Lembaga Keuangan. Buku Saku Pendamping ROMI ISKANDAR, SE,M.M. Pundi Sumatera atas dukungan Tropical Forest Conservation Act (TFCA)

Buku Saku Pendamping

Lembaga Keuangan Mikro

ROMI ISKANDAR, SE,M.M.

Pundi Sumatera atas dukungan Tropical Forest Conservation Act (TFCA)

Penyunting Syafrizaldi

Buku Saku Pendamping Lembaga Keuangan Mikro Penulis: Romi Iskandar,SE.,MM. Penyuting: Syafrizaldi Layout: Ahmad Aljufari Copyright (c) 2015, Romi Iskandar

Pengantar Penulis

Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam pelaksanaan program di Pundi Sumatera telah berjalan lama. Bahkan sejak berdirinya lembaga ini tahun 2006, pendampingan terhadap LKM dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangannya telah dilakukan. Keterlibatan Pundi Sumatera tidak hanya pada inisiasi awal pembentukan LKM, melainkan dalam proses tumbuh kembang dan penguatan kelembagaannya pun tidak terlepas dari peran fasilitasi lembaga ini. Salah satu LKM yang sudah menjadi mitra sejak awal adalah Kopwan Dahlia di Dusun Lubuk Beringin, Kabupten Bungo Provinsi Jambi. Saat ini, Kopwan Dahlia berkembang menjadi koperasi wanita yang mengembangkan usaha simpan pinjam. LKM lainnya yang sejak awal juga menjadi mitra adalah LPN Usaha Mandiri di Nagari Koto Salak Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya Privinsi Sumatera Barat. LPN Usaha Mandiri kini telah berkembang menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KJKS Usaha Mandiri pernah mengalami fase jatuh bangun yang cukup ekstrim. Bahkan pada rentang waktu antara tahun 2010 – 2012, lembaga ini sempat ambruk karena kesalahan pengelolaan, terutama dalam aspek pengelolaan administrasi. Sejak tahun 2012 akhir, KJKS Usaha Mandiri mulai perlahan bangkit setelah melakukan restrukturisasi kepengurusan dan keanggotaan. Saat ini, melalui dukungan dari Tropical Forest Conservation Act (TFCA), Pundi Sumatera menfasilitasi beberapa LKM di desadesa sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat, diantaranya Kopwan Cahayo Alam di Muara Madras Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, LKM Suka Maju dan Simancuang Indah di Simacuang Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat. Lembagalembaga ini berkembang dengan jalannya masing-masing, dengan peluang dan tantangan yang juga berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi budaya, sosial kemasyarakatan, geografis, peran perangkat pemerintahan, termasuk juga interaksinya dengan pihak lain.

Buku Saku Pendamping Lembaga Keuangan Mikro

i

Dari berbagai model LKM yang menjadi mitra Pundi Sumatera, memberikan pembelajaran yang cukup penting. Pembelajaran yang akan sangat membantu bagi tubuh kembangnya LKM dimasa yang akan datang. Salah satu poin penting adalah lemahnya penguasaan aspek administrasi keuangan oleh LKM. Oleh karenanya, dibutuhkan standar pengelolaan administrasi keuangan. Pundi Sumatera, sebagai pendamping LKM diharapkan memiliki dan mampu memfasilitasi LKM dalam meningkatkan kinerjanya melalui standar pengelolaan administrasi keuangan. Namun, tingkat perkembangan LKM yang beragam juga membutuhkan level penerapan standar yang berbeda-beda. Oleh karenanya, buku ini disusun sebagai panduan untuk menilai tahap perkembangan suatu LKM. Melalui buku ini, pembaca akan dimudahkan dalam mengetahui materi-materi penting yang akan dijadikan sebagai panduan. Buku ini bermanfaat bagi para pendamping LKM di lapangan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan LKM. Pendamping diharapkan dapat terus melakukan penyempurnaan dalam menuju kondisi LKM yang sehat dan bermanfaat. Kiranya buku saku untuk pendamping LKM yang ada di tangan anda saat ini, dapat memberikan kontribusi positifnya terhadap tumbuh kembangnya LKM dimasa yang akan datang.

Penulis Romi Iskandar

ii


Pengantar Pundi Sumatera Salah satu tantangan utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat-khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutanadalah minimnya akses terhadap pendanaan. Banyak potensi kegiatan ekonomi masyarakat tidak dapat berkembang secara maksimal karena keterbatasan dukungan modal. Lembaga pendanaan formal adalah sesuatu yang “jauh”, baik dalam pengertian fisik karena jarak tempat layanannya yang jauh dari kampung-kampung pinggir hutan maupun dalam pengertian jauhnya gap antara kemampuan masyarakat dalam memenuhi standar dan persyaratan yang mereka terapkan. Secara tradisional, sebenarnya masyarakat sudah lama memiliki system pendanaannya sendiri dalam berbagai bentuk. Arisan, kongsi kematian, wirid yasinan, senam pagi, simpan pinjam dan sejenisnya. Umumnya dasar ikatannya adalah solidaritas sosial dalam komunitas. Modal sosial yang ada ini sebenarnya dapat dijadikan jawaban untuk kemandirian pendanaan di tengah masyarakat. Namun saat bentuk-bentuk ikatan sosial ini ingin didorong lebih jauh menjadi lembaga keuangan ditengah masyarakat, tantangannya tidaklah mudah. Banyak kelompok-kelompok seperti itu yang kemudian terjerembab saat berusaha melangkah naik kelas menjadi lembaga keuangan.

yang memang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai Lembaga Keuangan Mikro. Untuk itu kepada beliau kami mengucapkan banyak terimakasih. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada penggiat LKM terutama yang telah menjalin kerjasama dengan lembaga kami di berbagai lokasi serta semua pihak yang telah memungkinkan terwujudnya buku ini. Kami yakin apa yang tertuang masih banyak kekurangannya. Untuk itu kritik dan saran sangatlah diharapkan. Semoga kehadiran buku saku ini menambah khazanah pengetahuan kita. Sedangkan untuk para penggiat LKM baik pengurus, anggota, pendamping, dinas/instansi pemerintah terkait, serta pihak-pihak lainnya, semoga buku ini dapat membantu dalam menumbuhkan LKM yang kuat ditengah masyarakat.

Jambi, Juni 2015. Mahendra Taher Direktur Eksekutif

Bagi Pundi Sumatera, tantangan tersebut telah lama menjadi kerisauan dan dirasa sangat penting untuk dicari jawabannya. Kerisauan ini tidak berlebihan karena akses masyarakat sekitar hutan terhadap pendanaan adalah salah satu isu utama yang menjadi perhatian Pundi Sumatera sejak berdiri. Ditambah lagi, pengalaman bermitra dengan cukup banyak LKM di Sumatera, baik yang berbuah manis berupa keberhasilan maupun yang berbuah pahit dalam berbagai bentuk kegagalan semakin mendorong kami untuk menjawab tantangan ini. Berangkat dari kondisi itulah buku ini kemudian disusun dan saat ini berada ditangan pembaca yang budiman saat ini. Proses penyusunan buku ini juga sangat terbantu dengan kesediaan penulis


iii

iv


Daftar Isi

Cara Praktis Menggunakan Buku Ini

Pengantar Penulis...........................................................................i

Buku saku ini ditujukan untuk para pendamping serta pelaku yang menjalani proses dalam pengembagan LKM. Buku saku ini membantu untuk melihat potret nyata dari LKM yang ada, dapat saling mengukur sejauh mana LKM tersebut telah berkembang dan dapat menilai seberapa besar potensi LKM tersebut memberikan manfaat bagi para anggotanya atau memberikan kondisi yang juga dapat terjadi sebaliknya.

Pengantar Pundi Sumatera........................................................... iii Daftar Isi ........................................................................................v Cara Praktis Menggunakan Buku Ini............................................. vi Materi 1. Tahapan Pembentukan LKM...........................................1 Materi 2. Kelengkapan Administrasi dan ......................................3 Kelembagaan LKM Materi 3. Penilaian Kinerja dan Kesehatan KSP..........................17 Materi 4. Administrasi Keuangan Koperasi..................................19 Materi 5. Rapat Anggota Tahunan...............................................24 Materi 6. Sisa Hasil Usaha...........................................................26 Lampiran 1. Keputusan Menteri Negara ....................................27 Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tanggal 14 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam


v

Pendamping dan pelaku LKM hanya tinggal membaca, lalu secara jujur mengevaluasi kondisi LKMnya masing-masing. Selanjutnya tinggal perlahan membenahi dan mendorong hingga dinamikanya mendekati standar yang ada, lalu mengupayakan agar itu semua dapat terus berjalan secara konsisten. Tapi kembali lagi bahwa yang harus dipahami adalah kelembagaan bukan sesuatu yang stagnan, melainkan dinamis. Dalam prosesnya tidak terhindarkan bahwa akan terjadi turunnaik, jatuh-bangun, sukses atau bahkan gagal. Buku saku ini dapat menjadi pengingat sekaligus arahan bagi pengelolaan LKM. Dengan membaca buku ini, diharapkan LKM dapat berkembang sesuai dengan kapasitas, potensi dan kondisikondisi pemungkinnya untuk berkembang.

vi


Anggaran Dasar (AD/ART).

Materi 1 Tahapan Pembentukan LKM

dan

Anggaran

Rumah

Tangga

Jadi KSM merupakan KSS yang sudah memiliki tujuan yang lebih jelas, lebih terorganisir, lebih terstruktur dan mulai terdapat keteraturan dalam administrasi, baik administrasi kelembagaan maupun administrasi keuangan yang tertulis.

Dibawah ini adalah 3 tahapan penting dalam pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pendamping lapangan dan organisasi keuangan di level masyarakat, dapat melihat kembali di level mana sebuah organisasi keuangan masyarakat berada. 1. Kelompok Solidaritas Sosial (KSS) Solidaritas sosial merupakan suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama (Durkheim, ahli sosiologi yang hidup antara 1858 - 1917). Kelompok Solidaritas Sosial menekankan pada keadaan hubungan antar individu dan kelompok dan mendasari keterikatan bersama dalam kehidupan dengan didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Wujud nyata dari hubungan bersama akan melahirkan pengalaman emosional, sehingga memperkuat hubungan antar mereka.

Apabila KSM sudah memenuhi 45 indikator penilaian LKM (lihat Materi 2), maka KSM sudah layak memenuhi syarat pembuatan badan hukum secara sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Menurut Otoritas Jasa keuangan (OJK), LKM adalah lembaga keuangan yang secara khusus didirikan dengan maksud untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggotanya dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Ini merupakan tahapan awal dimana sekelompok orang berkumpul dengan kegiatan arisan, kongsi kematian, wirid yasinan, senam pagi, simpan pinjam dan sejenisnya. Ikatannya adalah solidaritas sosial dalam komunitas. Aturan pengelolaan kelompok hanya berupa kebiasaankebiasaan atau rutinitas yang diterima bersama dan kesepakatan tidak tertulis lainnya.

Berdasarkan aturan dan perundangan, LKM dapat berbentuk koperasi atau bank perkreditan rakyat (BPR). Koperasi diatur oleh UU no. 25/1992 dan BPR diatur oleh UU no. 10/1998 serta BPRS UU. No.21/2008. Pembinaan dan pengawasan koperasi dilakukan melalui Dinas koperasi dan UKM. Pembinaan dan pengawasan BPR sama dengan bank umum lainnya, yaitu dilakukan oleh OJK.

