LAPORAN PENELITIAN?7 J KEDUDUKAN KITAB KUNING (KITAB FIQH) SETELAH LAHIRNYA KOMPILASI HUKUM ISLAM
Oleh
DR. H. HUZAEMAH TAHIDO NIP. 150 165 267
FAKULTAS SYARI'AH lAIN SYARIF ffiDAYATULLAH JAKARTA
1994
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penelitian tentang "Kedudukan Kitab Kuning (Kitab Fiqh) setelah lahirnya Kompilasi
Hu-
kum Islam" berhasil diselesaikan dengan baik. Salawat dan salam Jeepada Nabi Muhammad s.a.w., para sahabat dan keluarga Beliau serta orang-orang yang taat mengikuti Sunnahnya sampai hari kiamat. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini hingga se1esai yaitu
1. Bapak Rektor lAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang
telah
menetapkan kebijakan berupa program Penelitian Individual disamping program penelitian yang dilaksanakan secara ko1ektif bagi dosen-dosen di lingkungan lAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang pembiayaannya dibebankan kepada anggaran DPP lAIN Jakarta tahun 1993/1994. 2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatu11ah Jakarta, yang te1ah memberikan kepercayaan kepada pene1iti untuk melaksanakan tugas penelitian individual dosen Fakultas Syari'ah tersebut dan sekaligus sebagai konsultan.
3. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang te1ah memberikan persetujuan terhadap jUdul pene1ictian yang peneliti ajukan. 4. Bapak Pimpinan Perpustakaan IAIN Syarif Hidayatu1lah Jakarta beserta seluruh stafnya, yang telah melayani dan memberikan bantuan serta fasilitas,.
5. Semua pihak yang tidak dapat pene1iti sebutkan satu persatu yang telah ikut serta membantu dan memberi dorongan untuk kelancaran
p~nelitian
Selanjutnya
kri~ik
ini hingga terlaksana dengan baiko
dan saran yang konstruktif sangat di-
harapkan demi kesempurnaan penelitian ini, baik dari segi materi, maupun metodologi.
Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang setimpal kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian penelitian ini, juga semoga hasil pene-. Ii tian ini, bermanfaat khususnya bagi yang terkai t dengannya'. Amin. MUharram 1415 H Jakarta : "'2""O....;;,J~u~n;..:..:;i~-.,;..1 *99;"'44--nrq PENELITI
iii
DAFTAR ISI Hslmrlsn KATA PRNGANTAR •• ••• •• .. .. .. .. .. •• •• ••• •• ..
D.J\FTAR IS I BAB
BAB
-" .-
-•..••-
I. PENDAHULUAN ;,.
.. ••••
••• .. .. .. .. .. ..
ii
-
,... .. .. .. .. .. .. .. ..
i v
- _
o.
.,: .. -
_
II
..
..
A. Lstar Belskang Penelitisn ••••••••••••••••••
1
B. Pokok l1asalah
2
C. Tujuan Feneli tien
2
D. Manfaat Penelitian ••••.••••••••••••••••.•.••
3
E. Metode Penelitian ••••••••••••••.••.••..•••••
3
F. Sistematil{a LsporsnPeneli tisn •••••••.•••••
3
II. KITAB KUNING (KITABFIQH) DALAM PANDANGAN ULAMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM INDONESIA ••••••••.••••.
5
A. Pengertian Kitab Kuning ••••••••••••••••••••
5
B. Metode Pengksjian Kitab Kuning •••••••••••••
10
C. Psndangan Dlama dan Cendekiswan Muslim
ten-
tang Kedudukan Kitab Kuning •••••••••••••••• BAB
15
III. HUKUM ISLAMDALAM LINTASAN SEJARAH HUlWM INDONESI-A· •••.••••••• :..............................................
A. Hu]{Um Islam Indoensia Sebelum Lshirnys pila si Hukum Islam "
19
Kom-
" .. """" .. ""..................
19
B. Pengertisn Kompilasi Hukum Islam •••••••••••
24
C. Latar Belakang Lshirnya Kompilasi Hukum lam
BAB
1
"
:
;,
'. .. .. .. ..
IV. HUBUNGAN KITAB KUNING (KITAB FI0.H) DEHGAN PILASlHUKUM ISLAH
" ••• ;, " ."
Is.. ..
25
KOM" .. ..
27
A. lsi Kompilasi Hukum Islam ••••••••••••••••••
27
v
B. Analisis Tentang Peranan dan Keberadaan Kitab Kuning (Kitab Fiqh) Setelah Lahirnya •• KOmpila si Hulrum Islam ...•.•.•..•.....•••.• BAB
V. PEN1JTUP
97
A. I'Cesimpulan·................................................................ B. Saran-Saran DAFTAR PUST.AJ\.A
LANPIRAN
89
97 100
#
""
101
I. Surat Keputusan Delran Falrultas Syari 'ah ••• lAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ••••.••••• 102
LAMPIRAN
II. Term Of Reference (TOR) ••••••••.•....••••• 104
LAMPIRAN III. Design Operasional Penelitian (DOP) ••.•••• 109
r--.....-..+."'..,J' ..:.,---......,J, ,,-U I
r-----~
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian : Bagi umat Islam Indonesia Kitab Kuning bukanlah merupakan hal baru, terutama bagi para Ulama dan Ahli Hukum.
Ki-
tab Kuning merupakan rujukan utama dalam memecahkan masalah yang aktual.
Khusus bagi Peradilan
lah ditetapkan beberpa kitab
~iqh
~gama
di Indonesia, te-
sebagai pedoman para
Ha-
kim dalam menyelesaikan perkara. Dengan berpedoman kepada beberapa buku kuning fiqh yang telah ditetapkan itu, dalam menetapkan dan memutuskan suatu perkara yang sama, sering terjadi putusan yang berbeda oleh dua o~ang Hakim yang mena~aninya sesuai dengan refrensi Kitab Fiqh yang digunakan, sehingga terjadilah ketidak
sera-
gaman hukum antara satu pengadilan dengan pengadilan
yang
lain. Untuk mengatasi ketidak pastian hUkum tersebut, maka timbullah usaha untuk melahirkan satu pedoman bagi Hakim di Pengadilan Agama dalam menetapkan hukum suatu perkara.usaha tersebut akhirnya terwujud dengan lahirnya Kompilasi Islammelalui Instruksi Presiden No. I Tahun 1991.
Hukum
Kompila-
si inilah yang dijadikan sebagai pedoman bagi para Hakim Agama dalam menyelesaikan suatu perkara. Dengan lahirnya Kompilasi HUkum Islam lni, timbul
per-
tanyaan :"Bagaimana Kedudukan Kitab Kuning (Kitab-kitab Fiqh) yang se1ama ini dijadikan pedoman pokok bagi para Hakim sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam ? untuk menjawab
2
mengkajinya secara sistematis dengan judul :"Kedudukan Kitab Kuning (Kitab Fiqh) setelah Lahirnya Kompilasi Hukum Islam". 3; Pokok Masalah : Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini difokuskan pada : 1. Sejauh manakah perlman Kitab-kitab kuning (Kitab-kitab nqh)
dalam menetapkan hukum Islam dan memutuskan perkara ? 2. Apa yang melatar belakangi lahirnya Kompilasi Hukum Islam ?
3. Apa hubungan Kitab Kuning (Kitab Fiqh )dengan Kompilasi Hukum Islam ?
4.
Bagaimanakah kedudukan Kitab-Kitab Kuning (Kitab-kitab Fiqh) setelah lahirnya Kompilasai Hukum Islam ?
~.
Tujuan Penelitian 1. Untuk menambah pengetahuan peneliti tentang Kedudukan Kitabkitab Kuning (Kitab-kitab Fiqh) dan Kompilasi HUkum Islam dalam menetapkan dan memutuskan perkara pada Pengadilan Agama di Indonesia. 2. Untuk menambah pengetahuan peneliti tentang hubungan anta-
ra Kitab Kuning (KitabFiqh) dengan Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana Kedudukan Kitab Kuning (Kitab Fiqh) setelah lahirnya Kompilasi Hukum Islam.
4. Untuk memberikan informasi ten tang Peranan dan Kedudukan Kitab Kuning (Kibab Fiqh) setelah lahirnya Kompilasi Hukum Islam.
3 D. Manfaat Pene1itian Hasi1 pene1itian ini diharapkan bermanfaat, utamanya gi yang berkompoten dengan Kompi1asi Hukum Islam, yaitu
bapara
Hakim Pengadi1an Agama di Indonesia, Penye1enggara Pendidikan Ga10n Hakim Pengadi1an Agama dan yang terkait dengannya de1am mengaktua1isasikan ni1ai-ni1ai yang terkandungdalam Hukum Islam pada Badan Peradi1an Agama di Indonesia. E. Metode Pene1itian : Dalam pene1itian ini, digunakan metode library research (PenelitianKepustakaan), yaitu mene1a'ah buku-buku fiqh
dan
Kompilasi Hukum Islam dan pendapat para U1ama Fiqh dan Sarjana Hukum Hukum yang berta1ian dengan masalah yang diteliti. F. Sistematika Laporan Penelitian : Laporan pene1itian dibuat dalam bent'Llk tertulis sacara sistematika sbb : BAB
I : Pendahu1uan berisikan Latar Be1akang Pene1itian, Pokok Masa1ah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode dan Sistematika Pene1itian.
BAB
I I : Kitab Kuning (Kitab Fiqh) da1am Pandangan U1ama dan Cendekiawan Muslim Indonesia berisikan pengertian Kitab Kuning, Metode Pengkajiannya serta Pandangan Ulama dan Cendekiawan Muslim Indonesia tentang Kedudukan Kitab Kuning.
BAB III : Hukum 'Islam da1am Lintasan Sejarah Hukum Indonesia berisikan tentang Hukum Islam di Indonesia
sebe1um
lahirnva Komni1asi Hukum Islam dan Latar Belakang
4 BAB
IV: Hubungan Kitab Kuning (Kitab Fiqh) dengan Kompilasi Hukum Islam, meliputi : lsi Kompilasi Hukum Islam serta Analisis tentang Peranan dan Keberadaan Kitab Kuning setelah lahirnya Kompilasi Hukum Islam.
BAB
V: Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran
DAFTAR KEPUSTAKAAN LAMPIRAN-LAMPIRAN.
BAB II KITAB KUNING (KITAe FIQH} DALAM PANDANGAN ULAMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM INDONESIA A. PENGERTIAN KITAB KUNING DAN CIRI-CIRINYA : Sampai sekarang ini istilah Kitab Kuning masih populer. Tidak jelas dalam sejarah asal mula mengapa dinamakan
Kitab
Kuning, yang jelas istilah tersebut lazim dipakai untuk menunjukan karya-karya tulis berbahasa Arab yang disusun oleh para Ul ama beberapa abad yang silam. Ada beberapa pendapat Dlama dan Cendekiawan Muslim Indonesia tentang pengertian Kitab Kuning dan ciri-cirinya, antara lain sbb : i. Muntaha Azhari mengatakan
"Kitab Kuning adelah buku tentang ilmu-ilmu keislaman yang dipelajari dipesantren, ditulis dalam tulisan bahaaa Arab dengan sistematika klasik. 1 2. A. Chozin Nasuhalllenje"laskan : "Kiteb Kuning edalah kepustakaan dan pegangan para Kiyai di Pesantren, behkan antara Kiyai dan Kitab Kuning dapat dipisahkan. nilai ajaran Islam.
tidak
Kitab Kuning merupakan kodifikasi nilaiSedangkan Kiyai merupakan personafika-
si dari nilai-nilai itu.
Seorang Kiyai disebut alim bila
ia benar-benar memahami, mengamalkan dan memfatwakan Kitab Kuning. 2
1. Muntaha Azhari, "Mengapa Kitab Kuning", Pesantren, No. 1/Vol.Vr/1989, h. 2
6
3. H. Mohammad Daud Ali mengatakan : "Penamaan Kitab Ktining tidak boleh diasosiasikan dengan yellow paper, yaitu
su-
rat kabar yang selalu membuat dan memuat berita kotor sehingga disebut juga koran got.
Disebut Kitab Kuning, ka-
rena pada waktu dulu ilmu pengetahuan tentang ajaran lam ditulis di atas kertas warna kuning yang tidak
Isdiji-
lid. 3 Dari beberapa pendapat yang telah disebutkan, dapat di ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Kitab Kuning ada lah Kitab-kitab yang mengandung nilai-nilai
dan
ilmu-ilmu
yang berkaitan dengan ajaran Islam, ditulis
dalam.
bahasa
Arab dan pada mUlanya dipelajari di Pesantren-pesantren. Antara Kitab Kuning dengan dunia Pesantren sulit
dipisahkan,
karena di pesantren itu, Kitab i;'uning sangat dominan, ia tidak saja sebagai khazanah keiImuan, tetapi juga sebagai sistem nilai yang dipegangi dan memwarnai seluruh aspek kehidupan, ia menjadi tolok ukur keiImuan dan kesalehan.
Kitab Ku-
ning mewujud dalam faham keagamaan, tata cara peribadatan, pergaulan, etik dan cara pandang kehidupan warga
pesantren
dan masyarakat pengikutnya. Masdar F. sbb
~as'udi
telah mengungkapkan dalam tuIisannya
"Seorang Kiyai baru disebut Kiyai, apabila ia benar-be_
nar telah memahami dan mendalami isi ajaran-ajaran yang terdapat dalam Kitab Kuning dan mengamalkan dengan penuh kesung_ guhan dan keikhlasan. Kadar
kedalaman dan pengamalan
3. H. Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Masalahnya diIndonesia, Diktat, Jakarta, 1992, h. 20
7 te;t:'hadap Kitab Kunig adalah salah satu keriteria yang
paling
repsentatip untuk mengukur derajat seorang Kiyai atas
kiyai
yang lain. 4 Bagi santri, Kitab Kuning dijadikan pedoman berfikir atau tingkah laku apabila telah dikajikan dihadapan Kiyai atau sekurang-kurangnya sang Kiyai telah mengatakan isinya untuk menjadikan
Kitab Kuning sebagai dasar berfikir para
santeri
tersebut. Adapun ciri-ciri yang membedakan antara Kitab Kuning
de-
ngan Kitab lainnya adalah sbb : 1. Bahasa dan kalimat yang dipakai adalah pendek-pendek, bila ada kata yang dianggap sUlit, langsung dibelakang kata ter sebut diberi syarah dan kalau masih memerlukan lagi
kete-
rangan yang lebih mendetail, maka diberi keterangan
lagi
yang disebut dengan hasyiyah. 2 0 Kitab Kuning ditulis dalam bahasa Arab yang tidak diberi harakat/syakal, tidak diberi tanda baea, koma dan titik, karena inilah Kitab Kuning diistilahkan juga dengan gundul.
Maka untuk dapat mengetahui dimana seseorang
kitab ha-
rus berhenti membacanya atau dimana letak koma dan titik dituntut benar mengetahui ilmu nahu. 3. Dicetak di atas kertas kuning, lembaran-Iembarannya terlepas tidak terjilid, sehingga mudah diambil bahagian-bahagian yang diperlukan tanpa harus membawa suatu kitab
yang
40 Masdar F. Mas'udi, lIMenguak Pemikiran Kitab Kuning", Pesantren, No. Perdana, Oktober - Desember 1984,h. 26.
8
utuh. 5 Menurut Masdar F. l-las'udi :"Penjilidan Kitsb-kitab Kuning biasanya dengan sistem koras, dimana lembaran-lembaranya dapat
.
dip~ah-pisahkan sehingga memudahkan para pembaca untuk menela-
ahnya sambil santai atau tiduran tanpa harus menggotong tubuh Jtab yang terkadang mencapai ratusan halaman. 6
semua
Menurut Ali Yaf'ie : "Saat sekarang sudah banyak di temui Idtab kuning dalam bentuk cetakan baru dengan menggunakan kertas nutih yang sudah umum dipakai di dunia percetakan dan sudah ada diberi syakal untuk memudahkan membacanya dan sebagian sar sudah dijilid rapi.
Penampilan pisiknya tidak mudah
belagi
dibedakan dengan karangan baru yang biasa disebut 'ashriyah, perbedaannya terletak pada isi, sistematika,metodologi, bahasa dan pengarangnya.
Ciri yang paling menonjol adalah "bahasanya
yang diremajakan dan diperkaya dengan tashawwurat jadidah/lwnsep-konsep baru yang diadaptasi dari peradaban modern
barat,
disamping penggunaan metologi dan anal:ilsisnya,,7 Ada beberapa f'aktor yang menunjukan sebutan Kitab
l\uning
an tara lain karena kertas yang digunakan dalam penyusunan tab Kuning
Ki-
ini berwarna kuning dan sekarang ini sebagian dari
Kitab-kitab Kuning sudah dicetak di atas kertas berwarna putih. lsi
Kitab Kuning meliputi bermacam ilmu yang sudah dikenal
dan berkembang di dunia Islam selama 14 abad yang lampau, baik menyangkut ilmu-ilmu syari 'at, adab, bahasa, f'ilsaf'at, tasawuf' dll.
Namun yang paling mendominasi Kitab Kuning
ini,
ialah
5. Nuchozin, "Kitab Kuning dan l-lasalahnya di Pengadilan Agama" r
Mimbar Hukum, No. III, 1991 h. 61 -'" __ ¥?I il .,. _ . . .
it_
.u~.,~
~_'-
9 Kitab-kitab Ilmu Fiqh dan Ilmu-ilmu pembantunya.
Di dalam pe-
nelitian ini dibatasi pada penelitian Kitab Kuning "Fiqh". Fiqh, menurut bahasa berasal dari kata
8
r)lSjl)i
'~I L~
yang berarti mengerti, faham akan sesuatu.
-
4-5.'
Sedangkan menurut
terminologi adalah :
~.rb ~I ;;,,1"0;';11 L,.:;J",i
V" ;;"'l..... ·;~"'o..JLIl
;;.,.1.11
;;""'.I~I rli,.. ':/1 dr.~-':-!':
9 • "'~ ':/1 Artinya : Fiqh adalah kumpulan hukum-hukum Islam yang berkaitan
dengsn perbuatan yang digali dari dslil-dslil Sysrs' yang terperinci melalui metode ijtihad. Metode-metode ijtihad yang digunakan untuk mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan hukum Islam ini disebut ushul Fiqh Ilmu Fiqh adalah bagian dari ilmu syari'at, karena, syari'st merupakan hukum yang ditetapkan Allah S.W.T.
dengan perantaraan
Rasulnya Muhammad s.a.w. baik yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, maupun hubungan manusia dengan alam sekitarnya.
Syari'at yang mengatur hUbung-
an manusia dengan Allah tersebut adalah masalah i'tiqad dan ini merupakan ajaran yang sangat mendasar dalam syari'at Islam yang banyak sekali disebutkan dalam Alqur'an dan Al Sunnah, sedangkan fiqh adalah hukum-hukum Islam (hukum-hukum Allah) yang berkaitan dengan perbuatan manusia (mukallaf) yang digaIi dari dalil syara' yang terperinci.
Oleh karena itu
ilmu
fiqh sebenarnya sudah ada sejak syari'at Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Walaupun pada saet itu belum dibukuken.
