Legislating to Support the Implementation of the SDG’s-Indonesia Experience
Oleh: Dr. Supratman Andi Atgas, SH., MH (Ketua Badan Legislasi)
Perjanjian Internasional/Konvensi Internasional PRESIDEN
DPR dengan persetujuan
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dan internasional lainnya. [Pasal 11 (1) dan (2)
Kesepakatan Internasional
Perangkat/Payung Hukum/ Kebijakan untuk mengimplementasikan
Posisi SDG’s, Konstitusi, Undang-undang dan Rencana Pembentukan Undang-undang (Prolegnas)
TAHAPAN PENYUSUNAN/PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DPR
Presiden
RUU NA/Ket. Pengusul
Dikoordinasikan o/ Baleg
DPD*
1
(Pasal 88 ayat (1) UU No. 12/2011
Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah pada setiap tahapan pembentukan UU
Pasal 16 UU No. 12/2011
PERENCANAAN
PROLEGNAS Psl 104 ayat (1) TATIB
Jangka menengah/ 5 tahunan 1 tahunan (Pasal 20 ayat (2) UU No. 12/2011)
2
PENYUSUNAN
3
PEMBAHASAN
4
PENGESAHAN
Undang-Undang 5
PENGUNDANGAN
UU No. 12/2011, Psl 1 angka 1
Matrik Perbandingan SDG’s, UUD 1945, Undang-Undang dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) No. SDGs UUD 1945 (Konstitusi) Undang-undang 1. Tidak ada Pembukaan No 23 Tahun 2011 kemiskinan (No “untuk memajukan tentang Pengelolaan Poverty-End Zakat kesejahteraan umum,...” poverty in all its forms Pasal 34 everywhere). (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Prolegnas RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
No. 2.
SDGs
UUD 1945 (Konstitusi)
Tidak ada Pasal 34 kelaparan (1) Fakir miskin dan anak(Zero Hunger anak yang terlantar - End hunger, dipelihara oleh Negara. achieve food (2) Negara mengembangkan security and sistem jaminan sosial improved bagi seluruh rakyat dan nutrition and memberdayakan promote masyarakat yang lemah sustainable dan tidak mampu sesuai agriculture). dengan martabat kemanusiaan.
Undang-undang
Prolegnas
No 13 Tahun 2011 RUU tentang tentang Ketahanan Penanganan Fakir Keluarga Miskin RUU tentang Kedaulatan Pangan
No. 3.
SDGs
UUD 1945 (Konstitusi)
Kesehatan dan kesejahteraan (Good Health and Well-being Ensure healthy lives and promote wellbeing for all at all ages).
Pembukaan
Undangundang
Prolegnas
UU No 20 tahun RUU tentang 2013 tentang Kebidanan, “untuk memajukan kesejahteraan umum,...” Pendidikan Pasal 28H ayat (1) Penyelenggaraan Kedokteran Ibdah Haji dan Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, UU No 35 tahun Umrah bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan 2009 tentang hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh Narkotika pelayanan kesehatan. Pasal33 UU No 36 tahun (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama 2009 tentang berdasar atas asas kekeluargaan. Kesehatan (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang UU No 24 tahun banyak dikuasai oleh negara. 2011 tentang Badan (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang Penyelenggara terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara Jaminan Sosial dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. UU No 36 tahun (4) Perekonomian nasional diselenggarakan 2014 tentang berdasar atas demokrasi ekonomi dengan Tenaga Kesehatan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
No. 4.
SDGs
UUD 1945 (Konstitusi)
Pendidikan yang berkualitas (Quality Education Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning, opportunities for all).
Pembukaan ..” mencerdaskan kehidupan bangsa,..” Pasal 28C ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demikesejahteraan umat manusia.
(1) (2) (3)
(4)
Pasal 31 negara
Setiap warga berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Undangundang
Prolegnas
UU No 12 Tahun RUU tentang 2012 tentang Perubahan UU Pendidikan Tinggi No 20 tahun 2003 tentang UU No 20 tahun Sistem 2003 tentang Pendidikan Sistem Pendidikan Nasional Nasional RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan
No. 5.
