STATUS HUKUM THALAQ DI LUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF FIQH, UU NO 1/1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy)
Oleh :
Dofir Nim
: 105044101363
KONSENTRASI PERADILAN AGAMA PROGRAM STUDI AHWAL AS-SYAHSIYAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H / 2010 M
STATUS HUKUM THALAQ DI LUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF FIQH, UU NO 1/1974 DAN KHI
Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Sarjana Syari’ah (S.Sy)
Nama : Dofir Nim
: 105044101363
Di bawah bimbingan
Pembimbing I
Pembimbing II
Dr. Umar al-Haddad, MA
Sri Hidayati, M. Ag
NIP : 196809041994011001
NIP : 197102151997032002
KONSENTRASI PERADILAN AGAMA PROGRAM STUDI AHWAL AS-SYAHSIYAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H / 2010 M
PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Skripsi yang berjudul Status Hukum Thalaq Di Luar Pengadilan Perspektif Fiqh, UU No 1 Tahun 1974 dan KHI, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 18 Maret 2010. skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Jakarta, 18 Maret 2010 Dekan,
Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM NIP : 195505051982031012
Panitia Ujian Munaqasyah
Ketua
: Drs. H. A. Basiq Djalil. SH., MA NIP : 195003061976031001
(.............................................)
Sekretaris
: Kamarusdiana, S.Ag., MH NIP : 197202241998031003
(.............................................)
Pembimbing I : Dr. Umar al-Haddad, MA NIP : 196809041994011001
(.............................................)
Pembimbing II : Sri Hidayati, M.Ag NIP : 197102151997032002
(.............................................)
Penguji I
: Dr. H. Mujar Ibnu Syarif, M.Ag NIP : 197112121995031001
(.............................................)
Penguji II
: Kamarusdiana, S.Ag., MH : NIP : 197202241998031003
(.............................................)
SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Nim Semester/jurussan/prodi Fakultas
: Dofir : 105044101363 : 10/Peradilan Agama/Ahwal As-Syahsiyah : Syari’ah dan Hukum
Dengan ini mohon penundaan pembayaran kuliah semester sepuluh (10) yang akan di bayarkan pada tanggal 04 Maret 2010 dengan segala dendanya. Demikian atas perhatian dan kebijaksanaannya saya ucapkan terima kasih.
Mengetahui Maret 2010 A.N. Dekan Pembantu dekan bidang administrasi
Jakarta
04
Dofir
105044101363 Dra. Hj. Hermawati Nip: 150227408 Tembusan: Yth Dekan (sebagai laporan)
ا ا ا KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita, sehingga penulisan skripsi yang berjudul Status Hukum Thalaq di Luar Pengadilan Perspektif Fiqh, UU No 1/1974 dan KHI untuk syarat mendapatkan gelar starata 1 (S1) dapat dirampungkan. Dengan skripsi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. amin. Shalawan dan salam marilah kita tetap haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang telah mengenalkan kita pada agama islam. Dengan telah selesainya skripsi ini saya juga ucapkan banyak-banyak terimakasih kepada semua yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik bantuan berupa do’a tenaga harta dan fikiran saya ucapkan Jaza Kumullah Biahsanal Jaza terutama kepada: 1. Terima ksih yang sedalam-dalamnya kepada semua gura yang telah memberikan pengetahuan sehingga saya bisa mendapatkan gelar S1, terutama kepada K.H. Abdul Fatah Ahmad Faqih dan Drs. K.H. Tohir Abdurrahman. 2. Terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak dan Ibu saya yang telah membesarkan, merawat, membingbing dan membiayai saya dalam menuntut ilmu
3. Terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pembingbing skripsi saya Dr. Umar al-Haddad, MA yang telah membingbing saya dalam penulisan skripsi ini, dan trimaksih juga kepada Sri. Hidayati, S. Ag, MA selaku pembingbing skripsi saya yang telah membingbing saya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. 4. Terimaksih juga kepada seluruh pegawai Kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) dengan segala fasilitas yang diberikan. Terakhir, kepada Allah AWT penulis mohon taufik dan hidayah-Nya, serta memanjatkan rasa syukur atas telah selesainya penulisan skripsi ini, karena dengan petunjuk dan lindungan-Nya jualah penulisan skripsi dapat diselesaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi amal sholeh bagi penulis disisi Allah. Amin.