B. Metode
Pengk~jian
Kiteb Kuning :
Pada ureien sebelumnye teleh disebutkan, bahHa bahasa yang •
C\
digunkan dalam penulisan Kitab Kunin{3 adalah bahasa Arab tnnpa syakal. Agar
depet membace den memahaminya deng8n baik,memer-
Iukan beberapa cabang ilmu sebagai alat bantu, seperti llmu Nahu, Ilmu Saraf, perbendaharaan kata dll. Di samping itu rus didukung oleh metode dan sistematika
ha-
dalam penerapannya,
sehingga dapat dicapai epa yang diharapkan. Sebagai pusat dan titik sentral lembaga
~ajian
dan pengem-
bangan Kitab Kuning, Pesantren sudah berupaya menerapkan beberapa metode dalam sistem pendidikannya.
Kita tidak bisa meng-
ingkari bahHa sistembelajar diPesantr'en 8elama irii rneru.pakan suatu prestesi yang telahdicapai oIehpesantren dalam memperta~nkan Kitab Kuning.
Kita haru.s mengakui dengan secars jujur
bahHa pesantren teleh banyak berperan dalam memelihsra keilmuan Islamdari gensrasi
ltegenarasidan menjagakesinambtmgsnnya
dalam memasuki babak baru.
Disamping nu, Pesahtrehtelah ba-
nyak berperan sebagai pranata keilmuan yang berhasil menseleksi orang-orang yang berbaket menjadi ulama yang berprestasi. Metode pengkajian Kitab Kuning yang ditempuh di Pesantren antara lain adalah metode sorogan dan metode bandongan. 1. Metode sorogan adalah santri satu persatu merighadap Kiyai/ Guru dengan membawa Kitab tertentu..
Kiyai/Gurt1.membacakan
beberapa baris dengan makna yang IazirndipakaLdiPesantren. Setelah Kiyai/Gurumernbaca, Ialu Santrirnehg;u.Iariginya seca.vo bergantian
satupersatu.
11
2. Metode bandongan adalah santri tidak menghadapi Kiyai/ Guru satu persatu, tetapi semua santri yang ikut serta,menghadap Kiyai/Guru dengan membawa kitab tertentu yang telah diprogramkan.
Kiyai membacakan dengan makna dan penjelasan secu-
kupnya, sedang semua mencatat
santri peserta pengajian tersebut,
dalam kitabnya masing-masing.
Dalam mengikuti kedua metode yang telah disebutkan,santri bebas untuk mengikuti pengajian kaTena pelajaran
tidak
diatur dalam silabus yang diprogramkan, melainkan berpegang kepada bab-bab yang tercantum dalam kitab yang dibaca. Kedua metode yang telah disebutkan, adalah metode diterapkan selama ini di pesantren-pesantren
yang
dan telah di-
akui keberhasilannya selama ini, tetapi pada masa sekarang dan yang akan datang, metode tersebut nampaknya menemui banyak kendala dan hambatan, sehingga menimbulkan anggapan yang
negati~
terhadap Kitab Kuning, bahwa membaca dan mema-
hami Kitab Kuning itu sUlit, sebagaimana diungkapkan Pro~.
oleh
Dr. H. Peunoh Daly dalam tUlisannya sbb :"pengajaran
Kitab Kuningdengan membacakan dan menterjemahkan
kalimat
perkalimat serta beris perbaris, menurut saya sangat sulit. Cara pengajaran yang demikian masih dipakai dibeberapa Pesantren tidak akan mengembangkan kemampuan santri dan dak
e~ekti~
untuk menangkap kandungan yang dimaksud
kitab tersebut.
Sebagai
alternati~
tioleh
pemecahannya, beliau
~alah
seorang Peng~jar Kitab Kuning di Fakultas Syari'ah lAIN Syari~ Hidayatullah Jakarta menggunakan metode khulashah atau
menentukan bab-bab tertentu untuk kemudian dijelaskan kepads
13 dan pedoman dalam memec:ailkan masalah....rnasalah yang aktual 3. Sisws/Sant!'i dspst mengistinbstkan hukum dsri
IiJti3b-kitsb
Kuning Fiqh. Keberhasilan memahami dan mengussai ilmu fiqhdalam Kuning sebagai konsekwensi logis dari
ke~andaian
Kitab
Guru/Tutor
di Pesantren mempergunakan metode yang relevan dengan materimateri yang dibahas dalam Kitab Kuning Fiqh, baik dalam kegiatsn intra kurikuler. maupun dalam kegiatan tutorial pengkajian Kitab-kitab Kuning tersebut. tergantung pada ilmu alat yang di miliki oleh para Santri itu sendiri serta tepat tidaknya penggunaan metode yang relevan oleh tenaga guru/Tutor. Adapun metode-metode yang kemungkinan dapat ditarafkan untuk mengajarkan Kitsb Kuning (Kitab fiqh) agar dapat mencapsi sa saran sesuai dengan yang diinginkan. yaitu pengussaan
dan
pengembangan materi Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Kuning adalah sebagai berikut : 1. Sorogan : Guru membaca Kitab Kuning (Kitab Fiqh) serta menterjemahkan dan menjelaskan pengertiannya dihadapan siswa/santri. kemudisn sisws mengikutinya atau sebaliknya guru mengamati dan membenarkan kesalahandari siswa/santri tersebut. 2. Munazharah (diskusi). para Santri ditugaskan untuk mendiskusikan suatu masalah fiqh. guru mengamati dan mengarahkannya.
3. Muhadharah (Ceramah). guru membaca Kitab Kuning (Kitab
F~qh)
menterjemahkan dan menerangkan pemahsmannya. kemudian memberi kesemnatan
keTIAdR
Aj_RW!=llRAn+:,....'
l11""l+."k hp,....t-.J:1n . . Tt:l If\;
dlrncd
r10'rl
14 memberi tugas untuk membuat makalah, kemudian guru menilainya/memperbaikinya.
4. Guru menugaskan Siswa/Santri untuk menterjemahkan fasal-fasal/bab-bab tertentu serta menerangkan pemahamannya,
kemu-
dian guru menilai dan meperbaikinya bila ada yang salah. 5. Membaea dan menterjemahkan Kitab Kuning Fiqh oleh
beberapa
orang siswa/santri setiap jam pelajaran seeara bergilir,walaupun yang Iainnya nanti pada kesempatan berikutnya, kemudian guru meneruskan baeaan sesuai dengan yang ditdgetkan sambil menterjemahkan dan menjelaskan pemahamanjpengertiannya, juga bila memungkinkan dapat menyesuaikan hukum yang terdapat dalam
Kitab-k~tab
Kuning fiqh itu dengan
kondisi
sekarang, kemudian diadakan tanya jawab atau diskusi (pakai makalah atau tidak, tergantung dari waktu yang disediak,m). Disamping itu,guru harus membagi waktunya setiap memberi penga~ahan
Kitab Kuning Fiqh untuk membaea
berapa menit)
menterjemahkan berapa menitdan tanyajawab/diskusi
berapa
menit pula. 6. Peragaan (demontrasi), riset/penelitian telah dia jarkan
tentang hukum yang
('studi lapangan).
7. Melalui praktikum. misalnya praktikum ke Pengadilan Agama, KUA dan Bp4 pada masalah hukum yang ada kaitannya dengan yang disebutkan. 8. Rasitasi, siswa/santri
disuruh menghafal dikelas tentang
materi yang telah diberikan.
15 Untuk keberhasi:).an metode yang baik,maka diperlukan tehnik pengajaran Kitab Ktining (KitabFiqh) yang relevan antara lain : 1. Membentuk kelompok belajar yang besarsejumlah .:!:: 10
orang
siswa/santri.
C. Pandangan Ulama dan Cendekiawan Muslim Indonesia tentang
Ke-
dudukan Kitab Kuning. 1. Kelompok yang menolak sama sekali Kitab Kuning dan mengan8gapnya sebagei karya yang tidak relevan.
Mereka bersngga-
pan, bahwa Kitab Kuning aebagai hasil karya manusia semata yang tidak mempunyai nilai ilmiyah dan sandaran dalil gam~an
kea-
yang bisa dipertanggung jawabkan o
2. Kelompok yang menerima Kitab Kuning sepenuhnya. dinyatakan dalam
~itab
Ape
Kuning dianggap sebagai suatu
duk yang final yang tidak boleh dipersoalkan.
~ang
pro-
Tugas kita
menerima, melestarikan, mempelajari dan mengamalkannye. Bahkan
ada yang berlebihan rnengat;akan segala persoalan
yang rodah lewat maupun yang akan datang, semuanya sudah dijawab dan dicakup oleh Kitab Kuning.
3. Kelompok yang apresiatif, tapi juga kritis terhadap Kitab Kuning.
Kitab Kuning
s~bagai
khazanah keilmuan mengandung
16 Dilihat dari keberadaan Kitab Kuning, Jalaluddin
Hshmat
mengatakan bahwa : "Ki tab Kuning dari segi penga jarannya terclspat bebersps kelemahan, terutama dalam metodologi dan sistematiks.
Belisu menjelaskan :"pengajaran Kitab Kuning di Pesant-
ren tidak menekankan aspek penalaran, karena di sana tidak diajarkan metodologi dan sistematika berfikir yang rasional. Orang Pesantren kaya dengan informasi, tetapi tidak mampu mengolah menjadi konsep yang aktual. di Pesantren tidak
diaj~rkan
Dalam hal ini bukan berarti
metodologi dan sistematika berfi-
kir, di Pesantren terdapat pelajaran mantiq dan Ushul Fiqh. Keduanya iniadalah oabang ilmu yang melatihuntuk berfikir seoara sistematis, kelemahannya para santri tidak bela jar bagai12 mana menggunakan kedua oabang ilmu itu. Pendapat ini sesuai dengan pendapat K.H.Dawam Anwar, beliau berpendapat : "Para Ulama sudah "mktunya menyusun buku dengan oara penyajian zaman sekarang dan mengangkat
soal-soal
kekinian, yang bahan-bahannya diambil dari Kitab Kuning. 13
Kedua pendapat di atas, lebih menekankan
pada aspek me-
todologi dan sistematil{a s'esuai dengan tuntunan zaman sekarang. Berbeda dengan pandapat K.H.Ali Yafie dan Prof. Dr. E. Peunoh Daly, keduanya lebih menekankan pada nilai-nilai iImiyah yang terkandung di dalamnya.
Ali Yafie
dalam tulisannYa
menjelaskan sbb : "Melalui syarah dan hasyiyah serta taqrirat/ ta'liqat, nampaknya ada koreksi terus menerus dan evaluasi 12. 'Ibid. 13. Dawam Anwar, Tak perlu malu dengan Kitab Baru, Pesantren, No. 1/VOL.VI/1989, h. 67
18
DR. Fuad Mohammad Fakhruddin lebih menitik beratkan pendapatnya kepada orang yang mempelajari Kitab Kuning, mempelajarinya harus didasari dengan iman, akhlak
dan kesungguhan hati,
sebagaimana diungkapkan oleh beliau : "Ilmu Kitab Kuning membS11a dan menetrapkan ilmu asli ilmiah yang dipela jari sungguh h@ti dan budi pekerti.
dengan
Ilmu i tu dids sari oleh
yang diliputi oleh keyskinan yang suci.
iman
Ilmu i tu me letal{an
dasar pokok bagaimana untuk hidup yang lama dan selama-lamanya. ,,18 Oleh sebab itu ilmu ini dipelajari denganmngguh-sungguh, dengan meletakan kaedah-kaedah yang tahan uji dan tangguh dilengkari dengan dalil-dalil yang bersifat abadi,
Para
,
pengarang Kitab-kitab ini tidak dibawa oleh rat1
0
Ulama
semata, ra-
tio tanpa resiko, tetapi dikendali oleh iman sebgai teman yang berperan untuk melawan hawa nafsu dan iblis yang
durha-
ka ,,19
•
Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa Ulama dan Cendekiawan Muslim Indonesia berbeda pendapat dalam menilai Kedudukan Kitab Kuning (Kitab Fiqhl.
Sebagian menolak
Kitab
Kuning Fiqh seoara mutlak, Sebagian menerimanya dengan sepenuhnya dan Sebagian lagi bersifat apresiatif, tapi juga kritis terhadap Kitab-Kitab Kuning,
Dari Ketiga pendapat tersebut,
pendapat terakhir merupakan pendapat yang benar.
Dari penda-
pat ini perlu adanya kontektualisasi pemahamanKitab Kuning, agar keberadaannya bisa memberikan sumbangan yang berarti untuk menghadapi mqsalah-masalah aktual. 18. Fuad M. Fakhruddin, Urgensi Kitab Kuning Sebagai sarana
dalam mengi'stinbatkan Hukum Islam. Makalah Seminar Sehari
BAB
III
HUKUM ISLAM DALAM LINTASAN SEJARAH HUKID1 INDONESIA
A. Hukum Islam di Indonesia Sebelum Lahirnya Kompilasi Hukum Islam : Jika ditinjau dari segi sejarah perkembangan hukum
Islam
di Indonesia, perkembangannya dapat dibagi kepada empat priode yaitu : 1. Priode sebelum pemerintahan kolonil
Belanda.
2. Priode penjajahan Belanda.
3. Priode penjajahan Jepang. 4. Priode setelah Indonesia merdeka. 1. Priode sepelum Pemerintahan kolonial Belanda Jauh sebelum datang kolonial Belanda di Indonesia, kum Islam telah berkembang di Tanah Air.
Hu-
Hal ini dibuktikan
dengan kedatangan Pengembara Arab Islam Maroko tahun 1345 Masehi yang bernama Ibnu Batutah : Menurut be Ii au :"Raja Al Malik Al Zahir yang menjadi Sultan di Samudra Pasai, ia juga adalah salah seorang fuqaha yang mahir tentang Islam'.
Hukum
Yang dianut di Kerajaan Pasai pada waktu i tu
lah hukum Islam Mazhab Syafi 'i". 1
ada-
])ari samudra Pasai ini-
lah Hukum Islam menyebar keseluruh peloaok Tanah Air. Proses Islamisasi di Tanah Air dilakukan oleh para saudagar melalui perdagangan dan perkawinsn dengan penduduk pribumi. ,Setelah agama Islam berakar dalsm masyarakat, 1. H. Mohammad Daud Ali~ Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, Makslah untuk Pendidikan Hakim Senior An"'k" t.",.,
TT.
'l'n 0"'1'.
100?
h
?
2a peranan saudagar dalam penyebaran Islam diganti oleh para Ulama yang bertindak sebagai Guru dan pengawal hukum Islam, sebagai buku pedoman bagi Guru dan Ulama dipakailah buku hukum Islam berjudul Sirata , , Al Mustaqim yang dikarang oleh Nuruddin A~ Raniry pada tahun 1628, buku inilah yang merupakan kitab hukum Islam yang pertama di Tanah Air,
.
Kemudian Id ta b Sirata ,
A1-
MustaqI~diperluas uraiannya oleh Syekh Arsyad Al Banjardengsn
kitab hukumnya yang bernama Sabilu Al l1uhtadin. Setelah kehadiran VaG di Indonesia yang telah merobah msksudnya semula ingin menguasai kepulauan Indonesia dan menerapkan hukum Belanda
berusaha
di Indonesia, namun usaha tersebut ti-
dak berhasil, akhirnya hukum asli yang telah ada dibiarkan berjalan seperti sebelumnya, sebagaimana yang dioantumkan statuta Jakarta tahun 1642.
Mengenai soal kewarisan
Indonesia yang beragama Islam harus dipergunakan hukum
dalam orang Islam
yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari. 2 Untuk kelanjutan pemikiran di atas. pemerintah VaG meminta D.W.Frejer untuk menyusun oompidium yang memuat hukum perkawinan dan hukum perkawinan Islam.
Setelah disempurnakan dan
diperbaikioleh penghulu Islam, kitab hultum tersebut diterima oleh pemerintah vaG danmpergunakan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dikalangan umat Islem daerah yang dikuasai VaG.
di-
Kitab Hukum inilah yang dikenal
dengan nama compedium freijer. Posisi hukum Islam di zaman VaG berlangsung selama lebih kurang dua abad.
Pelaksanaan hukum Islam dalam masa ini ber-
jalan sebagaimana mestinya.
21
2. Priode Penjajahan Belanda. Pada masa pemerintahan penjajahan Belanda, timbul usaha untuk menghapuskan hukum Islam di Indonesia. Dengan berbagai upaya ditempuh oleh pemerintah Belanda agar pengaruh Islam hi lang dari sebahagian besar orang Indonesia. Dengan
meman~aatkan
ja$a
Snouck Hurgronye sebagai penasihat
hukum,Belanda berusaha menerapkan berbagai teori untuk merintangi kemajuan Islam di Tanah Air. Salah satu teori yang populer adalah teori resepsi yang berarti :"Hulrum Islam berlaluapabila diterima atau dikehendaki oleh hukum adat. 3
Teori ini merupakan bantahan
terhadap teoriyang berlaku sebelumnya yaitu teori reseptio in compexuyang dikemukakan
oleh LWC van den Berg.
sep Snouck inilah yang selalu yang
diman~aatkan
Kon-
oleh
0-
rang-orang yang berusaha merusak citra Islam di tanah air. Setelah masa penjajahan Belanda, sehingga Hazairin menyebutkan dengan teori Iblis. Disamping teori
Snouck memberikan
nasi-
hat kepada pemerintah Belanda yang terkenal dengan
sebu-
tan Islam Policy.
resepsinya~
Inti dari nasihat tersebut adalah
bi-
dang ibadah diberikan kemerdekaan, dalam bidang kemasyaralratan
meman~aatkan
adat istiadat yang berlaku dan dalam
bidang ke Tata Negaraan semua kegiatan kepada fanatisme Islam dan Pan Islam dilarang. 4
3. Dr. Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1991, h.X
4.
1.1?l£,
h. 124
22
Henurut pendapat' Snoueh : "Kusuh. kol.')niilli sme bulnmlah Islam sebagai?gama, melail1kiln Islilm sebagaidoktrin politiJ,.5 Pengaruh. teori resepsi initerilsa sekalipengaruhnya sampai Indonesia merdeka.
Hukum Islam yang menjadi hulmm
hidup di dalem mesyerakat Islam diteken ' ." , ..
"
"",
,_
,,,
t
;
yanp;
pen-
.
dehan. 3. Priode Penja jahan Jepang.
Dimase penjajahan Jepang, tidak adaperobahan hulrum Islam di Tenah Air.
kedudukan
Keadaan yang telah ada di ma sa pe-
merintahan Belanda tetap dilanjutkan sampei Jepang kalah lam perang dunie kedua.
da-
Pade maSil inidikslangan Pemimpin
Indonesia yang berelihan nesiona1is Islam tetep berupaya eger kedudukan PengedilanAgsl11e dspetdikllkllhkenkembeli
sehingga
ia dapat berfungsi kembeli sebagsi Pengedilen yang berwenang menyeleseikan sengketa umat Islem.
Sedangkan dipihak
lain
yang beraliran sekuler l11enghendaki agar pengadilan Agame
di-
hapusl{an sa j a. Namun bagaimanilpun rintangan yang diletilkan, usaha Pemim. pin Islam untuk mengembelil{andan l11enempatkan hukumIslam dalam kedudukilnnya sel11ula, terus dilalrukan dalam berbagai )wsempatan yang terbuka. • Priode setelah Indonesia 11erdeka. Perjalanan sejareh hukllm Islam setelah Indonesia merdeka melalui rental'Jg sejarah yang panjang mempunyai banyak permasalahan, baik yang timbul dari kilangan umat Islam sendiri mau5. H. Aqib Suminto.Politik rSlilmHindiaBelahda, Jakarta, LP3ES, 1986, h.11
23 pun orang-orang rionMuslim. penjajah masihberbekas. rumusan
Undang~Undang
dan Falsafah Negara.
