LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG 2010
Pertumbuhan ekonomi & kestabilan harga di Jateng tdk dpt mengindikasikan peningkatan kesejahteraan. • Indikator kesejahateraan: pendapatan/ kapita, jml penduduk miskin, dan lapangan kerja. • Masalah kemiskinan & pengangguran memicu permasalahan-permasalahan pembangunan yang lain di Jawa Tengah. • Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui berbagai program indikatif merencanakan, menganggarkan, dan merealisasikan kegiatan demi meningkatkan kondisi sosial ekonomi daerah •
Pembangunan daerah membutuhkan sinergi potensi, program, dan anggaran untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran • Pertanyaannya: •
• Bagaimanakah kesenjangan antara potensi dan
kondisi ekonomi aktual dengan program indikatif? • Bagaimanakah kinerja anggaran dari program atau kegiatan indikatif yang dipilih oleh kabupaten/ kota untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran? • Bagaimana ketepatan penganggaran kabupaten/kota terkait program indikatif?
Melakukan analisis sektor prioritas berdasarkan potensi dan kondisi ekonomi aktual di kabupaten/kota terpilih. • Menganalisis kesenjangan antara potensi dan kondisi ekonomi aktual dengan program indikatif dalam RKPD. • Melakukan analisis terhadap kinerja anggaran atas program atau kegiatan indikatif dengan konsep value for money. • Melakukan evaluasi kesenjangan antara program indikatif dengan anggaran •
Kabupaten Semarang dan Kabupaten Wonosobo Urusan wajib Urusan Koperasi dan UMKM Urusan Sosial
Urusan Kesehatan Urusan ketenagakerjaan
Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
• •
Kemiskinan Anggaran – Definisi – Fungsi – Pendekatan penyusunan anggaran
• •
APBD Audit kinerja dengan Value for money Audit (3E) – Audit ekonomi dan Efisiensi
– Audit Efektivitas
•
Obyek penelitian – Kab. Semarang Pendapatan perkapita di atas rata-
• • •
rata dan kemiskinan di bawah rata-rata lebih ke sektor industri – Kab. Wonosobo Pendapatan perkapita di bawah rata-rata dan kemiskinan di atas rata-rata lebih ke sektor pertanian
Jenis data sekunder dan primer Metode pengumpulan data Dokumentasi dan FGD Metode dan alat analisis – – – –
Studi Eksplorasi Gap Analisis Analisis kualitatif Analisis kuantitatif Ekonomis, Efisien, Efektif
• • • • • • •
Penyerap lapangan kerja terbesar: Industri pengolahan, pertanian, PHR Sektor dominan: industri, PHR dan pertanian Pertumbuhan PDRB tertinggi pengeluaran pemerintah dan konsumsi rumah tangga Inflasi 2009 dapat ditekan dibandingkan dengan 2008 UMKM didominasi oleh perdagangan dan pertanian Jumlah keluarga miskin terus meningkat. 2008 102.500 jiwa Terdapat banyak PHK pada tahun 2009
Secara makro ekonomi mengalami perkembangan yang baik dan stabil, dengan sektor dominan industri, namun masih terdapat banyyak kemiskinan dan kasus PHK
•
Semua kegiatan urusan sosial adalah ekonomis • Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial
masyarakat (2007) paling ekonomis (83,36%). • Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar dan kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma mengalami kenaikan kehematan • •
Semua kegiatan juga berlangsung efisien Namun tidak ada data lebih lanjut tentang ketercapaian atau hasil dari kegiatan ini efektifitas tidak dapat diukur • Kendala teknis diperkirakan menjadi penyebab tidak dapat diukurnya aspek
hasil dari kegiatan ini • Hampir semua kegiatan mempunyai penurunan alokasi di tahun kedua, kecuali kegiatan Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak.