Jakarta, 25 Februari 2010 M 10 Rabi’ul Awal 1431 H Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................... v DAFTAR ISI ................................................................................................. vii BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1 A. Latar Belakang Masalah .............................................................. 1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ........................................... 6 C. Tujuan Penelitian ......................................................................... 6 D. Review Studi Terdahulu .............................................................. 7 E. Metode Penelitian ........................................................................ 9 F. Sistematika Penulisan .................................................................. 12
BAB II HUKUM THALAQ DALAM PERSPEKTIF FIQH ...................... 13 A. Pengertian dan Macam-macam Thalaq ........................................ 13 B. Rukun dan Syarat-syarat Thalaq .................................................. 24 C. Redaksi (sighat) Thalaq ............................................................... 27
BAB III PROSES PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF FIQH, UU NO1 TAHUN 1974 DAN KHI .................................................. 30 A. Perspektif Fiqh ............................................................................. 30 B. Perspektif UU No 1 Tahun 1974................................................... 38 C. Perspektif Kompilasi Hukum Islam .............................................. 47
BAB IV THALAQ DI LUAR PENGADILAN ............................................ 62 A. Status Hukum ............................................................................. 62 B. Saksi Thalaq . ............................................................................. 70 C. Analisis Penulis .......................................................................... 72
BAB V PENUTUP ........................................................................................ 77 A. Kesimpulan .................................................................................. 77 B. Saran ........................................................................................... 78 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 80 LAMPIRAN-LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, tapi merupakan ikatan suci (mitsaqan ghalizha) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah sebagaimana Firman-Nya dalam surah An-Nisa’ [4] ayat 211. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan itu harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dapat terwujud. Tapi ada saat-saat dalam kehidupan manusia ketika tak mungkin baginya melanjutkan hubungan yang akrab dengan pasangannya, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas ditengah jalan. Syetan, musuh yang nyata bagi manusia, memainkan peranannya pada puncak kebanggaan peradaban manusia sehingga seringkali terjadi nasehat baik dan perundingan bijaksana tidak berfungsi. Dalam keadaan demikian perkawinan tak mungkin lagi dipertahankan, sehingga berpisah secara baik-baik dianggap lebih baik daripada terseret berkepanjangan tak menentu, membuat rumah tangga dan keluarga bagaikan neraka. 1
QS. An-Nisa’ [4] : 21: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.
Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar dari sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan, pada dasarnya adalah kontrak.2 Konsekwensinya ia dapat bertahan dan dapat pula terputus, salah satu sebab putusnya perkawinan adalah dengan jalan thalaq. Sebagai suatu ikatan, perkawinan harus diupayakan terjalin utuh. Dalam keadaan yang tak dapat dihindarkan perceraian dibolehkan dengan alasan-alasan yang diperbolehkan dan tidak bisa dihindarkan kecuali berpisah, tapi Allah sangat murka terhadap perbuatan itu sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. 3
( داود وا ﻡ و ا آ# ا$اَ َُْ اََْلِ اَِ ا ِ اََقُ )روا
Artinya: Perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah thalaq. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahehkan oleh Hakim)
