PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN REKENING KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
A. LATAR BELAKANG Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara/Daerah selama suatu periode sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 56 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah menyusun suatu Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penyusunan LKPP dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Laporan
Keuangan
Kementerian
Negara/Lembaga
beserta
laporan
pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negara. Sementara LKPD disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
beserta
Laporan
pertanggungjawaban
pengelolaan
perbendaharaan daerah oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Karena LKPP/LKPD ini merupakan perwujudan dari tanggung jawab pengelolaan keuangan Negara/Daerah, baik LKPP maupun LKPD harus diperiksa oleh BPK sesuai ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara agar pengelolaan keuangan Negara/Daerah berlangsung secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2004 s.d 2007 menghasilkan opini “tidak memberikan pendapat (disclaimer)”. Dari hasil-hasil pemeriksaan yang
telah
diserahkan
oleh
BPK
kepada
DPR
dan
DPD
sesuai
kewenangannya serta dipublikasikan kepada masyarakat umum, salah satunya menunjukkan adanya rekening liar-rekening liar1 yang ditemukan 1
Disebut sebagai rekening liar karena rekening-rekening yang terdapat pada beberapa kementerian/lembaga ini tidak dimuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) padahal rekening-rekening ini digunakan untuk menyimpan uang negara dan menampung sejumlah penerimaan negara tetapi tidak disetor ke kas negara.
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
1
pada beberapa kementerian/lembaga seperti Mahkamah Agung (MA), Kementerian Dalam Negeri, BP Migas. Pada tahun 2005, pemeriksaan atas LKPP Tahun Anggaran 2004 terdapat
957
rekening
yang
tidak
jelas
dengan
total
nilai
Rp20.551.218,29 juta. Pada tahun 2006, ditemukan kembali adanya 1.303 rekening-rekening baru muncul dengan status tidak jelas pada 35 Kementerian Negara/Lembaga dengan rincian 680 rekening giro dan 623 rekening deposito senilai total Rp8,5 triliun. Jumlah ini kembali bertambah pada tahun 2007, dimana ditemukan adanya 2.135 rekening senilai Rp2, 56 triliun dan 260 rekening deposito atas nama instansi dan Pejabat Pemerintah
senilai
Rp144,31
miliar
di
bank
umum
yang
belum
diungkapkan dalam LKPP TA 2006 dan tidak jelas statusnya. Keberadaan
rekening-rekening
liar
ini
menimbulkan
ketidakpastian posisi Keuangan Negara karena seharusnya rekeningrekening tersebut dilaporkan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan dimuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Kewenangan atas pengaturan dan penyelenggaraan rekening ini berada di tangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Apakah dimungkinkan Kementerian Negara/lembaga memiliki rekening dan bagaimana aturan hukumnya ? Lalu apa yang dapat dilakukan atas rekening-rekening liar yang dimiliki oleh Kementerian Negara/Lembaga ? B. DASAR HUKUM -
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
-
PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.
-
PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
-
PMK Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
-
PMK
Nomor 67/PMK.05/2007
Rangka
Pengelolaan
tentang
dan Penertiban
Pengenaan Sanksi Dalam Rekening
Pemerintah
pada
Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. -
Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-35/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan
Rekening
Milik
Kementerian
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
2
C. PEMBAHASAN Keberadaan
banyak
rekening
liar
ini
pada
Kementerian
Negara/Lembaga telah lama menjadi masalah sebelum UU dalam bidang keuangan negara dibentuk. Pada saat itu untuk mengatasinya Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penertiban Rekening Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen. Inpres ini memerintahkan kepada para Menteri dan para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen : 1. Menyampaikan
data
mengenai
rekening
yang
ada
pada
Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen meliputi nama, nomor dan saldo pada tanggal 31 Juli 1999 serta nama bank yang bersangkutan dan kantor/pejabat pemilik rekening kepada Menteri Keuangan. 2. Menyampaikan
setiap
bulan
saldo
awal dan
saldo
akhir
serta
penerimaan dan pengeluaran pada rekening yang bersangkutan dalam bulan sebelumnya kepada Menkeu. 3. Menteri Keuangan menyempurnakan Sistem Pengelolaan Kas Negara dalam
rangka
peningkatan
efisiensi
dan
efektifitas
administrasi
keuangan Negara, Pelaksanaan Inpres ini tidak berjalan dengan efektif sehingga kemudian dilakukan penegasan kembali melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penertiban Rekening Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen sekaligus mengubah ketentuan butir kedua menjadi : 2. Menyampaikan
setiap
bulan
saldo
awal dan
saldo
akhir
serta
penerimaan dan pengeluaran pada rekening yang bersangkutan paling lambat pada akhir bulan berikutnya kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Anggaran, meskipun tidak terdapat perubahan saldo rekening yang bersangkutan. Akan tetapi ternyata Inpres ini pun tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Pada tahun 2004, Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU ini menyebutkan bahwa : -
Pasal 29 ayat (1) : Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan
di
lingkungan
kementerian
negara/lembaga
yang
bersangkutan setelah memperoleh persetujuan dari Bendahara Umum Negara.
