LINDUNG NILAI SARANA HUKUM MENJAGA STABILITAS PEREKONOMIAN (Studi Tentang Pengaturan Kewajiban Lindung Nilai)
DISERTASI Untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Di bawah Pimpinan Pejabat Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Subhilhar, Ph.D. Untuk Dipertahankan di Hadapan Sidang Terbuka Senat Universitas Sumatera Utara
OLEH : SUTRISNO NIM. 088101007/HK
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
LINDUNG NILAI SARANA HUKUM MENJAGA STABILITAS PEREKONOMIAN (Studi Tentang Pengaturan Kewajiban Lindung Nilai)
DISERTASI Untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Di bawah Pimpinan Pejabat Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Subhilhar, Ph.D. Untuk Dipertahankan di Hadapan Sidang Terbuka Senat Universitas Sumatera Utara
OLEH :
SUTRISNO NIM. 088101007/ HK
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
ABSTRAK Nama : Sutrisno, S.H., M.Kn Promotor : Prof.Dr.Bismar Nasution, S.H., M.H Kopromotor : Dr..Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M, Prof.Dr.TanKamello, S.H., M.S
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar merupakan momentum penting bagi Indonesia masuk dalam rezim devisa dan nilai tukar bebas. Peraturan dalam Undang-Undang itu menyebabkan sistem devisa dan nilai tukar di Indonesia terlalu liberal mengakibatkan pergerakan nilai tukar mata uang yang bersifat volatile. Akibat volatilitas yang tinggi tersebut memunculkan masalah hukum kontrak derivatif pada tahun 2008. Masalah hukum dimaksud adalah produk derivatif valuta asing (foreign exchange derivative) yang ditawarkan bank kepada nasabah ternyata bukan merupakan lindung nilai (hedging) melainkan produk spekulatif. Nasabah merasa dirugikan dan melakukan gugatan kepada bank dengan menyebutkan bank melakukan tindakan penyalahgunaan keadaan (“misbruik van omstandigheden”–“undue influence”). Sejak sengketa derivatif (structured product) pada tahun 2008. Otoritas moneter telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/26/PBI/2009 yang ditetapkan pada 1 Juli 2009 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Structured Product Bagi Bank Umum. Kemudian disusul oleh peraturan lain yang terkait prinsip kehati-hatian transaksi derivatif. Semua peraturan yang dikeluarkan dimaksudkan untuk memperketat ruang gerak transaksi derivatif valuta asing khususnya structured product, namun demikian belum ada penegasan tentang kewajiban untuk menggunakan derivatif sebagai lindung nilai. Lindung nilai menjadi kebutuhan negara dengan pertumbuhan yang cepat (emerging market) salah satunya Indonesia. Untuk mendukung argumen penulis bahwa tindakan lindung nilai merupakan tindakan tepat bagi negara yang menganut rezim devisa bebas dan nilai tukar mengambang seperti Indonesia. Dalam penelitian ini penulis akan menghitung pareto cost efficiency yang merupakan pilihan rasional untuk mengalokasikan sumber daya yang paling menguntungkan. Selain itu lindung nilai merupakan win win solution dimana all parties better off, yaitu masyarakat, bank dan pemerintah. Diharapkan dengan tercapainya efisiensi maka fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engeneering) dapat berjalan secara maksimal di Indonesia Berdasarkan hasil penelitian, sistem devisa dan nilai tukar mengambang bebas (free flooting exchange rate) bukan menjadi sesuatu yang dilarang atau diharamkan di Indonesia. Sistem devisa dan nilai tukar bebas perlu diatur dengan peraturan yang tepat dan efisien. Pengalaman krisis tahun dan tahun 2008 menunjukkan telah terjadi pergeseran dari wilayah privat kepada wilayah kepentingan publik. Artinya ketika hukum perdata (privat) menyebabkan kerugian atau dampak buruk kepada keselamatan banyak orang (publik) maka pada saat itu kepentingan umum wajib dijaga. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis merekomendasikan : Pengaturan rezim devisa bebas dan nilai tukar mengambang bebas harus dikritisi agar aturan mengenai devisa dan nilai tukar tidak merugikan perekonomian dan nilai tukar di Indonesia. Untuk itu sudah saatnya lindung nilai dimasukkan dalam wilayah hukum publik. Kata Kunci : Produk Terstruktur, Lindung Nilai, Efisiensi, Peraturan Kehati-hatian, Hukum Publik
