NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
NOMORNKB. 006 /M.PPN/0;3/2008
NOMOR 04342/1I16/LL-2008
ANTARil..
KEMENTERlAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA.N NASIONAL DENGAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAl\N SWAKELOLA PROGRAM
PENDlDlKAN DAN PELATIHAN (DIKIAT) GELAR DAN NON
GELAR BAGI PERENCANA DJ PUSAT DAN DAERAH
Pada hari ini, Selasa tanggal delapan bel as bulan Maret tahun dua ribu delapan (18 - 03 - 2008), dibuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama untuk melaksanakan swakelola program pendidikan dan pelatihan Gelar dan Non Gelar bagi perencana di pusat dan daerah, oleh dan antara: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berkedudukan di Jakarta, Jalan Taman Suropati Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat 10310, dalam hal ini diwakili oleh H. Paskah Suzetta dalam jabatannya selaku Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya disebut sebagai "PlHAK PERTAMA"). dengan Universitas Andalas, berkedudukan di Kampus Unand Limao Manis Padang 25163, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Ir. H. Muslim' Kasim, MS selaku Rektor Universitas Andalas berdasarkan KEPRES No: 164/M/Tahun 2005, dari dan oleh karenanya bertindak llntllk dan atas nama Universitas Andalas (selanjutnya disebut "PlHAK KEDUA"), PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebllt "PARA PIHAK". PAR!\ ...
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut : r
dipimpin Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kementerian Negara oleh seorang Menteri yang berkedudukan di bawah dan bel1anggung jawab kepada Presiden dan bertugas membantu Presiden dalam menetapkan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional serta mengevaluasi pelaksanaannya sesual ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2.
Bahwa PlHAK PERTAMA sesuai dengan tug as pokok dan fungsinya untuk melakukan pembinaan pegawai negeri sipil (PNS) di bidang perencanaan yang selanjutnya disebut perencana di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah di seluruh Indonesia melalui pemberian beasiswa pendidikan dan pelatihan (Diklat) GeJar dan Non Gelar yang bersumber dad APBN, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) serta dana-dana lainnya;
3.
Bahwa Diklat Gelar dan Non Gelar dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan cara swakelola;
4.
Bahwa PIHAK PERTAMA diberi tugas untuk melaksanakan pembinaan para perencana di seJuruh Indonesia dari dana yang bersumber APBN, dan PHLN dad berbagai sumber termasuk dad pemerintah ,Jepang melalui Professional Human Resources Development Project Phase III yang berlaku mulai tahulJ 2006 sampai dengan 2013; Bahwa untuk mendapatkan kualifikasi Diklat para perencana yang sesuai dengan bidang dan bidang studi yang dibutuhkan perlu dilaksanakan oJeh institusi pendidikan tinggi yang telah terakreditasi dan dinilai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan; Bahwa PIHAK KEDUA telah memiliki kualifikasi dan pengalaman dalam meningkatkan kemampuan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perenc.ana;
7.
Bahwa PIHAK KEDUA melalui lembaga dibawahnya telah berpengalaman bekerjasama dalam bidang Diklat Gelar dan Non Gelar bagi PNS;
8.
Bahwa PlHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan program Diklat;
9.
Bahwa dalam pelaksanaan kesepakatan penyelenggaraan program dan segi teknis dan dari pembiayaan hams diungkapkan dalam perjanjian kerjasama atau kontrak kerjasama PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA setiap dilakukan kegiatan. Berdasarkan ...
- 3
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PlHAK KEDUA menyepakati sebagai berikut: PASALl TUJUAN
Tujuan yang akan dicapai dalam program Diklat Gelar dan Non Gelar bagi perencana di pusat dan daerah antara lain adalah: 1.
Meningkatkan kualitas perencana sehingga dapat meningkatkan produktivitas, profesionalisme dan kompetensi para perencana di pusat dandaerah;
2.
