LAPORAN RENCANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA 100 (SERATUS HARI) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Laporan Pelaksanaan Instruksi Menteri

2010

LAPORAN RENCANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA 100 (SERATUS HARI) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA I.

PENDAHULUAN Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta merupakan pelaksana sebagian tugas pokok dan fungsi serta sebagian kebijakan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di tingkat daerah. Secara garis besar tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta adalah pelayanan hukum, pembentukan hukum, peningkatan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat, serta penegakan hukum. Dalam pelaksanaan 4 (empat) fungsi tersebut Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta bertindak sebagai law center. Dalam pelaksanaan fungsi pembentukan hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta memiliki tugas melaksanakan harmonisasi peraturan daerah serta pelaksanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda). Harmonisasi peraturan daerah dilaksanakan agar produk peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta peraturan perundang-undangan yang sederajat serta teknis pembentukannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain harmonisasi peraturan daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam menjalankan fungsi pembentukan hukum juga melaksanakan Program Legislasi Daerah (Prolegda). Prolegda merupakan kegiatan inventarisasi rancangan peraturan daerah yang menjadi prioritas untuk disahkan.

Fungsi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang lain adalah peningkatan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat, bentuk pelaksanaannya adalah berbentuk penyuluhan hukum (penyebaran informasi hukum kepada masyarakat), Pembentukan Keluarga Sadar Hukum, Inventarisasi Kelurahan/Desa Binaan dan Kelurahan/Desa Sadar Hukum serta konsultasi hukum kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi penegakkan hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta berwenang untuk melaksanakan penegakkan hukum dalam bidang Hak

Satu Tekad Membangun Citra |

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

Page 1


2010

Kekayaan Intelektual serta keimigrasian. Fungsi pelayanan hukum juga merupakan salah satu fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Pelayanan hukum yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta adalah pelayanan keimigrasian, pelayanan dalam bidang pemasyarakatan dan pelayanan jasa hukum. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut kadangkala mengalami kendala dan hambatan. Berdasarkan survey integritas selama dua tahun berturut-turut (2007 dan 2008), pelayanan yang diberikan oleh Departemen Hukum dan HAM, khususnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) masih rendah bahkan menurun dari 4,33 (2007) menjadi 2,99 (2008), meskipun pada tahun 2009 nilai integritas pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan mengalami kenaikan yaitu 6,66. Nilai integritas suatu unit layanan menggambarkan besaran tingkat konsistensi petugas unit layanan dalam melaksanakan prosedur, peraturan dank kode etik unit layanan yang bersangkutan. Nilai integritas sektor publik berkisar antara 1-10 dengan nilai standar minimum integritas pada survey ditetapkan KPK sebesar 6. Menyikapi hal tersebut maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mencanangkan 3 (tiga) rencana Program Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, yaitu : 1.

Penguatan Kelembagaan;

2.

Standarisasi Pelayanan;

3.

Pembinaan Sumber Daya Manusia. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan dengan cara optimalisasi pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang maksimal hanya dapat terwujud apabila ditunjang dengan tersedianya anggaran yang memadai. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan menunjang peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dinamika masyarakat yang cepat sebagai akibat dari kemajuan system teknologi informasi menuntut output pelayanan yang cepat, efektif, transparan dan terukur,maka untuk terlaksananya hal tersebut diperlukan program Standarisasi pelayanan. Namun optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan yang cepat, efektif, transparan dan terukur



Page 2


2010

tidak akan dapat terlaksana apabila tidak diikuti dengan pembinaan sumber daya manusia, diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan kualifikasi pegawai dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga dapat menunjang profesionalisme pegawai dalam menjalankan tugasnya.

II.

KEADAAN SAAT INI Pelayanan jasa keimigrasian dan pelayanan jasa hukum masih belum berada pada satu tempat pelayanan yang bersifat terpadu (one stop service), tetapi masih dikelola oleh divisi masing-masing. Pengelolaan pelayanan jasa keimigrasian dan pelayanan jasa keimigrasian masih bersifat manual dan belum dikelola dengan menggunakan system teknologi informasi, Belum digunakannya teknologi informasi dalam pelayanan jasa keimigrasian dan pelayanan jasa hukum maka tatap muka (face to face) antara petugas dengan masyarakat masih terjadi sehingga dikhawatirkan menimbulkan pungutan-pungutan liar. Belum adanya pengelolaan pengaduan pelanggan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan membuat tidak adanya standar atau ukuran dalam menilai kualitas output pelayanan masyarakat. Pada bidang pemasyarakatan kita sudah sering mendengar bahwa Lembaga Pemasyarakatan menghadapi permasalahan overkapasitas (overcapacity) daya tampung , pelayanan narapidana yang kurang memadai, pemberian pelayanan pemasyarakatan dalam hal pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat serta asimilasi yang kurang transparan. Sorotan media dan masyarakat terhadap kinerja lembaga pemasyarakatan menjadi semakin intensif setelah adanya kunjungan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum ke rumah tahanan Pondok Bambu Jakarta Timur, dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum menemukan adanya perlakuan istimewa terhadap salah seorang narapidana. Temuan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum kemudian menjadi berita nasional.