SDGs
UUD 1945 (Konstitusi)
Undang-undang
Prolegnas
Kesetaraan gender (Gender Equality Achieve gender equality and empower all women and girls)
Pasal 28B ayat (2)
UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender,
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atasperlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28I ayat (2)
Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pundan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
RUU tentang Penghapusan kekerasan Seksual
No. 6.
SDGs
UUD 1945 (Konstitusi)
Undang-undang
Air bersih dan sanitasi (Clean Water and Sanitation Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all).
Pasal 33 ayat (3)
UU No 1 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Prolegnas
No. 7.
SDGs
UUD 1945 (Konstitusi)
Energi yang Pasal 33 ayat (2) dan ayat terjangkau (3) dan bersih (2)Cabang-cabang (Affordable produksi yang penting and Clean bagi negara dan yang Energy menguasai hajat hidup Ensure orang banyak dikuasai access to oleh negara. affordable, (3) Bumi dan air dan reliable, kekayaan alam yang sustainable terkandung di and clean dalamnya dikuasai oleh energy for negara dan all). dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Undang-undang
Prolegnas
UU No 30 Tahun RUU tentang 2007 tentang Perubahan atas Energi UU No. 30 Tahun 2001 UU No 32 Tahun tentang Energi 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
No. 8.
SDGs
UUD 1945 (Konstitusi)
Pekerjaan yang pantas dan pertumbuhan ekonomi (Decent Work and Economic Growth Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all).
Pasal 28 D ayat (2)
Undang-undang
Prolegnas
UU 13 Tahun 2003 RUU tentang Perlindungan Setiap orang berhak untuk tentang Pekerja Indonesia bekerja serta mendapat Ketenagakerjaan imbalan dan perlakuan UU No.39 Tahun di Luar Negeri yang adil dan layak dalam 2004 tentang Tenega RUU tentang hubungan kerja. kerja Indonesia di Peningkatan Luar Negeri Pendapatan Asli Daerah , UU 11 Tahun 2016 tentang RUU tentang Pengampunan Pajak Perubahan atas UU No. 20 Tahun UU No 5 tahun 1999 1997 tentang tentang Larangan Penerimaan Praktik Monopoli Negara Bukan dan persaingan Pajak Usaha Tidak Sehat
No. 9.
SDGs
UUD 1945 (Konstitusi)
Industi, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Inovasi, dam (1) Perekonomian disusun Infrastuktur sebagai usaha bersama (Industry, berdasar atas asas Innovation and kekeluargaan. Infrastructure - (4)..Perekonomian nasional Build resilient diselenggarakan berdasar infrastructure, atas demokrasi ekonomi promote dengan prinsip inclusive and kebersamaan, efisiensi sustainable berkeadilan, industrializatio berkelanjutan, n and foster berwawasan lingkungan, innovation). kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Undang-undang
Prolegnas
UU No 31 tahun RUU tentang Jasa 2000 tentang Konstruksi, Desain Industri RUU tentang UU No 3 Tahun Arsitek 2014 tentang RUU tentang perindustrian. Ekonomi Kreatif
RUU tentang Sistem Transportasi Nasional
No. 10.
SDGs
UUD 1945 (Konstitusi)
Mengurangi kesenjangan (Reduced Inequalities Reduce inequality within and among countries).
Pasal 28H ayat (2)
Undang-undang
Prolegnas
UU No 39 Tahun RUU tentang Setiap orang berhak 1999 tentang Hak Tanggung Jawab Sosial mendapat kemudahan Asasi Manusia dan perlakuan khusus UU No 8 tahun Perusahaan untuk memperoleh 2016 tentang kesempatan dan Penyandang manfaat yang sama Disabilitas guna mencapai persamaan dan keadilan.
No. 11.
SDGs
UUD 1945 (Konstitusi)
Kota dan pendudukyang berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable).
