0
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA
PEDOMAN TEKNIS AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
JAKARTA 2003
0
1 DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI DAFTAR FORMULIR DAFTAR LAMPIRAN BAB I
BAB II
1 3 4
PENDAHULUAN 1.1. Tujuan dan Prinsip 1.2. Pengertian Istilah 1.3. Ruang Lingkup Akuntansi Barang Milik Negara STRUKTUR DAN BAGAN ORGANISASI AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA 2.1. Struktur Organisasi 2.2. Bagan Organisasi
BAB III
BAB V
9 10 TUGAS DAN FU
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. BAB IV
5 6 8
Tingkat UPB Tingkat PPBI Tingkat PBI Tingkat PEBIN
29 30 30 31
SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA 4.1. Akuntansi BMN pada Tingkat UPB 4.1.1 Dokumen Sumber 4.1.2. Jenis Transaksi Akuntansi BMN 4.1.3. Klasifikasi dan Kodefikasi BMN 4.1.4. Satuan Barang 4.1.5. Nilai Barang 4.1.6. Kapitalisasi BMN 4.1.7 Persediaan 4.1.8. Kode Lokasi 4.1.9. Kode Barang 4.1.10. Kode Registrasi 4.1.11. Penentuan Kondisi BMN 4.1.12. Inventarisasi 4.1.13. Formulir Akuntansi 4.1.14. Prosedur Akuntansi 4.2. Akuntansi BMN tingkat PPBI 4.3. Akuntansi BMN tingkat PBI 4.4. Akuntansi BMN tingkat PEBIN
33 33 34 35 35 35 35 36 36 37 38 38 39 39 40 41 43
FORMULIR AKUNTANSI BMN 5.1. Buku Inventaris Intrakomptabel UPB 5.2. Buku Inventaris Ekstrakomptabel UPB 5.3. Buku Persediaan 5.4. Kartu Inventaris Barang (KIB) 5.5. Daftar Inventaris Ruangan (DIR) 5.6 Daftar Inventaris Lainnya (DIL) 5.7. Laporan BMN Triwulanan UPB
44 46 48 50 65 67 69
1
2 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14. 5.15. 5.16. 5.17. 5.18. 5.19. 5.20. 5.21. 5.22. 5.23. 5.24. 5.25. 5.26.
Laporan BMN Tahunan UPB Laporan Persediaan UPB Laporan Kondisi Barang UPB Laporan Hasil Inventarisasi Buku Inventaris Intrakomptabel PPBI Laporan BMN Triwulanan PPBI Laporan BMN Tahunan PPBI Laporan Persediaan PPBI Laporan Kondisi Barang PPBI Buku Inventaris Intrakomptabel PBI Laporan BMN Triwulanan PBI Laporan BMN Tahuanan PBI Laporan Persediaan PBI Laporan Kondisi Barang PBI Buku Inventaris Intrakomptabel PEBIN Laporan BMN Triwulanan PEBIN Laporan BMN Tahunan PEBIN Laporan Persediaan PEBIN Laporan Kondisi Barang PEBIN
71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107
LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3
109 111 112
2
3
DAFTAR FORMULIR
Halaman 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
Form Form Form Form Form Form Form Form Form Form Form Form Form Form Form Form Form Form Form Form Form Form Form Form Form Form Form Form Form
Ak.1.1.01 Ak.1.1.02 Ak.1.1.03 Ak.1.2.01 Ak.1.2.02 Ak.1.2.03 Ak.1.2.04 Ak.1.3.01 Ak.1.3.02 Ak.1.4.01 Ak.1.4.02 Ak.1.4.03 Ak.1.4.04 Ak.1.4.05 Ak.2.1.01 Ak.2.4.01 Ak.2.4.02 Ak.2.4.03 Ak.2.4.04 Ak.3.1.01 Ak.3.4.01 Ak.3.4.02 Ak.3.4.03 Ak.3.4.04 Ak.4.1.01 Ak.4.4.01 Ak.4.4.02 Ak.4.4.03 Ak.4.4.04
Buku Inventaris Intrakomptabel UPB Buku Inventaris Ekstrakomptabel UPB Buku Persediaan UPB KIB Tanah KIB Bangunan Gedung KIB Alat Angkutan Bermotor KIB Senjata Api Daftar Inventaris Ruangan (DIR) Daftar Inventaris Lainnya (DIL) Laporan BMN Triwulanan UPB Laporan BMN Tahunan UPB Laporan Persediaan UPB Laporan Kondisi Barang UPB Laporan Hasil Inventarisasi Buku Inventaris Intrakomptabel PPBI Laporan BMN Triwulanan PPBI Laporan BMN Tahunan PPBI Laporan Persediaan PPBI Laporan Kondisi Barang PPBI Buku Inventaris Intrakomptabel PBI Laporan BMN Triwulanan PBI Laporan BMN Tahunan PBI Laporan Persediaan PBI Laporan Kondisi Barang PBI Buku Inventaris Intrakomptabel PEBIN Laporan BMN Triwulanan PEBIN Laporan BMN Tahunan PEBIN Laporan Persediaan PEBIN Laporan Kondisi Barang PEBIN
3
26 28 30 33 37 41 44 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89
4
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 8
: Berita Acara Serah Terima BMN v : Mapping klasifikasi BMN ke dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusa : Arus Laporan Dan Daftar Transaksi BMN viii : Bagan Arus Akuntansi BMN Pada tingkat UPB ix : Bagan Arus Akuntansi BMN Pada tingkat PPBI x : Bagan Arus Akuntansi BMN Pada tingkat PBI xi : Bagan Arus Akuntansi BMN Pada tingkat PEBIN xii
4
5
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Tujuan dan Prinsip Pembukuan dan pelaporan Barang Milik Negara untuk selanjutnya disebut Akuntansi Barang Milik Negara (BMN) diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pengendalian BMN yang dikuasai oleh suatu unit organisasi. Akuntansi BMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan memegang prinsip-prinsip: 1.1.1 Ketaatan yaitu prinsip Akuntansi BMN dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundangundangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan. 1.1.2 Konsistensi yaitu akuntansi BMN dilaksanakan berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
secara
1.1.3 Kemampubandingan yaitu akuntansi BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi. 1.1.4 Materialitas yaitu akuntansi BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan. 1.1.5 Obyektif yaitu akuntansi BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 1.1.6 Harga Perolehan yaitu pencatatan BMN didasarkan atas harga perolehan. Apabila harga perolehan tidak dapat diketahui maka dapat ditentukan dengan harga taksiran. 1.1.7 Kelengkapan yaitu akuntansi BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.
5
6
1.2. Pengertian Istilah Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan: 1.2.1.
Akuntansi BMN adalah suatu urutan kegiatan dalam pengelolaan BMN yang mengolah seluruh transaksi BMN untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan BMN.
1.2.2.
Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
1.2.3.
Buku Inventaris Ekstrakomptabel adalah buku yang digunakan untuk mencatat BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
1.2.4.
Buku Inventaris Intrakomptabel adalah buku yang digunakan untuk mencatat BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi.
1.2.5.
Buku Persediaan adalah buku yang digunakan untuk mencatat arus keluar masuknya persediaan di gudang.
1.2.6.
Daftar Inventaris Lainnya (DIL) adalah daftar yang digunakan untuk mencatat BMN yang tidak dicatat dalam DIR dan KIB.
1.2.7.
Daftar Inventaris Ruangan (DIR) adalah daftar yang digunakan untuk mencatat BMN yang berada dalam ruangan tertentu.
1.2.8.
Daftar Transaksi adalah suatu daftar yang berisi transaksi BMN selama satu periode akuntansi.
1.2.9.
Dokumen Sumber adalah berkas yang digunakan sebagai dasar pengakuan dan pencatatan transaksi BMN.
1.2.10. Harga Perolehan adalah nilai seluruh memperoleh BMN hingga siap pakai.
pengeluaran
untuk
1.2.11. Harga Taksiran adalah nilai BMN yang ditentukan berdasarkan estimasi harga BMN pada suatu saat tertentu. 1.2.12. Inventarisasi adalah suatu kegiatan opname fisik yang meliputi pengindentifikasian, perhitungan, penilaian, pencatatan dan pelaporan seluruh BMN secara fisik/nyata yang dimiliki dan atau dikuasai oleh setiap Unit Pengurus Barang (UPB) pada saat tertentu.
6
7 1.2.13. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh BMN hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai BMN tersebut. 1.2.14. Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah kartu untuk mencatat identitas BMN tertentu secara lengkap yaitu tanah, bangunan gedung, alat angkutan bermotor (darat, apung dan udara) serta senjata api. 1.2.15. Kode Barang adalah kode yang digunakan untuk mengklasifikasikan BMN berdasarkan golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan sub-sub kelompok dalam sistem akuntansi BMN. 1.2.16. Kode Lokasi adalah kode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi unit penanggung jawab akuntansi BMN. 1.2.17. Kode Registrasi adalah kode yang terdiri dari Kode Lokasi ditambah dengan tahun perolehan dan Kode Barang ditambah dengan nomor urut pendaftaran BMN. 1.2.18. Laporan BMN Tahunan adalah sarana untuk melaporkan posisi BMN pada awal dan akhir Periode Akuntansi serta mutasi BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi pada setiap berakhirnya satu Periode Akuntansi. 1.2.19. Laporan BMN Triwulanan adalah sarana untuk melaporkan posisi BMN pada awal dan akhir triwulan serta mutasi BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi pada setiap berakhirnya suatu triwulan. 1.2.20. Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) adalah sarana untuk melaporkan jumlah/nilai/harga, kondisi dan keberadaan seluruh BMN secara fisik/nyata yang dimiliki dan atau dikuasai oleh UPB. 1.2.21. Laporan Kondisi Barang (LKB) adalah sarana untuk melaporkan kondisi BMN pada setiap berakhirnya satu Periode Akuntansi. 1.2.22. Laporan Persediaan adalah sarana untuk melaporkan saldo nilai persediaan pada akhir periode laporan. 1.2.23. Nomor Urut Pendaftaran adalah nomor yang menunjukkan urutan pendaftaran BMN pada BI per sub-sub kelompok BMN, disusun berdasarkan urutan perolehan. 1.2.24. Organisasi Akuntansi BMN adalah unit organisasi yang menyelenggarakan akuntansi BMN sesuai ketentuan yang berlaku. 1.2.25. Pembantu Penguasa Barang Inventaris (PPBI) adalah unit akuntansi BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang
7
8 ditetapkan sebagai PPBI, penanggungjawabnya adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai PPBI. 1.2.26. Pembina Barang Inventaris (PEBIN) adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga, penanggungjawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga. 1.2.27. Penguasa Barang Inventaris (PBI) adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Eselon I penanggungjawabnya adalah pejabat Eselon I. 1.2.28. Persediaan adalah barang pakai habis, barang tak habis pakai dan barang bekas dipakai yang diperoleh guna mendukung kegiatan operasional. 1.2.29. Saldo Awal adalah nilai dan jumlah BMN pada awal periode akuntansi. 1.2.30. Saldo Akhir adalah nilai dan jumlah BMN pada akhir periode akuntansi. 1.2.31. Satuan barang adalah besaran yang digunakan untuk mencatat kuantitas BMN dalam akuntansi BMN. 1.2.32. Sistem Akuntansi BMN adalah jaringan kerja dari prosedurprosedur yang saling berhubungan untuk mengolah formulir, catatan dan laporan dalam rangka menghasilkan informasi dan laporan BMN sesuai ketentuan yang berlaku. 1.2.33. Unit Pengurus Barang (UPB) adalah Kantor/Satuan Kerja /Proyek/Bagian Proyek yang memiliki wewenang mengurus dan atau menggunakan BMN, baik yang menguasai maupun tidak menguasai anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1.3. Ruang Lingkup Akuntansi BMN Akuntansi BMN meliputi kegiatan sebagai berikut: 1.3.1. Pembukuan Semua transaksi BMN dibukukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: a. BMN diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. BMN dicatat dalam Buku Inventaris atau Buku Persediaan berdasarkan dokumen sumber (Berita Acara Serah Terima dan dokumen pendukung lainnya) 1.3.2. Inventarisasi Inventarisasi dilaksanakan secara berkala dengan melakukan opname fisik BMN untuk menjaga keakuratan catatan BMN. 1.3.3. Pelaporan 8
9 Pelaporan BMN dilaksanakan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tingkatan organisasi akuntansi BMN BAB II STRUKTUR DAN BAGAN ORGANISASI AKUNTANSI BMN 2.1. Struktur Organisasi Secara umum, struktur organisasi akuntansi BMN ditetapkan sebagai berikut: a. Pembina Barang Inventaris (PEBIN) PEBIN merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga, penanggungjawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga. PEBIN membawahi PBI b. Penguasa Barang Inventaris (PBI) PBI merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat Eselon I, penanggungjawabnya adalah pejabat Eselon I. PBI membawahi PPBI atau UPB. c. Pembantu Penguasa Barang Inventaris (PPBI) PPBI merupakan unit akuntansi BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai PPBI, penanggungjawabnya adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai PPBI. PPBI membawahi UPB. d. Unit Pengurus Barang (UPB) UPB adalah Kantor/Satuan Kerja/Proyek/Bagian Proyek yang memiliki wewenang mengurus dan atau menggunakan BMN, baik yang menguasai maupun tidak menguasai anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penanggungjawab UPB adalah Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek Untuk Kementerian Negara/Lembaga yang tidak memiliki struktur organisasi akuntansi BMN lengkap seperti tersebut di atas, arus laporan dan dokumen BMN disampaikan langsung ke unit akuntansi BMN di atasnya, atau unit akuntansi BMN yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi akuntansi BMN. Disamping sebagai PPBI atau PBI, unit-unit organisasi ini juga melaksanakan fungsi selaku UPB untuk unit kerjanya. Unit instansi vertikal yang langsung berada di bawah kantor pusat, digolongkan sebagai UPB di bawah PBI.