Pengarul1 politik pemerintah
Ini dapat dilihat dalam menetapkan
Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar Umat Islam harus merelakan penghapusan
7 kata yang terdapat dalam rumusan Paneasila yang terdapat ~aflg
berdapat dalam Piagam Jakarta. Pengaruh politik penjajah tidak hanya berpengaruh terha\'~i
dap orang non muslim, tetapi juga membekas orang Islam sendirio
Akibatnya orang Islam sendiri salah faham terhadap Islam
dan hukum Islam.
Faktor penyebab di antaranya adalah :
a. Salah memahamiruang lingkup ajaran Islam. b. Salah menggambarkan kerangkadasar ajaran Islam. e. Salah mempergunakan metode mempelajari Islam. 6 Lahirnya Undang-undang perkawinan dan Unsang-undang
Pe-
radilan Agama, tidaklah menempuh jalan yang mulus, tetapi banyak hambatan
dan rintangan yang harUs dilalui oleh umat Is-
lam Indonesia.
Merekaharus berjtiang mati"'matianmenghadapi
serangan genear teru.tama dari kalangannon muslim. Kalau dirinei Satu persatu problem yangdihadapi Islam Indonesia, terutama dalam masalah hukum Islam, nian permasalahan yang dihadapinya.
ummat banyak
Ini disebabkan masih a-
danya pengaruh politik jajahan yang tidak menerima hukum Islam.
Teori resepsi yang diwariskan Snoueh Hurgronye
telah
terkubur dengan lahirnya UU. No.1 Tahun 1974, namun roknJa m,sih bergentanyangan di Tanah Air. 6. Prof. Dr. H.M. Daud Ali, S.H, Asas-asas Hukum Islam, Rajawali Press, 1991, h. 39
24 B. Pengertian Kompilasi Hukum Islam Kata Kompilasi berasal dari bahasa Inggris yaitu : Compile yang berarti menghimpun, mengara'r1g dengan mengutip dari buku-bul{U'lain. 7 Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa ditinjau dari segi bahasa, Kompilasi dapat diartikan
sebagai
kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentuuntuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan de_ mikian semua bahan-bahan yang dibutuhkan/diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.
8
Sedangkan Kompilasi menurut hukum adalah : Sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum. 9 Jika pengertian Kompilasi dikaitkan dengan Hukum
Islam
maka ia bermakna yaitu : Suatu usaha untuk menghimpun dan mengumpulkan bahan-bahan tertulis dibidang hukum materiel
bagi
para Hakim di lingkungan Peradilan Agama, yaitu : bahan-bahan yang diangkat dari berbagai sumber kitab-kitab yang biasa dijadikan rujukan pengambilan putusan hukum oleh para Hakim diPengadilan Agama.
Dengan kata lain Kompilasi Hukum Islam
adalah suatu upaya merangkum berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai Kitab yang ditulis oleh para Dlama fiqh yang digunakan sebagai refrensi hukum pada Pengadilan Agama
7.
Prof.Drs. Hojowasitodan W,J,s. Poerwadarminta, Kamus Lengkap Inggeris Indonesia, Bandung, PT. Hasta, 1980.h.28.
8. H. Abd. Rahman, SH.,MH.,Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Akademika PressindO, 1992, h. 11.
25 untuk diolah, dikembangkan dan dihimpun dalsm suatu ouku ld ta b.
atau
Himpunan inilah yangdi sebut KOl1l'piJ.a si Hulrum Islam,
J. Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam.
Kompilasi hukum Islam merupakan suatu keberhasilan
yang
besar bagi umat Islam Indonesia pada pemerintahan Orde Baru,lwrena dengan lahirnya Kompilasi tersebut, umat Islam Indonesia telah mempunyai
~qih
yang seragam dan telah menjadi hukum posi-
tifyang wajib dipatuhi oleh seluruh Bangsa Indonesia yang beragama Islam, Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam ini, diharapkan tidak akan terjadi lagi kesimpang siuran
kepu~usan
pada Lembaga-
lembaga Peradilan Agama, diman!sering terjadi adanya Keputusan Pengadilan Agame saling berbeda pada halkasusnyasama.
Perbe-
dean keputusan ini disebabkan karena dalammenyelesaikan perkara di Pengadilan Agamatelah ditetapkan sejumlah Kitab Kuning (Kitab Fqih) untuk dijadikanpedoman.
Kitab....ldtab kuning (ki-
tab fiqh) iniadalah karya daripara U18tna pada zaman klasik atau para ulama pada :oaman lElasi1Eetau pat'-fJ-'.-lll.a.me---p-afJ:abeberapa abad yang lampau yang
kadang~kadarig
bahkan
~ering
dalam
setiap masalah ditemukan lebih dari satu qaul (pendapat). Kiteb-kiteb Kuning (kiteb Fiqh) yang telah ditetepkan untuk menjadi pedoman para Hakim Pengadilan Agama adalah sbb: 1. Al Ba juri. 2. Fathu Al Mu'in dan Syarahnya. 3. Syarqawi 'Ala' Al Tahrir. 4.
Qalyubi~1ahalli.
26 6.
Tuh~ah.
7.
Targibu Al Musytaq.
8. 'AI Qawaninu Al Syar'iyyah Li Al Saiyid Dsman bin Yahya. 9. Al Qawaninu Al Syar'iyyah Li Al Sayid Sadaqah Dahlan. 10. Syamsuri 1i
AI~araid.
11. Bugyatu Al Mustarsyidin.
12. Al Fiqh Ala Al Mazahibi Al Arba'ah.
13. Mugni Al Muhtaj. Materi dalam Kitab-kitab tersebut agaknyamasih belum madai, sehingga
me-
seringkali dikeluarkan instruksi maupun surat
edaran untuk menyeragamkan penyelesaian perkara. , Perbedean satu keputusan antera satu Pengadilan Agama
de-
ngan Pengadilan Agama yang lainnya dapat membuka peluang bagi terjadinya pembangkangan atau keIuhan dari pihak yang kalah dalam perkara, bahkan para Hakim Agama sendiri sering beraelisih dalam memilih kitab rujukan dinntara kitab-kitab yang telah
di-
tetapkan. Dntuk mengatasi masalah yang telah disebutkan di atas, maka timbuIIah usaha untuk membuat suatu pedoman bagi para Hakim ~adilan
Pe-
Agama untuk menetapkan hukum dan menyelesaikan perkara.
Dsaha tersebut terwujud dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Bapak Presinden R.I. No.1. Tahun 1991.
Inilah
yang melatar belakangi Iahirnya Kompilasi Hukum Islam di Indone-
sia.
BAB
IV
HUBUNGAN KITAB KUNING (KITABFIQH) DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. A. lsi Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 buku : Buku
I
Buku
II
Buku III
tentang Perkawinan ten tang Kewarisan ten tang Perwakaran.
Sistematika masing-masing buku dibagi dalam beberapa bab dan pada setiap bab tertentu dibagi pulak"beberapa b~gian yang dirinci dalam rasal-rasal. Kompil~si
Hukum Islarn terdiri dari 229 pasal dengan dis-
tribusi yang berbeda"'beda untuk rnasing"'masing buku.
Porsi
yang terbesar adalah pada buku Hukum Perkawinan, kemudian Hukum Ke1"larisan dan yang paling sedikitadalah Hulrum Per1"lakaran. Perbedaan ini timbulbukan ruanglinglrup materi yang berbeda al{;an tetapi hanya karen a intensU danterurai. atau tidaknya pengaturannya masing"'masing yang>tergantung pada tingkat penggarapannya.
Hukum Perka1"linan karenakita sudah mtggarapnya
sampai pada hal-hal yang detail dan hal yang sedemildan dapat dilakukan mencontoh pengaturanyang ada dalam perundang-undangan tentang perkawinan.
.3eb13liknyakarena hukum Ke1"larisan
tidak pernah digarap demikian maka ia hanya muncul secara garis besarnya dan dalam jumlah yang cUkup terbatas. Selain itu pengaturan yang ada delam Kompilasi Hukum Islam ini khususnya untuk bidangHukum Perkawihan tidak lagi ha-
29 BAB
X : PencegahanPerkawinan (Pasal 60 - 69)
BAB
XI
BAB
XII
Batall1ya Perkawinan
(Pasal 60 - 69)
Hak dan Kewajiabn Suami - Isteri (pasal 77 - 84).
BAB XIII
Harta kekayaan dalam perkawinan (Pasal
BAB
XIV
Pemeliharaan Anak (Pasal 98 - 106)
BAB
XV
BAB
XVI
BAB XVII
85 - 97).
Perwalian (Pasal 107 - 112) Putusnya Perkawinan (Pasal 149 - 162) Akibat Putusnya Perkawinan (Pasal 149 - 162)
BAB XVIII: Rujuk (Pasal 163 - 169) BAB
XIX: Masa berkabung (Pasal 170)
2. HUKill1 KEWARISAN
Sistematika Kompilasi Hukum Islam mengenai Hulrum Kewarisan adalah sbb : BAB
I
BAB
II
BAB
III
BAB
IV
'Aul dan nad (Pasal 192
BAB
V
Vlasiat (pasal 194 - 209)
BAB
VI
Ketentuan umum (pasal 171 ) Abli ltlaris (Pasal 172
- 175)
Besarnya bahagian (Pasal 176
-
-
191)
193)
Hibah
3. HUKill-1 PERHAKAFAN Sistematika Kompilasi HUkum Islam mengenai Hukum Perwakafan adalah sbb : BAB BAB
I : Ketentuan Umum (Pasal 215) II: Fungsi, Unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf (Pasal 216 - 222)
BAB
III
Tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf
30
BAB BAB
IN: Perubahan, Petlyelesaiatl danpengaHasan benda kat (Pasa1 225 -227) V: Ketentuan Pera1ihan (Pasal 228)
Demikianlah isi dari Kompi1asi Hukum Islam secsra singkat atau secara global, baik dari Hukum PerkaHinan hukum Kewarisan, maupun Hukum Perwakafan. Sedangkan isi Kompilssi secara rinci ada1sh sbb KOMPILASI HUKUM BUKU I
ISLAM
HUKUM PERKAWINAN BAB. I KETENTUAN Ul1UM Pasal 1
_ Yang dimaksud Ilcngan:
a. Pcminangan iaIahkegiatan upaya ke arah terjaelinya hubungan IJCljodohan anlal'a seorllng pria dengan scorang \\!anita; b. Wali hakim ialafiwa1inik:iliyangditnnjukolellMcnteri Agama atau pejabat yang dltunjuk olchnya, yang diberi hak dan -kewemmgan untuk bertindak sebagai wali nikah; c. Akad nikah nmgkaian ijab yang diucapkan olel! wali dan kabul yang dillcapkan oleh mempelai pria atau waldlnya disaksikan olch dua orang saksi; d. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mcmpd:H wanita, baik berbentuk barang, uang alau jasa yang !idak IJClientlmgan dengan hukum Islam; .. c. Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria sele hi! akad nikah yangdicantumkan daiam Akla l\Hkah bempa janji Wlak yang diganlunglmn kepada snatu keadaan tertentu yang mungkin tCl'jadi di masa yang aknn dalang;
f. Harta keh\yaan dillam pcrkawinan atau Syirkllh adalall harIa ym,g diperolch baik sendiri-sendiri alan bersama suami istri selama d,liam ikatm perkawinan berlangsung dan seianjulnya disebut haria bersam:l, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun; g. Peme!iharnan anal< atau hadllOnah adalah kegiatan mengasuh, memeliham dan mendidik anak hingga dewasa amu marnpu beriliri scheliri; h. Pelwalian ada1al1 kewenangan yang diberikankepada seseoranguntuk melakukan seSualu perbuataJi hukum sebagai wakiluntuk keperitingan dan atas nanla anakvanfitidak memnlln\lrii kp:1tlJ~hrnnO'tn!l~t~nlrp{~;lQ nt"":lnn
,1 Khuluk adalah perecraian yang lerjadiataspermintXln istli dengan memberikantebusanatau •iwadlkepada danataspersetujuan suaminya; J. Mut'ahadalahpemberianbekassuamikepada istriyangdijatuhi talak berupa benda atau uang danlahinya. I.
BAB HI nASA»~ ..l)ASAR
.PERKAWINAN ,
Pasal2 Pcrkawinan mcnurut hllkum Islam adalah pcmikahan, yaitu akad y:lJ,,: sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk mcntaati per;.nlah A/hill dc',n melaksanakm1l1ya mempakan ibadah. 'w
Perkawimm bertujllan untuk mewujudkan kehidupan rumah langg:, yang sakinah, mawaddah,dan rahmah. Pasal4 Perkawinan adalah sail, apabiladilakukan menUlut Ilukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undal1g No. 1 Tahun 1974 lentang perkawinan.
PusalS (1)
Agar lerjarnin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap pcrkawinanharus dieataL
(2)
Pencatatanperkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oieh Pegawai PencatatNikahsebagaimanayang diaturdalarn Undang-Und:mg 1'To. 22 Tahlln 1946 jo Undang..Undang No. 32 Tahml 1954.
Pasal (; (l)lJntuk memenuhLketcntuan dalam pasal 5, setiapperkawimm umrw; dilangsungkan dilladapah clan ill bawah pengawas1ln Pegawai I'cileataf Nikah. (2)
Perka\'.inan yang dilakukan ill luar pengawasan Pegawai Pencatai Nikah tidak mcmpunyai kekllatan hukum. /
32 (1) (2) (3)
4)
7 Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nibil yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. . Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta ]\lika1l, d:lj)al diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang (japat diajukan ke Pengadilan Aija
Pasal8 Putusnya perkawinan 'sclain cerai mati hanya dapat dibuktikan dcngan 1rat cera! berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentule putusan ~rceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.
(I)
(})
Pasal9 Apabila buleti sebagaimanapadapasal8 ti ditemukal1 karella hHang dan sebagainya, darat dimintakan salinannya. kepada Pcngadllan Agama. Dalam hal. slli
dak
PasallO Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan 'Kutipan Buku Pendaflaran Rujllk ':jl.1ng dikell,larkan oleh Pegawai PCl1catat Nika11.
34 c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul. Bagian Kedua Caloll Mempelai
(1)
(2)
Pasat 15 Untuk kemaslahatan keluarga d:Ul rumah tangga, pcrkawillan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umm yang ditctapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. I TaJmn 1.974 yakni calon suami sekul'ang-kurangnya berumur 19 (anun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 talmn. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (,,'mn hams mendapa! izin sebagaimana yang diatur dalam pas;11 6 aya! (3), (4) d,m (5) UU No. I Tahun 1974.
n).
(2)
Pasal 16 Perkawinan didasarkan alas pcrsctujmm calon mempeiai. Bentuk persctujuan calon melupelai wanita, dapat bempa pemyatmm tegas dan nyata dengan tulisM, lisan atau isyaral tapi dapaljuga bcrupa diam dalanl :uti selama tidak ada penolakan yang tegas.
(I)
Pasal 17 Sebelum berlangsungnya pcrkawinan, Pegawai Pencata! Nikah menanyak,m lebih dalmlu persetujuM calon mempclai dihadapkan dua saksi nikah.
(1)
(2)
(3)
Bila ternyata pcrkawinan tidak disetujui oleh salah scoffing calon mempelai maka pcrkawinan itu tidak dapat diJangsungkan. Bagi calon mempclai yang menderita tuna wicara atau tuna mugu pcrsetujuan dapat dinyatakan dellgan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti. Pasan 18
Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pemikahan tidak terdapal halangan perkawinan sebagaimaria dialur dalmn Bab VI.
Pasal 22 Apabila wali nikah yang paling bcrhak, urutannya lidal: mcml;,lUhi syarat scbagai wali nikah atau olch kcu'cna wali nibh itu memlcrila luna wi':ara, tuna rungu atau sudah udzur, mab hale menjadi waH bcrgcscr :';epada wali nikah yang lain mcnurut dcrajm herikutnya.
(1)
(2)
Pasal Wali hakim bm'u dapat bcrtinuak sebagai wuE nibth apabiia wali Ila:,:l!> tidakada aiau tiuak mungkin mcnghadirkannya ,,[all tidak cllkCialiui tcmpattinggalnya atau gaib atau adlal alau engg'm. DalamhaLwali adlal alau cngg,m malca waH hakim baw
(1)
l'asal 24 Saksi dalmn perkllwinan merupakan rukunpelaksanaan akad nikal1.
(2)
Setiap perkawinanharus disaksikan oleh dua orang salesi. Pasal25
Yang dapatditunjuk.~)enjadisaksidallimakad ni iala11 seonll1g lakiIaki muslim, adil,akilbaligh, tidaktcrganggu ingatan dan tidak luna wngu atau tulL
kah
Pasal26
Saksi harus hadir dan mcnyaksikan seca.m langsllng alcad niknh sella menandatangani Akta Nikah pada Waktll dan di lemjJal aki:C! nika'Ji dilangsungkan.
Bagian Kelima Akad Nikah
Pasal27 Ijab dankabolantara walidanca10nmcmpelai priaharusjelas hemntun dan tidak bersclangwa1;tu.
37 Pasal28 Akad nikah dilaksanakan scndiri secam pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orallg Jain.
(1) (2)
(3)
Pasal29 Yang berhak mcngucapkan kabul blah cajon mempebi pria s,,;cafa pribadi. Dalam hal-hal tcrtcntu tlcapankabul nikah dapat diwakiUmll kepac1rl pria lain dcngan kctcntuan calon mcmpclai pria membcri kuasa yang iega:; seeam tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah it!l adalah untuk mempelai pria. Dalam hal ealon mempelai wanita atau wall keberatan cajon mcrnpclai pria diwakili, maka akad nikah tidalc bolchdilangsungkan.
BAB V MAHAR Pasal30 Calon mempelai pria wajib mcmbayar mahar kepada caloll mcmpelai wamta yang jumlah, bentuk dlm jcnisnya disepakati oleh keaua belah pihak.
Pasal31 Pcncntuan mallaf berdasarkan asas kesederhanaan dan kcmudahall yang dianjurkan oleh ajaran Islam.
Pasal32 Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan :;ejak itu menjadi hak pribadinya.
(1) (2)
lPasal33 Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar bolch ditangguhkan baikuntuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang ealon mcmpclai pria.
(1)
(2)
(3)
Pasal3S Suami yang mentalak istrinya qoblaal dukhul wajib mcmbayar setengah mahar yang telah ditentukan dalarnakad nikah. Apabila suami meninggaldulliaqobla al dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. Apabila perceraianterjadiqobla~dukhuItetapibesamya mahar belum ditetapkan, makasuami wajib membayar mahar mitsil. Pasal36
ar
Apabila. mah hilang sebelu.m. diserahkan, mahar itu !lapa! diganti deng bar:mg lain yangsa ll1 3 benluk jenisnya ataudenganbamng lain an Yangsama nilainyaatau dengan uang yang senilai denganharga barang mall1lf yanghilang.
dan
Pasal37 Apabih terjadi selisih pcndapat mcngenai jcnis dan nila; mahar yang diteWpkan, pcnyclesaiannya diajukan ke Pcngadilan Agama.