Pasal 28H ayat (1)
Undang-undang
Prolegnas
UU No 21 tahun RUU tentang tentang Kebudayaan Setiap orang berhak hidup 2001 Khusus sejahtera lahir dan batin, Otonomi RUU tentang bertempat tinggal, dan Bagi Provinsi Papua Pengakuan Hak mendapatkan lingkungan UU No 23 tahun Masyarakat adat hidup yang baik dan sehat 2014 tentang serta berhak memperoleh Pemerintahan pelayanan kesehatan Daerah UU No 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil
No. 12.
SDGs
UUD 1945 (Konstitusi)
Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (Responsible Consumption and Production Ensure sustainable consumption and production patterns).
Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28C ayat (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
Undang-undang
Prolegnas
UU No 22 Tahun RUU tentang 2001 tentang Kedaulatan Minyak dan Gas Pangan Bumi, UU No 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi
No. 13.
SDGs
UUD 1945 (Konstitusi)
Undang-undang
Tindakan Iklim(Climate Action - Take urgent action to combat climate change and its impacts).
Pasal 28H ayat (1)
UU No 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Prolegnas
No. 14.
SDGs
UUD 1945 (Konstitusi)
Pelestarian Pasal 33 ayat (3) bawah (3) Bumi dan air dan air(Life Below kekayaan alam yang Water – terkandung di Conserve and dalamnya dikuasai sustainably oleh negara dan use the dipergunakan untuk oceans, seas sebesar-besar and marine kemakmuran rakyat. resources for sustainable development.
Undang-undang
Prolegnas
UU No 1 Tahun RUU tentang 1973 tentang Zona Landas Kontinen Tambahahan Indonesia UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
No. 15.
SDGs
UUD 1945 (Konstitusi)
Kehidupan di Pasal 33 ayat (3) tanah (Life on (3) Bumi dan air dan Land - Protect, kekayaan alam restore and yang terkandung promote di dalamnya sustainable use dikuasai oleh of terrestrial negara dan ecosystems, dipergunakan sustainably untuk sebesarmanage forests, besar combat kemakmuran desertification, rakyat. and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss).
Undang-undang
Prolegnas
UU No 41 tahun RUU tentang 1999 tentang Pelestarian dan Kehutanan pemanfaatan Sumber Daya UU No 12 Tahun Genetik 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman UU No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
No. 16.
SDGs
UUD 1945 (Konstitusi)
Damai, keadilan, dan institusi yang kuat (Peace, Justice and Strong Institutions Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels).
Pembukaan
Undang-undang
Prolegnas
UU No 30 tahun 2002 RUU tentang tentang Komisi Jabatan Hakim …”melindungi segenap bangsa pemberantasan Tindak RUU tentang Indonesia dan Pidana Korupsi Contempt of seluruh tumpah UU No 2 Tahun 2002 Court darah Indonesia,..” tentang Kepolisian RUU tentang UU No 04 Tahun 2004 Jabatan Pejabat Pasal 28D tentang Kekuasaan Pembuat Akta (1) Setiap orang Kehakiman Tanah berhak atas pengakuan, UU No 16 Tahun 2004 RUU tentang jaminan, tentang Kejaksaan Kitab Undangperlindungan, undang Hukum dan kepastian UU No. 14 tahun 1985 Pidana Mahkamah hukum yang adil tetntang yang telah RUU tentang serta perlakuan Agung Undangyang sama di diubah dengan UU No. Kitab Hukum hadapan hukum. 5 Tahun 2014 dan UU undang No. 3 Tahun 2009 Acara Pidana
No. 17.
SDGs
UUD 1945 (Konstitusi)
Kerjasama untuk bersama2 mencapai tujuan (Partnerships for the Goals Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development).
Pembukaan
Undangundang
Prolegnas
UU No 37 RUU tentang 1999 Pemindahan “…ikut melaksanakan ketertiban dunia Tahun yang berdasarkan kemerdekaan, tentang Narapidana perdamaian abadi dan keadilan Hubungan Luar Antar Negara sosial,…” negeri (1)
(2)
(3)
Pasal 11 Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang
UU No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional,
Sekian dan Terima Kasih
22