Page 3


III.

2010

KEADAAN YANG DIINGINKAN A. Penguatan Kelembagaan Dalam rangka optimalisasi fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang meliputi Fungsi Pembentukan Hukum, Pelayanan Masyarakat, Penegakan Hukum dan Peningkatan Kesadaran Hukum diperlukan program penguatan terhadap Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja dalam struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Fungsi pembentukan hukum sebagai wujud nyata peran Kanwil Kemkumham DKI Jakarta dalam rangka pembangunan hukum perlu diwujudkan dengan peran aktif tenaga legal drafter di Kanwil pada proses harmonisasi Peraturan Daerah agar terwujud kualitas PERDA yang tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi dan peraturan sederajat. Peran aktif ini akan dapat di capai apabila didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang ada di Kanwil. Untuk mewujudkan peran aktif tenaga legal drafter perlu dilakukan pembinaan yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) sebagai unit pembina tenaga legal drafter, sedangkan fasilitas yang mendukung perlu ditata agar sesuai dengan perannya dalam proses pembentukan dan harmonisasi PERDA. Pembentukan hukum dan harmonisasi PERDA yang diperankan oleh Kanwil merupakan salah satu bagian dari wujud Kanwil sebagai law center di daerah. Disamping proses pembentukan dan harmonisasi, diperlukan pula peningkatan penyelenggaraan Tupoksi dan optimalisasi pada fungsi unit-unit kerja Kanwil serta pelaksanaan tugas yang sesuai dengan maksud pembentukannya, agar terjadi penguatan kelembagaan demi terwujudnya peningkatan kinerja dan citra positif Kementerian Hukum dan HAM di masyarakat.



Page 4


2010

B. Standarisasi Pelayanan Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel oleh aparatur pemerintah mendorong perlunya penyusunan standarisasi pelayanan bagi penyelenggara pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM. Hasil survey KPK terhadap integritas pelayanan publik di Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2008 diperoleh skor 2,99, sedangkan skor hasil survey pada tahun 2009 adalah 6,26. Meskipun terdapat peningkatan skor hasil survey bukan berarti bahwa pelayanan yang diberikan oleh unit-unit kerja Kanwil sudah memenuhi standar pelayanan yang diharapkan. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik diwajibkan menyusun standar pelayanan yang diberikan. Standar pelayanan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan dari instansi pemerintah. Amanat lain dari Undang-Undang tersebut adalah bahwa masyarakat memiliki hak untuk menuntut melalui ombudsman RI apabila pelayanan yang diterimanya tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapan. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik ini akan berlaku secara efektif setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah, dan untuk mengantisipasi hal tersebut maka Kantor Wilayah Kemkumham DKI Jakarta telah menetapkan program penyusunan standar pelayanan publik untuk seluruh Satuan Kerja Pemasyarakatan maupun Imigrasi. Program ini dilaksanakan oleh Tim Standarisasi Pelayanan yang tugasnya meliputi menyusun daftar inventarisasi masalah, assesment terhadap SOP yang berlaku saat ini, dan menyusun standar pelayanan yang didasarkan pada hasil assesment dan kebijakan pelayanan pada unit utama. Setelah tersusun standarisasi tersebut, maka penyelenggara pelayanan di masing-masing UPT diwajibkan menandatangani standar pelayanan dan menginformasikan kepada masyarakat. Dengan adanya standarisasi yang telah tersusun maka diharapkan adanya peningkatan kinerja pelayanan oleh UPT di lingkungan Kanwil dan memberikan citra positif bagi



Page 5


2010

Kemkumham. Sebagai kelengkapan standarisasi pelayanan maka akan disusun pengelolaan pengaduan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam memberikan tanggapan atas pemberian pelayanan oleh UPT di lingkungan Kanwil Kemkumham dan layanan pengukuran kepuasan pelanggan Pada Kanwil Kemkumham akan disusun standar layanan bersama yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan akan produk-produk jasa keimigrasian, jasa hukum (fidusia, kewarganegaraan, HKI dan pelayanan notariat), konsultasi hukum dan informasi hukum. Sehingga dengan adanya penyusunan tersebut maka layanan hukum kepada masyarakat akan mencerminkan Kanwil sebagai Law Centre C. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Peran sumber daya manusia dalam mewujudkan penguatan kelembagaan dan standarisasi pelayanan menuju Kanwil sebagai Law Centre merupakan hal yang strategis, oleh karena itu perlu dilakukan upaya pembinaan terhadap seluruh pegawai yang berkesinambungan agar diperoleh pemahaman terhadap visi, misi Kanwil Kemkumham DKI Jakarta. Pendekatan yang diterapkan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia haruslah merupakan pendekatan yang terus menerus dan berkelanjutan. Wujud dari pendekatan tersebut adalah briefing, tatap muka, arahan kepada pegawai Kanwil maupun Unit Pelaksana Teknis. Pada pendekatan ini seluruh jajaran pimpinan diwajibkan berperan aktif sesuai tanggung jawab dan kewenangannya. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kanwil membutuhkan adanya teamwork yang dapat bekerja secara efektif dan efisien, maka diperlukan pembangunan potensi dari masingmasing pegawai untuk menghasilkan pegawai yang kompeten, inovatif dan berintegritas yang di tunjang dengan penegakan disiplin dan penerapan prinsip reward dan punishment. Pegawai dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat haruslah dibekali dengan pengetahuan yang memadai tentang Standard Operating Procedure baik dalam bentuk manual atau tertulis maupun dalam bentu elektronik (audio visual), dan kegiatan ini merupakan in job training bagi pegawai. Untuk mengetahui pelaksanaan program dan tingkat keberhasilan



