Lembaga

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA Pertanggungjawaban Barang Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga

DASAR HUKUM 

Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara



Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan



Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang M ilik Negara/Daerah



Keputusan M enteri Keuangan No. 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang M ilik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah.



Peraturan M enteri Keuangan No.171/PMK.6/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat



Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Nergara/Lembaga



Peraturan M enteri Keuangan No.91PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar



Peraturan M enteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BM N



Peraturan M enteri Keuangan No. 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang M ilik Negara.

Pengertian Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) adalah subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang merupakan rangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Barang Milik Negara Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Tidak termasuk dalam pengertian BMN: (1) Barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah. (2) Barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki BUMN/BUMD. (3) Barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

Perolehan Lainnya yang sah : • Hibah / sumbangan • BMN dari pelaksanaan perjanjian/ kontrak • BMN yang diperoleh berdasar ketentuan UU • BMN yang diperoleh berdasar keputusan pengadilan

KERANGKA SAI

SAI

SAK

SIMAK BMN

Organisasi Akuntansi BMN K/L Tingkat Kementerian Negara/Lembaga Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) Tingkat Eselon 1 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Eselon 1 (UAPPB-E1) Tingkat Wilayah Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (UAPPB-W) Tingkat Satuan Kerja Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)

DEPKEU (BUN-PENGELOLA BARANG)

ALUR SAI (KERANGKA UMUM)

Departemen

UAPB

UAPA

UAPPB-E1

UAPPA-E1

Eselon 1

UAPPB-W

UAPPA-W

Koordinator Wilayah

UAKPB

UAKPA

Satuan Kerja

ARUS BARANG

ARUS UANG

Bagan Organisasi Akuntansi BMN

UAPB UAPPB-E1

UAPPB-W

UAKPB

UAKPB

UAKPB UAKPB

UAPPB-E1

UAPPB-E1

UAPPB-E1

UAKPB

UAKPB

UAPPB-W

UAKPB

UAKPB

UAKPB UAKPB

Klasifikasi Barang Milik Negara (PMK 97/PMK.06/2007) BMN diklasifikasikan berdasarkan golongan, bidang, kelompok sub kelompok dan subsub-sub kelompok barang

Golongan Semaki n Global/ Ringkas

Semaki n rinci/ detail

Bidang

Kelompok

Sub Kelompok Sub–sub Kelompok

Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK 97/2007 ke Akun Neraca Aset Tetap Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Konstruksi Aset Irigasi,dan Dalam Tetap Jaringan Pengerjaan Lainnya

1.01—Tanah dengan biaya perolehan > Rp 1 Dicatat dalam BI Intrakomptabel dan dilaporkan dalam Neraca


Peralatan dan Gedung dan Jalan, Mesin Bangunan Irigasi,dan Jaringan

Konstruksi Aset Dalam Tetap Pengerjaan Lainnya

2.01—Alat Besar 2.02—Alat Angkutan 2.03—Alat Bengkel dan Alat Ukur 2.04—Alat Pertanian 2.05—Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.06—Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 2.07—Alat Kedokteran dan Kesehatan

2.11—Alat Persenjataan 2.12—Komputer 2.13—Alat Eksplorasi 2.14—Alat Pemboran 2.15—Alat Produksi & Pemurnian 2.16—Alat Bantu Eksplorasi 2.17—Alat Keselamatan Kerja 2.18—Alat Peraga

2.08—Alat Laboratorium

2.19—Unit Peralatan Proses Produksi

•biaya perolehan > Rp 300.000, yang diperoleh sebelum 1/1/2002, dan yang berasal dari transfer/hibah dicatat dalam BI Intrakomptabel dan dilaporkan dalam Neraca •Di luar itu dicatat dalam BI Ekstrakomptabel




1.06—Bangunan Gedung 1.08—Bangunan Menara 1.09—Rambu-rambu 1.10—Tugu Titik Kontrol/Pasti •biaya perolehan > Rp 10.000.000, yang diperoleh sebelum 1/1/2002, dan yang berasal dari transfer/hibah dicatat dalam BI Intrakomptabel dan dilaporkan dalam Neraca •Di luar itu dicatat dalam BI Ekstrakomptabel




