Law Firm
FIFI LETY INDRA & PARTNERS Jakarta, 9 Maret 2010 Our Ref No. : 040/BTP/FLI/F090310
Kepada Yth Rekan – Rekan Wartawan Media Massa
Perihal : Adanya Upaya Pembunuhan Karakter, Untuk Mendiskreditkan Ir. Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Belitung Timur Mendekati Pemilihan kepala daerah di Pemerintahan Kabupaten (“Pemkab”) Belitung Timur mulai muncul lagi berita – berita, isu-isu miring akan terjadi pemeriksaan dan penangkapan oleh pihak Kepolisian Daerah (Polda) Bangka Belitung terhadap Klien kami Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM, alias AHOK, anggota DPR RI Komisi II periode 2009 – 2014 dan mantan Bupati Belitung Timur periode 2005 – 2006 (menjabat sampai dengan Desember 2006). Jika berita ini benar, maka terbukti sekali pihak Polda Bangka Belitung bisa “diatur” oleh PT Galangan Manggar Billiton / PT GMB (pihak swasta). Hebatnya pihak PT GMB (swasta) bisa memidana Pemerintah. Lebih hebat lagi jika hal ini benar, Pihak PT GMB
ini melebihi Kapolri karena melaporkan institusi yaitu Pemerintahan Daerah termasuk
Departemen Perhubungan, Gubernur Bangka Belitung selaku pihak yang merencanakan pembangunan pelabuhan ini dan DPRD yang menyetujui penggunaan lahan, tetapi dibuat sedemikian rupa sehingga hanya pribadi Klien kami yang terus diserang dan diberitakan, padahal tidak ada satupun bukti keterlibatan Klien kami. Disinyalir dari berita yang beredar, PT GMB juga bisa memerintah untuk melakukan penangkapan terhadap Klien kami dengan hanya alasan tanah PT GMB diambilalih oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang dipakai untuk kepentingan umum yaitu pembangunan pelabuhan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (”ASDP”) Ketapang – Manggar Kabupaten Belitung Timur. Tujuan pemberitaan atas Klien kami tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan politik pihak di belakang PT GMB karena persis hampir 1 (satu) tahun yang lalu berita miring yang sama telah terjadi yaitu tepat menjelang waktu pemilihan anggota legislatif DPR RI periode 2009 – 2014, di mana hal tersebut dilakukan dengan “meminjam tangan” pihak Polda Bangka Belitung dengan tiba-tiba melakukan pemanggilan terhadap Klien kami dengan cara yang patut diduga sengaja dilakukan untuk Jl. Bendungan Hilir IV nomor No.15 Jakarta Pusat 10210 – Indonesia Tel.: 62 21 – 57901447 Fax. 62 21 – 57901446 e-mail :
[email protected]
Law Firm
FIFI LETY INDRA & PARTNERS menjelekkan Klien kami yaitu panggilan yang dibuat tanggal mundur (back dated) sehingga tidak mungkin untuk dihadiri oleh Klien kami, diikuti dengan berita miring yang direkayasa atas panggilan tersebut seolah-olah Klien kami telah terlibat dalam masalah korupsi, padahal kasus yang sesungguhnya adalah pihak swasta yang melaporkan Pemkab Belitung Timur karena merasa tanahnya dipakai oleh Pemkab Belitung Timur dengan perkara dugaan tindak pidana Memberikan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik (yang terjadi pada bulan Agustus 2007, di mana Klien kami sudah tidak menjabat sebagai Bupati ) dan Larangan pemakaian tanah Tanpa Ijin (di mana selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dari tahun 2006 sampai 2009 PT GMB tidak pernah mengakui tanah tersebut miliknya dan tidak pernah melaporkan hal tersebut walaupun Klien kami telah berulangkali menanyakan siapa pemilik lahan tersebut, baik melalui surat – surat resmi langsung kepada PT GMB maupun melalui pengumuman resmi di koran).
Mengingat saat ini terulang lagi hal serupa di mana berita yang muncul seolah Klien kami terlibat kasus korupsi. dimana berita miring dan konspirasi politik tersebut sengaja direkayasa oleh oknum tertentu yang merupakan lawan politik Klien kami, terkait dengan adanya laporan penggunaan lahan untuk pembangunan pelabuhan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (”ASDP”) Ketapang – Manggar Kabupaten Belitung Timur, maka kami selaku Penasihat Hukum dari Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2009 dengan ini meminta perhatian dan menghimbau agar Rekan – Rekan Wartawan Media Massa tidak terpengaruh dengan pemberitaan tersebut, tetapi justru dapat meluruskan pemberitaan yang sebenarnya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada karena Klien kami mempunyai bukti yang kuat bahwa Klien kami tidak pernah melakukan tindakan apapun yang bersifat melanggar hukum termasuk dalam masalah tersebut di atas.