Page 6


2010

sasaran yang ditetapkan, maka dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksana program agar diketahui tingkat keberhasilan yang dicapai dan kendala/hambatan serta strategi untuk mengatasinya.

IV.

UPAYA YANG DILAKUKAN A.

Kantor Wilayah sebagai Law Center Pembentukan program law center Kanwil Kemkumham DKI Jakarta, meliputi :

1. Kerjasama Harmonisasi Dalam rangka mendukung peran Kantor Wilayah melakukan harmonisasi sebagai wujud dari law centre dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Ditjen Peraturan Perundang-undangan serta Kantor Wilayah. Hal ini dimaksudkan agar peran Kantor Wilayah akan dapat lebih terdukung dengan bantuan Sumber Daya Manusia legal drafter dari Ditjen Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan harmonisasi PERDA di DKI Jakarta. 2. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Kerjasama ini dalam rangka melaksanakan kegiatan Konsultasi Hukum yang melibatkan beberapa Perguruan Tinggi di Wilayah DKI Jakarta. Kegiatan kerjasama konsultasi ini berbeda dengan kegiatan Konsultasi Hukum yang dilakukan di Kantor Wilayah. Pada kegiatan kerjasama, pihak Kantor Wilayah bersama-sama Tenaga Pengajar Fakultas Hukum akan membantu masyarakat yang ingin berkonsultasi terhadap berbagai persoalan hukum, sehingga penyerbaran peran serta Kantor Wilayah dalam membantu masyarakat yang sedang menghadapi berbagai masalah hukum dapat menjangkau cakupan yang lebih luas.



Page 7


2010

3. Kegiatan Assessment Hak Asasi Manusia (Pemenuhan, perlindungan dan pemajuan HAM) Untuk memenuhi Tugas Pokok dan Fungsi di bidang pemenuhan, perlindungan dan pemajuan HAM di Kantor Wilayah DKI Jakarta, perlu dilakukan kegiatan assessment HAM tentang pemenuhan, perlindungan dan pemajuannya. Hal ini diharapkan dengan adanya assessment dapat mendorong peran Kantor Wilayah melakukan Program-program yang dapat memberikan pemenuhan, perlindungan dan pemajuan HAM di wilayah DKI Jakarta. 4. Kerjasama Penyusunan Buku Panduan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan dengan Pusat-pusat HAM di Indonesia Perlindungan Hak Asasi Manusia di bidang pelayanan pendidikan maupun kesehatan dipandang perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan Pedoman yang baku. Untuk itu perlu dilakukan penyusunan buku panduan bekerjasama dengan Pusat-pusat HAM di Indonesia. Persiapan kegiatan ini, langkah awal yang dilakukan adalah kerjasama dengan Pusat-pusat HAM di seluruh Indonesia dengan ruang lingkup kerjasama panduan pelayanan pendidikan maupun kesehatan. 5. Penyediaan ruang legal drafter. Fasilitas ini diperuntukan bagi para legal drafter untuk melakukan harmonisasi, pengkajian dan evaluasi PERDA bersama sama dengan Pemerintah Daerah, disamping itu juga berfungsi sebagai sekretariat Tim Harmonisasi PERDA. 6. Layanan Bersama Untuk memberikan pelayanan yang transparan, efisien dan akuntabel, maka perlu disediakan layanan bersama atas produk-produk jasa layanan yang ada di Kantor Wilayah baik dari Divisi Imigrasi, maupun Divisi Pelayanan Hukum. Dengan adanya layanan bersama ini akan memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan dari Kantor Wilayah Kemkumham DKI Jakarta yang sebelumnya dilakukan