KSS sudah memiliki tujuan, struktur organisasi, mekanisme pertanggungjawaban, pembagian tugas dan tata kelola organisasi yang jelas untuk setiap penanggungjawab organisasi. 2. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) KSM merupakan tahap lanjut dari perkembangan KSS. Pada tahapan KSM ini aturan dalam pengelolaan kelompok dan kegiatannya sudah tertulis sedemikian rupa yang diakui secara formal, biasanya sudah memiliki


1

2


Materi 2 Kelengkapan Administrasi dan Kelembagaan LKM Kelengkapan administrasi dan kelembagaan yang harus dimiliki koperasi berdasarkan kriteria yang dikembangkan terdiri dari 45 item penilaian. Kesehatan dan kinerja koperasi akan dapat dinilai jika koperasi yang bersangkutan telah memenuhi seluruh item tersebut. 45 kriteria tersebut meliputi: No

ITEM PENILAIAN

1

BERITA ACARA PENDIRIAN BERMATERAI

2

PERJANJIAN PENDIRIAN BERMATERAI

KETERANGAN Berita acara pendirian LKM merupakan kesepakatan tertulis yang hadir dan yang menandatangani lembar persetujuan secara formal, dan menyatakan bahwa mereka yang bertandatangan diatas kertas bermaterai tersebut dengan sengaja mendirikan sebuah lembaga dengan maksud baik dan tidak melanggar hukum. Dengan adanya berita acara pendirian LKM dalam selembar kertas bermaterai cukup, membuktikan bahwa para pendiri memiliki komitmen untuk mendirikan dan membesarkan LKM dengan cara-cara bermartabat dan kesediaan LKM sebagai institusi untuk mematuhi perundangundangan dan peraturan yang berlaku. Perjanjian pendirian bermaterai, merupakan butir-butir komitmen bersama para pendiri ketika pertama kali LKM didirikan. Butir-butir komitmen bersama ketika pendirian ini menjadi pengikat moral dan menjadi acuan norma aturan yang akan menjadi pedoman bersama dalam menjalankan kegiatan dan membesarkan LKM. Butir-butir komitmen (perjanjian) dituangkan


3

3

DAFTAR ANGGOTA PENDIRI

4

ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA

5

CATATAN UANG MASUK

6

CATATAN UANG KELUAR

4

diatas kertas yang diberi materai yang cukup, serta ditanda-tangani oleh para pendiri ketika pertama kali LKM dinyatakan berdiri. Daftar anggota pendiri, merupakan daftar yang mencantumkan nama dan data orang atau pihak yang ikut mendirikan LKM untuk pertama kalinya. Orang-orang yang termuat dalam daftar anggota pendiri adalah orang secara moral dan komitmen harus paling bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup LKM. Setiap perkumpulan atau organisasi formal harus memiliki aturan dasar dan mekanisme pengambilan keputusan sebagai pedoman bersama dalam membesarkan organisasi, termasuk dalam hal ini LKM. Oleh karena itu LKM harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sudah disepakati bersama dan menjadi acuan dalam menjalankan kegiatannya. Catatan uang masuk adalah rekap bukti tertulis seluruh transaksi aliran uang masuk ke kas LKM sesuai dengan urutan tanggal dan bukti terjadinya transaksi baik dari anggota LKM maupun dari pihak lainnya. Catatan uang keluar adalah rekap bukti tertulis seluruh transaksi aliran uang keluar dari kas LKM sesuai dengan urutan tanggal dan bukti terjadinya transaksi baik yang ditujukan kepentingan LKM, anggota atau pihak lainnya.


7

LAPORAN KEUANGAN

8

BUKTI RAPAT TAHUNAN ANGGOTA

9

10

BUKTI RAPAT ANGGOTA DILUAR RAPAT TAHUNAN

BUKTI TRANSAKSI ANGGOTA

Laporan keuangan LKM terdiri dari neraca, rugi/laba, perubahan modal dan jika diperlukan dapat juga disusun laporan arus kas. Laporan keuangan disusun minimal setiap tahun kegiatan LKM, tetapi sangat dianjurkan agar lebih mudah dalam melakukan kontrol terhadap LKM laporan keuangan disusun setiap bulan atau semester. Bukti rapat tahunan anggota adalah bukti tertulis bahwa LKM mengadakan rapat tahunan anggota, minimal diadakan satu kali pertahun akuntansi. Rapat tahunan anggota merupakan forum sosialisasi dan laporan pertanggungjawaban, musyawarah, penetapan program kerja, kebijakan umum dan strategis LKM. Bukti rapat anggota diluar rapat tahunan adalah bukti tertulis bahwa LKM mengadakan rapat anggota yang jumlah (rapat)nya tidak dibatasi dalam periode satu tahun akuntansi. Rapat anggota dapat menjadi forum sosialisasi dan diskusi, musyawarah, pengevaluasian program kerja, dan penampungan ide-ide anggota. Bukti transaksi anggota merupakan bukti-bukti tertulis yang menerangkan seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan (dibayarkan) oleh anggota ke LKM untuk mendapatkan pelayanan dari LKM sesuai dengan kepentingan dan kesepakatan antara anggota dengan pihak LKM. Bukti harus mencantumkan hari/tanggal, jumlah biaya, keterangan kegunaan dan tanda tangan anggota yang bersangkutan.


5

11

BUKTI IURAN ANGGOTA

12

BUKTI PEMBAGIAN HASIL UNTUK YANG BERHAK

13

TATA CARA UNTUK MENJADI ANGGOTA

14

TATA CARA MEMBAYAR IURAN/ TABUNGAN

6

Bukti iuran anggota merupakan bukti tertulis yang menerangkan iuran yang dikeluarkan (dibayarkan) oleh anggota ke LKM karena kewajibannya kepada LKM sesuai dengan kepentingan dan kesepakatan antara anggota dengan pihak LKM. Bukti harus mencantumkan hari/tanggal, jumlah iuran, keterangan iuran dan tanda tangan anggota yang bersangkutan. Bukti pembagian hasil usaha untuk yang berhak adalah bukti tertulis yang menerangkan bahwa LKM telah mengeluarkan (membayarkan) sisa hasil usaha satu tahun akuntansi kepada anggota sesuai dengan haknya dan aturan yang berlaku. Bukti pembagian hasil usaha untuk anggota harus mencantumkan nama anggota, hari/tanggal, jumlah iuran, keterangan iuran dan tanda tangan anggota yang bersangkutan. Tata cara untuk menjadi anggota merupakan aturan, prosedur, persyaratan, kegiatan dan bukti tertulis bagaimana seseorang dapat menjadi anggota LKM. Semua tata cara untuk menjadi anggota LKM harus dibuat secara tertulis dan disosialisasikan kepada calon anggota secara jujur, transparan, sesuai dengan aturan dan tanpa diskriminasi. Tata cara membayar iuran/tabungan merupakan aturan, prosedur, persyaratan, kegiatan, dan bukti tertulis bagaimana seseorang dapat membayar iuran/tabungannya


15

TATA CARA MENDAPATKAN PINJAMAN

16

TATA CARA PEMBAYARAN PINJAMAN

17

BUKTI TATA CARA UNTUK MENJADI ANGGOTA

sebagai anggota LKM. Semua tata cara untuk membayar iuran/tabungan tersebut harus dibuat secara tertulis dan disosialisasikan kepada anggota secara jujur, transparan, sesuai dengan aturan dan tanpa diskriminasi. Tata cara mendapatkan pinjaman merupakan aturan, prosedur, persyaratan, kegiatan, dan bukti tertulis bagaimana seseorang mendapatkan pinjaman dari LKM sebagai anggota. Semua tata cara untuk mendapatkan pinjaman tersebut harus dibuat secara tertulis dan disosialisasikan kepada anggota secara jujur, transparan, sesuai dengan aturan dan tanpa diskriminasi. Tata cara pembayaran/pelunasan pinjaman merupakan aturan, prosedur, persyaratan, kegiatan, dan bukti tertulis bagaimana seseorang membayar/melunasi pinjaman dari LKM sebagai anggota. Semua tata cara untuk membayar/melunasi pinjaman tersebut harus dibuat secara tertulis dan disosialisasikan kepada anggota secara jujur, transparan, sesuai dengan aturan dan tanpa diskriminasi. Bukti tata cara menjadi anggota merupakan seluruh alat peraga yang menggambarkan aturan, prosedur, persyaratan, kegiatan, dan bukti tertulis bagaimana seseorang dapat menjadi anggota LKM. Semua bukti tata cara untuk menjadi anggota LKM harus dapat dibuktikan secara fisik atau tertulis, didokumentasikan dan disosialisasikan kepada calon


7

18

BUKTI TATA CARA MEMBAYAR IURAN/TABUNG AN

19

BUKTI TATA CARA MENDAPATKAN PINJAMAN

20

BUKTI TATA CARA PEMBAYARAN PINJAMAN

8

anggota secara jujur, transparan, sesuai dengan aturan dan tanpa diskriminasi. Bukti tata cara membayar iuran/tabungan anggota merupakan seluruh alat peraga yang menunjukan aturan, prosedur, persyaratan, kegiatan, dan bukti tertulis bagaimana seseorang dapat membayar iuran/tabungan sebagai anggota LKM. Semua bukti tata cara untuk membayar iuran/tabungan tersebut harus dapat dibuktikan secara fisik atau tertulis, didokumentasikan dan disosialisasikan kepada anggota secara jujur, transparan, sesuai dengan aturan dan tanpa diskriminasi. Bukti tata cara untuk mendapatkan pinjaman sebagai anggota LKM merupakan seluruh alat peraga yang menjelaskan aturan, prosedur, persyaratan, kegiatan, dan bukti tertulis bagaimana seorang mendapatkan pinjaman sebagai anggota LKM. Semua bukti tata cara untuk mendapatkan pinjaman tersebut harus dapat dibuktikan secara fisik atau tertulis, didokumentasikan dan disosialisasikan kepada anggota secara jujur, transparan, sesuai dengan aturan dan tanpa diskriminasi. Bukti tata cara untuk membayar/melunasi pinjaman sebagai anggota LKM merupakan seluruh alat peraga yang menjelaskan aturan, prosedur, persyaratan, kegiatan dan bukti Buku Saku Pendamping Lembaga Keuangan Mikro

21

22

BENTUK LAPORAN KEUANGAN

BENTUK STRUKTUR ORGANISASI

tertulis bagaimana seorang dapat membayar/melunasi pinjaman sebagai anggota LKM. Semua bukti tata cara untuk membayar/melunasi pinjaman tersebut harus dapat dibuktikan secara fisik atau tertulis, didokumentasikan dan disosialisasikan kepada anggota secara jujur, transparan, sesuai dengan aturan dan tanpa diskriminasi. Bentuk laporan keuangan yaitu kerangka isi dari laporan neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal dan laporan arus kas yang memenuhi syarat peraturan dan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) yang berlaku. Bentuk laporan keuangan dapat dibuktikan secara fisik dan tertulis sesuai dengan keadaan yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya, didokumentasikan dan disosialisasikan kepada anggota secara jujur, transparan, sesuai dengan aturan dan tanpa diskriminasi. Bentuk struktur organisasi yaitu susunan garis kewenangan dan pertanggungjawaban LKM secara organisasi yang sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan tidak melanggar peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Bentuk struktur organisasi LKM dapat dibuktikan secara fisik dan tertulis yang mencerminkan keadaan sebenarnya, didokumentasikan dan disosialisasikan kepada anggota secara jujur, transparan, sesuai


9

23

PEMBAGIAN TANGGUNGJAW AB DAN TUGAS

24

JUMLAH ASET

25

JUMLAH ANGGOTA

10

dengan aturan dan tanpa diskriminasi. Pembagian tanggungjawab dan tugas yaitu pembagian tanggungjawab, tugas dan kewenangan untuk menjalankan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan tidak melanggar peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Pembagian tanggungjawab, tugas dan kewenangan dalam organisasi LKM harus dapat dibuktikan secara fisik dan tertulis yang mencerminkan keadaan sebenarnya, didokumentasikan dan disosialisasikan kepada seluruh pengurus dan anggota secara jujur, transparan, sesuai dengan aturan dan tanpa diskriminasi. Jumlah aset yaitu jumlah keseluruhan harta kekayaan yang dimiliki oleh LKM secara sah dan dapat dibuktikan menurut peraturan dan prinsip akuntasi yang berlaku. Perkembangan jumlah aset dari setiap periode tahun akuntansi mencerminkan kemajuan yang diperoleh oleh LKM dan menjadi prestasi pengurus bersama anggota. Jumlah anggota yakni jumlah keseluruhan anggota LKM yang tercatat secara sah dan dapat dibuktikan menurut Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta peraturan yang berlaku. Perkembangan jumlah anggota dari setiap periode tahun akuntansi mencerminkan kemajuan LKM dalam memberi manfaat kepada anggota, sehingga menarik Buku Saku Pendamping Lembaga Keuangan Mikro