Berikut terlampir dalam surat ini kronologis permasalahan, bukti-bukti surat yang dikeluarkan dari tahun 2003 yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan,DPRD Belitung Timur, Bupati Belitung Timur, surat yang ditujukan kepada Kapolres untuk menyelidiki tanah tersebut milik siapa, Pengumuman koran, sampai yang terakhir rapat 24 Agustus 2009 yang dihadiri oleh Kepala Kejaksaan,Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Kepolisian, Dandim, Pemerintah Kabupaten, BPN dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, di mana dikatakan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra bahwa langkah-langkah yang ditempuh oleh Tim Pengadaan Tanah sudah sesuai dengan prosedur.
Untuk lebih detailnya kami mohon Rekan-Rekan Wartawan mau meluangkan waktu untuk membaca lampiran – lampiran sebagaimana kami sebutkan di atas.
2
Law Firm
FIFI LETY INDRA & PARTNERS
Namun secara umum dapat kami buktikan adanya upaya pendiskreditan Klien kami tersebut di atas yang dapat kami buktikan melalui fakta dan bukti sebagai berikut:
A. Pihak POLDA Bangka Belitung telah dimanfaatkan oleh oknum tertentu dengan dapat diduga “sengaja” mengirimkan dua buah Surat Panggilan yang semuanya dibuat tanggal mundur/back dated sehingga menimbulkan kesan seolah – olah Klien kami sengaja tidak mau memenuhi panggilan POLDA BABEL untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terkait dengan adanya laporan PT Galangan Manggar Billiton (”PT GMB”) dalam perkara dugaan tindak pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dan Memberikan Keterangan Palsu Pada Akta Otentik (berkaitan dengan SKT yang dibuat bulan Agustus tahun 2007 oleh Pemerintah Daerah Belitung Timur yaitu Bupati yang sekarang menjabat, H. Khairul Effendi MM).
1.
Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2009, keluarga dari Klien kami mendapat Surat Panggilan No. Pol. : SP.Gil/189/III/2009/DIT RESKRIM POLDA BABEL tertanggal 23 Maret 2009 (terlampir), di mana dalam Surat Panggilan tersebut, Klien kami diminta untuk menghadap AKBP Dian Harianto, jabatan Kasat I, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2009.
2.
Bahwa oleh karena tanggal untuk Klien kami menghadap dan memberikan keterangan sebagai saksi adalah tanggal 30 Maret 2009 mundur (back dated) dari tanggal diterimanya Surat Panggilan tersebut tanggal 31 Maret 2009, sehingga sangatlah tidak mungkin bagi Klien kami untuk memenuhi panggilan tersebut.
3.
Bahwa namun demikian, segera setelah diterimanya Surat Panggilan tersebut oleh keluarga dari Klien kami, Surat Panggilan kemudian di fax kepada kami pada tanggal 1 April 2009, dan selanjutnya kami selaku Penasihat Hukum pada tanggal 1 April 2009 itu juga segera menghubungi BRIPKA M. Manik selaku Penyidik Pembantu untuk menjelaskan perihal Surat Panggilan tersebut dan alasan mengapa Klien kami tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan yakni karena tanggal untuk Klien kami menghadap dan memberikan keterangan sebagai saksi adalah tanggal mundur (back dated) yaitu tanggal 30 Maret 2009 Klien kami diminta menghadap penyidik namun Surat Panggilan tersebut baru diterima Keluarga Klien kami pada tanggal 31 Maret 2009, sehingga sangatlah tidak mungkin bagi Klien kami untuk memenuhi panggilan tersebut.
4.