Page 8


2010

masing-masing Divisi. Disamping itu dengan adanya counter Layanan Bersama ini akan memudahkan pimpinan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan. 7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Yang dimaksud dengan Jaringan dokumentasi dan informasi hukum ini adalah Perpustakaan. Fasilitas ini merupakan kelengkapan bagi fungsi Kantor Wilayah sebagai law center dalam rangka penyediaan informasi hukum dalam bentuk dokumen peraturan perundang-undangan maupun referensi buku-buku hukum. Pada perpustakaan ini masyarakat akan diberikan kemudahan untuk dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM melalui fasilitas Internet Hotspot Area serta Pencarian Peraturan Perundang-undangan dan referensi buku hukum secara elektronik. 8. Konsultasi Hukum Sebagai wujud peran nyata Kanwil dalam pelayanan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat disediakan ruang konsultasi hukum. Fasilitas konsultasi hukum ini akan melayani masyarakat yang membutuhkan konsultasi hukum untuk mengatasi perkara atau masalah hukum yang sedang dihadapinya. Kelengkapan fasilitas ini akan ditempatkan para petugas Kanwil yang kompeten untuk menjadi konsultan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan konsultasi. 9. Kios Informasi Kios informasi merupakan penyediaan informasi publik yang berkaitan dengan pelayanan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada di Kanwil Kemkumham DKI Jakarta. Dengan Kios informasi ini masyarakat dapat mengakses semua informasi yang berkaitan dengan Jenis-jenis layanan, formulir dan persyaratan permohonan, serta biaya maupun data-data yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kanwil Kemkumham DKI Jakarta.



Page 9


2010

10. Layanan Informasi Masyarakat (Billboard) Untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan cerdas hukum, maka Kanwil Kemkumham menyediakan fasilitas layanan informasi masyarakat yang berisi tentang informasi-informasi peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Layanan ini secara periodik akan menayangkan informasi-informasi hukum yang tema-nya disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka memberikan pemahaman masyarakat terhadap hukum. 11. Hot spot Area Untuk menunjang layanan bersama dan memberikan kenyamanan masyarakat yang berkunjung di Kanwil Kemkumham DKI Jakarta maka, Kanwil menyediakan Hot Spot. Dengan akses internet ini, masyarakat dapat menikmati informasi dunia maya sambil menerima pelayanan dan memanfaatkan fasilitas JDIH. 12. Website Website Kanwil Kemkumham DKI Jakarta dimaksudkan untuk memberikan informasi secara luas kepada masyarakat tentang seluruh pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang ada di Kantor Wilayah. Website ini dilengkapi dengan berbagai konten dan dapat mengakses langsung dengan website unit utama, serta dilengkapi dengan informasi tentang Artikelartikel hukum dan konsultasi hukum bahkan dilengkapi dengan kolom pengaduan masyarakat.

Masyarakat

dapat

mengunjungi fasilitas

tersebut

melalui

alamat

www.kumham-jakarta.info. 13. Layanan Pengaduan Untuk memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam mengontrol pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kanwil Kemkumham DKI Jakarta, disedikan Kotak saran secara manual dan elektronik dimana secara periodik dilakukan pengukuran kepuasan pelanggan. 14. Layanan Informasi Hukum melalui Film Dokumentasi Hukum Fasilitas ini akan disediakan di ruang tunggu layanan bersama maupun di ruangan JDIH. Dengan fasilitas ini, masyarakat yang berkunjung dapat sekaligus menerima informasi



Page 10


2010

hukum melalui media film yang ditayangkan melalui TV LCD yang ada di ruangan tersebut. Sekaligus sebagai media penyuluhan hukum bagi masyarakat. 15. Penyusunan Standarisasi Pelayanan Keimigrasian Makin meningkatnya jumlah permohonan dokumen keimigrasian (Paspor) di Kantor-kantor Imigrasi, perlu dilakukan penyusunan standar pelayanan agar diperoleh kejelasan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Standarisasi ini disusun dengan memperhatikan kondisi kemampuan SDM yang ada di masing-masing UPT Imigrasi. Dengan dibuat standarisasi imigrasi akan menjadi tolok ukur masyarakat untuk menerima pelayanan dari Kantor Imigrasi dan dengan adanya standarisasi dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan. 16. Rapat Koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Dalam melakukan peningkatan pelayanan publik, Kantor Wilayah menyelenggarakan Rapat Koordinasi se-wilayah DKI Jakarta. Rapat Koordinasi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kanwil terhadap program kegiatan Tahun 2011. 17. Capacity Building Untuk meningkatkan motivasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas di Kantor Wilayah serta pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi, dilakukan kegiatan capacity building bagi seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

B. Pengawasan dan Pengendalian Divisi Untuk penguatan kelembagaan dari masing-masing Divisi yang ada di Kanwil maka ditetapkan program sebagai berikut : 1.

Pembentukan Tim Assessment Pelaksanaan Tupoksi Tim assessment ini akan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Tupoksi di UPT sesuai dengan bidangnya secara periodik. Tim ini membuat daftar ceklist pelaksanaan



Page 11


2010

tupoksi untuk di nilai sejauhmana item yang ada dalam daftar ceklist tersebut dilaksanakan oleh UPT yang menjadi sasaran assessment. 2.