9
10
2.2. Bagan Organisasi
PEBIN
PBI
PPBI
UPB
UPB
PBI
PPBI
UPB
PBI
PPBI
UPB
UPB
2.2.1. Organisasi Akuntansi BMN PEBIN
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
ESELON I YANG MEMBIDANGI KESEKRETARIATAN
KEPALA BIRO YANG MEMBIDANGI PERLENGKAPAN
KEPALA BAGIAN YANG MEMBIDANGI PERLENGKAPAN
KEPALA SUB BAGIAN YANG MEMBIDANGI PERLENGKAPAN
PETUGAS ADMINISTRASI
PETUGAS VERIFIKASI
Keterangan Penanggung Jawab Petugas Akuntansi BMN
25
26
2.2.2. Organisasi Akuntansi BMN PBI
PEJABAT ESELON I
SEKRETARIS ESELON I (DIRJEN/BADAN/ YANG SETINGKAT)
KABAG. UMUM/PERLENGKAPAN/ PEJABAT YANG MENANGANI PERLENGKPAN/PEJABAT YANG DITUNJUK
PETUGAS ADMINISTRASI
PETUGAS VERIFIKASI
Keterangan Penanggung Jawab Petugas Akuntansi BMN
26
27
2.2.3. Organisasi Akuntansi BMN PPBI
KEPALA KANTOR WILAYAH/PIMPINAN UNIT YANG DITETAPKAN
KABAG. TU/ PEJABAT YANG MENANGANI PERLENGKAPAN
KASUBAG. PERLENGKAPAN/ PEJABAT DENGAN NAMA LAIN/PEJABAT YANG DITUNJUK
PETUGAS ADMINISTRASI
PETUGAS VERIFIKASI
Keterangan Penanggung Jawab Petugas Akuntansi BMN
27
28
2.2.4 Organisasi Akuntansi BMN UPB
KEPALA SATUAN KERJA
PETUGAS ADMINISTRASI
PETUGAS VERIFIKASI
Keterangan Penanggung Jawab Petugas Akuntansi BMN
28
29
BAB III TUGAS DAN FUNGSI UNIT AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 3.1. Tingkat UPB Tugas pokok penanggungjawab UPB adalah menyelenggarakan akuntansi BMN di lingkungan unit kerjanya (Kantor/Satuan Kerja/Proyek/Bagian Proyek), dengan fungsi sebagai berikut: a. Melaksanakan inventarisasi BMN, b. Menyelenggarakan akuntansi BMN, c. Menyusun dan menyampaikan laporan BMN secara berkala. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UPB melaksanakan kegiatan sebagaimana uraian di bawah ini. 3.1.1. Penanggungjawab UPB Penanggungjawab UPB melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Menunjuk dan menetapkan Petugas Akuntansi BMN, b. Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi BMN, c. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi BMN, d. Membentuk tim inventarisasi, e. Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem, f. Mengevaluasi hasil kerja petugas pelaksana, g. Menelaah Buku Inventaris dan Buku Persediaan serta menandatangani LKB, KIB, DIR, DIL dan Laporan BMN, h. Menyampaikan daftar transaksi BMN ke unit akuntansi keuangan pada setiap akhir bulan, i. Menyampaikan Laporan BMN pada akhir periode laporan dan LKB pada akhir tahun anggaran ke PPBI atau PBI untuk UPB Pusat, j. Menyerahkan BMN hasil pengadaan Proyek/Bagian Proyek (untuk UPB Proyek/Bagian Proyek) kepada unit struktural (UPB Rutin) dengan berita acara serah terima, k. Menerima BMN hasil pengadaan Proyek/Bagian Proyek (untuk UPB Rutin) dengan berita acara serah terima. 3.1.2. Petugas akuntansi BMN Petugas akuntansi BMN pada tingkat UPB yang terdiri dari Petugas Administrasi dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi BMN, b. Melaksanakan inventarisasi, c. Membukukan BMN ke dalam BI berdasarkan dokumen sumber, d. Memberi tanda registrasi pada BMN, e. Membuat DIR, KIB, dan DIL,
29
30
f. g. h.
Menyusun daftar transaksi BMN pada setiap akhir bulan, Menyusun Laporan BMN pada akhir periode laporan dan LKB pada akhir tahun anggaran, Melakukan tutup buku pada setiap akhir tahun anggaran.
3.2. Tingkat PPBI Tugas pokok penanggungjawab PPBI adalah menyelenggarakan akuntansi BMN pada tingkat Kantor Wilayah atau Unit Kerja lain yang ditetapkan sebagai PPBI dengan fungsi sebagai berikut: a. Menyelenggarakan akuntansi BMN, b. Menyusun dan menyampaikan laporan BMN secara berkala. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, PPBI melaksanakan kegiatan sebagaimana uraian di bawah ini. 3.2.1. Penanggungjawab PPBI Penanggungjawab PPBI melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Menunjuk dan menetapkan Petugas akuntansi BMN, b. Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem Akuntansi BMN, c. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi BMN, d. Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem, e. Mengevaluasi hasil kerja petugas pelaksana, f. Menelaah Buku Inventaris , menandatangani LKB dan Laporan BMN, g. Menyampaikan Laporan BMN pada akhir periode laporan ke KAR, h. Menyampaikan Laporan BMN pada akhir periode laporan dan LKB ke PBI. 3.2.2. Petugas akuntansi BMN Petugas akuntansi BMN pada tingkat PPBI yang terdiri dari Petugas Administrasi dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Memelihara Laporan BMN dan LKB dari UPB, b. Menyusun Buku Inventaris berdasarkan penggabungan Laporan BMN UPB, c. Menyusun Laporan BMN tingkat PPBI berdasarkan BI PPBI setiap akhir periode laporan, d. Menyusun LKB pada akhir tahun anggaran, e. Menyusun Laporan BMN pada akhir periode laporan, f. Melakukan tutup buku pada akhir tahun anggaran. 3.3. Tingkat PBI Tugas pokok penanggungjawab PBI menyelenggarakan akuntansi BMN pada tingkat Eselon I yang ditetapkan sebagai PBI dengan fungsi sebagai berikut: a. Menyelenggarakan akuntansi BMN, b. Menyusun dan menyampaikan laporan BMN secara berkala.
30
31
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, PBI melaksanakan kegiatan sebagaimana uraian dibawah ini. 3.3.1. Penanggungjawab PBI Penanggung jawab PBI melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Menunjuk dan menetapkan Petugas akuntansi BMN, b. Menyiapkan rencana pelaksanaan Sistem Akuntansi BMN, c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntansi BMN, d. Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem, e. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja petugas pelaksana, f. Menelaah Buku Inventaris, menandatangani LKB dan Laporan BMN, g. Menyampaikan Laporan BMN pada akhir periode laporan ke KAR, h. Menyampaikan Laporan BMN pada akhir periode laporan dan LKB pada akhir tahun anggaran ke PEBIN. 3.3.2. Petugas akuntansi BMN Petugas akuntansi BMN pada tingkat PBI, terdiri dari Petugas Administrasi dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Memelihara Laporan BMN dan LKB dari PPBI dan atau UPB Pusat, b. Menyusun Buku Inventaris berdasarkan penggabungan Laporan BMN PPBI dan atau UPB Pusat, c. Menyusun Laporan BMN tingkat PBI berdasarkan BI PBI setiap akhir periode laporan, d. Menyusun LKB berdasarkan penggabungan LKB PPBI dan atau UPB Pusat, e. Menyusun Laporan BMN pada akhir periode laporan, f. Menyusun LKB pada akhir tahun anggaran, g. Melakukan tutup buku pada akhir tahun anggaran. 3.4. Tingkat PEBIN Tugas pokok penanggungjawab PEBIN menyelenggarakan akuntansi BMN pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan sebagai PEBIN dengan fungsi sebagai berikut: a. Menyelenggarakan akuntansi BMN, b. Menyusun dan menyampaikan laporan BMN secara berkala. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, PEBIN melaksanakan kegiatan sebagaimana uraian di bawah ini. 3.4.1. Penanggung jawab PEBIN Penanggung jawab PEBIN melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Menunjuk dan menetapkan Petugas akuntansi BMN, b. Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi BMN, c. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi BMN, d. Menetapkan Penanggungjawab Organisasi Akuntansi BMN pada setiap tingkat unit organisasi Akuntansi BMN,
31
32
e. Mengevaluasi hasil kerja petugas pelaksana, f. Menelaah Buku Inventaris dan Buku Persediaan serta menandatangani laporan BMN tingkat PEBIN, g. Menyampaikan Laporan BMN ke Menteri Keuangan up. Kepala BAKUN pada akhir periode laporan. 3.4.2. Petugas akuntansi BMN Petugas akuntansi BMN pada tingkat PEBIN yang terdiri dari Petugas Administrasi dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Memelihara Laporan BMN dan LKB dari PBI, b. Menyusun BI berdasarkan penggabungan data BMN PBI, c. Menyusun Laporan BMN tingkat PEBIN berdasarkan BI PEBIN setiap akhir periode laporan, d. Menyusun LKB berdasarkan penggabungan LKB PBI, e. Menyusun Laporan BMN pada akhir periode laporan, f. Melakukan tutup buku pada akhir tahun anggaran.
32
33
BAB IV SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA 4.1. Akuntansi BMN pada Tingkat UPB 4.1.1. Dokumen Sumber Dokumen yang digunakan dalam akuntansi BMN dan menjadi dasar dalam pencatatan BMN adalah sebagai berikut: a. Saldo Awal Menggunakan catatan dan atau Laporan BMN periode sebelumnya dan apabila diperlukan, dapat dilakukan inventarisasi. b. Perolehan/Pengembangan/Penghapusan • Berita Acara Serah Terima BMN; • Bukti Kepemilikan BMN; • Surat Perintah Membayar (SPM); • Faktur pembelian; • Kuitansi; • Surat Keputusan Penghapusan; • Dokumen lain yang sah. 4.1.2. Jenis Transaksi Akuntansi BMN Transaksi yang dicatat dalam Akuntansi BMN meliputi tiga jenis, yaitu Perolehan, Perubahan dan Penghapusan. 4.1.2.1.
Perolehan BMN • Pembelian, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil pembelian. •
Transfer Masuk, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil transfer masuk dari UPB yang lain dalam satu PEBIN.
•
Hibah, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil penerimaan dari pihak ketiga diluar Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
•
Rampasan, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil rampasan berdasarkan putusan pengadilan.
33
34
4.1.2.2.
4.1.2.3.
•
Penyelesaian Pembangunan, merupakan transaksi perolehan BMN dari hasil penyelesaian pembangunan berupa bangunan /gedung dan BMN lainnya yang telah diserahterimakan dengan Berita Acara Serah Terima.
•
Pembatalan Penghapusan, merupakan pencatatan BMN dari hasil pembatalan penghapusan yang sebelumnya telah dihapuskan/ dikeluarkan dari pembukuan.
•
Reklasifikasi Masuk, merupakan transaksi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan klasifikasi BMN yang lain.
Perubahan BMN • Pengurangan, merupakan transaksi pengurangan kuantitas BMN. •
Pengembangan, merupakan transaksi pengembangan BMN yang dikapitalisir yang mengakibatkan pemindahbukuan dari BI Ekstrakomptabel ke BI Intrakomptabel atau perubahan nilai/satuan BMN dalam BI Intrakomptabel.
•
Perubahan Kondisi, merupakan pencatatan perubahan kondisi BMN.
•
Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas, merupakan koreksi pencatatan atas nilai/kuantitas BMN yang telah dicatat dan telah dilaporkan sebelumnya.
Penghapusan BMN • Penghapusan, merupakan transaksi untuk menghapus BMN dari pembukuan. •
Transfer Keluar, merupakan transaksi penyerahan BMN ke UPB lain dalam satu PEBIN.
•
Hibah, merupakan transaksi penyerahan BMN kepada pihak ketiga.
•
Reklasifikasi Keluar, merupakan transaksi BMN ke dalam klasifikasi BMN yang lain. Transaksi ini berkaitan dengan transaksi Reklasifikasi Masuk.
•
Koreksi Pencatatan, merupakan transaksi untuk mengubah catatan BMN yang telah dilaporkan sebelumnya.
4.1.3. Klasifikasi dan Kodefikasi BMN
34
35
Klasifikasi dan kodefikasi BMN didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/KMK.018/1999 tanggal 14 Januari 1999 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara. Apabila terdapat BMN yang belum terdaftar pada surat keputusan tersebut, agar menggunakan klasifikasi dan kode barang yang mendekati jenis dan atau fungsinya. 4.1.4. Satuan Barang Satuan barang dalam akuntansi BMN menggunakan satuan yang terukur dan baku. 4.1.5. Nilai Barang Nilai barang dicatat berdasarkan harga perolehan (historical cost). Apabila harga perolehan tidak diketahui, maka dilakukan penaksiran dengan metode tertentu dan jika penentuan harga taksiran tidak dapat dilakukan maka BMN tersebut diberi nilai satu rupiah (Rp1). 4.1.6. Kapitalisasi BMN Penentuan nilai kapitalisasi dalam Akuntansi BMN mengacu pada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/KM.12/2001 tanggal 18 Mei 2001 tentang Pedoman Kapitalisasi BM/KN dalam Sistem Akuntansi Pemerintah. Penerapan kapitalisasi dalam Akuntansi BMN, mengakibatkan Buku Inventaris dibagi menjadi dua jenis yaitu: 1. BI Intrakomptabel mencakup BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan BMN yang diperoleh melalui transaksi Transfer Masuk/Penerimaan dari pertukaran/Pengalihan Masuk serta BMN yang dipindahbukukan dari BI Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi harga perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi. 2. BI Ekstrakomptabel mencakup BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi. 4.1.7. Persediaan 4.1.7.1. Pencatatan Persediaan Persediaan dicatat dalam Buku Persediaan untuk setiap jenis barang. 4.1.7.2. Pelaporan Persediaan Saldo Persediaan dilaporkan pada setiap akhir semester. Nilai per jenis persediaan dihitung berdasarkan saldo per jenis persediaan dikalikan dengan harga pembelian terakhir.
35
36
Penyajian perkiraan persediaan dalam Neraca didasarkan pada hasil proses mapping klasifikasi BMN sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.018/1999 dengan perkiraan neraca (lihat lampiran pedoman ini).
4.1.8. Kode Lokasi Kode Lokasi adalah kode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi unit penanggung jawab akuntansi BMN. Kode ini terdiri dari 14 (empat belas) angka yang memuat kode PEBIN, PBI, PPBI, dan UPB, dengan susunan sebagai berikut:
XX . XX . XX . XXXXXX . XX. UPB Bagian Proyek UPB PPBI PBI PEBIN • • •
• •
Kode PEBIN, mengacu kepada kode Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Kode PBI, mengacu kepada Kode Anggaran unit eselon I pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Kode PPBI, mengacu kepada Kode Wilayah Anggaran. Khusus Departemen Keuangan, kode PPBI yang digunakan adalah Kode Kantor Wilayah. Unit kerja yang tidak mempunyai PPBI, kode PPBI diisi dengan 00. Kode UPB, mengacu kepada Kode Satuan Kerja yang tercantum pada DIK untuk Kantor atau kode DIP untuk Proyek/Bagian Proyek. Kode UPB Bagian Proyek, mengacu kepada urutan nomor Bagian Proyek yang tercantum pada kode DIP untuk Bagian Proyek. Kode ini diisi dengan 00 untuk UPB Kantor/Proyek
Organisasi akuntansi BMN yang tidak menguasai bagian anggaran atau yang mengelola dana sendiri (swadana), menggunakan kode khusus dengan persetujuan Badan Akuntansi Keuangan Negara. 4.1.9. Kode Barang
36
37
Kode Barang terdiri dari golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan subsub kelompok, dengan susunan sebagai berikut:
X.
XX . XX .
XX .
XXX . Sub-Sub Kelompok Sub Kelompok Kelompok Bidang Golongan
Pengelompokan/klasifikasi BMN seperti tersebut di atas berhubungan dengan Sistem Akuntansi BMN pada masing-masing jenjang organisasi Akuntansi BMN. Pada tingkat UPB, jenis BMN diklasifikasikan ke dalam sub-sub kelompok, pada tingkat PPBI diklasifikasi ke dalam sub kelompok, pada tingkat PBI dan PEBIN diklasifikasikan ke dalam kelompok. 4.1.10. Kode Registrasi Kode Registrasi adalah kode yang terdiri dari Kode Lokasi ditambah dengan tahun perolehan dan Kode Barang ditambah dengan nomor urut pendaftaran. Kode registrasi merupakan tanda pengenal BMN dengan susunan sebagai berikut: PEBIN PBI PPBI UPB UPB Bag. Proyek Tahun Perolehan XX .
XX .
XX . XXXXXX. XX
37
XXXX
38
X .
XX . XX .
XX .