Bahwa atas hal tersebut di atas, kami juga sudah mengirim surat kami tertanggal 2 April 2009 kepada Direktorat Reskrim POLDA BABEL Up. Bapak. Andi Indra Jaya sebagai tanggapan kami
3
Law Firm
FIFI LETY INDRA & PARTNERS atas surat Panggilan I tersebut, dimana pada intinya dalam surat tersebut kami menjelaskan alasan mengapa Klien kami tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan dan mengajukan permohonan agar panggilan kedua dapat dijadwalkan sesudah tanggal 9 April 2009 (setelah pemilihan umum Calon Legislatif selesai). Hal ini kami lakukan mengingat saat itu Klien kami selaku Calon Legislatif sedang berkonsentrasi untuk pemilihan Calon Legislatif, sehingga Klien kami baru dapat memberikan keterangannya sebagai saksi setelah 9 April 2009, Selain itu, guna mempermudah pemeriksaan Klien kami sebagai saksi, atas adanya perkara dugaan tindak pidana Memberikan Keterangan Palsu Pada Akta Otentik dan Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin (Pelabuhan di Manggar - Belitung Timur), maka dalam surat tersebut kami juga menanyakan mengenai keterangan akta otentik apa yang diduga telah dipalsukan (kami baru mengetahui kemudian hal tersebut menyangkut SKT yang dikeluarkan oleh Pemkab Belitung Timur pada masa Bupati H. Kjairul Effendi MM menjabat dan bukan pada masa Klien kami menjabat sebagai Bupati ) dan tanah mana yang diduga telah dipakai tanpa izin. Hal tersebut kami lakukan semata-mata agar Klien kami dapat mempersiapkan diri dalam memberi keterangannya sebagai saksi, sehingga keterangan Klien kami dapat membantu lancarnya proses penyidikan dan tegaknya hukum di Indonesia. 5.
Bahwa atas surat kami tersebut kami tidak pernah mendapat tanggapan apapun dari pihak POLDA BABEL dan justru POLDA BABEL kembali mengirimkan Surat Panggilan II No. Pol. : SP.Gil/189a/IV/2009/DITRESKRIM POLDA BABEL tertanggal 1 April 2009 yang diposkan oleh pihak POLDA BABEL pada tanggal 2 April 2009 jam 14:08:32 WIB. Dalam Surat Panggilan II tersebut, Klien kami diminta untuk kembali menghadap AKBP Dian Harianto, SH, selaku Penyidik pada hari Selasa tanggal 7 April 2009, padahal Surat Panggilan tersebut baru diterima oleh keluarga Klien kami pada hari Selasa tanggal 20 April 2009 (di mana tanggal 20 April 2009 adalah tanggal yang tertera pada Bukti Terima Kiriman dari Kantor Pos dan Bukti Cap yang tertera pada amplop surat).
6.
Bahwa karena tanggal pemanggilan untuk Klien kami adalah tanggal mundur (back dated) dari tanggal diterimanya Surat Panggilan II, sehingga karenanya sekali lagi adalah sangatlah tidak mungkin bagi Klien kami untuk memenuhi panggilan tersebut,
7.
Bahwa untuk itu, pada tanggal 21 April 2009 kami sudah mengirimkan surat tanggapan kami atas Surat Panggilan II tersebut kepada Direktorat Reskrim POLDA BABEL Up. Bapak. Andi Indra Jaya, yang pada intinya menjelaskan alasan kenapa Klien kami tidak dapat hadir memenuhi panggilan tersebut yakni karena tanggal untuk Klien kami menghadap dan memberikan keterangan sebagai saksi kedua kalinya adalah tanggal mundur (back dated) yaitu pada tanggal
4
Law Firm
FIFI LETY INDRA & PARTNERS 7 April 2009 sedangkan tanggal diterimanya Surat Panggilan tersebut yaitu pada tanggal 20 April 2009, sehingga sangatlah tidak mungkin bagi klien kami untuk memenuhi panggilan tersebut . 8.
Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka jelas keadaan tidak hadirnya Klien kami untuk menghadap POLDA BABEL seolah-olah telah dikondisikan dengan sengaja dan sedemikian rupa, dimana dapat dilihat
dari adanya rekayasa dan sangat kental nuansa politiknya. Di
samping itu dapat dilihat pula adanya kesengajaan dan niat tidak baik yang pada akhirnya menimbulkan kesan dan kondisi bahwa Klien kamilah yang telah dengan sengaja tidak mau memenuhi panggilan tersebut, sehingga dengan begitu Klien kami dapat dituntut sesuai ketentuan Pasal 216 KUHPidana dan Klien kami akan ditangkap (karena tidak hadir sebagai saksi yang sudah dikondisikan sejak awal dengan pemanggilan yang di back dated sehingga mustahil buat Klien kami untuk bisa hadir) sebagaimana ditulis dalam Surat Panggilan dan jawaban lisan yang disampaikan oleh Penyidik Pembantu BRIPKA M MANIK kepada kami melalui telepon pada saat kami menyampaikan tanggapan kami atas Surat Panggilan I.
