1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Keberadaan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan pembangunan perekonomian nasional, merupakan peran yang signifikan. Secara nasional, sektor pariwisata sejak awal tahun 1990an sudah dicanangkan menjadi sumber devisa negara. Hal tersebut didorong oleh terjadinya penurunan pemasukan devisa dari sektor migas pada era 1980-1990an akibat merosotnya harga migas di pasaran dunia. Sektor pariwisata diharapkan negara sebagai sumber penghasilan lain di luar migas, karena Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar untuk dikembangkan. Pada tahun 1999, sektor pariwisata di Indonesia telah menunjukkan menjadi penghasil devisa nomor satu untuk sektor non migas dengan jumlah US$ 4,7 milyar dimana pencapaian tersebut berada di atas sektor garment, tekstil dan hasil hutan atau kayu 1. Berbagai kebijakan mengenai pengembangan sektor pariwisata pun telah banyak ditempuh oleh pemerintah, diantaranya melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 4, yang menjelaskan bahwa sektor kepariwisataan merupakan pilar strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek (RPJM) 2010-2014 juga menjelaskan beberapa sasaran pembangunan pariwisata yaitu meningkatkan destinasi pariwisata yang berdaya saing tinggi di pasar global, meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan, serta mengembangkan usaha, industri dan investasi pariwisata2. Kemudian sebagai kelanjutan dari program pembangunan tersebut, maka disusun Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJP) 2009-2025 dengan tujuan meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing kepariwisataan
Indonesia
dalam
peta
kepariwisataan
regional
maupun
internasional, membangun sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama 1
2
Paparan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata pada Rakorbangpus di BAPPENAS tanggal 16-17 September 2002. Matriks Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 per Kementerian/Lembaga.
2
pembangunan perekonomian nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta membangun sektor pariwisata sebagai instrumen strategis dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di berbagai wilayah dan destinasi pariwisata3. Sektor pariwisata merupakan sebuah katalisator pembangunan (agent of development) yang akan mempercepat proses pembangunan itu sendiri (Yoeti, 2008). Beberapa organisasi internasional seperti PBB, Bank Dunia dan World Tourism Organization (WTO) juga telah mengakui bahwa pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Seiring dengan berkembangnya pariwisata dan adanya kenaikan jumlah kunjungan wisatawan, hal ini telah membawa konsekuensi tersendiri khususnya pada daerah tujuan wisata dan masyarakat lokal. Kehadiran pariwisata pada dasarnya mampu mempercepat pertumbuhan
ekonomi
dan
penyediaan
lapangan
kerja,
meningkatkan
penghasilan, meningkatkan standar hidup, serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya (Pendit, 2006). Karyono (1997) menjelaskan bahwa tumbuhnya peluang usaha dan kerja akibat pariwisata menyebabkan permintaan terhadap tenaga kerja meningkat. Makin banyak wisatawan yang berkunjung maka makin banyak pula jenis usaha yang tumbuh di daerah wisata, sehingga makin luas lapangan kerja yang tercipta. Lapangan kerja yang tercipta tidak hanya yang langsung berhubungan dengan pariwisata, tetapi juga di bidang yang tidak langsung berhubungan dengan pariwisata. Hal tersebut menunjukkan bahwa pariwisata mempunyai potensi yang besar dalam menyediakan lapangan kerja bagi para tenaga kerja yang membutuhkan lapangan kerja baru. Kawasan pesisir Indonesia, merupakan salah satu kawasan yang kaya akan potensi sumberdaya alam dan juga mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata. Pengembangan kawasan pesisir untuk keperluan rekreasi di Indonesia cenderung meningkat bersamaan dengan semakin digiatkannya bidang kepariwisataan. Sektor pariwisata di kawasan pesisir juga berpotensi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi lokal dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan 3
Hutabarat, Arifin. 2009. (http://traveltourismindonesia.wordpress.com/2009/06/11/tujuan-kebijakan-pariwisata-yad/). Diakses pada tanggal 24 Februari 2011.
3
kesejahteraan masyarakat pesisir serta pembangunan wilayah di daerah wisata yang bersangkutan. Salah satu kawasan pesisir di Indonesia adalah Kepulauan Seribu. Kepulauan ini merupakan sebuah kawasan kota perairan Jakarta yang terdiri dari pulau-pulau kecil sebanyak 110 buah. Pulau-pulau tersebut memiliki kekayaan
sumberdaya
alam
yang
istimewa
seperti
keindahan
alam,
keanekaragaman jenis flora dan fauna, kekayaan biota laut serta terumbu karang. Dengan segala kekayaan alam yang dimiliki oleh Kepulauan Seribu, maka pemerintah melihat potensi yang besar untuk menjadikan Kepulauan Seribu sebagai daerah tujuan dan objek wisata. Prioritas pembangunan di Kepulauan Seribu salah satunya adalah pada sektor pariwisata, sesuai dengan salah satu misi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yaitu “Mewujudkan Wilayah Kepulauan Seribu Sebagai Kawasan Wisata Bahari yang Lestari”. Harapannya adalah bahwa dengan berkembangnya sektor pariwisata di daerah ini mampu meningkatkan pembangunan di sektor lainnya seperti sektor perikanan dan usaha lainnya yang nantinya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat disana. Terdapat sekitar 45 buah pulau di kawasan Kepulauan Seribu yang dikembangkan sebagai pulau wisata, baik untuk wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik, dan 11 diantaranya merupakan tempat terkonsentrasinya pemukiman penduduk. Pulau-pulau pemukiman tersebut adalah Pulau Sebira, Pulau Harapan, Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, Pulau Panggang, Pulau Pramuka, Pulau Lancang, Pulau Pari, Pulau Tidung Besar, Pulau Payung dan Pulau Untung Jawa. Pulau Pramuka adalah salah satu pulau di gugusan Kepulauan Seribu yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sejak tahun 20014 (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999, PP Nomor 55 Tahun 2001, dan Perda Nomor 21 Tahun 2001). Kebijakan peningkatan Kecamatan Kepulauan Seribu menjadi Kabupaten Administrasi adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta dalam upaya pengendalian fungsi kawasan Kepulauan Seribu sebagai kawasan Taman Nasional Laut, pariwisata, pusat pemerintahan kabupaten dan kawasan pemukiman (Mujiyani et al. 2002). 4
Soebagio. 2004. “Analisis Kebijakan Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut Kepulauan Seribu dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat” hal.1.
