerimaan Gratifikasi serta melaporkannyakepadaKomisiPemberantasan Korupsi (KPK) selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerimaan tersebut oleh pegawai Kementerian Kesehatan,
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200 ,000.000,00 (dua ratus j,uta rupiah) dan paling banyak Rp, 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) , Pasal12 C: 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanyakepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
_,,{i .. .... · ~ BATASAN DAN SANKSI
u ~ TERKAIT GRATIFIKASI >
..
• 'f"
11. 1 ~-
f),
- , ,,
• - .. , .r.
-
~ c.
• -
1
I' •
o f
'. i
:..
r»:
A, Undang·Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Pasa1128: 1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya , dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp. 10.000000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dil'akukan oleh penerima gratifikasi ;
JENIS GRATIFIKASI YANG TIDAK PERLU DILAPORKAN:
2.
3.
4.
5.
Oiperoleh dari hacilah langsungfunciian, diskon/rabat, voucher, ooin! reward , atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan : Oiperoleh karen a preslari akademis alau non akademis (kejuaraanlperlombaab/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan; Oiperoleh dari keuntllngan/bungan dan penempt'ltan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secala umum; Oiperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tuooksi dan pe9awai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepenhngan dan kode elik pegawai negeri . dan dengan ijin tertulis dari alasan langsung; Oiperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis kelurunan lurus dua derajat atau datam garis kelurunan kesamolng satu deraiat sepanjang tidak mempunyai konfiik kepenlingan denpan oenerima gralifikrlsi;
~ .A 6. ~.
a
• 7.
Diperoleh dan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis kelurunan salu derajat sepanjang lidak mempunyai konflik kepenlingan dengan penerima gratifikasi ; Diperol'eh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada angka 6 dan 7 terkail dengan hacliah perkawrnan. khitanan anak, ulang lahun, kegiatan. keagamaalilladatJtradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konftik kepenlingan dengan penenma gratifikasi; Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan danpihak-pihak yang mempunyai konflik kepenlingan dengan penerima gratifikasi; Diperoletl dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat. seminar, workshop, konferensi , pelatihan, alau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kit. sertifikat dan plakatJcinderamala: dan Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuaniberupa makanan dan minl.lman yang berlaku umum.
~~
rOJ ------------------------------------ ';1 16 Pandvwl lIlemnmi Greti~ • Ci~ 7. -"g'" ~
•
~@ ~.. .._.
o.
~
M
{
.~ 2. Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profeslonal jajaran Kementerian Kesehatan ; 3. Penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi ; Bentuk-bentuk konfiik kepentingan tersebut dapat menimbulkan suatu potensi korupsi. Oleh karena itu, pegawai Kementerian Kesehatan harus melaporkan gratifikasi yang diterimanya untuk kemudian ditetapkan status kepemilikan gratifikasi lersebut oteh KPK.
r;"'iiii~~~I).JI':
.. ";
;J .•
i I
.
. "_-."''(. M ~. ", ~_ • _ "':-("'I ~ n l
Dyw " trl\c... .
KONFLIK KEPENTINGAN DALAM GRATIFIKASI Oefinisi konflik kepentingan adalah :
-SrtvaSI dimana seorang Pegawai Negerl yang mendapatkan kekvasaan dan kewenangan berdasarl<.an peraturan penmdang-vndangan memihki atau dldvga memihki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimlliklnya sehlngga dapat mempengaruhi kvalrtas dan kineJja yang seharusnya.·
•• y .';" "
~.
II
...ii' I
8eberapa bentuk konflik kepentingan yang dapat timbul dari pemberian gratifikasi ini antara lain adalah: 1. Penerimaan gratifikasi dapat membawa vested interest dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi jajaran Kementerian Kesehatan dapat terganggu ;
~J
~oJ -------------------------------------";1 4 PanO.- lTlemtlwni c.... ~ Ii ~"\..J
•
"'1111\..~-
9··
,.
'V"" _-,.."A..... .. s::-/iii . _ ....~'VCi
• • ~/iiiL::""tr.: ·"'."ft .....__.,...,.... 0
f),
'"
_
~ !:::-.
.:..
u I ,@:c. .u~...~
. " "' .
SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI Pengertian : Sekumpulan perangkat dan mekanisme pengendalian praktik grahfikasi yang di,bangun dan dikembangkan oleh instansi secara berkesinambungan guna menjaga integritas pegawainya dari praktik penerimaan dan pemberian gratifikasi yang dianggap suap. Sistem pengendaliangratifikasi terdlridari perangkat ketentuan . perangkat SOM dan organisasi, mekanisme penyebar uasan pemahaman, dan mekanisme pemrosesan pelaporan penerimaan dan pemberian gratifikasi di lingKungan instansi .