B. Oleh karena hal tersebut di atas, berita pemanggilan Klien kami tersebut sebagai saksi justru tidak diberitakan tetapi pemanggilan tersebut direkayasa beritanya untuk kepentingan politik pihak tertentu sehingga pada malam hari menjelang Pemilihan Calon Legislatif tanggal 9 April 2009, beredar selebaran berita hasil print out dari Kompas.com tertanggal 7 April 2009, yang didalamnya memuat pernyataan Kabid Humas POLDA BABEL Rajendra di Pangkalpinang pada tanggal 6 April 2009 yang menyatakan bahwa Klien kami akan dipanggil sesudah Pemilu, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah Klien kami terlibat dalam tindak pidana korupsi PADAHAL berita yang dimuat tersebut terbukti tidak benar yang dapat dibuktikan dengan adanya pernyataan Kabid Humas POLDA BABEL Rajendra yang menyangkal berita tersebut dari pihaknya sehingga wartawan ANTARA yang dituding telah memuat berita tersebut dan mencatut nama beliau tanpa ijin pihak Polda. Oleh karena itu pihak wartawan ANTARA telah melakukan permintaan maaf tertulis yang ditujukan kepada Polda dan Klien kami. Untuk itu kami menghimbau agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh wartawan ANTARA tanpa melakukan klarifikasi dengan pihak Klien kami sebelum berita dibuat sehingga akhirnya harus membuat permintaan maaf yang akan berpengaruh pada reputasi dari wartawan ANTARA itu sendiri.
5
Law Firm
FIFI LETY INDRA & PARTNERS Berikut adalah kronologis terjadinya berita miring tersebut:
1.
Pernyataan dari Kabid Humas Polda Babel Rajendra di Pangkalpinang pada tanggal 6 April 2009 sebagaimana dimuat Kompas.com tertanggal 7 April 2009, yang menyatakan bahwa Klien kami akan dipanggil sesudah Pemilu (setelah tanggal 9 April 2009). Padahal dalam Surat Panggilan II Klien kami justru diminta menghadap pada tanggal 7 April 2009, Hal ini berarti, faktanya Klien kami diminta menghadap sebelum Pemilu 9 April 2009, bukan setelah Pemilu, dimana Surat Panggilannya sendiri baru kami terima pada tanggal 20 April 2009.
Dengan demikian jelas bahwa Surat Panggilan ini penuh dengan rekayasa politik yang dilakukan sebagai usaha pembunuhan karakter, menghancurkan nama baik dan reputasi Klien kami. Padahal sudah kami sampaikan kepada POLDA BABEL baik secara lisan maupun tertulis bahwa Klien kami justru sangat bersedia untuk memberikan keterangannya sebagai saksi dalam penyidikan atas perkara ini, serta sangat bersyukur dan bangga dapat dipanggil sebagai saksi untuk membantu tegaknya hukum di Indonesia, pro justitia. 2.
Bahwa hal-hal tersebut di atas jelas menggambarkan adanya unsur rekayasa yang
sangat
kental nuansa politiknya guna pembunuhan karakter, menghancurkan nama baik dan reputasi Klien kami dengan tujuan agar Klien kami tidak dapat atau gagal terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2009 – 2014. Hal mana sangat jelas diperlihatkan dengan adanya pernyataan dari Kabid Humas POLDA BABEL Rajendra di Pangkalpinang pada tanggal 6 April 2009 yang pernyataannya dimuat Kompas.com tertanggal 7 April 2009, yang selengkapnya sebagai berikut: ”Ahok akan diperiksa setelah Pemilu, kalau diperiksa sekarang kami khawatir menjurus kepada pembunuhan karakter setelah diekspos di media Massa. Apalagi yang bersangkutan berstatus sebagai calon anggota legislatif”.
......
”Namun Rajendra enggan berkomentar lebih jauh mengenai pemeriksaan Ahok yang diduga terlibat permainan proyek dermaga Manggar yang dibangun sejak akhir tahun 2005 hingga kini belum rampung. Ahok saat itu menjabat sebagai Bupati Belitung Timur. Wartawan bersabar dulu, nanti kami informasikan dan kapan perlu diadakan konferensi pers terkait dengan pemeriksaan Ahok”.