4
Pulau Pramuka merupakan pulau berpenduduk yang mulai berkembang menjadi daerah pariwisata beberapa tahun belakangan ini karena keindahan alam di sekitar pulau. Sebagai pusat pemerintahan Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka memiliki fasilitas-fasilitas yang diperlukan warga atau wisatawan seperti tempat penginapan, rumah makan, rumah sakit, masjid, lapangan olahraga, dan fasilitas lainnya yang lebih lengkap dibandingkan dengan pulau-pulau di sekitarnya. Kondisi tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk datang ke Pulau Pramuka, sehingga pulau ini menjadi salah satu lokasi tujuan wisata favorit di Kepulauan Seribu selain Pulau Untung Jawa, Pulau Tidung, dan Pulau Bidadari. Letaknya yang strategis membuat pulau ini dijadikan lokasi penginapan yang ideal untuk mengunjungi pulau-pulau lain yang berada di Kepulauan Seribu. Perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat dapat terjadi sebagai akibat hadirnya sektor pariwisata di Pulau Pramuka. Adanya kegiatan pariwisata telah memunculkan suatu bentuk peluang usaha dan kerja di daerah ini. Potensi pariwisata dalam menyerap tenaga kerja terlihat pada bentukbentuk usaha seperti penginapan, rumah makan, penyewaan alat snorkeling, dan lain-lain. Peluang usaha dan kerja yang ditawarkan oleh pariwisata pada umumnya berada di luar sektor pertanian dan bersifat formal, sedangkan masyarakat yang diharapkan menggunakan peluang tersebut umumnya berada dalam sektor pertanian dan bersifat informal (merujuk pada penelitian Tando,1992 dan Sadono et al.,1992). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai dampak pariwisata terhadap peluang usaha dan kerja luar pertanian yang muncul terutama pada daerah pesisir seperti di Pulau Pramuka. Penelitian dampak pariwisata umumnya mengkaji dampak terhadap sosial ekonomi maupun sosial budaya seperti dalam penelitian Wijaya (2007), Mardiyaningsih (2003), Swarsi et al. (1996), dan Windiyarti et al. (1994), serta melihat kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat seperti dalam penelitian Sulaksmi (2007), Minullah (1997), dan Sudirman (1991). Masih sedikit yang mengkaji dampak pariwisata dengan fokus pada peluang usaha dan kerja luar pertanian, diantaranya penelitian Sadono, et al. (1992) dan Tando (1992).
5
1.2 Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka secara spesifik masalah penelitian yang akan dikaji dalam penelitian adalah : 1. Peluang usaha dan kerja apa saja yang tumbuh karena adanya kegiatan pariwisata di Pulau Pramuka dan bagaimana karakteristik masyarakat yang memanfaatkan peluang usaha dan kerja tersebut? 2. Bagaimana pengaruh pemanfaatan peluang usaha dan kerja yang muncul karena adanya kegiatan pariwisata di Pulau Pramuka terhadap tingkat pendapatan? 3. Sejauhmana terjalin keterkaitan antara sektor pertanian dengan luar pertanian di Pulau Pramuka dalam upaya memanfaatkan peluang usaha dan kerja yang muncul karena adanya kegiatan pariwisata? 4. Sejauhmana telah terjadi alih sumberdaya (dari milik penduduk lokal menjadi milik pendatang) dalam upaya memanfaatkan peluang usaha dan kerja yang muncul karena adanya kegiatan pariwisata?
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis : 1. Peluang usaha dan kerja yang tumbuh sebagai akibat adanya kegiatan pariwisata di Pulau Pramuka dan karakteristik masyarakat yang memanfaatkan peluang usaha dan kerja tersebut. 2. Pengaruh pemanfaatan peluang usaha dan kerja yang muncul karena adanya kegiatan pariwisata di Pulau Pramuka terhadap tingkat pendapatan. 3. Keterkaitan antara sektor pertanian dengan luar pertanian di Pulau Pramuka dalam upaya memanfaatkan peluang usaha dan kerja yang muncul karena adanya kegiatan pariwisata. 4. Alih sumberdaya (dari milik penduduk lokal menjadi milik pendatang) dalam upaya memanfaatkan peluang usaha dan kerja yang muncul karena adanya kegiatan pariwisata.
6
1.4 Kegunaan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka kegunaan dari penelitian ini adalah : 1. Pihak Pemerintah Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur dan media evaluasi pemerintah dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan pariwisata di daerah pesisir, sehingga kebijakan pengembangan pariwisata tidak hanya untuk memperbesar perolehan devisa atau pendapatan daerah saja tapi juga dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kepulauan Seribu khususnya di Pulau Pramuka. 2. Pihak Akademisi Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan wawasan pengetahuan terutama pada bidang ilmu yang bersangkutan dengan penelitian pariwisata dan pesisir. 3. Pihak Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai dampak pariwisata terhadap peluang usaha dan kerja luar pertanian di daerah pesisir.