Pada dasarnya putusnya sebuah perkawinan itu terjadi karena dua hal; pertama karena kematian, dan kedua karena perceraian. Dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian, kemudian terdapat ketentuan perundangan di Indonesia dan beberapa Negara muslim yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan. Islam menyerahkan hak cerai sepenuhnya terhadap suami, tapi Islam juga tidak seotoriter itu, istri juga punya hak menuntut cerai terhadap suami ke pengadilan ketika suami tidak memberikan nafkah lahir maupun batin bahkan menurut Mazhab
2
3
Lihat kembali Ahmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta : Rajawali Pers, 1995,
Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, Bulughu Al-Maram Min Adillatu Al-Ahkam, (Surabaya: Al-Hidayah) h. 223
Hanafi ketika istri bersuamikan pria yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin atau mempunyai penyakit cacar yang merusak kebahagian rumah tangga maka dia punya hak cerai langsung (tanpa melalui proses gugatan).4 Menurut ketentuan hukum Islam, thalaq adalah termasuk salah satu hak suami, Allah menjadikan hak thalaq di tangan suami, tidak menjadikan hak thalaq itu di tangan orang lain baik orang lain itu istri, saksi, ataupun Pengadilan sebagaimana salah satu dari Firman Allah SWT di antaranya surah Al-Ahzab [33] ayat 495 Ibnu Qayyim berkata bahwa thalaq itu menjadi hak bagi orang yang menikah, karena itulah yang berhak menahan istri, yaitu merujuknya. Suami tidak memerlukan persaksian untuk mempergunakan haknya. Tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya sesuatu yang menjadikan dalil dan alasan disyari’atkanya persaksian thalaq.6
Terkait dengan masalah status thalaq di luar sidang Pengadilan Agama, bahsul masail NU dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta Tahun 1989 telah memberikan keputusan hukum bahwa thalaq adalah hak prerogatif suami yang bisa dijatuhkan kapanpun dan dimanapun bahkan tanpa alasan sekalipun. Oleh karena itu apabila suami belum menjatuhkan thalaq di luar Pengadilan Agama, maka thalaq yang 4
Thahir Al-Haddad, Wanita dalam Syariat dan Masyarakat, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993,
h. 94. 5
QS. Al-Ahzab [33] : 49: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuanperempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya. 6
Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, Bogor: Kencana, 2003, h. 209.
dijatuhkan di depan Hakim Agama itu dihitung thalaq yang pertama dan sejak itu pula dihitung iddahnya. Jika suami telah menjatuhkan thalaq di luar Pengadilan Agama, maka thalaq yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan thalaq yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu 'iddah raj'iyyah.7 Sedangkan Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam fatwanya yang disidangkan pada hari Jum’at, 8 Jumadil ula 1428 H/ 25 Mei 2007 M memberikan sebuah putusan bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan, cerai thalaq dilakukan dengan cara suami mengikrarkan thalaq-nya di depan sidang Pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim.8 Perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan dinyatakan tidak sah. Pandangan NU dan Muhammadiyah di atas mencerminkan suatu hal yang kontradiktif. Masing-masing memiliki metode istimbat sendiri-sendiri
Di dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, hal yang sama juga di jelaskan dalam KHI yang mengharuskan thalaq ke pengadilan. Perceraian yang dilakukan kepengadilan mempunyai kesan adanya saksi dalam thalaq sebagaimana yang dijelasakan dalam Pasal 16 PP No 9 Tahun 1975 bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian, sedangkan di dalam
7
Abdul Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan jilid II, (Jakarta: Qultum Media 2004), cet, I h.
69-70. 8
Ahmad Azhar Basyir (Mantan Ketua Majelis Tarjih Muhammaddiyah), Thalaq di Luar Pengadilan, Artikel diakses pada 26 juli 2009 dari http://blog.unila.ac.id
fiqh jumhur ulama tidak mengharuskan adanya saksi, kecuali golongan syi’ah yang mengharuskan adanya dua saksi dalam thalaq9. Pendapat ini didasarkan pada Firman Allah SAW dalam surah At-Thalaq [65] ayat 2.10
Dengan adanya masalah seperti tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang sah tidaknya thalaq di luar Pengadilan dan perlukah saksi terhadapa thalaq dalam pandangan Fiqh, UU No 1/1974 dan KHI dengan mengangkat sebuah tema "Status Hukum Thalaq di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Fiqh, UU No 1/1974 dan KHI", karena disatu sisi (NU) mengatakan sah thalaq diluar proses persidangan
mulai
saat
itu
iddahnya
berlaku.