26

27

28

29

JUMLAH KARYAWAN

JUMLAH PINJAMAN

JUMLAH SIMPANAN ANGGOTA

JUMLAH LABA TAHUN LALU

masyarakat mendaftar untuk menjadi anggota LKM. Jumlah karyawan yakni jumlah keseluruhan karyawan LKM yang bekerja dan menerima gaji/upah/bonus/imbalan lainnya, tercatat secara sah dan dapat dibuktikan menurut peraturan yang berlaku. Perkembangan jumlah karyawan dari setiap periode tahun akuntansi mencerminkan kemajuan aktivitas dan beban kerja LKM dalam memberikan pelayanan kepada anggota. Jumlah pinjaman adalah jumlah semua pinjaman yang telah dikucurkan kepada anggota yang tercatat menurut aturan akuntansi dan dapat dibuktikan menurut peraturan yang berlaku. Perkembangan jumlah pinjaman dari setiap periode tahun akuntansi mencerminkan kemajuan volume dan kapasitas keuangan LKM dalam memberikan pelayanan kepada anggota. Jumlah simpanan anggota adalah jumlah total simpanan anggota yang tercatat menurut aturan akuntansi dan dapat dibuktikan menurut peraturan yang berlaku. Perkembangan jumlah simpanan dari setiap periode tahun akuntansi mencerminkan kewajiban dan kapasitas internal keuangan LKM dalam memberikan pelayanan kepada anggota. Jumlah laba tahun lalu adalah jumlah sisa hasil usaha yang diperoleh oleh LKM secara sah yang dihitung dari selisih pendapatan dengan biaya,


11

30

RENCANA JUMLAH ASET TAHUN LALU

31

RENCANA JUMLAH ANGGOTA TAHUN LALU

32

RENCANA JUMLAH KARYAWAN TAHUN LALU

12

kemudian dikurangi dengan pajak. Perkembangan jumlah simpanan dari setiap periode tahun akuntansi jumlah laba tahun lalu mencerminkan pertambahan kekayaan LKM secara internal dari satu periode akuntansi. Rencana jumlah aset tahun lalu yaitu jumlah keseluruhan harta kekayaan yang dimiliki oleh LKM secara sah, dapat dibuktikan menurut peraturan dan prinsip akuntansi berlaku, yang direncanakan pada tahun lalu dengan harapan realisasinya terjadi pada akhir tahun. Perbandingan jumlah realisasi aset yang direncanakan tahun lalu dengan realisasi jumlah aset pada akhir dari setiap periode tahun akuntansi mencerminkan pertambahan kekayaan yang diperoleh oleh LKM dan menjadi ukuran kinerja pengurus dalam mengelola LKM. Rencana jumlah anggota tahun lalu merupakan jumlah keseluruhan anggota LKM yang tercatat secara sah yang direncanakan tahun lalu untuk direalisasikan sampai akhir tahun berikutnya. Perbandingan jumlah anggota yang direncanakan dengan jumlah realisasi diakhir tahun mencerminkan kemajuan jumlah penerima manfaat atas keberadaan LKM. Rencana jumlah karyawan tahun lalu adalah jumlah orang yang bekerja dan menerima gaji/upah/bonus/imbalan lainnya, tercatat secara sah pada LKM yang direncanakan tahun lalu untuk di realisasikan sampai akhir tahun. Perbandingan jumlah karyawan Buku Saku Pendamping Lembaga Keuangan Mikro

33

34

35

RENCANA JUMLAH PINJAMAN ANGGOTA TAHUN LALU

RENCANA JUMLAH SIMPANAN ANGGOTA TAHUN LALU

RENCANA JUMLAH ASET TAHUN DEPAN

yang direncanakan dengan jumlah realisasi diakhir tahun mencerminkan kemajuan jumlah penerima manfaat terutama gaji/upah/bonus/imbalan lainnya atas keberadaan LKM. Rencana jumlah pinjaman anggota tahun lalu adalah jumlah semua pinjaman yang direncanakan untuk dikucurkan kepada anggota sampai akhir tahun berjalan. Perbandingan jumlah pinjaman yang direncanakan dengan jumlah realisasi dari setiap periode tahun akuntansi mencerminkan kemampuan manajerial LKM untuk meningkatkan volume dan kapasitas keuangan LKM dalam memberikan pelayanan pinjaman kepada anggota. Rencana jumlah simpanan anggota tahun lalu adalah jumlah semua simpanan anggota yang direncanakan sampai akhir tahun berjalan. Perbandingan jumlah simpanan yang direncanakan dengan jumlah realisasi simpanan dari setiap periode tahun akuntansi mencerminkan kemampuan manajerial LKM untuk meningkatkan volume, kapasitas keuangan LKM dan meningkatkan kepercayaan anggota. Rencana jumlah aset tahun depan yaitu jumlah keseluruhan harta kekayaan yang dimiliki oleh LKM secara sah, dapat dibuktikan menurut peraturan dan prinsip akuntansi berlaku, yang direncanakan pada untuk akhir tahun depan. Perkiraan dan rencana aset tahun depan mencerminkan pertambahan kekayaan yang


13

36

RENCANA JUMLAH ANGGOTA TAHUN DEPAN

37

RENCANA JUMLAH KARYAWAN TAHUN DEPAN

38

RENCANA JUMLAH PINJAMAN ANGGOTA TAHUN DEPAN

14

diperoleh oleh LKM dan menjadi ukuran kinerja pengurus dalam mengelola LKM dalam kegiatan tahun depan. Rencana jumlah anggota tahun depan adalah jumlah keseluruhan anggota LKM yang tercatat secara sah yang direncanakan untuk tahun depan. Perkiraan pertambahan jumlah anggota yang direncanakan mencerminkan optimisme pengurus akan kemajuan jumlah penerima manfaat atas keberadaan LKM pada tahun depan. Rencana jumlah karyawan tahun depan adalah jumlah orang yang bekerja dan menerima gaji/upah/bonus/imbalan lainnya, tercatat secara sah pada LKM yang direncanakan untuk tahun depan. Pertambahan jumlah karyawan yang direncanakan mencerminkan kemajuan jumlah penerima manfaat terutama gaji/upah/bonus/imbalan lainnya atas keberadaan LKM untuk tahun depan. Rencana jumlah pinjaman anggota tahun depan adalah jumlah semua pinjaman yang direncanakan untuk dikucurkan kepada anggota pada kegiatan tahun mendatang. Pertambahan jumlah pinjaman yang direncanakan dari setiap periode tahun akuntansi mencerminkan kemampuan dan harapan manajerial LKM untuk peningkatan volume dan kapasitas keuangan LKM dalam memberikan pelayanan pinjaman kepada anggota.


39

40

RENCANA JUMLAH SIMPANAN ANGGOTA TAHUN DEPAN

SUDAH ADA MITRA KERJA SELAIN ANGGOTA: PERUSAHAAN

41

BANK

42

PEMERINTAH

Rencana jumlah simpanan anggota tahun depan adalah jumlah semua simpanan anggota yang direncanakan dapat dicapai pada tahun mendatang. Pertambahan jumlah simpanan yang direncanakan mencerminkan kemampuan optimis dari manajerial LKM untuk meningkatkan volume, kapasitas keuangan LKM dan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap LKM. Mitra kerja dengan perusahaan merupakan bentuk kerjasama formal dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Adanya kerjasama dengan pihak perusahaan baik swasta ataupun Badan Usaha Milik Negara mencerminkan kredibilitas LKM sebagai entitas bisnis. Mitra kerja dengan bank merupakan bentuk kerjasama formal dengan pihak bank yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Adanya kerjasama dengan pihak bank baik swasta ataupun bank milik negara mencerminkan kredibilitas LKM sebagai lembaga keuangan. Mitra kerja dengan pemerintahan merupakan bentuk kerjasama formal dengan pihak pemerintah/dinas terkait yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Adanya kerjasama dengan pihak pemerintah mencerminkan pengakuan terhadap kredibilitas dan eksistensi LKM sebagai organisasi yang ada dalam wilayah hukum negara.


15

43

LSM

44

SUDAH ADA MENGGUNAKAN KOMPUTER ATAU BELUM

45

SUDAH PAKAI SOFTWARE ATAU BELUM

16

Mitra kerja dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), merupakan bentuk kerjasama formal dengan LSM yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Adanya kerjasama dengan LSM mencerminkan pengakuan terhadap kredibilitas dan eksistensi LKM di tengah masyarakat. Komputer merupakan alat yang sangat berguna dalam pengelolaan administrasi LKM. Diharapkan degan penggunaan komputer administrasi LKM lebih rapi dan tertata dengan baik. Software atau pranti lunak merupakan alat operasi komputer yang sangat berguna dalam pengelolaan administrasi LKM terutama administrasi keuangan. Diharapkan degan penggunaan software administrasi keuangan LKM lebih rapi, tertata dengan baik dan tepat waktu dalam penyelesaian laporan keuangannya.


e. Likuiditas; Penilaian pada rasio kas dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

Materi 3 Penilaian Kinerja dan Kesehatan KSP Koperasi simpan pinjam (KSP) merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya. KSP perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan lembaga keuangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Penilaian kesehatan dan kinerja koperasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008. Tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam. Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut: a. Permodalan; Penilaian pada rasio modal sendiri, rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang berisiko, dan rasio kecukupan modal

f.

Kemandirian dan pertumbuhan; Penilaian pada rentabilitas asset, rentabilitas modal sendiri dan kemandirian operasional pelayanan

g. Jatidiri koperasi. Penilaian pada rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota. Setiap aspek penilaian kesehatan tersebut diberikan bobot penilaian yang menjadi dasar perhitungan penilaian kesehatan KSP. Penilaian terhadap setiap aspek tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem nilai yang dinyatakan dengan nilai 0 sampai dengan 100. Perincian mengenai bobot setiap aspek yang dinilai serta persyaratan dan tatacara penilaian kesehatan KSP menggunakan pedoman sebagai mana terdapat dalam lampiran 1 dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tanggal 14 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam (Lampiran 1)

b. Kualitas aktiva produktif; Penilaian rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan, rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah dan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan c. Manajemen; Aspek manajemen yang dinilai dari aspek manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas d. Efisiensi; Penilaian pada rasio operasi pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap partisipasi netto, dan rasio efisiensi pelayanan.


17

18


Setiap transaksi keuangan dijelaskan secara detil dalam kartu pencatatan transaksi keuangan atau kartu jurnal:

Materi 4 Administrasi Keuangan Koperasi

Kartu Pencatatan Transaksi Keuangan

tanggal:

Proses administrasi keuangan bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan, yang meliputi neraca dan laporan laba rugi. Di dalam sebuah proses administrasi keuangan yang baik telah tercakup didalamnya mekanisme kontrol internal. Kontrol internal terletak dalam sistem dan prosedur yang menyusun proses administrasi keuangan.

no. nota:

Uraian Transaksi Keuangan

Buku Pembantu Koperasi yang harus ada dalam pengelolaan koperasi antara lain : 1. Buku kas kasir Yakni buku untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran uang kas, contohnya penerimaan (penerimaan tagihan/piutang, penerimaan simpanan pokok,wajib dan sukarela, penerimaan bunga pinjaman, denda, dll) serta Pengeluaran (bayar hutang, bayar pinjaman, biaya listrik,air, telepon, pembayaran operasional koperasi dll)

Pengesahan Penerimaan/Pengeluaran Tunai di ba ya r ol eh:

di teri ma ol eh:

di keta hui ol eh:

(.......................)

(.......................)

(.......................)

Penjurnalan Transaksi

Debit

Kredit

BUKU BESAR Kode Akun : lembar ke

Nama Akun: Uraian

Tanggal

no. Nota

Debit

Kredit

Saldo

=== saldo pemindahbukuan ===


19

20

jurnal disiapkan oleh:

jurnal diperiksa oleh:

(.......................)

(.......................)