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
3
-
Pasal 31 ayat (1) : Menteri/pimpinan lembaga dapat membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
Hal
ini
berarti
Kementerian
Negara/Lembaga
diperbolehkan
untuk
membuka rekening untuk keperluan penerimaan dan pengeluaran, namun harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. PP
Nomor
39
Tahun
2007
tentang
Pengelolaan
Uang
Negara/Daerah sebagai salah satu turunan UU Perbendaharaan juga mengatur dalam Pasal 20 : (1)
Menteri/Pimpinan Lembaga membuka
rekening
selaku
Pengguna
penerimaan
dan
Anggaran dapat
rekening
pengeluaran
dan/atau rekening lainnya pada Bank Umum/bank lainnya setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara. (2)
Untuk kepentingan tertentu menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening di Bank Sentral setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
(3)
Menteri/Pimpinan
Lembaga
selaku
Pengguna
Anggaran
wajib
melampirkan izin tertulis dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara dalam rangka pembukaan rekening untuk
kepentingan
kementerian
negara/lembaga
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Jadi jelaslah bahwa kementerian negara/lembaga diperbolehkan untuk
membuka
rekening
penerimaan
dan
rekening
pengeluaran
dan/atau rekening lainnya pada bank umum/bank lainnya, bahkan untuk kepentingan tertentu dapat membuka rekening di bank sentral asalkan memperoleh izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan. Mekanisme
pembukaan
rekening
tersebut
terdapat
dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2007 tentang
Petunjuk
Teknis
Pengelolaan
Rekening
Milik
Kementerian
dan
pengeluaran
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. Dalam
rangka
pelaksanaan
penerimaan
anggaran, rekening dibuka atas nama jabatan dengan nama ”Rekening
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
4
Bendahara Penerimaan Kantor...........” dan/atau ”Rekening Bendahara Pengeluaran Kantor ..............”, dengan mekanisme : Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala
Kantor/Satuan
Kerja
menyampaikan
permohonan
persetujuan pembukaan rekening dengan dilampiri fotokopi dokumen pelaksanaan
anggaran
dan
Surat
Pernyataan 2
tentang
Penggunaan
atau Kepala KPPN3. Atas
Rekening kepada Dirjen Perbendaharaan
permohonan ini dapat diberikan persetujuan atau penolakan. Selain Menteri/Pimpinan Lembaga, bagi Pimpinan Kantor/Satuan Kerja juga diperbolehkan membuka rekening lainnya untuk tujuan khusus, namun selain untuk tujuan khusus tersebut tidak diperkenankan bagi mereka untuk membuka rekening atas nama jabatan. Mekanisme pembukaan rekening tersebut diawali dengan mengajukan permohonan persetujuan
pembukaan
rekening
untuk
kantor/satuan
kerja
yang
dijadikan satu dengan permohonan Kementerian/Pimpinan Lembaga oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga
kepada
Dirjen
Perbendaharaan
dengan
melampirkan daftar Kantor/Satuan Kerja yang akan memiliki rekening lainnya tersebut. Permohonan diajukan dengan formulir (Lampiran I PMK) tersebut serta dilampiri Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening (Lampiran II PMK). Terhadap semua rekening yang telah disetujui, paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal pembukaan rekening maka Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran
wajib
melaporkan
rekening
tersebut
dengan
menggunakan formulir (Lampiran IV PMK) kepada Dirjen Perbendaharaan atau Kepala KPPN. Selain melaporkan, rekening-rekening tersebut juga harus disajikan dalam daftar Lampiran Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dan disampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan atau Kepala KPPN. Apabila
Kementerian
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan
Kerja
tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan
Penertiban
Rekening
Pemerintah
Pada
Kementerian
2
Untuk pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang pembayarannya dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara. 3 Untuk pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang pembayarannya dilaksanakan oleh KPPN.
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
5
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja berupa pembekuan sementara rekening dan penutupan rekening. Pembekuan sementara rekening dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (Menkeu)/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan Daerah
dengan
sentral/bank
menyampaikan
umum/kantor
Menteri/Pimpinan
permintaan
pos
Lembaga/Kepala
tertulis
kepada
dengan
tembusan
Kantor/Satuan
Kerja.