• • • •
•
Kegiatan Pemberian fasilitas dan sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat paling ekonomis di 2007 tidak dilanjutkan di 2008 Terdapat 8 kegiatan yang berulang dari tahun 2007 ke 2008, yang nampaknya memang menjadi kegiatan rutin Harus ada perbaikan sistem atau teknis pelaksanaan supaya tidak menjadi kegiatan yang bersifat rutin kegiatan sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan justru mendapat porsi paling besar dari realisasi anggaran Hasil FGD: – Sebagaian besar tenaga kerja yang digunakan bersifat kontrak – Lulusan SMK Kab. Semarang lebih banyak diserap oleh industri
di Batam yang memberikan upah yang lebih tinggi – Peminat program transmigrasi di Kab. Semarang cukup tinggi namun hanya dapat direalisasi kurang dari 50%.
•
•
•
• •
•
Penyelenggaraan promosi produk UMKM (2007) dan kegiatan pelatihan manajemen pengelola koperasi paling ekonomis Seluruh realisasi kegiatan memenuhi tingkat efisiensi yang diharapkan. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah tingkat efisiensi kegiatan naik dari 0,13% (2007) menjadi 6,70% (2008) Pelatihan Manajemen pengelola koperasi/ KUD mendapat alokasi yang paling besar Realisasi anggaran urusan koperasi turun 21% (2007 ) 17% (2008) FGD pengentasan kemiskinan di Kab. Semarang lebih mengutamakan ke kemandirian masyarakat.
Peningkatan pemerataan obat dan pembekalan kesehatan dan Peningkatan keterjangkauan harga obat dan pembekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin paling ekonomis, paling efisien. • alokasi untuk urusan kesehatan di tahun 2008 lebih kecil dari tahun 2007 • Semakin kecil alokasi anggaran bisa mengakibatkan berkurangnya hasil yang di dapat, bisa jadi hal ini pula yang menjadi sebab efektifitas kegiatan menjadi tidak dapat dicapai sebagaimana yang sudah dianggarkan •
• • • •
• •
• • •
Permasalahan utama terkait berjalannya program pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang terjadi adalah adanya ketidaksinkronan data dalam pengukuran kemiskinan. Sinergi merupakan hal yang penting Pelibatan pihak swasta melalui CSR dapat menjadi salah satu cara untuk memperbaiki kondisi di Kab. Semarang. Sebagian besar kegiatan tidak bersinggungan dan berdampak langsung dengan masyarakat miskin dan pengangguran. Terdapat kegiatan yang mempunyai tingkat ekonomis yang bagus (realisasi lebih kecil dari yang dianggarkan) pada satu tahun, ternyata justru berkurang porsi anggaran pada tahun berikutnya. Sebagian besar kegiatan yang dianalisis mempunyai tingkat ekonomis 100% Semua kegiatan yang dianalisis menghasilkan keluaran seperti yang telah dianggarkan Sebagian besar kegiatan tidak menyediakan data yang cukup terkait hasil (outcome) yang dicapai Terdapat kesulitan dalam melakukan analisis gab terhadap program dan kegiatan dalam dokumen RKPD, APBD, Realisasi APBD, LAKIP Bupati.
Jumlah penduduk yang miskin dari tahun ke tahun mengalami penurunan. 2009 sebanyak 40,76% 2009 4 kasus PHK ada 178 orang yang kehilangan pekerjaan meningkat 87,07% dari tahun 2008. Sektor pertanian kontributor terbesar terhadap PDRB 2009 tumbuh 7,22% dan kontribusi 47,42% Inflasi (2009) 3,01%. (2009) Tenaga kerja yang bekerja di usaha kecil berjumlah 4.920 orang, sedangkan yang bekerja di usaha menengah berjumlah 2.175 dan di usaha besar menyerap 6.189 orang.
Tidak tersedia data terkait urusan sosial untuk tahun 2007. Tahun 2008 semua kegiatan berjalan ekonomis, efisien, dan ekonomis. alokasi realisasi anggaran kegiatan penertiban tuna sosial > kegiatan pembinaan organisasi sosial dan panti asuhan. Dari FGD yang dilakukan didapat informasi bahwa di tahun 2010, pemkab sudah mengadakan kegiatan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan, dilakukan di dua desa dengan dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan BLPS fakir miskin.