Untuk mempermudah sistem akutansi, dibuat daftar akun keuangan sederhana:

2. Buku Simpanan anggota Buku simpanan anggota merupakan buku tempat mencatat simpanan dari masing – masing anggota. Buku simpanan ini dibuat untuk setiap anggota. Pada buku simpanan ini dicatat juga saldo awal, penambahan dan pengurangan simpanan.

DAFTAR AKUN KEUANGAN SEDERHANA Sisi Debit 1. Aset 1.1.00 1.2.00 1.3.00 1.4.00 1.5.00 1.6.00 1.7.00 1.9.00

Kas ditangan Bank Piutang Persediaan Investasi Peralatan dan inventaris Tanah dan bangunan Aset lainnya

5. Biaya 5.1.00 5.2.00 5.3.00 5.4.00 5.5.00 5.6.00 5.7.00 5.9.00

Biaya umum Biaya simpan pinjam Biaya bunga Biaya atas aset yang disewakan Biaya atas pendapatan jasa Biaya atas penjualan Biaya atas jasa pengolahan Biaya lainnya

Sisi Kredit 2. Kewajiban 2.1.00 Kewajiban pada anggota 2.2.00 Hutang usaha 2.3.00 Kewajiban jangka panjang

Daftar Simpanan Pokok & Simpanan Wajib Anggota Tahun ...........

3. Modal 3.1.00 3.2.00 3.3.00 3.4.00

lembar ke

Nomor Anggota

Modal anggota Modal hibah Modal penyertaan SHU yang belum dibagi

Simpanan Pokok

Nama

Simpanan Wajib SW awal

ja n

fe b

ma r

a pr

mei

jun

jul

a gt

se p

okt

nov

des

jumlah SW

4. Pendapatan 4.1.00 Pendapatan simpan pinjam 4.2.00 Pendapatan sewa 4.3.00 Penjualan 4.4.00 Pendapatan jasa 4.5.00 Pendapatan pengolahan produk 4.9.00 Pendapatan lainnya

Lebih jelasnya, daftar akun keuangan sederhana dapat dikembangkan menjadi daftar akun keuangan standar: DAFTAR AKUN KEUANGAN STANDAR Sisi Debit 1. Aset 1.1.00 1.2.10 1.2.20 1.3.10 1.3.20 1.3.30 1.4.10 1.4.20 1.4.30 1.4.40 1.5.00 1.6.10 1.6.20 1.6.30 1.6.40 1.7.00 1.9.00

Kas ditangan Bank Deposito di bank Piutang simpan pinjam anggota Piutang simpan pinjam non anggota Piutang usaha Persediaan kantor Persediaan produksi Persediaan bahan produksi Persediaan barang dagang Investasi Peralatan kantor Peralatan produksi Peralatan gudang Kendaraan Tanah dan bangunan Aset lainnya

5. Biaya 5.1.00 5.2.00 5.3.00 5.4.00 5.5.00 5.6.00 5.7.00 5.9.00

Biaya umum Biaya simpan pinjam Biaya bunga Biaya atas aset yang disewakan Biaya atas pendapatan jasa Biaya atas penjualan Biaya atas jasa pengolahan Biaya lainnya

jumlah SP pada lembar ini

Rp

jumlah SW pada lembar ini

Rp

Sisi Kredit 2. Kewajiban 2.1.10 2.1.20 2.2.10 2.2.20 2.3.00 3. Modal 3.1.10 3.1.20 3.2.00 3.3.00 3.4.00

Dana sosial anggota Simpanan sukarela Hutang pada karyawan Hutang jangka pendek Kewajiban jangka panjang

Daftar Pembayaran Iuran Sosial Anggota Tahun ........... lembar ke

Nomor Anggota

Nama

Iuran Sosial Yang Diterima Dari Anggota jan

feb

mar

apr

mei

jun

jul

agt

sep

okt

nov

des

Jumlah

=============== saldo iuran sosial tahun sebelumnya ==========================

Simpanan pokok Simpanan wajib Modal hibah Modal penyertaan SHU yang belum dibagi

4. Pendapatan 4.1.10 Pendapatan bunga simpan pinjam 4.1.20 Pendapatan denda 4.1.30 Pendapatan administrasi pinjaman 4.2.00 Pendapatan sewa 4.3.00 Penjualan 4.4.00 Pendapatan jasa 4.5.00 Pendapatan pengolahan produk 4.9.00 Pendapatan lainnya

jumlah iuran sosial pada lembar ini


21

22


3. Buku Piutang Buku pembantu yang berisi rincian pinjaman pada tiaptiap anggota

Materi 5 Rapat Anggota Tahunan (RAT)

form pencatatan transaksi hutang/piutang

tahun

lembar ke

Surat Perjanjian

Nama Kreditur/Debitur

Uraian Pinjaman Jumlah/Sisa Pinjaman

jumlah bunga pada lembar ini

Bunga dibayar

Rp / x Cicilan

Pembayaran Angsuran Pinjaman Dan Denda Ja n

feb

ma r

a pr

mei

jun

Rp

jul

a gt

s ep

okt

nov

des

RAT merupakan lembaga tertinggi dalam koperasi sebagai media bagi pengurus dan pengawas dalam mempertanggunjawabkan kinerjanya selama satu tahun buku serta media bagi anggota untuk melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan untuk pengembangan usaha koperasi.

Saldo Akhir Pinjaman

Persiapan RAT Yang perlu dipersiapkan agar RAT dapat berjalan lancar dan sukses antara lain: 1. Laporan keuangan dalam bentuk neraca, 2. Laporan Rugi/laba, 3. Laporan Daftar pembagian SHU. 4. Pembentukan Panitia yang akan memfasilitasi RAT. 5. Persiapan tempat, konsumsi dan pengeras suara. 6. Daftar pihak yang harus diundang hadir.

jumlah pinjaman pada lembar ini jumlah cicilan diterima bulanan jumlah denda diterima bulanan

4. Buku Hutang Buku pembantu yang berisi rincian utang koperasi kepada pihak kreditur / pihak ke 3

Agenda RAT 1. Acara pembukaan; 2. Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pernyataan: a. Diterima, b. Diterima dengan catatan, c. Ditolak oleh anggota. Laporan pertanggungjawaban pengurus adalah: Laporan yang menyampaikan perkembangan kegiatan usaha koperasi selama 1 tahun. Contoh : Laporan terkait bidang organisasi (perihal anggota, pengurus dan pengawas), Laporan bidang usaha (perihal kegiatan simpan pinjam atau asset barang), Neraca, Laporan SHU, alokasi SHU, pembagian SHU, program kerja tahunan. 3. Laporan pertanggungjawaban pengawas dan pernyataan: a. Diterima, b. Diterima dengan catatan, c. Ditolak oleh anggota. Laporan pertanggungjawaban pengawas adalah, laporan hasil pengawasan/pemeriksaan seluruh rangkaian kegiatan koperasi yang berdasarkan pada rencana kerja,

form pencatatan transaksi hutang/piutang

tahun

Surat Perjanjian

lembar ke

Nama Kreditur/Debitur

Uraian Pinjaman Jumlah/Sisa Pinjaman

Bunga per cicilan

Rp / x Cicilan

Pembayaran Angsuran Pinjaman Ja n

fe b ma r a pr mei

jun

jul

a gt s e p

okt

nov des

jumlah pada lembar ini Rp

Saldo Akhir Pinjaman

Jumlah Bunga

Rp

jumlah cicilan diterima bulanan jumlah denda diterima bulanan

5. Buku aktiva tetap (inventaris) Buku pembantu yang berisi rincian barang inventaris koperasi dan informasi mengenai barang-barang inventaris seperti : alat-alat, mobil, mesin, bangunan) Buku Saku Pendamping Lembaga Keuangan Mikro

23

24


Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta aturan pendukung lainnya. Contoh : keanggotaan, kekayaan anggota, bidang administrasi, pembagian kerja dan hubungan kerja, bidang usaha, bidang keuangan 4. Penyampaian rencana pengurus untuk satu tahun ke depan dan masukan anggota. 5. Pemilihan/pergantian pengurus atau pengawas (jika ada) 6. Pembagian SHU (jika ada)

Materi 6 Sisa Hasil Usaha (SHU) SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan Aturan Pembagian SHU Aturan pembagian SHU sesuai dengan peraturan pembagian SHU yang diatur dalam AD/ART masing-masing LKM, meliputi: 1. Cadangan modal Merupakan penyisihan sisa hasil usaha yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan 2. Dana untuk pengurus Merupakan bonus yang diberikan kepada pengurus koperasi karena telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengelola koperasi 3. Dana sosial Merupakan dana yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan sosial di lokasi koperasi tersebut beroperasi 4. Jasa Anggota sebagian SHU yang dikembalikan kepada anggota atas jasajasa yang telah diberikannya kepada koperasi


25

26


Draft Htl Maharani Agustus 2008

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun l995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);

6.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

7.

Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian.

8.

Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi

9.

Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 123/Kop/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota;

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 20/Per/M.KUKM/XI/2008 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA Menimbang

:

a.

b.

Mengingat

:

bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya; bahwa untuk mewujudkan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang sesuai dengan dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

1

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);


271

10. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 124/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat yang berwenang untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional;

28

2 Buku Saku Pendamping Lembaga Keuangan Mikro

11. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 1/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

6.

Tabungan KSP dan atau USP adalah simpanan di KSP dan atau USP yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan buku tabungan koperasi.

12. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia.

7.

Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara KSP dan atau USP dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

8.

Kesehatan KSP dan USP adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.

9.

Modal sendiri KSP adalah jumlah dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan.

13. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 33/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 33/Per/M.KUKM/VIII/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI BAB I KETENTUAN UMUM

10. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva. 11. Modal sendiri USP adalah modal tetap USP, terdiri dari modal yang disetor pada awal pendirian, modal tetap tambahan dari koperasi yang bersangkutan, cadangan yang disisihkan dari Hasil Usaha USP Koperasi dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal tidak tetap yang berasal dari modal penyertaan. 12. Pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam.

Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2.

Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

3.

Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

4.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada KSP dan atau USP dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.

5.

Simpanan berjangka adalah simpanan di KSP dan atau USP Koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dan KSP dan atau USP yang bersangkutan.

13. Pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP dan atau USP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai dan atau jaminan dari penjamin atau avalis yang dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut. 14. Penjamin adalah anggota yang dapat diandalkan termasuk kelompok anggota yang bersedia menjamin pelunasan dan atau dengan tanggung renteng. 15. Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama diantara anggota atau disatu kelompok atas segala kewajiban mereka terhadap koperasi dengan berdasarkan keterbukaan dan saling percaya. 16. Aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan. 17. Risiko pinjaman bermasalah adalah perkiraan risiko atas pinjaman yang kemungkinan macet atau tidak tertagih.


293

30


18. Batas Maksimum Pemberian Pinjaman (BMPP) adalah plafon pinjaman baik untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya maupun pengurus dalam rangka meminimalisasi terjadinya pinjaman bermasalah.

33. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi

19. Cadangan adalah dana yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha (untuk KSP) atau Hasil Usaha (untuk USP Koperasi) yang terdiri atas cadangan umum dan cadangan risiko.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN LANDASAN KERJA

20. Cadangan Umum adalah cadangan yang dimaksudkan untuk pemupukan modal dan pengembangan usaha.

Pasal 2

21. Cadangan Tujuan Risiko adalah cadangan yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet atau tidak tertagih. 22. Likuiditas adalah kemampuan KSP dan atau USP Koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. 23. Return on Asset (tingkat pengembalian aktiva) adalah perbandingan antara sisa hasil usaha sebelum pajak yang diperoleh dengan kekayaan yang dimiliki KSP dan atau USP Koperasi. 24. Rentabilitas adalah kemampuan KSP untuk memperoleh sisa hasil usaha dan atau kemampuan USP Koperasi untuk memperoleh hasil usaha. 25. Kemanfaatan koperasi adalah kemampuan KSP dan atau USP Koperasi untuk memberikan manfaat kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya. 26. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dinilai dengan uang, yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan KSP dan atau USP dalam meningkatkan kegiatan usahanya. 27. Manfaat Ekonomi Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan (MEPPP) adalah manfaat yang bersifat ekonomi yang diperoleh anggota dan calon anggota pada saat bertransaksi dengan KSP atau USP Koperasi. 28. Manfaat Sisa Hasil Usaha adalah Sisa Hasil Usaha (SHU) bagian anggota yang diperoleh satu tahun satu kali, berdasarkan perhitungan partisipasi anggota dalam pemanfaatan pelayanan KSP atau USP Koperasi. 29. Promosi Ekonomi Anggota (PEA) adalah Manfaat MEPPP ditambah Manfaat SHU. 30. Pejabat Penilai Kesehatan KSP dan atau USP Koperasi yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk memberikan penilaian kesehatan. 31. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. 32. Deputi adalah Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.