Sedangkan Majelis Tarjih
Muhammaddiyah mengatakan thalaq harus melalui proses persidangan dan suami mengikrarkan thalaq-nya didepan sidang Pengadilan baru iddahnya terhitung saat itu dan Undang-undang sendiri mempunyai kesan adanya saksi thalaq yang mengharuskan thalaq ke pengadilan
9
Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, Terjemahan Masykur A.B, Afif Muhammad Idrus Al-Khaff, (Jakarta: Lentera, 2007), cet, 6, h. 449 10
QS. At-Thalaq [65]: 2: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah Untuk memudahkan penulis dalam penyusun skripsi ini, dengan tidak mengurangi nilai pembahasan, maka penulis membatasi masalah dalam skripsi ini hanya pada : “Status Hukum Thalaq di Luar Pengadilan dalam Perspektif Fiqh, Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, yang dimaksud Fiqh adalah para ulama mazhab yang empat, Maliki, Hanafi, Syafi’i dan Hambali. 2. Rumusan Masalah Berdasarkan masalah di atas, masalah yang dibahas dalam skripsi ini, dapat dirumuskan sebagai berikut : a.
Apakah sah thalaq yang dilakukan di luar pengadilan?
C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah : 1. Mengetahui perbedaan antara pendapat Fiqh, UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kedudukan sah tidaknya thalaq di luar pengadilan.
3. Mengetahui tentang kekuatan hukum mengikatnya antara Fiqh, UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
D. Review Studi Terdahulu
Dari sekian banyak literatur skripsi fakultas syari’ah dan hukum yang ada di perpustakaan penulis mengambil beberapa skripsi untuk melakukan perbandinagan antara lain: 1. Cici Indriani, dengan judul skripsi Dampak Perceraian (cerai thalaq) Diluar Prosedur Pengadilan Agama Terhadap Nafkah Iddah Dan Nafkah Anak (Studi Kasus Di Desa Purwadadi Barat Kec. Purwadadi Subang), pada tahun 2006. Skripsi ini menjelaskan tentang adanya nafkah iddah dan nafkah anak itu disebabkan jatuhnya thalaq baik thalaq yang dilakukan melalui proses pengadilan atau tidak, tapi cerai yang dilakukan di luar pengadilan tidak mengharuskan nafkah iddah dan nafkah anak, karena tidak terikat dengan hukum 2. Mohd. Serajuddin bin Mokhtar dengan judul skripsi Terhadap Penyelesaian Thalaq di Luar Sidang (Studi Kasus di Peradilan Agama Daerah Sik Kedah, Malaysiya), pada tahun 2007. Skripsi ini menjelaskan bahwa masyarakat di daerah Sik Kedah Malaysiaya mempunyai keyakinan thalaq dianggap sah walau tanpa kepengadilan dengan berpedoman pada fikih, karena menurut fiqh sah thalaq yang dijatuhkan di luar pengadilan dan masyarakat disana
sangat
sedikit
melakukan
perceraian
kepengadilan,
karena
mereka
menganggap sah thalaq yang dilakukan di luar atau di dalam pengadilan. 3. Dede Rohyadi, dengan judul skripsi Perceraian di Luar Prosedur Peradilan Agama di Kecamatan Sodong Hilir, Tasik Malaya dan Akibat Hukum, pada tahun 2008. Skripsi ini menjelaskan bahwa di kecamatan sodong hilir hampir semua perceraian di lakukan di luar pengadilan, karena mereka mengagap perceraian adalah urusan keluarga yang harus ditutupi dan agama sendiri memperbolehkannya. 4. M. Salman farisi, dengan judul skripsi Kedudukan Hukum Pengucapan Ikrar Thalaq di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur), pada tahun 2004. Skripsi menjelaskan pengucapan ikrar thalaq di luar siding pengadilan itu sah menurut islam selama tidak bertentangan dengan syari’at islam, tapi tidak mempunyai kekuatan hukum. 5. Ajid, dengan judul skripsi Persepsi Ulama Serang Tentang Cerai di Bawah Tangan, pada tahun 2004. Skripsi ini memuat kesimpulan bahwa menurut ulama cerai di luar pengadilan sah berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 229:
%
!"#$ $ ,*-. &⌧()*+
Artinya: Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
ح23 ا4 56 وه4 ه4 ث/ ل, - وﺱ-+ ا- ل ا# ا هیة ان رﺱ+ 11
(داود# ا$ )روا.78 واق وا
Artinya: dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “tiga perkara kesungguhannya dipandang benar, dan main-mainnya dipandang benar pula, yaitu: nikah, thalaq dan ruju’ (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi) Sedangkan menurut pegawai pencatat nikah dan hakim pengadilan agama tidak sah berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1
Perbedaan skripsi hasil studi terdahulu dengan skripsi yang penulis tulis terletak pada jenis penelitian, bahwasannya skripsi ini merupakan kajian kepustakaan dan status hukum thalaq di luar pengadilan sedangkan skripsi hasil studi terdahulu menggunakan kajian lapangan (studi kasus) dan membahas akibat dari thalaq di luar pengadilan.
