PMK No 258 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga 1
A. Landasan Hukum B. Sistimatika PMK
C. Subtansi Pengaturan Dalam PMK R/P 1. Ketentuan Umum 2. Pengaturan Pemberian Penghargaan 3. Pengaturan Pengenaan Sanksi 4. SAYTD 5. Mekanisme Penerapan C. Lampiran-Format Dalam PMK R/P
A. LANDASAN HUKUM
a. UU No 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016 pasal 17 dinyatakan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah menerapkan sistem penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja K/L sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Perpres No 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L; dan c. Permenkeu No 258 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga
B. SISTEMATIKA PMK SEMULA (PMK No 158/2014)
MENJADI (PMK No 258/2015)
1. Batang Tubuh PMK (18 Pasal)
1.Batang Tubuh PMK (15 Pasal)
2. Lampiran PMK ( 4 Lampiran):
2. Lampiran PMK ( 2 Lampiran):
• Lampiran I :Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 20xx
• Lampiran I :Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 20xx
• Lampiran II: Ikhtisar Kontrak Hasil Optimalisasi Tahun Anggaran Sebelumnya
• Lampiran II: Laporan Capaian Kinerja Penganggaran Tahun Anggaran 20xx
• Lampiran III: Laporan Capaian Kinerja Penganggaran Tahun Anggaran 20xx • Lampiran IV:Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
C. TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN…(1/2) 1. Definisi (Pasal 1) a. Kementerian negara/lembaga yang melakukan optimalisasi anggaran belanja pada tahun anggaran (t.a) sebelumnya, dapat menggunakan hasil optimalisasi (Ho) anggaran belanja tersebut pada t.a berikutnya, yang selanjutnya disebut dengan penghargaan. b. Ho merupakan hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai. c. Target sasaran merupakan rencana prestasi kerja berupa volume keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur yang tertuang dalam dokumen anggaran. 2. Kriteria Penghargaan (Pasal 3 ayat 1) a. Mempunyai Ho atas pelaksanaan anggaran belanja pada t.a sebelumnya yg target sasarannya telah dicapai dan belum digunakan di t.a tsb; dan b. Ho yg belum digunakan pada t.a sebelumnya lebih besar dari sisa anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan (SAYTD)
C. TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN…(2/2) 3. Ketentuan Pemberian Penghargaan (Pasal 3 ayat 2) Penghargaan diberikan dengan ketentuan capaian kinerja penganggaran kementerian negara/lembaga t.a sebelumnya: a. % penyerapan anggaran paling sedikit 95%; b. % realiasasi capaian output paling sedikit 95%; dan c. laporan keuangan K/L berpredikat wajar tanpa pengecualian (WTP) 4. Bentuk Penghargaan (Pasal 4) Penghargaan yang diberikan kepada kementerian negara/lembaga dapat berupa: a.
tambahan alokasi anggaran K/L pada t.a berikutnya, dengan memperhatikan kondisi keuangan negara;
b. prioritas dalam mendapatkan dana atas inisiatif baru yang diajukan; atau c.
prioritas dalam mendapatkan anggaran belanja tambahan apabila kondisi keuangan negara memungkinkan
D. TATA CARA PENGENAAN SANKSI…(1/2) 1. Definisi (Pasal 2)
Kementerian negara/lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja pada tahun anggaran (t.a) sebelumnya, dapat dikenakan pemotongan anggaran belanja tersebut pada t.a berikutnya, yang selanjutnya disebut dengan sanksi 2. Kriteria Sanksi (Pasal 5 ayat 1) a. Terdapat SAYTD ; dan b. SAYTD lebih besar dari Ho yg belum digunakan pada t.a sebelumnya. 3. Ketentuan Pengenaan Sanksi (Pasal 5 ayat 2 dan ayat 3) Sanksi dikenakan paling banyak sebesar SAYTD, dengan ketentuan: a. tidak boleh menghambat pencapaian target pembangunan; b. tidak boleh menurunkan pelayanan kepada publik; dan c. Memperhatikan arah kebijakan penganggaran pada t.a berjalan
E. SISA ANGGARAN YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN (SAYTD) SAYTD (Pasal 6) Pasal 6 ayat (1) SAYTD yaitu sisa anggaran belanja yg tidak terserap pada t.a sebelumnya yg disebabkan oleh hal-hal sbb:
a. tidak dipenuhinya kriteria-kriteria keg yg dpt dibiayai dari anggaran belanja; b. tidak diikutinya per-uu-an di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
c. keterlambatan penunjukan kepala satker dan/atau pelaksana kegiatan atau pejabat perbendaharaan; dan/atau d. kelalaian kuasa pengguna anggaran dan/atau pelaksana kegiatan atau pejabat perbendaharaan dalam pelaksanaan anggaran belanja t.a sebelumnya.