Meningkatkan kualitas output perencanaan pembangunan di pusat dan daerah sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3.
Meningkatkan kapasitas lembaga perencanaan di pusat dan daerah;
4.
Meningkatkan kualitas para pengajar di perguruan tinggi dan kapasitas lembaga perguruan tinggi dalam konteks pengembangan SDM perencana. PASAL2
SASARAN
Sasaran yang akan dicapai dalam program Diklat Gelar dan Non Gelar bagi perencana di pusat dan daerah antara lain adalah: 1.
Meningkatnya kualitas perencana sehingga dapat meningkatkan produktivitas, profesionalisme dan kompetensi para perencana di pusat dandaerah;
2.
Meningkatnya kualitas output perencanaan pembangunan eli pusat dan daerah sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3.
Meningkatnya kapasitas lembaga perencanaan di pusat dan daerah;
4.
Meningkatnya kualitas para pengajar di perguruan tinggi dan kapasitas lembaga perguruan tinggi dalam konteks pengembangan SDM perencana. PASAL 3 RUANG LINGKUP
Ruang lingkup kegiatan ini adalah sebagai berikut:
-4 1.
Penyelenggaraan program pendidikan Gelar S2 dan 83 dalam dan luar negen bagl perencana di pusat dan daerah;
2.
Penyelenggaraan program pendidikan Gelar 82 linkage dengan luar negen bagi perencana di pusat dan daerah;
3. Penyelenggaraan program pendidikan Gelar S2 double degree (DD) bagi perencana di pusat dan daerah; 4.
Penyelenggaraan program Diklat Non Gelar penjenjangan Fungsional Perencana (JFP) bagi perencana di pusat dan daerah;
5.
Penyelenggaraan program Diklat Non Gelar substantif Perencanaan bagi perencana di pusat dan daerah;
6.
Penyelenggaraan pelatihan bahasa asing sebagai syarat dan persiapan untuk pendidikan Gelar;
7.
Penyusunan kurikulum Diklat Non Gelar substan tif perencanaan;
8. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Diklat Gelar dan Non Gelar;
9.
Penyusunan laporan persiapan, pelaksanaan dan penyelenggaraan Diklat kepada Kementerian PPN/Bappenas;
evaluasi
10.
Program dan kegiatan lainnya yang berbubungan dan mendukung peningkatan kapasitas 8DM perencana di pusat dan daerab. PASAL4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
1.
PlHAK PERTAMA a.
PlHAK PERTAMA wajib menyediakan pendanaan untuk pelaksanaan program Diklat Gelar dan Non Gelar bagi perencana pusat dan daerah;
b.
PlHAK PERTAMA wajib menyeleksi dan menetapkan calon penerima beasiswa Diklat Gelar dan Non Gelar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan secara bersama-sama dengan universitas;
c.
PlHAK PERTAMA wajib membantu dukungan administrasi kepada tim atau lembaga di bawah Rektorat yang akan melaksanakan program ini;
d. PIHAK ...
- 5
2.
d.
PIHAK PERTAMA bersama PlHAK KEDUA wajib mengintegrasikan jenis-jenis Diklat, pembiayaan, jangka waktu dan jadwal pelaksanaan, jumlah dan nama peserta, instansi asal peserta, kriteria seleksi dalam satu buku panduan atau pedoman yang menjadi acuan bersama;
e.
PlHAK PERTAMA berhak atas laporan, yang terkait dengan data akademis dan laporan perkembangan pelaksanaan Diklat Gelar dan Non Gelar yang dilaksanakan oleh PlHAK KEDDA;
f.
PlHAK PERTAMA berhak melakukan evaluasi pelaksanaan Diklat Gelar dan Non Gelar yang dilakukan oleh PJHAK KEDUA.
PlHAK KEDDA a.
