LEMBAGA

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG NO 1

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Program Penyelesaian Perkara

SASARAN Percepatan peningkatan penyelesaian perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan PK.

INDIKATOR

RENCANA 2011

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014

· Penyelesaian tunggakan perkara dapat dilakukan dengan cepat.

ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2011 2012 2013 2014 90,1 92,0 93,4 94,3

· Penyelesaian minutasi perkara yg tepat waktu. · Penurunan tunggakan perkara · Terwujudnya lembaga peradilan yang dihormati dan disegani oleh setiap warga negara dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel

1.1 Percepatan peningkatan penyelesaian perkara

Terselesaikannya penyelesaian perkara · Jumlah penyelesaian perkara termasuk 10.200 pkr perkara-perkara yang menarik perhatian yang sederhana, tepat waktu, masyarakat (perkara KKN dan HAM) transparan dan akuntabel

· Jumlah penyelesaian minutasi perkara yg tepat waktu.

II.L.005.1

8.100 pkr

10.300 pkr

8.150 pkr

10.400 Pkr

8.200 pkr

10.500 pkr

8.250 pkr

29,1

29,4

29,7

30,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG NO

2

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

SASARAN

Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Umum

INDIKATOR

RENCANA 2011 10.200 pkr

Terselenggaranya dukungan pengelolaan administrasi perkara yang, efektif, efisien dan trasparan yang berbasis kinerja dan Teknologi Informasi · Peningkatan jumlah penyelesaian perkara

· Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara · Penyediaan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

· Penyediaan Zitting Plaatz dan pelaksanaan sidang keliling untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan

II.L.005.2

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 10.300 pkr 10.400 pkr 10.500 pkr

ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2011 2012 2013 2014

149,5

154,2

156,9

160,2



SASARAN

2.1 Peningkatan Manajemen Peradilan Peningkatan penyelesaian dan Umum penanganan perkara

TARGET RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2011 2012 2013 2014 12.757 pkr 13.012 pkr 12.203 pkr bdg 12.569 pkr · Jumlah penyelesaian administrasi bdg perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) 213.013 pkr bdg 219.403 bdg 222.694 pkr tk.1 pkr tk.1 227.147 pkr di tingkat Pertama dan Banding di tk.1 tk.1 3.646.825 pkr 3.756.229 pkr 3.812.572 pkr lingkungan Peradilan Umum tipiring tipiring 3.888.823 pkr tipiring tipiring INDIKATOR

· Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan · Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu 2.2 Penyediaan dana bantuan hukum di Penyelesaian perkara pidana bagi · Jumlah Penyediaan dana bantuan Pengadilan Tingkat Pertama Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama

5.321 pkr

5.427 pkr

5.535 pkr

5.645 pkr

347 satker

352 satker

352 satker

352 satker

1 naskah

1 naskah

1 naskah

1 naskah

6 kali

6 kali

6 kali

6 kali

6 lokasi

6 lokasi

6 lokasi

6 lokasi

· Kebijakan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

2.3 Pengembangan Peradilan Tipikor

3

Jumlah penyelenggaraan Zitting Plaatz untuk menjangkau lapisan masyarakat yang miskin dan terpinggirkan kebijakan Terlaksananya peradilan Tipikor di tiap Tersusunnya kebijakan mengenai provinsi di lingkungan peradilan umum penyelenggaraan/tata laksana peradilan Tipikor

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Terselesaikannya penyelesaian · Peningkatan jumlah penyelesaian perkara yang sederhana, tepat perkara waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Agama

II.L.005.3


34,6

35,0

35,3

35,9

0,6

0,6

0,6

0,6

64,9

66,6

67,5

68,7



SASARAN

3.1 Peningkatan Manajemen Peradilan Peningkatan penyelesaian dan Agama penanganan perkara

3.2 Penyediaan dana bantuan hukum di Penyelesaian perkara peradilan agama Pengadilan Agama bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

INDIKATOR

RENCANA 2011

· Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara · Penyediaan Zitting Plaatz dan pelaksanaan sidang keliling untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan · Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Agama

· Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan · Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Kesyariahan yang lengkap dan tepat waktu · Penyediaan dana prodeo di Pengadilan Tingkat Pertama

92.416 pkr

94.763 pkr

95.986 pkr

97.637 pkr

92416 pkr

94763 pkr

95986 pkr

97637 pkr

490 pkr

494 pkr

499 pkr

504 pkr

292 satker

305 satker

305 satker

305 satker

61 satker

61 satker

61 satker

61 satker

Jumlah penyelenggaraan sidang keliling 4

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN


Terselesaikannya penyelesaian · Peningkatan jumlah penyelesaian perkara yang sederhana, tepat perkara waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Militer dan TUN

II.L.005.4


10,5

10,6

10,9

11,3

11,8

11,8

11,8

11,8

19,8

20,3

20,5

20,9



SASARAN

4.1 Peningkatan Manajemen Peradilan Peningkatan penyelesaian dan Militer penanganan perkara

INDIKATOR

RENCANA 2011

· Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara · Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling (hakim terbang) untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan · Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Peradilan Militer Jumlah standar tenaga teknis yang disusun · Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan · Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu · Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Militer Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis Prosentase pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan Prosentase ketersediaan data dan arsip tenga teknis peradilan Militer

