Warta ILO Dua Bahasa - April 2005, Vol. 3 No. 1
Layanan Ketenagakerjaan
T
Bantu Masyarakat Aceh Dapatkan Pekerjaan
abrani, 35 tahun, warga Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), sebelumnya bekerja sebagai tukang ledeng sebelum bencana tsunami meluluhlantakkan desanya. “Saya butuh pekerjaan. Saya tidak butuh rumah. Saya hanya butuh pekerjaan. Saat saya sudah berpenghasilan kembali, saya dapat membeli rumah sendiri. Tanyakan pada yang lainnya, mereka semua akan mengatakan hal yang sama. Saya bukanlah apa-apa tanpa pekerjaan,” Tabrani bercerita kepada Tauvik Muhamad, Programme Officer ILO, di Banda Aceh. Tabrani merupakan satu dari ribuan pencari kerja yang mendaftarkan diri ke Layanan Ketenagakerjaan Masyarakat untuk Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (LKMNAD). Berlokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) Banda Aceh, LKMNAD didirikan oleh ILO bersama Pemerintah Indonesia dan mulai beroperasi pada Senin, 7 Februari 2005.
Provinsi Aceh, Indonesia, luluh lantak terkena bencana Tsunami
Indonesia paling terkena dampak gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004, yang merupakan bencana alam terburuk yang pernah terjadi di negara ini. Bencana ini meluluh-lantakkan daerah pantai di utara dan selatan Sumatra dan pulau-pulau sekitarnya. Kerusakan dan tingkat kematian “Program rekonstruksi harus terparah terjadi di 14 kabupaten di melibatkan sebanyak mungkin daerah pantai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Provinsi masyarakat setempat. Aceh Sumatra Utara serta Kepulauan Nias. harus dibangun oleh orang Lebih dari 250.000 orang diperkirakan meninggal atau hilang. Aceh sendiri,”
Hingga akhir Maret, lebih dari 10.000 pencari kerja, termasuk sekitar 2.000 perempuan, terdaftar di Layanan Ketenagakerjaan Masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam (LKMNAD). Layanan Kerja ini bertujuan memfasilitasi akses bagi mereka yang kehilangan sumber Fahmi Idris, LKMNAD mengembangkan dan mata pencaharian sebagai akibat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengelola pangkalan data dari warga bencana gempa bumi dan tsunami yang memerlukan pekerjaan. Untuk untuk mendapatkan pekerjaan. Saat ini, itu, iklan-iklan pendaftaran telah penyaluran dan penempatan kerja merupakan fokus utama dari dipasang di surat-surat kabar setempat, begitu pula dengan program ini. pemberitahuan yang disebarluaskan di kamp-kamp serta “Jumlah warga yang akan terjangkau pelayanan ini akan terus bertambah di minggu-minggu mendatang mengingat layanan serupa akan dibuka bagi bagi warga di luar Banda Aceh,” ujar Freddie Rousseau, Kepala Penasihat Teknis LKMNAD, seraya menambahkan LKMNAD telah mengidentifikasi lebih dari 1.178 orang untuk pekerjaan padat karya.
tempat warga berkumpul. Selama proses pendaftaran, tingkat kemahiran serta kompetensi pelamar akan diuji menggunakan fasilitas yang tersedia di BLK untuk memastikan para pencari kerja yang direkomendasikan memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Warga masyarakat dengan keterampilan konstruksi diundang untuk mendaftarkan diri, termasuk tukang kayu, bangunan, ledeng, listrik, ubin, cat, dan sebagainya. Hal ini diikuti
•••
B
encana tsunami dan gempa bumi yang meluluhlantakkan bagian utara Sumatra pada 26 Desember 2004 menelan lebih dari 200.000 korban meninggal di Indonesia dan menghancurkan pekerjaan dan mata pencaharian lebih dari 600.000 orang, terutama di Provinsi Aceh. Dan, baru saja gempa bumi besar melanda Kepulauan Nias pada 28 Maret yang menimbulkan kerusakan lebih parah. ILO, sebagai badan khusus PBB yang menangani masalah perburuhan dan ketenagakerjaan, menyikapi bencana ini melalui strategi dan pelaksanaan pembangunan untuk
dari Kami
Bersama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Tenaga Kerja, layanan ketenagakerjaan masyarakat didirikan untuk menyediakan pendaftaran dan penempatan kerja serta membantu mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan. Dukungan khusus diberikan kepada anak-anak dan kaum muda melalui program Pekerja Anak dan Ketenagakerjaan Muda ILO, serta bantuan diberikan kepada organisasi pengusaha dan pekerja setempat. Sejumlah program pelatihan telah dilaksanakan bagi: para penyelia dalam program pembersihan reruntuhan; anak-anak berusia 15-17 tahun di bidang keterampilan komputer, menjahit dan membordir; mereka yang ingin memulai atau membangun kembali usaha kecil dalam pengembangan usaha; dan mereka yang mencari kerja di bidang rekonstruksi, pembuatan bata dan pendirian bangunan. Program-program ini dan program lainnya bertujuan memastikan peluang kerja dan mata pencaharian bagi masyarakat Aceh secara maksimal dalam tahap pemulihan dan rekonstruksi. ILO berperan aktif dalam hal ini, baik dari kantor pusat, region dan terutama dari Kantor ILO Jakarta dan proyek. Kami semua berbangga dapat menjadi bagian dari usaha ini. Meskipun perhatian utama dicurahkan pada Aceh, banyak perkembangan penting dalam program ILO di bagian lain Indonesia dan Timor-Leste.
Alan Boulton, Direktur ILO Jakarta, dan Shinichi Hasegawa, Direktur Regional ILO untuk Asia dan Pasifik yang baru, bertemu dengan sejumlah perempuan Aceh saat mengunjungi Aceh.
membantu para korban membangun kembali kehidupan dan masyarakat mereka. Hal ini termasuk kegiatan lapangan di Aceh dan turut membantu penyusunan strategi rekonstruksi pemerintah.
Proyek baru mengenai pengembangan perusahaan dan keterampilan (STAGE di Timor Leste) dan HIV/AIDS (Indonesia) telah dimulai. Konferensi Tingkat Tinggi Tripartit Nasional diadakan di Jakarta oleh pemerintah dengan dukungan dari Proyek Deklarasi ILO dan program pelatihan bagi para hakim hubungan industrial yang baru. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengadopsi Pedoman tentang Penanganan Perselisihan Industrial, yang disusun dengan bantuan dari Proyek Pelatihan untuk Polisi. Proyek Pekerja Anak mengalami kemajuan yang menggembirakan dengan dukungan dari Departemen Tenaga Kerja dan mitra-mitra lainnya. Karenanya, sekali lagi, banyak hal yang disampaikan dalam Warta ini.
Daftar IsiDaftar IsiDaftar Isi
2
DARI KAMI TIMOR LESTE
5
PEKERJA ANAK
15
STAGE: Promosikan Peningkatan Ekonomi dan Pendapatan di Timor-Leste
LIPUTAN KHUSUS 1
Layanan Ketenagakerjaan Bantu Masyarakat Aceh Dapatkan Pekerjaan
LAPORAN UTAMA 5
Melangkah Maju Melalui Dialog Sosial dan Hubungan Industrial yang Harmonis
6
Rekomendasi Tripartit Indonesia
HAK DALAM BEKERJA 8
Kepolisian Indonesia Adopsi Pedoman Tindakan Kepolisian dalam Perselisihan Industrial
Proyek ILO-IPEC Laporkan Kemajuan Berarti, Namun Banyak Harus Dilakukan
PERLINDUNGAN SOSIAL 16
Aksi Penanggulangan Terbaru: Program Pendidikan HIV/ AIDS di Tempat Kerja
DIALOG SOSIAL 17
Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Susun Program Aksi tentang Ketenagakerjaan Muda
18
Serikat Pekerja DirikanPusat Penelitian Ketenagakerjaan Indonesia
DARI DAERAH 18
Sekilas: Aktivitas ILO di Jawa Timur
JENDER
10
“Polisi Tak Dapat Campuri Perselisihan Hubungan Industrial”
20
Hari Perempuan Internasional: Pekerja Perempuan Transportasi dan HIV/AIDS
11
Tingkatkan Sistem Hukum, ILO Adakan Konsiliasi PraPengadilan bagi Hakim Perburuhan
20
12
Pekerja Rumah Tangga Indonesia: Peran Maksimum, Perlakuan Minimum
Perempuan Pengusaha Indonesia Masih Sulit Dapatkan Kredit
14
Mari Dengarkan Smart Workers
2
4 19
PUBLIKASI AGENDA
... Layanan Ketenagarkerjaan
bantu Rakyat Aceh...
liputan Khusus
dengan pendaftaran ahli mekanik, sekretaris, pegawai senior, penerjemah, dan sebagainya. Jenis pelatihan pertama terarah pada pelatihan kejuruan, termasuk keterampilan berbahasa Inggris. Program Internasional untuk Penghapusan Pekerja Anak ILO (ILOIPEC) menggelar serangkaian pelatihan bagi anak-anak berusia 15-17 tahun mengenai keterampilan bertukang, menjahit/membordir, dan komputer dasar. Secara keseluruhan, sekitar 192 anak akan menerima pelatihan ini, masing-masing selama 12 hari. Jenis pelatihan kedua terfokus pada bagaimana memulai dan meningkatkan usaha sendiri. Melalui Program Ketenagakerjaan Muda ILO, serangkaian Pelatihan untuk Pelatih mengenai Memulai dan Meningkatkan Usaha Sendiri diselenggarakan, menargetkan perempuan dan laki-laki muda berusia hingga 28 tahun, pengusaha perempuan, anggota serikat pekerja, guru kejuruan. Menurut Alan Boulton, Direktur ILO untuk Indonesia, pendirian Layanan Ketenagakerjaan seperti ini sangatlah penting bagi masyarakat Aceh. “Sedikitnya 600.000
orang kehilangan pekerjaan,” kata dia. Mayoritas pekerjaan yang hilang adalah sektor pelayanan, diikuti pertanian, perkebunan, perikanan dan industri kecil. Aceh, dengan populasi 4,2 juta, diperkirakan memiliki sekitar 250.000 penganggur sebelum bencana. Menyusul keberhasilan LKMNAD di Banda Aceh, ILO
telah memperluas layanan ketenagakerjaannya ke Melauboh. “Layanan Ketenagakerjaan Melauboh mulai beroperasi pada 16 Maret di BLK setempat, serta akan menyediakan layanan dan pelatihan yang serupa dengan LKMNAD di Banda Aceh,” Freddie menjelaskan. Secara keseluruhan, ILO telah mengidentifikasikan tujuh bidang utama di mana ILO memberikan dukungan segera dan praktis dalam upaya-upaya pemulihan dan rehabilitasi di Aceh. “Proyek-proyek awal” ini saling berkaitan dengan sasaran memulihkan mata pencaharian keluarga melalui penciptaan lapangan kerja serta kegiatan mencari nafkah dan mengurangi kerentanan perempuan, anak-anak, orang muda, serta penyandang cacat di antara masyarakat pengungsi yang memang sudah rentan.