Pembentukan Tim Pembinaan Hasil kerja tim assessment, akan ditindaklanjuti oleh tim pembinaan yang dibentuk di Kanwil. Tim ini akan melakukan pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya dengan melihat kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada saat assessment secara periodik. Dan tim ini akan bekerjasama dengan Unit Utama Terkait, untuk melakukan asistensi ke UPT di lingkungan Kanwil Kemkumham DKI Jakarta.

3.

Pembentukan Tim Penyusunan Program dan Evaluasi. Penguatan kelembagaan perlu didukung oleh program-program yang menunjang peningkatan fungsi pembinaan dan pengawasan Divisi di Kantor Wilayah. Untuk itu dibentuk Tim penyusunan program dan evaluasi dimana tugasnya melakukan penyiapan program dan mengevaluasi kegiatan yang telah berlangsung sebagai input untuk penyusunan program tahun berikutnya.



Page 12


2010

C. Rencana Tindak Bidang Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta TEMUAN

HASIL ANALISIS

SARAN PERBAIKAN

SIFAT SARAN PERBAIKAN

RENCANA AKSI KANWIL KEMKUMHAM DKI JAKARTA

A. ASPEK KELEMBAGAAN 1. Kode Etik Petugas Lapas & Rutan

Tidak ada Kode Etik dan Perilaku yang khusus mengatur mengenai nilai-nilai yang wajib ditaati oleh pegawai pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Aturan-aturan yang diikuti dalam melakukan pengawasan internal adalah mengikuti aturan PNS pada umumnya, yaitu : A.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia

B.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

C.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

D.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M01.Pr.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Aturan-aturan tersebut diatas bersifat umum dan sudah tidak relevan dalam menilai kinerja Amanah untuk menyusun Kode Etik termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Bab VIII Pengawasan dan Partisipasi Publik.


Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan Kode Etik dan Perilaku yang Khusus

Jangka Pendek : 1 – 6 bulan

a. Pembentukan Tim Penyusunan Kode Etik Kanwil b. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan maupun Peraturan lainnya

Mgg I Maret

c. Assessment Petugas Lapas & Rutan : 1) Tingkat Intelektual & emosional (IQ & EQ) 2) Kepribadian (Personaliti) 3) Sikap Kerja 4) Leadership

Mgg III April – Mgg III Juni

d. Focus Group Discussion

Bulan IV Juni

e. Penyusunan Draft Kode Etik Perilaku Petugas Lapas & Rutan f. Presentasi Draft Kode Etik Perilaku Petugas Lapas & Rutan g. Focus Group Discussion

Mgg I Juli – Mgg IV Juli

Mgg II Agustus

Anggota FGD terdiri dari Psikolog Internal Kanwil KPK Ditjen Pemasyarakatan

h. Finalisasi Kode Etik Perilaku Petugas Lapas & Rutan

Mgg III & IV Agustus

TIM KODE ETIK


Mgg II Maret – Mgg II April

Mgg I Agustus

Page 13

Susunan Tim Kode Etik meliputi Unsur Kanwil dan UPT Pemasyarakatan Peraturan yg berkaitan dengan Kepegawaian, Peraturan Subtantif Pemasyarakatan Rujukan Kode Etik Penegak Hukum Lapas Klas I Cipinang Lapas Klas IIA Narkotika Jkt Lapas Klas IIA Salemba Lapas Klas IIB Terbuka Jkt Rutan Klas I Jakpus Rutan Klas I Cipinang Rutan Klas IIA Jaktim Anggota FGD terdiri dari Psikolog Internal Kanwil Pakar Ditjen Pemasyarakatan Seluruh Anggota TIM Supervisi Ditjen PAS Diskusi Terbatas Kakanwil (Ketua TIM) Seluruh Ka UPT


TEMUAN

HASIL ANALISIS

SARAN PERBAIKAN

Hasil Observasi lapangan menunjukkan bahwa informasi tentang prosedur untuk memperoleh hak-hak WBP seperti Asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB) hanya disediakan oleh beberapa Lapas.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyediakan layanan informasi tentang pemberian hak-hak secara transparan yang berbasis teknologi informasi, baik kepada WBP maupun keluarga WBP


2010 RENCANA AKSI KANWIL KEMKUMHAM DKI JAKARTA

B. ASPEK TATA LAKSANA 1. Tingkat Keterbukaan Informasi tentang Mekanisme Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Hal ini diperkuat dari hasil survey integritas sector public 2008 yang menunjukkan skor sub indikator keterbukaan informasi skor adalah 4.81. dengan tingkat keterbukaan informasi yang masih rendah akan mendorong potensi terjadinya korupsi melalui tawar menawar dan dalam pertemuan-pertemuan tidak resmi.