II.L.005.5

3.500 pkr


3.530 pkr

3.559 pkr

3.609 pkr


3,0

3,0

3,0

3,1



SASARAN

4.2 Peningkatan Manajemen Peradilan Peningkatan penyelesaian dan TUN penanganan perkara

INDIKATOR · Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Peradilan TUN

RENCANA 2011 1600 pkr

Jumlah standar tenaga teknis yang disusun · Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan · Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu · Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan TUN Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis Prosentase pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan Prosentase ketersediaan data dan arsip tenga teknis peradilan Militer 4.3 Penyediaan dana bantuan hukum di Penyelesaian perkara peradilan Militer · Kebijakan mengenai bantuan hukum Pengadilan Militer dan TUN dan TUN di wilayah yang belum bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau peradilan Militer dan TUN terjangkau peradilan Militer dan TUN · Pelaksanaan sidang keliling (hakim terbang) untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat

II.L.005.6

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 1621 pkr 1641 pkr 1671 pkr

127 pkr

128 pkr

129 pkr

131 pkr

23 satker

23 satker

23 satker

23 satker


0,1

0,1

0,1

0,1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG NO 5

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA-RI

5.1 Pembinaan Administrasi pengelolaan kepegawaian dan pengembangan SDM.

SASARAN Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan

INDIKATOR

RENCANA 2011

Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan

· Jumlah kebijakan/pedoman tentang · Jumlah rekrutmen yang transparan, sistem rekruitmen, pola karir, sistem adil, akuntabel dan berdasarkan promosi dan mutasi, aparat penegak kompetensi hukum yang berbasis merit, transparan dan akuntabel

· Tersedianya data informasi terpusat mengenai sumber daya manusia aparat penegak hukum yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan mutasi, promosi dan sebagainya


806 satker

· Jumlah rekruitment CPNS Jumlah 2275 orang rekruitmen Cakim (4 Lingkungan 118 orang Peradilan), Jumlah rekruitmen Hakim Ad 12 orang Hoc Tipikor

Persentase Database kepegawaian 814 satker · Tersedianya informasi seleksi yang · kesekretariatan, diklat, dan pengawasan transparan dan akuntabel kepada terintergrasi. masyarakat · Jumlah dokumen rencana kerja 8 dokumen pengelolaan rekrutmen yang berisi proses, metode dan tahap rekrutmen. · Tersedianya dokumen rancangan pola 10 dokumen karir · Tersedianya dokumen rekomendasi 10 dokumen perbaikan pola karir

II.L.005.7

814 satker

814 satker

814 satker

2960 orang 424 orang



814 satker

814 satker

814 satker

8 dokumen

8 dokumen

8 dokumen

10 dokumen

10 dokumen

10 dokumen

10 dokumen

10 dokumen

10 dokumen

ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2011 2012 2013 2014 4.354,9 4.516,3 4.508,7 4.552,4

7,4

5,6

5,7

5,9


6


SASARAN

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara MA-RI

6.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana BUA 6.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama

Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan di lingkungan BUA Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

INDIKATOR

RENCANA 2011 · Tersedianya dokumen rencana kerja 10 dokumen pelaksanaan perbaikan pola karir. · Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan · Penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan BUA

1 satker

Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan Pengad.tanah prasarana teknis dan umum peradilan 106.000 m2 tingkat banding dan tingkat daerah.

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 10 dokumen 10 dokumen 10 dokumen

1 satker

1 satker

1 satker

Pengad.tanah Pengad.tanah Pengad.tanah 80.000 m2 40.000 m2 40.000 m2

Pemb.ged baru 30 unit Pemb.lanjutan 50 unit Pemb.rumah dinas 30 unit

Pemb.ged baru 35 unit Pemb.lanjuta n 45 unit Pemb.rumah dinas 50 unit



Rehab ged 120 unit Rehab rumah dinas 50 unit




II.L.005.8


1.272,2

963,2

936,0

960,6

104,7

106,8

109,2

111,4

1.167,5

856,4

826,8

849,2



SASARAN

TARGET RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2011 2012 2013 2014 Sarana dan Sarana dan Sarana dan Sarana dan prasarana prasarana 799 prasarana prasarana 805 satker 819 satker 821 satker satker

INDIKATOR

Pengad kend roda empat utk 400 unit utk wkl dan pansek pengadilan tkt pertama




Penyediaan sarana dan prasarana Penyediaan pengadilan tipikor termasuk tunjangan Sarana hakim adhoc Tipikor (di dalamnya prasarana dan termasuk tunjangan kesehatan dan pengadilan keamanan) tipikor di 17 PN di ibukota propinsi

Penyediaan Sarana prasarana pengadilan Tipikor di 15 PN di ibukota propinsi

Penyediaan Sarana prasarana pengadilan Tipikor di 20 PN di ibukota kabupaten/kot a