ABSTRACT Name : Sutrisno, S.H., M.Kn Promotor : Prof.Dr.Bismar Nasution, S.H., M.H Copromotor : Dr..Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M, Prof.Dr.TanKamello, S.H., M.S
Law Number 24 year 1999 on Foreign Exchange and Exchange Rate System (Foreign Exchange Law), defined as an important momentum to Indonesia entry to free trade and exchange regime. Regulation in that law caused foreign exchange system and foreign exchange rate in Indonesia went liberally. Free floating exchange rate made currency exchange movement is volatile. High volatility has caused problems of derivative contract regulation on 2008. That was foreign exchange derivative problem, which was proposed by bank to customer, was not a hedging product but a speculative one. Customers are felt disadvantaged and accused bank claimed bank did misused of condition (misbruik van omstandigheden – undue influence). Since derivative (structured product) dispute in 2008, Monetary Authority has issued Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 11/26/PBI/2009 that established on 1st July 2009, on the Principles of Prudential Regulation on Implementation of Structured Product Activity by Commercial Bank. Then followed by another regulation related to principles of prudential regulations of derivative transaction. Even though regulations related to ruled derivative are in common, the truth are those are functioning in tightening foreign derivative transaction accessibility, especially structured product. But obligation in using derivative, as a hedging is not stated explicitly. Hedging is becoming a nation need with fast growth emerging market, such as Indonesia. In order to support writer’s arguments that hedging act is a right act to a nation with a free foreign exchange and floating rate such as Indonesia. Writer in this research will measure pareto cost efficiency, which is a rational option to allocate the most valuable resource. Hedging is a win-win solution which all parties better off, there are people, bank, and government. It is hoped with efficiency achievement, therefore “Law as a tool of social engineering” could be running maximally in Indonesia. Based on research, foreign exchange system and free-floating exchange rate are not something prohibited anymore in Indonesia. Foreign exchange system and free-floating exchange rate should be managed well with right and efficient regulations. Crisis experiences on 2008 showed us there are shift from private law section to public law section. That means when private laws are causing loss or bad effect to a lot of people (public) safety, therefore public interest should be covered up. Based on the research result writer recommended : The regulations about free foreign exchange and free floating exchange rate regime must be criticized in order not giving negative effects and disturb economy and exchange rate. It is the right time that hedging should be included in public law section. Keywords : Structured Product, Hedging, Efficiency, Prudential Regulation, Public Law
KATA PENGANTAR
Berkat Keagungan Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang pada akhirnya penelitian disertasi yang menjadi tugas akhir dan persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara dapat penulis selesaikan. Bermula dari ketertarikan penulis sebagai mantan praktisi perbankan yang melihat adanya kekosongan hukum yang mengatur transaksi derivatif valuta asing dalam praktek hukum perbankan. Maka dibuatlah disertasi ini dengan judul “Lindung Nilai Sarana Hukum Menjaga Stabilitas Perekonomian (Studi Tentang Pengaturan Kewajiban Lindung Nilai)”. Usaha bank sangat unik untuk dikaji, bisnis penuh kepercayaan (trust) sekaligus merangkap bisnis paling beresiko (high risk business). Perkembangan teknologi telah menawarkan kemudahan bagi nasabah bank untuk memperoleh financial services melalui kecanggihan fitur produk derivatif yang bukan saja menarik tetapi sekaligus mengandung resiko. Krisis ekonomi tahun 2008 di Indonesia adalah contoh dari resiko transaksi derivatif yang menyebabkan nasabah dirugikan dan sistem perbankan juga menjadi rapuh akibat hilangnya kepercayaan nasabah kepada bank. Pengadilan diramaikan dengan munculnya sengketa transaksi derivatif valuta asing dalam bentuk structured product. Nasabah merasa dirugikan dan melakukan