XXX . XXXXXX No. Urut Pendaftaran Sub-Sub Kelompok Sub Kelompok Kelompok Bidang Golongan
Contoh : Pada Periode Akuntansi 2003 Biro Umum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan (kode kantor 231421.00) melakukan pembelian Komputer Note Book. Pada saat perolehan barang tersebut nomor pencatatan terakhir untuk Note Book yang dikuasai satuan kerja yang bersangkutan adalah 000037. Berdasarkan hal tersebut UPB dapat memberikan tanda pada Note Book tersebut sbb: 15. 01. 00. 231421.00. 2003 2. 12. 01. 02. 003. 000038 4.1.11. Penentuan Kondisi BMN Penentuan kondisi BMN mengacu kepada Lampiran II keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/KM.12/2001 tanggal 18 Mei 2001 tentang Pedoman Kapitalisasi BM/KN dalam Sistem Akuntansi Pemerintah. 4.1.12. Inventarisasi 4.1.12.1. Tujuan Inventarisasi, Inventarisasi bertujuan untuk membandingkan antara catatan BMN dengan jumlah, nilai, harga, kondisi dan keberadaaan seluruh BMN yang dimiliki dan atau dikuasai oleh UPB dalam rangka tertib administrasi BMN. Inventarisasi dilakukan oleh UPB secara berkala jika catatan BMN dianggap tidak akurat. 4.1.12.2. Tahapan Dalam Melaksanakan Inventarisasi a. Persiapan 1. Membentuk tim inventarisasi. 2. Membagi tugas dan menyusun jadwal pelaksanaan inventarisasi. 3. Mengumpulkan dokumen BMN. 4. Menyiapkan label sementara. 5. Membuat denah ruangan, memberi nomor ruangan dan menentukan penanggung jawab ruangan.
38
39
6. Menyiapkan kertas kerja inventarisasi. b. Pelaksanaan 1. Menghitung jumlah BMN per sub-sub kelompok barang. 2. Mencatat BMN ke dalam kertas kerja inventarisasi. 3. Menempelkan label sementara pada BMN yang telah dihitung. 4. Menentukan kondisi BMN dengan kriteria baik, rusak ringan atau rusak berat. 5. Menyusun LHI. 6. Membandingkan LHI dengan dokumen BMN yang ada. 7. Membuat daftar BMN yang tidak ditemukan, belum pernah dicatat dan rusak berat. 8. Menyampaikan LHI, Daftar BMN yang tidak ditemukan, belum pernah dicatat, dan rusak berat ke Penanggungjawab UPB untuk ditindaklanjuti. c. Tindak Lanjut 1. Menelusuri BMN yang tidak ditemukan 2. Membuat usulan penghapusan BMN yang rusak berat. 3. Mencatat hasil inventarisasi ke dalam sistem akuntansi BMN. 4.1.13. Formulir Akuntansi Setiap formulir yang dibuat dalam akuntansi BMN harus dapat ditelusuri dan dibandingkan dengan formulir akuntansi BMN lainnya. Akuntansi BMN tingkat UPB menggunakan formulir sebagai berikut: a. Buku Inventaris Intrakomptabel - Form Ak.1.01 b. Buku Inventaris Ekstrakomptabel - Form Ak.1.02 c. Buku Persediaan - Form Ak.1.03 d. Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah - Form Ak.1.04.01 e. Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan Gedung - Form Ak.1.04.01 f. Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Angkutan Bermotor - Form Ak.1.05 g. Kartu Inventaris Barang (KIB) Senjata Api - Form Ak.1.05 h. Daftar Inventaris Lainnya (DIL) - Form Ak.1.06 i. Daftar Inventaris Ruangan (DIR) - Form Ak.1.07 j. Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) - Form Ak.1.01 k. Laporan BMN Triwulanan - Form Ak.1.08 l. Laporan BMN Tahunan - Form Ak.1.09 m. Laporan Kondisi Barang (LKB) - Form Ak.1.10 n. Laporan Persediaan - Form Ak.1.11 4.1.14. Prosedur Akuntansi 1.
Proses Triwulanan • Membukukan data transaksi BMN ke dalam sistem Akuntansi BMN, berdasarkan dokumen sumber, • Membuat atau memperbaharui KIB, DIR, dan DIL • Menyampaikan daftar transaksi BMN setiap akhir bulan ke unit
39
40
akuntansi keuangan, • Membuat Laporan BMN pada akhir triwulan, • Meminta pengesahan Penanggung jawab UPB atas Laporan BMN, • Menyampaikan Laporan BMN ke PPBI atau PBI, setelah berakhirnya suatu triwulan, termasuk Persediaan pada akhir triwulan 2 dan 4, • Mengarsipkan Laporan BMN secara tertib. 2.
4.2.
Proses Akhir Periode Akuntansi • Menginstruksikan kepada setiap Penanggungjawab Ruangan untuk melakukan pengecekan ulang kondisi BMN yang berada di ruangan masing-masing, • Mencatat perubahan kondisi BMN yang telah disahkan oleh Penanggungjawab Ruangan ke dalam Sistem Akuntansi BMN, • Membuat LKB, • Meminta pengesahan Penanggungjawab UPB atas LKB, • Menutup BI Intrakomptabel dan BI Ekstrakomptabel, • Membuat Laporan BMN Tahunan, • Meminta persetujuan Penanggungjawab UPB atas Laporan BMN, • Menyampaikan Laporan BMN Tahunan dan LKB ke PPBI atau PBI untuk UPB Pusat setelah berakhirnya satu Periode Akuntansi, • Mengarsipkan salinan BI Intrakomptabel, BI Ekstrakomptabel, LKB, dan Laporan BMN secara tertib.
Akuntansi BMN Tingkat PPBI
4.2.1 Formulir Akuntansi Akuntansi BMN tingkat PPBI menggunakan formulir sebagai berikut : a. Buku Inventaris Intrakomptabel b. Laporan BMN Triwulanan c. Laporan BMN Tahunan d. Laporan Kondisi Barang 4.2.2. Prosedur Akuntansi 1.
Proses Triwulanan • Menerima Laporan BMN dari UPB. • Menggabungkan Laporan BMN yang diterima dari UPB ke dalam BI Intrakomptabel PPBI, • Membuat Laporan BMN Triwulanan, • Meminta pengesahan Penanggung jawab PPBI atas Laporan BMN Triwulanan, • Menyampaikan Laporan BMN ke PBI dan KAR, setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan, • Mengarsipkan salinan Laporan BMN secara tertib.
40
41
2.
4.3.
Proses Akhir Periode Akuntansi • Membuat dan meminta pengesahan Penanggung jawab PPBI atas LKB, • Menutup BI Intrakomptabel, • Membuat Laporan BMN Tahunan dan meminta pengesahan Penanggung jawab PPBI atas Laporan BMN, • Menyampaikan Laporan BMN dan LKB ke PBI, setelah berakhirnya satu Periode Akuntansi, • Menyampaikan Laporan BMN ke KAR, setelah berakhirnya satu Periode Akuntansi, • Mengarsipkan salinan, LKB, BI Intrakomptabel, dan Laporan BMN secara tertib, Akuntansi BMN Tingkat PBI
4.3.1 Formulir Akuntansi Akuntansi BMN tingkat Penguasa Barang Inventaris (PBI) menggunakan formulir sebagai berikut: a. Buku Inventaris Intrakomptabel b. Laporan BMN Triwulanan c. Laporan BMN Tahunan d. Laporan Kondisi Barang 4.3.2 Prosedur Akuntansi 1.
Proses Triwulan • Menerima Laporan BMN dari PPBI dan atau UPB Pusat, • Menggabungkan Laporan BMN yang diterima dari PPBI dan atau UPB Pusat ke dalam BI Intrakomptabel PBI, • Membuat Laporan BMN Triwulanan, • Meminta pengesahan Penanggung jawab PBI atas Laporan BMN Triwulanan, • Menyampaikan Laporan BMN ke PEBIN dan KAR, setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan, • Mengarsipkan salinan Laporan BMN secara tertib dan teratur.
2.
Proses Akhir Periode Akuntansi • Membuat dan meminta pengesahan Penanggung jawab PBI atas LKB, • Menutup BI Intrakomptabel, • Membuat dan meminta pengesahan Penanggung jawab PBI atas Laporan BMN Tahunan, • Menyampaikan Laporan BMN dan LKB ke PEBIN setelah berakhirnya Periode Akuntansi,
41
42
• • Menyampaikan Laporan BMN ke KAR setelah berakhirnya Periode Akuntansi, • Mengarsipkan salinan BI Intrakomptabel, LKB, dan Laporan BMN secara tertib dan teratur.
42
43
4.4.
Akuntansi BMN Tingkat PEBIN
4.4.1 Formulir Akuntansi Akuntansi BMN tingkat Pembina Barang Inventaris menggunakan formulir sebagai berikut: a. Buku Inventaris Intrakomptabel b. Laporan BMN Triwulanan c. Laporan BMN Tahunan 4.4.2 Prosedur Akuntansi 1.
Proses Triwulanan • Menerima Laporan BMN dari PBI, • Menggabungkan Laporan BMN yang diterima dari PBI ke dalam BI Intrakomptabel PEBIN, • Membuat Laporan BMN Triwulanan dan meminta pengesahan Penanggung jawab PEBIN atas Laporan BMN Triwulanan, • Menyampaikan Laporan BMN ke Menteri Keuangan cq. Kepala BAKUN paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan, • Mengarsipkan Laporan BMN secara tertib.
2.
Proses Akhir Periode Akuntansi, • Mencetak LKB, BI Intrakomptabel dan Laporan BMN Tahunan, • Meminta pengesahan Penanggung jawab PEBIN atas Laporan BMN, • Menyampaikan Laporan BMN ke Menteri Keuangan cq. Kepala BAKUN paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah berakhirnya Periode Akuntansi, • Mengarsipkan salinan, LKB, BI Intrakomptabel, dan Laporan BMN secara tertib dan teratur.
43
44
BAB V FORMULIR AKUNTANSI BMN 5.1
Buku Inventaris Intrakomptabel – Form Ak.1.1.01
a. Penjelasan Umum Buku Inventaris Intrakomptabel tingkat UPB dipergunakan untuk mencatat BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi yang dilakukan secara berkesinambungan dan disusun dalam klasifikasi sub-sub kelompok barang. Pengisian BI Intrakomptabel adalah sebagai berikut: b. Cara Pengisian (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13). (14). (15). (16). (17). (18). (19). (20). (21). (22). (23). (24). (25). (26). (27). (28). (29). (30).
Diisi dengan nama PEBIN Diisi dengan nama PBI Diisi dengan nama PPBI Diisi dengan nama UPB Diisi dengan kode UPB Diisi dengan nomor urut halaman Diisi dengan nama sub-sub kelompok Diisi dengan kode sub-sub kelompok Diisi dengan kode perkiraan Diisi dengan saldo awal Periode Akuntansi berjalan pada kolom 9, 10, 12, 13, 14 dan kolom 15 Diisi dengan nomor urut pencatatan Diisi dengan tanggal pembukuan Diisi dengan tanggal perolehan Diisi dengan nomor urut pendaftaran barang Diisi dengan merk/type Diisi dengan T untuk mutasi bertambah atau K untuk mutasi berkurang Diisi dengan transaksi Diisi dengan dasar mutasi Diisi dengan jumlah barang Diisi dengan satuan barang Diisi dengan harga barang per satuan Diisi dengan jumlah harga barang Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi baik Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi rusak ringan Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi rusak berat Diisi dengan total kolom 9 pada akhir Periode Akuntansi Diisi dengan total kolom 12 pada akhir Periode Akuntansi Diisi dengan total kolom 13 pada akhir Periode Akuntansi Diisi dengan total kolom 14 pada akhir Periode Akuntansi Diisi dengan total kolom 15 pada akhir Periode Akuntansi
44
45
PEBIN PBI PPBI UPB Kode UPB
: …(1)... : …(2)… : …(3)... : …(4)... : …(5)...
Form – Ak.1.1.01 Halaman: …(6)…
BUKU INVENTARIS INTRA KOMPTABEL SUB-SUB KELOMPOK : …(7)... KODE SUB-SUB KELOMPOK : …(8)... KODE PERKIRAAN : …(9)...
No
Tanggal Pembukuan
1
2
Identitas Barang Tanggal Perolehan 3
Penambahan/Pengurangan
Nomor Urut Merk/ T/K Pendaftaran Type 4
5
6
Harga Barang
Kondisi Barang
Jumlah Barang
Satuan Barang
Satuan
Jumlah
B
RR
RB
13
14
15
Transaksi
Dasar Mutasi
7
8
9
10
11
12
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23) (24)
(25)
(27)
(28) (29)
(30)
Saldo Awal Periode Akuntansi …(10)… (11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Posisi per 31 Desember …….
(26)
45
46
5.2.
Buku Inventaris Ekstrakomptabel – Form Ak.1.1.02
a. Penjelasan Umum Buku Inventaris Ekstrakomptabel untuk tingkat UPB dipergunakan untuk mencatat BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi yang dilakukan secara berkesinambungan dan disusun dalam klasifikasi sub-sub kelompok barang. Pengisian BI Ekstrakomptabel tingkat UPB adalah sebagai berikut: b. Cara Pengisian (1). Diisi dengan nama PEBIN (2). Diisi dengan nama PBI (3). Diisi dengan nama PPBI (4). Diisi dengan nomor urut halaman (5). Diisi dengan nama UPB (6). Diisi dengan kode UPB (7). Diisi dengan nama sub-sub kelompok (8). Diisi dengan kode sub-sub kelompok (9). Diisi dengan kode perkiraan (10). Diisi dengan saldo awal Periode Akuntansi berjalan pada kolom 9, 10, 12, 13, 14 dan kolom 15 (11). Diisi dengan nomor urut pencatatan (12). Diisi dengan tanggal pembukuan (13). Diisi dengan tanggal perolehan (14). Diisi dengan nomor urut pendaftaran barang (15). Diisi dengan merk/type (16). Diisi dengan T untuk mutasi bertambah atau K untuk mutasi berkurang (17). Diisi dengan transaksi (18). Diisi dengan dasar mutasi (19). Diisi dengan jumlah barang (20). Diisi dengan satuan barang (21). Diisi dengan harga barang per satuan (22). Diisi dengan jumlah harga barang (23). Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi baik (24). Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi rusak ringan (25). Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi rusak berat (26). Diisi dengan total kolom 9 pada akhir Periode Akuntansi (27). Diisi dengan total kolom 12 pada akhir Periode Akuntansi (28). Diisi dengan total kolom 13 pada akhir Periode Akuntansi (29). Diisi dengan total kolom 14 pada akhir Periode Akuntansi (30). Diisi dengan total kolom 15 pada akhir Periode Akuntansi
46
47
PEBIN PBI PPBI UPB Kode UPB
: …(1)... : …(2)… : …(3)... : …(4)... : …(5)...
Form – Ak.1.05 Halaman: …(6)…
BUKU INVENTARIS EKSTRA KOMPTABEL SUB-SUB KELOMPOK KODE SUB-SUB KELOMPOK KODE PERKIRAAN
Tanggal No Pembukuan 1
2
Identitas Barang
Penambahan/Pengurangan
Tanggal Nomor Urut Merk/ T/K Perolehan Pendaftaran Type 3
4
5
6
Harga Barang
: …(7)... : …(8)... : …(9)...
Kondisi Barang
Transaksi
Dasar Mutasi
Jumlah Barang
Satuan Barang
Satuan
Jumlah
B
RR
RB
7
8
9
10
11
12
13
14
15
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(27)
(28) (29)
(30)
Saldo Awal Periode Akuntansi …(10)… (11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Jumlah per 31 Desember …….
(26)
47
48
5.3.
Buku Persediaan – Form Ak.1.1.03
a. Penjelasan Umum 1. Buku Persediaan dibuat dalam bentuk kartu untuk setiap jenis barang. 2. Buku Persediaan dikelola oleh petugas yang menangani persediaan. b. Cara Pengisian (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13). (14). (15). (16). (17). (18).