KOMPONEN
ISU
1. Layanan Ketenagakerjaan Publik Darurat dan Jejaring Layanan Mata Pencaharian
Membangun jembatan penting antara pencari kerja dengan kesempatan kerja, memberikan panduan tentang isu-isu yang terkait ketenagakerjaan (Kesehatan Keselamatan Kerja, dan sebagainya); menjalankan program pelatihan jangka pendek serta skema pengembangan perusahaan/keuangan mikro.
2. Rehabilitasi Darurat Berbasis Ketenagakerjaan terhadap Infrastruktur Komunal dan Publik
Membersihkan dan merehabilitasi infrastruktur yang hancur sementara pada saat yang sama memberikan kesempatan kerja bagi pekerja setempat.
3. Dukungan Segera terhadap Pengembangan Kegiatan Mata Pencaharian di Masyarakat Pedesaan yang Rentan
Mendukung pelatihan berbasis masyarakat, pengembangan kegiatan memperoleh mata pencaharian serta kewirausahaan.
4. Perlindungan terhadap Kelompok Anak yang Paling Rentan
Menghindari besarnya jumlah anak yang putus sekolah, yang mengakibatkan mereka rentan terhadap eksploitasi dan juga perdagangan.
5. Program Kaum Muda Khusus: Program Dukungan dari ‘Pemuda untuk Pemuda’
Jejaring Lapangan Kerja bagi Kaum Muda Indonesia mendirikan program dukungan khusus bagi Kaum Muda Aceh. ILO memberikan bantuan teknis, serta dukungan peralatan dan anggaran.
6. Pemberdayaan Perempuan dan Anti Perdagangan
Ketidakberdayaan perempuan dan remaja putri dalam segi sosial dan ekonomi serta meningkatnya kerentanan terhadap kekerasan berbasis jender, perdagangan dan kerja paksa.
7. Serikat Pekerja untuk Pemulihan Serikat Pekerja di Aceh (UNIONS)
Sejalan dengan program-program lainnya, ILO memberikan dukungan kepada serikat pekerja di Aceh untuk pemulihan operasional, layanan dan kegiatan serikat pekerja bagi para anggotanya dan pencari kerja. Ini akan dilakukan dalam bentuk penyediaan dan/atau akses atas pelatihan ILO mengenai pengembangan keterampilan alternatif, kewirausahaan, usaha kecil, pendidikan pekerja dan peningkatan kesadaran tentang masalah hak-hak pekerja.
3
••• Menteri Tenaga Kerja Resmikan LKMNAD Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Fahmi Idris, secara resmi membuka LKMNAD pada Senin, 21 Maret, di Banda Aceh. Menteri Tenaga Kerja mengatakan bahwa pemerintah mengutamakan pekerja setempat dalam proses pemulihan dan pembangunan kembali NAD. Menteri Tenaga Kerja lebih lanjut menyatakan penghargaannya kepada ILO Jakarta. Ia mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia menghargai dan mendukung prakarsa ILO dalam mengatasi masalah pengangguran di provinsi ini dengan mendirikan LKMNAD. Untuk informasi lebih lanjut, baca Edisi Khusus ILO Jakarta tentang Gempa Bumi dan Tsunami Indonesia, April 2005.
Publikasi Data dan Informasi tentang Hubungan Industrial: Tahun 2004 Publikasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pembinaan hubungan industrial, yang dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi hubngan industrial. Data dan informasi yang ditampilkan dalam buku ini merupakan kombinasi dari tabel, grafik dan deskripsi singkat. Publikasi ini pun diharapkan dapat membantu para pembaca menyusun kebijakan, program dan kegiatan dalam bidang hubungan industrial dan bidang lainnya yang terkait dengan hubungan industrial.
Extension of Social Security Coverage for the Informal Economy in Indonesia* Terdapat kebutuhan yang besar akan jaminan sosial yang tidak terpenuhi dalam ekonomi informal di Indonesia. Perluasan cakupan ke ekonomi informal di perkotaan dan pedesaan akan memerlukan upaya sebagai berikut: (i) mengidentifikasi kebutuhan jaminan sosial untuk berbagai kelompok pekerja yang berbeda, (ii) menentukan risiko sosial mereka, (iii) mengembangkan program berdasarkan risiko, penghasilan dan kebutuhan, (iv) mengidentifikasi pengumpulan kelompok dan mekanisme dukungan, dan (v) mengumpulkan dan melakukan asuransi kembali untuk mempromosikan kesinambungan serta peran yang sesuai untuk sektor swasta dan pemerintah di berbagai tingkatan. Perluasan jaminan sosial ke sektor informal dapat dilakukan apabila ada yang dapat mengembangkan skema yang layak, yaitu bersifat fleksibel, terjangkau, berkesinambungan, dipasarkan dengan baik dan mudah dimengerti.
* Hanya tersedia dalam Bahasa Inggris
4
Implementing Codes of Conduct: How Businesses Manage Social Performance in Global Supply Chains* Buku ini menyampaikan temuan-temuan dari penelitian lapangan di sektor sepatu olahraga, garmen dan eceran. Dilakukan selama dua tahun antara tahun 2000 dan 2002, penelitian ini melihat pendekatan manajemen dalam menerapkan tanggung jawab sosial dan kode etik perusahaan. Penelitian ini pun dilakukan dalam dua bagian. Bagian pertama merupakan pembahasan mengenai sektor sepatu olahraga dilakukan dalam bentuk percontohan untuk memberikan kesempatan memperbaiki pendekatan yang ada. Bagian kedua melibatkan analisis mendalam dari pelaksanaan kode etik perusahaan secara sukarela di sektor garmen dan eceran.
The Global Evolution of Industrial Relations: Events, Ideas and the IIRA* Buku ini menampilkan peranan ILO, mulai dari awal berdirinya pada 1919 hingga saat ini, dalam menggalang keahlian para akademisi, praktisi dan pembuat kebijakan dalam mempromosikan nilai-nilai kerja di seluruh dunia. Buku ini pun menegaskan pengaruh besar ILO dalam mempromosikan hubungan industrial secara meluas di seluruh dunia, khususnya di negara berkembang, serta menyediakan analisis menyeluruh mengenai peranannya dalam mempromosikan praktik-praktik perburuhan yang adil dan keadilan sosial di dunia kerja di antara negara-negara demokrasi yang baru bermunculan di Afrika, Asia, Eropa Timur dan Amerika Latin. Buku ini pun memberikan katalis dalam mentransplantasikan hubungan industrial ke bagian dunia yang lain. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dan datangi Pusat Informasi ILO Jakarta pada (021) 391 3112 ext. 111
Laporan Utama Konferensi Tingkat Tinggi Tripartit Indonesia
P
Melangkah Maju Melalui Dialog Sosial dan Hubungan Industrial yang Harmonis
engusaha, serikat pekerja dan Pemerintah Indonesia sepakat untuk menghapuskan biaya tinggi sebagai upaya memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Mereka pun sepakat untuk menerapkan hubungan industrial yang berlandaskan kepentingan bersama dan kemitraan antara pengusaha dan pekerja, serta menolak keterlibatan pihak ketiga.
mengidentifikasi isu-isu prioritas dalam hubungan industrial dan membantu pemerintah baru menyusun program yang jelas bagi hubungan industrial yang harmonis. “Konferensi dapat dikatakan sebagai keberhasilan besar dalam dialog sosial. Ini juga merupakan langkah awal dalam membangun hubungan industrial yang harmonis dan produktif berdasarkan keadilan sosial, dialog sosial dan prinsip-prinsip dan hak-hak di tempat kerja, sebagai prasyarat untuk kemajuan ekonomi dan sosial.”
Kesepakatan di atas merupakan dua dari delapan rekomendasi tripartit yang dicanangkan Pemerintah Indonesia, Menanggapi rekomendasi-rekomendasi tersebut, seluruh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan tiga konfederasi konfederasi pekerja menegaskan mereka semua berada di serikat pekerja (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/ belakang pemerintah dalam memerangi biaya-biaya KSPSI; Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia/KSBSI; dan tersembunyi yang harus dibayar oleh pengusaha dengan Konfederasi Kongres Serikat Pekerja Indonesia/KSPI). membebani pekerja. Menurut Sekretaris Jenderal KSPSI, Syukur Kesepakatan ini dicanangkan pada Sarto, KSPSI telah beberapa kali Konferensi Tingkat Tinggi Tripartit Nasional, mendesak pemerintah untuk merevisi "Yang terpenting adalah yang diselenggarakan hari Rabu, 19 Januari, sistem pajak dan menghadiahkan pajak bagaimana pemerintah di Jakarta. liburan terhadap perusahaan sehingga memiliki komitmen yang kuat dapat membayar para pekerja dengan Konferensi ini dibuka oleh Wakil upah yang layak dan menjalankan dan mengambil sejumlah Presiden Indonesia, Jusuf Kalla. Dalam sambutannya dihadapan lebih dari 250 langkah untuk memperlihatkan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas mereka. peserta, termasuk perwakilan dari kamar komitmennya itu,” dagang dan lembaga internasional, Wakil Sofjan Wanandi, Ketua Apindo, Sofjan Wanandi, Ketua Apindo Presiden menekankan pentingnya dialog mengatakan, mayoritas pengusaha sosial sebagai upaya menciptakan merasa optimis dengan pemulihan manajemen dan hubungan yang baik, yang berujung pada ekonomi yang cepat melihat kuatnya komitmen pemerintah hubungan industrial yang harmonis. untuk memperbaiki iklim investasi dan menghapuskan ekonomi biaya tinggi. "Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah Sementara itu, Fahmi Idris, Menteri Tenaga Kerja dan memiliki komitmen yang kuat dan mengambil sejumlah langkah Transmigrasi, menyatakan bahwa menanggapi reformasi untuk memperlihatkan komitmennya itu,” kata dia. ketenagakerjaan, terdapat kebutuhan mendesak atas paradigma baru tentang hubungan industrial. Juga terdapat kebutuhan Untuk menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini mendesak terhadap perubahan dari pengusaha, serikat pekerja selanjutnya, tiga gugus tugas telah didirikan, terdiri dari masingdan pemerintah. masing perwakilang dari pekerja, pemerintah dan pengusaha. Gugus tugas I akan bertanggungjawab mendiskusikan hal-hal 1“Yang terpenting adalah bagaimana pihak manajemen dan 3 dari rekomendasi, II hal-hal 4-6, dan III hal-hal 7 dan 8. Hingga pekerja dapat mengembangkan kemitraan dan kerjasama yang akhir Maret, gugus-gugus tugas ini akan menyerahkan rencana sejajar. Setiap masalah di tingkat perusahaan harus diselesaikan aksi kerja kepada Menteri Tenaga Kerja untuk disempurnakan secara internal sehingga forum konsultasi dan dialog bipartit dan disahkan. dapat dimaksimalkan,” ujar Menteri. Menurut Alan Boulton, Direktur ILO di Indonesia, Konferensi ini bertujuan
Dari kiri ke kanan: Sofjan Wanandi (Ketua Apindo), Fahmi Idris (Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Payaman Simanjuntak (Staf Ahli Departemen Tenaga Kerja), Syukur Sarto (Sekretaris Jenderal KSPSI), Rekson Silaban (Ketua KSBSI), dan Rustam Aksam (Ketua KSPSI).