gugatan
kepada
bank
dengan
menyebutkan
bank
melakukan
tindakan
penyalahgunaan keadaan (“misbruik van omstandigheden”–“undue influence”). Dari semua gugatan itu, ada sisi yang menarik untuk dicermati dan menjadi objek penelitian yaitu semua gugatan didasari alasan yang sama yaitu menuding bank telah memanipulasi dengan menawarkan produk spekulatif dengan bungkus lindung nilai (hedging). Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada yang amat terpelajar Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H selaku Promotor
beserta Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M dan Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S selaku Kopromotor. Berkat perhatian dan bimbingan yang diberikan telah memunculkan self motivation dan inspirasi kepada penulis untuk tanpa ragu menyelesaikan pendidikan sampai kepada jenjang tertinggi di Strata-3 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada yang amat terpelajar Prof. Dr. Sunarmi,S.H., M.S, Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum dan Dr. Polin L.R. Pospos, S.E., M.A selaku penguji disertasi yang memberikan kritik, masukan, saran-saran yang sungguh berharga untuk memperkaya dan menyempurnakan disertasi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:
1. Pejabat Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Subhilhar, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum atas peluang dan kesempatan yang diberikan untuk mengikuti Studi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H, atas motivasi yang diberikan setiap kali bertemu dengan penulis. 4. Seluruh Dosen/Staf Pengajar Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 5. Seluruh staf pegawai pada sekretariat Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang senantiasa memberikan keramahan dan pelayanan prima dalam mengurus administrasi di Kampus Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 6. Seluruh rekan-rekan Program Studi Doktor Ilmu Hukum angkatan tahun 2008/2009 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, baik yang telah lebih dahulu menyelesaikan
Program Studi Doktor maupun yang masih dalam proses penyelesaian Program Studi Doktor. Komunikasi baik yang terjalin dan saling memberikan semangat sangat efektif menjadikan penulis tetap bersemangat menghadapi berbagai rintangan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 7. Almarhum Abul Khair, S.H., M.Hum, yang gigih dan bersemangat untuk belajar studi sampai pada akhir hayatnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan tempat terbaik disisinya. 8. Almarhum Sensei Winta Karna, guru besar karate Kala Hitam, yang mengajarkan penulis menjadi orang yang kuat fisik dan mental dalam menghadapi tantangan hidup. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan tempat terbaik disisinya. 9. Orang Tua Kandung Bapak Kie Tjui Lai dan Ibu Ong Siok Hong, melalui kesederhanaan hidup memberikan pengajaran moral bagi penulis untuk hidup jujur dan bekerja keras. 10. Bapak Mertua Ng Tjek Pak dan Ibu Mertua Tan Mie Lie, yang memberikan dukungan penuh dengan menjaga dan merawat anak-anak penulis, sehingga penulis memiliki waktu yang cukup untuk belajar dan mencari nafkah bagi keluarga. 11. Khusus kepada Istri tercinta Diana, S.E yang hidup bersama senang maupun susah dukungan mu tiadatara, tak cukup dengan kata-kata dan air mata, kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa istri yang senantiasa mendukung suaminya. 12. Buah hati yang sangat tersayang Ivanna Olivera Sutrisno, Ivanni Sutrisno, Olivia Sutrisno yang memberikan inspirasi untuk terus maju, capek pun tiada mengapa setelah melihat kalian bertiga rasa itu hilang begitu saja, yang ada adalah semangat dan lebih semangat lagi menghadapi semua rintangan dengan keluarnya.