Diisi dengan nama PEBIN Diisi dengan nama PBI Diisi dengan nama PPBI Diisi dengan nomor kartu Diisi dengan nomor halaman Diisi dengan nama UPB Diisi dengan kode UPB Diisi dengan jenis Persediaan Diisi dengan satuan barang Diisi dengan nomor urut pencatatan Diisi dengan tanggal transaksi Diisi dengan Nama Pemasok atau Unit Pemakai Diisi dengan jumlah satuan barang persediaan yang masuk Diisi dengan harga barang persatuan yang masuk Diisi dengan jumlah satuan barang persediaan yang keluar Diisi dengan jumlah saldo barang persediaan Diisi dengan nilai barang persediaan yaitu saldo persediaan dikalikan dengan harga beli terakhir Diisi dengan paraf dan nama petugas yang mengelola barang persediaan
48
49
PEBIN PBI PPBI
:…(1)… :…(2)… :…(3)…
Form – Ak.1.1.03 Nomor Kartu : …(4)… Halaman : …(5)…
BUKU PERSEDIAAN UPB : …(6)… KODE UPB : …(7)… No. Tgl Uraian Urut 1 2 3
(10)
(11)
(12)
4
Harga Beli 5
(13)
(14)
Masuk
49
Keluar 6
(15)
Jenis Barang : …(8)… Satuan : ...(9)… Saldo Paraf Jumlah Nilai 7 8 9
(16)
(17)
(18)
50
5.4.
Kartu Inventaris Barang (KIB)
Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah kartu untuk mencatat identitas BMN tertentu secara lengkap yaitu tanah, bangunan gedung, alat angkutan darat, apung dan udara bermotor serta senjata api. Kartu Inventaris Barang dibuat oleh Unit Pengurus Barang dan tidak disampaikan ke jenjang unit akuntansi BMN di atasnya. Mutasi/perubahan BMN dilaporkan pada Catatan Mutasi/Perubahan. Bila terdapat perubahan data BMN yang tidak dapat dicatat pada Catatan Mutasi Perubahan, maka dibuat KIB baru dengan tetap melampirkan KIB sebelumnya. 5.4.1 KIB Tanah – Form Ak.1.2.01 KIB Tanah dibuat per sertifikat/akte jual beli/girik/bukti perolehan lainnya berdasarkan perolehan. Pengisian KIB Tanah adalah sebagai berikut: (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13). (14). (15). (16). (17). (18). (19). (20). (21). (22). (23). (24). (25). (26). (27). (28). (29). (30).
Diisi dengan nama PEBIN Diisi dengan nama PBI Diisi dengan nama PPBI Diisi dengan nomor KIB Diisi dengan nomor kode barang per sub-sub kelompok Diisi dengan nama Kelompok Diisi dengan nama Sub Kelompok Diisi dengan nama Sub-sub Kelompok Diisi dengan nama UPB Diisi dengan kode UPB Diisi dengan luas tanah seluruhnya dalam M2 Diisi dengan luas tanah yang digunakan untuk bangunan Diisi dengan luas tanah yang digunakan untuk sarana lingkungan Diisi dengan luas tanah kosong Diisi dengan nama provinsi Diisi dengan nama kotamadya/kabupaten Diisi dengan nama kecamatan Diisi dengan nama kelurahan/desa Diisi dengan nama jalan Diisi dengan nomor RT/RW/RK Diisi dengan batas tanah sebelah Utara Diisi dengan batas tanah sebelah Timur Diisi dengan batas tanah sebelah Selatan Diisi dengan batas tanah sebelah Barat Diisi dengan nomor dan tgl sertifikat/akte jual beli/girik atau bukti lain Diisi dengan cara perolehan, Pembebasan, Hibah, Pertukaran, atau Pembelian Diisi dengan nama orang/badan/instansi asal perolehan tanah Diisi dengan tanggal perolehan Diisi dengan harga tanah per M2 pada saat tanah diperoleh Diisi dengan harga tanah seluruhnya pada saat tanah diperoleh
50
51
(31).
(32).
(33). (34). (35). (36). (37). (38). (39). (40). (41).
Diisi dengan “Perolehan” jika harga didasarkan pada harga perolehan, atau “Taksiran” jika harga tanah ditentukan berdasarkan harga taksiran. Penaksiran harga tanah dilakukan jika dokumen sumber perolehan tidak diketahui, dan penaksiran nilai tanah didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Penaksiran nilai tanah dilengkapi dengan berita acara penaksiran. Diisi dengan APBN, dengan mencantumkan nomor dan tanggal DIK/SKO atau Non APBN sumber dana lainnya, atau diisi dengan Berita Acara Penaksiran dengan mencantumkan nomor dan tanggal Berita Acara Penaksiran. Diisi dengan nama dan alamat unit yang memakai/menggunakan tanah tersebut Diisi dengan hal-hal yang dianggap perlu Diisi dengan tanggal pembuatan KIB, nama dan jabatan penanggungjawab UPB, tanda tangan dan stempel dinas Diisi dengan tanggal persetujuan, nama dan jabatan struktural yang menyetujui KIB, tanda tangan dan stempel dinas Diisi dengan nomor urut pencatatan Catatan Mutasi/Perubahan Diisi dengan tanggal pencatatan Catatan Mutasi/Perubahan Diisi dengan jenis transaksi Catatan Mutasi/Perubahan Diisi dengan kuantitas Catatan Mutasi/Perubahan Diisi dengan harga Catatan Mutasi/Perubahan
51
52
PEBIN :…(1)… PBI :…(2)… PPBI
Form – Ak.1.2.01 : ...(4)… : ...(5)…
a. No. KIB b. Kode Barang
:…(3)…
KARTU INVENTARIS BARANG TANAH
UPB KODE UPB
BIDANG KELOMPOK SUB KELOMPOK
: TANAH : ...(6)… : ...(7)…
SUB-SUB KELOMPOK
: ...(8)…
: ...(9)… : ...(10)…
I. UNIT BARANG 1. Luas tanah seluruhnya 2. Luas tanah untuk bangunan 3. Luas tanah untuk sarana lingkungan
: ...(11)… M2 : ...(12)… M2 : ...(13)… M2
(jalan, taman dan lain-lain) 4. Luas tanah kosong
II. PENGADAAN 1. Cara Perolehan : ...(26)… : ...(27)… 2. Dari 3. Tgl. Perolehan : ...(28)… 4. - Harga per M2 : Rp ...(29)...
: ...(14)…. M2 - Harga seluruhnya : Rp ...(30)…
5. Lokasi
- Dasar harga
: …(31)…
5. Sumber Dana
: …(32)…
- Propinsi
: ...(15)….
- Kodya/Kabupaten *)
: ...(16)….
- Kecamatan
: ...(17)….
No.
…………………….……….……………. : …(32)…
- Kelurahan/Desa *)
: ...(18)….
Tgl.
: …(32)…
- Jalan
: ...(19)….
- RT/RW/RK
: ...(20)….
III. UNIT PEMAKAI
6. Tanda-tanda Batas Tanah : ...(21)…. - Utara : ...(22)…. - Timur - Selatan
: ...(23)….
- Barat
: ...(24)….
1. Nama Unit
: …(33)…
2. Alamat
: …(33)…
IV. CATATAN PENGISI
7. Surat-surat hak atas tanah
..................................................................
a. : ...(25) …
....(34)...
b. : ...(25) …
..................................................................
c. .... (25)…
................................................................... : …(35)…
Disetujui Tgl.
: …(36)…
Diisi tgl.
Nama pejabat
: …(36)…
Nama
: …(35)…
Jabatan struktural
: …(36)…
Jabatan
: …(35)…
Tanda tangan
: …(36)…
Tanda tangan
: …(35)…
dan stempel
dan stempel
*) Coret yang tidak perlu
52
53
CATATAN MUTASI/PERUBAHAN Nomor Urut (37)
Tanggal
(38)
Jenis Transaksi (39)
53
Kuantitas
Harga
(40)
(41)
54
5.4.2. KIB Bangunan Gedung – Form Ak.1.2.02 KIB Bangunan Gedung dibuat untuk setiap Bangunan Gedung. Cara Pengisian KIB Bangunan Gedung sebagai berikut: (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13). (14). (15). (16). (17). (18). (19). (20). (21). (22). (23). (24). (25). (26). (27). (28). (29).
(30).
Diisi dengan nama PEBIN Diisi dengan nama PBI Diisi dengan nama PPBI Diisi dengan nomor KIB Diisi dengan nomor kode barang per sub-sub kelompok Diisi dengan nama Kelompok Diisi dengan nama Sub Kelompok Diisi dengan nama Sub-sub Kelompok Diisi dengan nama UPB Diisi dengan kode UPB Diisi dengan luas lantai banguan dalam M2 Diisi dengan jumlah lantai Diisi dengan type/standar bangunan menurut ketentuan yang berlaku khusus untuk rumah instansi Diisi dengan tahun berakhir pembuatan bangunan tersebut sesuai dengan berita acara serah terima pekerjaan atau tahun bangunan digunakan Diisi dengan nomor IMB Diisi dengan tanggal IMB Diisi dengan nama provinsi Diisi dengan nama kotamadya/kabupaten Diisi dengan nama kecamatan Diisi dengan nama kelurahan/desa Diisi dengan nama jalan Diisi dengan nomor/nama RT/RW/RK Diisi dengan nomor KIB Tanah tempat bangunan didirikan Diisi dengan nama orang/badan/instansi asal perolehan bangunan Diisi dengan cara perolehan, Pembangunan/Pembelian/Hibah/ Pertukaran Diisi dengan tanggal perolehan Diisi dengan kondisi saat bangunan diperoleh Diisi dengan harga/nilai bangunan pada saat diperoleh Diisi dengan “Perolehan” jika harga didasarkan pada harga perolehan, atau “Taksiran” jika harga/nilai bangunan ditentukan berdasarkan taksiran. Penaksiran harga bangunan dilakukan jika dokumen sumber perolehan tidak diketahui, dan penaksiran nilai bangunan didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Penaksiran nilai bangunan dilengkapi dengan berita acara penaksiran. Diisi dengan APBN, dengan mencantumkan nomor dan tanggal DIK/SKO atau Non APBN sumber dana lainnya atau diisi dengan Berita Acara Penaksiran dengan mencantumkan nomor dan tanggal Berita Acara Penaksiran.
54
55
(31). (32). (33). (34). (35). (36). (37). (38). (39). (40).
Diisi dengan nama dan alamat unit yang memakai/menggunakan bangunan tersebut Diisi dengan hal-hal yang dianggap perlu Diisi dengan tanggal pembuatan KIB, nama dan jabatan penanggungjawab UPB, tanda tangan dan stempel dinas Diisi dengan tanggal persetujuan, nama dan jabatan struktural yang menyetujui KIB, tanda tangan dan stempel dinas Diisi dengan nomor urut pencatatan Catatan Mutasi/Perubahan Diisi dengan tanggal pencatatan Catatan Mutasi/Perubahan Diisi dengan jenis transaksi Catatan Mutasi/Perubahan Diisi dengan kuantitas Catatan Mutasi/Perubahan Diisi dengan luas Catatan Mutasi/Perubahan Diisi dengan harga Catatan Mutasi/Perubahan
55
56
PEBIN
:…(1)…
Form – Ak.1.2.02
PBI
:…(2)…
a. No. KIB
: …(4)…
PPBI
:…(3)…
b. Kode Barang
:…(5)…
KARTU INVENTARIS BARANG BANGUNAN GEDUNG
UPB
: …(9)…
KODE UPB
: …(10)…
BIDANG
: BANGUNAN GEDUNG
KELOMPOK
: …(6)…
SUB KELOMPOK
: …(7)…
SUB-SUB KELOMPOK
: …(8)…
I. UNIT BARANG
II. PENGADAAN
1. Luas bangunan : …(11)… 2. Jumlah lantai : …(12)… 3. Type : …(13)… 4. Tahun selesai dibangun/digunakan : …(14)… 5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) : No. …(15)... :TGL: ...(16).. 6. Letak Bangunan Propinsi : …(17)… Kodya/Kabupaten *) Kecamatan Kelurahan/Desa *) Jalan RT/RW/RK 7. No. KIB Tanah :000004
: …(18)… : …(19)… : …(20)… : …(21)… : …(22)
M2 lantai
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Cara Perolehan Dari Tgl. Perolehan Kondisi Perolehan Harga Dasar Harga Sumber Dana
: …(24)… : …(25)… : …(26)… : …(27)… : …(28)… : …(29)… : …(30)… …………………
III. UNIT PEMAKAI 1. Nama Unit : …(31)… 2. Alamat : …(31)… …………………………… IV. CATATAN PENGISI
: …(23)…
…(32)... Disetujui Tgl. Nama pejabat Jabatan struktural Tanda tangan dan stempel
Diisi tgl. Nama Jabatan Tanda tangan dan stempel
: …(34)… : …(34)… : …(34)… : …(34)…
*) Coret yang tidak perlu
56
: …(33)… : …(33)… : …(33)… : …(33)…
57
CATATAN MUTASI/PERUBAHAN Nomor Urut (35)
Tanggal
(36)
Jenis Transaksi
Kuantitas
Luas
Harga
(38)
(39)
(40)
(37)
57
58
5.4.3. KIB Alat Angkutan Bermotor – Form Ak.1.2.03 KIB Alat Angkutan dibuat untuk setiap Alat Angkutan Bermotor (darat, apung dan udara). Cara Pengisian KIB Alat Angkutan Bermotor sebagai berikut: (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13). (14). (15). (16). (17). (18). (19). (20). (21). (22). (23). (24). (25). (26). (27). (28). (29). (30). (31). (32). (33). (34). (35).
Diisi dengan nama PEBIN Diisi dengan nama PBI Diisi dengan nama PPBI Diisi dengan nomor KIB Diisi dengan nomor kode barang per sub-sub kelompok Diisi dengan nama Kelompok Diisi dengan nama Sub Kelompok Diisi dengan nama Sub-sub Kelompok Diisi dengan nama UPB Diisi dengan kode UPB Diisi dengan merk Diisi dengan type Diisi dengan tahun pembuatan Diisi dengan nama pabrik pembuat Diisi dengan negara pembuat Diisi dengan tempat perakitan Diisi dengan daya muat orang dan barang Diisi dengan bobot mati kendaraan Diisi dengan daya mesin misalnya untuk kapal dalam PK, atau untuk angkutan darat bermotor isi silender dalam CC Diisi dengan sistem penggerak kenderaan Diisi dengan jumlah mesin penggerak Diisi dengan jenis bahan bakar yang digunakan Diisi dengan nomor mesin kendaraan Diisi dengan nomor rangka kendaraan Diisi dengan nomor BPKB untuk alat angkutan darat bermotor atau yang sejenis Diisi dengan nomor polisi untuk alat angkutan darat bermotor, atau nomor pengenal kendaraan untuk alat angkutan laut dan udara bermotor Diisi dengan kelengkapan yang dimiliki Diisi dengan cara perolehan, Pembuatan/Pembelian/Hibah/ Pertukaran Diisi dengan nama orang/badan/instansi asal perolehan kendaraan Diisi dengan tanggal perolehan Diisi dengan kondisi saat alat angkutan diperoleh Diisi dengan harga/nilai alat angkutan pada saat diperoleh Diisi dengan “Perolehan” jika harga didasarkan pada harga perolehan, atau “Taksiran” jika harga/nilai alat angkutan tersebut ditentukan berdasarkan penaksiran. Diisi dengan APBN, dengan mencantumkan nomor dan tanggal DIK/SKO atau Non APBN sumber dana lainnya Diisi dengan nama dan alamat unit yang memakai/menggunakan kendaraan tersebut
58
59
(36). (37). (38). (39). (40). (41). (42). (43).