Kab. Wonosobo merupakan Kabupaten dengan jumlah TKI nomer 3 terbesar di Jawa Tengah, dan sebagian besar TKI tersebut tidak bermasalah. 7 dari 27 kegiatan urusan ketenagakerjaan dinilai terkait langsung dengan pengurangan kemiskinan dan pengangguran Tidak ada perbaikan tingkat ekonomis kegiatan dari tahun 2007 ke tahun 2008 Semua kegiatan berjalan efisien Kegiatan 2008 > kegiatan 2007 (berdasar realisasi anggaran) kegiatan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja dan kelompok masyarakat mendapatkan kontribusi realisasi yang paling besar di 2007 dan 2008
Tidak tersedia data terkait urusan pemberdayaan masyarakat desa di tahun 2007 Dari 45 kegiatan terkait urusan ini dinilai hanya 5 kegiatan saja yang terkait langsung dengan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Satu kegiatan yang berjalan sangat ekonomis yaitu PAP PNPM yang hanya merealisasikan 77,4% dari anggaran. Berdasarkan alokasi dana yang direalisasikan, nampak bahwa kegiatan terkait PNPM mendapat porsi yang besar dibanding kegiatan lainnya
Tidak ada data yang berhasil diperoleh terkait urusan koperasi dan UMKM kabupaten Wonosobo di tahun 2007. Sedangkan pada tahun 2008 semua kegiatan berjalan dengan ekonomis, efisien dan efektif. FGD bidang koperasi dan UMKM memiliki program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif. Strategi yang digunakan dalam program ini adalah akses pasar, fasilitasi sarana prasarana dan SDM.
Tidak banyak kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat miskin dan pengangguran. Kegiatan layanan 600 pasien kurang mampu berjalan sangat ekonomis 79,37% 9 dari 16 kegiatan terkait pengurangan kemiskinan dan pengangguran (2007) berjalan tidak efektif Alokasi terbesar penyerapan anggaran terdapat pada program Pembinaan manajemen desa siaga 22,49% FGD Kesulitan yang terjadi adalah untuk mengetahui data secara pasti jumlah warga miskin.
Tidak terlalu banyak gagasan mengenai keberpihakan terhadap kemiskinan dan pengangguran menjadi roh dalam penyusunan anggaran. Fragmentasi di awal penyusunan anggaran juga menyebabkan anggaran yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran menjadi sangat kecil. Terlihat juga kecenderungan bahwa program yang diusulkan dari bawah lebih banyak berwujud fisik, bukan kegiatan yang bersifat kegiatan yang mendorong naiknya kualitas SDM seperti: sekolah, pelatihan, pendidikan dan lain-lain. Hal yang tampak jelas, di Kab. Wonosobo yang memiliki sektor potensial pertanian, justru tidak terdapat SMK yang memberikan konsentrasi pertanian. Kegiatan untuk pengentasan kemiskinan didominasi oleh PNPM yang berasal dari pemerintah pusat dan cost sharing, sedangkan PAP (pendamping administrasi program) berasal dari dana Kabupaten. Kegiatan yang berupa bantuan sosial, ternyata justru terealisasi tidak efektif. Artinya kegiatan tersebut tidak mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan.
Pemerintah Melakukan inventarisasi masalah terutama yang berkaitan dengan kemiskinan dan pengangguran, dan mengkomunikasikannya secara efektif pada setiap SKPD. Mensinergikan antara potensi daerah dan penganggaran program. Perlu dilakukan penyamaan persepsi terutama mengenai ukuran kemiskinan Tindak lanjut penelitian Perlu dilakukan penelitian secara lebih mendalam dan komprehensif, tidak hanya menyangkut program-program yang terkait dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Hal ini diperlukan mengingat dari hasil analisis kinerja tidak seluruh program bersifat efektif dan efisien, walaupun dari sisi ekonomis telah terpenuhi. Analisis secara lebih luas membuat struktur kinerja anggaran dapat terpantau penetapannya. Perlu dilakukan FGD untuk mengurangi adanya fragmentasi penganggaran.
Terima Kasih