satu keyakinan semua masalah pasti ada jalan
Akhirnya sebagai manusia biasa dengan kerendahan hati mohon maaf atas segala kesalahan dan selalu mohon ampunan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Maha Pencipta Alam Semesta dengan segala isinya. Medan,
Agustus 2015
Peneliti ,
Sutrisno
DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ............................................................................................................. 3 ABSTRACT ........................................................................................................... 4 KATA PENGANTAR ............................................................................................ 5 DAFTAR ISI .......................................................................................................... 9 DAFTAR TABEL GAMBAR ............................................................................... 13 DAFTAR ISTILAH ............................................................................................... 14 BAB I : PENDAHULUAN………………………………….…………................ 21 A. Latar Belakang ................................................................................................... 21 B. Perumusan Masalah ........................................................................................... 33 C. Tujuan Penelitian ............................................................................................... 33 D. Keaslian Penelitian ............................................................................................ 34 E. Kegunaan Penelitian .......................................................................................... 35 F. Kerangka Teoritis dan Konseptual ..................................................................... 37 1. Kerangka Teoritis ........................................................................................... 37 2. Kerangka Konsep ........................................................................................... 50 G. Metode Penelitian .............................................................................................. 54 1. Spesifikasi Penelitian ...................................................................................... 55 2. Metode Pendekatan ......................................................................................... 58 3. Lokasi dan Objek Penelitian ........................................................................... 60 4. Alat Pengumpul Data ...................................................................................... 60 5. Analisis Data ................................................................................................... 60 H. Asumsi ................................................................................................................ 62
I. Sistimatika Penulisan ........................................................................................... 63 BAB II : TRANSAKSI BISNIS DALAM KONTRAK DERIVATIF VALUTA ASING ..................................................................................... 67 A. Pengertian Transaksi Derivatif ……………………………………………… 67 B. Prinsip Kontrak Dalam Transaksi Derivatif Valuta Asing …………………... 79 1. Transaksi Derivatif Valuta Asing Lahir Dari Asas Kebebasan berkontrak (Freedom Of Contract) ............................................................. 85 2. Kontrak Derivatif Valuta Asing Tidak Diatur Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata ................................................................. 112 3. International Standar Derivative Agrement (ISDA) ................................... 117 C. Transaksi Derivatif Valuta Asing Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law ................................................................................................. 123 1. Pareto Efisiensi (Cost And Benefit Analysis) …………………………….. 127 2. Analisis Ekonomi Menjadi Pendekatan Hukum Transaksi Derivatif Valuta Asing ................................................................................................ 133 a. Skenario Pertama Perusahaan Menggunakan Hedging ………………. 134 b. Skenario Kedua Perusahaan Tidak Menggunakan Hedging (Non Hedging) ………………………………………………………... 138 3. Lindung Nilai (Hedging) Dalam Transaksi Derivatif Valuta Asing .......... 143 D. Permasalahan Transaksi Derivatif Valuta Asing Di Indonesia ……………….. 146 1. Transaksi Derivatif Berunsur Spekulatif …………………………………. 146 2. Globalisasi Sistem Nilai Tukar Memunculkan Rekayasa Keuangan …….. 153 a. Evolusi Nilai Tukar Uang Di Dunia ...................................................... 155 a.1.Rezim Bretton Wood …………………………………………………. 158 a.2.Rezim Smithsonian Agreement ………………………………………. 160 a.3.Rezim Plaza Accord …………………………………………………. 161
b. Perkembangan Sistem Nilai Tukar di Indonesia ……………….……. 162 b.1.Kurs Tetap (Fixed Exchange Rate) ………………………………….. 163 b.2.Kurs Mengambang Terkendali (Managed Floating Exchange Rate) ………………………………………………………. 165 b.3.Kurs Mengambang Bebas (Free Floating Rate) ……………………… 166 BAB III : PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLES) DALAM TRANSAKSI VALUTA ASING ……………. 170 A. Prudential Banking Principles Dalam Transaksi Derivatif Valuta Asing …….