Padahal kalau memang benar maksud dari pihak Kabid Humas POLDA BABEL baik supaya tidak terjadi pembunuhan karakter atas Klien kami, maka seharusnya Kabid Humas POLDA
6
Law Firm
FIFI LETY INDRA & PARTNERS BABEL memberikan pernyataan bahwa Klien kami akan diperiksa sebagai SAKSI pada tanggal 7 April 2009 dengan kasus sebagaimana yang tercantum dalam Surat Panggilan (I dan II) dan bukannya justru menuduh Klien kami (terlibat dalam ”permainan” proyek Dermaga Manggar atau Pelabuhan ASDP selama Klien Kami menjabat sebagai Bupati Belitung Timur yang selanjutnya POLDA BABEL akan memanggil klien kami sesudah pemilu). Tindakan POLDA BABEL tersebut jelas tidak menghormati hak-hak Klien kami dan melanggar Asas Praduga Tidak Bersalah. 3.
Bahwa pernyataan sebagaimana tersebut di atas, yang sengaja disetting pada saat menjelang pemilihan Calon Legislatif yang telah menimbulkan persepsi yang lain dalam masyarakat, apalagi kemudian pernyataan tersebut telah digunakan oleh oknum tertentu dengan menyebarkan potongan berita tersebut kepada masyarakat pada malam hari menjelang Pemilu 9 April 2009, sehingga hal mana menimbulkan kesan seolah-olah Klien kami benar-benar terlibat dalam tindak pidana korupsi. Pemberitaan koran dan perbuatan tersebut benar-benar telah sangat merugikan Klien kami. Dengan demikian jelas, ini merupakan bukti adanya konspirasi yang sangat diskriminatif dan sangat kental nuansa politiknya yang melanggar hak asasi manusia Klien kami sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis No. 40 Tahun 2008.
4.
Bahwa pada tanggal 24 April 2009, kami selaku Penasihat hukum Klien kami pergi ke POLDA BABEL untuk bertemu dengan Direskrim POLDA Anton Wahono dan Kabid Humas Polda Rajendra. Dalam kesempatan tersebut, kami menerangkan posisi dari Klien kami, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM sesungguhnya dan menjelaskan alasan tidak dapat dipenuhinya panggilan tersebut. Selain itu, kami juga meminta klarifikasi atas pernyataan Kabid Humas Polda Rajendra yang telah dimuat Kompas.com tanggal 7 April 2009.
5.
Bahwa dalam pertemuan tersebut Kabid Humas Polda Rajendra menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah mengatakan hal sebagaimana yang dituliskan oleh wartawan Kompas.com dan karenanya Kabid Humas Polda Rajendra meminta wartawan yang menulis hal tersebut untuk membuat permintaan maaf di harian Metro Bangka Belitung, dimana kemudian permohonan maaf tersebut telah dimuat dalam harian Metro Bangka Belitung tanggal 30 April 2009 pada halaman 9. Selain itu, pada saat kami bertemu dengan Bapak Anton Wahono, telah disepakati pula bahwa Klien kami akan memberikan keterangannya sebagai saksi pada tanggal 30 April 2009.
6.
Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2009, sesuai dengan kesepakatan dengan Bapak Anton Wahono, Klien kami, Ir Basuki Tjahaja Purnama, MM memberikan keterangannya sebagai
7
Law Firm
FIFI LETY INDRA & PARTNERS Saksi dalam masalah pembangunan ASDP Manggar terkait dengan penggunaan lahan milik PT GMB dalam proyek tersebut.
Bahwa setelah Klien kami memberikan keterangannya sebagai saksi, Klien kami juga meminta kepada pihak Polda untuk memproses PT GMB karena selama Klien kami menjabat sebagai Bupati di tahun 2006, PT GMB tidak pernah mau memperlihatkan mempunyai sertifikat HGB atas tanah yang dipakai untuk pelabuhan dan bahkan tidak pernah mau mengaku bahwa lahan tersebut milik PT GMB, walaupun telah disurati secara resmi dan diumumkan melalui koran bagi semua pihak yang merasa lahannya terkena pembangunan pelabuhan untuk datang membawa bukti kepemilikan untuk dapat diberikan ganti rugi karena lahannya akan dipakai untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pribadi Klien kami. Namun anehnya tiba-tiba di tahun 2009 PT GMB melaporkan Pemkab dan bisa memperoleh HGB dari PT Timah melalui tender tahun 2004 yang dibayar beberapa tahun kemudian yang diduga tanpa pembayaran pajak jual beli dan pembayaran PBB..Setelah hampir 1 (satu) tahun tidak mendapat informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian atas permasalahan tersebut, tiba-tiba permasalahan ini baru muncul kembali pada saat ini, ketika adik kandung dari Klien kami, dr. Basuri Tjahaja Purnama akan mencalonkan
dirinya
sebagai
Bupati
Belitung
Timur
periode
2010 – 2015, berita ini sengaja dimunculkan kembali dengan maksud untuk mempengaruhi pencalonan dr.