Penyediaan Sarana prasarana pengadilan Tipikor di 24 PN di ibukota kabupaten/kot a

40 lokasi

25 lokasi

20 lokasi

Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan Zitting Plaatz

II.L.005.9

50 lokasi


KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG NO 7

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Program Pendidikan dan Pelatihan

7.1 Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan

SASARAN

INDIKATOR

RENCANA 2011


Tersedianya sumber daya aparatur hukum yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan

Terlaksananya sistem Diklat dan Litbang sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan peradilan

Tersedianya sumber daya aparatur hukum yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan

· Jumlah SDM yang sudah mendapatkan pelatihan teknis peradilan dan Manajemen dan Kepemimpinan yang memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja

913

932

950

969

· Jumlah pelatihan bagi Hakim/Hakim Adhoc dan tenaga teknis lainnya mengenai Tipikor, asset recovery dll

2.402

2.499

2.549

2.600

· Jumlah kurikulum, silabus, materi ajar yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan pelatihan (needs-based curriculum) · Jumlah pengembangan sistem diklat yang terhubung dengan sistem rekruitmen, sistim pengawasan dan sistim karir bagi hakim dan aparatur peradilan

3 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

II.L.005.10


25,3

26,3

26,4

27,5



SASARAN

7.2 Peningkatan profesional aparatur Tersedianya sumber daya aparatur peradilan dibidang Manajemen dan hukum yang profesional dan kompeten kepemimpinan dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan

INDIKATOR · Jumlah SDM yang sudah mendapatkan pelatihan teknis peradilan dan Manajemen dan Kepemimpinan yang memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja

RENCANA 2011 1832

Jumlah pelatihan Mempim bagi Tenaga struktural · Jumlah kurikulum, silabus, materi ajar yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan pelatihan (needs-based curriculum) · Jumlah pengembangan sistem diklat yang terhubung dengan sistem rekruitmen, sistim pengawasan dan sistim karir bagi hakim dan aparatur peradilan 7.3 Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan

· Jumlah kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan dengan mempertimbangkan kebutuhan lembaga peradilan dan rekomendasi unit kerja lainnya.

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 1870 1906 1945

181

185

188

192

2 pkt

2 pkt

2 pkt

2 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

7 penelitian, Kajian 8 WilProp masing-masing 30 Audience, 6 pkt study banding, 9 pkt seminar, 9 pkt sosialisasi

7 penelitian, 2 kajian10 WilProp, masingmasing 30 Audience,8 pkt study banding,9 pkt seminar ,9 pkt sosialisasi

7 penelitian,2 kajian 12 WilProp, masingmasing 30 Audience,8 pkt study banding ,9 pkt seminar ,9 pkt sosialisasi

7 penelitian,2 kajian, 14 WilProp, masingmasing 30 Audience,8 pkt study banding, 9 pkt seminar,9 pkt sosialisasi

II.L.005.11


5,1

5,2

5,2

5,3



SASARAN

INDIKATOR · Jumlah sistim pengembangan

penelitian

RENCANA 2011 dan Penyusunan Sistem penelitian secara manual 1 Pkt

· Jumlah asessment keterkaitan antara sistim diklat, dengan sistim rekruitmen, sistim karir bagi hakim dan aparatur pengadilan dan sistim pengawasan

1 Pkt asessment keterkaitan antar sistem diklat dengan sistemrekruitm ent bagi Hakim

II.L.005.12

TARGET ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 Pengembanga Pengembanga Pengembanga n sistem n sistem n sistem penelitian penelitian penelitian secara manual secara manual secara manual 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt asessment keterkaitan antar sistem diklat dengan sistem Karir bagi Aparatur

1 Pkt asessment keterkaitan antar sistem diklat dengan sistem Pengawasan

1 Pkt asessment keterkaitan antar sistem diklat dengan sistem rekruitment, sistem karir, dan sistem Pengawasan



8

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara MA-RI 8.1 Pengawasan pelaksanaan teknis, administrasi peradilan, administrasi umum, penanganan pengaduan

8.2 Pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku aparat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

SASARAN Terlaksananya mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien

INDIKATOR

RENCANA 2011


Penyelenggaraan peradilan yang bebas dari praktek-praktek KKN

· Jumlah penanganan pengawasan 208 laporan teknis, administrasi peradilan dan administrasi umum, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya · Jumlah sosialisasi Sistem pengelolaan 200 org 4 wil pengaduan kepada aparat pengadilan dan masyarakat. Meningkatnya kualitas kinerja hakim Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan 100 laporan dan aparat peradilan dan kepercayaan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku publik kepada lembaga peradilan. hakim dan aparat peradilan.

TOTAL ALOKASI

II.L.005.13

210 laporan

212 laporan

215 laporan


13,3

13,3

13,5

13,7

2,0

2,1

2,2

2,2

6.055,3

5.920,9

5.893,7

5.969,3

200 org 4 wil 200 org 4 wil 200 org 4 wil

100 laporan

100 laporan

100 laporan

LEMBAGA

Recommend Documents