170
B. Perlindungan Konsumen Bank ..………………………………………………
188
C. Otoritas Pengawasan Bank Sebagai Prudential Regulator di Indonesia ………
196
1. Bank Indonesia ……………………………………………………….…... 204 2. Otoritas Jasa Keuangan ……………………………………………….….. 215 3. Koordinasi Lembaga Pengawasan Perlu Terus Ditingkatkan …………… 224 D. Peraturan Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar ………………………..
234
1. Undang-Undang 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar …………………………………………………… 234 a. Sistem Lalu Lintas Devisa Dalam Perspektif Undang-Undang 24 Tahun 1999 ………………………………………………………... 238 b. Sistim Nilai Tukar Dalam Perspektif Undang-Undang 24 Tahun 1999 ……………………………………………………….. 249 b.1. Keunggulan dan Kelemahan Nilai Tukar tetap (fixed exchange rate) …..………………………………….…..….. 250 b.2. Keunggulan dan Kelemahan Nilai Tukar mengambang (Free Floating Rate) …………………………………………………...... 252 b.3. Keunggulan dan Kelemahan Nilai Tukar Mengambang Terkendali (Managed Floating Exchange Rate) …………………………..…. 255 2. Pengaturan Lindung Nilai (Hedging) BUMN ……………………………. 256
BAB-IV: TRANSAKSI LINDUNG NILAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PUBLIK .................................................................................. 268 A. Anatomi Perkara Transaksi Derivatif Valuta Asing di Indonesia ……………. 268 B. Studi Kasus Derivatif Valuta Asing Di Indonesia ……………………………. 270 1. Bedah Kasus Structured Product tahun 2008 – 2009 …………………..… 270 a. Perkara “PT Toba Surimi Industries (Surimi) vs The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd (HCBC)” …………………. 273 b. Perkara ”PT.Gunung Bintan Abadi vs PT.Bank Cimb Niaga, Tbk” …………………………………………………… 275 c. Perkara ”Standard Chartered Bank vs PT. Nubika Jaya”....................... 278 d. Perkara “PT Citoputra Indoprima vs PT. Cimb Niaga Tbk (dhl. PT. Bank LIPPO Tbk)” ………………………………………… 287 e. Perkara ”PT.Bank Danamon Indonesia Tbk Dengan PT.Esa Kertas Nusantara” ................................................................................ 293 f. Perdamaian Antara ”PT.Permata Hijau Sawit Dengan Citi Bank N.A Jakarta Branch” .................................................................................... 297 2. Perlindungan Nasabah Kasus Structured Product ………………….……. 300 C. Gagasan Pengaturan Lindung Nilai (Hedging) Transaksi Valuta Asing Dalam Perundang-Undangan …………………………………….…………… 312 1. Pengaturan Privat dan Publik Transaksi Valuta Asing .…………………... 312 2. Pengaturan Lindung Nilai Dalam Undang-Undang Untuk Kepentingan Publik ……………………………………………………… 322 BAB-V : PENUTUP ............................................................................................... 341 A. Kesimpulan ....................................................................................................... 341 B. Saran-Saran ....................................................................................................... 343 DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………….… 345 DAFTAR RIWAYAT HIDUP …………………………………………………… 364
DAFTAR TABEL GAMBAR Hal Gambar 1
: Kurva Penerimaan dan Biaya ..................................................................... 45
Gambar 2
: Diagram Batang Perkembangan Volume Total Transaksi Valas Domestik ........................................................................................... 77
Gambar 3
: Diagram Batang Perkembangan Komposisi Transaksi Derivatif Valas Domestik …....................................................................................... 78
Gambar 4