PENGENDALIAN INDIVIDU
Berupa self assessment sederhana yang dapat digunakan oleh masmg-masing pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam menghadapi penenmaan gratifikasi. Dengan melakukan assessment "AMATI" diharapkan PNS dan Penyelenggara Negara dapat mengambil sikap yang tepat pada saat dlhadapkan pada pemberian gralifikasi, apakan harus segera menolak, atau dapat menerimanya un tuk kemudian dilaporkan kepada KPK.
dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu benentangan dengan hukum , melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur pasal12B saJa sebagaimana disebutkan:
"Setiap gratifikasi kepada pe.gawai negeri atau
penyelenggara negara aianggap pemberian soap.
apabila berhubungan denganjaoaiannya dan yang
berlawanan dengan keWt!iibannya atau tugasnya.-
Berapapun nilai gratifikasi yang diterima seorang Pegawai Negeri Kemen terian Kesenalan , bila patut ~ . . ~ • diduga berkaiian dengan jabaranlkewenangan yang dimiliki, maka seoaiknya Pegawai Negeri tersebut segera melaporkannya pada KPK untuk dianalisis lebih lanjut.
•
LANGKAH·LANGKAH
ASSESSMENT "AMATI "
.~
:\i.,*
c=i'
"!' j
-O·f
'!;I
•
1'1
li.~
,. ;! ~ ~f
. !~
?\I ~.
Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. bahwa:
• ATURAN Bagaimana aturan yang berlaku di instansi Saudara terkait penerimaan gratifikasi?
• MAKSUD -Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat Ini adalah pemberian dalam at1i luas. yakni mehpvti pemberian uang. barang. rabat (discount). komisi. pir]arnan tanpa bvnga. tiket peljalanan. fasilitas penginapan. perjalanan wisata. pengobatan cuma cuma. dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan sarana elei
~ Dari penjelasan pasal 128 Ayat (1) dapa! diliha! bahwa
pe .gertian gratifikasi mempunyai makoa yang nelral . artinya tidak terdapat makna tercela atau negalif dari alii kala gralilik(;lsi tersebuL Apabi'a penjelasan ini dihubungkan dengan rurnusan pasa~ 128
Apa maksud si pemberi memberikan gratiflkasi kepada saudara?
• AGENDA Adakah agenda kegiatan yang seaang berlangsung pada saat dilakukannya pemberm gratifikasi kepada Saudara?
• TERBUKA Apakah pemberian tersebut sah dan dilakukan secara terbuka?
• IDENTITAS Bagaimana identitas dan latar belakang pemberi dalam kaitannya dengan jabatan dan pelaksanaan tugas serta kewajiban Saudara?
PENGELOLAAN GRATIFIKASI
u~
~.
a , .
Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan yang timbul karen agratifikasiseluruh penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Kesehatan harus menolak penerimaan gratifikasi, apabila terpaksa menerimanya maka harus melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK atau Unit Pengendalian Gratifikasi Kemente rian Kesehatan yang telah dibentuk melalui SK Inspeklur Jenderal NO.01.T.PS.17.04.215.10.3445 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
KETENTUAN PELAPORAN GRATIFIKASI Penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifi kasi tersebut diterima.
Puji sefla syuku: kam panjatkan kehachrat Aflah SWT karena atas perkenan dan rid aNYA ka i dapat me ', ~ elesa ikan penyuSlInan Buku Panduan Memahar i Gra if! aSI bagl selu uh Pega val dl ingkungan Kementenan Kesehatan. Selama i i pemahaman merlgenai grati1ikasl dl .a I1gal1 J)e98Vtai masih sangat Kurarlg. Hal ersebut ditunlu. an dengaJ1 kenyataa bahwa memberi dan menenma suat hool
Akhir kata an I be harap agar bu u '1a Sing a i 1i dapal bermanraat I>agi semua pihak ~. hu uStlya !lagl PegalYal di IIngkungan Kemenlerian Kesehatan rjalam rangka me 'lUludka 1 Kementenan Kesehatan yang tOOlh balk.
'. &-1'\ El~udh' Pra~'udha Jakarla
l(lSpe ur Jeru:leral.
~~
...
.
-
.~
A • . i Ci:. ~
-
.
~IP. 1954 1001
Is 1ak Dluarsa 98311 100
KONSEKUENSIHUKUM BILA TIDAK MELAPORKAN GRATIFIKASI Sanksi pidana yang ditetapkan pada tindak pida na ini cukup berat, yaitu pidana penjara minimum empat tahun , dan maksimum 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maksimum Rp. 1,000.000.000.00 (satu miliyar rupiah) . Dari rumusan ini jelas sekali bahwa penerirnaan gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi, dengan sa nksi pidana yang persis sarna dengan tIndak pidana suap lainnya dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
KONSEKUENSIHUKUM BILA TIDAK MELAPORKAN GRATIFIKASI Sanksi pidana yang ditetapkan pada tindak pida na ini cukup berat, yaitu pidana penjara minimum empat tahun , dan maksimum 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maksimum Rp. 1,000.000.000.00 (satu miliyar rupiah) . Dari rumusan ini jelas sekali bahwa penerirnaan gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi, dengan sa nksi pidana yang persis sarna dengan tIndak pidana suap lainnya dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
INSPEKTORATJENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN P11-118