E. Metode Penelitian
Metode penelitian yang di pakai penulis yaitu : 1. Jenis Penelitian Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative dengan pertimbangan bahwa bahan yang digunakan adalah analisis perbandingan Fiqh dan Hukum Positif. Kajian Fiqh dengan mengambil beberapa literatur kitab klasik dan buku yang merupakan hasil ijtihad ulama’ salaf maupun khalaf. Sedangkan
11
Al-‘Asqalani, Bulughu Al-Maram, h. 223
kajian Hukum Positif mengacu kepada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Pendekatan Dari jenis penelitian hukum normative, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach).12 Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti bagaimana ketentuan dan hal lain mengenai thalaq. Pendekatan konsep bertujuan sebagai penjelas pemahaman berdasar konsep-konsep mengenai thalaq baik dalam Fiqh ataupun Hukum Positif. Pendekatan perbandingan merupakan cara untuk mengetahui bahwa di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 thalaq harus melalui pengadilan, sedangkan dalam Fiqh, thalaq tidak harus kepengadilan, hal inilah yang nantinya berimplikasi terhadap status hukum thalaq itu sendiri.
3. Sumber Data Sumber data penelitian ini terdiri dari :
12
Johnny Ibrahim., Teori dan Metodologi, Penelitian Hukum Normatif., (Malang; Bayumedia Publishing, 2006), cet. Ke-2, h. 391
a. Sumber data primer ; yaitu data-data yang berasal dari sumber-sumber utama masalah penelitian ; materi-materi hukum dari UU Perkawinan No 1/1974, KHI dan pendapat-pendapat mazhab fiqh.13 b. Sumber data sekunder ; yaitu data-data yang berasal dari sember-sumber pendukung yang terkait dengan masalah yang diteliti, seperti kitab-kitab hukum Islam, buku teks, pendapat forum kelompok atau kajian Islam, tokoh atau sarjana yang berkompeten dibidang hukum islam. c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder14 seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain.
4. Pengumpulan Data Dari sumber data primer dan sekunder yang telah terkumpul, berdasarkan masalah penelitian diatas, maka dikumpulkan lalu dirumuskan dan selanjutnya dikaji secara komprehensif berdasarkan rumusan-rumusan yang diperoleh.