: Tabel Perhitungan Laba Rugi Perusahaan Yang Mengunakan Fasilitas Hedging ……………………………………………………………….….. 137
Gambar 5
: Kurva Penerimaan dan Biaya ”PT A” (Skenario Hedging) ………….….. 138
Gambar 6
: Tabel Perhitungan Laba Rugi Perusahaan Non Hedging ……………..… 139
Gambar 7
: Kurva Penerimaan dan Biaya ”PT C” (Skenario Non Hedging)…………. 140
Gambar 8
: Tabel Perbandingan Analisis Struktur Biaya ……………………………. 141
Gambar 9
: Kurva Penerimaan dan Biaya Untuk Perbandingan Skenario Perusahaan yang melakukan Hedging dan Non Hedging.………………. 142
Gambar 10
: Rekam jejak regulasi penerapan prinsip kehati-hatian pasca kasus structured product tahun 2008 ………………………………………..… 177
Gambar 11
: Struktur Pengaturan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Bank di OJK.. 191
Gambar 12
: Sistem mengelola dan memelihara posisi devisa neto ………….………. 231
Gambar 13
: Sistem Nilai Tukar Tetap ………………………………….……………. 252
Gambar 14
: Sistem Nilai Tukar mengambang ……………………………………..... 254
Gambar 15
: Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali ………..…………..……... 256
Gambar 16
: Grafik Volitalitas Rupiah Terhadap Dollar Amerika Serikat (USD) …… 260
Gambar 17
: Grafik Kurs Rupiah Terhadap USD Tahun 2008 s/d April 2009 ……..... 270
DAFTAR ISTILAH
Asymmetric information
: Suatu kondisi yang tidak seimbang dimana satu pihak memiliki informasi yang lebih baik dari pihak yang lain
Applied theory
: Teori terapan adalah teori yang berada di level mikro untuk diaplikasikan dalam konsep
Balancing concept
: Konsep keseimbangan
Banking facility agreement
: Perjanjian pemberian fasilitas produk
Bona fides
: Pelaksanaan iktikad baik
Bretton Woods agreement
: Kesepakatan Bretton woods menetapkan nilai tukarnya mata uang Amerika terhadap emas (USD 35/ounce)
Callable forward option
: Instrumen investasi kombinasi transaksi forward dan option merupakan contoh produk terstruktur
Capital inflow
: Aliran dana asing yang masuk ke Indonesia
Capital outflow
: Aliran dana asing yang ke luar dari Indonesia
Civil law system
: Sistem hukum kontinental yang dipengaruhi oleh hukum Romawi
Common law system
: Sistem hukum Anglo Saxon yang dipengaruhi tradisi
Concept of natural law
: Konsep hukum alam
Conduct of business supervision
: Pengawasan tingkah laku bisnis
Insider trading
: Transaksi antar lembaga atau transaksi orang dalam
Money loundring
: praktik pencucian uang
Confirmation letter
: Surat konfirmasi yang ditandatangani nasabah
Cross border
: Lintas batas negara
Cross border transaction
: Transaksi yang melewati lintas batas negara
Demand and supply
: Hukum permintaan dan penawaran sesuai hukum pasar
Derivatiphobia
: Rasa takut terhadap transaksi derivatif
Dewan Komisioner OJK
: Pimpinan tertinggi OJK bersifat kolektif dan kolegial
Direct investment
: Investasi langsung dari luar negeri ke sektor riil
Direct regulation
: Peraturan langsung
Duty of care
: Pengurus diwajibkan mengelola perusahaan dengan hatihati
Early termination
: Percepatan penyelesaian sebuah kontrak
Economic analysis of law
: Menggunakan prinsip-prinsip ekonomi untuk menganalisa permasalahan hukum
Emerging market
: Negara dengan pertumbuhan perekonomian yang cepat
Equity
: Saham
Explicit deposit protection
: Perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang secara langsung memberikan perlindungan kepada masyarakat dan dapat menjamin simpanan masyarakat
External equilibrium position
: Posisi keseimbangan eksternal terhadap nilai mata uang
Fairness
: Memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral
Fee based income
: Keuntungan selain bunga bank