5
Recommendasi Tripartit Indonesia Recommendasi TripartitTripartit Indonesia Recommendasi Indonesia
1 2 3 4 5
D
alam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan perlu disusun program aksi yang mampu menghadapi kemajuan teknologi dan era globalisasi, mendorong pertumbuhan dunia usaha yang sehat dan kompetitif, dan selanjutnya mampu membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya, memberikan perlindungan, serta peningkatan kesejahteraan para pekerja/buruh dan keluarganya;
P
elaksanaan hubungan industrial harus dilandasi oleh persamaan kepentingan dan kemitraan yang setara, antara pengusaha dan pekerja/buruh, rasa saling menghormati, jujur, saling mempercayai, melakukan dialog dan perundingan dengan itikas baik dan menolak keterlibatan pihak-pihak yang tidak terkait;
U
ntuk dapat secara efektif menerapkan sistem hubungan industrial, pelaksana ketiga unsur tripartit yaitu pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah, harus meningkatkan peran, fungsi, dan kompetensi masing-masing;
Pelaksanaan hubungan industrial perlu didukung
oleh satu Lembaga Kerjasama Tripartit/Bipartit yang terstruktur secara berjenjang mulai dari tingkat perusahaan hingga tingkat nasional/global berdasarkan system keterwakilan mitra sosial secara proporsional;
M elalui perundingan kolektif antara wakil pengusaha dan wakil pekerja/buruh didukung oleh Lembaga Kerjasama Bipartit di setiap perusahaan,
Transfer T.I.M. Nurunnabi Khan, ILO Liaison Officer untuk Timor-Leste, mengakhiri masa tugasnya di Dili pada akhir Maret 2005. Khan menjabat sebagai Liaison Officer selama kurun waktu dua tahun tiga bulan. Selama menjalankan tugasnya di ILO Dili, Khan mampu meningkatkan profil ILO di tingkat negara, termasuk bergabungnya TimorLeste sebagai anggota ILO dan meluncurkan sejumlah program mengenai pelatihan keterampilan dan penciptaan peluang kerja.
Pemimpin Redaksi: Alan Boulton Wakil Pemimpin Redaksi: Peter Rademaker Redaktur Eksekutif: Gita Lingga Koordinator Berita: Gita Lingga Alih Bahasa: Gita Lingga Sirkulasi: Budi Setiawati Kontributor: Alan Boulton, Asenaca Colawai, Carmelo Noriel/ Lusiani Julia, Christianus Panjaitan, Dewayani Savitri, Galuh Sotya Wulan, Gita Lingga, Jose Assalino, Patrick Quinn, Tri Andhi S. dan T.I.M. Nurunnabi Khan Desain & Produksi: Ikreasi
6
6 7 8
perlu diwujudkan syarat-syarat kerja yang nondiskriminatif, pengupahan yang adil berdasarkan produktivitas kerja, sistem jaminan sosial yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, pengembangan kualitas dan karier pekerja/buruh serta kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya;
Program aksi pelaksanaan hubungan industrial
dalam bentuk konvensi akan membahas masalahmasalah berikut ini: a. Mekanisme negosiasi upah dan penetapan upah minimum; b. Daya saing usaha, biaya produksi dan sistem upah; c. Pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja/buruh; d. Masalah tanggung jawab social perusahaan dalam hubungan industrial global; e. Mengeliminasi segala bentuk yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
Menyelenggarakan pertemuan Nasional Tripartit setiap tahun dengan memilih topik agenda tertentu; serta
Mengkaji kembali berbagai peraturan perundang-
undangan khususnya peraturan di bidang ketenagakerjaan yang dirasakan dapat menghalangi penciptaan situasi yang kondusif bagi pemulihan ekonomi Indonesia.
Cuplikan Secara keseluruhan, Khan berperan aktif dalam berbagai kegiatan berikut: (i) Keanggotaan ILO; (ii) Memulai Proyek Dana Pelatihan Kerja dan Kejuruan; (iii) Memulai Proyek STAGE (Proyek ini akan berjalan selama lima tahun); dan (iv) Mendukung ratifikasi konvensi-konvensi ILO. Ia pun turut meningkatkan hubungan ILO dengan pemerintah, para mitra serta organisasi internasional dan bilateral.
Redaksi
Warta ILO Jakarta Menara Thamrin Building Jl. M. H. Thamrin Kav 3, Jakarta 10250, Indonesia Tel. (62-21) 391-3112, Faks (62-21) 310-0766 Email:
[email protected], Website: www.ilo.org/jakarta
Warta ILO Jakarta merupakan terbitan ILO dalam dua bahasa yang bertujuan memberitakan kegiatan-kegiatan pokok ILO Jakarta di Indonesia. Warta ini akan dipublikasikan tiga kali dalam setahun serta dapat diakses secara online. Opini-opini yang tercantum di dalam publikasi ini tidak mencerminkan pandangan dari ILO
S TAG E :
Timor-Leste
Promosikan Peningkatan Ekonomi dan Pendapatan di Timor-Leste
D
i Timor-Leste, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh penghasilan. Sekitar 90 persen kaum miskin berada di daerah pertanian dan kemiskinan umumnya terdapat di daerah pertanian. Selanjutnya, pengangguran terbuka di seluruh dunia
put your text here
Jose Assalino, Kepala Penasihat Teknis dari Program STAGE, dihadapan para peserta Lokakarya Peluncuran STAGE yang diadakan pada Februari 2005.
mencapai sekitar 20 persen di daerah pertanian, meliputi sekitar 43 persen dari kaum muda di daerah tersebut. Karenanya, penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas utama.
“Program STAGE akan menyediakan Sekretariat Negara untuk Perburuhan dan Solidaritas kompetensi, peralatan dan metodologi untuk mengkoordinasikan dan mengawasi pelatihan kejuruan dan usaha serta melaksanakan layanan ketenagakerjaan yang efektif,” ujar Jose Assalino, Kepala Penasihat Teknis dari Program STAGE. Ia menambahkan bahwa Program akan memperkuat kapasitas dari penyedia pelatihan yang ada di desa dan kota serta memberdayakan masyarakat melalui penyediaan keterampilan dan dukungan untuk memulai usaha kecil. Selanjutnya, menurut Assalino, STAGE memusatkan perhatian pada penggangur dan setengah penganggur muda. “Khususnya yang berada di daerah pertanian dengan perhatian khusus diberikan kepada kesetaraan jender serta kelompok rentan dan kurang beruntung seperti janda dan penyandang cacat,” kata dia. Hingga saat ini, STAGE telah menyusun organigram baru untuk Divisi Ketenagakerjaan dan Pengembangan Keterampilan serta Sekretariat Negara, termasuk pengorganisasian dan peningkatan struktur mendasar. Materi untuk pelatihan Sensitivitas Jender saat ini sedang dalam proses penyusunan meliputi metodologi-metodologi baru tentang pendaftaran dan penawaran kerja, keterampilan mediasi kerja, layanan dukungan atas pelatihan keterampilan, pelatihan bisnis dan pendirian usaha serta lain sebagainya.
Untuk menciptakan data bursa kerja yang akurat, STAGE mengembangkan sebuah konsep yang benar-benar baru Pelatihan keterampilan merupakan bagian penting dari mengenai studi mempercepat bisnis masyarakat secara cepat. proses ini, mengingat kemajuan suatu negara terkait erat dengan Konsep ini akan diimplementasi sejalan dengan bidang-bidang pengembangan masyarakat. lainnya, terkait dengan peluncuran Namun, kualitas pelatihan di pelatihan usaha dan keterampilan di “Program STAGE akan menyediakan Timor-Leste masih belum tingkat masyarakat. Lebih lanjut, Sekretariat Negara untuk Perburuhan dan memadai dan sejalan dengan STAGE saat ini sedang Solidaritas kompetensi, peralatan dan kebutuhan masyarakat. menyempurnakan seluruh materi pelatihan yang akan dilaksanakan metodologi untuk mengkoordinasikan dan Untuk mengatasi masalah mengawasi pelatihan kejuruan dan usaha oleh masyarakat. ini, ILO, bekerja sama dengan Komisi Eropa dan UNDP, “Dengan dukungan dari STAGE, serta melaksanakan layanan mendirikan Program Pelatihan Unit Promosi Usaha Kecil baru ketenagakerjaan yang efektif,” untuk Ketenagakerjaan (Skills didirikan di bawah Divisi Training for Gainful Employment Jose Assalino, Ketenagakerjaan dan Pengembangan Programme/STAGE). Program ini Kepala Penasihat Teknis dari Program STAGE Keterampilan berkenaan dengan akan berjalan selama lima tahun pelatihan usaha, kredit kecil dan sejak 2004. Program ini ditujukan untuk mengurangi kemiskinan berbasis masyarakat,” Albano Salem, Direktur Divisi dan Nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi, membangun kapasitas Manajer Program STAGE, menjelaskan. Berkaitan dengan Unit nasional, menjalankan pelatihan pendirian usaha dan ini, Albano mengatakan bahwa Program Pelatihan untuk Pelatih keterampilan serta berpartisipasi dalam pendirian dan kini sedang dipersiapkan untuk meningkatkan kapasitas dari pengembangan kegiatan memperoleh penghasilan di dalam mitra-mitra pelaksana yang akan menerapkan metodologi masyarakat. pelatihan STAGE.