Diisi dengan hal-hal yang dianggap perlu Diisi dengan tanggal pembuatan KIB, nama dan jabatan penanggungjawab UPB, tanda tangan dan stempel dinas Diisi dengan tanggal persetujuan, nama dan jabatan struktural yang menyetujui KIB, tanda tangan dan stempel dinas Diisi dengan nomor urut pencatatan Catatan Mutasi/Perubahan Diisi dengan tanggal pencatatan Catatan Mutasi/Perubahan Diisi dengan jenis transaksi Catatan Mutasi/Perubahan Diisi dengan kuantitas Catatan Mutasi/Perubahan Diisi dengan harga Catatan Mutasi/Perubahan
59
60
PEBIN :…(1)… PBI PPBI
Form – Ak.1.2.03
:…(2)…
a. Nomor KIB
: …(4)…
:…(3)…
b. No. Kode Barang
: …(5)…
KARTU INVENTARIS BARANG ALAT ANGKUTAN BERMOTOR
UPB KODE UPB
BIDANG
: ALAT ANGKUTAN
KELOMPOK
: …(6)…
SUB KELOMPOK
: …(7)…
SUB-SUB KELOMPOK
: …(8)…
: …(9)… : …(10)… I. UNIT BARANG
1.
2.
3. 4. 5.
a. Merk b. Type c. Tahun Pembuatan a. Pabrik b. Negara c. Perakitan Daya Muat Bobot Daya Mesin/Isi Silinder
III. PENGADAAN
: …(13)… : …(14)… : …(15)… : …(16)… : …(17)… : …(18)… : …(19)…
6. Mesin Penggerak
: …(20)…
7. 8. 9. 10. 11. 12.
: …(21)… : …(22)… : …(23)… : …(24)… : …(25)… : …(26)…
Jumlah Mesin Bahan Bakar No. Mesin No. Rangka No. BPKB No. Polisi
1. 2.
: …(11)… : …(12)…
Cara Perolehan Dari Tgl. Perolehan Kondisi Perolehan Harga Dasar Harga Sumber Dana
4. 5. 6. 7.
: …(28)… : …(29)… : …(30)… : …(31)… : …(32)… : …(33)… : …(34)… ……………. …………….
IV. UNIT PEMAKAI 1. 2.
II. PERLENGKAPAN
Nama Unit Alamat
: …(35)… : …(35)… …………….
V. CATATAN PENGISI
1. ………………..
………………………(36)……………………………….
2. …(27)……..… 3. ………………..
…………………………………………………………….
Disetujui Tgl. Nama pejabat Jabatan struktural Tanda tangan dan stempel
: …(38)… : …(38)… : …(38)… : …(38)…
Diisi tgl. Nama Jabatan Tanda tangan dan stempel
*) Coret yang tidak perlu
60
: …(37)… : …(37)… : …(37)… : …(37)…
61
CATATAN MUTASI/PERUBAHAN Nomor Urut (39)
Tanggal
(40)
Jenis Transaksi (41)
61
Kuantitas
Harga
(42)
(43)
62
5.4.4. KIB Senjata Api – Form Ak.1.2.04 KIB Senjata Api dibuat untuk setiap Senjata Api. Cara Pengisian KIB Senjata Api sebagai berikut: (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13). (14). (15). (16). (17). (18). (19). (20). (21). (22). (23). (24). (25). (26). (27). (28). (29). (30). (31). (32). (33). (34).
Diisi dengan nama PEBIN Diisi dengan nama PBI Diisi dengan nama PPBI Diisi dengan nomor KIB Diisi dengan nomor kode barang per sub-sub kelompok Diisi dengan nama Kelompok Diisi dengan nama Sub Kelompok Diisi dengan nama Sub-sub Kelompok Diisi dengan nama UPB Diisi dengan kode UPB Diisi dengan nama jenis senjata api Diisi dengan merk senjata api Diisi dengan type (nomor prototype) misalnya M16, AK47, FN45 dan lain-lain Diisi dengan kaliber atau ukuran senjata api Diisi dengan nomor pabrik senjata api Diisi dengan tahun pembuatan Diisi dengan nomor dan tanggal surat bukti kepemilikan senjata api tersebut Diisi dengan perlengkapan yang dimiliki, misalnya loop, sangkur, dll Diisi dengan cara perolehan, Pembuatan/Pembelian/Hibah/ Pertukaran Diisi dengan nama orang/badan/instansi asal perolehan senjata api Diisi dengan tanggal perolehan Diisi dengan kondisi saat senjata api diperoleh Diisi dengan harga/nilai senjata api pada saat diperoleh Diisi dengan “Perolehan” jika harga didasarkan pada harga perolehan, atau “Taksiran” jika harga/nilai senjata api tersebut ditentukan berdasarkan penaksiran. Diisi dengan APBN, dengan mencantumkan nomor dan tanggal DIK/SKO atau Non APBN sumber dana lainnya Diisi dengan nama dan alamat unit yang memakai/menggunakan senjata api tersebut Diisi dengan hal-hal yang dianggap perlu Diisi dengan tanggal pembuatan KIB, nama dan jabatan penanggungjawab UPB, tanda tangan dan stempel dinas Diisi dengan tanggal persetujuan, nama dan jabatan struktural yang menyetujui KIB, tanda tangan dan stempel dinas Diisi dengan nomor urut pencatatan Catatan Mutasi/Perubahan Diisi dengan tanggal pencatatan Catatan Mutasi/Perubahan Diisi dengan jenis transaksi Catatan Mutasi/Perubahan Diisi dengan kuantitas Catatan Mutasi/Perubahan Diisi dengan harga Catatan Mutasi/Perubahan
62
63
PEBIN
:…(1)…
PBI
:…(2)…
a. No. KIB
PPBI
:…(3)…
b. No. Kode Barang : …(5)…
Form – Ak.1.2.04 : …(4)…
KARTU INVENTARIS BARANG SENJATA API BIDANG
UPB KODE UPB
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
: ALAT PERSENJATAAN
KELOMPOK
: …(6)…
SUB KELOMPOK
: …(7)…
SUB-SUB KELOMPOK
: …(8)…
: …(9)… : …(10)…
I. UNIT BARANG Nama : …(11)… Merk : …(12)… Type : …(13)… Kaliber : …(14)… Nomor Pabrik : …(15)… Tahun Pembuatan : …(16)… Surat dan tanggal surat : …(17)…
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
II. PERLENGKAPAN 1.
: ……………………..
2.
: …(18)…
3.
: ……………………..
1. 2.
III. PENGADAAN Cara Perolehan : …(19)… Dari : …(20)… Tgl. Perolehan : …(21)… Kondisi Perolehan : …(22)… Harga : …(23)… Dasar harga : …(24)… Sumber dana : …(25)… …………………………..…… IV. UNIT PEMAKAI Nama Unit : …(26)… Alamat : …(26)… V. CATATAN PENGISI
……………………………………………… …………………………(27)………………..… Disetujui Tgl. Nama pejabat Jabatan struktural Tanda tangan dan stempel
Diisi tgl. Nama Jabatan Tanda tangan dan stempel
: …(29)… : …(29)… : …(29)… : …(29)…
*) Coret yang tidak perlu
63
: …(28)… : …(28)… : …(28)… : …(28)… : …(28)…
64
CATATAN MUTASI/PERUBAHAN Nomor Urut (30)
Tanggal
(31)
Jenis Transaksi (32)
64
Kuantitas
Harga
(33)
(34)
65
5.5.
Daftar Inventaris Ruangan (DIR) – Form Ak.1.3.01
DIR dibuat oleh UPB dibuat per sub-sub kelompok barang dalam rangkap 2 (dua) dan diperbaharui jika ada perubahan. DIR asli ditempel dalam ruangan bersangkutan sedangkan tembusannya disimpan sebagai arsip untuk keperluan pengendalian dan pengawasan. Perubahan/perpindahan barang, harus dilaporkan kepada Penangungjawab UPB oleh Penanggungjawab ruangan dengan sepengetahuan atasan langsung terkait dan petugas Akuntansi BMN memutakhirkan DIR yang bersangkutan. Cara pengisian DIR adalah sebagai berikut: (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13). (14). (15). (16). (17). (18).
Diisi dengan nama PEBIN Diisi dengan nama PBI Diisi dengan nama PPBI Diisi dengan nama UPB Diisi dengan kode UPB Diisi dengan nama ruangan Diisi dengan nomor ruangan Diisi dengan nomor urut pencatatan Diisi dengan nomor urut pendaftaran BMN Diisi dengan nama barang per sub-sub kelompok barang Diisi dengan merk/type Diisi dengan kode barang per sub-sub kelompok Diisi dengan tahun perolehan Diisi dengan jumlah barang Diisi dengan keterangan yang diperlukan Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan DIR Diisi dengan jabatan, nama, NIP, dan tanda tangan penanggungjawab ruangan Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan penanggungjawab UPB
65
66
PEBIN PBI PPBI
: …(1)… : …(2)… : …(3)…
Form – Ak.1.3.01
DAFTAR INVENTARIS RUANGAN (DIR) UPB Kode UPB Ruangan Nomor
1
Nomor Urut Pendaf taran 2
(8)
(9)
No Urut
: …(4)… : …(5)… : …(6)… : …(7)… Nama Barang
Tanda Pengenal Barang Merk/ Kode Tahun Type Barang Perolehan
Jumlah Barang
Keterangan
3
4
5
6
7
8
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
…………,. … (16)… Penanggung Jawab UPB Kepala … (17)… ………………………………..
Penanggungjawab Ruangan
Nama : …(18)… NIP : …(18)…
Nama : …(17)… NIP : …(17)…
Catatan: 1. Setiap terjadi perubahan/perpindahan barang harus dilaporkan kepada penanggungjawab UPB oleh penanggungjawab ruangan dengan sepengetahuan atasan langsung yang bersangkutan dan dicatat pada lembar catatan perubahan dibalik daftar ini 2. Setiap terjadi pergantian penanggungjawab ruangan harus dilaporkan oleh atasan langsung yang bersangkutan kepada penanggungjawab UPB dengan melampirkan DIR yang lama untuk diterbitkan DIR yang baru. 3. Untuk buku-buku non perpustakaan yang terdapat dalam ruangan supaya dibuat Katalog
66
67
5.6.
Daftar Inventaris Lainnya (DIL) – Form Ak.1.3.02
Daftar Inventaris Lainnya (DIL) adalah daftar yang digunakan untuk mencatat BMN yang tidak dicatat dalam DIR dan KIB. Cara pengisian DIL adalah sebagai berikut: (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13). (14). (15). (16). (17).
Diisi dengan nama PEBIN Diisi dengan nama PBI Diisi dengan nama PPBI Diisi dengan nomor urut halaman DIL Diisi dengan nama UPB Diisi dengan kode UPB Diisi dengan nomor urut pencatatan Diisi dengan nama barang Diisi dengan kode barang per sub-sub kelompok Diisi dengan nomor urut pendaftaran Diisi dengan merk/type barang Diisi dengan tahun perolehan Diisi dengan jumlah barang Diisi dengan satuan barang Diisi dengan tempat/lokasi barang berada Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan DIL Diisi dengan jabatan, nama, NIP, dan tanda tangan penanggungjawab ruangan
67
68
PEBIN PBI PPBI
: …(1)… : …(2)… : …(3)…
Form – Ak.1.14 Halaman : …(4)…
DAFTAR INVENTARIS LAINNYA UPB Kode UPB
: …(5)… : …(6)…
Nama Barang
Kode Barang
Nomor Urut Pendaftaran
1
2
3
4
Merk/ Type 5
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
No. Urut
Identitas Barang Tahun Jumlah Perolehan Barang 6 7
(12)
(13)
Satuan Barang 8
Lokasi
(14)
(15)
……………, (16)………. Penanggungjawab UPB Kepala …(17)…
Nama NIP
68
: …(17)… : …(17).…
9
69
5.7.
Laporan BMN Triwulanan UPB – Form Ak.1.4.01
Laporan BMN Triwulanan pada tingkat UPB disusun untuk melaporkan posisi BMN pada awal dan akhir triwulan serta mutasi BMN selama satu triwulan. Laporan BMN Triwulanan tingkat UPB disusun dalam klasifikasi sub-sub kelompok barang dengan cara pengisian sebagai berikut: (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13). (14). (15). (16). (17). (18). (19). (20). (21). (22).
Diisi dengan nama PEBIN Diisi dengan nama PBI Diisi dengan nama PPBI Diisi dengan nomor urut halaman Diisi dengan triwulan yang dilaporkan Diisi dengan Periode Akuntansi yang bersangkutan Diisi dengan nama UPB Diisi dengan kode UPB Diisi dengan kode perkiraan neraca dan kode barang per sub-sub kelompok barang Diisi dengan nama perkiraan dan nama barang Diisi dengan satuan barang Diisi dengan kuantitas saldo awal periode pelaporan Diisi dengan nilai saldo awal periode pelaporan Diisi dengan kuantitas mutasi bertambah selama satu triwulan Diisi dengan nilai mutasi bertambah selama satu triwulan Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selama satu triwulan Diisi dengan nilai kuantitas mutasi berkurang selama satu triwulan Diisi dengan kuantitas saldo akhir periode pelaporan Diisi dengan nilai saldo akhir periode pelaporan Diisi dengan total jumlah kolom 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan kolom 11 Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan Diisi dengan jabatan, nama, NIP, dan ditandatangani penanggung jawab UPB
69
70
PEBIN PBI PPBI
Form – Ak.1.4.01
……..(1)….. Halaman
……..(2)……
: ……(4)……..
……..(3)…….
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA TRIWULAN : …………(5)……….. PERIODE AKUNTANSI : ………(6)…….. UPB : Kode UPB :
… (7)…. … (8)…
Perkiraan Neraca / Sub-sub Kelompok Barang Kode
Nama
1
2
(9)
(10)
Mutasi
Saldo Awal
Bertambah
Satuan
Saldo Akhir
Berkurang
Kuantitas
Nilai
Kuantitas
Nilai
Kuantitas
Nilai
Kuantitas
Nilai
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
Total …(20)... ………., (21). ….. …… Penanggungjawab UPB Kepala …(22)... …………(22)……………… NIP ……(22)..……………….
70
71
5.8.
Laporan BMN Tahunan UPB – Form Ak.1.4.02
Laporan BMN Tahunan pada tingkat UPB disusun untuk melaporkan posisi BMN pada awal dan akhir Periode Akuntansi serta mutasi BMN selama satu Periode Akuntansi. Laporan BMN Tahunan disusun dalam klasifikasi sub-sub kelompok barang dengan cara pengisian sebagai berikut: (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13). (14). (15). (16). (17). (18). (19). (20). (21).
Diisi dengan nama PEBIN Diisi dengan nama PBI Diisi dengan nama PPBI Diisi dengan nomor urut halaman Diisi dengan Periode Akuntansi yang dilaporkan Diisi dengan nama UPB Diisi dengan kode UPB Diisi dengan kode perkiraan neraca dan kode barang per sub-sub kelompok barang Diisi dengan nama perkiraan dan nama barang Diisi dengan satuan barang Diisi dengan kuantitas saldo awal periode pelaporan Diisi dengan nilai saldo awal periode pelaporan Diisi dengan kuantitas mutasi bertambah selama satu Periode Akuntansi Diisi dengan nilai mutasi bertambah selama satu Periode Akuntansi Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selama satu Periode Akuntansi Diisi dengan nilai kuantitas mutasi berkurang selama satu Periode Akuntansi Diisi dengan kuantitas saldo akhir periode pelaporan Diisi dengan nilai saldo akhir periode pelaporan Diisi dengan total jumlah kolom 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan kolom 11 Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan Diisi dengan jabatan, nama, NIP, tanda tangan penanggungjawab UPB
71
72 PEBIN PBI PPBI
Form – Ak.1.4.02 Halaman : …4)…
……..(1)….. ……..(2)…… ……..(3)…….
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE AKUNTANSI : ………(6)…….. UPB : Kode UPB :
… (6)…. … (7)….
Perkiraan Neraca/Sub-sub Kelompok Barang Kode
Nama
1
2
(8)
(9)
Mutasi
Saldo Awal
Bertambah
Satuan
Saldo Akhir
Berkurang
Kuantitas
Nilai
Kuantitas
Nilai
Kuantitas
Nilai
Kuantitas
Nilai
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Total …(19)... ………., (20). ….. …… Penanggungjawab UPB Kepala …(21)... …………(21)……………… NIP ……(21)..……………….