Basuri
Tjahaja
Purnama
sebagai
Bupati
Belitung
Timur
periode
2010 – 2015, bahkan dalam pemunculan kembali berita ini, Klien kami sempat mendapatkan isu penangkapan atas dirinya.
Bahwa
maraknya
isu
penangkapan
terhadap
klien
kami
yang
dihembuskan
oleh
oknum – oknum tertentu, telah sangat merugikan Klien kami, untuk itu bersama ini kami tegaskan bahwa Klien kami selama menjabat sebagai Bupati Belitung Timur, TIDAK PERNAH TERLIBAT DALAM ”PERMAINAN” PROYEK DERMAGA MANGGAR ATAU PELABUHAN ASDP karena duduk persoalan yang sebenarnya memang tidak ada permainan dalam proyek ini, tetapi hanya ada laporan PT GMB (pihak swasta) yang melaporkan Pemkab Belitung Timur karena merasa tanahnya diambilalih oleh Pemkab Belitung Timur dengan perkara dugaan tindak pidana Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin dan Memberikan Keterangan Palsu dalam Akta Otentik (yang terjadi pada bulan Agustus 2007, di mana Klien kami sudah tidak menjabat sebagai Bupati).
8
Law Firm
FIFI LETY INDRA & PARTNERS Secara garis besar dapat kami jelaskan sebagai berikut:
Bahwa terkait dengan pembangunan pelabuhan ASDP, pihak PT GMB yang menyatakan bahwa sebagian lahan yang digunakan untuk pembangunan ASDP tersebut adalah lahan miliknya yang dibeli dari PT Timah. Pengakuan PT PT Galangan Manggar Billiton (”PT GMB”) ini baru dilakukan jauh setelah proyek pembangunan ASDP tersebut mulai dilaksanakan yakni sekitar tahun 2009. Hal mana dapat dibuktikan dengan adanya laporan Penyerobotan Tanah yang disampaikannya kepada pihak Kepolisian Daerah Bangka Belitung. PADAHAL, nyata-nyata sebelumnya pada tahun 2006 PT GMB tidak pernah mau menunjukkan bukti kepemilikannya atas lahan tersebut, walaupun pada saat itu pihak Pemerintah Daerah (Pemda) di mana Klien Kami sebagai Bupati telah melakukan hal sebagai berikut: -
mengirimkan surat yang ditujukan langsung kepada PT GMB (Bulan Juni dan Juli 2006);
-
mengumumkan melalui surat kabar setempat, yakni pada tanggal 10 Agustus 2006,
dimana tindakan-tindakan tersebut pada intinya meminta semua pihak yang lahannya terkena pembangunan ASDP untuk segera melaporkan kepada Pemda dengan dilampiri dengan bukti kepemilikan yang jelas.
Bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas dapat kami buktikan melalui fakta dan bukti sebagai berikut:
1.
Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2003 dimulai pembangunan pelabuhan ASDP melalui Keputusan Bupati Belitung Timur (yang pada saat itu dijabat oleh Pj. Bupati Belitung Timur, Asri Matsum, S. Sos) No. 591/32/KEP/I/2003 tentang Penunjukan Tanah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Kabupaten Belitung Timur Seluas 700 M2 Yang Terletak Di Desa Baru Kecamatan Manggar yang pada intinya menyatakan bahwa a.
Menunjuk lokasi pantai desa Baru Dusun Lipat Kajang II RT/RW 27/12 Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, seluas 700 M2 sebagai lokasi Pelabuhan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Kabupaten Belitung Timur; dan
b.
Apabila terdapat usaha tanam tumbuh dan bangunan milik masyarakat akan diperhitungkan sesuai ketentuan yang berlaku.
2.
Bahwa pada tanggal 16 September 2004, Menteri Perhubungan Soenarno melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 2004 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1989 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir ke – 14 dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 16
9
Law Firm
FIFI LETY INDRA & PARTNERS Tahun 2003 telah memutuskan untuk menambah lintas penyeberangan yaitu: 176. Ketapang (Kalimantan Barat) – Manggar, Belitung (Bangka Belitung) 3.