7
Hak dalam Bekerja Kepolisian Indonesia
Adopsi Pedoman Tindakan Kepolisian dalam Perselisihan Industrial
S
etelah melalui enam konsultasi, tiga di antaranya melibatkan perwakilan dari konstituen tripartit, selama enam bulan terakhir, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), melalui jalinan kerjasama dengan Proyek Deklarasi ILO tentang Pelatihan untuk Polisi, menyusun Pedoman Tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Penegakan Hukum dan Ketertiban dalam Perselisihan Hubungan Industrial. Pedoman ini ditandatangani Kapolri, Jenderal Polisi Da’i Bachtiar, pada 24 Maret. Menurut Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Adang Daradjatun, Pedoman ini akan diluncurkan dan disebarluaskan kepada anggota kepolisian di seluruh Indonesia. “Kami menyambut baik Pedoman ini karena memberikan panduan resmi Kepolisian Indonesia ketika menangani unjuk rasa.
Panduan Pelatihan Polisi PanduanPanduan Pelatihan Polisi Pelatihan Polisi
P
royek saat ini sedang menyelesaikan Panduan Pelatihan Polisi mengenai Prinsipprinsip Mendasar serta Peranan Polisi dalam Hubungan Industrial, yang akan tersedia pada April 2005. Panduan ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk tiga jenis pelatihan, yaitu: Pelatihan untuk Pelatih, Pelatihan Sosialisasi, dan Seminar atau
8
Pengarahan Singkat yang dapat dilakukan para pelatih atau tenaga pendidik Polri maupun pimpinan Polri dari tingkat Polsek hingga Mabes. Topik-topik yang tercakup di dalam Panduan ini, antara lain, adalah mempersiapkan dan melaksanakan pelatihan; struktur dan peran ILO; kedelapan Konvensi mendasar ILO; prinsip-prinsip internasional dan nasional tentang hak untuk mogok dan menutup perusahaan; hubungan industrial dan mekanisme pencegahan dan penyelesaian perselisihan industrial; dan aspek penanganan ketertiban umum dan penegakan hukum dalam perselisihan industrial. “Dengan publikasi Pedoman ini, diharapkan program pelatihan mengenai topik-topik di atas dapat berkelanjutan sesudah proyek ini berakhir pada akhir tahun,” kata Christianus.
“Kami menyambut baik Pedoman ini karena memberikan panduan resmi kepada seluruh anggota Polri dalam menjaga ketertiban dan umum, serta menegakkan hukum selama atau setelah pemogokan, penutupan perusahaan dan perselisihan industrial secara umum, Komisaris Jenderal Adang Daradjatun, Wakil Kepala POLRI
kepada seluruh anggota Polri dalam menjaga ketertiban dan umum, serta menegakkan hukum selama atau setelah pemogokan, penutupan perusahaan dan perselisihan industrial secara umum,” ujar Wakapolri, selama pertemuan dengan ILO, Departemen Tenaga Kerja dan Kedutaan Amerika Serikat tanggal 8 Maret. Koordinator Nasional dari Proyek Pelatihan untuk Polisi, Christianus Panjaitan, mengatakan, dengan pelaksanaan Pedoman ini, diharapkan Polri tidak lagi ragu menjalankan mandat mereka dalam situasi perselisihan industrial sesuai dengan standar internasional dan hukum nasional. “Dengan panduan yang tepat, Polri dapat berperan dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan produktif, yang memang sangat diperlukan oleh negara ini untuk mendorong pembangunan ekonomi,” Christianus melanjutkan.
Menurut Pedoman tersebut, ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan polisi dalam situasi perselisihan industrial meliputi:
Mempertahankan hubungan baik dengan lembaga pemerintah terkait yang bertanggungjawab menangani masalah ketenagakerjaan, organisasi pengusaha, serikat pekerja untuk mendapatkan pengetahuan yang memadai mengenai perselisihan industrial serta rencana melakukan mogok, unjuk rasa atau penutupan perusahaan;
Penempatan kesatuan Polri dalam perselisihan industrial dengan tujuan menyediakan perlindungan dan pelayanan dalam mempertahankan keamanan dan ketertiban umum, dan menegakkan hukum serta memastikan pelaksanaan hak pekerja dan pengusaha untuk mogok, berunjukrasa dan menutup perusahaan secara damai;
Tidak memihak kepada pihak-pihak yang berselisih;
Berprinsip bahwa semua pihak berkedudukan sama di hadapan hukum;
Memposisikan para pihak tersebut bukan sebagai lawan satu sama lain melainkan sebagai mitra dalam mencari ketentraman industrial dan keadilan sosial;
Tidak melibatkan diri dalam perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial apapun; dan
Melakukan tindakan kepolisian yang bersifat tegas dan terukut hanya apabila terdapat ancaman nyata terhadap keamanan dan ketertiban umum atau tindakan kriminal.
Selanjutnya, menurut Pedoman tersebut, petugas kepolisian yang melampaui wewenangnya dalam menggunakan upaya paksa, peralatan dan senjata api dapat dikenakan sanksi disiplin maupun pidana sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
“MARI BERUBAH. TINGGALKAN KEKERASAN!”
L
ProgramProgram Pelatihan Pelatihan
ebih lanjut, melalui pelatihan sosiliasi, Proyek telah melatih lebih dari 400 petugas kepolisian dan sekitar 40 perwakilan konstituen tripartit. Pelatihan akan dilanjutkan untuk melatih sekitar 700 petugas kepolisian di sembilan provinsi yang berada di bawah cakupan Proyek, yakni: Sumatra Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. “Sejalan dengan permintaan dari Polri, pada 13-15 Mart 2005, Proyek memberikan pelatihan tentang Persiapan dan Pelaksanaan Pelatihan bagi 167 perwira menengah Polri dari 30 Polres di seluruh negara,” Christianus menjelaskan. Ia menambahkan bahwa setelah pelatihan, mereka diharapkan dapat mengembangkan dan menyelenggarakan pelatihan di dalam tubuh kepolisian serta wilayah mereka bertugas mengenai Fungsi Kepolisian. Pelatihan dilakukan oleh 15 pelatih utama yang dilatih Proyek.
9
Bincang-bincang Interaktif :
“Polisi Tak Dapat Campuri Perselisihan Hubungan Industrial”
P
eranan polisi dalam hubungan industrial dibatasi pada menjaga ketertiban umum dan penegakan hukum, demikian Komisioner Besar Polisi Luther Pinda, Kepala Bagian Pelatihan Biro Pengembangan Personel, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). “Dalam menjalankan peranannya, polisi diharapkan memastikan pelaksanaan unjuk rasa pekerja dan penutupan perusahaan oleh pengusaha secara damai,” ujar dia selama diskusi radio interaktif di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 10 Maret. Bertajuk “Polisi dan Kekerasan dalam Menangani Perselisihan Industrial”, diskusi selama 90 menit ini disiarkan langsung oleh SmartFM Makassar. Diskusi di Makassar ini menandai acara bincang-bincang interaktif pertama dari tiga acara yang diselenggarakan oleh ILO bersama dengan Smart FM. Dua acara serupa akan digelar di Jakarta dan Balikpapan. Panelis dari serikat pekerja mempertanyakan keterlibatan polisi dalam menangani perselisihan industrial. “Sayangnya, dalam kenyataan, polisi kerapkali memihak kepada pengusaha,” ujar Andi Mallanti, Ketua Koordinator KSBSI di Sulawesi Selatan, kepada sekitar 35 hadirin, yang berasal dari serikat pekerja, pengusaha, pengamat, akademisi, LSM dan media. Menanggapi pernyataan Andi, Luther lebih lanjut menjelaskan bahwa Polri, bersama dengan ILO, telah menyusun Pedoman Tindakan Polri. “Pedoman ini secara jelas menyebutkan bahwa polisi tidak dapat mencampuri perselisihan hubungan industrial yang tidak berakibat pada gangguan keamanan dan ketertiban umum,” kata dia.
Dari kiri ke kanan: Christianus Panjaitan, Koordinator Program Nasional Proyek Pelatihan ILO untuk Polisi, Andi Mallanti, Ketua Koordinator KSBSI di Sulawesi Selatan, Kombes Pol. Luther Pinda, Kabag Pelatihan Biro Pengembangan Personel Polri, Zulkifli, Sekretaris Jenderal Apindo di Sulawesi Selatan dan Anna, SmartFM Makassar.
Pernyataan para narasumber ini dibanjiri pertanyaan dan komentar dari pendengar dan peserta. Diskusi yang hangat terjadi membahas proses sosialisasi Pedoman tersebut kepada seluruh langkah penyelesaian petugas kepolisian di Indonesia, perselisihan yang paling efektif transparansi polisi dalam menangani adalah melalui perundingan perselisihan industrial, fungsi ILO, sanksi internasional dan nasional, bipartit antara pengusaha dan defisini dan bentuk-bentuk pekerja. “Kendati demikian, kekerasan (fisik dan non-fisik), pencegahan perselisihan lebih komitmen polisi dan sebagainya.
penting ketimbang penyelesaian perselisihan,”
Diskusi dilanjutkan dengan penjelasan mengenai peran dan fungsi ILO berkaitan dengan Ia menambahkan bahwa Zulkifli, peranan polisi dalam hubungan Pedoman ini akan menyediakan Sekretaris Jenderal Apindo industrial. Christianus Panjaitan, panduan yang jelas kepada petugas Koordinator Nasional Proyek ILO kepolisian di lapangan, yang pada gilirannya akan mengenai Pelatihan untuk Polisi, menjelaskan bahwa ILO telah menciptakan petugas kepolisian yang lebih profesional mengembangkan sebuah proyek yang bertujuan sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. “Mari mempromosikan dan mewujudkan prinsip-prinsip dan hak-hak Berubah. Ini saatnya meninggalkan kekerasan,” ia mendasar di tempat kerja kepada Polri. Proyek ini akan berjalan menegaskan. selama dua tahun. Sementara itu, Zulkifli, Sekretaris Jenderal Asosiasi “Sejauh ini, Proyek telah menggelar serangkaian pelatihan Pengusaha Indonesia di Sulawesi Selatan, menyebutkan sosialisasi kepada ratusan petugas dan Pelatihan Pelatih Utama bahwa langkah penyelesaian perselisihan yang paling efektif untuk 30 petugas,” kata Christianus, seraya menambahkan adalah melalui perundingan bipartit antara pengusaha dan Proyek pun telah menyusun panduan pelatihan dan materi pekerja. “Kendati demikian, pencegahan perselisihan lebih informasi. penting ketimbang penyelesaian perselisihan,” ujar dia.