72
73
5.9.
Laporan Persediaan UPB – Form Ak.1.4.03
a. Penjelasan Umum 1. Laporan Persediaan dibuat setiap akhir semester pada suatu Periode Akuntansi untuk melaporkan nilai persediaan pada akhir semester. 2. Laporan Persediaan dibuat oleh Petugas yang menangani persediaan dan diketahui oleh penanggungjawab UPB b. Cara Pengisian (1). Diisi dengan nama PEBIN (2). Diisi dengan nama PBI (3). Diisi dengan nama PPBI (4). Diisi dengan semester yang dilaporkan, (5). Diisi dengan Periode Akuntansi yang dilaporkan, (6). Diisi dengan nama UPB, (7). Diisi dengan kode UPB, (8). Diisi dengan kode bidang barang, (9). Diisi dengan uraian bidang barang, (10). Diisi dengan nilai persediaan. (11). Diisi dengan jumlah pada kolom 3 (12). Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan (13). Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pengelola persediaan (14). Diisi dengan jabatan, nama, NIP dan tanda tangan penanggungjawab UPB.
73
74
PEBIN PBI PPBI
: …(1)… : …(2)… : …(3)…
Form – Ak.1.4.03
LAPORAN PERSEDIAAN Per : …(4)… Periode Akuntansi : …(5)… UPB : …(6)… KODE UPB : …(7)… Bidang Barang
Nilai
Kode
Nama
1
2
3
(8)
(9)
(10)
Jumlah
…(11)…
…(12)…, … Mengetahui, Penanggungjawab UPB Kepala ...(14)…
Petugas Pengelola Persediaan
Nama : …(14)… NIP : …(14)…
Nama : …(13)… NIP : …(13)..
74
75
5.10. Laporan Kondisi Barang UPB – Form Ak.1.4.04 a. Penjelasan Umum 1. LKB dibuat setiap akhir Periode Akuntansi berdasarkan hasil pengecekan ulang. Teknis pelaksanaan pengecekan diserahkan kepada Penanggungjawab UPB. 2. LKB juga dapat dibuat berdasarkan kebutuhan informasi tentang kondisi barang pada saat-saat tertentu. b. Cara pengisian (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13). (14). (15). (16). (17). (18). (19). (20). (21).
Diisi dengan nama PEBIN Diisi dengan nama PBI Diisi dengan nama PPBI Diisi dengan nomor urut halaman Diisi dengan tanggal pelaporan Diisi dengan nama UPB Diisi dengan kode UPB Diisi dengan nomor urut pencatatan Diisi dengan nama barang per sub-sub kelompok barang Diisi dengan kode barang per sub-sub kelompok barang Diisi dengan nomor urut pendaftaran barang Diisi dengan satuan barang Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Baik tahun sebelumnya Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Rusak Ringan tahun sebelumnya Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Rusak Berat tahun sebelumnya Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Baik pada saat tanggal pelaporan Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Rusak Ringan pada saat tanggal pelaporan Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Rusak Berat pada saat tanggal pelaporan Diisi dengan jumlah Kolom 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan Diisi dengan jabatan, nama, NIP, tanda tangan penanggungjawab UPB
75
76
PEBIN
: …(1)…
PBI PPBI
: …(2)… : …(3)…
Form - Ak.1.4.04 Halaman: …(4)
LAPORAN KONDISI BARANG Per : …(5)…. UPB KODE UPB
No
: …(6)… : …(7)…
Sub-Sub Kelompok
Nomor Urut Pendaftaran
Nama Barang
Kode Barang
1
2
3
4
(8)
(9)
(10)
(11)
Kondisi Sebelumnya
Satuan
Kondisi Saat Ini
B
RR
RB
B
RR
RB
5
6
7
8
9
10
11
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
JUMLAH …(19)… Jakarta, …(20)… Penanggungjawab UPB Kepala …(21)...
76
Nama
: …(21)...
NIP
: …(21) ...
77
5.11. Laporan Hasil Inventasiasi (LHI) – Form Ak.1.4.05 a. Penjelasan Umum. 1). LHI dibuat per sub-sub kelompok BMN dengan jumlah, nilai, harga, kondisi dan keberadaan seluruh BMN secara nyata yang dimiliki dan dikuasai oleh UPB, 2). LHI dibuat oleh Tim Inventarisasi dan diketahui oleh Penanggungjawab UPB. b. Cara Pengisian (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13). (14). (15). (16). (17). (18). (19). (20). (21). (22).
Diisi dengan nama PEBIN Diisi dengan nama PBI Diisi dengan nama PPBI Diisi dengan nomor urut halaman LHI Diisi dengan nama UPB Diisi dengan kode UPB Diisi dengan nomor urut Diisi dengan nama ruangan/lokasi barang Diisi dengan kode ruangan Diisi dengan nama barang Diisi dengan merk/type barang Diisi dengan tahun perolehan Diisi dengan nomor urut pendaftaran barang Diisi dengan jumlah barang Diisi dengan harga barang Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi baik Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi rusak ringan Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi rusak berat Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu, misalnya penguasaan dan atau kepemilikan pihak lain Diisi dengan tempat, tanggal pelaporan, Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan tim inventarisasi Diisi dengan jabatan, nama, NIP, dan tanda tangan penanggungjawab UPB
77
78 PEBIN PBI PPBI
: ...(1)… : …(2)… : …(3)…
Form Ak.1.4.05 Halaman: (4) LAPORAN HASIL INVENTARISASI
UPB Kode UPB
: ……(5)…………. : ……(6)………….
Nomor Urut Jumlah Harga Nomor Pendaftaran Barang Barang Nama Tahun Kode Barang Merk/Type Perolehan Ruangan Barang
No Urut
Ruangan /Lokasi Barang
1
2
3
4
5
6
7
8
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Mengetahui, Penanggungjawab UPB Kepala …(22)…
Keterang an
B
RR
RB
9
10
11
12
13
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
…(20) … Tim Inventarisasi 1 …(21)... 2 …(21)...
Nama : …(22)… NIP : …(22)…
Kondisi Barang
79
5.12. Buku Inventaris Intrakomptabel PPBI – Form Ak.2.1.01 Buku Inventaris Intrakomptabel tingkat PPBI dipergunakan untuk mencatat BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi yang dilakukan secara berkesinambungan dan disusun dalam klasfikasi sub kelompok barang. Pengisian BI Intrakomptabel adalah sebagai berikut: (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13). (14). (15). (16). (17). (18). (19). (20). (21). (22). (23). (24). (25).
Diisi dengan nama PEBIN Diisi dengan nama PBI Diisi dengan nama PPBI Diisi dengan kode PPBI Diisi dengan nomor urut halaman BI Diisi dengan nama sub kelompok BMN Diisi dengan kode sub kelompok BMN Diisi dengan kode perkiraan Diisi dengan saldo awal Periode Akuntansi berjalan pada kolom 6, 7, 8, 9, 10 dan kolom 11 Diisi dengan nomor urut pencatatan Diisi dengan tanggal pembukuan Diisi dengan nama-nama UPB Diisi dengan periode triwulan laporan BMN yang diterima Diisi dengan T untuk mutasi bertambah atau K untuk mutasi berkurang Diisi dengan jumlah BMN Diisi dengan satuan BMN Diisi dengan harga BMN Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Baik Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Rusak Ringan Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Rusak Berat Diisi dengan total kolom 6 pada akhir Periode Akuntansi Diisi dengan total kolom 8 pada akhir Periode Akuntansi Diisi dengan total kolom 9 pada akhir Periode Akuntansi Diisi dengan total kolom 10 pada akhir Periode Akuntansi Diisi dengan total kolom 11 pada akhir Periode Akuntansi
79
80
PEBIN PBI PPBI Kode PPBI
: ...(1)… : ...(2)… :…(3)... :…(4)...
Form Ak.2.1.01 Halaman: …(5)…
BUKU INVENTARIS INTRAKOMPTABEL NAMA SUB KELOMPOK BARANG KODE SUB KELOMPOK BARANG KODE PERKIRAAN
: …(6)... : …(7)... : …(8)... Kondisi
No
Tanggal Pembukuan
Nama UPB
Triwulan
T/K
Jumlah Barang
Satuan Barang
Harga Barang
1
2
3
4
5
6
7
…/…/…. (11)
Saldo Awal Periode Akuntansi …(9)… (12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(10)
Posisi per 31 Desember ….
….(21)….
80
B
RR
RB
8
9
10
11
(17)
(18)
(19)
(20)
….(22)….
….(23)…. ….(24)…. ….(25)….
81
5.13. Laporan BMN Triwulanan PPBI – Form Ak.2.4.01 Laporan BMN Triwulanan pada tingkat PPBI dipergunakan untuk melaporkan perkembangan BMN selama satu triwulan dan dilaporkan setiap akhir triwulan. Laporan BMN Triwulanan tingkat PPBI disusun dalam klasifikasi sub kelompok barang, dengan cara pengisian sebagai berikut: (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13). (14). (15). (16). (17). (18). (19). (20). (21).
Diisi dengan nama PEBIN Diisi dengan nama PBI Diisi dengan nomor urut halaman Diisi dengan triwulan yang dilaporkan Diisi dengan Periode Akuntansi triwulan yang bersangkutan Diisi dengan nama PPBI Diisi dengan kode PPBI Diisi dengan kode perkiraan neraca dan kode barang per sub-sub kelompok barang Diisi dengan nama perkiraan dan nama barang Diisi dengan satuan barang Diisi dengan kuantitas saldo awal periode pelaporan Diisi dengan nilai saldo awal periode pelaporan Diisi dengan kuantitas mutasi bertambah selama satu triwulan Diisi dengan nilai mutasi bertambah selama satu triwulan Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selama satu triwulan Diisi dengan nilai kuantitas mutasi berkurang selama satu triwulan Diisi dengan kuantitas saldo akhir periode pelaporan Diisi dengan nilai saldo akhir periode pelaporan Diisi dengan total jumlah kolom 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan kolom 11 Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan Diisi dengan jabatan, nama, NIP, tanda tangan penanggungjawab PPBI
81
82
PEBIN PBI
……..(1)….. ……..(2)……
Form Ak.2.4.02 : ……(3)……..
Halaman LAPORAN BARANG MILIK NEGARA TRIWULAN : …………(4)……….. PERIODE AKUNTANSI : ………(5)……..
PPBI Kode PPBI
: :
… (6)…. … (7)…
Perkiraan Neraca/ Sub Kelompok Barang Kode
Nama
1
2
(8)
(9)
Mutasi
Saldo Awal
Bertambah
Satuan
Saldo Akhir
Berkurang
Kuantitas
Nilai
Kuantitas
Nilai
Kuantitas
Nilai
Kuantitas
Nilai
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
Total …(19)... ………., (20). ….. …… Penanggungjawab PPBI Kepala …(21)... …………(21)……………… NIP ……(21)..……………….
82
83
5.14. Laporan BMN Tahunan PPBI – Form Ak.2.4.02 Laporan BMN Tahunan pada tingkat PPBI dipergunakan untuk melaporkan perkembangan BMN selama satu Periode Akuntansi dan dilaporkan setiap akhir tahun. Laporan BMN Tahunan tingkat PPBI disusun dalam klasifikasi sub kelompok barang dengan cara pengisian sebagai berikut: (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13). (14). (15). (16). (17). (18). (19). (20).
Diisi dengan nama PEBIN Diisi dengan nama PBI Diisi dengan nomor urut halaman Diisi dengan Periode Akuntansi yang dilaporkan Diisi dengan nama PPBI Diisi dengan kode PPBI Diisi dengan kode perkiraan neraca dan kode barang per sub kelompok. Diisi dengan nama perkiraan dan nama barang Diisi dengan satuan barang Diisi dengan kuantitas saldo awal periode pelaporan Diisi dengan nilai saldo awal periode pelaporan Diisi dengan kuantitas mutasi bertambah selama satu Periode Akuntansi Diisi dengan nilai mutasi bertambah selama satu Periode Akuntansi Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selama satu Periode Akuntansi Diisi dengan nilai kuantitas mutasi berkurang selama satu Periode Akuntansi Diisi dengan kuantitas saldo akhir periode pelaporan Diisi dengan nilai saldo akhir periode pelaporan Diisi dengan total jumlah kolom 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan kolom 11 Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan Diisi dengan jabatan, nama, NIP, tanda tangan penanggungjawab PPBI
83
84
PEBIN ……..(1)….. PBI ……..(2)…..
Form Ak.2.4.02 Halaman: ……3….…
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE AKUNTANSI : ………(4)…….. PPBI : Kode PBI :
… (5)…. … (6)…
Perkiraan Neraca/Kelompok Barang Kode
Nama
1
2
(7)
(8)
Mutasi
Saldo Awal
Bertambah
Satuan
Saldo Akhir
Berkurang
Kuantitas
Nilai
Kuantitas
Nilai
Kuantitas
Nilai
Kuantitas
Nilai
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Total …(18)... ………., (19). ….. …… Penanggungjawab PPBI Kepala …(20)... …………(20)……………… NIP ……(20)..……………….
84
85
5.15. Laporan Persediaan PPBI – Form Ak.2.4.03 Laporan Persediaan PPBI merupakan rekapitulasi dari Laporan Persediaan UPB. Pengisian Laporan Persediaan PPBI adalah sebagai berikut : (1). Diisi dengan nama PEBIN (2). Diisi dengan nama PBI (3). Diisi dengan nomor halaman (4). Diisi dengan periode laporan (5). Diisi dengan Periode Akuntansi pelaporan (6). Diisi dengan nama PPBI (7). Diisi dengan kode PPBI (8). Diisi dengan nomor urut pencatatan (9). Diisi dengan nama UPB (10). Diisi dengan nilai barang pakai habis (11). Diisi dengan nilai barang tak habis pakai (12). Diisi dengan nilai barang bekas dipakai (13). Diisi dengan jumlah nilai persedian (jumlah kolom 3,4 dan 5) (14). Diisi dengan jumlah nilai barang pakai habis pada kolom 3 (15). Diisi dengan jumlah nilai barang tak habis pakai pada kolom 4 (16). Diisi dengan jumlah nilai barang bekas dipakai pada kolom 5 (17). Diisi dengan jumlah nilai persediaan pada kolom 6 (18). Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan (19). Diisi dengan jabatan, nama, NIP dan ditandatangani penanggungjawab PPBI (20). Diisi dengan jumlah seluruh UPB (21). Diisi dengan jumlah UPB yang melaporkan pada periode pelaporan (22). Diisi dengan jumlah yang belum melaporkan pada periode pelaporan
85
86
PEBIN PBI
: …(1)… : …(2)...
Form Ak.2.4.03 Halaman …(3)… LAPORAN PERSEDIAAN Per …(4)… Periode Akuntansi …(5)…
PPBI : …(6)… Kode PPBI : …(7)… Nama dan Kode Bidang Barang Pakai Habis
Barang Tak Habis Pakai
2
4.01 3
4.02 4
Barang Bekas Dipakai 4.03 5
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
No.
Nama UPB
1 (8)
Jumlah
…(18)… Penanggung Jawab PPBI Kepala …(19)… Nama NIP
Catatan : Jumlah seluruh UPB …(20)… UPB yang mengirim Laporan …(21)… UPB yang belum mengirim Laporan …(22)…
86
…(19)… …(19)…
Jumlah
6
87
5.16. Laporan Kondisi Barang PPBI – Form Ak.2.4.04 Laporan Kondisi Barang PPBI merupakan rekapitulasi Laporan Kondisi Barang UPB, yang disusun dalam klasifikasi sub kelompok. Pengisian LKB PPBI adalah sebagai berikut: (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13). (14). (15). (16). (17). (18). (19).