315

Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar KSP dan USP Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, berdasarkan prinsip koperasi secara profesional, sesuai dengan prinsip kehatihatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya . Pasal 3 Sasaran Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah : a. Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan mantap sesuai dengan jatidiri koperasi . b. Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang efektif, efisien, dan profesional. c. Terciptanya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. Pasal 4 Landasan Kerja Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah sebagai berikut: a. KSP dan USP Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip Koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi. b. KSP dan USP Koperasi adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas menolong diri sendiri (self help). c. Maju mundurnya KSP dan USP Koperasi menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas tanggung jawab pribadi (self responsibility) d. Anggota pada KSP dan USP Koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerja Koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam AD dan ART KSP atau Koperasi yang menyelenggarakan USP. e. KSP dan USP Koperasi wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.

32


f. KSP dan USP Koperasi berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam hal ini KSP dan USP Koperasi bertugas untuk melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pinjaman kepada pihak-pihak tersebut.

b. Skor penilaian sama dengan 60 sampai lebih kecil dari 80, termasuk dalam predikat ”Cukup Sehat”;

BAB III RUANG LINGKUP PENILAIAN KESEHATAN

d. Skor penilaian sama dengan 20 sampai lebih kecil dari 40, termasuk dalam predikat ”Tidak Sehat”;

Pasal 5

e. Skor penilaian lebih kecil dari 20, termasuk dalam predikat ”Sangat Tidak Sehat”;

(1) Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut: a. Permodalan; b. Kualitas aktiva produktif; c. Manajemen; d. Efisiensi; e. Likuiditas; f. Kemandirian dan pertumbuhan; g. Jatidiri koperasi. (2) Setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot penilaian yang menjadi dasar perhitungan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi. (3) Penilaian terhadap setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan sistem nilai yang dinyatakan dengan nilai 0 sampai dengan 100. (4) Perincian mengenai bobot setiap aspek yang dinilai serta persyaratan dan tata cara penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pedoman sebagaimana terdapat pada lampiran 1 Peraturan ini.

Pasal 6 (1) Skor yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap aspekaspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu: a. Sehat; b. Cukup sehat; c. Kurang sehat; d. Tidak sehat; atau; e. Sangat tidak sehat. (2) Penetapan predikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skor sebagai berikut:


(3)Predikat kesehatan KSP dan USP Koperasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat yang berwenang. Pasal 7 (1) Penetapan kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan setiap tahun. (2) KSP dan USP Koperasi yang dinilai kesehatannya adalah : a. KSP yang telah beroperasi paling sedikit 1 (satu) tahun buku dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan. b. USP Koperasi, yang telah beroperasi paling sedikit 1 (satu) tahun buku dan telah dikelola secara terpisah serta membuat laporan keuangan yang terpisah dari unit usaha lainnya. (3) Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi dilaksanakan pada posisi setiap akhir tahun buku. Pasal 8 (1) Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan oleh pejabat penilai kesehatan KSP dan USP Koperasi yang diangkat oleh Menteri dan bertugas pada Instansi yang membidangi Koperasi ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota.

BAB IV PENETAPAN KESEHATAN KSP DAN USP KOPERASI

a. Skor penilaian sama dengan 80 sampai ”Sehat”;

c. Skor penilaian sama dengan 40 sampai lebih kecil dari 60, termasuk dalam predikat ”Kurang Sehat”;

100, termasuk dalam predikat

337

(2) Setiap KSP dan USP Koperasi yang telah dinilai diberikan sertifikat predikat tingkat kesehatan dengan pengaturan sebagai berikut : a. KSP dan USP Koperasi yang wilayah kerjanya di Kabupaten atau Kota yang bersangkutan oleh Bupati atau Walikota atau pejabat yang berwenang atas nama Menteri b. KSP dan USP Koperasi yang wilayah kerjanya sekurang-kurangnya 3 (tiga) Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi oleh Gubernur atau pejabat yang berwenang atas nama Menteri. c. KSP dan USP Koperasi yang wilayah kerjanya sekurang-kurangnya 3 (tiga) Provinsi oleh Deputi atas nama Menteri (3) Hasil penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi oleh pejabat yang berwenang pada tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota dilaporkan kepada Deputi, dengan dilengkapi :

34

Buku Saku Pendamping Lembaga Keuangan Mikro8

a. Kertas kerja penilaian KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan.

Lampiran.1 Koperasi Lampiran.1: : Keputusan Keputusan Menteri Menteri Negara Negara Koperasi Pengusaha PengusahaKecil KecilDan Dan Menengah Menengah Nomor : : 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tanggal Tanggal : : 1414November November2008 2008 Tentang Pelaksanaan Penilaian Tentang : : Petunjuk Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan PinjamDan Dan KesehatanKoperasi Koperasi Simpan Simpan Pinjam Unit UnitSimpan SimpanPinjam Pinjam

b. Laporan keuangan KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan. c. Salinan atau fotocopy sertifikat predikat kesehatan KSP dan USP Koperasi. (4) Tatacara pelaksanaan teknis penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi diatur lebih lanjut oleh Deputi. BAB V KETENTUAN PERALIHAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN SIMPAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIANKESEHATAN KESEHATAN KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPANPINJAM PINJAM

Pasal 9

I.

(1) Pengangkatan pejabat penilai kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya peraturan ini. (2) Selama pejabat penilai kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 belum diangkat oleh Menteri, maka penilaian kesehatan terhadap KSP dan USP Koperasi diselenggarakan oleh Deputi atau penilai yang ditugaskan oleh Deputi. No

BAB V PENUTUP

1

PENILAIAN ASPEK DAN KOMPONEN I.BOBOT BOBOT PENILAIAN ASPEK DAN KOMPONEN 1. Dalam melakukan penilaian Koperasi, maka maka 1. Dalam melakukan penilaiankesehatan kesehatanKSP KSP dan dan USP USP Koperasi, terhadap aspek yang dinilai sesuai dengan dengan terhadap aspek yang dinilaidiberikan diberikan bobot bobot penilaian penilaian sesuai besarnya pengaruh terhadap kesehatan besarnya pengaruh terhadap kesehatankoperasi koperasitersebut. tersebut. 2. Penilaian aspek dilakukan dengan dinyatakan 2. Penilaian aspek dilakukan denganmenggunakan menggunakan nilai nilai yang yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100. dalam angka 0 sampai dengan 100. Bobot penilaian terhadap aspek dan Bobot penilaian terhadap aspek dankomponen komponentersebut tersebut ditetapkan ditetapkan sebagai berikut: sebagai berikut: AspekAspek No yg yg DinilaiDinilai 1Permodalan Permodalan

Komponen Komponen

Bobot Bobot Penilaian Penilaian 1515

Pasal 10 a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

(1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 194/KEP/M/X/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dinyatakan tidak berlaku.

ModalModal sendiri sendiri x 100% Total Total AssetAsset x 100%

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikanyang yangberisiko berisiko

66

Modal sendiri Modal sendiri x x 100% 100% Pinjaman diberikan yang beresiko Pinjaman diberikan yang beresiko

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2008

ModalModal tertimbang tertimbang x 100% x 100% ATMR ATMR

2

Menteri Negara,

66

33

AktivaAktiva Produktif 2Kualitas Kualitas Produktif a.

2525

Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadapvolume volumepinjaman pinjaman diberikan diberikan Volume pinjaman pada anggota Volume pinjaman pada anggota x 100% x 100% Volume pinjaman Volume pinjaman

TTD Suryadharma Ali

b.

Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Volume b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap VolumePinjaman Pinjaman Pinjaman bermasalah Pinjaman bermasalahx 100% x 100% Volume pinjaman Volume pinjaman

1010

55

55


359

36


c.

c. Kemandirian Operasional Pelayanan c. Kemandirian Operasional Pelayanan SHU kotor SHU kotorperkoperasian Beban usaha + beban Beban usaha + beban perkoperasian

Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah Cadangan risiko Pinjaman bermasalah

x

100%

5 7.

7.

3

Manajemen: a. b. c. d. e.

4

15 Manajemen Umum Kelembagaan, Manajemen permodalan Manajemen Aktiva Manajemen Likuiditas.

3 3 3 3 3

Efisiensi

10 a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto Biaya Operasional Pelayanan Partisipasi bruto

x

4

Aktiva tetap x 100% Total asset c. Rasio efisiensi pelayanan

2

Biaya gaji dan Honorarium karyawan volume pinjaman

5.

x 100%

Likuiditas

15 a. Rasio Kas Kas + Bank Kewajiban lancar

10 x 100%

b. Rasio volume pinjaman terhadap dana yang diterima Volume pinjaman Dana yang diterima

6.

4

100%

b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset

10 3 x

100%

b. Rentabilitas Modal Sendiri SHU bagian anggota Total modal sendiri

x

7

b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) PEA x 100% PEA+ simpanan wajib Simpanan pokok x 100% Simpanan pokok + simpanan wajib PEA = MEPPP + SHU Bagian Anggota PEA = MEPPP + SHU Bagian Anggota Jumlah Jumlah

3

Rasio Modal Nilai Rasio Modal Nilai (%) (%) < 0 0 025 0 << X0 < 5 0 <5 X < <5 10 25 <X 50 5 <10X <<X10 50 < 15 75 10 15 < X< < 75 X 15 < 20 100 15 < X < 20 100

5

Kemandirian dan Pertumbuhan

SHU sebelum bunga dan pajak Total asset

a. Rasio partisipasi bruto a. RasioPartisipasi partisipasibruto bruto

10

7

3

100

100

II. CARA PENILAIAN UNTUK MEMPEROLEH ANGKA SKOR II. CARA PENILAIAN UNTUK MEMPEROLEH ANGKA SKOR 1. PERMODALAN 1. PERMODALAN 1.1Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset 1.1Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut: ditetapkan berikut: 1. Untuk sebagai rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil 1. Untuk rasio dengan antara 0% modal sendiri total asset lebih kecil atau sama diberikan nilaidengan 0. sama dengan 0% diberikan 0. dari 0 % nilai ditambah 5 2.atau Untuk setiap kenaikan rasio 1 %nilai mulai 2. Untuk setiap kenaikan dengan maksimum nilai rasio 100. 1 % mulai dari 0 % nilai ditambah 5 maksimum 100. 6 % diperoleh skor permodalan. 3.dengan Nilai dikalikan bobotnilai sebesar 3. Nilai dikalikan bobot sebesar 6 % diperoleh skor permodalan. Tabel 1. Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Tabel 1. Standar Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset adalah Perhitungan sebagai berikut: adalah sebagai berikut:

x 100%

a. Rentabilitas aset

10

x 100% Partisipasi bruto Volume pinjaman x 100% Volume pinjaman

100%

4

x 100% x 100%

Jatidiri Koperasi Jatidiri Koperasi

d. BMPP terhadap calon anggota, koperasi lain dan anggotanya terhadap volume pinjaman BMPP x Volume pinjaman

4

Bobot Bobot (%) (%) 6 66 66 66 66 6

Skor Skor 0 0 1.50 1.50 3.00 3.00 4.50 4.50 6.00 6.00

Untuk memperoleh angka skor, diberikan ilustrasi perhitungan sebagai berikut: Untuk memperoleh angka skor, diberikan ilustrasi perhitungan sebagai berikut: 3