(1)
(2)
Pasal38 Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacad at.'1U kurang, lc(api calun mempelai wanita telap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Apabila istri mcnolak untuk menerima mahar karena cacad. suami harus menggantinya dengan mallar lain yang tidak cacad. Selama pengganti. nya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar. BAB VI LARANGAN KAWIN Pasal39
Dilarang melangsungkan perkawinan anWra seorang pna dcngan scorang wanita disebabkan:
39
1. Karena pertalian nasab: a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang mcnurunkanllya man keturunannya; b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya; 2. Karena pertalian kembat semenda: a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya; b. Gengan seorang wanita bekas istri orang yang menunmkannya; c. dengan seorang wanita keturunan islIi alau bekas istJinya, kl.',cuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itl! 'lobIa .. I dukhul. d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya. 3. Karena pertaliun sesusuan: a. dcngan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menUf\Jt g::ris lUnJ.s ke atas. b. dengan seorang Mlnita sesusuan dan seterusnya menurut gm'iE, IlJl1ls kG bawah; c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusmm l,e bawah; d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke al3.;:; e. dengan anak yang disusui oleh islIinya dan keturunannya. Pasal40 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengun pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalarn masa iddah dengan pria lain; c. seorang wanita yang tidak beragarna Islam. Pasal41 (1)
Seorangpriadilarangmemudu istrinyadengan scorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasabatau susuan dengan istrinya;
a. saudarakandung, seayah atauseibu serta keturunmmya; b. wanita dengan bibmya atau kemenakannya.
40 (2)
Larangan tcrsebut pada ayat (1) temp berlaku meskipwl istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah. Pas.:!1 42
Seorang priadilarang melangsungkanperkllwinan dengan seOfallg wanila apabila pna tersebutsedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang kcempat-empalnya masih lcrikat tali perkawinan a!an masHI dalam iddah talai\: raj'i 3taupun salah SCOf3ng di antara mereka mnsih lerikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i. lP'asal 43
(l)
(2)
Dilarang melangsungkan pcrkawin:m anlara SCOl1lllg pria: a. dcngan scorang wanila bekas istlinya yang dilaJak tiga leaE, b. dengan seorang \vaniln bekas istrinya yang dili'an. Larangan lersebut pacta nyut (1) humf a gugur, kalau h3kas iSiri ladi telah kawin deng:m pria lain,kemudian pcrkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan lelah habis mas:! iddahnya. lPasal 44
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawin:m dengan scorang pria yang tidak beragama Islam. BAB VII
PERJANJIANPERKAWINAN Pasal 45 Kcdua calon melTl pelai dapal rriengadakhnpcrjahjianpcrkawillM dal:iih benluk: 1. Taklik lalak dan 2. Perjanjian lain yang tidakbertentangandengan hukum Islanl.
(1)
(2)
Piliml 46 lsi taklik talaktidakboleh belientangan dengan hukum Islam. Apabila keadaah yangdisyaralkan dalam takIik talak betul-betul fcrjadi. kemudian, tidakdel1gan sel1dirinya talak jaluh. Supaya !alak SUI gguh-sungguh jatuh, istriharus mcngajukan persoalannya ke Pengadil:m Agama.
42
(2)
(3)
(4)
(5)
pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. . Perjanjian pcrl:awinan mengenai harta, dapal dicabut alas peJrSctujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya eli Kamar Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Sejak pendaftmun tersebut, pencabutan telah mengikat J:~pada suam! istri tetnpi terhadap pihak ketiga pcncabutnn bam mcngikat sej::.!: tanggal pcndaftaran itl! diulllumkan olch suami istri dahjj,j sualu siLral kabar setempat. Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak diJakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan scndirinya gugur dan tidak mengikat kcpada pihak ketiga. Pencabutan pcrjanjian perkawinan mengenai haria tidal< boleh mcrugilam perjanjian yang telah dipcrbuat sebelumnya dengun pih
Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pcmbalalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.
Pasal52 Pacla sant dilangsungknn perkawinan dengan islri keduu, kctiga amu keempat, bolch diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya itu.
BAB VllI KAWIN HAMIL
(I) (2) (3)
Pasal53 Seorang wanita hamil di lum nikah, dapal dikawinkan dcngan pria yang menghnmilinya. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (I) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan diiangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan uIarig setetah anak yang dikandung tahir.
Pasa154' (1)
Selama seseorallg masih dalam keadaan ihram, tidak boleh
43
(2)
melangsungkan pcrkawimll1 dan juga tidak bolch bcliindak scbagai wali nikah. . Apabila teljacli perkawinan daJEm keadalln ihrum, /lum wall niJmlmya rnasih bemd:, dalum ihram pcrkawinannya tidak sah. BAB IX DARI SA'lI'U ORANG
B~RlISTRJ[ JLEIUH
h""asai 55 (1)
Beristri lebih darisafu orang padawaktu yangbersamaan, terbat:ls hanya sampai ernpatorallg istri.
(2)
Syarat ul:lrna beristri lebih dari scorang, suami hams rnampu berlaku aclil terhadap istxi-islri dananak-anaknya.
(3)
Apabila syarat utamayang disebutpa~ ayat (2) tidal, mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri !cbili dan scorang. H>as:~1
(1) (2)
(3)
56
Suami yang hendakberislri lebih dalisatuorangharus mendapat hin dariPengadHan Agama. Pengajuanperm6honanizindimaksudpadaayat(1)dilakukall mcnumt tatacara scbagaimana dialur dalam Bab VIII Peraturan Pemenntah No. 9 Tahun 1975. Perkawinan yangclilakukafldengan •. islrikedua,kctiga atau keempt~.t tanpa izin
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dan seorang apabila: a. isbi tidak dapat lllenjaJankan kewajiban sebagai istri; b. istri mendapat cacad badan alau penyakit yang tidal<. dapat clisembuhkan: c. ism tidak dapat melahirkan keturunan.
Pasal58 (l)
SeIain syarat ul:lrnayangcliscbutpada pasa155 ayat (2) maka untuk memperoleh izinPengadiIan Agama, .haruspuladipenuhi syaratsyarat yang clitentukan padapasal5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:
44
(2)
a. adanyapersetujUlII\istri, b. arumya kepastianbahwa suamimampu rncnjaminkeperluM hidup istri-istridan anak-anak mereka. Dengan tidak mengurangi ketentuan, pasal 41 hum£" b Peratuwn Pemerifltah No.9 TahunJ975,persetujuan ism amu istri-istri dapat diberikansecara tertulisataudengan Ji tetapi sekillipun !elall ada persetujmm tertulis,persetujuanini dipcrtegas dengan pel'setuju~.n lisan ism pada sidang Pengadilan Agama
san,
3)
Persetujuan dilnaksudpadaayat (l)humf a tidak diperlu!c,m bagi seorang suamiapabil~ istriatau istri-istrinya. tidakmungkin diminlai persetujuannya dantidakdapat menjadipihak dalillll perjanjian alliu apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya seknrangkurangnya 2 tahun atau karena sebah lain yang perIn mendapat pcnilui4U! Hakim. Pasal59
Dalam hal istritidak mau memberikanpersetujllan, danpcnnohomm .n untukbcristri lcbih dari satn orangbel"ilaSill'kan alas salah saiu alasan yang ltur dalampasa155 ayat(2) dan 57,Pcngadilan Agamadapat menetapkw0 liang pemberian izinsetel .memeriksa. dan memlengaristri yang rsangkuk'ID dipersidang PengadilanAgama, dan terhadap pendapan ini 'i atau suami dapat mengajukanbandingamuka.'>asi.
an
ah
BAB X PENCEGAHAN PERKAWINAN
Pasal60 Penccgahan perkawinanbertujuan unluk menghindari suatu perkawinan yang dilarnng hukum Islam dan Peraturllil Perundarlgundangan. Pencegahllil pedmwimm dapat dilak'Ukan bila calon suami alau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syaratsyllint untuk melangsungkan perkawinan menulUt lmkum Islam QUI Peratunll1 Perundang-undangan.
Pasal61 Tidalc sekufu tidak ililpat dijadlkan alasilll unrok mcncegah perkawinEi1, lali tidak sekufu karena perbedrum agamaatau ikhtilallfu al (lien,
45
(1)
(2)
Pasal 63 Pencegah~m
pcrkawinan daptltdilakukan oICh sU{lmi atau istri yang masi!J terikat dalam perkawimm dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan mc1aJ]gswlgkan perkawinan. Pasal64 Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak dipcnuhi.
(1)
(2)
Pasal65 Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahuk::m juga kepada Pegawai Pencatat Nikah. Kepada calon-calon mcmpelai diberitahukan mengenai pcrmohonan pencegalmn perkawinan dimaksud dalarn ayat (1) olch Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 66 Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila penccgahan bclum di-
cabut. Pasal67 Pencegahan perkawinan dapat dicabut dcngan menarik kemb;lli petmohonan pencegahan pada Pengadilan Agarna oleh yang menceg;'h al;al dengan putusan Pengadilan Agarna. Pasal 68 Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan abu membantu melangsungkan perkawimm bila ia mengetahui adanya pelanggaran
46 dari ketentuan pasal7 ayat (l),pasal8,pasal9,pasall0 atanpasal n lJmt!ng·· Undang No.1 Tahun 1974 meskipuntidakadapencegahan perkawinan. Paslll
«,9
(I)
ApabilaPegawai Pencatat Nikallberpendapatbahwa tcrlladap perk,,· winan tersebutada .larangan menurut Undang-Undallg NO.1 Tahu!] 1974 maka ia akan menolak melangsungkanperkawinan.
(2)
Dalam halpenolakan,makapermintaansaiah satupihak yang ingin melangsungkan perkawinanolehPegawaiPencatat Nikahakan clibcri· kan sualu keterangan lertulis clari penolakan tersebut disertai deng:m alasan-alasan penolakannya.
(3)
Para pihak yang perkawin:mnya ditolak berhak men gaj ukan pcrmo!lollan kepacla Pengadilan Agamadalam wilayahmanaPegawai Penca1at Nikah yang mengadakan penolakan bCrkediJdukan unluk mcmberikan kepulusan, dengan menyerahkan sural kelerangan penola](an terseblll di alas.
. (4)
Pengadil:m Agama ak:m memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan membcrikankeletapan, apakah iaakanmengualkan pcnoJakan terscbul atatJkah memerinlahkanagar supaya pcrkawinan dilangsungkan. Ketel'lpM inihilangkekuatnnuya, jikarintangan-rinmnganyang mcngakibatkan penolakan tersebuthilang dmrparapihak yang ingin Imwin dapat mengulangi pemberilahuantenmng maksud mercka.
(5)
BAB XI BATALNYA PERKAWINAN
Pasal70 'erkawinan balal apabila: suami melakukanperkawinan,sedangia tidakberhak melakukan a.kad nikah karena suclah IllCl11punyai cmpat orangistri,sckalipull salah slltiJdarI keempat istrinya itu dalal11iddah talak raj'i; sescorang menikahi bekasistrinya yang teillhdili'annya; sescoflmg menikahibekas. istrinyayangpem:ilidijatuhi tigakalimlak olehnya, kecualibilabekas istri tcrsebutpernahmenikalldengunpriaillin yang kemudian bercerai lagi ba'daal dukhul dari pria tersebut dalllelah /.Iabis masa iddllhnya;
47 d. perkawinandilakukanantara duaorang yangmempunY~lj hubungandDrah, semenda
4. berhubungan scsusuan, yaitu orang tua scsusuan, anak scsusuan, saudara scsusuan dan bibi atau paman scsusuan; e. istri adalah saudara kandung alau scbagai bibi alau kcmenakan dan islri alan istri-istrinya.
l'asal71 Sualu pcrkawinan dapat dibatalkan apabila: a. scorang sllami mclakukan poligami tanpa izinPcngadilanAgarna; b. perempllan yangdikawlni temyatakeuludian dikctahui masih menjatli istri 'pria lain yang mafqlld; c. pcrempuan :'ang dikawini temyala masih dalam idillih dad .suarni lain; d. pcrkawinan yang melanggar batas umur pcrkawinan, scbagaimana (litetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang 1 Tahun 1974; e. pcrkawinan dilangsungkan tanpa wali alau d.i.laksanaIcan olch waIi yang tidak berhak; f. pcrkawinan yangdilaksanakan clengan paksaan.
(1)
(2)
(3)
Pasal72 scorang sllamialau .istri dapatmengajukan pcrmohonan pcmbmalan pcrkawinan/lpabilapcrkawinan dilangsungkan dihawah ancaman yang mclanggar hukum. scorang suami alau .istri dapat mcngajukan pcrmohonan pcmbaralarl pcrkawinan apabiIapada waktuberlangsungnya pcrkawinan terjadi pcnipuan atau salah sangka mcngenai diri suami alan istri; ApabiIaancaman telahberhcnti,atau yang bersalahsangka ilu mcnyadali keadaannya, dan dalamjangka waktu 6 (cnam) bulansctelah itu masih tctap hidup sebagaisuami istii, .dan tidak menggunakan
48
haknya untuk mengajukan pelmohonan pembataIan; maka haknya gugur. Pasal73 a. b. c. d.
(1)
(2)
Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adaIah: para keluarga dalam garis keturunan lurns ke atas dan ke bawah dari suami atau istri; suami atau istri; pcjabat yang bcrwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurnt undang-undang; para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacad dalam mkun
Pasal75 Keputusan pembataIan perkawinan tidak berlaku surnt terhadap: a. perkawinan yang batal khrena salah satu dari suami atau isl.i:i murtad; b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad bail:, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Pasal76 Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubllngan lmkum antara anak dengan orang tuanya.
50 tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. (2)
Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah mngga sesuai dengan kemampuannya.
(3)
Suamiwajib memberi pcndidikan agama keapda istrinya dan mcrnbcri kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bennanfaat bagi agama, dan bangsa.
(4)
Sesuai dengan penghasilannya suami meuanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawalan dan biaya pengobatan bagi istri dan anal:;
(5) (6)
(7)
c. biaya pcndidikan bagi anak. Kewajiban suwni lerhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) humf a dan b tii atas rnulai berlaku sesudah ada twnkin sempurna dad iSlrinya. Istri dapat membebaskan suwninya dari kewajiban terhadap dirinya :,ebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila iSlri nusyufz. Bagian Keempat Tempat Kediam:m Pasal 81
(I)
Suami wajib menyepiakan tempatkediaman bagi isui dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam iddah.
. (2)
Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri scIama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah warat.
(3)
Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya d:ui gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediarnan juga berfungsi sebagai !empat penyimpan haria kekayaan, sebagai tempat menata dan rnengatur alat-alat rumah tanggil.
(4)
Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan kcadaan Iingkungan tempal tinggalnya, baik berupa aIm aperengkapan rumah tangga rnaupun sarana pCdunjang lainnya.
51
BagianKelima Kewajiban Suami yang Bedstf'i Lebih dari Seorang
(1)
(2)
Pasal Suami yang men1punyai istri lebih dari seorang berkewajiban mernberi tt:mpat tinggal danbiaya hidupkepadamasing-masing istri secara berimbang rnenuhlt hesar kecilnya keluarga yang ditanggung masingm~Jsing istri. kecuali jika ada perjanjianperkawinan. Dalam hal paraistri rela dan ikhltis. suami dapatmenempatkan istrinya dalam salU tempat kediaman. Bagian Keenam Kewajiban Istd Pasal83
(I)
(2)
Kewajibanutamabagi seorang Istriialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batascbatas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istrimenyelenggarakand:1I1 mel\gatur kepcrluan IUmah tanggaschnrihnridengan sebaik-baiknya. Pasal84
(1)
(2)
. (3) (4)
Istri dapat dianggap nusyuzjika ia tidak mau melaksanakan kcwajibankewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kccuali dengan alasan yang sah. Sclama istri dalam nuzyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untak kepetingan anaknya. Kcwajiban suami tcrsebut pada ayat (2) di atas berlakll kembali scsudah istri tidak nusyuz. Ketentuan ten tang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri hams didasarkan alas bakti yang sah. BAB xm HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN
Pasal 85 Adanya harIa bersama dalam perkawinan itu tidak mennutup kcmungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
52 rasal86 (1) Pada dasamya tidak: ada percampuran antara harta suami dan harta i islri karena perkawinan. (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian
juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
rasal87 (1)
Harta bawaan dari masing-masing suami dan islri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah alau warisan adalah di hawaII pengllasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentllkan lain dalam IYcrjanjian perkawinan.
(2)
Suami dan istri rnempunyai hak sepenuhnya untuk mc!akukan perbuatan hukum alas haria masing-masing bempa hibah, hadiah, sodaqall atau lainnya.
Pasal88 Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tcnlang harta bersama, maka penyclesaianPerselisihan ilu diajukan kepada pcngadilan Agama.
,,
rasal 89 Suami berlunggung jawab menjaga haria bersama, harta istri maupull harlanya sendiri.
rasal90 Istri turnt bertanggung jawab -menjaga harta bersama maupun hnrta suaminya yang ada padanya.
rasal91 (1)
Harta bersanm sebagaimana tersebut dalam pasal 85
(2
Harta bersat:na' yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
(3)
Harta bersama yang tidak: berwujud dapat bernpa hak maupun kewajiban.
(4)
Hartil bel'sama dapat dijadikan sebagai barnng jaminan oJeh salah S<'ltu pihak atas persetujuan pihaJc lainnya.
"","
53
dipcrbolchkan
(1)
(2) (3)
(4)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1) (2)
Pasal 93 Pcrtanggungjawaban lerhadap utang sunmi atau islri clibcbanbn pada hnrlnnyn masing-masing. Perl'mggungjawaban lcrhaclap ulang yang clilnkukan unluk kepclItillgan keluargn, dibcbankan kcpada harta bcrsnrrH'. Bila harta bersama tidak mcncukupi, dibebankan kcpada harta suami. Bila harta suami tid'lk ada atau tidak mcncllkupi dibebank.m kcpadn harta islri. Pasal94 Hnrul bersama dad pcrkawimm seorang suami yang mempunyai islri lebih dari seorang, musing-musing terpisah dan bcrdiri scndiri. Pemilikan harta bersama dnri perkawinan scorallg sllumi yang mempunyai istri Iebih dari seorang sebagaimana tersebut ayal (1), dihitung pada suat bcrlangsungnya akad perkawinan yang kedua, kctiga atau . yang kecmpat. l)asal 95 Dengan tidak mengurangi kctentuan pasal24 ayat (2) huruf C Pcratunm Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal136 ayat (2), sl1ami atau iSlfi dapat meminta Pengaililan Agama untuk meletakkan sila jaminan atas harta bcrsama lmpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang mcrugikan dan membahaynkan harta bcrsama seperti judi, mabuk, baros rum scbagainya Selama masa sita dapat dilakukan penjl1alan alas harta bcrsama unlllk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama. Pasal96 Apabila teljaili cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hnk pas3f!gan yang hidup Iebih lama. Pembagian hnrta bcrsama bagi seorang suami atau istri yang islri alau suaminya hilang harus dit.mggulL'kan sampai adanya kepw;tian lclatinya yang hakiki atau matinya secara hukum alas d:lsar plltllsan Pengadiian Agama
54 Pasal97 Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dad harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
BAn XIV PEIV.IEUHARAAN ANAK
(1)
(2)
(3)
Pasal98 Bata~ usia anak yang mampu berdiri sendiri atlm dewa5a [U1;,i;lh 21 tahun, sepanjang anak tcrsebut tidak bercacad fisik maupun mente! atw bdum pcmah meJangsungkan pcrkawinan. Orang tuanya mcwakili anak tersebut mcngcn:li segala pcr!luatan hukum di dalam dan di Inar Pcngadilan. PcngadiJan Agama cIapat mcnunjuk salah sconmg kerabat icrdckat yang mampu menunaikan kcwajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidllk mampu. Plisal 99 Anak yang sah adalah:
a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b.
ha~il
pcmbuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan olch istri tersebut. Paslil 100
Anak yang lallir di luar perkawinan hanya mempunyai hllbungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Pasal 101 Seomng suami yang mengingkmi sahnya anal" sedlUlg lstri lid:lk menyangkalnya, dapat rneneguhkan pengingkarannya dengan Wan.