Diisi dengan nama PEBIN Diisi dengan nama PBI Diisi dengan nomor urut halaman Diisi dengan tanggal pelaporan Diisi dengan nama PPBI Diisi dengan kode PPBI Diisi dengan nomor urut pencatatan Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang Diisi dengan kode barang per sub kelompok barang Diisi dengan satuan barang Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Baik tahun sebelumnya Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Rusak Ringan tahun sebelumnya Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Rusak Berat tahun sebelumnya Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Baik pada saat tanggal pelaporan Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Rusak Ringan pada saat tanggal pelaporan Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Rusak Berat pada saat tanggal pelaporan Diisi dengan jumlah Kolom 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan Diisi dengan jabatan, nama, NIP, tanda tangan penanggungjawab PPBI
87
88
PEBIN
: …(1)…
PBI
: …(2)…
Form - Ak.2.4.04 Halaman: …(3)
LAPORAN KONDISI BARANG Per : …(4)…. PPBI KODE PPBI
: …(5)… : …(6)… Kondisi Sebelumnya
Sub Kelompok
No
Nama Barang
Kode Barang
1
2
3
(7)
(8)
(9)
JUMLAH
Satuan
Kondisi Saat Ini
B
RR
RB
B
RR
RB
4
5
6
7
8
9
10
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
…(17)… …(18)… Penanggungjawab PPBI Kepala …(19)... Nama NIP
88
: …(19)... : …(19) ...
89
5.17. Buku Inventaris Intrakomptabel PBI – Form Ak.3.1.01 Buku Inventaris Intrakomptabel tingkat PBI dipergunakan untuk mencatat BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi yang dilakukan secara berkesinambungan dan disusun dalam klasifikasi kelompok. Pengisian BI Intrakomptabel adalah sebagai berikut: (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13). (14). (15). (16). (17). (18). (19). (20). (21). (22). (23). (24).
Diisi dengan nama PEBIN Diisi dengan nama PBI Diisi dengan kode PBI Diisi dengan nomor urut halaman BI Diisi dengan nama kelompok Diisi dengan kode kelompok Diisi dengan kode perkiraan Diisi dengan saldo awal Periode Akuntansi berjalan pada kolom 6, 7, 8, 9, 10 dan kolom 11 Diisi dengan nomor urut pencatatan Diisi dengan tanggal pembukuan Diisi dengan nama-nama PPBI atau UPB Diisi dengan periode triwulan laporan yang diterima Diisi dengan T untuk mutasi bertambah atau K untuk mutasi berkurang Diisi dengan jumlah BMN Diisi dengan satuan BMN Diisi dengan harga BMN Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Baik Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Rusak Ringan Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Rusak Berat Diisi dengan total kolom 6 pada akhir Periode Akuntansi Diisi dengan total kolom 8 pada akhir Periode Akuntansi Diisi dengan total kolom 9 pada akhir Periode Akuntansi Diisi dengan total kolom 10 pada akhir Periode Akuntansi Diisi dengan total kolom 11 pada akhir Periode Akuntansi
89
90
PEBIN PBI Kode PBI
: …(1)… : …(2)... : …(3)... BUKU INVENTARIS INTRAKOMPTABEL
N K K
No
Tanggal Pembukuan
Nama PPBI/UPB
Triwulan
T/K
Jumlah Barang
Satuan Barang
1
2
3
4
5
6
7
…/…/….
Saldo Awal Periode Akuntansi …(8)…
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(9)
Posisi per 31 Desember …….
90
….(20)….
H
91
5.18. Laporan BMN Triwulanan PBI – Form Ak.3.4.01 Laporan BMN Triwulanan pada tingkat PBI dipergunakan untuk melaporkan perkembangan BMN selama satu triwulan dan dilaporkan setiap akhir triwulan. Laporan BMN Triwulanan tingkat PBI disusun dalam klasifikasi kelompok barang, dengan cara pengisian sebagai berikut: (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13). (14). (15). (16). (17). (18). (19). (20).
Diisi dengan nama PEBIN Diisi dengan nomor urut halaman Diisi dengan triwulan yang dilaporkan Diisi dengan Periode Akuntansi triwulan yang bersangkutan Diisi dengan nama PBI Diisi dengan kode PPBI Diisi dengan kode perkiraan neraca dan kode barang per kelompok Diisi dengan nama perkiraan dan nama kelompok Diisi dengan satuan BMN Diisi dengan kuantitas saldo awal periode pelaporan Diisi dengan nilai saldo awal periode pelaporan Diisi dengan kuantitas mutasi bertambah selama satu triwulan Diisi dengan nilai mutasi bertambah selama satu triwulan Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selama satu triwulan Diisi dengan nilai kuantitas mutasi berkurang selama satu triwulan Diisi dengan kuantitas saldo akhir periode pelaporan Diisi dengan nilai saldo akhir periode pelaporan Diisi dengan total jumlah kolom 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan kolom 11 Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan Diisi dengan jabatan, nama, NIP, tanda tangan penanggungjawab PBI
91
92
PEBIN ……..(1)…..
Form Ak.3.4.01 Halaman
: ……(2)……..
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA TRIWULAN : …………(3)……….. PERIODE AKUNTANSI : ………(4)…….. PBI : Kode PBI :
… (5)…. … (6)…
Perkiraan Neraca/ Kelompok Barang Kode
Nama
1
2
(7)
(8)
Mutasi
Saldo Awal
Bertambah
Satuan
Saldo Akhir
Berkurang
Kuantitas
Nilai
Kuantitas
Nilai
Kuantitas
Nilai
Kuantitas
Nilai
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
Total …(18)... ………., (19). ….. …… Penanggungjawab PBI Kepala …(20)... …………(20)……………… NIP ……(20)..……………….
92
93
5.19. Laporan BMN Tahunan PBI – Form Ak.3.4.02 Laporan BMN Tahunan pada tingkat PBI dipergunakan untuk melaporkan perkembangan BMN selama satu Periode Akuntansi dan dilaporkan setiap akhir tahun. Laporan BMN Tahunan tingkat PBI disusun dalam klasifikasi kelompok barang dengan cara pengisian sebagai berikut: (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13). (14). (15). (16). (17). (18). (19).
Diisi dengan nama PEBIN Diisi dengan nomor urut halaman Diisi dengan Periode Akuntansi yang dilaporkan Diisi dengan nama PBI Diisi dengan kode PBI Diisi dengan kode perkiraan neraca dan kode kelompok Diisi dengan nama perkiraan dan nama kelompok Diisi dengan satuan barang Diisi dengan kuantitas saldo awal periode pelaporan Diisi dengan nilai saldo awal periode pelaporan Diisi dengan kuantitas mutasi bertambah selama satu Periode Akuntansi Diisi dengan nilai mutasi bertambah selama satu Periode Akuntansi Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selama satu Periode Akuntansi Diisi dengan nilai kuantitas mutasi berkurang selama satu Periode Akuntansi Diisi dengan kuantitas saldo akhir periode pelaporan Diisi dengan nilai saldo akhir periode pelaporan Diisi dengan total jumlah kolom 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan kolom 11 Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan Diisi dengan jabatan, nama, NIP, tanda tangan penanggungjawab PBI
93
94
PEBIN ……..(1)…..
Form Ak.3.4.02 Halaman
: ……(2)……..
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE AKUNTANSI : ………(3)…….. PBI : Kode PBI :
… (4)…. … (5)…
Perkiraan Neraca/ Kelompok Barang Kode
Nama
1
2
(6)
(7)
Mutasi
Saldo Awal
Bertambah
Satuan
Saldo Akhir
Berkurang
Kuantitas
Nilai
Kuantitas
Nilai
Kuantitas
Nilai
Kuantitas
Nilai
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Total …(17)... ………., (18). ….. …… Penanggungjawab PBI Kepala …(19)... …………(19)……………… NIP ……(19)..……………….
94
95
5.20. Laporan Persediaan PBI – Form Ak.3.4.03 Laporan Persediaan PBI merupakan rekapitulasi dari Laporan Persediaan PPBI. Pengisian Laporan Persediaan PBI adalah sebagai berikut : (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13). (14). (15). (16). (17). (18).
Diisi dengan nama Kementerian Negara/Lembaga Diisi dengan nomor halaman Diisi dengan periode laporan Diisi dengan Periode Akuntansi pelaporan Diisi dengan nama PBI Diisi dengan kode PBI Diisi dengan nomor urut pencatatan Diisi dengan nama PPBI/UPB Diisi dengan nilai barang pakai habis Diisi dengan nilai barang tak habis pakai Diisi dengan nilai barang bekas dipakai Diisi dengan jumlah nilai persedian (jumlah kolom 3,4 dan 5) Diisi dengan jumlah nilai barang pakai habis pada kolom 3 Diisi dengan jumlah nilai barang tak habis pakai pada kolom 4 Diisi dengan jumlah nilai barang bekas dipakai pada kolom 5 Diisi dengan jumlah nilai persediaan pada kolom 6 Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan Diisi dengan jabatan, nama, NIP dan ditandatangani penanggungjawab PB I (19). Diisi dengan jumlah seluruh PPBI/UPB (20). Diisi dengan jumlah PPBI/UPB yang melaporkan pada periode pelaporan (21). Diisi dengan jumlah yang belum melaporkan pada periode pelaporan
95
96
PEBIN
: …(1)…
Form Ak.3.4.03 Halaman …(2)... LAPORAN PERSEDIAAN Per …(3)… Periode Akuntansi …(4)…
PBI Kode PBI
: …(5)… : …(6)… Nama dan Kode Bidang Barang Pakai Habis
Barang Tak Habis Pakai
2
4.01 3
4.02 4
Barang Bekas Dipakai 4.03 5
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Jumlah
(13)
(14)
(15)
(16)
No.
Nama PPBI/UPB
1 (7)
…(17)… Penanggung Jawab PBI Kepala …(18)… Nama NIP
Catatan : Jumlah seluruh PPBI/UPB PPBI/UPB yang mengirim Laporan PPBI/UPB yang belum mengirim Laporan
…(18)… …(18)…
…(19)… …(20)… …(21)…
96
Jumlah
6
97
5.21. Laporan Kondisi Barang PBI – Form Ak.3.4.04 Laporan Kondisi Barang PBI merupakan rekapitulasi Laporan Kondisi Barang PPBI, yang disusun dalam klasifikasi kelompok barang. Pengisian LKB PBI adalah sebagai berikut: (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13). (14). (15). (16). (17). (18).
Diisi dengan nama PEBIN Diisi dengan nomor urut halaman Diisi dengan tanggal pelaporan Diisi dengan nama PBI Diisi dengan kode PBI Diisi dengan nomor urut pencatatan Diisi dengan nama barang per kelompok barang Diisi dengan kode barang per kelompok barang Diisi dengan satuan barang Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Baik tahun sebelumnya Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Rusak Ringan tahun sebelumnya Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Rusak Berat tahun sebelumnya Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Baik pada saat tanggal pelaporan Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Rusak Ringan pada saat tanggal pelaporan Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Rusak Berat pada saat tanggal pelaporan Diisi dengan jumlah Kolom 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan Diisi dengan jabatan, nama, NIP, tanda tangan penanggungjawab PBI
97
98
PEBIN
: …(1)…
Form - Ak.3.4.04 Halaman: …(2)…
LAPORAN KONDISI BARANG Per : …(3)…. PBI KODE PBI
: …(4)… : …(5)… Kondisi Sebelumnya
Kelompok
No
Nama Barang
Kode Barang
1
2
3
(6)
(7)
(8)
JUMLAH
Satuan
Kondisi Saat Ini
B
RR
RB
B
RR
RB
4
5
6
7
8
9
10
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
…(16)… …(17)… Penanggungjawab PBI Kepala …(18)... Nama NIP
98
: …(18)... : …(18) ...
99
5.22. Buku Inventaris Intrakomptabel PEBIN – Form Ak.4.1.01 Buku Inventaris tingkat PEBIN dipergunakan untuk mencatat BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi yang dilakukan secara berkesinambungan dan disusun dalam klasifikasi kelompok. Pengisian BI Intrakomptabel adalah sebagai berikut: (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13). (14). (15). (16). (17). (18). (19). (20). (21). (22). (23).
Diisi dengan nama PEBIN Diisi dengan kode PEBIN Diisi dengan nomor urut halaman BI Diisi dengan nama kelompok Diisi dengan kode kelompok Diisi dengan kode perkiraan Diisi dengan saldo awal Periode Akuntansi berjalan pada kolom 6, 7, 8, 9, 10 dan kolom 11 Diisi dengan nomor urut pencatatan Diisi dengan tanggal pembukuan Diisi dengan nama-nama PPBI atau UPB Diisi dengan periode triwulan laporan BMN yang diterima Diisi dengan T untuk mutasi bertambah atau K untuk mutasi berkurang Diisi dengan jumlah BMN Diisi dengan satuan BMN Diisi dengan harga BMN Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Baik Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Rusak Ringan Diisi dengan jumlah BMN dengan kondisi Rusak Berat Diisi dengan total kolom 6 pada akhir Periode Akuntansi Diisi dengan total kolom 8 pada akhir Periode Akuntansi Diisi dengan total kolom 9 pada akhir Periode Akuntansi Diisi dengan total kolom 10 pada akhir Periode Akuntansi Diisi dengan total kolom 11 pada akhir Periode Akuntansi
99
100
PEBIN Kode PEBIN
Form Ak.4.1.01
: …(1)…
Halaman : …(3)…
: …(2)…
BUKU INVENTARIS INTRAKOMPTABEL NAMA KELOMPOK BARANG KODE KELOMPOK BARANG KODE PERKIRAAN
No
Tanggal Pembukuan
Nama PBI
Triwulan
1
2
3
…/…/….
Saldo Awal Periode Akuntansi …(7)…
(9)
(10)
(8)
Kondisi
T/K
Jumlah Barang
Satuan Barang
Harga Barang
4
5
6
7
(11)
(12)
(13)
(14)
Posisi per 31 Desember …….
….(19)….
100
: …(4)... : …(5)... : …(6)...
B
RR
RB
8
9
10
11
(15)
(16)
(17)
(18)
….(20)….
….(21)…. ….(22)…. ….(23)….
101
5.23. Laporan BMN Triwulanan PEBIN – Form Ak.4.4.01 Laporan BMN Triwulanan pada tingkat PEBIN dipergunakan untuk melaporkan perkembangan BMN selama satu triwulan dan dilaporkan setiap akhir triwulan. Laporan BMN Triwulanan tingkat PEBIN disusun dalam klasifikasi kelompok, dengan cara pengisian sebagai berikut: (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13). (14). (15). (16). (17). (18). (19).
Diisi dengan nama PEBIN Diisi dengan kode PEBIN Diisi dengan nomor urut halaman Diisi dengan triwulan yang dilaporkan Diisi dengan Periode Akuntansi triwulan yang bersangkutan Diisi dengan kode perkiraan neraca dan kode kelompok Diisi dengan nama perkiraan dan nama kelompok Diisi dengan satuan barang Diisi dengan kuantitas saldo awal periode pelaporan Diisi dengan nilai saldo awal periode pelaporan Diisi dengan kuantitas mutasi bertambah selama satu triwulan Diisi dengan nilai mutasi bertambah selama satu triwulan Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selama satu triwulan Diisi dengan nilai kuantitas mutasi berkurang selama satu triwulan Diisi dengan kuantitas saldo akhir periode pelaporan Diisi dengan nilai saldo akhir periode pelaporan Diisi dengan total jumlah kolom 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan kolom 11 Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan Diisi dengan jabatan, nama, NIP, tanda tangan penanggungjawab PEBIN
101
102
PEBIN ……..(1)….. Kode PEBIN ……..(2)…..
Form Ak.4.4.01 Halaman
: ……(3)……..