100%


11 37

38

12 Buku Saku Pendamping Lembaga Keuangan Mikro 12

KOPERASI SIMPAN PINJAM ‘SEJAHTERA’ NERACA (DALAM RIBUAN RUPIAH)

KOPERASI SIMPAN PINJAM ‘ SEJAHTERA’ PERHITUNGAN HASIL USAHA (DALAM RIBUAN RUPIAH) UNTUK PERIODE YG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007 PARTISIPASI ANGGOTA Partisipasi bruto anggota: Partisipasi jasa simpanan anggota Partisipasi jasa provisi Jumlah partisipasi bruto anggota Beban pokok: Biaya bunga simpanan anggota Partisipasi neto anggota PENDAPATAN ANGGOTA Pendapatan bunga Harga pokok Laba kotor dengan non-anggota Sisa Hasil Usaha Kotor BEBAN OPERASI Beban usaha: Biaya bunga pinjaman Honor karyawan Biaya perlengkapan Biaya asuransi Biaya listrik, air, dan telepon Kerugian Pinjaman Yang Diberikan Penyusutan bangunan Penyusutan inventaris Macam-macam biaya Jumlah bean usaha Jumlah beban usaha anggota (76,4%) Beban perkoperasian Sisa Partisipasi Anggota (SPA) Jumlah Beban Usaha Non Anggota (23,6%) Laba Usaha SPA + Laba Usaha Pendapatan dan beban Lain-lain Pendapatan Lain-lain: Pendapatan deviden Pendapatan sewa Jumlah pendapatan lain-lain Sisa Hasil Usaha sebelum pajak Pajak penghasilan Sisa Hasil Usaha setelah pajak

PER 31 DESEMBER 2007

AKTIVA 853.750 30.000

Aktiva lancar

883.750

KEWAJIBAN

Kas dan Bank Pinjaman yang diberikan pada anggota Pinjaman yang diberikan pada calon anggota, Koperasi lain dan anggotanya Piutang Bunga Piutang Lain-Lain Jumlah Penyisihan pinjaman yang diberikan tidak tertagih

176.875 706.875 273.000 22.389 250.611

187.500 100.000 85.000 50.000 90.000 105.750 62.500 30.000 50.000 760.750

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

16.650.000 4.500.000 551.250 1.000.000 22.701.250 (1.105.750)

Pinjaman diberikan yang diperkirakan dapat Tertagih

21.595.500 Jumlah kewajiban lancar

Premi Asuransi Perlengkapan Jumlah Aktiva Lancar Penyertaan Penyertaan pada non koperasi Aktiva Tetap Tanah Bangunan Akumulasi penyusutan bangunan Inventaris Akumulasi penyusutan inventaris

581.213 100.000 25.662 179.537 71.074

96.736

Jumlah Aktiva Tetap

Jumlah Aktiva

100.000 300.000


5.167.000 Hutang Pajak Tabungan anggota Tabungan Biaya yang masih harus dibayar pendapatan sewa diterima di muka Simpanan berjangka anggota Simpanan berjangka Calon anggota, Koperasi lain dan anggotanya Hutang biaya

15.000.000 (1.662.500) 4.000.000 (430.000)

kewajiban jangka panjang 950.000 Hutang Bank 590.000 28.302.500 Ekuitas Simpanan pokok 1.000.000 Simpanan wajib Modal sumbangan Cadangan umum 10.000.000 SHU belum dibagi 13.337.500 jumlah ekuitas 3.570.000 26.907.500

56.210.000

Jumlah Ekuitas

Total Kewajiban dan Modal

59.673,6 5.213.375 1.122.389 1.300.000 3.300.000 8.500.000 1.500.000 100.000 21.095.437,6 14.687.500

1.150.000 2.690.000 13.800.000 1.200.000 1.597.062,4

20.527.062,4

56.210.000

400.000 496.736 -96.736 447.062

13 39

40

Buku Saku Pendamping Lembaga Keuangan Mikro14

Karena rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko adalah 90,42% (berada pada kisaran angka antara 90 hingga 100) maka nilainya adalah 100, dan skor untuk rasio modal sendiri terhadap total asset adalah 6 (lihat tabel 2).

Rasio modal sendiri terhadap total aset adalah: Modal Sendiri (MS) x100% Total Asset (TA)

20.527.062,40 x 100% 56.210.000

36,52 %

1.3 Rasio Kecukupan Modal Sendiri Terhadap ATMR

Karena rasio MS terhadap TA adalah 36,52% (lebih dari 20%) maka nilainya adalah 100, dan skor untuk rasio modal sendiri terhadap total asset adalah 6 (lihat tabel 1).

1. Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) dikalikan dengan 100 %.

1.2Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut :

ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.

1. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0. 2. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.

Tabel 3. Contoh Perhitungan Modal Tertimbang KSP

3. Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

No

Tabel 2. Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko Rasio Modal (dinilai dalam %) < 0 0 < x <10 10 < x <20 20 < x <30 30 < x <40 40 < x <50 50 < x <60 60 < x <70 70 < x <80 80 < x <90 90 < x <100

Nilai 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Bobot (dinilai dalam %) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

(1) I.

(2) MODAL SENDIRI 1. Modal anggota

Skor 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0

II.

(3)

1.150.000,00

b. Simpanan wajib 2. Modal penyetaraan

2.690.000,00

100 100

2.690.000,00

Modal penyertaan Cadangan umum Cadangan tujuan risiko Modal sumbangan

41

42

0 0 1.200.000,00 1105 750,00 13 800 000,00

50 100 50 100

0 0 1.200.000,00 552 875,50 13 800 000,00

7. SHU belum dibagi

1.597.062,40

50

798.531,20

KEWAJIBAN 8. Tabungan koperasi

6.335.764,00

50

3.167.882,00

10.000.000,00

50 50

5.000.000,00

14.687.500,00

50

7.343.750,00

-

50

0 35 753 038.74

Modal Tertimbang

15

(3) x (4)

100

12. Kewajiban lain-lain


Modal Tertimbang

1.150.000,00

9. Simpanan berjangka 10. Beban yang masih harus dibayar 11. Dana yang diterima

20.527.062 ,40 x 100% 90,42 % 22.701.250

Bobot Pengakuan Risiko (%) (4)

Nilai (Rp)

a. Simpanan pokok

3. 4. 5. 6.

dari contoh kasus, diperoleh Rasio Modal Sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko adalah sebagai berikut: Modal Sendiri x 100% Pinjaman Berisiko

Komponen Modal

100.000,00

50.000,00

16 Mikro Buku Saku Pendamping Lembaga Keuangan

2. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.

2. KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu: a. Rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap volume pinjaman diberikan b. Rasio antara rasio pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan c. Rasio antara cadangan risiko dengan pinjaman bermasalah. d. BMPP terhadap calon anggota, koperasi lain dan anggotanya

Komponen Perhitungan ATMR KSP Bobot Risiko (%) (4)

Nilai (Rp)

Aktiva Tertimbang

No

Komponen Modal

(1) 1. 2.

(2) Kas/Bank Tabungan dan simpanan berjangka

(3) 5.167.000,00 0

20

0

Surat-surat berharga

3.

0

(3) x (4)

0

0

50

0

4.

Pinjaman yang diberikan pada anggota

16 650 000,00

100

16 650 000,00

5.

Pinjaman yang diberikan pada calon anggota, Koperasi lain dan anggotanya

4.500.000,00

100

4.500.000

6.

7. 8.

Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain Pendapatan yang masih harus diterima Aktiva tetap ATMR

1000.000,00

100

551 250,00

50 70

26.907.500,00

PINJAMAN BERMASALAH TERDIRI DARI: A. Pinjaman Kurang lancar Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini : 1. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran yaitu: a. Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut : 1) tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan; atau

1000.000,00

2) melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan atau 3 bulan; atau

275 625,00 18.835.250,00 41.260 875,00

3) melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih; atau

3. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 %.

b. Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut :

Tabel 5. Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri Rasio Modal (%) <4 4<X< 6 6<X<8 >8

Nilai 0 50 75 100

RasioKecukupanModalSendiri

Bobot (%)

Skor

3 3 3 3

0,00 1.50 2.25 3.00

Modal Tertimbang u 100% ATMR

1) tunggakan melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau 2) melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan. 2. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu :

35.753.038 u 100% 41.260.875

a. Pinjaman belum jatuh tempo 85,65%

Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.

Rasio kecukupan modal sendiri = 85,65 %; lebih dari 8 %, mendapat nilai 100 dengan skor 3 (Lihat tabel 5).

b. Pinjaman telah jatuh tempo Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.


17

43

44


Contoh Kasus Pinjaman Bermasalah:

3. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

a) Pinjaman diberikan pada bulan Januari 2007 sebesar Rp 20 juta, jangka waktu 10 bulan, bunga 1%, angsuran bulanan. Jika hari ini adalah tanggal 31 Desember 2007, dan angsuran pokok ke-10 (bulan November) belum dibayar maka terdapat tunggakan angsuran pokok 1 bulan tetapi belum masuk 2 bulan, termasuk kategori PKL (Pinjaman Kurang Lancar) sebesar Rp 2 juta.

Contoh Kasus Jika terdapat pinjaman sebesar Rp. 500.000,00 sejak Desember 2006 digolongkan PDR (pinjaman diragukan) dan hingga Desember 2007 belum ada pelunasan maka pinjaman ini digolongkan macet (PM).

b) Jika angsuran ke-11 yang belum dibayar hanya bunganya saja, maka yang masuk PKL pada bulan Desember 2007 hanya sebesar Rp 200.000,00.

2.1. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut :

c) Jika pinjaman dikembalikan hanya angsuran dan pada bulan Desember belum membayar bunga sejak September, Oktober, dan November, maka terdapat PKL sebesar Rp 600.000,00.

Tabel 6: Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan.

B. PINJAMAN YANG DIRAGUKAN Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

Rasio (%) < 25 25 < X < 50 50 < X < 75 > 75

yang tetapi

1. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau

0,00 5,00 7,50 10,00

Rasio pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman

Contoh Kasus

diberikan =

1) Pinjaman yang diberikan (pokok + bunga) masih tersisa dan masih mempunyai kemungkinan ditagih (masih dapat diselamatkan) sebesar Rp 1 juta dan piutang tersebut mempunyai nilai jaminan dalam penguasaan KSP/USP Koperasi sebesar Rp 800.000,00 (80%) dari Tabel piutang, berarti piutang sebesar Rp 1 juta tersebut masuk kategori pinjaman yang diragukan (PDR).

Volume pinjaman pada anggota x100% Volume pinjaman

16.650.000 x100% 22.701.250

73,3%

Rasio pinjaman pada anggota terhadap total pinjaman diberikan = 73,3% berada di antara 50 hingga 75, berarti nilainya adalah 75, dan skor nya adalah 7,50.

2) Pinjaman yang diberikan (pokok + bunga) yang sudah tidak dapat diselamatkan karena misalnya debitur bangkrut, meninggal, melarikan diri, dan sebagainya sebesar Rp 1 juta, dengan nilai jaminan minimal Rp 1 juta, maka piutang ini dimasukkan dalam kategori Pinjaman Diragukan (PDR).

2.2 Rasio Risiko Diberikan

Pinjaman

Bermasalah

Terhadap

Pinjaman

Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut : a. menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut: 1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL) 2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR) 3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (Pm)

C. PINJAMAN MACET Pinjaman digolongkan macet apabila : 1. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan, atau; 2. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan.

19

0 50 75 100

Skor

Contoh kasus:

2. Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.