5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum Pada fase ini biasa disebut sebagai pengolahan data, yaitu kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap data-data yang terkumpul, 15 baik sistemisasi dari penelitian studi kepustakaan, perundang-undangan, artikel dan lain
13 14
15
Peter Mahmud Marzuki., Penelitian Hukum., (Jakarta; Kencana, 2008), cet. ke-4, h. 141 Johnny, Teori dan Metodologi, h. 392 Soerjono Soekanto., Pengantar Penelitian Hukum., (Jakarta; UI Press, 1986), h. 251
sebagainya penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa guna memperoleh penyajian yang lebih sistematis sehingga bisa menjawab permasalahan mengenai status hukum thalaq di luar pengadilan. Pengolahan data yang dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit berdasarkan penelitian. Selanjutnya bahan-bahan yang diperoleh dianalisis untuk melihat keabsahan thalaq di luar ataupun yang melalui pengadilan dan kedudukan saksi dalam thalaq.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang penulis pakai tersistem sebagai berikut: Kata pengantar, daftar isi dan memuat beberapa beb yaitu: Bab I Tentang Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II Menjelaskan sekilas tentang thalaq yang berisikan tentang pengertian thalaq, macam-macam thalaq, syarat-syarat thalaq, redaksi (sighat) thalaq Bab III Menjelaskan proses perceraian yang berisikan tentang: Perspektif Fiqh, UU No 1 Tahun 1974 dan KHI. Bab IV Menjelaskan tentang hukum thalaq di luar Pengadilan yang memuat tentang status hukum, kesaksian dalam thalaq dan analisis penulis.
Bab V Penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang terakhir daftar pustaka dan lampiran-lampiran.
BAB II SEKILAS TENTANG THALAQ
A. Pengertian dan Macam-Macam Thalaq
1. Pengertian Thalaq Kata “thalaq” secara harfiyah berarti “membuka ikatan” atau “membatalkan perjanjian”16 jika kita hubungkan dengan putusnya perkawinan antara suami dan istri, berarti mereka telah membuka ikatan yang pernah mengikat mereka berdua, yaitu perkawinan atau mereka telah membatalkan perjanjian yang pernah mereka janjikan dalam suatu perkawinan. Sedangkan secara terminologis ulama-ulama fiqh memberikan rumusan yang berbeda–beda tapi esensinya sama. Seperti halnya Abi Yahya Zakariya al-Anshari dalam kitabnya Fathu al-Wahhab merumuskan:17
$#<; اق وﻥ- ح23ا4=+ > Artinya: “Melepaskan ikatan perkawinan dengan lafadz thalaq dan sepadannya” Imam Taqiyuddin dalam kitabnya Kifayatu al-Akhyar merumuskan:18
ح23ا4, > اﺱ Artinya: “Nama untuk tindakan melepaskan ikatan perkawinan” 16
Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) edisi II 17
Abi Yahya Zakariya Al-Anshari, Fathu al-Wahhab bi Syarhi Minhaju at-Thullab, Beirut, Juz II, h. 72 18
Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad Husaini, Kifayatu al-Akhyar, Beirut, Juz, II, h. 84
Dari rumusan yang di kemukakan Abi Yahya Zakariya al-Anshari dan Imam Takiyuddin yang mewakili definisi yang diberikan kitab-kitab fiqh terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian: Pertama: kata “melepaskan” mengandung arti bahwa thalaq itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan. Kedua: kata “ikatan perkawinan” yang mengandung arti bahwa thalaq itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan istri, maka dengan telah dibuka ikatan itu status suami dan istri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram. Ketiga: dengan kata tha-la-qa dan sepadanya yang sama maksudnya dengan itu mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah thalaq atau semaksud dengan itu, bila tidak dengan ucapan tersebut maka putus dengan kematian. Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak dikenal adanya istilah thalaq, tapi dikenal dengan istilah yang disebut “putusnya perkawinan”. Undang-undang No 1 Tahun 1974 ini tidak menganal istalah thalaq, karena Undang-undang ini masih terinterpensi dengan hukum barat Burgerlijk Wetboek yang desubut dengan BW. Berbeda dengan KHI yang masih memakai istilah thalaq dalam urusan perceraian walaupun di permulaan Bab, yaitu Bab XVI masih menggunakan istilah “putusnya perkawinan, karena KHI tidak sepenuhnya
mengadopsi dari kitab-kitab fiqh bahkan masih mengadopsi dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam KHI thalaq diartikan sebagai ikrar sumi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 117 Thalaq adalah ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.
2. Macam-Macam Thalaq Thalaq itu dapat dibagi-bagi dengan melihat
kepada beberapa keadaan.