PIllAR KEDDA wajib mendelegasikan kepada lernbaga di bawah Rektorat yang akan bertugas untuk melaksanakan Diklat Gelar dan Non Gelar sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditentuksn oleh PIHAK PERTAMA;
b.
PlHAK KEDDA wajib mematuhi jadwal, kriteria, persyaratan, dan metode kegiatan berdasarkan buku panduan yang telah dibuat oleh PIHAK PERTAMA dengan mernpertimbangkan saran dan masukan dari PIHAK KEDDA;
c.
PlHAK KEDDA wajib menyerahkan iaporan hasil pelaksanaan program Diklat yang ditetapkan kepada PlHAK PERTAMA pada waktu yang telah disepakati;
d.
PlHAK KEDDA berhak untuk menerima kompensasi atas penugasan untuk pelaksanaan Diklat Gelar dan Non Gelar serta kegiatan lainnya yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PlHAK KEDDA;
e.
PlHAK KEDDA, apabila diperlukan dan disertai dengan alasan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan, dapat bekeIjasama dengan pihak KETIGA untuk melaksanakan seluruh dan atau sebagian kegiatan harus dengan persetujuan secara tertulis dari PlHAK PERTAl\1A.
PASAL 5 METODE DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM DIKIAT
Program Diklat Gelar dan Non Gelar bagi perencana di pusat dan daerah dilakukan, di antaranya, dengan metode dan tahapan sebagai berikut: a.
PIHAK PERTAMA melakukan penilaian (assessment) terhadap program studi dan lembaga Diklat di PIHAK KEDDA dikaitkan dengan jenis
·.
-6 program studi dan pelatihan yang ditawarkan serta pengalaman dengan kebutuhan kualifikasi SDM perencana di pusat dan daerah; b.
PlHAK PERTAMA melakukan identifikasi kebutuhan bidang studi yang diperlukan bagi perencana yang disesuaikan dengan jenis tugas, pokok dan fungsinya;
c.
PIHAK PERTAMA melakukan seleksi peserta Diklat yang dapat terdiri atas seleksi adrninistrasi, khusus untuk Diklat Gelar ditambah dengan seleksi potensi akademis, selekai bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya dan wawancara;
d. PlHAK KEDUA menyelenggarakan Diklat Gelar dan Non Gelar dengan program studi, jumlah peserta, jumlah biaya, jadwal, serta hal-hal lainnya yang akan diatur melalui kesepakatan lebih lanjut; e.
PlHAK PERTAMA bersama-sama dengan PlHAK KEDUA atau sendiri sendiri melaksanakan evalnasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Diklat. PASAL6 KERAHASIAAN
Seluruh data dan informasi dalam bentuk apapun yang terkait dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK. Selanjutnya PARA PlHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data kepada dan atan baik sebagian manpun seluruhnya kepada pihak ketiga manapunjuga, keeuali: a.
Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh pihak pemilik informasi;
b. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan wajib segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya; c.
Berdasarkan pen eta pan pengadilan dan arbitrase. PASAL7 JANGKA WAKTU
1.
Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani pada tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu delapan (18 03 2008) dan berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu empat belas (31 12 - 2014).
2.
Nota kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi setiap tahun, apabila teIjadi perubahan kesepakatan yang bersifat teknis dapat dilakukan antara PlHAK PERTAMAdan PlHAKKEDUA. PASAL ...
- 7
PASAL8
PENYELESAlAN PERSELISlHAN PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena perbedaan penafsiran dan atau pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PlHAK. Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk kemudian dicarikan penyelesaian yang baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh PARA PlHAK. PASAL9
PENUTUP Hal-hal lain yang bersifat teknis akan diatur dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Teknis tersendiri oleh lembaga di bawah PARA PlHAK. Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pad a hari, tanggal, bulan, tahun seperti tersebut pada awal Nota Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sarna dan mengikat.
PlHAKKEDUA
Menteri Negara PPNj ;, Kepala Bappenas t
Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, MS Rektor Universitas Andalas