10
Tingkatkan Sistem Hukum Tingkatkan SistemSistem Hukum Tingkatkan Hukum
P
ILO Adakan Konsiliasi Pra-Pengadilan bagi Hakim Perburuhan
ara pejabat kunci yang bertanggungjawab atas masalah hakim perburuhan dari Mahkamah Agung, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan konfederasi serikat pekerja menghadiri “Konsiliasi Pra-Pengadilan bagi Hakim Perburuhan” di Jakarta pada 17 Maret, guna menyusun langkah-langkah untuk mempromosikan penyelesaian dan resolusi dari perselisihan industrial. Hal ini berkenaan dengan UndangUndang (UU) No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang akan disahkan pada 2006.
Dari kiri ke kanan: Harifin A. Tumpa, Ketua Muda Bidang Perdata, Mahkamah Agung dan Muzni Tambusai, Dirjen Hubungan Industrial, Depnakertrans.
Diselenggarakan ILO, melalui Proyek Deklarasi ILO/AS tentang Hubungan Industrial, pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan sistem hukum dan mengubah konsiliasi prapengadilan dari sekadar formalitas ke proses yang lebih profesional. Pelatihan konsiliasi ini merupakan langkah penting dalam mendorong penyelesaian perselisihan industrial sebagai dasar menciptakan hubungan industrial yang harmonis di Indonesia.
Hubungan Industrial di Indonesia, dan Myra Hanartani, Kepala Biro Hukum, Depnakertrans.
Pelatihan ini dilakukan oleh spesialis internasional berpengalaman dari Pusat Pelatihan Internasional ILO di Turin, Italia: Fernando Fonseca and John Brand. Kegiatan serupa pun diselenggarakan di Yogyakarta pada 21-23 Maret.
Hak dalam Bekerja
UU No. 2 Tahun 2004 memperkenalkan lima prosedur “Penting untuk segera menyikapi permasalahan ini mengingat penyelesaian perselisihan, yaitu Penyelesaian Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrasi dan Pengadilan Industrial. Elemen baru di bawah perubahan terbaru dari iklim hubungan industrial di Indonesia. Kunci dari penyelesaian perselisihan adalah UU ini adalah pendirian sistem kecepatan, biaya dan keadilan. hukum ketenagakerjaan baru yang “Penting untuk segera menyikapi Keadilan yang tertunda adalah terdiri dari para hakim perburuhan ketidakadilan,” ujar Alan Boulton, dan hakim ad hoc sejalan dengan permasalahan ini mengingat Direktur ILO untuk Indonesia. “ILO siap sistem arbitrasi tripartit yang ada. perubahan terbaru dari iklim memberikan bantuan teknis untuk Sistem baru ini diharapkan dapat hubungan industrial di Indonesia. mendukung upaya-upaya nasional memberikan proses penyelesaian menciptakan hubungan industrial yang perselisihan yang cepat, murah dan Kunci dari penyelesaian perselisihan harmonis sejalan dengan reformasi adil. adalah kecepatan, biaya dan ekonomi dan sosial.” Menurut UU tersebut, keadilan. Keadilan yang tertunda Pelatihan Konsiliasi Prapengadilan ketenagakerjaan di adalah ketidakadilan,” Pengadilan ini menerapkan tingkat Mahkamah Agung (MA) pendekatan pelatihan yang inovatif dan terdiri dari hakim MA dan ad hoc. Di Alan Boulton mendalam. Pelatihan pun menerapkan tingkat kabupaten terdiri dari seorang hakim Direktur ILO untuk Indonesia pendekatan pembelajaran aktif yang secara aktif dan 10 hakim ad hoc (masing-masing lima melibatkan peserta dalam proses belajar. Pelatihan ini meliputi hakim dari organisasi pengusaha dan pekerja). Dengan sekitar isu-isu, antara lain, kesulitan untuk mempercepat proses 300 kecamatan di 32 provinsi, jumlah keseluruhan hakim yang Persidangan Perburuhan, teori konsiliasi moderen, proses ditunjuk dalam jangka panjang mencapai lebih dari 300 orang. konsiliasi, keterampilan konsiliasi dan pertimbangan etis Dari kiri ke kanan: Carmello Noriel, Kepala Penasihat Teknis Proyek Deklarasi ILO tentang untuk konsiliasi pra-pengadilan.
Proyek Deklarasi ILO tentang Peningkatan Hubungan Industri di Indonesia telah mengembangkan program-program nasional dan regional untuk mempromosikan terbentuknya hubungan industri yang harmonis, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, disamping menjamin hak-hak pekerja. Berdiri sejak Mei 2001, proyek ini telah mengadakan beberapa pelatihan dan lokakarya untuk pemerintah tentang pengawasan ketenagakerjaan dan mediasi ketenegakerjaan; sedangkan untuk serikat pekerja meliputi perundingan bersama dan kemampuan bernegosiasi; dan untuk pengusaha meliputi hubungan industri dasar dan manajemen sumber daya manusia.
11
Pekerja Rumah Tangga Indonesia: PERAN MAKSIMUM, PERLAKUAN MINIMUM
K
Á Kebutuhan untuk membangun kapasitas para mitra kunci. ebutuhan akan pekerja rumah tangga terbilang tinggi di Indonesia dan luar negeri. Kendati demikian, pekerja Á Kurangnya pelayanan yang memadai bagi para pekerja rumah tangga acap kali berisiko tinggi akibat sifat rumah tangga yang menjadi korban penganiayaan serta pekerjaannya—di rumah pribadi, jauh dari pantauan publik dan dukungan dalam reintegrasi. kasat mata. Hal ini menyulitkan bagi mereka yang berada di luar Menurut Lotte Kejser, Kepala Penasihat Teknis Proyek rumah untuk melindungi dan melakukan penyuluhan tentang Pekerja Rumah Tangga, Proyek diluncurkan di Indonesia hak-hak mereka sebagai pekerja. Selain itu, pekerjaan rumah pada Mei 2004 dan akan berjalan selama dua tahun hingga tangga dipandang sebagai sektor pekerjaan informal sehingga akhir 2006. Proyek mencakup seringkali tidak diatur secara resmi ... pekerja rumah tangga adalah pekerja pekerja rumah tangga Indonesia, oleh pemerintah dan berada di luar cakupan peraturan ketenagakerjaan yang memiliki hak untuk dihargai atas nilai baik yang bekerja di dalam maupun luar negeri. nasional. kerja mereka. Mereka pun pekerja yang “Kita harus selalu ingat, Menurut studi ILO-IPEC, pada 2002, memunyai hak atas perlakuan yang pekerja rumah tangga adalah terdapat sekitar 2.593.399 pekerja setara sesuai dengan hak asasi manusia pekerja yang memiliki hak untuk rumah tangga di Indonesia. Meski dan perlindungan kerja dari kekerasan dihargai atas nilai kerja mereka. mereka datang dari seluruh Mereka pun pekerja yang dan eksploitasi... Indonesia, sebagian besar berasal memunyai hak atas perlakuan dari keluarga miskin di pedesaan, yang setara sesuai dengan hak asasi manusia dan perempuan dan berasal dari Jawa, serta merupakan mayoritas perlindungan kerja, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan dari migrasi internal pedesaan-perkotaan. dan eksploitasi dari majikan atau penyalur,” ujar Lotte. Untuk menyikapi kebutuhan mendesak melindungi pekerja Hingga saat ini, Proyek telah melaksanakan beragam rumah tangga, baik pekerja rumah tangga migran maupun kegiatan: dalam negeri, dari eksploitasi dan kekerasan, ILO telah
mengembangkan Proyek Pekerja Rumah Tangga berskala SubRegional, “Menggalang Aksi untuk Melindungi Pekerja Rumah Tangga dari Kerja Paksa dan Perdagangan di Asia Tenggara”. Proyek ini mencakup negara pengirim seperti Indonesia dan Filipina, serta negara penerima seperti Malaysia, Singapura dan Hongkong. Didanai Pemerintah Inggris, Proyek menyikapi sejumlah permasalahan berikut:
Riset, Dokumentasi dan Analisis Analisis Situasi dari Pekerja Rumah Tangga Indonesia (Mei 2004) Kajian tentang Kebutuhan dan Kerentanan Kelompok Populasi yang Berisiko terhadap Perdagangan PascaTsunami Aceh (Januari-Februari 2005)
Á
Kurangnya data mengenai masalah serta langkah terbaik untuk mengatasinya.
Á
Kurangnya kerangka kerja hukum dan kebijakan yang memadai untuk menanggulangi masalah ini.
Á
Kurangnya pemahaman dari pekerja rumah tangga.
Kompilasi Kasus tentang Pekerja Rumah Tangga Indonesia (Mei 2005)
Á
Kebutuhan untuk memperkuat organisasi pekerja rumah tangga.
Riset Bibliografi dan Ringkatan Kesimpulan Pekerja Rumah Tangga (Mei 2005)
Studi tentang Kerja Paksa dan Perdagangan di Indonesia (April 2005)
Studi tentang Pekerja Rumah Tangga Migran di Asia Tenggara (Desember 2005)
Advokasi untuk Perumusan Peraturan dan Kebijakan Dari Agustus – Oktober 2004, Proyek telah mendukung penelahaan peraturan dan rangkaian pertemuan advokasi oleh mitra-mitra sosial terkait, termasuk serikat pekerja dan LSM, sebagai bagian dari proses akuntabilitas publik berkenaan dengan UU Pekerja Migran yang disahkan pada September 2004. Proyek turut mendanai pelatihan lima hari tentang hak-hak pekerja migran kepada 35 perwakilan LSM dan serikat pekerja dari 29 November – 3 Desember 2004 di Jakarta. Pelatihan dilakukan bekerja sama dengan Fakultas Hukum di Universitas New South Wales, serta organisasi lokal dan regional.
12
Fatayat NU, tentang kerja paksa dan perdagangan atas pekerja rumah tangga. Pada gilirannya, para kader Fatayat NU akan melakukan program peningkatan kesadaran di tingkat masyarakat mengenai perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Dari April – Desember 2005, Proyek mendukung sosialisasi dan pembangunan kapasitas bagi para staf Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Departeman Dalam Negeri mengenai hak-hak pekerja migran, UU Pekerja Migran, dan tanggung jawab serta fungsi mereka dalam hal ini.
