PANDUAN INDIKATOR PENILAIAN KEPATUHAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 1. Standar Pelayanan Publik a. Persyaratan Adanya syarat yang dibutuhkan untuk mengakses layanan bagi pengguna layanan, contoh:
b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur/ alur Adanya suatu Sistem, Mekanisme dan Prosedur/ alur bagaimana penyelenggara layanan bekerja atau tahapan-tahapan dari satu produk layanan, contoh:
Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan Ombudsman RI asik.ombudsman.go.id
c. Produk Pelayanan Ketersediaan informasi produk penyelenggara layanan, contoh:
layanan
apa
saja
yang
diberikan
oleh
d. Jangka Waktu Penyelesaian Ketersediaan informasi berapa lama jangka waktu penyelesaian dari satu produk layanan dibutuhkan, contoh:
e. Biaya/Tarif Adanya informasi yang jelas berapa biaya/tarif yang dibebankan kepada pengguna layanan, catatan: jika tidak dikenakan biaya wajib dituliskan Gratis, contoh:
Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan Ombudsman RI asik.ombudsman.go.id
2. Maklumat Layanan Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
3. Sistem Informasi Pelayanan Publik Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah ketersediaan Informasi Pelayanan Publik baik secara elektronik (internet, monitor televisi) atau Nonelektronik (booklet, pamflet, billboard, spanduk, dll) yang berisikan informasi sekurang-kurangnya mengenai profil penyelenggara layanan, standar layanan dan maklumat layanan, contoh:
4. Sarana dan Prasarana, Fasilitas a. Ruang tunggu Ketersediaan ruang tunggu untuk pengguna layanan di tempat penyelenggara layanan b. Toilet Ketersediaan toilet untuk pengguna layanan di tempat penyelenggara layanan c. loket/meja/desk pelayanan Ketersediaan loket/meja/desk pelayanan untuk pengguna layanan di tempat penyelenggara layanan
Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan Ombudsman RI asik.ombudsman.go.id
5. Pelayanan Khusus a. Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus Ketersediaan Sarana khusus untuk pengguna layanan berkebutuhan khusus di tempat penyelenggara layanan seperti: ram, rambatan, kursi roda, jalur pemandu, toilet khusus, ruang menyusui, ruang bermain anak, dll. Contoh:
b. Pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus Ketersediaan loket/meja/desk tersendiri/khusus bagi pengguna berkebutuhan khusus
layanan
6. Pengelolaan Pengaduan a. Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/Fax/Email, dll) Ketersediaan sarana pengaduan bagi pengguna layanan di tempat penyelenggara layanan melalui media seperti : SMS/Telpon/Fax/Email, dll b. Informasi prosedur dan tatacara penyampaian pengaduan Ketersediaan Informasi prosedur dan tatacara penyampaian pengaduan bagi pengguna layanan di tempat penyelenggara layanan c. Pejabat/Petugas pengelola Pengaduan Ketersediaan pejabat/ pengelola pengaduan dari penyelenggara layanan Contoh pengelolaan pengaduan:
Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan Ombudsman RI asik.ombudsman.go.id
7. Penilaian Kinerja Ketersediaan Sarana Pengukuran Kepuasan Pelanggan melalui media elektronik (monitor televisi) ataupun non-elektronik (kuesioner kepuasan pelanggan, kotak kepuasan pelanggan), contoh:
8. Visi, Misi dan Moto Pelayanan a. Visi dan Misi Pelayanan Ketersediaan visi dan misi penyelenggara layanan, contoh:
b. Moto Pelayanan Ketersediaan moto penyelenggara layanan, contoh:
Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan Ombudsman RI asik.ombudsman.go.id
9. ID Card Penggunaan ID Card resmi penyelenggara layanan
10. Pelayanan Terpadu Merupakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Dibedakan menjadi pelayanan terpadu pada tingkat Kementerian/Lembaga; level Ditjen/Kedeputian/Badan (EselonI); dan Direktorat/Biro/Pusat (Eselon II). Semakin tinggi level keterpaduan pelayanan (tingkat Kementerian) maka semakin besar nilainya
Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan Ombudsman RI asik.ombudsman.go.id