Fiduciary duty
: Kewajiban yang dibebankan kepada pemegang kepercayaan menjaga kepentingan penerima manfaat di atas kepentingan pribadi
Financial instrument
: Instrumen keuangan
Fixed cost
: Biaya tetap meliputi semua pengeluaran yang tidak berubah terlepas dari perubahan tingkat aktivitas
Fixed exchanged rate
: Sistem nilai tukar tetap dimana nilai tukar mata uang domestik ditetapkan pada tingkat tertentu terhadap nilai mata uang asing
Foreign exchange derivative
: Derivatif valuta asing
Forward Rate
: Kurs mata uang yang dipakai dalam kontrak berjangka
Free floating exchanged rate
: Sistem nilai tukar mengambang bebas berdasarkan pada permintaan dan penawaran mata uang asing
Free market economies
: Ekonomi pasar bebas
Freedom of contract
: Asas kebebasan berkontrak
Generic term
: Merupakan istilah umum
Good faith
: Iktikad baik
Grand theory
: Teori payung yaitu teori makro yang mendasari berbagai teori di bawahnya
Hedge accounting
: Standar akuntansi lindung nilai untuk menghitung keuntungan dan kerugian pendapatan atau biaya dalam rangka Lindung Nilai
Hedging
: Lindung nilai
Holding period
: Kewajiban menempatkan devisa di dalam negeri dalam waktu tertentu
Homo economicus
: Mahluk ekonomi
Hot money
: Sumber dana yang sensitif dan akan dengan cepat keluar akibat hilangnya kepercayaan investor
Implicit deposit protection
: Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawas dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat yang dapat menghindarkan kebangkrutan bank
Indirect regulation
: Peraturan tidak langsung
Interest rates
: Tingkat suku bunga
Internal risk measurement and management systems
Investor protection
: Sistem pengukuran risiko dan manajeman internal yang menyangkut exposure risikonya dan kinerja sebenarnya dalam rangka Pengelolaan risiko : Perlindungan terhadap investor
Ius constituendum
: Peraturan hukum yang diharapkan berlaku pada masa mendatang.
Laissez faire
: Doktrin ekonomi liberal
Law as a tool of social engeneering : Konsepsi hukum sebagai “sarana” pembaharuan masyarakat Indonesia Lender of the last resort” (LoLR)
: Fungsi Bank Indonesia pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek kepada bank-bank yang mengalami likuiditas dan dan mengalami pemburukan kesehatan
Letter of intend (LOI)
: Kesepakan awal sebelum perjanjian pokok
Macroprudential supervision
: Pengawasan terhadap kebijakan makro
Managed floating exchange rate
: Sistem nilai tukar mengambang terkendali
Market conduct
: Perilaku pelaku usaha Jasa keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan
Market confidence
: adalah kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan
Microprudential supervision
: Pengawasan terhadap kebijakan mikro
Middle theory
: Teori pendukung yaitu level menengah, dimana focus kajiannya makro dan juga mikro
Misbruik van omstandigheden
: Tindakan penyalahgunaan keadaan
Moral hazard
: Perilaku jahat dalam ekonomi merupakan tindakan yang menimbulkan kemudharatan baik untuk diri sendiri maupun orang lain
Multi supervisory model
: Pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh lebih dari dua otoritas
Mutual agreement
: Kesepakatan bersama
Nasabah eligible
: Nasabah memiliki pemahaman terhadap structured product dan memiliki modal paling kurang Rp.5 miliar
Nasabah profesional
: Nasabah tersebut memiliki pemahaman terhadap structured product dan memiliki modal paling kurang lebih besar dari Rp.20 miliar
Nasabah retail
: Nasabah tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai nasabah professional dan Nasabah eligible