Proyek berperan serta dalam konferensi yang dilakukan Sabahat Pekerja Migran, sebuah organisasi Muslim, pada 21-24 Desember 2004 tentang kondisi dan hak pekerja migran, dengan peserta para pejabat senior Departemen Tenaga Kerja, Luar Negeri dan Pemberdayaan Perempuan, termasuk pekerja rumah tangga di negara tujuan di Asia Tenggara dan Timur Tengah.
Dukungan berbasis Komunitas untuk Keterwakilan Pekerja Rumah Tangga dan Bantuan Langsung kepada Pekerja Rumah Tangga yang Teraniaya
Di negara tujuan, Proyek mendukung upaya pengorganisasian dan penyuluhan pekerja rumah tangga, yang termasuk besar di Indonesia.
Pembangunan Kapasitas dari Para Mitra Kunci Dari 3 – 6 Desember 2004, Proyek mendukung konsultasi nasional, perencanaan strategis dan penyuluhan untuk jaringan LSM dan organisasi massa yang bekerja di bidang perlindungan pekerja rumah tangga di tingkat nasional dan lokal. Dari Januari – Desember 2005, Proyek mendukung pengembangan pelatihan bagi staf konsulat Departemen Luar Negeri menyangkut hak-hak dan perlindungan pekerja migran, serta tanggung jawab dan fungsi dari staf konsulat dalam hal ini. Dari Maret – Juni 2005, Proyek mendukung serangkaian perencanaan strategis dan pelatihan sosialisasi provinsi serta kader lokal dari organisasi perempuan Muslim,
Program Peningkatan Kesadaran Sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk pekerja rumah tangga, dan mempromosikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga, Proyek menerbitkan panduan tentang pekerja migran perempuan, brosur serta lembar informasi untuk disebarkan seluas-luasnya.
Hak dalam Bekerja
Dari November 2004 – Februari 2006, Proyek telah menjangkau sekitar 200.000 orang di komunitas Kemuning, Pasar Minggu, Parung Bogor, Depok 1 dan 2 di Jawa Barat, menginformasikan pekerja rumah tangga dan majikan mereka mengenai upaya perlindungan mendasar bagi pekerja rumah tangga.
Dari April 2005 – Februari 2006, Proyek mendukung penyusunan materi pelatihan tentang standar perlindungan mendasar bagi pekerja rumah tangga bagi agen penyalur swasta serta lembaga pendidikan pemerintah.
13
Hak dalam Bekerja
t Wor ker s Mari Dengarkan Smar Smart ork ers
“Akses Anda atas Sumber Informasi Ketenagakerjaan”
I
LO dan SmartFM bekerja sama memproduksi bincang-bincang radio “Smart Workers”, yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak mendasar di tempat kerja. Dimulai sejak Januari 2004, Smart Workers dijadwalkan hingga akhir tahun 2005. Bincangbincang interaktif ini terfokus pada Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja, yang diadopsi oleh seluruh negara anggota ILO pada 1998. Pemerintahan negara-negara tersebut menegaskan kembali komitmen mereka untuk menerapkan: •
Kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak berunding bersama;
•
Penghapusan semua bentuk kerja paksa atau kerja wajib;
•
Penghapusan secara efektif pekerja anak; dan
•
Penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.
“Tujuan utama dari bincang-bincang radio interaktif ini adalah menampilkan secara gamblang informasi dan contoh praktis mengenai Deklarasi yang terkait erat dengan Indonesia,” ujar Gita Lingga, Media Relations/Public Information dari ILO Jakarta. Ia menambahkan, radio merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menjangkau segmen yang lebih besar di populasi sebuah negara. “Radio pun mengatasi masalah buta huruf, dapat mencapai masyarakat di daerah terpencil dan bersifat interaktif,” kata Gita. Smart Workers disiarkan setiap hari Kamis pada 16.0017.00 WIB, serta dipancarkan secara langsung ke seluruh jaringan SmartFM di Jakarta (95.9 FM), Semarang (93.4 FM), Manado (101.2 FM), Banjarmasin (101.1 FM), Makassar (101.1 FM), Palembang (101.8 FM) and Balikpapan (97.8 FM). Dikemas dalam bentuk perbincangan, acara ini berupaya mendorong perdebatan nasional mengenai pentingnya isu-isu Deklarasi bagi pembangunan ekonomi dan sosial selanjutnya. Acara ini pun telah menampilkan beragam pembicara dari Menteri Tenaga Kerja, anggota parlemen hingga akademis, selebriti dan jurnalis.
Selain bincang-bincang interaktif, komponen terbaru dalam Smart Workers adalah pelaksanaan tiga diskusi dengan fokus pada isu-isu Deklarasi di tiga provinsi: Makassar, Balikpapan dan Jakarta. Acara ini merupakan diskusi interaktif dengan pendengar sekaligus peserta undangan mengajukan pertanyaan kepada para narasumber. Acara ini disiarkan langsung melalui jaringan SmartFM. Sementara itu, Bivie Arifin, Direktur Smart FM, menegaskan partisipasi SmartFM dalam kerja sama ini berangkat dari komitmen untuk memberdayakan masyarakat. “Komitmen kami diimplementasikan dalam bentuk berita, informasi dan pengetahuan, keikutsertaan kami dalam program Smart Workers ini merupakan salah satu implementasi dari peran kami.” Sepuluh tema pertama dari Smart Workers (Januari – Maret 2005) sebagai berikut:
6 Januari
Setelah Tsunami: Bagaimana Melindungan Anak-anak dari Perdagangan dan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak?
13 Januari
Bagaimana Menanggulangi Pengangguran Setelah Tsunami di Aceh
20 Januari
Dapatkah Rekomendasi Konferensi Meningkatkan Hubungan Industrial di Indonesia?
27 Januari
Hak-hak Normatif Pekerja: Sudahkah Terpenuhi?
3 Februari
Berakhirnya Amnesti: Bagaimana Antisipasi Pemerintah
17 Februari
Layanan dan Peluang Kerja bagi Masyarakat Aceh
24 Februari
Melegalkan Pekerja Migran Indonesia: Tanggung Jawab Siapa?
3 Maret
Diskriminasi HIV/AIDS di Tempat Kerja: Mengapa Masih Terjadi?
10 Maret
Perempuan Bekerja: Mungkinkah Menembus Langit-langit Kaca?
17 Maret
Membangun kembali kehidupan anak-anak Aceh
Bagi Anda yang tertarik mempelajari lebih lanjut mengenai permasalahan ketenagakerjaan dan perburuhan serta masalah yang berkaitan dengan Deklarasi ILO, simak terus 95,9 FM setiap hari Kamis dari pukul 16.00-17.00 WIB.
14
Salah satu acara Bincang-bincang Interaktif Smart Workers menampilkan Teddy Zuhary (kiri), Pembawa Acara Smart Workers, Richard Howard (tengah), Spesialis Sektor Swasta dari Aksi Stop AIDS, dan Tauvik Muhamad (kanan), Programme Officer ILO, saat membahas diskriminasi terhadap pekerja dengan HIV/AIDS.
Pekerja Anak Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
Proyek ILO-IPEC Laporkan Kemajuan Berarti,
S
Namun Banyak Harus Dilakukan
etelah berjalan lebih dari satu tahun, Proyek ILO-IPEC untuk Mendukung Rencana Aksi National (RAN) Indonesia mengenai Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak melaporkan kemajuan yang stabil baik di tingkat kebijakan maupun program kegiatan di lapangan. Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah yang baru untuk periode 2005-2009 menyerukan pelaksanaan RAN tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak—kali pertama pekerja anak secara jelas tertuang di dalam Rencana Pembangunan Nasional. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional pun menyerukan langkah-langkah untuk mengurangi pekerja anak dan meningkatkan akses terhadap pendidikan. Kepala Penasihat Teknis ILO-IPEC, Patrick Quinn, berkata,”Kami berharap pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten akan segera menuangkan kebutuhan untuk menanggulangi pekerja anak di rencana pembangunan mereka dan memulai atau melanjutkan program yang meningkatkan akses terhadap pendidikan dan penanggulangan pekerja anak. Kami melihat banyaknya laporan mengenai berbagai inisiatif lokal. Hal ini sangat membanggakan, namun, masih banyak yang perlu dikerjakan.”
Anak-anak dengan bersemangat mengangkat tangan mereka saat mengikuti kursus Inggris mingguan di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang digelar ILO-IPEC.
tahun. Pelatihan ini bertujuan memberikan mereka keterampilan dasar yang dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang tidak berbahaya dan eksploitatif.