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA TRIWULAN : …………(4)……….. PERIODE AKUNTANSI : ………(5)…….. Perkiraan Neraca/ Kelompok Barang Kode
Nama
1
2
(6)
(7)
Mutasi
Saldo Awal
Bertambah
Satuan
Saldo Akhir
Berkurang
Kuantitas
Nilai
Kuantitas
Nilai
Kuantitas
Nilai
Kuantitas
Nilai
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Total …(17)… ………., (18). ….. …… Penanggungjawab PEBIN Kepala …(19)…
…………(19)……………… NIP ……(19)..…………….
102
103
5.24. Laporan BMN Tahunan PEBIN – Form Ak.4.4.02 Laporan BMN Tahunan pada tingkat PEBIN dipergunakan untuk melaporkan perkembangan BMN selama satu Periode Akuntansi dan dilaporkan setiap akhir tahun. Laporan BMN Tahunan tingkat PEBIN disusun dalam klasifikasi kelompok dengan cara pengisian sebagai berikut: (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13). (14). (15). (16). (17). (18).
Diisi dengan nama PEBIN Diisi dengan kode PEBIN Diisi dengan nomor urut halaman Diisi dengan Periode Akuntansi yang dilaporkan Diisi dengan kode perkiraan neraca dan kode kelompok Diisi dengan nama perkiraan dan nama kelompok Diisi dengan satuan barang Diisi dengan kuantitas saldo awal periode pelaporan Diisi dengan nilai saldo awal periode pelaporan Diisi dengan kuantitas mutasi bertambah selama satu Periode Akuntansi Diisi dengan nilai mutasi bertambah selama satu Periode Akuntansi Diisi dengan kuantitas mutasi berkurang selama satu Periode Akuntansi Diisi dengan nilai kuantitas mutasi berkurang selama satu Periode Akuntansi Diisi dengan kuantitas saldo akhir periode pelaporan Diisi dengan nilai saldo akhir periode pelaporan Diisi dengan total jumlah kolom 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan kolom 11 Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan Diisi dengan jabatan, nama, NIP, tanda tangan penanggungjawab PEBIN
103
104
PEBIN Kode PEBIN
:.…….(1)…..… :….…(2)…...…
Form Ak.4.4.02 Halaman
: ……(3)……..
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE AKUNTANSI : ………(4)…….. Perkiraan Neraca/ Kelompok Barang Kode
Nama
1
2
(5)
(6)
Mutasi
Saldo Awal
Bertambah
Satuan
Saldo Akhir
Berkurang
Kuantitas
Nilai
Kuantitas
Nilai
Kuantitas
Nilai
Kuantitas
Nilai
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Total …(16)... ………., .. (17). ….. …… Penanggungjawab PEBIN Kepala …(18)…………..
…………..…(18)………… NIP ….……...(18)..………….
5.25. Laporan Persediaan PEBIN – Form Ak.4.4.03 Laporan Persediaan PEBIN merupakan rekapitulasi dari Laporan Persediaan PBI. Pengisian Laporan Persediaan PEBIN adalah sebagai berikut : (1). Diisi dengan nama PEBIN (2). Diisi dengan kode PEBIN (3). Diisi dengan nomor halaman (4). Diisi dengan periode laporan (5). Diisi dengan Periode Akuntansi pelaporan (6). Diisi dengan nomor urut pencatatan (7). Diisi dengan nama PBI (8). Diisi dengan nilai barang pakai habis (9). Diisi dengan nilai barang tak habis pakai (10). Diisi dengan nilai barang bekas dipakai (11). Diisi dengan jumlah nilai persedian (jumlah kolom 3,4 dan 5) (12). Diisi dengan jumlah nilai barang pakai habis pada kolom 3 (13). Diisi dengan jumlah nilai barang tak habis pakai pada kolom 4 (14). Diisi dengan jumlah nilai barang bekas dipakai pada kolom 5 (15). Diisi dengan jumlah nilai persediaan pada kolom 6 (16). Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan (17). Diisi dengan jabatan, nama, NIP dan ditandatangani penanggungjawab PEBIN (18). Diisi dengan jumlah seluruh UPB (19). Diisi dengan jumlah UPB yang melaporkan pada periode pelaporan (20). Diisi dengan jumlah yang belum melaporkan pada periode pelaporan
106
PEBIN :…(1)… Kode PEBIN : …(2)… .
Form Ak.3.4.03 Halaman …(3).. LAPORAN PERSEDIAAN Per …(4)… Periode Akuntansi …(5)… Nama dan Kode Bidang Barang Pakai Habis
Barang Tak Habis Pakai
2
4.01 3
4.02 4
Barang Bekas Dipakai 4.03 5
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Jumlah
(12)
(13)
(14)
(15)
No.
Nama PBI
1 (6)
…(16)… Penanggung Jawab PEBIN Kepala …(17)… Nama NIP
Catatan : Jumlah seluruh PBI PBI yang mengirim Laporan PBI yang belum mengirim Laporan
…(18)… …(19)… …(20)…
106
…(17)… …(17)…
Jumlah
6
107
5.26. Laporan Kondisi Barang PEBIN – Form Ak.4.4.04 Laporan Kondisi Barang PEBIN merupakan rekapitulasi Laporan Kondisi Barang PBI, yang disusun dalam klasifikasi kelompok barang. Pengisian LKB PEBIN adalah sebagai berikut: (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13). (14). (15). (16). (17).
Diisi dengan nama PEBIN Diisi dengan kode PEBIN Diisi dengan nomor urut halaman Diisi dengan tanggal pelaporan Diisi dengan nomor urut pencatatan Diisi dengan nama barang per kelompok barang Diisi dengan kode barang per kelompok barang Diisi dengan satuan barang Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Baik tahun sebelumnya Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Rusak Ringan tahun sebelumnya Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Rusak Berat tahun sebelumnya Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Baik pada saat tanggal pelaporan Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Rusak Ringan pada saat tanggal pelaporan Diisi dengan jumlah barang dengan kondisi Rusak Berat pada saat tanggal pelaporan Diisi dengan jumlah Kolom 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 Diisi dengan tempat dan tanggal pelaporan Diisi dengan jabatan, nama, NIP, tanda tangan penanggungjawab PEBIN
107
108
PEBIN
: …(1)…
KODE PEBIN
: …(2)…
Form - Ak.4.4.04 Halaman: …(3)…
LAPORAN KONDISI BARANG Per : …(4)….
Kondisi Sebelumnya
Kelompok
No
Nama Barang
Kode Barang
1
2
3
(5)
(6)
(7)
JUMLAH
Satuan
Kondisi Saat Ini
B
RR
RB
B
RR
RB
4
5
6
7
8
9
10
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
…(15)… …(16)… Penanggungjawab PEBIN Kepala …(17)... Nama NIP
108
: …(17)... : …(17) ...
109
Lampiran 1 Kepala Surat …(1)… BERITA ACARA SERAH TERIMA No. ……(2)………. Pada hari ini, …(3)… , kami yang bertanda tangan dibawah ini: I. Nama : …………(4)…………….. NIP : …………(5)…………….. Pangkat/Gol/Ruang : …………(6)…………….. Jabatan : …………(7)…………….. bertindak untuk dan atas nama ………………..…………(8)……………………….…., untuk selanjutnya disebut dengan pihak Pertama. II. Nama : …………(9)…………….. NIP : …………(10)…………… Pangkat/Gol/Ruang : …………(11)…………… Jabatan : …………(12)…………… bertindak untuk dan atas nama ………………..………(13)………………………….…, untuk selanjutnya disebut dengan pihak Kedua. Pasal 1 Bahwa pihak Pertama telah menyerahkan haknya atas barang berwujud dengan jumlah, nilai dan spesifikasi per satuan barang sebagaimana tersebut dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini kepada pihak kedua. Pasal 2 Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima BMN maka tanggungjawab atas pengurusan dan pengelolaan BMN sebagaimana tersebut dalam lampiran ini beralih kepada pihak kedua. Pasal 3 Berita Acara Serah Terima BMN ini dibuat rangkap dua dengan materai secukupnya. Pihak Kedua
Pihak Pertama
……(15)…….
……(14)……
109
110
Cara Pengisian Contoh Berita Acara Serah Terima (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7). (8). (9). (10). (11). (12). (13). (14). (15).
Diisi dengan nama nama Orang/Badan hukum yang menyerahkan BMN Diisi dengan nomor BAST Diisi dengan nama hari, tanggal, bulan dan tahun dengan huruf, saat penyerahan barang, Diisi dengan nama pihak pertama yang menyerahkan, Diisi dengan NIP, Diisi dengan Pangkat/Gol/Ruang misalnya Penata /III c Diisi dengan jabatan struktural, misalnya Kepala Bidang Akuntansi BMN Diisi dengan nama satuan kerja, misalnya Proyek Penyusunan Perhitungan Anggaran Negara dan Inventarisasi Kekayaan Negara, Diisi dengan nama pihak kedua yang menerima, Diisi dengan NIP, Diisi dengan Pangkat/Gol/Ruang misalnya Pembina Utama Madya/IV d, Diisi dengan jabatan struktural, misalnya Sekretaris Badan Akuntansi Keuangan Negara, Diisi dengan nama satuan kerja, misalnya Badan Akuntansi Keuangan Negara, Diisi dengan nama, NIP, dan tandatangan pihak yang menyerahkan, Diisi dengan nama, NIP, dan tandatangan pihak yang menerima.
110
111
Lampiran 2
MAPPING KLASIFIKSI BMN KE DALAM SISTEM AKUNTANSI INSTANSI Klasifikasi BMN Menurut SK Menkeu No.18/KMK.018/1999 Kode Bidang
Nama Bidang
Sistem Akuntansi Aset Tetap Kode
Nama Perkiraan
4.01 4.02 4.03
Barang Pakai Habis Barang Tak Habis Pakai Barang Bekas Pakai
01180
Persediaan
1.01
Tanah
01310
Tanah
2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15
Alat Besar Alat Angkutan Alat Bengkel dan Alat Ukur Alat Pertanian Alat Kantor & Rumah Tangga Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Alat Kedokteran dan Kesehatan Alat Laboratorium Alat Persenjataan Komputer Alat Eksplorasi Alat Pemboran Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian Alat Bantu Eksplorasi Alat Keselamatan Kerja Alat Peraga Unit Peralatan Proses/ Produksi
01320
Peralatan dan Mesin
01330
Gedung dan Bangunan
01340
Jalan, Irigasi dan Jaringan
2.16 2.17 2.18 2.19 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.02 1.03 1.04 1.05 2.09 2.10 3.01 3.02 3.03 -
Bangunan Gedung Monumen Bangunan Menara Rambu-rambu Tugu Titik Kontrol/Pasti Jalan dan jembatan Bangunan Air Instalasi Jaringan Koleksi Perpustakaan/Buku Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olah Raga Hewan Ikan Tanaman Tidak ada dalam SK Menteri Keuangan No.18/KMK.018/ 1999
111
01350
01360
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam pengerjaan
112
Lam piran 3 PEDOMAN TEKNIS AKUNTANSI BMN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
BAGAN ARUS LAPORAN DAN DAFTAR TRANSAKSI BMN
Laporan BMN
Neraca BAKUN
PEBIN
UAKPI
Laporan BMN
UAE1
PBI
Laporan BMN
Laporan BMN
PPBI
Laporan BMN
Transaksi Keuangan KAR
UAW
Laporan BMN
UPB
Daftar Transaksi BMN
Satker
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Keterangan : Arus Laporan dan Daftar Transaksi BMN xxx
: Unit/Kantor Akuntansi
112
113
Lam piran 4 PEDOMAN TEKNIS AKUNTANSI BMN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ALUR TRANSAKSI TINGKAT UPB MULAI
DIGANTUNG/ DITEMPEL DI RUANGAN
SIAPKAN DOKUMEN SUMBER (DS)
DICATAT DALAM KIB
BUKUKAN DS
TIDAK
DIR
BUAT/PERBAHARUI DIR ATAU DIL
YA BUKU PERSEDIAAN BUAT ATAU PERBAHARUI KIB
BUKU INVENTARIS
YA
BUAT DAFTAR TRANSAKSI DAN KIRIM KE UAI
YA
BUAT LAP. PERSEDIAAN
AKHIR BULAN
KIB
DIL
DAFTAR TRANSAKSI BM N
UNIT AKUNTANSI INSTANSI
TIDAK
AKHIR SEMESTER
LAP. PERSEDIAAN
TIDAK
PROSES AKHIR TAHUN
YA
TUTUP BI DAN CEK KONDISI BARANG DARI DIR
LK B
BUAT LAPBM N TAHUNAN DAN LKB
TIDAK LAP BMN TRIW ULANAN
BUAT LAP. BMN TRIW ULAN
LAP BMN TAHUNAN
1 F
113
114
Lam piran 5 PEDOMAN TEKNIS AKUNTANSI BMN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ALUR TRANSAKSI TINGKAT PPBI 1
LAP BM N TRIW ULANAN UPB A
LAP BMN TAHUNAN UPB A
LAP PERSEDIAAN UPB A
B
B
C
BUKUKAN DALAM BI
M EREKAPITULASI LAP PERSEDIAAN UPB
BUKU INVENTARIS
LAP PERSEDIAAN PPBI
PROSES AKHIR TAHUN
BUAT LAPBM N TAHUNAN
YA
B
C
LAP BMN TAHUNAN PPBI
LAP BM N TRIW ULANAN PPBI
2 F
114
B
C
M EREKAPITULASI LAP BM N TAHUNAN UPB
M EREKAPITULASI LKB UPB
REKAPITULASI LAP BM N TAHUNAN UPB
LK B PPBI
BANDINGKAN DGN LAP BMN TAHUNAN PPBI
TIDAK
BUAT LAP. BM N TRIW ULAN
LKB UPB A
C
115
Lam piran 6 PEDOMAN TEKNIS AKUNTANSI BMN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ALUR TRANSAKSI TINGKAT PBI
2
LAP BMN TRIW ULANAN PPBI/UPB A
LAP BMN TAHUNAN UPB A
LAP PERSEDIAAN PPBI/UPB A
B
B
C
BUKUKAN DALAM BI
MEREKAPITULASI LAP PERSEDIAAN PPBI/UPB
BUKU INVENTARIS
LAP PERSEDIAAN PBI
PROSES AKHIR TAHUN
1
YA
B
C
BUAT LAPBMN TAHUNAN
LAP BMN TAHUNAN PBI
LAP BMN TRIWULANAN PBI
3 F
115
B
C
MEREKAPITULASI LAP BMN TAHUNAN UPB
REKAPITULASI LKB PPBI/UPB
REKAPITULASI LAP BMN TAHUNAN PPBI/UPB
L K B PPBI
BANDINGKA N DGN LAP BMN TAHUNAN PBI
TIDAK
BUAT LAP. BMN TRIW ULAN
LKB UPB A
C
116
Lam piran 7 PEDOMAN TEKNIS AKUNTANSI BMN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ALUR TRANSAKSI TINGKAT PEBIN
3
LAP BMN TRIWULANAN PBI A
LAP BMN TAHUNAN PBI A
LAP PERSEDIAAN PBI A
B
B
C
BUKUKAN DALAM BI
MEREKAPITULASI LAP PERSEDIAAN PBI
BUKU INVENTARIS
LAP PERSEDIAAN PEBIN
PROSES AKHIR TAHUN
BUAT LAPBMN TAHUNAN
YA
B
C
MEREKAPITULASI LKB PBI
REKAPITULASI LAP BMN TAHUNAN PBI
LKB PEBIN
BANDINGKA N DGN LAP BMN TAHUNAN PEBIN
LAP BMN TAHUNAN PEBIN
LAP BMN TRIWULANAN PEBIN
BAK UN F
116
B
C
MEREKAPITULASI LAP BMN TAHUNAN PBI
TIDAK
BUAT LAP. BMN TRIW ULAN
LKB PBI A
C
117
117