Net profits
: Laba bersih perusahaan
Off balance sheet
: Transaksi dalam perusahaan yang menurut aturan akuntasi tidak atau belum boleh dicatat dalam proses akuntasi
Offshore borrowing
: Pinjaman yang sumber dananya berasal dari luar negeri
On the spot
: Harga pasar pada saat transaksi
Onbenoemde
: Kontrak tidak bernama
Over regulated
: Pengaturan yang berlebihan
Pacta sunt servanda
: Asas kepastian hukum setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
Pareto cost eficiency
: Pilihan rasional untuk mengalokasikan sumber daya yang paling menguntungkan
Income
: Pendapatan
Revenue
: Pendapatan atau Penghasilan
Portfolio investment
: Portofolio investasi
Premium
: Sejumlah premi yang ditambahkan ke spot rate untuk memperoleh kurs forward
Private interest
: Kepentingan pribadi
Probabilities of expected profits
: Kemungkinan keuntungan yang akan diterima
Profit and loss
: Keuntungan dan biaya
Profit oriented
: Keinginan untuk memperoleh keuntungan
Prudential principles
: Prinsip kehati-hatian
Public disclosure
: Keterbukaan informasi terhadap publik
Public interest
: Kepentingan umum
Quasi independent
: Bersifat tidak independen
Redelijkheid en billijkheid
: Doktrin iktikad baik yang didasari oleh kerasionalan dan Kepatutan
Reserve requirement
: Cadangan wajib minimum
Scarcity
: Menentukan pilihan dalam kondisi kelangkaan
Social interest
: Kepentingan masyarakat
Social welfare
: Kesejahteraan sosial
Sophisticated customer
: Konsumen yang profesional dan terbiasa dengan transaksi berbasis teknologi
Spot rate
: Nilai mata uang yang berlaku saat kontrak
Stakeholder
: Semua pemangku kepentingan
Standard operating procedures
: Menetapkan prosedur kerja yang telah distandarisasi
Strike rate
: Harga patokan
Structured product
: Produk terstruktur yang merupakan kombinasi berbagai instrumen dengan transaksi derivatif valas terhadap rupiah
Subrime mortgage
: Terjadinya keadaan kredit macet sektor perumahan di Amerika Serikat
Sui generis
: Perjanjian khusus
Term sheet prediction
: Prediksi termin transaksi
Theorie de I’autonomie de la volonte : Teori kebebasan kehendak Total cost
: Total biaya penggabungan biaya tetap dan biaya variabel
Forward transaction
: Transaksi forward pada harga jumlah dan tanggal tertentu di masa yang akan datang sesuai dengan kontrak
Spot transaction
: Transaksi jual atau beli antara valuta asing terhadap rupiah di hari yang sama dengan penyerahan dananya dilakukan 1(satu) sampai dengan 2 (dua) hari
Swap transaction
: Transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai (spot) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka
Twin peak supervisory model
: Pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh dua otoritas utama
Underlying asset
: Aset yang mendasarinya
Underlying transaction
: Perjanjian yang mendasarinya transaksi derivatif
Unified supervisory model
: Pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh otoritas yang terintegrasi di bawah satu lembaga
United States Dollar/USD
: Mata uang dolar Amerika
Unrestricted freedom of contract
: Kebebasan berkontrak memiliki kecendrungan ke arah kebebasan tanpa batas
Unsophisticated customer
: Konsumen tradisional yang awam terhadap transaksi berbasis kecanggihan teknologi
Unwind
: Penghentian transaksi
variabel cost
: Biaya yang umumnya berubah-rubah sesuai dengan volume bisnis
Wetboek van strafrecht
: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Volatile
: Fluktuatif dan bergejolak
Zero sum bussiness
: Bisnis beresiko tinggi merupakan bisnis kalah menang