1.02—Jalan dan Jembatan 1.03—Bangunan Air 1.04—Instalasi 1.05—Jaringan dengan biaya perolahan > Rp 1




Golongan 5 Konstruksi Dalam Pengerjaan




2.09—Koleksi Perpustakaan/Buku 2.10—Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga 3.01—Hewan yang diperoleh 3.02—Ikan sebelum1 Januari 2002 3.03—Tanaman dengan biaya perolahan > Rp 1

Kebijakan Akuntansi—Tanah Pengakuan Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah.

Pengukuran Tanah dinilai dengan Pengungkapan biaya perolehan • disajikan di Neraca mencakup harga sebesar nilai pembelian atau biaya moneternya, pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan • Dasar penilaian yang digunakan, dalam rangka memperoleh hak, biaya • Rekonsiliasi jumlah pematangan, tercatat pada awal dan pengukuran, akhir periode menurut penimbunan, dan biaya jenis tanah yang lainnya yang menunjukkan: dikeluarkan sampai -Penambahan; tanah tersebut siap -Pelepasan; pakai -Mutasi Tanah lainnya.

Kebijakan Akuntansi—Peralatan dan Mesin Pengakuan •Non-donasi: diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut •Donasi:diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah

Pengukuran • Pembelian: harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. • Kontrak: nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. • Swakelola: biaya langsung (tenaga kerja dan bahan baku) dan biaya tidak langsung (biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan M esin tersebut ).

Pengungkapan • •

•

•

Disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya, Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan, Pengembangan dan Penghapusan. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.

Kebijakan Akuntansi—Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengakuan •Non-donasi: diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut •Donasi:diakui pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah

Pengukuran •Kontrak: biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. •Swakelola: biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Pengungkapan • •

•

•

Disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya, Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan, Pengembangan dan Penghapusan. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Kebijakan Akuntansi—Aset Tetap Lainnya Pengakuan

Pengungkapan

•Non-donasi: diakui Pengukuran pada periode •Kontrak: pengeluaran akuntansi ketika nilai kontrak, biaya aset tersebut siap perencanaan dan digunakan pengawasan, serta biaya berdasarkan jumlah perizinan. belanja modal yang •Swakelola: biaya diakui untuk aset langsung dan tidak tersebut langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, •Donasi:diakui pada tenaga kerja, sewa saat aset tersebut peralatan, biaya diterima dan hak perencanaan dan kepemilikannya pengawasan, biaya berpindah perizinan, dan jasa

•

konsultan.

•

•

•

Disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya, Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan, Pengembangan dan Penghapusan. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.

Kebijakan Akuntansi—Konstruksi dalam Pengerjaan Pengakuan •Aset tersebut dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintah/ dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. •Biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan masih dalam proses pengerjaan. •Dipindahkan ke aset tetap setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Pengukuran • Swakelola: biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi dan biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi •Kontrak: termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan dan pembayaran klaim kepada kontraktor/pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Pengungkapan •

•

Disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya, Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya; Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;Uang muka kerja yang diberikan; dan Retensi.

Kebijakan Akuntansi—Perolehan Aset Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Bersejarah Karakteristik •Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar; •Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual; •Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; •Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset Bersejarah 1.07 Monumen/Bangunan Bersejarah

Pengungkapan • Disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan tanpa nilai. • Aset bersejarah yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan diperlakukan sebagaimana Aset Tetap pada umumnya.

Jenis Transaksi BMN Perolehan • Pembelian • Transfer masuk • Hibah • Rampasan • Penyelesaian Pembangunan • Pembatalan Penghapusan • Reklasifikasi Masuk

Perubahan • Pengurangan kw/nilai • Pengembangan Penghapusan • Perubahan Kondisi • Koreksi Perubahan • Penghapusan Nilai/Kuantitas • Transfer Keluar • Reklasifikasi Keluar • Koreksi Pencatatan • Hibah

Transaksi: Saldo Awal Saldo Awal

Digunakan untuk menginput semua BMN yang telah dimiliki Satker sebelum tahun anggaran berjalan tetapi belum pernah diinput dalam aplikasi SABMN.