Bobot (%) 10 10 10 10

Nilai

45

46

Buku Saku Pendamping Lembaga Keuangan20 Mikro

b. hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan. RPM =

(50% x PKL) + (75% x PDR) + (100 x Pm) Pinjaman yang diberikan

Perhitungan penilaian: 1) Untuk rasio 45 % atau lebih diberi nilai 0; 2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45 % nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100; 3) Nilai dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor. Tabel 7. Standar Perhitungan RPM Rasio (%) > 45 40 < x 45 30 < x 40 20 < x 30 10 < x 20 0 < x 10 =0

Nilai 0 10 20 40 60 80 100

Bobot (%) 5 5 5 5 5 5 5

Skor

Bobot (%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Skor 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah:

0 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Cadangan Risiko Pinjaman Bermasalah

1.105.750 x100% 31,59% 3.500.000

Rasio cadangan risiko terhadap rasio pinjaman bermasalah adalah 31,59 %, berada pada rentang rasio antara 30 dengan 40, maka diperoleh nilai 40 dengan skor 2,0. 2.3. BMPP kepada calon anggota, koperasi lain dan anggotanya BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pinjaman) kepada calon anggota adalah 25 % dari Total dana yang siap dipinjamkan dengan ketentuan sebagai berikut :

PKL = 2 juta PDR = 1 juta PM = 500.000 rupiah ( 50 % u 2 juta ) ( 75 % u 1 juta ) (100 % u 500 . 000 ) 22 . 701 . 250 , 00

Nilai

0 0 < x 10 10 < x 20 20 < x 30 30 < x 40 40 < x 50 50 < x 60 60 < x 70 70 < x 80 80 < x 90 90 < x 100 Contoh Kasus

Contoh Kasus

RPM

Rasio (%)

(1 juta 0 , 75 juta 0 ,5 juta ) 100% 22 . 701 . 250 , 00

Tabel 9: Standar Perhitungan BMPP: 9 ,91 %

Karena Rasio RPM = 9,91%; berada di antara 0 hingga 10, maka nilainya adalah 80, dan skor nya adalah 4,0.

Rasio (%)

Nilai

Bobot (%)

< 25 > 25

100 0

5 5

Skor 5 0

2.3. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah dihitung dengan cara sebagai berikut: a. Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0; b. Untuk setiap kenaikan 1 % mulai dari 0 %, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100; c. Nilai dikalikan bobot sebesar 5 % diperoleh skor Tabel 8: Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah:


21

47

48


Contoh Kasus

3.3.1. Manajemen Umum Tabel 10. Standar Perhitungan Manajemen Umum

BMPP kepada calon anggota, koperasi lain dan anggotanya u 100% pinjaman yang diberikan

Jumlah Jawaban Ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4.500.000 u 100% 19,82% 22.701.250

BMPP pada contoh kasus = 19,82 % karena kurang dari ketentuan, maksimal yaitu 25, maka nilainya adalah 100, dengan skor 5. 3. PENILAIAN MANAJEMEN 3.1. Penilaian aspek manajemen KSP dan USP koperasi meliputi lima komponen sebagai berikut: a) Manajemen umum b) Kelembagaan c) Manajemen permodalan d) Manajemen aktiva e) Manajemen likuiditas Adapun daftar pertanyaan aspek manajemen sebagaimana pada lampiran 2 Peraturan ini.

yang

dinilai

a) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”). b) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”). c) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”). d) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”). e) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Nomor Urut Pertanyaan

Ya/Tidak

1

Ya

Apakah KSP/USP Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSP/USP Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)

2

Tidak

1.3

Apakah KSP/USP Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)

3

Ya

1.4

Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)

4

Tidak

1.5

Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan. (dengan cara pengecekan silang)

5

Tidak

1.6

Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independent (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas).

6

Ya

1.7

Pengurus dan atau pengelola KSP/USP Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

7

Ya

1.8

KSP/USP koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja) Pengurus KSP/USP koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang

8

Tidak

9

Ya

N0

Aspek

1 1.1

MANAJEMEN UMUM Apakah KSP/USP Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)

1.2

1.9

23

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

Contoh Kasus :

3.2. Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir):


Skor

49

50


N0

Aspek cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSP/USP Koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas).


Ya/Tidak

SOP KSP/USP Koperasi) 2.5

KSP/USP Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSP/USP Koperasi. (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOP-nya)

17

Tidak

KSP/USP Koperasi mempunyai system pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting. (dibuktikan dengan adanya system pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya)

18

Ya

1.10

Anggota KSP/USP Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSP/USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)

10

Ya

2.6

1.11

Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSP/USP Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSP/USP Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja)

11

Ya

Dari contoh di atas diperoleh sebanyak 2 jawaban “Ya” manajemen kelembagaan mendapat skor 1,00.

Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas).

12

1.12

3.3.3. Manajemen Permodalan Tabel 12. Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Ya

Jumlah Jawaban Ya 1 2 3 4 5

Dari contoh di atas diperoleh sebanyak 8 jawaban “Ya” berarti dari aspek manajemen umum mendapat skor 2,00. 3.3.2. Manajemen Kelembagaan

No 2.1

Contoh Kasus :

Nilai Bobot 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Aspek Kelembagaan

Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSP/USP Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan.(dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan job description)

No. Pertanyaan 13

Ya/Tidak Tidak

2.2

KSP/USP Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya. (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang job specification)

14

Tidak

2.3

Di dalam struktur kelembagaan KSP/USP Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas. (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)

15

Ya

2.4

KSP/USP Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP ). (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan

16

Tidak


Nilai Bobot 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00

Contoh Kasus :

Tabel 11. Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan Jumlah Jawaban Ya 1 2 3 4 5 6

berarti dari aspek

No

Aspek Permodalan

No. Pertanyaan 19

Ya/Tidak

3.1

Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset. (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca).

3.2

Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya. (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)

20

Ya

3.3

Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan

21

Tidak

3.4

Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya

22

Ya

3.5

Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)

23

Ya

Ya

Dari contoh di atas diperoleh sebanyak 4 jawaban “Ya” berarti dari aspek manajemen permodalan mendapat skor 2,40. 3.3.4. Manajemen Aktiva Tabel 13. Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

25 51

52


Jumlah Jawaban Ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nilai Bobot 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,30

Dari contoh di atas diperoleh sebanyak 5 jawaban “Ya” berarti dari aspek manajemen aktiva mendapat skor 1,50. 3.3.5. Manajemen Likuiditas Tabel 14. Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas Jumlah Jawaban Ya 1 2 3 4 5

Contoh Kasus: No

Manajemen Aktiva

4.1

Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pinjaman yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pinjaman)

4.2

Nilai Bobot 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00

No. Pertanyaan 24

Ya/Tidak

Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah. (dibuktikan dengan laporan pinjaman dan daftar agunannya)

25

Tidak

Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan. (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pinjaman dan cadangan penghapusan pinjaman)

26

4.4

Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya. (dibuktikan dengan laporan penagihan pinjaman macet tahunan)

27

Ya

4.5

KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dan dilaksanakan dengan efektif.(pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya)

28

Ya

4.6

KSP/USP Koperasi memiliki kebijakan cadangan penghapusan pinjaman bermasalah (dibuktikan dengan kebijakan tertulis dan laporan keuangan).

29

Tidak

4.7

Dalam memberikan pinjaman KSP/USP Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian.(dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pinjaman)

30

Ya

Dari contoh di atas diperoleh sebanyak 3 jawaban “Ya” berarti dari aspek manajemen likuiditas mendapat skor 1,80.

4.8

Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite. (dibuktikan dengan risalah rapat komite)

31

Ya

Dari contoh kasus di atas dapat dibuat rekapitulasi penilaian dari aspek manajemen sebagai berikut:

4.9

Setelah pinjaman diberikan KSP/USP Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya. (dibuktikan dengan laporan monitoring)

32

Tidak

KSP/USP Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya. (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan)

33

4.3

4.10


Tidak

Contoh Kasus: 5 5.1

LIKUIDITAS Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)

5.2

34

Ya

Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya. (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya)

35

Ya

5.3

Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo. (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)

36

Tidak

5.4

Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSP/USP koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)

37

Ya

5.5

Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)

38

Tidak

Ya

No 1. 2. 3. 4.

Tidak

27

53

Aspek Manajemen Manajemen Umum Manajemen Kelembagaan Manejemen Permodalan Manajemen Aktiva

Skor 2,00 1,00 2,40 1,50

28

54


5.

Manajemen Likuiditas Jumlah

1,80 8,70

Rasio aktiva tetap terhadap total modal ditetapkan sebagai berikut a. Untuk rasio antara 75% hingga 100% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 25% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.

Dengan demikian skor penilaian untuk aspek manajemen adalah 8,70

b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian:

4. PENILAIAN EFISIENSI

Tabel 16. Standar Perhitungan Rasio Aktiva terhadap Total Asset.

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu: a) Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto b) Rasio aktiva tetap terhadap total asset c) Rasio efisiensi pelayanan

Rasio aktiva tetap terhadap Total Asset (%) 75 < x < 100 50 < x < 75 25 < x < 50 0 < x < 25

Rasio-rasio di atas menggambarkan sampai seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya. 4.1. Rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto

Aktiva tetap 26.907.500 x100% = x100% Total asset 56.210.000

4 4 4 4

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk rasio lebih dari 15 persen diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10 persen hingga 15 persen diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1 persen nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.

Skor 1 2 3 4

b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian. Tabel 17. Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan:

Contoh kasus :

Rasio Efisiensi (Persen) <5 5 < x < 10 10 < x < 15 > 15

Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto = Biaya operasional pelayanan x100% Partisipasi bruto 606.875 x100% 883.750

47,87%

4.3. Rasio efisiensi pelayanan

Tabel 15. Standar Perhitungan Rasio Biaya Operasional atas Partisipasi Bruto

0 50 75 100

1 2 3 4

rasio = 47,87 % berada dalam rentang antara 25 hingga 50, nilainya 75 dengan skor 3.

b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Bobot (%)

Skor

Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Asset:

a. Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 85 persen hingga lebih kecil dari 100 diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 15% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.

Nilai

25 50 75 100

Bobot (%) 4 4 4 4

Contoh Kasus:

Cara perhitungan rasio biaya operasional atas pelayanan ditetapkan sebagai berikut

Rasio Biaya Operasional terhadap Partisipasi Bruto (%) > 100 85 < x < 100 70 < x < 85 0 < x < 70

Nilai

Nilai 100 75 50 0

Bobot (%) 2 2 2 2

Skor 2,0 1,5 1,0 0,0

68,67% Contoh perhitungan Rasio efisiensi pelayanan adalah sebagai berikut:

Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto = 68,67% berada pada rentang rasio antara 0 hingga 70, maka nilainya 100 dengan skor 4 .

Jumlah gaji dan honorarium karyawan Volume Pinjaman

X 100%

4.2. Rasio aktiva tetap terhadap total asset


29 55

56


100.000 957.486

Contoh kasus

X 100%

Kas Bank u100% Kewajiban lancar

= 10,44% Rasio efisiensi pelayanan adalah 10,44%, berada pada rentang rasio antara 10 hingga 15, mendapat nilai 50 dengan skor 1.

5.167.000 u100% 24,49% 21.095.437,6

Rasio = 24,49 %, berada pada rentang rasio kurang dari 100%, nilainya 0, dengan skor 0. 5.2. Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima

5. LIKUIDITAS

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu: a. Rasio kas b. Rasio volume pinjaman terhadap dana yang diterima

a. Untuk rasio pinjaman lebih kecil sama dengan dari 100% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 100 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100. b. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Kas dan bank adalah alat likuid yang segera dapat digunakan, seperti uang tunai dan uang yang tersimpan pada lembaga keuangan lain.

Tabel 19. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman terhadap Dana yang Diterima adalah sebagai berikut:

Kewajiban lancar terdiri atas: a. Simpanan b. Simpanan berjangka

Rasio Pinjaman (%)

Pinjaman terdiri atas: a. Pinjaman produktif b. Pinjaman konsumtif c. Pinjaman lain.