Jangka pendek : 1 Tahun

Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

2. Pemanfaatan system teknologi Informasi dalam Layanan Pemasyarakatan

Masih banyak Lapas yang belum menggunakan teknologi informasi baik dalam system layanan kunjungan maupun dalam hal ini (seperti database WBP, penghitungan masa pidana, dll) Dampak penggunaan system manual adalah waktu yang diperlukan dalam proses kunjungan lebih lama. Dalam lain adalah kesulitan-kesulitan teknis, seperti kesulitan untuk mengetahui secara pasti informasi terkini mengenai jumlah WBP beserta profilnya, mengetahui kamar/blok tahanan yang ditempati WBP, pencapaian masa pidana, dan sebagainya. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M. HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem


Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat system informasi manajemen pemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait


a. Pembentukan Tim Layanan Pemasyarakatan b. Merangkum mekanisme pemberian Asimilisi, PB, CMB dan CB c. Menetapkan mekanisme pemberian Asimilasi, PB, CMB dan CB d. Menyediakan sarana teknologi informasi (Touch Screen) - Masing-masing UPT minimal 1 unit e. Meng-input mekanisme Asimilasi, PB, CMB dan CB kedalam perangkat teknologi informasi f. Menentukan tempat informasi mekanisme Asimilasi, PB, CMB & CB yg terjangkau oleh WBP g. Uji coba dan sosialisasi kepada WBP

Mgg II Maret

Divisi PAS Kanwil

Mgg II Maret

Divisi PAS Kanwil

Mgg III Maret

Ka UPT

Mgg IV Maret – Mgg IV Juni

Kanwil DKI Jakarta

Mgg I Juli – Mgg IV Juli

Divisi PAS Kanwil

Mgg I Juli

Ka UPT

Mgg I – IV Agustus

h. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan mekanisme pemberian Asimilasi, PB, CMB dan CB berbasis TI

Mgg I Agustus – Mgg I Jan

Ka UPT Tim Pendamping (Divisi PAS) Divisi PAS

a. Penyusunan Tim Layanan Pemasyarakatan b. Pembuatan/ penggandaan Sistem Database Pemasyarakatan c. Assessment calon Tim Pendamping SDP Lapas/ Rutan d. Penetapan Tim Pendamping SDP Lapas/Rutan e. Bimbingan Teknis Sistem

Mgg II Maret

Ka UPT Divisi PAS

Mgg II Maret – Mgg II April

Rujukan Lapas Narkotika Jakarta


Mgg III April – Mgg IV April Mgg I Mei

Petugas Lapas/Rutan

Mgg II Mei

Tim Supervisi Aplikasi SDP

Page 14


TEMUAN

HASIL ANALISIS

SARAN PERBAIKAN


Pemasyarakatan, Bab VII, Butir F tentang Sistem Informasi Manajemen Pemasyarakatan


Database Pemasyarakatan f. Input Data g. Verifikasi Data h. Pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan

3. Aturan Internal yang mengatur mengenai Pengukuran Kepuasan Pengunjung

Tidak ada peraturan internal yang mendasari praktik pengukuran kepuasan pengunjung terhadap layanan kunjungan yang diberikan. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa beberapa Lapas member kesempatan kepada pengunjung untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan kunjungan yang telah diberikan melalui pengisian kuesioner. Pengukuran kepuasan pengunjung penting karena dapat berfungsi sebagai control terhadap kinerja pelayanan Lapas.


Ditjen PAS membuat peraturan internal untuk mengukur kepuasan pengunjung dan pelaksanaan pengukuran kepuasan pengunjung dapat mengacu pada Keputusan Menteri PAN Nomor : Kep/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Tenis Transparansi & Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik & No : Kep/25/M.PAN/2/ 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Jangka pendek : 6 bulan – 1 Tahun

Mgg III Mei – Mgg III Juni Mgg IV Juni – Mgg II Agust Mgg III Agustus

i. Pembuatan Unit Layanan Informasi Asimilasi, PB, CMB, CB, Kunjungan (Konter) (Lapas Salemba, Rutan Cipinang & Rutan Jakarta Timur) j. Uji coba dan Sosialisasi Unit Layanan Informasi Asimilasi, PB, CMB & CB k. Monitoring dan Evaluasi

Mgg IV Agts – Mgg I Sept

a. Pembentukan Tim Pengukuran Kepuasan Pengunjung

Mgg III Maret – Mgg IV Maret

b. Penyusunan Ketentuan tentang Pengukuran Kepuasan Pengunjung c. Memilih instrument kepuasan pengunjung (Kotak, Kartu) d. Penyiapan Instrumen yang telah ditetapkan e. Menetapkan ketentuan pengukuran kepuasan pengunjung f. Uji coba dan sosialisasi pengukuran kepuasan pengunjung g. Monitoring dan evaluasi pengukuran kepuasan pengunjung

Mgg I April – Mgg II Juli


Mgg II Sept – Mgg IV Sept

(Lapas Narkotika) Tim Pendamping SDP Petugas Registrasi Rutan Salemba, Lapas Salemba, Rutan Cipinang, Lapaska, Rutan Pd Bambu Ka UPT & Divisi PAS