Transaksi: Perolehan>>Pembelian Perolehan Pembelian

• Digunakan untuk menginput BMN yang diperoleh pada tahun berjalan melalui pembelian. • Pembelian yang dilakukan pada tahun sebelum tahun anggaran berjalan tetapi belum diinput dalam SABMN dibukukan sebagai saldo awal pada tahun berjalan.

Transaksi: Perolehan >> Transfer Masuk & Penghapusan >> Transfer Keluar Perolehan

Penghapusan

• Transfer masuk

• Transfer Keluar

Departemen A Satker A1

Satker A2

Transaksi: Perolehan >> Hibah & Penghapusan >> Hibah Perolehan

Penghapusan

Hibah

Hibah LSM

Departemen A

Departemen B

Satker A2

Satker B1

Satker A1

Satker B2

Swasta

Transaksi: Perolehan >> Rampasan Perolehan Rampasan

Digunakan untuk menginput perolehan BMN yang berasal dari rampasan yang telah mendapatkan keputusan hukum tetap.

Transaksi: Perolehan >> Penyelesaian Pembangunan Perolehan Penyelesaian Pembangunan

• Digunakan untuk merekam perolehan BMN pada tahun berjalan atas aset yang dibangun lintas tahun anggaran • Contoh: Bangunan Gedung Tempat Kerja mulai dibangun pada Agustus 2005. Pada 31 Desember 2005 bangunan tersebut belum selesai sehingga disajikan sebagai KDP di Neraca. 1 Februari 2006 Gedung tersebut telah selesai dan diserahterimakan dari kontraktor kepada Satker.

Transaksi: Perolehan >> Pembatalan Penghapusan Perolehan Pembatalan Penghapusan

• Digunakan untuk megoreksi kesalahan dalam penghapusan BMN. • Contoh: Pada 6/6/2006, P.C Unit dengan NUP 100 berdasarkan SK Penghapusan dihapuskan. Petugas akuntansi melakukan perekaman transaksi tersebut dalam jenis transaksi penghapusan untuk P.C Unit dengan NUP 25. Pada 8/7/2006 ditemukan kesalahan tersebut. Solusi: P.C Unit dengan NUP 25 direkam di Perolehan: Pembatalan Penghapusan, P.C Unit NUP 100 direkam di Penghapusan.

Transaksi: Perolehan >>Reklasifikasi Masuk Penghapusan >> Reklasifikasi Keluar Perolehan So Awal, Pembelian; Hibah; Transfer Masuk; Rampasan

1010301005 Tanah Lapangan Sepak Bola

Penghapusan Reklasifikasi Keluar 1010301005 Tanah Lapangan Sepak Bola

Perolehan Reklasifikasi Masuk 1010104001 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah

Transaksi: Perubahan >> Pengurangan Kuantitas/Nilai Perubahan Pengurangan kw/nilai

• Digunakan untuk merekam pengurangan nilai/kuantitas BMN. • Contohnya: BMN Tanah yang terkena penggusuran

Transaksi: Perubahan >> Pengembangan Perolehan

Perubahan

So Awal, Pembelian, Transfer Masuk, Hibah, Rampasan

Pengembangan

1060101001--Bangunan Gedung Kantor Permanen, NUP 1

1060101001--Bangunan Gedung Kantor Permanen, NUP 1

Rp. 1 M

Rp. 200 jt

Rp. 1,2 M

Transaksi: Perubahan >> Perubahan Kondisi

Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

Transaksi: Perubahan >> Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Fakta: Tanah Bangunan Gedung Perpustakaan, 400 m2 Rp 120.000.000

Dicatat: So. Awal Tanah Bangunan Gedung Perpustakaan, 410 m2 Rp 120.000.000

Perolehan: Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Tanah Bangunan Gedung Perpustakaan, 400 m2 Rp 120.000.000