(1)
Pasal 102 Suami yang lIkan mengingkari seorang anal< yang lahir dmi istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangkll waktu 180 hari sesudall hari lahimya atnu 36D had sesudah putusnya perkawinan atau setelah sllami itu mt;ngetqhui bahwa istrinya mclahirkan
'5'5
(2)
(1) (2)
(3)
(1)
(2)
anak dan berada eli tempat yang memungkinkan dia mcngajukuu perkatanya kepada Pcngadilan Agama. Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau wuktu tersebut tidak dapul diterima. ' Pasal103 . Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kclahirau atau alat bukti lainnya. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayut (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan J)Cnetapan tenlang asal-usul scorang anak setelah mengadakan pcmeriksaan yang tclili bcrdasarkan bukti-bukti yang sah. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka insulllsi Pericatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelalliran bagi anak yang bersangkutan. l'asal 104 Semua biaya pcnyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah mcninggal dunia, maka biaya pcnyusuan dibcbankan kepada orang yang bcrkewajiban mcmbcri nafkah kcpada ayahnya atau walinya. Pcnyusuan dilal
Dalam hal terjadinya perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz mau belum bcrumm 12 lahun adalah hal< ibunya; b. pemeliharaan anak yang 'sudah mumayyiz discrahkan kepada anal<. untuk memilili eli antara ayah atau ibunya scbagai pemegang hak pcmcliharaannyu; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. (1)
Pasall06 Orang tua bcrkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang bc1um dewasa atau eli bawah pcngampuan, dan tidak diper-
bolehkan memindahkan alau menggadaikannyakecuali karena keperluan yang mendesak jika kcpentingan d,m kemaslahalan anak ilu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. (2)
Orang lUa bcrtanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karen:! kesalahan dan kclalaian dari kewajiban terscbut pada aya! (I).
BAB XV PEHWALIAN Pasal107 (I)
Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahull dan alau belum jJCITIah melangsungkan perkawinan.
(2)
Perwalian meiiputi perwaIian terhadap diri dan harta kekayaannya.
(3)
Bila wnli tidak rnampu berbUl:lt atau lalai melaksnnakan tugas perwaiiannya, makaPengndilan Agarna dapat menunjuk salah seorang kerabat unlukbertilldak sebagai WaJiatas permohonan kembat tersebul.
(4)
Vali sedapat-dap~lnyadiaJTlbildm"ikelllarga anak terse4ut atau orang lain yang sudahdewasa,berpikiransehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badnn· hukum. Pasal 108
Orang tuadapatmewasiatkankepada seseorang alau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diridan kekayaan anak alan anak·anaknya sesudall ia meninggal dunia. Pasal109 Pengadihm Agama dnpat mencabuthak perwalian seseorang al:m bad:m hukum dan memindahkannya kepadapihaklain atas permohoH:m kcrabntnya bila wali tersebutpemabok,penjudi,pemboros,gila dan alau melalaikan atau menyalallgunakan hak we\Venangnya sebagai wali deini kepcntingan orang yang berada di bawah perwaliannya.
dan
PasalllO (1)
Wali berkewajiban mengurus diri dan harta oiang yang berada di bawah . perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban membcrikan bimbingan agama,pendidikan dan keterarnpilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawall perwaliannya.
57
(2)
Walidilarang mcngikrllkan, mcmbebarli dan mcngasingKmfhm'la orang yangbera di bawah)perwaliannya,kecuali)bila pcrbualan tersebut mcnguntungkan bagi orang yang berada dibawah pcrwali:mnya aInu merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindmkarL
(3)
Waliocrtanggung jawab terhadap harta orang yang berada dibawah perwaliannya, dan mcngganti kerugian yang limbul sebagai akihat kcsalah:m atau kclalaiannya. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam p:\saJ 51 ayu( (4) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pcrtanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dcngan pcmbllkuan yang ditutup tiap satu tahun sckali.
(4)
da .
Pasal 111 (1)
Wali berkcwajiban mcnyerallkan seluruh harta orang yang bcrada
(2)
A.pabila perwalianteldhj)crakfiir, tnakaPcngadilan Agamaberwenang tnengadili perselisih antarawali danorllllg yang beradadi bawalf"Pcrllll waliannya tentangharta yang diserahkan kepadanya. Pasal 112
Wali dapat mempcrgllnak:m harta orang yang berada di baWall perwaliill1nya, sepanjtu1g diperlukanuntuk kcpentingannya menurut kcpatutnn atau bilma'ruf kalau wali itu fakir. BAB XVI
PUTUSNYA Bagian Kesatll U mu m Pasal 113 Perkawinan dapat putns karena : a. kernaHan, b. perccraian, dan c. alas putusanPengadilan. Pasa! 114 Putusnya perhwinan yang disebabkan karcna perceraiandapat terjadi mena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.
58
Pasal 115 Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidafig Pengadilall Agama setelah Pengadilan Agama tersebut bemsaha dan tidak berhasil mendanlaikall kedua belah pihak. Pasal116 Perceraian dapat terjadi !carena alasan atau alasan-alasan: a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulcar discmbuhkan; b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) talmn bertumtturut tanpa izin pihak lain dan tanpa aiasan yang sah atau karena hailain di luar kemampuannya; c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; f. antara suami dan istri terns menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi da1'Un mmah tangga; g. suami melanggar taklik-taIak; h. p.!'lralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
Pasal1l7 Taiak adaIah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu scbab putusnya perkawinan, dengan eara scbagaimana dimaksud dalam pasa! 129, 130 dan 131.
Pasal1l8 Taiak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rojuk selama istri dalam masa iddah.
Pasal1l9 (1)
TaIak Ba'in Shugl1raa adaIah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleti akad nikah baru.dengan bekas suaminya meskipun daIam iddah.
'59
(2)
Talak Ba'in Shughraa scbagaimana terscbut pada ayat (1) adalah : a. talak yang terjadi qabla al dukhul; b. t.'l1ak dcngan tebusan atau khuluk; c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Pasal120
Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk keliga ka!inya. Talakjcnis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kemhali, kccuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah helms islri menikah dengan orang lain dan kemudian teIjadi pereeraian ba'da al dukhul dan habis mnsa iddajmyn. Pas-ill 121
,
Talak sunny adalah !alak yang dibolehkan yaJlu taInk yang rEjaluhkaJi terhadap istri yang sedang sud dan tidak dicampuri dalam wakfn sue! ter·· sebut. Pasal 122 Talak bid'i adalah talak yang dilarang yailu talak yang dijaluhkan pach waktu islri dalam keadaan Imidl, atau islri,tlalam keadaan sud tapi sudah dicampuri pada waktu sud tersebut. Pasal123 Perceraian itu terjadi terhitlmg pada saat perceraian itu dinyalak:m di dcpan sidang Pengadilan. Pasal124 Khuluk hams berdasarkan alas alasan pcrceraian sesuai kelenturln pasal
116. Pasal 125 Li'an mcnyebabkan pUlusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Pasal 126. Li'an terjadi karena suami mcnuduh istri berbual zilla dan atw mengingkari anak dalmll kandungan alau ymlg SUd;lh lahir dari iSlrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkar:m tcn;cbut.
61
tcntang scgala scsuatu yang bcrhubungan denganrnaksud lTlcnjatahLan tala!<. (2)
Setclah Pengadilan Agama tidal< bcrhasil menasihati kcdua bclilh j)lfWk dan temyata cukup alasan untuk menjatuhkan LaJak scrta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun daiam mmah (angga, Pengadilan Agama mcnjatuhkan keputusannya tcntang izin bagi suarni untuk mengikrarkan talak.
(3)
Setelah keputusan mempunyai kckuatan hukum letap. :uami men!> ikrarkan talaknya di depan sidang Pengadil:lI1 Agnma, dihad'ri ol.c:ll istri atau kuasanya.
(4)
Bila suanli tidal< mengucapkan ikrar talal< dalam temro 6 (cnam) btJlan tcrhitung sejak putusan Pcngadihm Agama tel\t1mg izin ikrar t:dak baginya mempunyai kckuatun hukum yang tetap, maka hak snami Ullluk mcngikrarkan tala!< gugur dan ikatan pcrkawimm !clap uluh.
(5)
Setelah sidang pcnyak£~un ikrar talak Pengadilan Agama mcmbuat pcnetapan tentang tcrjadinya talak nmgkap empat yang merupakan bukli pcrceraian bagi bckas suami dan istri. Helai pcrtama beserta surat ikrar tala!< dikirimkan kepada Pegawai Pcncatat Nikal\ yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk .diadakan pcncatatan. helai kedua dan ketiga masing-masing dibcrikan kepada suami istri dan helai kecmpat disimpan eleh Pengadilan Agama. Pasal132
(1)
Gugatan perceraian diajulum eleh istl; ak'lu kua&1J1ya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahitempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bcrsama tanpa izin sllami.
(2)
Dalam hal tergugat bertempat kediaman di IUM negeri. Ketua Pengadilan Agama membcritahukan gugaLan tersebut kepada tcrgugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. Pasal 133
(1)
Gugatan perceraian karena alasan tersebut daIam pasa! 116 humf b, dapat diajulum setelah lampau 2 (dua) tallUll terhitung sejak tcrgugat meninggalkan rumah.
(2)
Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyalakan atau menunjuk.ksll sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersanla.
62 Pasai 134 Gugatan perceraian karen a alasan tcrsebut dalam pasal 116 hW'uf f, dapat ditcrima apabiJa tclMI cukup jcIas bagi Pcngadilan Agama mcngenai sebab-scbab pcrselisihan dan pcrtcngkaran itu dan setelah mendcngar pih<'k kcluarga scrta orang-orang yang dekat dengan suami-islri tcrsebut. Pasal 135 Gugatan perceraiankarcna alasan suami mcndapat hukurnan penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang Jcbih berat scbagai dimaksud dalali! pasal 16 huruf c, maka untuk mcndapatkan putusan perccraian sebagai buk:i penggugat cukup menyampaikan salinan putuS<1ll Pengadilan yang mcmutuskan pcrkara discrtai ketcrangan yang mcnyatakan bahwa pptusnn itu. tclah mcmpunyai kckuatan hukum yang tClnp.
(1)
(2)
Pasal 136 Selamaberlangsungnya gugatan perceraian atas pemlOhonan penggugat atau tergugat berclasarkan perumbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama clapat mengizinkan suami istri tersebut untuk udak tinggal dalam satu rumah. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tcrgugat, Pengadilan Agama dapat: a. menentukan nafkah yang hams ditanggung oleh suami b. menentukan hal-hal yang perlu untukmenjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atal! bc;mngbarang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri. Pasal 137
Gugatan perceraian gugur apabila suami atau ism meninggal sebelum adanya putusan PengadiIan Agama mengenai gugatan perceraian itu.
(1)
(2)
Pasal138 Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa • gugatan perceraian, baik penggugat maupun' tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang terse'but. Panggilan untuk menghadiri sidang sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
(3)
Panggilan disampaikan kcpada pribadi yang bcrsangLut'LI. Apahiia yang bersangkutan tidak dapat dijumpaj, pallggilan di~"II:lj>ZljjGdl melalui LlIrah atau yang scdcrajat.
(4)
Panggilan sebagai tersebllt dalam ayat (1) dilalcllkan d~n dis,uulp,lik,m seeara patut dan slldall dHerima oleh penggugat maupull J.crglJg31 atau kuasa mereka selambat-Iambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang Jjbuka.
(5)
Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan
(1)
(2)
(3)
(4)
Slm~t
gugatan.
Pasal 139 Apabila tempat kediaman tergugat tidakjelas atau tergugat lidak memo punyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dcngan ema mencmpclkan gugatan pada papan pcngumuman di Pengadilan Agama dan mcngumumkanilya melalui satu. atau beberapa sural kabar u(alJ mass media lain yang ditetapkan olch Pengadilan Agama. Pengumuman melalui surat kabar aulU surat-surat kabar a/all mass media terscbut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dcngan tcngg,mg waktu S,ltu bulan antara pengumuman pertama dan kcdua. Tenggang waktu antara panggiIan terakhir scbagaimana dimaksuG pacta ayat (2) dcngan persidangan dilctapkan sckm'ang-kurungnya :1 (tiga) bulan. Dalam hal sudah dilakukan sebagaim<ma dimaksud dalam ayat Cl) (Lin tcrgugat alau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan di!erima ["npa hadimya tcrgugat, kecuaJi apabila gugalan itu tanpa hal, aulU litLli\: bcralasan
Pasal140 Apabila tcrgugat berada daJmll kcadaan sebagaim:ma dimaksud dnlmll pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan mela1ui pcrwakibn RCPllbiik Indonesia sctcmpat.
(1)
(2)
I'asal 141 Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lrunbatnya 30 (tigapuluh) had setelah diterimanya berkas atau surat gugatan pereerman. Dalam menetilpkan waktu sidang gugatan pereeraian perlu diperha!ikan tcnumg waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tcrscbut oleh penggugat maupun tergugat alau kuasa mereka.
64 (3)
Apabila lergugat bcrada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal116 humf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditelapkan sekurangkurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gug;ltau perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.
Pasal 142 (1)
Pada sidang pemeriksaWI gugatan perccraian, suami istri datang sendiri' atau mcwakilkan kepada kuasanya.
(2)
Dalam hal suami atau istri mewakilkan, untuk ke-penting'll! pc·· mcriksaan Hakim dapat mcmcrintahkan yang bersangkutan untuk hadir scndiri. j'asal 143
(1) (2)
Dalam pcmcriksaan gugatan perceraian Hakim herusaha mcndamaikan kedua belah pihak. Sclama perkara bcJum diputl1skan, usttha mendamaikan dapat dilakuk:m pada sctbp sid:mg pcmeriksa:m. Pasal 144
Apabila tcrjadi perdamaian, maIm tidak dapat diajukan gugatan perccraian bam henLsark:m alasan atau alasan-alasan yang ada schell/Ill perdamaian dan tclah dikctahui olch pcnggugat pada waktu dicapainya per
Pasal 145 Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan daIam sidang tertutup.
Pasal 146 (1)
(2)
Putusan mengcnai gllgatan perccraian dilakukan dalam sidang tcrbllka. Suutu perccraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya lerhitllng sejak jatllhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kckllatan hllkum yang tClap. Pasal 147
(1)
SelelalJ perkara perceraian itu diputuskan! maka Pmiitera Pcngadilan Agama mcnyampaikan salinan sural puhisan tcrsebllt kepada silmni istri atau kuasanya dellgan menarik Kutipan Akta Nikah dmi mm;ingmasing yang bersangkutan..
65
(2)
Panitera Pengadilan Agwna berkewajiban mengirimkan satu helai s,alinwl putusan Pengaelilan Agruna yang telah mempunyai kekuatan hukllm yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pcncatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk diafL'lkan pencatatan.
(3)
Panitera Pengadilan Agama mengirimkan Surat Keterangan kepada masing-masing suami-istri atau kuasanya bahwa putusan tcrscbut ayat (1) telah mernpunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suarni dan bekas istri.
(4)
Panitera Pengadilwl Agarna mernbllat catatan dalrun mang yang lersedia pada KutiPWl Akta Nikah yang bcrsangkutan bahwa mercka tclah berccrai. Catatan tcrsebut berisi tcmpat tcrjadinya Pcrccraian, , tanggal pcrceraian, nQmor dan tWlggal surat putusan serta tanda tangan Panitera.
. (5)
Apabila Pegawai Pencatat Nikah yang mewiJayahi tempat tinggal istri bcrbeda dengan Pcgawai. Pencatat Nikah tempat pcmikahan merelm dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agwna sebagaimana dimaksud dalrun ayat (2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yllilg mewilayahi tempat perkawinan di!angsungkllil dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri salinan itu disrunpaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah eli Jakarta.
(6)
Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalrun ayat (1) menjadi tanggung jawab Pllilitera yang bertanggung jawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkllil kcrugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya Pasnl 148
(1)
Seomng istri yang mengajukan gugatan perceraian dcngan jalan khuluk, menyrunpaikan permohonannya kcpada Pengadilan Agama yllilg mcwiulyahi tempat tinggalnya e1isertal aJasan atau ala~an alasannya.
(2)
Pcngadilllil Agruna sclambat-lrunbatnya satu buIllil mcrnanggil istri dWl suruninya untuk didcngar kcterangamlyamasing-masing.
(3)
Dalam persidangan tcrsebut Pengadilan Agama memberikanpenjclasan tentang akibat khuluk, dan mernberlkan 'nasihat-nasihatnya.
(4)
Setelah kedua belall pihak sepakat tentang bcs..'Ui1ya iwadl atau tebusan, maka Pengadilllil Agruna membcrikllil penetapan tcntang izin bagi
66
suami untuk mengikrarkan talnknya di depan sidang PengadiJan Agama. Terhadap penetapan itu udale dapat dilnkukan upaya banding dan kasasi. (5)
Penyelesaian sclanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasaJ 131 ayat (5).
(6)
Dabm hal tidnk tercapai kcsepakatan ten tang besarnya tebusan atau iwadJ Pcngadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perhlra biasa. BAB XVII AKIBA T PUTUSNYA PERKAWINAN Bagian Kesatu Akibat Talak Pilsal 149 Bilamana pcrkawinan putus karena talnk, maka bekas suami wajib:
a. memberikan mut'ah yang Jaynk kepada bekas isttinya, baik bempa uang atau benda~ kecuali bekas ism tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskilll dan kiswah kepada bekas istJi selama dalam iddah, kecuali bebs istri telah dijatuhi talale bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidnk hamil; c. melunasi mahar yang masih tcmtang seluruhnya, dan scparoh apabila qobla aJ dukhul; d. memberik;1fl biaya hadhanah unluk annk-annknya yang belum mencapai umur 21 mhun. Pasal 150 Bckas suami berhak mclakllkan rllju' kepada bekas istrinya yang masih daJam iddah. Pasal 151 Bekas ism selama daJam iddah, wajib menjaga dirinya, tidnk menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Pasal 152 Bekas istd berhak mendapat nafkah iddah dari bckas suaminya, kecuaJi hila ia nusyuz.
69 Pasal 157 Harta bersama dibagi mcnurut kctcntuan scbagaimana terscbul daJam pasal 96, 97. Bagian Keempat Mut'ah
Pasal 158 Mul'ah wajib diherikan olch bckas suami dengan syamt: a. belum dilctapkan mahar hagi islri ba'da al dukhul; b. pcrccraian ilu alas kchcndak suami.
Pasal 159 Mut'ah sunnat dibcrikan oleh bekas suami lanpa syaral tcrscbut pada pasal 158.
Pasal 160 Bcsarnya mut'ah discsuaikan dcngan kcpalulan dan kcmampmm slIami. Bagian Kelima Akibat Khuluk
Pasal 161 Perccraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak d,m lak dapal dirujuk. Bagian Keenam Akibat U'an
Pasal 162 Bilamana Li'an lerjadi maka perkawinan ilu pulus un/uk selarnanya dan anak yang dikandung dinasabkan kcpada ibunya, sedang slI
70 BAB XVIII RUJUK
Bagian Kesatu Umum
(1) (2)
Pasal 163 Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal: a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali tala!< yang telall jatun figa kali atau talak yang dijafuhkan qobla al dukhul; b. putusnya perkawinan berda.o;ar putusan Pengaqilan dengan arasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.