Ka UPT & Divisi PAS

Mgg I Okt – Mgg III Okt

Mgg III Juli

Mgg IV Juli – Mgg I Agustus Mgg II Agustus

SK Kanwil Tim meliputi 15nsure Divisi PAS & Perwakilan UPT Divisi PAS dan Tim Standar Layanan Kunjungan Divisi PAS dan Tim Standar Layanan Kunjungan Ka UPT SK Kakanwil

Mgg III Agustus

Lapas dan Rutan Kanwil DKI Jakarta

September Desember

Divisi PAS dan Tim Standar Layanan Kunjungan

Page 15


TEMUAN 4. Efektifnya Sarana Pengaduan yang tersedia saat ini

HASIL ANALISIS

SARAN PERBAIKAN

Hasil observasi lapangan menunjukkan walaupun sebagian Lapas telah menyediakan sarana pengaduan melalui email dan SMS, tetapi masih terdapat Lapas yang hanya menyediakan sarana pengaduan berupa kotak pengaduan dan penggunaannya masih sangat minim. Hal ini juga tercermin dari hasil survey integritas sektor publik 2008 dengan skor kemudahan pengaduan masyarakat sebesar 4,41 (59 persen responden menyatakan proses penyampaian pengaduan/keluhan masih dirasa sulit).

Selain memperluas penggunaan sarana pengaduan melalui email, SMS, maupun sarana lainnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu memastikan efektifitas sarana pengaduan.

SIFAT SARAN PERBAIKAN Jangka pendek : 1 – 6 bulan


a. Menyediakan sarana pengaduan berupa kotak pengaduan dan SMS b. Menentukan penempatan sarana pengaduan c. Menyusun dan menetapkan mekanisme pengelolaan layanan pengaduan d. Sosialisasi dan uji coba e. Monitoring dan evaluasi

Mgg I April – mgg I Mei (1 bulan) Mgg II Mei – Mgg III Mei (1 minggu) Mgg IV Mei – Mgg II Juni (1 bulan) Mgg III Juli

Divisi PAS,

Mgg I Mei – Mgg I Juni

Divisi Administrasi Divisi PAS Ka UPT

Mgg II Juni

Divisi Administrasi

Mgg II Juni

Divisi Administrasi

Mgg III Juni -

Divisi PAS

Ka UPT Divisi PAS, Ka UPT Divisi PAS Divisi PAS, & Ka UPT Divisi PAS

C. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA 1. Jumlah Petugas Keamanan, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendidik

1)Hasil observasi lapangan menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah petugas keamanan dengan penghuni, dengan data sebagai berikut : 1.

Rasio Jumlah Petugas Keamanan terhadap Jumlah Penghuni Jumlah Penghuni

Lapas Lapas Klas IA Cipinang

3.216

Jumlah Petugas Keamanan 140

Rasio 1 : 92

Catatan Data per 8 Juli 2009

2)Hasil observasi lapangan menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah petugas kesehatan dengan penghuni, dengan data sebagai berikut : 2.

Jumlah Penghuni & Jumlah Tenaga Kesehatan

Lapas Lapas Klas IA Cipinang

Jumlah Dokter Umum/Gigi

Jumlah Penghuni 3.216

5

Jumlah Perawat 12

Catatan Data per 8 Juli 2009

Ditjen PAS menambah kebutuhan pegawai, baik melalui rekrutmen pegawai pemasyarakatan maupun bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait untuk mendapatkan tenaga fungsional


a. Menyusun rencana kebutuhan wilayah (Petugas Keamanan, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendidik) b. Mengusulkan kebutuhan petugas keamanan, tenaga kesehatan dan tenaga pendidik ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan c. Mengusulkan kebutuhan petugas keamanan, tenaga kesehatan dan tenaga pendidik ke Setjen d. Koordinasi dengan instansi terkait mengenai implementasi MoU untuk penyediaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendidik/Guru

3) Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, tenaga pendidik berasal dari Pegawai Lapas sendiri & di beberapa Lapas tersedia bantuan tenaga pendidik dari instansi pemerintah terkait maupun LSM. Jumlah tenaga pendidik ini masih sangat kurang dibandingkan dengan tingginya tingkat hunian Lapas khususnya di Lapas Anak sehingga pembinaan kepada



Page 16


TEMUAN

HASIL ANALISIS

SARAN PERBAIKAN



WBP khususnya anak didik pemasyarakatan tidak berjalan maksimal.

D. FAKTOR RENTAN KORUPSI LAINNYA 1. Penanganan over capacity

Berdasarkan hasil observasi di enam Lapas/Rutan telah terjadi overcapacity, lihat tabel diabawah : Tabel 1.a Persentase (%) Over Capacity No 1

Lapas Lapas Klas I A Cipinang

Kapasitas 1.789

Jumlah Penghuni 3.216

% Over Capacity 79,76 %

Catatan Data Per 8 Juli 2009

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu membuat rencana untuk mengatasi Tingkat Hunian yang melebihi kapasitas (Over Capacity)


a.

b. c.