Transaksi: Penghapusan >> Penghapusan

Perolehan

P.C Unit NUP 10 biaya perolehan Rp 4 jt

SK Penghapusan

Penghapusan >> Penghapusan

P.C Unit NUP 10

Transaksi: Penghapusan >> Koreksi Pencatatan So. Awal/Perolehan

Aktual: Satker X memiliki 5 Sepeda Motor

Direkam 6 Sepeda Motor

Penghapusan >> Koreksi Pencatatan

Direkam 1 Sepeda Motor

Tanggung jawab Organisasi Akuntansi Barang Milik Negara

Tanggung jawab UAKPB Menyelenggarakan akuntansi BMN dan menyampaikan Laporan BMN secara berkala • • • • • • • •

Memelihara dokumen sumber transaksi BMN, Membukukan BMN ke dalam BI dan Buku Persediaan berdasarkan dokumen sumber, Memberi tanda registrasi pada BMN, Membuat DIR, KIB, dan DIL, Menyusun Laporan BMN setiap semester dan akhir tahun anggaran, Melakukan tutup buku setiap akhir tahun anggaran, Menyampaikan data transaksi BMN ke unit akuntansi keuangan pada setiap akhir bulan, Menyampaikan Laporan BMN setiap semester dan LKB setiap akhir tahun anggaran ke UAPPB-W atau UAPPB-E1 untuk UAKPB Pusat ( UAKPB Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan menyampaikan Laporan BMN ke UAPPB-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dan UAPPB-E1).

Tanggung jawab UAPPB-W Menyelenggarakan akuntansi BMN dan menyampaikan Laporan BMN secara berkala • • • • • •

Membukukan BMN ke dalam BI dan Buku Persediaan berdasarkan Laporan BMN yang diterima dari UAKPB, Menyusun Laporan BMN setiap semester dan akhir tahun anggaran, Menyusun LKB berdasarkan LKB yang diterima dari UAKPB, Melakukan tutup buku setiap akhir tahun anggaran, Menyampaikan Laporan BMN ke UAPPB-E1 setiap semester, Menyampaikan Laporan BMN dan LKB setiap akhir tahun anggaran ke UAPPBE1.

Alur Akuntansi BMN—UAKPB BI Intrakomptabel

Buku Inventaris BMN Buku Persediaan DS

Buku Barang Bersejarah

Lap. BMN

BI Ekstrakomptabel Laporan Kondisi Barang KIB-Tanah KIB KIB-Bangunan Gedung DIR KIB-Alt Angkut Bermotor KIB-Sejatapi DIL Lap. BMN Semesteran Lap. BMN Tahunan Ke UAPPB-W

Neraca Catatan atas Laporan Keuangan

Alur Akuntansi BMN—UAPPB-W UAKPB-B

Lap. BMN Semesteran UAKPB (I/E)

UAKPB-A UAKPB-C UAKPB-D UAKPB-n UAKPB-A

Laporan Kondisi Barang UAKPB

Buku Barang Bersejarah UAKPB

UAKPB-B UAKPB-C UAKPB-D UAKPB-n UAKPB-A UAKPB-B UAKPB-C UAKPB-D UAKPB-n UAKPB-A

Lap. BMN Tahunan UAKPB (I/E)

UAKPB-B UAKPB-C UAKPB-D UAKPB-n

Buku Inventaris (I/E)

Lap BMN Semesteran (I/E) Lap BMN Tahunan (I/E) Lap Kondisi Barang Buku Barang Bersejarah Ke UAPPB-E1

No.

Jenis Keluaran

UAKPB

UAPPB-W

UAPPB-E1

UAPB

Keluaran Akuntansi BMN

1.

Kartu Inventaris Barang (KIB)

2.

Daftar Inventaris Ruangan (DIR)

3.

Daftar Inventaris Lainnya (DIL)

4.

Buku Inventaris Intrakomptabel

5.

Buku Inventaris Ekstrakomptabel

6.

Laporan Barang Milik Negara Semester

7.

Laporan Barang Milik Negara Tahunan

8.

Laporan Kondisi Barang (LKB)

√ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

Terima kasih www.djkn.go.id

Lembaga

Recommend Documents