Pasal 164 Seorang wanita dalam iddah tmak raj'i berhak mengajukan kebemlan atas kehendak: rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Ni.kah disak:sikan dua orang sanksi. Pasal 165 Rujuk yang ('i1akukan tanpa persetujuan bekasistri. dapat dinyatakan , tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama. Pasal 166 Rujuk hams dapat dibuktikan dengan Kutipan Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak: sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.
Bagiall Kedua Tam Cara Rujuk
(1)
(2)
Pasal 167 Suami yang hendak. merujuk istrinyadatangbersama-sama isuinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau PembantuPegawaiPencatilt Nikah yang mewilayahi tempat linggalsuamiiSlridengan membawa penetapan tentang terjadinya lalakdan sural keterangml lain yang diperlukan. Rujuk dilak:ukan dengan persctujuan istri dihadapan Pcgawai Penca!,l!
71
Nikah alau Pembanlu Pegawai Pencutat Nikah. (3)
Pegawai Pencatal Nikah al;m Pembantu Pegawai Pcncatat Nikah mcmeriksa diln menyelidiki apakah suami yang akan mcrujuk illl mell1eTlllhi syaral-syaral memjuk mcnurlll hllkllm rnllna!:alJal, apak;jh rujuk yang akan dilakllkan itu masih dalam iddah talak mj'i, apab,h perempuan yang akan dirujuk itu adalah islIinya.
(i,)
Selelah ilu sllami mengueapkan rujuknyadanmasing-masing yang bersangLltl'll heseria saksi-saksi menandatangani B ukl! Pcmlaftar:m lzujuk. Setelah mjuk ilu dilaksanakan, Pegawai Peneatat Nikah aiau Pcmbal1lu Pegawai Penealat Nikah menasihah sU3lni iSlIi tenlang hllknm-hukUlll dan kewajiban mereka yang berhllbungan dengan rujuk.
(5)
(1)
Pasal 168 Dalam hal rujuk dilakukan dihadapan Pembanlu Pegawai Pcncalal Nikah daftar mjuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan dilandatangani aleh masing-rna~ing yang betsangkutan bcscrtasaksi-saksi, schelai dikirim kepada Pegawai Pencalat Nikah yang mewilayahinya, disertai suralsural keterangan yang diperlukan unluk diCalat dalanl BukuPencta.ftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
(2)
Pengiriman lembar pertarna dari daftar rujuk oleh Pelnbantu Pegawai Pencalat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (Iim'1 belas) hari sesudah mjule dilakukan.
(3)
Apabila lcmbar pert3lTla dari Daftar Rujuk ltu hilang, maka Pembantu Pegawai PencaL1t Nikah membllatkan salinan dari daftar lembar kedu:!, dengan berita acam tcntang sebab-sehab hilangnya.
(1)
(2)
Pasa! 169 Pegawai Pcncatal Nikah membuat suratkelCl'angr\ll tcntang tcljadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama
.
72
(3)
tersedia pada Kutipan AIda Nikah tersebut, bahwayang berS:lllgkutan telah mjuk. Catatan yang dirnaksud ayat (2).berisitempat rjadinya rujuk.tanggal rujuk diikrarkan. nomor dan tanggalKutipanBuku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan panitera.
te
BAB XIX MASA BERKABUNG Pasal 170 (l)
Istri yang ditinggal matiolch suaminya, wajibrnclaksanakan masa bcrkabung sclanla masa iddah scbagai tanda turut bCrdukacita dan sekaligus menjaga till1bulnyafitnah.
(2)
Suami yang ditinggal mati oleh istrinYa.rnelakukan masa bcrkabung mcnumt kepatutan.
BUKU II HUKUM KEWARISAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 171 Yang dimaksud dengah: a. Hukum kewarisan adalahhukumyangmengaturtentaJjgpenJindahanhak pem i1ikan harta peninggalan (tirkah) pewaris.menentukansiapa-siapa yang berhak menjadi ahli warisdan berapa bagiannya masing-masing; b. Pewaris adalah orang yang padasaatmeninggalnyaatau Yangdinyatakan meninggal berdasarkan pulusan Pengadilan beragama Islam.meninggaIkan ahIi waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saatmeninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubunganperka'Winandenganpe'Waris•. beragama Islam dan tidak terhalang kacena hukurnuntuk menja~ahIiwaris; d. Harta peninggaIan adalah hartayang ditinggalkanolehpewarisbaikyang bempa harta benda yang menjadi miliknyamaupun ~ak-haknya; c. Harta warisan adalahharta bawaan ditllnlbahbagian darihartabersarna
73 setelah digunakan ,untuk keperluan pewaris seiama. sakit sampai meninggillnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz), pembayaran utang dilll pemberian untuk kerabat;
f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain alau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia; g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup unluk dimiliki; h. Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemcliharaan unluk hidupnya sehari-hari, biaya pcndidikan dan scbagainya beralih tanggung jawabnya dari onUlg tua asal kcpada orang tua angkatnya bcrdasarkan putusan Pcngadilan; I. Baitul Mal adalah Baird Harta Kcagamaan;
BAB II ABU WARIS Pasal 172 Ahli waris dipandang beragama Islam apabila dikctahui dari Kartu Idcntitas atau pcngakuan atau amalan atau kcsaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dcwasa, beragama mcnurut ayahnya atau lingkungannya.
Pasal 173 Seorang terhalang menjadi a.hli waris apabila dcngan putusnya Hakim yang teIah mempunyai kckuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipcrsalahkan telah membunuh atau mcncoba membunuh alau menganiaya berat pada pcwaris; b. dipcrsalahkan secara memfitnah telah mengajukan pcngaduan bahwa pcwaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lcbih berat.
Pasal 174 (1)
Kelompok-kelompok allli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: -
golongan laki-laki terdiri dati: ayah, anal:: laki-laki saudara lakilaId, paman d.m kakek;
74
-
(2)
golongan perempuan terdir~ dari: Ibu, anak perempuan, Slludara perempuan dan nenek.
b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda alau janda.. Apabila semlla ahli waris ada, malca yang berhak mendapal warisall hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pasa! 175
(I)
Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jcnazah selesai; b. menyelewikan baik utang-utang berupa pengobatan, pernwatarl termasuk kewajiban . pewaris maupun menagih piutang; ,
c. menyelesaikan wasiat pewaris; d. membagi harta warisan ill antara ahli waris yang berhak. (2)
Tanggllng jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewmis hanya terba/as pada jumlah atau ni/ill harta peninggalannya.
BAB III BESARNYA BAHAGIAN Pasa! 176 Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabiIa anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-Iaki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Pasa! 177 Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anale, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. Pasa! 178 (I)
Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudnra atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara alau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
(2)
!bu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil olehjanda atmJ duda bila bersama-s::.ma dengan ayah.
76
(2)
Bagian bagi a:'di Vi,t,"iS wafis yang s(;-dCr~~j:il den,:-':";';
~i:daIc
.V(:{lfJ,
1".1:;ell (1)
holcb diganti.
un
Bilamana pcwaris filcninggalkan har18 peninegalan, scmasa hidupnya alau olch para ahli wads dapai
W;·
,<.:
orang scbagai pclaksana pembagian harta warisan deng;m a. mencatal dalam suatu daHar harta peninggalan, baik heillp:\ h;~lU.J.a bergerak maupun lidak bergerak yang kemudiall disahkan Gi,d] (jJ.t!i ahli wUlis yang bersangkutan, bila perlu dinilai hargal1ya (kllgc~~\ uang; b. rnenghitung jumIah pengeluarUll untuk kepcntingan pcw;\ri:; dengan pasaI 175 ayal (1) sub a, b dan c. (2)
~>es\!a.i
Sisa dari pcngcluaran dirnaJcslld di alas ooalah merupakan haria wari:;;'.';, yang hams dibagikan kcpada ahIi waris yang berhak. Pasal Jlllll
Para ahli wUI'is baik secara bersama-sama alall perseofang:m (;:apal mcngajukan. pcrminlaan kepada ailE waris yang litill nmuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara aMi waris yang tidak menyetuini permintaan ilu, maka yang bersangkutan clapat mengajukan gugabn mcb1.ui Pcngadilan Agarlla unluk dilakukan pcmlmgi:m haria warisan. Pasa!
:H!~l
(1)
Bila haria warisan yang akan dibagi bcmpa /allan jJcrlai!!an ym,g luasnya kurang dad 2 hekutr, supaya dipertahankan lccsatua.~Il1yn scbagaimana sclTlula, dan dilljUllfaatkall ul1(uk kepcl/tillgan bersama para ahli wUl-is yang bersangkutan.
(2)
Bila ketentuan tcrscbut padaayat (1) pasal ini tidak dimunglcinkan karella di antara para ahli waris yang bcrsangkutan ada YUllgmemer· lukan uang, maka !allan terscbut (hpat dimiliki()JeIl seorang atau lcbih ahli waris dcngall ca.ra membayar haJ"ganyalccpada ahli waris ynng berhak sesuai denf,an bagiannya masing-masing.
77 Pasal 190 Bagi pewaris yang beristri lebih duri seOj~!llg, rna];;a masillgmnsing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari mw:th tHlgga dengan suaminya, sedangkan keselurllhan bagian pewaris adalah menjadi hal< para "hli warisnya. Pasal 191 Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sarna sckali, alau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tcrsebut atas putllsan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitnl Mal untnk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.
BAB IV AUL DAN RAD [>:lsaI192 Apabila dalanl pembagiail harta warisan di an tara para ahli waris Dzawij furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar daripadJ an~ka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembiJang, dan barn sesudah itu harta warisan dibagi seeara aul menmut angka pcmbilang. Pasal 193 Apabila dalam pembagian harta wm'isan di antara pam ~hli waris DzawiJ fumd menunjukkan ballwa angka pembilang lebih kedl d;uipada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, mm pembagian hafta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hale masing-masing aiUi waris, sedang sisanya dibagi secara berimoong di all tam mcreka_
BAB V WASIAT p,asal 194 (I)
Orang yang telahberumursekurang-kurmignya 21 tahull, bcrakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian hart!. bendanya kepada orang lain atau lembaga.
(2)
H:ma benda yang diwasiatkan hams merupar.aJl hak dmi pcwasiat.
78
(3)
(l)
Pemilikan lerhadap harta ocnda seperli dim::iksud oalam ayat (1) pasa! ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal ounia. Pasa! 195 Wasiat dilakukan sccara ligan dihadapan dua omng saksi, af:m lcrlu!i:; dihadapan dua orang saksi, atau ctihactapan Notaris.
(2)
Wasiat hanya dipcrbolehkan scbanyak-banyaknya scperliga (bri ku"ta wansan kecuali apahila semua ahii wans menyetujui.
(3)
Wasiat kepada ahli wads hanya bcrlaku hila disctujui o!ch wans.
(4)
Pemyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pmml ini ctibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atan dihadapan Notaris.
SC!lHJa
aldi
Pasal 196 Dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebuikan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta ocnda yang diwasiatkan.
(1)
Pasal 197 Wasiat menjadi rota! apabila calon penerima wasiat berdasarlGit.\l putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tctap dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh ak1U mencobamembl1nuh atm menganiaya herat pacta pewasiat; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pcngadu::m bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahat:m yang dianc:lJ'" dengan hukuman lima talmn penjaT'a atau hllkuman yang lehi!! bemi; c. dipersalahkan dengan kckernsan alau ancaman mcm:cgah pcwasbt untuk membual atall mencabllt atall mengubah wash! ulltuk kepentingan calon penerima wasiat; d. dipersalahkan telah menggelapkan atan merusak atall memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
(2)
Wasiat menjadi baW apabila orang yang' ditunjuk untuk menerima wasiat itu: a. tidak m~ngetahll: adanya wasiat tersebnt s:llnpai h meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
79 b. mcngctahui adanya wasiat tcrscbut, tapi ia mcnolak unt uk mu,eri· manya; c. mcngetahui aJanya wasial itu, tctapi tidak pem;!h meny:,lakm menerima alau mCllolak sampai ia meninggal sebelum mcningga!nya pewasiat. (3)
Wasiat menjadi balal apabila barang yang diwasiatl\an musrwh. Pasal 198
Wasial yang bcmpa hasil dari suatu benda ataupun pcnwnfaatan suatu benda hams diberikall janglea ""aktu tcrtcntu. Pasal 199 (1)
Pewasial dapat mcncabut wasialnya selama talon pcnerima wasiat bclum mcnyalakan pcrsctujuannya atau sudah menyatakan pcrsctujuannya letapi kcmudian mcnarik kembali.
(2)
Pencabutan wasiat Japat dilakubm sccara Jisan deng:m disaksikan o1ch dua orang saksi atau tcrlulis deng:m disaksikan oleh dua orang Silksi at,'li berdasarkaH akte Notaris bila wasial terdahulu diblJat secam lisan.
(3)
Bila wasial dibuat seeara lertulis,makll hanya dapat dic:jbvt dchgan cara lcrtulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi aUm berdasark:m aktc Notaris.
(4)
Biia wasial dibual b'crclaSarkan aklc notaris, ll1akahanya dapat dicabut berdasarkan aldc Notaris. Pasal 200
Harta wasial yang bcmpa barang tak bergerak, bila karcna suaW sebab yang sah mcngalami penyusutan atau kemsaklm yang terjadi sebclum peV/asial meninggal dunia, maIm penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa. Pasal . 201 Apabila wasiat melebihi sepertiga darihartawarisan,sedangkanahli waris ada yang tidak menyetujllinya, maka wasiat hanya dilaksallakan sampai batas sepertiga harta warisan.
Pasal202 Apabila wasiat ditlljUkan unluk berbligai kegiatankebail.Gln, :'cJ.angkan harta wasiat tidak mcncukupi, maka allli waris dapat menclltubm kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.
80
Pasa! 203 (I)
Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, makapcnyimp:munnya ditempat nOUlfis yang membuatnya atau ditempat lain, tcrmasuk surat· surat yang ada hubungannya,
(2)
Bilamana suatu sural wasiat dicabut sesuai dengan pasall99 maka sural wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembaIikepada pewasial.
(1)
Pasnl204 Jika pcwasiat mcninggal dunia, maka surat wasiat yang tcrtulup dan disim pan pada Notaris, dibuka olchnya dihadapan ahH waris, disaksikan dua orang saksi dan dcngan membuat berila acara pc~mbukaan sural wasiat itu.
(2)
Jika surat wasiat yang tcrtutup disimpan bukan pada Notaris maka pcnyimpan hams mcnycrahkan kcpada Notaris setcmpat awu Kantor Drusan Agama sctcmpat dan selanjutnya Notaris alau Kantor Drusan Agarna terscbut membuka scba,gaimana ditcntukan dalam ayat (1) pasal inL
(3)
Sctelah scrnua isi scrta maksud surat wasiat itlJ dikctahui malm olch Notaris atau Kantor Drusan Agama diserahkan kCp:ld;\pcneJima w:lsiat guna pcnyclcsaian selanjutnya. .
Pasal 205 Dalam waklu pcrang, para anggota ten tara dan mcreka yang tCimasuk dalam golongan tcntara dan bcrada daIam daerah pertempuranalau yang bcrada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkanmcmbuat Sill'at wasiat dihadapan scorang komandan atasannya dengandihadiri olch dua Clrang saksL Pasal 206 Mcreka yang scdang berada dalam pcrjalanan melaIuilautdibolehkan mernbuat surat wasiat dihadapan nakhoda atau rnualimkapaI,dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat dihadapan scorang yang mellggantinyadengan dihadiri oleh dua orang saksi.
Pasal 207 Wasiat tidak diperbolehkan kcpada orang yang mclakukan pdayanan perawataJ1 bagi seseomng, dan kepada orang yang memberi tuntunan keroha"
82
Warga Negara Indonesia yang berada di Negw'a Asing dup:lt filClftbuat sural hibah dihadapan KO!1sulal atau Kcdulaan Republik Indollcsi:i setcmpat sepanjang isinya tidak bertcntallgan dcngan kclenluan pasal-pasal ini.
BUKum HUKUM PERWAKAFAN BAB I KETENTVA]\/ UMUM
Pasal 215 Yang dimaksud dengan : (1)
Wakaf adaIah perbuatan hukum seseorang alau kelompok orang alau badan hukum yang memisaIlkan sebagiall dari benda miliknya dan melembagakallnya untuk selama-Iamanya guna kepentingan ibadat alau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
(2)
Waldf adalah orang alauorang-orang alaupun badan hukum yang me· wakafkan benda miliknya.
(3)
Mar adaIah pemyalaan kehendak dan wakif untuk mewakaflam bend!! miliknya.
(4)
Benda wakaf adalah segalabenda baikbel1da bergerak alau tidak bergerak yang mcmiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bemilai menurut ajaran Islam.
(S)
Nadzir adalah kelompok orang aulU badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaall dan pcngurusan benda wakaf.
(6)
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjulnya disingkal PPAIW adalaIl pelugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peralUfall yang berlaku, berkewajiballmenerima ikrar dari wakaf dM menycrahkanllya kcpada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestariml per·· wakafan.
(7)
Pejabat Pembuat Akla Ikrar Wakaf sepertidimaksud dalamayat (6), diangkat dan dibementikan oleh MelltcIi Agama. •
83 nAB II FUNGSI, UNSVR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAI<' Bagi:m Kesatu Fungsi Wakaf Pasal 216 Fungsi wakaf adalah mcngckalklm manfaat benda wakaf scsuai dcngan tujuan wakaf. Bagian Kedua Unsur-unsm' dan Syarat-syarat Wa,kaf
(1)
Pasal 217 Badan-bad:m hukurn Indonesia d:m onUlg alau orang-orang yang tclah dewasa d;m schat akaInya serta yang oleh hukum tidak terhaIang untuk mclakukan perbuatan hukurn, alas kehendak scndiri dapat mewakafkan benda rniliknya dengan rnemperhatikan peraturan perundang-und:mgan yang bcrlaku.
(2)
Dalam hal badan··badan hukum, maka yang bertindak ul1tuk dim ata:; namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hllkum,
(3)
Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) hams merupakan benda milik yang bebas daJi segala pcmbebanan, ikatan, silaan dan scngketa Pasa! 218
(1)
Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secarajelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembllat Akta Ikrar Wakaf scbagaimana dimaksud dalanl pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya daIam bentuk Ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sckurang-kurangnya 2 orang saksi.
(2)
Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketcntuan dimakslld dalam ayat (1) dapat dilaks:makan setclah terlebih dahulu mcndapat persetujuan Mcnteri Agama. Pasal219
(1)
Nadzir sebag":mana dimakslld dalam pasa! 215 ayat (4) terdiri dan perorangan yang hams mcmcnuhi syarat-syarat scbagai berikut :
85 Hagian Ketiga Kewajiban dan Hak-hak Nadzir
Pasal 200 (1)
Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawah atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pclaksanlliUl perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur olch Mcntcri Agama.
(2)
Nadzir diwajibkan mcmbuat laporan secara bcrkala a!;L~ SCHwa hal y;mg mcnjadi tanggung jawabnya scbagaimana dimaksud dalam ~\yat (I) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kccamalllil sctempat dcnga~l tembusan kepada Majclis Ulama Kecmnatan dan Camal sctcmpaL
(3)
Tata cara pcmbuatan laporan seperti dimaksud dalam ayal (2)
Fasal 221 (1)
Nadzir dibcrhentikan olch Kepala Kantor Umsan Agamn Kccamatan karen a:
, \
a. meninggal dunia; b. alas pennohonan sendiri; c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi scbagai nadzir; (2)
(3)
d. melakukan snatu kejahalan sehingga dipid.lIla; Bilamana terdapatlowongan jabatan Nadzir karenasalah satu alas:;n sebagaimana tcrsebllt dalam ayat (1), Illakapenggantinya diangkat olel1 Kcpala Kantor Urus.'ln Agama Kccamatan atas saran Majelis Ulama Kccamalan dan Camat setempat. Seorang Nadzir yangtelah bcrhcnti, scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dcngan scndirinya digantikan olel! salah scomng ahli warisnya.