Dari data di atas terlihat telah terjadi over capacity lebih dari 60%. Sebagai akibat dari over capacity tersebut, selain padatnya penghuni dalam satu kamar juga digunakannya gudang sebagai blok tahanan.

d.

e. f. 2. Pengawasan Melekat

Tabel 1. Nilai Integritas Total, Variabel, Indikator, dan Sub Indikator pada Layanan di Lembaga Pemasyarakatan Tahun 2008 Variable Pengalaman Integritas (2.63) Potensi Integritas (3.84)

Indikator Pengalaman Korupsi (2.49) Lingkungan Kerja (3.32) Perilaku Petugas Layanan (2.59)

Sub Indikator Frekuensi Pemberian Gratifikasi (2.75) Penawaran dan Pemberian Gratifikasi (0.77) Keadilan dalam layanan (2.40) Harapan atas gratifikasi (3.09)


Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat system pengawasan internal yang efektif terhadap petugas-petugas pemasyarakatan dan segera mengambil langkah-langkah koreksi jika terbukti telah terjadi tindak pidana korupsi


Pendataan narapidana yang akan dipindahkan ke wilayah lain (usulan dr masing2 UPT ttg kuota penghuni) Koordinasi dengan Kanwil yang di tuju Koordinasi dan permintaan persetujuan dengan Ditjen pemasyarakatan Koordinasi dengan Pihak Kepolisian (Pengawalan) Pelaksanaan pemindahan Monitoring dan Evaluasi

a. Penguatan kelembagaan Divisi Pemasyarakatan b. Melaksanakan sistim pengawasan internal yang mengacu pada KODE ETIK c. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan


Mgg IV Maret – Mgg II April

Sisa kuota tahun 2009 + kuota tahun 2010 (disesuaikan dengan DIPA)

Mgg IV Maret – Mgg II April Mgg III April – Mgg IV Juni

Jabar, Jogja, Jateng, Lampung, dll Sesditjen PAS Dit Registrasi

Periodik (Mgg IV April – Mgg IV Desember) Periodik (Mgg IV April – Mgg IV Desember) Mei - Desember

Divisi Pemasyarakatan Ka UPT Koord dengan Polisi dan Satgas Kamtib Divisi Pemasyarakatan

Maret - Mei

Kanwil DKI Jakarta

Periodik

Divisi PAS

Per- kasus

Divisi PAS

Page 17


2010

D. Program dan Jadwal Rencana Kerja NO

PROGRAM

KEGIATAN

WAKTU

CAPAIAN

1

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN

1.

Mapping, disain, fasade dan tata ruang Kanwil

4 minggu

2. 3.

Jaringan akses internet Aplikasi layanan

2 minggu 2 bulan

4.

Pembangunan fisik law center

3 bulan

5.

2 bulan

6. 1.

Komunikasi dan kerjasama dengan instansi terkait/pemerintah daerah/ perguruan tinggi Optimalisasi Tupoksi Divisi Pendataan/inventarisasi jenis layanan

- Tata ruang Kanwil/ - Disain prototipe - Disain layanan bersama - Disain law center Area hotspot - Software aplikasi - Kios informasi - Website - Pembuatan Video SOP - Running text - Kotak saran - Ruang layanan bersama - Ruang JDIH - Ruang Legal drafter - Ruang Konsultasi hukum - Ruang Layanan pengadaan - Pembuatan informasi publik (billboard) - Forum bersama legal drafter - Nota Kesepahaman (MoU) - Konsultasi Hukum Program kegiatan divisi dan usulan Jenis-jenis layanan di Kanwil

2.

Penyusunan standarisasi pelayanan

1 bulan

3. 4.

1 bulan 1 minggu

5.

Pendataan sarana layanan Penetapan standarisasi pelayanan dan sarana pelayanan Publikasi standarisasi layanan

1.

Pemahaman Visi Misi Kanwil

1 minggu

2.

Pembinaan SDM Kanwil dan UPT

3 minggu

3. 4.

Capacity building Penegakan disiplin pegawai

5.

In Job Training

6.

Monev

2 hari Terus menerus Terus menerus 1 bulan

2

3

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN

PROGRAM PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

3 bulan 1 minggu

2 minggu

KET

Tersusunnya standar pelayanan masing2 jenis layanan Standarisasi sarana layanan SK Pejabat Pengelola Layanan Launching standarisasi layanan di lingkungan Kanwil dan UPT Satu pandangan terhadap arah kebijakan peningkatan pelaksanaan Tupoksi Briefing, tatap muka, arahan kepada pegawai Kanwil maupun UPT Team work pelaksanaan tugas Kanwil Penurunan pelanggaran disiplin Video SOP Sidak dan Sirut ke UPT

Jakarta, 8 April 2010 KEPALA KANTOR WILAYAH ttd BAMBANG RANTAM SARIWANTO, SH., MM. NIP. 19601512 198803 1 001



Page 18

LAPORAN RENCANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA 100 (SERATUS HARI) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Recommend Documents