bank kepada
Pembekuan
sementara ini dilakukan dalam hal : a. rekening dibuka tenpa persetujuan BUN/Kuasa BUN. b. pembukaan rekening tidak dilaporkan paling lambat 5(lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening. c. tidak mengajukan permohonan persetujuan atas rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya PMK No. 57/PMK.05/2007. d. tidak menyajikan rekening yang dikelolanya dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. Akan tetapi tindakan pembekuan sementara rekening ini tidak bersifat final dan dapat dicabut bilamana Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja melaksanakan tindak lanjut terhadap rekening yang dibekukan sementara tersebut. Pencabutan ini dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan Daerah dengan menyampaikan
permintaan
tertulis
kepada
bank
sentral/bank
umum/kantor pos. Namun bilamana tidak dilakukan tindak lanjut dalam waktu 30 (tiga) puluh hari kerja maka dilakukan penutupan oleh Menkeu. Selain karena alasan tersebut, apabila rekening yang tidak atau tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan juga harus dilakukan penutupan. Penutupan ini diikuti dengan pemindahbukuan saldo ke Rekening Kas Umum Negara, dengan mengirimkan permintaan tertulis kepada bank sentral/bank umum/kantor pos dan ditembuskan kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala
Kantor/Satuan
Kerja
yang
bersangkutan. Selain pengaturan-pengaturan tersebut, dilatarbelakangi oleh besarnya
keinginan
menyangkut
Pemerintah
ketidaktertiban
untuk
mengatasi
rekening-rekening
pada
permasalahan Kementerian
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja guna menindaklanjuti temuantemuan
hasil
pemeriksaan
BPK
maka
Menteri
Keuangan
juga
mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
6
tentang
Penertiban
Rekening
Pemerintah
pada
Kementerian
Negara/Lembaga. Kegiatan penertiban dalam PMK ini dilakukan terhadap seluruh rekening
di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan
Kerja yang telah ada sebelum PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dibentuk. Bentuk-bentuk kegiatan evaluasi tersebut meliputi kegiatan identifikasi keberadaan dan kepemilikan rekening, verifikasi rekening dan pengelompokan rekening. Berdasarkan hasil evaluasi maka BUN/Kuasa BUN dapat juga melakukan
tindakan
sementara/mempertahankan Laporan
Keuangan
mempertahankan/mempertahankan dan
cukup
Kementerian
mengungkapkannya
pada
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan
Kerja/mengalihkan/menutup rekening, dengan kriteria sebagai berikut : 1. Rekening
dipertahankan
bilamana
rekening
digunakan
untuk
operasional bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. 2. Rekening dipertahankan sementara sampai semua penerimaan yang berada dalam rekening sementara tersebut dipindahkan ke Rekening Kas Umum Negara lalu ditutup. 3. Rekening Keuangan bilamana
dipertahankan Kementerian kepemilikan
dan
cukup
diungkapkan
pada
Laporan
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan
berada
di
pihak
ke3
namun
Kerja,
pencairan
membutuhkan ijin Menteri/Pimpinan Lembaga. 4. Rekening dialihkan menjadi rekening Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan dalam pengelolaan Dirjen Perbendaharaan bilamana rekening digunakan untuk menampung dana titipan yang dapat dicairkan tanpa melalui prosedur normatif APBN. 5. Rekening dipertahankan sementara untuk dialihkan ke BLU bilamana rekening digunakan untuk menampung dana dukungan pelayanan khusus yang permanen. 6. Rekening ditutup dan saldo disetor ke rekening Kas Umum Negara bilamana
rekening
yang
dimiliki
oleh
Kementerian
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja tersebut tidak memiliki alasan yang cukup untuk dipertahankan keberadaannya.
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
7
Selain
itu
bilamana
rekening
yang
ada
tidak
jelas
kepemilikannya maka dapat terlebih dahulu dilakukan investigasi guna memastikan kepemilikannya. D. KESIMPULAN 1. Kementerian
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan
Kerja
diperbolehkan
untuk membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran dan/atau rekening lainnya pada bank umum/bank lainnya, bahkan untuk kepentingan tertentu dapat membuka rekening di bank sentral asalkan memperoleh izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan. 2. Pembukaan rekening tersebut disertai kewajiban untuk melaporkan rekening
tersebut
paling
lambat
5
(lima)
hari
sejak
tanggal
pembukaan rekening kepada Dirjen Perbendaharaan atau Kepala KPPN dan menyajikan laporan rekening-rekening tersebut daftar Lampiran Laporan
Keuangan
Kementerian
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan
Kerja. 3. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka
Pengelolaan dan
Penertiban
Rekening
Pemerintah
Pada
Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja . 4. Khusus untuk rekening-rekening liar yang ada sebelum PMK No. 57/PMK.05/2007 dibentuk, maka dilakukan kegiatan evaluasi yang diikuti
dengan
Peraturan
tindakan-tindakan
Menteri
Keuangan
sebagaimana
Nomor
terdapat
58/PMK.05/2007
dalam tentang
Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
Referensi : - PMK
Nomor
57/PMK.05/2007
tentang
Pengelolaan
Rekening
Milik
Kementerian
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. - PMK Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. - PMK Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. - Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-35/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. - Tempo Interaktif. - Fiscal News.
Sie Infokum – Ditama Binbangkum
8