Paslll 222 Nadzir bcrhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas, yang jcnis dan jwnlahnya ditentukah bcrdasarkah kelayakanaL'ls samnl'Aajelis Ui:lma Kecamatan dan K:mtor Urusan Agama Kccamatansc!cmpat.
87
BAB IV PERUBAHAN, PENYELESAJ[AN liJAN ll"ENGAWASAN BENDA WAKAUi' Bagian Kesatu P<embahan Benda Wal'llii' (1)
(2)
Pasal 225 Pada dasarnya terhadap benda yang telan diw;;k:\lkm tida!:: d:ip::.i dilakukan perubahan atau pcnggun:uUl h,in l1ill:ipadhl y;m~ dimJk..;,;(] dalam ikrdf Wakllf. Penyimpangan daTi ketentuan tersebut dalam ayat (J) h,my3. aapa.( dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelllh tcrl~~bill d.al1ulu mendapa!bm persetujuan tertulis dati Kepala Kantor Umsall .Agama KecaJnai:m berdasarkan saran dnri Majelis Ulama Kecarnawn dan Cama( setemp:Jl dengan ala~ : a. !carena tiM sesuai lagi dengan tujuan wakaf scpcrti diikmrk:m ole!!
walde; b. !carena kepentingan umum.
Bagian Kedua Penye!esaialll Perselisihan JBcllda Walmil'
Pasal 226 Penyelesaian perselisihan sepanjang yang mCllyangkut jJ.:r:;O:[l":a," hemb wakaf dan Nadzir diajulam kepada PengailiJan Ag2Jma selempm s:e,;li[;l de,.!.;HI1 keteniua.n peraturan penmdang-ulldangan yal1g berhum. Bllgian Ketiga Pcngawasan
Pasal 227 Pel:gawasan ierhadap peJaksanaan tugas ilim umgglW.g ).".-.'1:1':1 i~;,!J.zil dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Ag<.Jma ke(:~m:d:m. Majelis Ulanla Kecamatan dan pengadilail Agima yang rnewilayahinyrl,
89
B. ANALISIS TENTANG PERANAN DAN KEBERADAAN KITAB KUNING (KITAB FIQH) SETELAH LAHIRNYA KOMPILASI HUKUM ISLAM o melalui
Setelah diberlakukan Kompilasi Hukum Islam
Inpres No o 1 Tahun 1991, maka para Hakim Pengadilan Agama di Indonesia telah mempunyai pegangan sebagai rujukan dalam menyelesaikan sengketa atau merumuskan perkara diajukan ke Pengadilan.
yang
Kompilasi Hukum Islam telah
me-
robah kondisi hukum Islam yang semula terqapat dalam berbagai sumber, kini sumber-sumber yang bervariasi itu lah disusun dalam satu
te-
himpunan~
Lahirnya Kompilasi Hukum Islam ini, bukan berarti te lah finalnya permasalahan penyatuan sumber hukum Islam di Indonesia, karena di dalam Kompilasi masih banyak
terda-
pat kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang harus
dfsem-
purnakan dan diperbaiki.
Sebagai contoh : Tentang
akad
nikah yang pengertiannya disebutkan dalam pasal 1 huruf C buku I bertalian dengan ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oieh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi, telah diatur secara khusus pada pasa127, 28 dan 29, tetapi sungguh disayangkan pada pasal-pasal tersebut belum diberikan pengertian Ijab Qabul menurut hukum Islam dalam bahasa Indonesia. dalam pasal-pasal tersebut kemungkinan
belum dicentunkan
pelaksanaan Ijab Qabul
dan Juga
ketentuan
pada tempat berbeda,
90
Dalam
seperti terjadinya kasus akad nikah lewat telepon. pasal-pasal tentang Ijab Qabul ini yang lebih
ditekankan
hanyalah bahwa calon mempelai dapat menyatakannya
melalui
orang yang dikuasakan secara khusus, pada hal dalam Kuning Fiqh Syafi'i telah ditekankan bahwa dalam naan Ijab Qabul (Akad Nikah) (
~ ,I 1\ ex-.~ I..-Z-\:J
Kitab pelaksa-
harus hadir pengantin
Pria
), dengan demikian menurut Mazhab Syafi'i ni-
kah via telepon tidak sah, tetapi pada Mazhab yang
selain-
nya tidak menyebutkan harus hadir pengantin pria, atas
da-
sar ini selain mazhab Syafi'i sah nikah lewat telepon.
Hal
yang seperti ini perlu dijelaskan dalam Kompilasi,
karena
cukup menghebohkan beberapa tehun yang lalu. Selanjutnya dalam pasal 1 buku I mengenai hukum winan, dicantumkan berbagai pengertian, yaitu berupa rangan dari berbagai istilah yang digunakan, akan
perkaketetetapi
sayangnya tidak semua atau masih banyak'istilah tehnis yang digunakan, akan tetapi tidak kita jumpai delam materi pilasi.
Kom-
Sehubungan dengan istilah ini memang masih dirasa-
kan masih ada penggunaan istilah-istilah yang kurang
ateu
tumpang tindih. Mengingat fungsinya sebagai pedoman dalam hukum di Indonesia, seherusnya fungsi sebagai 2 Indonesia.
sarana
Kompilasi pembakuan
ini juga istilah
harus
Islam ber-
Hukum Islam di-
92 akan menghilangkan hak waris.
Kalau pewaris beragama
maka ahli warispun harus beragama Islam.
Islam,
Untuk itu pada
pa-
sal 172 harus ditegaskan tentang indikator untuk menyatakan bahwa seseorang itu adalah Islam. Selain dari yang disebutkan tani, di dalam Buku II Kompilasi, tidak disebutkan siapa yang bisa menjadi ahli waris. Seharusnya ditegaskan bahwa setiap orang yang memenuhi ketentuan dapat menjadi ahli waris dari pewaris dari yang meninggal nia
apakah ia laki-laki atau perempuan.
du-
Hak yang demikian su_
dah ada sejak ia masih dalam kandungan ibunya dengan ketentuan kalau ia
~ahir
hidup, tetapi kalau ia lahir mati, maka bagian-
nya diserahkan kepada ahli waris lainnya. Selanjutnya dalam rasal 173 tentsng terhslangnys seseonang untuk menjadi shli waris
disebutkan hanya tindak pidana keja-
hatan terhadap pewaris, tetspi tidak ditegaskan bahwa murtadnya seseorang dapat menjadi penghalang utmauntuk menjadi ahli waris.
Seharusnya hal ini ditambahkan dalam fasal 173 tersebut. Pada pasal 174 mel1genai siapa ahli waris,tidak disebutkan
pewarisan dari seorang pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali.
Pada pasal 191 meskipun telahdisebutkan, te'('\AlL>
tapi hanya pembagian warisnya saja. dan hijab
tidak dimuat sec!lll!I
BegituV"""tentang keutamaan
rinci'~"
Pada pasal 186 mengenai kewarisal1 anak yang lahir diluar perkawinan, seharusl1ya ditegaskan juga tentang al1~k angkat itu tidak mewarisiorang tua flpgkatl1ya, ekan tetapi iaberhak
mendapa t bagian darioral1g ttiaangkatl1ya ~w0., i J'o.£lM. J~ 1~ ~it~ 0ttl~ill. C
Cl (At{ ''''",pA\'' .
Masih ada lagi ketentuan-ketentuan lain
'..
yang seharusnya
93 Kemudian pada pasal 210 - 214 dalam buku II ini, tentang hibah belum disebutkan seeara rinei, juga masih perlu disempurnakan. Pada buku III Kompilasi Hukum Islam mengenai Hukum Perwakafan
isinya jauh lebih sedikit bilamana dibandingkan dengan
dua buku terdahulu.
Masih diperlukan ketentuan-ketentuan yang
lebih rinei dan merujuk kepada Kitab-kitab Fiqh.
Sebagian be-
sar pasal-pasalnya mempunyai banyak kemiripan dengan PP.No.28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah milik.
Perbedaannya kalau
PP. No. 28 Tahun 1977 hanya terbatas pada perwakafan tanah milik, sedangkan Kompilasi menerangkan perwakafan pada umumnya. Pada hal tujuan semula disusun Kompilasi ini untuk memuat materi Hukum Islam yang diangkat dari berbagai pendapat dikenal dalam hukum Islam.
Kompilasi hukum Islam harus memuat hukum
~
subtantif dari Hukum Islam yang diatur dalam Kitab-kitab Kuning/Kitab-kitab Fiqh. Berdasarkan analisis singkat terhadap Kompilasi Hukum Islam di atas, maka
lahir~
Kompilasi tersebut, bukan berarti
telah finalnya permasalahan penyatuan sumber Hukum Islam diIndonesia.
Masih banyak
terdapat kekursrigan-kekurangan dan
kelemahan-kelemahannya yang harus disempurriakan.
Dalsm Kompi-
lasi itu sendiri tidak tertutup jalan bagi Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya untuk memperhatikan nilai-nilai yanghidup dalam masyarakat
sehingga pu-
tUSS!lnya sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 229 Kompilasi. Meskipun Kompilasi Hukum Islam telah dibakukan sebgai Ki-
94 Kitab Kuning (Kitab Fiqh) tidak dapat ditinggalkan dan peranannya tidak bisa diabaikan, karena Kompilasi Hukum Islam erat hubungannya dengan Kitab Kuning (Kitab Fiqh). adalah ke Kitab Kuning Fiqh. Kitab Kuning Fiqh.
Rujukan Kompilasi
Kompilasi merupakan bagian
Kalau Kompilasi memuat hukum Islam
dari hanya
terbatas pada hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan,
maka Kitab
K~ning
Fiqh memuat hukum Islam secara
mum atau secara menyeluruh, bukan hanya
u-
Hukum Perkswinan, Hu-
kum Kewarisan dan Hukum Perwakafan saja, tetapi meliputi semus aspek bahasan Hukum Islam. Para Hakim Pengadilan Agama harus menghidupkan Kitab ning Fiqh, karena masalah masalah baru yang
kehidupan selalu berkembang, banyak
muncul menghendaki jawaban yang pasti, se-
dangkan Kompilasi Hukum Islam pengisi
Ku-
baru merupakan alternatif
kekosongan hukum, untuk menseragamkan pegangan
dan dan
rujukan parahakim Pengadilan Agamadi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapinya, agar tidak berbeda putusannya dalam kasus yang sarna. DR. Jamal Al Din 'Athiyah menyebutkan tiga alasan pentingnya tela'ah dan kajian terhadap Kitab Kuning sebagai wariasn intektual masa lalu bagi para peminat studi hukum Islam dewasa ini, yaitu : 1. Sebagai pengantar bagi langkah ijtihad dan pembinaan hukum
Islam kontemporer. 2. Sebagai materi pokok dalam memahami, menafsirkan danmenerapkan bagian-bagian hukum positif yang masih menempatksn hukum Islam stau mazhsb fiqh tertentu sebagsi sumber hukumnys.
95
3. Sebagai upaya memBnuhi kebutuhan umat manusia secara universal, dalam bentuk sumbangan bagi kemajuan ri melalui studi perbandingan hukum.
ilmu hukum sendi-
4
Kitab-kitab kuning fiqh mempunyai karakteristik lain,
ka-
lau fatwa dan putusan Pengadilan Agama sifatnya hanya kasuistik membahasa masalah-masalah tertentu saja, tetapi kitab-kitab Kuning Fiqh sifatnya menyeluruh dan meliputi semua aspek bahasan hukum Islam. Berangkat dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Kitab-kitab Kuning Fiqh itu, masih sangat berperan dal'am pengembangan Hukum Islam di Indonesia.
Sesuai dengan pengertian Kom-
pilasi hukum Islam, yang merupakan kumpulan dari berbagai tulisan dan karangan yang dikumpulkan dari berbagai kitab terutama Kitab-kitab Kuning (Kitab Fiqh) sekalipun di dalam kitab-kitab fiqh itu sendiri
te~apat
berbagai aliran-aliran dalam Kompila-
si, aliran-aliran tersebut telah disatukan dan dikumpulkan menjadi satu, dengan demikian maka Kompilasi HUkum Islam merupakan penjelmaan dari berbagai Kitab Kuning (Kitab Fiqh) mazhab
yang
empat, yang dipadukan dengan pemikiran para ahli hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Kitab-kitab Kuning (kitab Fiqh) masih tetap mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan Hukum Islam di Indonesia. Di samping itu tentunya harus disesuaikan dengan keadaan budaya dan kultur masyarakat Indonesia, yang senantiasa ber kembang sesuai dengan perkembangan zaman.
Apalagi Kompilasi
itu sendiri masih bayak kekurangan-kekurangannya dan kelemahan-
kelemahannya yang masih memerlukan penyempurnaan,
disamping
bahasannya hanya terbatas pada masalah-masalah tertentu yang berkisar pada Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwaka~an
yang masih perlu disempurnakan.
Dengan demikian
Kedudukan Kitab Kuning setelah lahirnya Kompilasi Hukum
Is-
lam tetap dianggap penting dan diperlukan dalam menetapkan Hukum Islam di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, yaitu Kompilasi Hukum masih perlu penyempurnaan, para Hakim
Peng~dilan
Agama
Islam di-
Indonesia tetap menjadikan Kitab-Kitab Kuning (Kitab Fiqh) sebagai rujukan dalam menetapkan hukum dan memutuskan perkara. oleh karena itu para Hakim Pengadilan Agama harus bisa membaca Kitab Kuning Fiqh dan mampu menguasa 'inya dan mengembangkannya, khususnya bagi para calon Hakim Pengadilan Agama yang sedang dalam pendidikan untuk jabatan tersebut, hendaklah diarahkan untuk memahami dan menguasai isi dari Kitab Kuning Fiqh, agar dapat menjadikannya sebagai rujukan bila di dalam Kompilasi Hukum Islam mereka menemukan hal-hal yang perlu kepada penjelasan-penjelasan dan penjabarannya.
98 Kuning (Kitab Fiqh) untuk dijadikan pedoman.Kitab-kitab
Ku-
ning (Kitab Fiqh) 1n1 adalah karya dari para Ulama beberapa abad yang lampau yang kadang-kadang bahkan sering dalam
se-
tiap masalah ditemukan lebih dari satu pendapat (qaul).
De-
~iqh)
ter-
ngan berpedoman kepada beberapa buku kuning (bulru
sebut, dalam menetapkan dan memutuskan suatu perkara yang ma, sering terjadi putusan yang berbeda oleh dua orang yang menanganinya sesuai dengan
re~rensi
Kitab Kuning
Hakim Fiqh
yang digunakan, sehingga terjadilah ketidak seragaman ,
hukum
antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain dalam sus atau perkara yang sama.
Perbedaan.
sa
ka-
kepubusan antara
~~
satu Pengadilan Agama dengan Pengadilan yang Iainnya
dapat
membuka peluang bagi terjadinya pembangkangan atau keluhan dari pihak yang kalah dalam berperkara, bahkan para Hakim Agama sendiri sering berselisih dalam memilih kitab rujukan diantara kitab-kitab yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi masalah yang telah disebutkan di atas, maka timbullah usaha untuk membuat Suatu pedoman bagi Hakim Pengadilan Agama saikan perkara.
para
untuk menetapkan hukum dan menyele-
Usaha tersebut terwujud dengan Iahirnya
Kompilasi Hukum Islam melelui Instruksi Bapak Presinde R.I. No. I Tahun 1991.
3. Kompilasi Hukum Islam erat hubungannya dengan Kitab Kuning (Kitab Fiqh), karena rujukan Kompilasi adalah ke Kitab ning (KitabFiqh).
Kompilasi memuat beberapa bahasah
Ku~
dari
Kitab Kuning (Kitab Fiqh) yaitu Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum
Perwaka~an,
sedahgkan Kitab Kuning (kitab
100
Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan. Sedang kan Kitab Kuning (~itab Fiqh) memuat. Hu~m Islam secara luruhan.
kese-
Oleh sebab itu Kedudukan Kitab Kuning tetap dianggap
penting meskipun telah lahir Kompilasi Hukum Islam
di Indone-
sia. B. SARAN-SARAN : 1. Agar kemurnian dan citra Islam tetap terpelihara serta
ur-
gensi Kitab Kuning (Kitab Fiqh) tetap sebagai khazanah
ke-
ilmuan dan sebagai sumber Hukum Islam, hendaklah para Hakim dan Galon Hakim Agama tetap memperdalam dan memperluas wasan yang dapat (Kitab Fiqh).
wa-
menunjang pemahaman terhadap Kitab Kuning
Begitu pula hendaklah para Ahli Hukum
tetap
menggalinilai-nilai ilmiah dan nilai hukum yang terkandung dalam Kitab Kuning (Kitab Fiqhi.
Disamping itu hendaklah
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama melengkapi Perpustaka an Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dengan Kitab Kuning 2. Agar Kompilasi Hukum Islam menjadi sebuah Kitab Perundangundangan seperti Hukum Positif di Indonesia, hendaklah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengkodifikasikan Kompilasi tersebut. 3. Agar para Hakim Pengadilan Agama di Indonesia
menjadi Ha-
kim berbobot, hendaklah para Galon Hakim Pengadilan Agama yang sedang dalam pendidikan untuk hal tersebut, sebaiknya jangan
dilulu~kan
sebelum bisa memahami Kitab Kuning Fiqh.
DA1~TAR
PUSTAKA
1. Abdurrahman, SR, MA, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, M~ade mika Presindo, 1992. 2. A. Chozin Nasuha, Epistemologi Kitab Kuning, Pesantren,No.1/ Vol. VI/1989. 3. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Be13nda, Jakartn,Lp3ES, 1986. 4. Ali Yafie, Kitab Kuning untuk Peradaben Islam, Pesantren No. 1/Vol. VI/1989. 5. Prospektif Kitab Kuning den Kriteria Pengkejiennye secora efektif dan efesien, Mekelah, Jekerte, 1988. 6. Dawam Anwer, Tak perlu malu dengan Kitab Baru, Pesantren, No. 1/Vol. Vi/1989. 7. Fuad M. Fekhruddin, Urgensi Kiteb Kuning sebegei Sarena dnlem mengistinbetkan Hukum Islam, Nakelah, Jakarte 1988. 8. Huzaemeh, Muhadherat Pi Al Figh Al Mugaren, Kuliah Syari'eh Al Jami'ah Al Islamiyah Ai Hukumiyyah Syarif Hidayatullah, 1411 H/1991 1'1, Jilid I. 9. Jalaluddin Rahmay,Kaya Informesi Miskin Metodologis, Pesen~, No. 1/Vol. Vr/1989. 10. Juhaya S. Praja, HUkum Islam di Indonesia, Bendung Remaje Rosda Karye, 1991. 11. Luis Ma'luf, Al Munjid, Deru Al Masyriq, Beirut, 1975. 12. Mesder F. Mas'udi, Menguak Pemikirnn Kitab Kuning, Pesnnt~, No. Perdana, 1984. 13. Hohammad Daud Ali, Asas-asas Hukum Islam, .Jnknrta, Raja ;'Jali Press, 1990. 14. ---------- Hukum Islem dan Hasalehnya di Indonesia,Makalah Jakartf 15. ----------,3e ,jarah Perkemb&l'Jgen Hukum Islam di Indonesia, Makalah, J~karta, 1992 16. Muntaha Azhari, Mengapa Kitab Kuning, Pesantren, No. 1/ Vol. VI/1989. 17. Nurchozin, Kit.ab Kuning ~p.ranan dan Masalahnya di Pengndilen Agama, Nimbar HUkum, No.3 Tahun II, 1991 18. Peunoh Daly, Fiqh Harus Aktual, ~esantren, No.1 /Vol.VI/ 1989. 19. \1ojownsito dan \"-J.S. Poerwedarminta, .Knmus Lengknp Inngeris Indonesia, Bandung, P.T. Hasta, 1978.