Di bulan Mei 2005, Komite Aksi Nasional tentang Penghapusan 1 Di Jawa Timur, program untuk memerangi perdagangan anak Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak akan menerbitkan untuk dilacurkan menerima dukungan dari Kantor Dinas Sosial laporan tahunan mengenai kemajuan yang telah dicapai dalam yang mewujudkan komitmennya dengan menyediakan paket pelaksanaan RAN. Laporan ini akan memperlihatkan terjadinya peralatan bagi 40 anak-anak perempuan yang saat ini dilatih peningkatan yang stabil selama memasak dan menjahit oleh LSM setempat. tahun sebelumnya dalam jumlah Di Jakarta Timur, program yang struktur pemerintahan yang “Tahun pertama berjalannya Proyek 1 terfokus pada anak-anak yang terlibat menaruh perhatian pada masalah ini sangat positif dan telah dalam pengedaran narkoba sedang pekerja anak, baik di tingkat menanamkan pondasi yang bagus dilaksanakan. Hikmah yang dapat dipetik provinsi maupun kabupaten. program ini akan digunakan sebagai untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. dari Di dalam kerangka kerja Proyek model bagi pemerintah dan organisasi ILO-IPEC, lebih dari 30 program Bekerja sama dengan mitra-mitra lainnya yang menaruh perhatian pada aksi saat ini sedang dilaksanakan anak-anak yang terlibat dalam pengedaran kami di pemerintahan, pengusaha oleh mitra-mitra IPEC di Sumatra narkoba. dan serikat pekerja, kami percaya Utara, Kalimantan Timur, Jawa 1 Program di tingkat nasional, bekerja Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta dan dapat memberikan kontribusi yang sama dengan Departemen Tenaga Kerja Nanggroe Aceh Darussalam. sangat efektif untuk mendukung dan Transmigrasi, berupaya memperkokoh Beberapa contoh dari programkapasitas dari Pengawas Ketenagakerjaan penerapan tahap pertama RAN,” program tersebut adalah: dalam menangani masalah pekerja anak. Patrick Quinn, 1 Melalui Pusat Anak-anak di Program-program aksi yang Kepala Penasihat Teknis ILO-IPEC Tanjung Tiram, Sumatra dilaksanakan di provinsi-provinsi sasaran Utara, dilaksanakan program berupaya untuk menarik anak-anak dari yang menyediakan keterampilan membaca dasar bagi pekerja bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak dan mencegah anak dan anak-anak putus sekolah. Aktivitas ini disambut keterlibatan anak-anak lainnya. Ini dimaksudkan untuk dengan sangat baik sehingga pemerintah setempat meminta mengembangkan mode intervensi yang dapat direplikasikan di dukungan dari pemerintah nasional untuk menjalankan provinsi dan kecamatan lainnya. program serupa di daerah-daerah lainnya. “Tahun pertama berjalannya Proyek ini sangat positif dan 1 Di Ciomas, Bogor, Kantor Kesehatan setempat telah menanamkan pondasi yang bagus untuk kegiatan-kegiatan menyelenggarakan program yang ditujukan bagi 575 pekerja selanjutnya. Bekerja sama dengan mitra-mitra kami di anak dan 1.000 pekerja dewasa di bengkel-bengkel sepatu, pemerintahan, pengusaha dan serikat pekerja, kami percaya dapat yang akan menerima pemeriksaan medis dan akses terhadap memberikan kontribusi yang sangat efektif untuk mendukung layanan kesehatan berkala. penerapan tahap pertama RAN,” Patrick menyimpulkan. 1 Di Banda Aceh, Kantor Dinas Tenaga Kerja, menyediakan keterampilan dasar bagi anak-anak rentan berusia 15-17
15
Perlindungan Sosial Aksi Penanggulangan ILO Terbaru:
Program Pendidikan HIV/ AIDS di Tempat Kerja
W
abah HIV/ AIDS saat ini merupakan sebuah krisis global dan menjadi tantangan terbesar bagi dunia kerja. Secara global, sembilan dari setiap 10 orang yang hidup dengan HIV/AIDS adalah orang dewasa di usia produktif, yang menjadi penopang keluarga dan masyarakat. Wabah ini pun menggerogoti jumlah angkatan kerja dan mengancam kehidupan para pekerja dan keluarga mereka. Hilangnya tenaga terdidik dan terlatih turut mempengaruhi produktifitas dan operasional perusahaan. Tempat kerja
“Hal ini untuk memastikan semua pekerja di semua jenis tempat kerja akan terjangkau oleh kebijakan pencegahan HIV/AIDS. Kebijakan-kebijakan ini dirumuskan di tingkat nasional, provinsi maupun tempat kerja,” Galuh Sotya Wulan, Koordinator Nasional Program HIV/AIDS merupakan salah satu sarana terpenting dan terefektif untuk menanggulangi epidemi HIV/AIDS. Program ILO Jakarta untuk memerangi HIV/AIDS di tempat kerja difokuskan pada mempromosikan dan menerapkan Kaidah ILO tentang HIV/ AIDS dan Dunia Kerja serta program penanggulangan dan pencegahan penyebaran infeksi HIV/AIDS di tempat kerja, serta membangun kapasitas para mitra tripartit dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyebaran epidemi ini di tempat kerja. Untuk meningkatkan inisiatif ini, ILO Jakarta mengembangkan Program Pendidikan HIV/AIDS di Tempat
16
Kerja. Didirikan pada Januari 2005, Proyek meliputi empat provinsi (DKI Jakarta, Jawa Timur, Kepulauan Riau dan Papua) serta akan berjalan selama tiga tahun hingga akhir tahun 2007. Didanai Pemerintah Amerika Serikat, Proyek akan meningkatkan kapasitas mitra tripartit ILO serta para mitra lainnya di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten untuk merancang dan mengimplementasi kebijakan-kebijakan HIV/ AIDS, serta program pencegahan dan pendidikan. Tujuan utama Proyek adalah penyusunan program nasional yang berkelanjutan untuk memerangi HIV/AIDS di dunia kerja yang secara keseluruhan terintegrasi ke dalam respons national dan sejalan dengan Strategi Nasional tentang HIV/AIDS. Aktivitas-aktivitas Proyek dilakukan di bawah jalinan kerjasama erat dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan serikat pekerja. “Hal ini untuk memastikan semua pekerja di semua jenis tempat kerja akan terjangkau oleh kebijakan pencegahan HIV/AIDS. Kebijakan-kebijakan ini dirumuskan di tingkat nasional, provinsi maupun tempat kerja,” ujar Galuh Sotya Wulan, Koordinator Nasional Program, seraya menambahkan Proyek akan diluncurkan pada Juli 2005. Kegiatan-kegiatan program selama enam bulan pertama mencakup: Â Persiapan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja mengenai Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja. Â Pemetaan mengenai dampak HIV/AIDS saat ini di dunia kerja dan tentang kebijakan dan peraturan yang berimplikasi pada intervensi. Â Penyusunan modul-modul pelatihan mengenai bagaimana menanggulangi AIDS di tempat kerja. Â Pelatihan untuk pelatih bagi perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja di empat provinsi yang dicakup Proyek. Di Indonesia, terdapat sekitar 90.000 sampai 130.000 orang yang hidup dengan HIV/AIDS pada akhir 2004, di mana 75% adalah laki-laki dan 25% perempuan. Departemen Kesehatan menyatakan kekhawatirannya bahwa epidemi baru akan muncul dan angka kasus AIDS akan semakin besar. Lebih lanjut, diperkirakan angka kematian akibat AIDS di antara masyarakat berusia produktif kian bertambah. Sekitar 20 juta orang
Indonesia berisiko tinggi akibat tingginya mobilitas kerja, migrasi, urbanisasi, turisme, kemiskinan, penolakan terhadap penggunaan kondom, penggunaan narkoba, dan rendahnya pengetahuan mengenai HIV/AIDS di kalangan masyarakat luas.
Dialog Sosial Konfederasi Serikat Pekerja Nasional
Menyusun Program Aksi tentang
Ketenagakerjaan Muda
Asenaca Colawai (Associate Expert (Workers Activities)) dan Rolly A. Damayanti (Koordinator Proyek Nasional IYEN) berdiskusi mengenai Program Aksi untuk Ketenagakerjaan Muda.
terhadap serikat pekerja sebab tidak memahami apa sebenarnya peran serikat pekerja,” kata Rustam Aksam, Presiden Federasi Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Turut direncanakan adalah serangkaian pertemuan Lingkaran Studi bagi pekerja muda, di mana mereka diarahkan melalui topik pendidikan bagi pekerja yang bervariasi dari “apa yang dimaksud dengan serikat pekerja” hingga “masalah hak-hak pekerja”, seperti kebebasan berserikat dan perundingan bersama. Seperti yang dikatakan Andy Williams Siregar, Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Transportasi di bawah afiliasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), “Jumlah pekerja muda meningkat namun mereka tidak memahami hakhak mereka sebagai pekerja.”
D
i bawah koordinasi Proyek Ketenagakerjaan Muda ILO, tiga konfederasi serikat pekerja nasional merancang Aksi Program terpadu untuk menanggulangi kebutuhan kerja para pekerja muda, termasuk menurunnya keanggotaan serikat pekerja di Indonesia. Pembahasan Program Aksi dimulai pada Februari, disempurnakan di bulan Maret, dan akan diterapkan pada April. Berbagai usulan kegiatan mencakup serangkaian Diskusi Kelompok Terfokus dengan para pekerja muda di tingkat ke-dua
“Kami mendukung ide dari Lingkaran Studi ini karena banyak pemimpin serikat pekerja Indonesia yang aktif dan progresif saat ini, termasuk saya sendiri, merupakan ‘lulusan' dari program serupa di zaman Soeharto.” dan empat perencanaan serikat pekerja untuk masing-masing konfederasi. Permasalahan yang diangkat saat diskusi selanjutnya menjadi dasar informasi yang akan disusun dalam bentuk materi informasi, komunikasi dan pendidikan yang diperlukan bagi peningkatan kesadaran dan advokasi tentang serikat pekerja bagi para pekerja muda, yang khususnya ditujukan kepada pekerja anggota yang belum menjadi anggota. “Serikat pekerja harus memikirkan bagaimana membuat serikat pekerja menarik bagi kaum muda dan pekerja muda. Jumlah kaum muda yang bekerja meningkat namun mereka tidak mendapatkan perlakuan yang adil karena mereka tidak menyadari hak-hak mereka sebagai pekerja. Mereka pun skeptis
Lingkaran Studi akan menyediakan pekerja muda kesempatan untuk mempelajari hak-hak mereka dan mendorong mereka untuk menuntut hak-hak tersebut saat ditawari pekerjaan di mana pun. Helmy Salim, Wakil Sekretaris Jenderal dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) berkata,“Kami mendukung ide dari Lingkaran Studi ini karena banyak pemimpin serikat pekerja Indonesia yang aktif dan progresif saat ini, termasuk saya sendiri, merupakan ‘lulusan' dari program serupa di zaman Soeharto.” Diskusi Kelompok Terfokus dan Lingkaran Studi akan difasilitasi oleh para pelatih dan fasilitator konfederasi serikat pekerja. ILO, melalui Proyek Ketenagakerjaan Muda, akan menyediakan bantuan teknis, material yang dibutuhkan serta sumber daya teknis dan anggaran.
Pendapatan yang Layak Lingkungan Kerja yang Layak
Jam Kerja yang Panjang Beban Kerja yang Berat
Jaminan Sosial Diskriminasi Perundingan Bersama
Kurangnya Pelatihan
K3
17
Dari Daerah Sekilas: Aktivitas ILO di Jawa Timur
Program Ketenagakerjaan Muda
Tim Fasilitasi dari Jejaring Lapangan Kerja Muda di Indonesia di Jawa Timur saat menyiapkan dan merancang rangkaian lokakarya sub-regional tentang Strategi Ketenagakerjaan Muda.
K
antor ILO Jakarta meluaskan kegiatannya menjangkau Surabaya, Jawa Timur, dengan mendirikan Kantor Koordinasi ILO pada Juni 2004. “Kantor Koordinasi ini bertanggungjawab menangani program-program di provinsi tersebut serta menjalin kersama erat dengan para mitra,” ujar Koordinator Program, Tri Andhi Suprihartono. Kantor Surabaya menangani beragam kegiatan dan program tentang lapangan kerja bagi kaum muda, pekerja anak, pelatihan kerja dan pengembangan keterampilan, HIV/AIDS, dan lain sebagainya.