X < 100 100 < x < 200 200 < x < 300 > 300

Nilai

Bobot (%)

Skor

25 50 75 100

5 5 5 5

1,25 2,50 3,75 5

Dana yang diterima terdiri atas: a. Simpanan b. Simpanan berjangka

Contoh kasus

5.1. Pengukuran Rasio kas ditetapkan sebagai berikut:

Pinjaman diberikan u 100 % Dana yang diterima

a. Untuk rasio kas lebih kecil dari 100 % diberi nilai 0, untuk rasio antara 100 % sampai dengan 125 % diberi nilai 50, untuk rasio antara 125 % hingga 150 % diberi nilai 100 sedangkan untuk rasio lebih dari 150 % diberi nilai 0. b. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian

22 .701250 x100 % 51 .963 .264

43,68%

Rasio pinjaman terhadap dana yang diterima = 43,68 %, berada pada rentang rasio kurang dari 50, mendapat nilai 25 dengan skor 1,25. 6. KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN

Tabel 18. Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban lancar Rasio Kas (%) < 100 100 < x < 125 125 < x < 150 > 150

Nilai

0 50 100 0

Bobot (%) 10 10 10 10

0 5 10 10

6.1. Rasio rentabilitas aset Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:


Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

Skor

57

58


Contoh kasus

a. Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100. b. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

SHU Bagian Anggota 134.118,72 u100% u100% 0,65% Modal Sendiri 20.527.000

Tabel 20. Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Asset Rasio Rentabilitas Aset (%) <5 5 < x < 7,5 7,5 < x < 10 > 10

Nilai

Bobot (%)

Skor

3 3 3 3

0,75 1,50 2,25 3,00

25 50 75 100

Keterangan : digunakan asumsi bahwa SHU yang dibagikan kepada anggota adalah sebesar 30% dari SHU setelah pajak, yaitu 30% x 447 062,40 = 134 118,72 Ratio rentabilitas modal sendiri/ekuitas = 0,65 %, berada pada rentang rasio kurang dari 5 %, mendapat nilai 25, dengan skor 0,75. 6.3. Rasio kemandirian operasional pelayanan Rasio kemandirian operasional yaitu Sisa Hasil Usaha dibandingkan dengan biaya beban usaha ditambah dengan beban perkoperasian, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

Contoh kasus SHU sebelumpajak u100% Total Asset

a. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100 % diberi nilai 100.

496.736 u100% 0,88% 56.210.000

b. Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Rasio rentabilitas asset = 0,88 %, berada pada rentang kurang dari 5%, mendapat nilai 25, dengan skor 0,75.

Tabel 22. Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional

6.2. Rasio rentabilitas modal sendiri

Rasio Kemandirian Operasional (%) < 100 > 100

Rasio rentabilitas ekuitas yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total ekuitas, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk rasio rentabilitas ekuitas lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.

SHU kotor Beban usaha + beban perkoperasian

Tabel 21. Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri/Ekuitas Nilai 25 50 75 100

Bobot (%)

Skor

3 3 3 3

0,75 1,50 2,25 3,00

0 100

Bobot (%)

Skor

0 4

0 4

Contoh kasus

b. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%) < 5% 5 < x < 7,5 7,5 5< x < 10 > 10

Nilai

x 100% =

496.736 860.750

x 100% = 57,70 %

Ratio kemandirian operasional = 57,70 %, berada pada rentang rasio kurang dari 100 %, mendapat nilai 0, dengan skor 0. 7. JATI DIRI KOPERASI Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu: a. Rasio Partisipasi Bruto


33

59

60


2,5 %, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

b. Nilai dikalikan dengan bobot 3 %, diperoleh skor penilaian Tabel 23. Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota Rasio PEA (%) <5 5 < x < 7,5 7,5 < x < 10 > 10

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. 7.1. Rasio Partisipasi Bruto

Nilai 0 50 75 100

Bobot (%) 3 3 3 3

Skor 0,00 1,50, 2,25 3

Contoh kasus

Pengukuran rasio partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

PEA =

a. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.

MEP3 + SHU Bagian Anggota 750.000 + 134.118,72 = = 23,02 % Total SP+ Total SW 1.150.000 + 2.690.000

Rasio PEA = 23,02% berada pada rentang rasio lebih dari 10, nilainya 100 dengan skor 3.

b. Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian Contoh perhitungan sebagai berikut: Rasio Partisipasi Bruto (%) < 25 25 < x < 50 50 < x < 75 > 75

Nilai

Bobot (%)

Skor

0 50 75 100

7 7 7 7

0,00 3,50, 5,25 7

III

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1 s/d 7, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.

Contoh kasus Rasio PB =

=

Partisipasi Bruto Volume pinjaman 883.750 1.156.750

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

x 100% =

x 100% =

SKOR 80 < x < 100 60 < x < 80 40 < x < 60 20 < x < 40 < 20

76,40 %

Rasio = 76,40 % berada pada rentang antara 50 hingga 75, mendapat nilai 75 dengan skor 5,25.

7.2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Dari uraian contoh kasus di atas dapat ditetapkan peringkat kesehatan untuk Koperasi Sejahtera sebagai berikut:

a. Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio

35

PREDIKAT SEHAT CUKUP SEHAT KURANG SEHAT TIDAK SEHAT SANGAT TIDAK SEHAT

Contoh Kasus:

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota ditetapkan sebagai berikut:


PENETAPAN KESEHATAN KOPERASI

No

61

62

Aspek Penilaian

Skor


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

IV.

Permodalan: a. Rasio Modal sendiri thd total Modal. b. Rasio modal sendiri thd pinjaman diberikan berisiko c. Rasio modal sendiri thd ATMR Kualitas Aktiva Produktif: a. Rasio vol. pinjaman pd anggota thd volume pinjaman b. Rasio pinjaman bermasalah thd vol. pinjaman c. Rasio cadangan risiko thd pinjaman bermasalah d. Rasio BMPP kepada calon anggota, koperasi lain dan anggotanya thd volume pinjaman Manajemen: a. Manajemen Umum b. Manajemen Kelembagaan c. Manajemen Permodalan d. Manajemen Aktiva e. Manajemen Likuiditas Efisiensi a. Rasio Biaya operasional thd partisipasi bruto b. Rasio aktiva tetap thd total asset c. Rasio efisiensi pelayanan Likuiditas: a. Rasio Kas b. Rasio Pemberian pinjaman thd dana yg diterima Kemandirian dan Pertumbuhan: a. Rentabilitas asset b. Rentabilitas modal sendiri c. Kemandirian operasional d. pelayanan Jatidiri Koperasi a. Rasio Partisipasi Bruto b. Rasio PEA Jumlah

6,00 6,00

tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi maka hasil penilaian yang telah dikuantifikasikan tersebut perlu dilakukan penyesuaian sehingga dapat mencerminkan tingkat kesehatan yang sebenarnya.

3,00

PENYESUAIAN DIMAKSUD ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

7,50

a. KOREKSI PENILAIAN Faktor-faktor yang dapat menurunkan satu tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi antara lain : 1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan intern maupun ekstern koperasi. 2) Salah pembukuan dan atau tertunda pembukuan 3) Pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur. 4) Tidak menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan berkala 3 kali berturut-turut. 5) Mempunyai volume Pinjaman diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar) tetapi tidak diaudit oleh akuntan publik. 6) Manajer USP belum diberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha.

4,00 2,00 5,00

2,00 1,00 2,40 1,50 1,80

b. KESALAHAN FATAL Faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi langsung menjadi tidak sehat antara lain:

4,00

1) Adanya perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan.

3,00 1,00

2) Adanya campur tangan pihak diluar koperasi atau kerjasama yang tidak dilaksanakan dengan baik.

0,00 1,25

3) Rekayasa pembuktian atau window dressing dalam pembukuan sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi. 4) Melakukan kegiatan usaha koperasi tanpa membukukan dalam koperasinya.

0,75 0,75 0,00

V.

1. Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan oleh petugas penilai kesehatan KSP dan USP Koperasi dari Instansi yang membidangi Koperasi baik ditingkat Pusat maupun Daerah.

5,25 3,00 61,20

2. Untuk menjadi Petugas Penilai Kesehatan KSP dan USP Koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Jumlah skor hasil penilaian kesehatan KSP Sejahtera adalah 61,20 berada pada rentang nilai antara 60 hingga 80, berarti termasuk kriteria cukup sehat FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI PENILAIAN Meskipun kuantifikasi dari komponen-komponen penilaian tingkat kesehatan menghasilkan skor tertentu, masih perlu dianalisa dan diuji lebih lanjut dengan komponen lain yang tidak termasuk dalam komponen penilaian dan atau tidak dapat dikuantifikasikan. Apabila dalam analisa dan pengujian lebih lanjut terdapat inkonsistensi atau ada pengaruh secara materil terhadap


PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN

37 63

64

a)

Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda atau yang disetarakan dengan itu.

b)

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang simpan pinjam yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI.

c)

Telah mengikuti pendidikan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi, yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh


lembaga yang ditunjuk oleh Instansi yang membidangi koperasi baik di tingkat pusat maupun daerah.

Lampiran 2 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tanggal : 14 November 2008 Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

3. Petugas penilai kesehatan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten atau Kota ditetapkan oleh Menteri. VI.

PENUTUP Dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan tentang Penilaian Tingkat Kesehatan KSP dan USP Koperasi sebagaimana telah dikemukakan, diharapkan kepada aparat pembina KSP dan USP Koperasi, dan Gerakan ditingkat Pusat maupun Daerah, dapat melakukan penilaian terhadap perkembangan kegiatan usaha KSP maupun USP Koperasi yang ada di wilayahnya masing-masing. Penilai kesehatan wajib membuat saran untuk peningkatan kesehatan setiap KSP dan USP Koperasi yang dinilai. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2008

DATA MANAJEMEN DAFTAR PERTANYAAN ASPEK MANAJEMEN YANG DINILAI N0 1

MANAJEMEN UMUM


1.1

Apakah KSP/USP Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)

1

1.2

Apakah KSP/USP Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSP/USP Koperasi dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)

2

1.3

Apakah KSP/USP Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)

3

1.4

Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)

4

1.5

Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan. (dengan cara pengecekan silang)

5

1.6

Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independent (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas).

6

Menteri Negara, TTD Suryadharma Ali

Aspek

Ya/Tidak

40


39 65

66


N0

1.7

Aspek

Pengurus dan atau pengelola KSP/USP Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.


8

1.9

Pengurus KSP/USP koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSP/USP Koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas).

9

1.10 Anggota KSP/USP Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSP/USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)

10

Pengawas, dan Pengelola 1.11 Pengurus, KSP/USP Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSP/USP Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja)

11

1.12 Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas)

12

2.1

13

Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSP/USP Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan.(dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi


Aspek

dan job description)

14

2.4

KSP/USP Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP ). (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSP/USP Koperasi)

16

2.5

KSP/USP Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSP/USP Koperasi. (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOPnya)

17

2.6

KSP/USP Koperasi mempunyai system pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting. (dibuktikan dengan adanya system pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya) PERMODALAN Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset. (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca).

18

3.2

Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya. (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)

20

3.3

Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan

21

3.4

Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya

22

2.3

3 3.1

41 67


KSP/USP Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya. (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang job specification) Di dalam struktur kelembagaan KSP/USP Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas. (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)

2.2

KSP/USP koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)

KELEMBAGAAN

N0

7

1.8

2

Ya/Tidak

68

Ya/Tidak

15

19


N0

Aspek


3.5

Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)

4 4.1

AKTIVA Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pinjaman yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pinjaman)

4.2

Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah. (dibuktikan dengan laporan pinjaman dan daftar agunannya)

25

Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan. (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pinjaman dan cadangan penghapusan pinjaman)

26

4.4

Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya. (dibuktikan dengan laporan penagihan pinjaman macet tahunan)

27

4.5

KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dilaksanakan dengan efektif.(pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya)

28

4.6

Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pinjaman bermasalah (dibuktikan dengan kebijakan tertulis dan laporan keuangan).

29

4.7

Dalam memberikan pinjaman KSP/USP Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian.(dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pinjaman)

30

4.8

Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite. (dibuktikan dengan risalah rapat komite)

31

4.3

Ya/Tidak

23

N0

Aspek

4.9

Setelah pinjaman diberikan KSP/USP Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya. (dibuktikan dengan laporan monitoring) 4.10 KSP/USP Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya. (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan)

24


Ya/Tidak

32

33

5 5.1

LIKUIDITAS Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)

5.2

Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya. (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya)

35

5.3

Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo. (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)

36

5.4

Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSP/USP koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)

37

5.5

Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman).

38

34

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2008 Menteri Negara, TTD Suryadharma Ali


43 69

70


Lembaga Keuangan. Buku Saku Pendamping ROMI ISKANDAR, SE,M.M. Pundi Sumatera atas dukungan Tropical Forest Conservation Act (TFCA)

Recommend Documents