101
SURNl' Kl::l'UTUSAN Dt::KAN FAKUl:l'~\SSYAnI' AH lAIN SYAHH' llIllAYATUI,LAH JAKAltTA , HOnlor :' 05 '1'nhull 199/1 1.'gN'rANG': . ,PJi:Nl;LITIAN INDIVIOUAL "KI.>DUOUK't,N'KITAll KUNING ,(I(I'rAD FItlH) SETc;I;AH l,AIHHNYA KO~l 'PILI\SI llUKUH ISLAH., 08J(AN -. n.
imbllng
19ingnt
FA J
b"ln{a dongnli'l,nhirnyn Kompila"i Hulcuro Isinro molnhli InStrl.llcsi Prosi'den No.' 1 Tnhun 1991, mnlen Kitab Ku ning yang' mon'judi rujulenn bUgi para Hakim Agamn dn'lnm mOllyolo'snilenri porlearn yang solnmn ini di.iadilenn podomnn "oleele mqn:,incli leurung borfungsi. oloh kal'cnll itu ,perlu 'dindolcnn 'pcrioli,t{l\ll individ{"ol to'ntong'lIKc dudulcan K:l.tab Kuni'ng i ' (Ki'b,',t l'iqllr' sot~lah l~hir~Y8 Kompiln.'si'Huleum .l~ln'oi',; " ,
b. bah"n ,untuJc mcnjarilin ,terlaksannnya' 1'cnelitinn tcrsebut porlu ditotaplenn s'oorang' ponoliti yang di1'andnng mnrilpu,4on momonuhi syarnt 'llntulc, cliangkat ,sebagai 1'eInlcsann ponolitiu~ dimnlcsud.' I
,notaplcnn
1. Undnnguundnng nomor B tilhun 197/1 tentnng pOfcolc-polcolc Kopegnwaian~
2. Unda;lguund.l
:3. l?eratu~'aJt :Pewerintah nomor ",30 ,tp,huu
1090,. tentung Pondidikan dhd Peraturan Pemorintah nornor 13 tahun ,'1991 tentung Pancabutan Parnturnn Pemorintnh No. J3 tnhun 19,85 tenj;ang' Polcok":'pol'ol' OrgD.f1isasi ,IAIN' dan Kcputusnn Presidan No. 10 tahun ,199t' tl3ntang Poncabutall Keputuso.n ,Pre sidon t'o!'tung susunan Orl.lunisasi Universitas dan Institut Nogori.
11., Koputusun Hentori Agunla RI ziomor 15 . tahun 198B tl3ntang ,stisunan Organisasi dan tata kor,ja lAIN Syarif Hidllyatuilah Jalcarta.
5. Koputusan Hentor! Negarn 'Pondayagunaan Aparntur
Nogara No. 19/~lENPAN/19B9 tontang anglea J::.rodit bagi Jabatnn Tonal.lu Pongajar Porgunlnll Tinggi dalaro, linglaingan Dl3partolnon Agama. ' HEHUTUSKAN;,
K.£PIJTUSAN DEKAN l'AKULTAS, SYARl' Aii lAIN JAKARTA T8NTANG (KITA3 PENE(,ITlAN IND IV !DUAL "KEDUOUKAN KI1'AB KUN lKG FIQH) SETELAH LAllIRNYA KOHPlLASl HUKLTH lSLAJ-I"
103
ama
Hl'ngangkat Sdr.DR.H.Hu.zacmah 'rahido scbngni pcncliti pe'nclitian Individual. ,"Kcdudukan Kitab Kuning (Kitab F'iqh) S ctclah lahirnya KompilasiHukuru Islam" da'n' Dr 1" .......'1 uss··· .tadjib".HA,' sebagai konsul.t·al1. .
a
1'ug~'S l"QllQliti sebagailllana. dimaksud diktum portama ada.lah·inolaksannkan penolitian· individual tersobut mulai bulan April dan'solambat-lnmbatnya ~~hir Juni 1994 sudah menYl;unpa'ikannya kepnda Dc!
,ga
Segal a biaya yang dikeluarkan aebagai akibat pelakaanaan Keputuaan ini dibebankan pada DIP lAIN Syarif Hi . dayatullah Jakarta tahun1993/1991t : Keputuaan ini mulai berlaku aejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika ternyata terdapat kekeliruan akandibetulkan kembali aebagaimana mestinya.
~:::-"~"""NTETAPKAN DI
TANGGAL
JAKARTA
2 APRIL 1994
MA.
USAN : .ektor lAIN 'Syarif' Hidayatullah 'akarta; :epala Puaat P2H lAIN Jakarta; :epala Biro AUAK lAIN Jakarta; 'ang beraangkutan.
TERM OF REFERENCE (TOR) PENELITIAN KEDUDUKAN KITAB KUNING (KITAB FIQH) SETELAHLAHIRNYA KOMPILASI HUKUM ISLAM ======================
r.
LATAR BELAKANG MASALAH : Kompilasi·Hukum Islam merupakan suatu keberhasilan yang besar bagi umat Islam Indonesia pada pemerintahan orde baru, karena dengan lahirnya Kompilasi tersebut, umat Islam Indonesia telah mempunyai fiqh yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruhbangsa Indonesia yang beragama
Islam.
Dengan ini dapat diharapkan tidak akan terjadi kesimpang
siuran
Keputusan dalam lembaga-lembaga Peradilan Agama,
sering
dimana
terjadi adanya Keputusan Pengadilan Agama saling berbeda pada hal kasusnya sama.
Perbedaan keputusan ini karena dalam
menyelesai-
kan perkara di Pengadilan Agama telah ditetapkan sejumlah kuning (kitab fiqh) untuk
~adikan
pedoman.
Kitab-kitab
kitab kuning
(kitab fiqh) ini adalah karya dari para ulamabeberapa abad lampau yang kadang-kadang bahkan sering dalamsetiap maSaIah
yang di-
temukan lebih dari satu qaul (pendapa~ Kitab-kitab Kuning (Kitab-kitab fiqh) yang telah
ditetapkan
untuk menjadi pedoman para Hakim Agamaadalah sbb : 1. Al Bajuri. 2. Fathu Al Mu'in dan syarahnya. 3. Syarqawi Ala Al Tahrir. 4. Qalyubi/Mahalli.
5. Fathu Al Wahhab dengan
s~rahnya. ~
6. Tuhfah. 7. Targhibu Al Musytaq. 8 •. Al Qawaninu Al Syar'iyyah
Li Asayyid Usman bin Yahya. . .
105
9~Qawaninu Al
Syar'iyahha Li Al Saiyid Shadaqah Dahlan.
10. Syamsuri Li Al Fara:'idh. 11. Buqhyatu Al Mustarsyidin. 12. Al Fiqh Ala Al Mazahib Al Arba'ah. 13. Mughni Al Muhtaj. Materi dalam Kitab-kitab tersebut agaknya masih belum memadai, sehingga seringkali dikeluarkan instruksi maupun
Burat e-
daran untuk menyeragamkan penyelesaian perkara. Perbedaan satu keputusan antara satu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama yang lainnya dapat membuka peluang bagi terjadimya pembangkangan atau keluhan dari pihak yang kalah dalam berperkara, bahkan para Hakim Agama sendiri sering berselisih dalam memilih kitab rujukan di antara kitab-kitab yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi masalah yang telah disebutkan di atas, timbullah usaha untuk membuat suatu pedoman bagi para Hakim ngadilan Agama untukmenetapkan hukUm dan menyelesaikan
maka Pe-
perkara.
usaha tersebut terwujud dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam me lalui instruski Bapak Presiden R.I. No. I. Tahun 1991. Setelah lahirnya Kompilasi HUkum Islam ini, timbul pertanyaan :"Bagaimanakah Kedudukan Kitab-kitab Kuning (Kitab-kitab Fiqhi yang selama ini dijadikan pedoman pokok oleh para Hakim Pengadilan Agama sebelum lahirnya Kompilasi.Hukum Islam ?" Untuk menjawab pertanyaan inilah peneliti mencoba menelitinya dan mengkajinya secara sistematis dengan judul :"Kedudukan Kitab Kuning (Kitab Fiqh) setelah lahirnya Kompilasi HUkum '
......... 11
18-
106
:1. DESIGN PENELITIAN : Dalam penelitian Kedudukan Kitab Kuning (Kitab Fiqh) setelah lahirnya Kompilasi Hukum Islam ada beberapa hal yang
akan
dilaksanakan, antara lain, sbb : 1. Menelaah kitab-kitab dan tulisan-tulisan yang ada kaitannya
dengan masaalah yang diteliti. 2. Memberikan penjelasan tentang Kedudukan Kitab Kuning (Kitab Fiqh) seba-gai sumber hukum Islam.
3. Menjelaskan hubungan antara Kitab Kuning {Kitab FiqhI
de-
ngan Kompilasi Hukum Islam.
4. Memberikan penilaian tentang Kedudukan Kitab Kuning
(Kitab
Fiqh) setelah lahirnya Kompilasi HukUm Islam.
5. Mengumpulkan data melalui penelitian Kepustakaan (Library Research) kemudian memberikan penilaian/penjelasan tentang Kitab Kuning (Kitab fiqh) setelah lahirnyaKompilasi
HukUm
Islam. II. PELAKSANAAN PENELITIAN : Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapalangkah antara lain, sbb : 1. Penyiapan instrumen penelitian yaitu menelaah
Kitab~kitab
Kuning (Kitab-kitab fiqh) dan tulisan-tulisan para Ulama dan Cendekiawan Muslim Indonesia tentang KitabKuning
(Ritab
Fiqh) sebagai sumber HukUm Islam, kemudlan menelaahmeteri Kompilasi Hukum Islam sebagai rujllkan para Hakimpengadilan Agama di Indonesia.
107
2. Pengumpulan data melalui penelitian Kepustakaan (Library research).
3. Memberikan penilaian tentang Kedudukan Kitab Kuning fiqh) setelah lahirnya Kompilasi
~Ukum
(Kitab
Islam, setelah meng-
kaji Kitab-kitab Kuning (Kitab-kitab Fiqh), tUlisan-tulisan para Ulama serta Cendekiawan Muslim di Indonesia tentang Kitab Kuning dan materi Kompilasi Hukum Islam. 4. Penulisan 1aporan penelitian.
Outline laporan penelitian
meliputi pengenalan terhadap penelitian
i~i,
peranen Kitab
Kuning (Kitab Fiqh) dalam menetapkan HUkum Islam
dan
me-
mutuskan perkara, latar belakang lahirnya Kompilasi Hukum Islam, hubungan antara Kitab Kuning (kitab fiqh) dengan Kompilasi Hukum Islam dan penilaian/penjelasan tentang Ke dudukan Kitab Kuning (Kitab fiqh) setelah lahirnye Kompilasi Hukum Islam.
rv.
JADWAL PELAKSANAAN : Pelaksanaan penelitian dimulai dengan menelaah Kitab-kitab Kuning (Kitab-kitab fiqh) dan materi Kompilasi Hukum Islam, kemudian memberikan penilaian/penjelasan tentang Kedudukan Kitab Kuning (Kitab fiqh) setelah lahirnya Kompilasi Hukum Islam. Semua kegiatan ini diperkirakan menghabiskanwaktu 3 bulan dengan perincian sbb : 1. Pengumpulan bahan
4 minggu
(1 bulan)
2. Kajian/Analisa data 4 minggu (1 bulan)
3. Penulisan laporan 4 minggu (1 bulan)
108
v:
PEMBIAYAAN : Biaya penelitian dibebankan pada dana DPP lAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun Anggaran 1993/1994 yang diperuntukan bagi penelitian individual dasar Fakultas Syari'ah lAIN Syarif Hi dayatullah
J~karta.
Biaya penelitian sebesar Rp. 500.000 (lima
ratus ribu rupiah) digunakan untuk persiapan penelitian, penyiapan instrumen dan pengumpulan data
serta penulisan laporan
akhir dengan rincian sbb : 1. Persiapan penelitian
Rp. 125.000.
2. Pembuatan instrumen dan pe-
Rp. 150.000.
ngumpulan data.
3. Penyajian dan analisa data
Rp.
4. Penyusunan dan penjilidan la-
Rp. 175.000.
50.000.
poran akhir J u m 1 a
Rp. 500.000.
rIo Demikianlah Term Of Reference (TOR) ini dibuat untuk penelitian dengan judul :"Kedudukan Kitab Kuning (Kitab Fiqh) setelah lahirnya Kompilasi Hukum Islam, dengan harapan hasilnya dapat . bermanfaat utamanya bagi yang berkompoten dengan Kompilasi Hukum Islam, yaitu para Hakim Pengadilan Agama di Indonesia dan yang terkait dengannya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Hukum Islam pada Badan Peradilan Agama di IndoneJakarta, 30 - 4 - 1994 ene' i,
Menye tujui: Konsu~;tilU_
=--=-/~' z::=;:;::: _ _
DRS.H. MTD
\ "'<\ .\.::.1\1
" USTADJIB
~~n
nna
~Q4
~ t:;/
~~
.~
R. H.HUZAEMAH TAHlDO NIP. 150 165 267
-----=~-
DESIGN OPERASIONAL PENELITIAN KEDUDUKAN KITAB KUNING (KITAB FIQH)SETELAHLAHIRNYA KOMPILASI HUKUM ISLAM.
I. Dasar Pemikiran : Bagi umat Islam Indonesia Kitab
Kuning bukanlah meru-
pakan hal yang baru, terutama bagi para Ulama dan Ahli Hukum.
Kitab Kuning merupakan rUjukan utama dalam memecah-
kan masalah yang
a~ual.
Khusus bagi Peradilan Agama di-
Indonesia, telah ditetapkan beberapa Kitab Kuning Fiqh
se~
bagai pedoman para hakim dalam menyelesaikan perkara. Dengan berpedoman kepada beberapa buku kuning fiqh yang telah ditetapkan itu, dalam menetapkan dan memutuakan suatu perkara yang sama, sering terjadi putusan
yang
berbeda oleh dua orang Hakim yang menanganinya sesuai dengan refrensi Kitab Fiqh yang digunakan, sehingga terjadilah ketidak seragaman hukum antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain. Untuk mengatasi ketidak pastian hukum tersebut, timbu~~
usaha untuk melahirkan satu pedoman bagi
maka hakim
di pengadilan agama dalam menetapkan hukum suatu perkara. Usaha tersebut akhirnya terwujud dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden No, I Tahun 1991. Kompilasi inilah yang
dijadik~n
sebagai pedoman bagi para
hakim Agama dalam menyelesaikan suatu perkara. Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam ini, timbul pertanyaan : "B?gaimanll
Kedudukan Kitab Kuning (,lJ;itab Fiqh)
yang selama ini dijadikan pedmman pokok bagi para hakim Agama sebelum lahirnya ){ompilasi Hukum Islam".
110
Untuk menjawab pertanyaan!permasalahn inilah. Peneliti mencoba membahas dan mengkajinya secara sistematis dengan Judul : Kedudukan Kitab Kuning (Kitab Fiqh) aatelah lahirnya Kompilasi Hukum Islam". II. Pokok Hasalah : Berdasarkan pemikiran tersebut di atas. maka pokok masalah dalam penelitian ini di£okuskan pada : 1. Sejauh mana pe~an Kitab Kuning (Kitab Fiqhi'
.) dalam
menetapkan Hukum Islam dan memutuskan perkara ? 2. Apa yang melatar belakangi lahirnya Kompilasi Hukum
Islam
?
3. Apa hubungan Kitab Kuning (Kitab Fiqh) dengan Kompilasi Hukum Islam ?
4. Bagaimana kedudukan Kitab Kuning (kitab Fiqh) setelah lahirnya Kompilasi Hukum Islam ? llt; Tujuan Penelitian :
Adapun Dujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk menambah pengetahuan peneliti tentang Kedudukan
Kitab-kitab. Kuft±ng{Kitab Fiqh) dan Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan dan memutuskan perkara pada Pengadilan Agama di Indonesia. 2. Untuk menambah pengetahuan peneliti
~,~b~ngan
an-
tara Kitab Kuning (Kitab Fiqh) dengantVg~--I~lam. .
...
3. Untuk mengetahui secra jelas bagaimana kedudukan Kitab Kuning (kitab £iqh) setelah lahirnya Kompilasi Hukum Is-
111
4. Untuk memberikan informasi yang benar tentang peranan dan Kedudukan
Kita~
Kuning (Kitab
Fiqh) setelah lahir-
nya Kompilasi Hukum Islam. IV. Manfaat Penelitian : Penelitian ini diharapkan bermanfaat, utamanya bagi yang berkompoten ~,,~ompilasi Hukum Islam, yaitu para Hakim Pengadilan Agama di Indonesia dan yang terkait dengannya dalaM mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Hukum Islam pada Badan Peradilan Agama di Indonesia. V
J
Metode Penelitian : Dalam Penelitian'ini,digunakan metode Library Research (Penelitian Kepustakaan), yattu menela'ah buku-buku Kuning Fiqh dan buku Kompilasi Hukum Islam serta
pendapa~
para
Ulama fiqh dan Sarjana Hukum Islam yang bertalian dengan masalah yang diteliti. VI • Organisasi Penelitian : Penelitian inidiselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah
Jakarta'~~~g
dilaksanakan
s.aar~
Individual oleh DR.H.Huzaemah Tahido Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. II • Biaya Penelitian : Biaya penelitian dibebankan pada dana DPP lAIN Jakarta Tahun Anggaran 1993/1994 yang diperuntukan bagi Penelitian Individual ,Dosen Fakultas Syari'ah lAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Biaya penelitian tersebut sebesar Rp. 500.000.
112 Adapun alokasi dana penelitian tersebut adalah sbb ,.,
, Persiapan penelitian
Rp. 125.000.
, Pembuatan instrumen dan pengumpulan data. , Penyajian dan analisa data , Penyusunan dan penjilidan dan laporan akhir
Rp. 150.000.
;
Rp. 50.000. Rp. 175.000.
Jumlah Rp. 500.000. (Lima ratus riburupiah). Ruang Lingkup Penelitian : 1. Sa saran penelitian.
Fqkus penelitian diarahkan pada kajian tentengKedudukan Kitab-kitab Kuning (Kitab-kitab Fiqh) setelah lahirnya Kompilasi Hukum Islam. 2. Sumber da:ta :
Adapun data penelitian iniakandiperolehdaridatakepustakaan.
3. Lokasi dan waktu penelitian : a. Peneli'bian akan dil!lkukan pada penelitiankeptlstakaan, b. Waktu penelitian dilaksanakanderitanggal 2 Aprils/d 30 Juni 1994. Jakarta, 30 April 1994 Peneliti,
Menyetujui: Konsultan
c=.-~l~
.
DRS. H:A:STADJIB ,MA
NIP. 150009594
•• A AH TARIOO NI'P. 150 165 267