Bahwa pada tanggal 26 Januari 2005, Menteri Perhubungan M. Hatta Rajasa mengirimkan surat yang ditujukan kepada Gubernur Bangka Belitung, Nomor B 4/PR 101/MPHB perihal : Usulan Pembangunan Dermaga Penyeberangan Ketapang (Prov. Kalbar) – Manggar (Prov. Babel), yang pada intinya menyatakan bahwa Rencana pembangunan dermaga penyeberangan Ketapang di Provinsi Kalimantan Barat dan dermaga penyeberangan Manggar di Provinsi Bangka Belitung telah diusulkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Departemen Perhubungan Tahun 2005 – 2009, sedangkan Lintas Penyeberangan Ketapang - Manggar telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 2004. Menunjuk pada surat Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Bangka Belitung No. 552/28/Dishubpar tanggal 4 Desember 2004.
4.
Bahwa pada tanggal 18 Januari 2006, Bupati mengeluarkan Keputusan Bupati Belitung Timur No. 591/104/KPTS/I/2006 tentang Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan Pelabuhan ASDP Ketapang – Manggar Kabupaten Belitung Timur Di mana diputuskan: Menunjuk lokasi seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa baru Kecamatan manggar Kabupaten Belitung Timur sebagai lokasi rencana pembangunan pelabuhan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Ketapang – Manggar Kabupaten Belitung Timur dan Apabila terdapat usaha tanam tumbuh dan bangunan milik masyarakat akan diperhitungkan sesuai ketentuan yang berlaku. Ditandatangani oleh: Bupati Belitung Timur, Ir Basuki Tjahaja Purnama, MM. Keputusan tersebut berdasarkan permintaan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada satuan kerja pengembangan lalu lintas ASDP Bangka Belitung.
5.
Bahwa pada tanggal 18 Januari 2006, Pemda mengirim surat yang ditandatangani oleh: Bupati Belitung Timur, Ir Basuki Tjahaja Purnama,MM kepada Ketua DPRD Kab Beltim No. 590/0158/I/2006
perihal
Permohonan
Persetujuan
Penggunaan
Lahan
Untuk
Lokasi
Pembangunan Pelabuhan ASDP seluas 20.000 M2 yang terletak di Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur. 6.
Bahwa pada tanggal 19 Januari 2006, DPRD Kabupaten Belitung Timur mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Belitung Timur perihal Persetujuan DPRD Belitung Timur atas penggunaan lahan untuk Lokasi pembangunan ASDP seluas ± 20.000 M2 sesuai dengan surat dari Bupati Belitung Timur No. 590/0158/I/2006 dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur, Jauri Sadeli.
10
Law Firm
FIFI LETY INDRA & PARTNERS 7.
Bahwa pada tanggal 23 Januari 2006 dengan Surat Pengantar No. 800/018/I/2006 yabng ditandatangani oleh Plt. Kabag Tata Pemerintahan, Hasbeni Fahlevi, Pemda mengirimkan berkas (poin 5 dan poin 6) kepada Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur.
8.
Bahwa menurut desas desus yang beredar bahwa sebagian tanah yang akan dijadikan lahan pembangunan ASDP adalah lahan milik PT Galangan Kapal Timah Manggar (GKTM) dan PT GMB yang dibelinya dari PT Timah.
9.
Bahwa oleh karena itu, maka pada tanggal
9 Juni 2006, Pemda mengirim surat yang
ditandatangani oleh Bupati Belitung Timur, Ir Basuki Tjahaja Purnama, MM yang ditujukan kepada Pimpinan PT GKTM Perihal : Masalah Lahan Untuk Pembangunan Pelabuhan ASDP No. 589/1369/I/2006 yang pada intinya meminta penjelasan mengenai lahan yang diakui sebagai milik dari PT GKTM dengan disertai bukti tertulis. Namun PT GKMT tidak memberikan tanggapan apapun. 10.
Bahwa pada tanggal 7 Juli 2006, Pemda kembali mengirim surat yang ditandatangani oleh Bupati Belitung Timur, Ir Basuki Tjahaja Purnama, MM yang ditujukan kepada Pimpinan PT GMB No. 590/1588/I/2006 yang pada intinya meminta tanggapan PT GMB secara tertulis atas surat nomor 590/1369/I/2006 tanggal 9 Juni 2006 perihal Masalah Lahan Untuk Pembangunan Pelabuhan ASDP
dan
nomor
590/1505/I/2006
tanggal
24 Juni 2006 perihal Masalah Lahan Untuk Pembangunan Pelabuhan ASDP paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya surat ini. Namun PT GMB dan PT GKMT tidak juga memberikan tanggapan apapun. 11.