M
enelitian Serikat Pekerja Dirikan Pusat PPenelitian Ketenagak erjaan Indonesia etenagakerjaan
enyusul keterlibatan serikat pekerja dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional (SPKN), konfederasi pekerja nasional mengusulkan pendirian Pusat Penelitian Ketenagakerjaan Indonesia. Proses penyusunan SPKN menyadarkan serikat pekerja Indonesia kekurangan mereka akan hasil penelitian yang akurat untuk mendukung rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang mereka ajukan. Menurut Rekson Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), terdapat kebutuhan mendesak bagi serikat pekerja untuk mendirikan pusat penelitian. “Kami
memunyai banyak usulan dan pertimbangan kepada pemerintah namun mereka tidak pernah menganggapnya serius karena kami tidak memiliki data yang akurat untuk mendukung
18
Di bawah koordinasi Proyek Ketenagakerjaan Muda ILO, Kantor Koordinasi ILO menyelenggarakan lokakarya regional mengenai Strategi Ketenagakerjaan Muda di Jawa Timur pada 29 Maret 2005. Lokakarya ini digelar oleh ILO dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Tujuannya adalah menanggulangi pengangguran muda dan memberikan peluang kerja yang lebih luas kepada kaum muda, serta mewujudkan potensi mereka. Sebagai tindak lanjut, serangkaian lokakarya sub-regional akan digelar di Kabupaten Pamekasan, Kota Malang, Kabupaten Bojonegoro dan Kota Madiun. Serangkaian lokakarya ini akan dilakukan pada April 2005 dan akan meliputi 30 kabupaten dan delapan kota di Jawa Timur.
usulan dan pertimbangan tersebut. Serikat-serikat pekerja melakukan penelitian mereka sendiri dan menyusun rekomendasi mereka masing-masing," ujar Rekson. Alhasil, Rekson menambahkan, tidak ada 'satu suara' dari serikat pekerja. "Ini membuat kami 'lemah',” ia menegaskan, seraya menambahkan pusat penelitian tersebut dapat membantu serikat pekerja memiliki ‘satu suara. “Hal ini pun dapat menjadi awal dari peningkatan gerakan buruh Indonesia.” Sejumlah diskusi dilakukan sejak Februari, dan sejumlah usulan kegiatan disempurnakan pada Maret. Penelitian pertama akan dilakukan pada April 2005. Temuan-temuan dari penelitian tersebut akan disebarluaskan di antara serikat pekerja, termasuk dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan tujuan berbagi informasi. Yang lebih penting lagi, hasil penelitian tersebut akan digunakan sebagai alat untuk penyusunan kebijakan rekomendasi terpadu yang mewakili seluruh serikat pekerja yang ditujukan untuk advokasi dan melakukan lobi.
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Kantor Koordinasi ILO, bersama dengan Proyek Pekerja Rumah Tangga ILO dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengadakan seminar dua hari mengenai Perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga pada 15-16 Februari 2005. Tujuan utama dari seminar ini adalah meningkatkan kesadaran di antara para konstituen ILO di Jawa Timur mengenai perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Seminar ini dihadiri 25 peserta dari badan pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja, LSM dan akademisi. Seminar ini menghasilan konsensus untuk mengembangkan rencana strategis mengenai perlindungan terhadap pekerja rumah tangga di Jawa Timur.
Aksi Penanggulangan H I V / AIDS
Kantor Koordinasi ILO mengadakan serangkaian kegiatan peningkatan kesadaran tentang aksi penanggulangan HIV/ AIDS di tingkat kabupaten dari November 2004 - Januari 2005. Program-program ini dilaksanakan bekerja sama dengan Aksi Stop AIDS Jawa Timur dan Yayasan Mulia Abadi. Tujuannya adalah mendukung upaya pemerintah di tingkat kabupaten dan kota menyusun kebijakan pencegahan HIV/ AIDS dan menerapkan Kaidah ILO tentang HIV/AIDS dan Dunia Kerja. Program ini diadakan di Kabupaten Tulungagung pada 29 November 2004, Kota Pasuruan pada 24 Januari 2005 dan Kabupaten Blitar pada 31 Januari 2005.
Pencegahan Pekerja Anak Bersama dengan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya, Kantor Koordinasi ILO menyelenggarakan lokakarya empat hari bertema “Memperkuat Mitra di Jawa Timur dalam Menyediakan Layanan Pemulihan bagi Korban Perdagangan Anak” dari 22-25 Februari. Acara ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dari PPT dalam memberikan layanan pemulihan bagi korban perdagangan anak. Seminar ini dihadiri petugas PPT dari
Rencana Mendatang April
seluruh Jawa Timur, termasuk perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja, LSM dan kepolisian. Kantor Koordinasi ILO, bekerja sama dengan LSM setempat, telah mengembangkan program aksi mengenai Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Anak untuk Eksploitasi Kerja dan Seksual di Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya sejak Desember 2004. Program ini akan berakhir November 2005. Program aksi ini bertujuan menarik anak-anak yang diperdagangkan untuk dilacurkan serta menyediakan pelatihan keterampilan memasak dan menjahit.
2005
z Studi mengenai Pekerja Perempuan di Industri Kretek yang akan diadakan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. z Serangkaian lokakarya sub-regional mengenai Strategi Ketenagakerjaan Muda, mencakup 30 kabupaten dan delapan kota di Jawa Timur. z Lokakarya provinsi tentang Strategi Ketenagakerjaan Muda di Surabaya, Jawa Timur. z Peluncuran Program Pencegahan HIV/AIDS di Tempat Kerja.
Agenda
z Proyek tentang Pemberdayaan Anak-anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial yang akan dimulai pada April 2005 selama 18 bulan.
1 2 3 4
Simposium Tripartit untuk Mempromosikan Multinational Enterprises Declaration di Negaranegara ASEAN, Jakarta, 11-12 April 2005 Peluncuran Pedoman Tindakan Kepolisian Republik Indonesia pada Penegakan Hukum dan Ketertiban dalam Perselisihan Industrial, Jakarta, 19 April 2005 Peringatan Hari Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja se-Dunia, 28 April 2005*
5 6 7 8
Peluncuran Survei Sikap terhadap Pekerja Anak, Jakarta, Mei/Juni 2005* Peringatan Hari Internasional Menentang Pekerja Anak, 12 Juni* Peluncuran Program Pendidikan HIV/AIDS di Tempat Kerja, Jakarta, Juli 2005* Peringatan Hari Anak Nasional, Juli 2005
Peluncuran Laporan Global ILO tentang Kerja Paksa, Jakarta, 12 Mei 2005 * dalam perencanaan
2005 19
Jender Hari Perempuan Internasional:
Pekerja Perempuan Transportasi dan HIV/AIDS penularannya. Mereka berpikir dapat tertular HIV/AIDS hanya dengan duduk bersebelahan dengan penyandang HIV/AIDS atau dengan sekadar berjabat tangan.”
A
nggota perempuan dari berbagai serikat pekerja sektor transportasi merayakan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret dengan menyelenggarakan lokakarya sehari mengenai “HIV/AIDS dan Dunia Kerja”. Sesuai permintaan dari Divisi Perempuan Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), lokakarya ini dihadiri anggota perempuan dari maskapai Garuda Indonesia, serta pekerja di sektor pariwisata. Ditanya apa yang menjadi tujuan dari lokakarya ini, Koordinator KPI Ester Tuange, mengatakan,"Pekerja perempuan di sektor transportasi tidak terlalu memahami apa yang dimaksud dengan HIV/AIDS dan bagaimana modus
Ia menambahkan, pekerja perempuan perlu menyadari bahwa mendiskriminasikan para penyandang HIV/AIDS hanya akan mendorong mereka semakin terbenam ke dalam kemiskinan. “Kita tidak butuh itu di Indonesia. Kita hanya perlu memahami apa itu HIV/AIDS, bagaimana penularannya dan bagaimana dampaknya pada tempat kerja sehingga dapat saling membantu dalam masyarakat,” ia melanjutkan. Muhamad Tauvik dan Asenaca Colawai dari ILO, bersama Aksi Stop AIDS- USAID, memfasilitasi lokakarya ini. Sebagai sektor sasaran, organisasi pekerja transportasi akan menjadi kelompok kunci dari Proyek HIV/AIDS ILO yang baru saja didirikan dan akan mengembangkan berbagai kegiatan bersama.
Perempuan PPengusaha engusaha Indonesia
I
Masih Sulit Dapatkan Kredit
LO, bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), menyelenggarakan seminar dua hari bertajuk “Mempromosikan Pengembangan Kewirausahaan Perempuan di Indonesia” dari 22-23 Maret di Jakarta. Seminar ini bertujuan mempromosikan pengembangan kewirausahaan perempuan dan menjalin sinergi di antara organisasi-organisasi yang menaruh perhatian pada perempuan dan kewirausahaan. Selama seminar, temuan-temuan utama dari survei yang dilakukan IWAPI dan ILO ditampilkan. Menurut survei, 87 persen responden dari Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jakarta adalah perempuan—pencari nafkah utama dalam keluarga dengan tingkat pengembalian pinjaman sekitar 97 persen. Survei dilakukan pada 2004 di tiga provinsi: DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah, meliputi 200 pengusaha. Di Indonesia, UKM didefinisikan sebagai sebuah usaha dengan aset di bawah Rp 60 juta dan pegawai kurang dari 50 orang. UKM meliputi 91% dari 169.524 badan usaha yang dilaporkan pada Departemen Tenaga Kerja tahun 2001. UKM pun memperkerjakan sekitar 90% pekerja di sektor formal. Karenanya, UKM memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan negara ini. Kendati demikian, mayoritas
perempuan pengusaha masih menghadapi kesulitan mendapatkan kredit dari lembaga-lembaga
20
keuangan untuk UKM akibat masih adanya salah pengertian. Perempuan masih belum dianggap sebagai pencari nafkah utama keluarga karena istri-istri di Indonesia tidak dapat mendapatkan nomor pajak tersendiri (NPWP) berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 17/2000 mengenai Pajak Pendapatan. Pasal itu menyebutkan bahwa perempuan yang menikah tidak bisa mendapatkan pinjaman terpisah dari suami mereka. Menurut Dewayani Savitri, Programme Officer untuk Jender ILO, sebagai tindak lanjut, ILO bersama Apindo dan IWAPI akan mengembangkan rencana kerja tentang pengembangan perempuan pengusaha di Indonesia.