Pasal 6 ayat (2) SAYTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sisa anggaran yang berasal dari:
a. pelaksanaan kegiatan operasional yang termasuk dalam komponen 001,002,003,004 dan 005 b. pelaksanaan paket-paket : • pekerjaan yang dilaksanakan secara kontrak tahun jamak dan masih berkelanjutan; • kegiatan yg dilaksanakan secara swakelola yg target sasarannya telah dicapai • kegiatan yg dananya bersumber dari PHLN/PHDN/PNBP/ Rp Murni BLU/SBSN/PBS dan Rp Murni Pendamping c. akibat keadaan kahar al meliputi bencana alam, terjadi konflik/ berpotensi terjadi konflik sosial, dan cuaca
F. MEKANISME Pasal 12
Pasal 7-11 Menteri/pimpinan lembaga atau Setjen/ Sestama/Ditjen/Kabadan/Pejabat Eselon I selalu penanggungjawab program menyampaikan kepada Menkeu cq DJA:
Menteri Keuangan Cq DJA
1. Laporan realisasi anggaran belanja t.a sebelumnya yg telah di audited BPK, disertai dg ADK (Format-1) dan 2. Laporan Capaian kinerja penganggaran kemeneterian negara.lembaga t.a sbelumnya (Format-2)
Melakukan penilaian berdasarkan: 1. Laporan realisasi anggaran belanja dan capaian kinerja penganggaran ta sblmnya (Pasal 8,10); atau 2. Data yg ada pada Menkeu Cq DJA dalam hal K/L tidak menyampaikan
Pasal 13
Kementerian Negara/Lembaga
Menteri Keuangan
Melakukan penyesuaian terhadap RKA-K/L yang akan ditetapkan menjadi pagu alokasi anggaran K/L
Menetapkan keputusan mengenai pemberian pengahargaan dan sanksi kepada K/L
Pasal 14: Permenkeu No 158/PMK.02/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 15: Peraturan Menter ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tgl 31 Desember 2015
G. LAMPIRAN-FORMAT … (1/2) Lampiran–1, Format: LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20xx Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi
: ………………..(1) : …………....... .(2) (miliar
No Urut
Kode dan Nama Program
1
2
XX (3)
XXX (4) Jumlah
Rincian Sisa Anggaran
Pagu Anggaran
Realisasi Anggaran (audited)
Sisa Anggaran
3
4
5 (3-4)
999,99(5) 999,99(6) 999,99(7) 999,99
999,99
rupiah)
999,99
Hasil Optimalisasi
Bukan Hasil Optimalisasi SAYD SAYTD
Penjelasan
6
7
8
9
999,99 (8)
999,99
999,99
XXXXXXX
(9)
(10)
(11)
999,99
999,99
999,99
Bukti-bukti pengeluaran Laporan Realisasi Anggaran Belanja tersebut di atas disimpan oleh Penanggung jawab Program untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.
……………, …………………….. 20xx Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I Selaku Penanggung jawab Program (12) ttd XXXXXXXXXXXXXX (13) NIP/NRP YYYYYYYYYYYYYYYYYY (14)
G. LAMPIRAN-FORMAT ...(2/2) Lampiran-2, Format: LAPORAN CAPAIAN KINERJA PENGANGGARAN TAHUN ANGGARAN 20xx Kementerian Negara/Lembaga No. Urut
: ………………..(1)
Kode dan Nama Persentase Penyerapan Unit Eselon I Anggaran (audited)
Persentase Realisasi Capaian Output
Opini BPK
Capaian Kinerja Penganggaran
1
2
3
4
5
6
XX (2)
XXX (3)
XXX (4)
XXX (5)
XXX (6)
Terpenuhi/Tidak Terpenuhi (7)
Bukti capaian kinerja tersebut di atas disimpan oleh Penanggung jawab Program untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. ……………, …………………….. 20xx
Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I Selaku Penanggung jawab Program (8) ttd XXXXXXXXXXXXXX (9) NIP/NRP YYYYYYYYYYYYYYYYYY (10)