Bahwa oleh karena itu maka pada tanggal 31 Juli 2006 Pemda mengirim surat yang ditandatangani oleh Bupati Belitung Timur, Ir Basuki Tjahaja Purnama,MM yang ditujukan kepada Kapolres Belitung Timur di Manggar No 280/II/2006 perihal permohonan untuk dilakukan penyelidikan
untuk
mendapatkan
kejelasan
mengenai
patok-patok
yang
tidak
jelas
keberadaannya, yang menghambat dan menjadi kendala dalam pengerjaan pembangunan proyek Pelabuhan Penyeberangan Manggar. 12.
Bahwa karena PT GKMT dan PT GMB tidak memberikan tanggapan apapun atas surat-surat tersebut
di
atas,
pada
tanggal
11
Agustus
2006,
Bupati
Belitung
Timur,
Ir Basuki Tjahaja Purnama,MM mengeluarkan Pengumuman yang antara lain dimuat di harian TRIBUN BABEL No. 590/1834/I/2006 yang pada intinya meminta kepada pemilik lahan yang terkena pekerjaan/pembangunan pelabuhan ASDP yang berlokasi di Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur agar menghubungi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan membawa/menyertakan bukti-bukti kepemilikan yang sah dalam waktu 7 x 24 jam sejak
11
Law Firm
FIFI LETY INDRA & PARTNERS diumumkan dan apabila dalam waktu tersebut tidak melaporkan maka tanah tersebut dianggap tidak ada pemiliknya dan status hak atas lahan dimaksud adalah tanah Negara. 13.
Bahwa pada tanggal 22 Desember 2006, Ir Basuki Tjahaja Purnama, MM MENGUNDURKAN DIRI DARI BUPATI BELITUNG TIMUR karena beliau mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Provinsi Bangka Belitung. Hal ini mengingat Undang-Undang mengharuskan calon Gubernur dari Eksekutif (Bupati) harus mengundurkan diri dari jabatannya.
Setelah hampir 3 (tiga) tahun kemudian yaitu tahun 2009 muncullah pengakuan dan laporan PT GMB dan atas laporan tersebut telah direkayasa sedemikian rupa oleh oknum tertentu sehingga sejak saat itulah upaya penghancuran nama baik, pembunuhan karakter terhadap Klien kami terus diupayakan bahkan sampai hari ini.
Besar harapan kami, Rekan-Rekan Wartawan Media Massa tidak terpengaruh dengan rekayasa politik yang sangat licik dan keji tersebut yang dilakukan dengan tujuan untuk mendzalimi Klien kami, Ir Basuki Tjahaja Purnama, MM yang pada saat masih menjabat sebagai Bupati Belitung Timur, Klien kami dikenal sebagai salah satu pejabat publik yang Bersih, Transparan dan Profesional (BTP), sehingga kemudian Gerakan Tiga Pilar Kemitraan, yang terdiri dari Masyarakat Transparansi Indonesia, KADIN dan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2007, memberikan penganugerahan kepada Klien kami selaku salah satu pribadi yang memberikan sumbangsih nyata terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Klien kami dinobatkan sebagai Tokoh Anti Korupsi dari unsur penyelenggara Negara karena dinilai berhasil menekan semangat korupsi pejabat pemerintah daerah. Dan juga mampu dengan mengoptimalkan APBD untuk rakyat yang dibuktikan dengan suksesnya program jaminan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat Belitung Timur. Masyarakat Belitung Timur dapat mengakses layanan kesehatan dan juga pendidikan dengan gratis.
Kami
sangat
mengharapkan
rekan-rekan
Wartawan
Media
Massa
dapat
membantu
mengungkapkan kebenaran dan menegakkan keadilan dengan hanya menulis fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti otentik yang sah sebagaimana telah kami lampirkan melalui surat ini untuk dapat disampaikan kepada masyarakat yang pada akhirnya juga kebenaran yang menang.
Demikian surat kami. Atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.
12
Law Firm
FIFI LETY INDRA & PARTNERS
Hormat kami, Fifi Lety Indra & Partners,
Fifi Lety Indra,SH, LL.M
Josefina Agatha Syukur, SH, MH
Tina Mariam,SH
13