Dengan melihat kepada keadaan istri waktu thalaq itu diucapkan oleh suami, thalaq itu ada dua macam:19
a. Thalaq Sunni Abdurrahman Bin Muhammad Awad al-Jaziri dalam kitabnya al-Fiqhu Ala al-Mazdahib al-Arba’ah mengatakan:20
8د ﻡ48 وآ ن8@ زﻡ ﻡA ﻡ آ ن Artinya: “Thalaq yang sudah ditentukan zaman dan bilangannya”
Yang dimaksud thalaq sunni adalah thalaq yang dijatuhkan suami yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-Hadits. Yaitu seorang suami men-thalaq istrinya yang 19
Amir Syarifuddin, hukum perkawinan islam di Indonesia: antara fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), cet,I, h. 217 20
Abdurrahman Bin Muhammad Awad Al-Jaziri, al-Fiqhu Ala al-Mazahibil al-Arba’ah, Darul Ibnu al-Haitsam, 1360-1299 Hijriyah,h. 974
pernah dicampurinya dengan sekali thalaq di masa bersih dan belum ia sentuh kembali semasa bersihnya.21 Sebagaimana firman Allah dalam Surah At-Thalaq (65) ayat 1.
;< 6789:
/012 345( BCD #EF
=>@<4 …… JK0M+2# # +, GHI<#0 Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)22……………..” (QS. Al-Thalaq (65) : ayat 1)
Dalam UUP No 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan tentang thalaq sunni, akan tetapi dalam KHI Pasal 121 menjelasankan, “Thalaq sunny adalah thalaq yang dibolehkan yaitu thalaq yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut”.
b. Thalaq Bid’iy Abdurrahman Bin Muhammad Awad al-Jaziri dalam kitabnya al-Fiqhu Ala al-Mazdahib al-Arba’ah mengatakan:23
// 5=-B أو، أوﻥ< ء،F @ وه5=-B إذا Artinya: “Ketika menthalaq istri dalam keadaan haid atau nifas atau thalaq tiga”
21
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Alih Bahasa: Mohammad Thalib (Bandung: PT Alma’arif, 1980), jilid, 8, h. 42 22
Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri. tentang masa iddah Lihat surat Al Baqarah ayat 228, 234 dan surat Ath Thalaaq ayat 4. 23
Al-Jaziri, al-Fiqhu, h. 975
Yang dimaksud dengan thalaq bid’iy adalah thalaq yang dijatuhkan suami dengan menyalahi aturan Al-Qur’an dan Al-Hadits. Yaitu seorang suami yang menthalaq istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas dan dalam keadaan suci tapi digauli oleh suami dalam keadaan sucinya atau men-thalaq tiga kali dengan sekali ucapan atau dengan secara terpisah-pisah24 sebagaimana Hadits riwayat Nasa’i, Muslim dan Ibnu Majah.25
ا- @J3- + KآذاLA ،7=-M ،F @ اﻡأة وهN-B ، + ان ا:7@ روایAو وا ﻡ- ءوﻡ3 ا$ )روا.>ت اووه@ ﻡ5B اذا5=- ی/ 58 ا-A $ ﻡ:= لA - وﺱ-+ (دود# وا Artinya: Dalam sebuah riwayat dikatakan: bahwa Ibnu Umar men-thalaq salah seorang istrinya di masa haid dengan sekali thalaq. Lalu Umar menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW. Maka beliu bersabda: suruhlah ia merujuknya, kemudian bolehlah ia menthalaqnya jika telah suci atau ketika ia hamil (HR. Nasa’i, Muslim, Ibnu Majah dan Abu Daud).
Tentang thalaq bid’i ini dapat pula ditemukan dalam KHI Pasal 122 sebagai berikut: “Thalaq bid`i adalah thalaq yang dilarang, yaitu thalaq yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut”.
Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si-suami kembali kepada mantan istrinya, thalaq itu ada dua macam:26 1. Thalaq Raj’iy 24
25
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, h. 45
Al-Hafidz Bin Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, 773 Hijriayah, h. 223 26 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, h. 220
Thalaq yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpulinya betul-betul yang ia jatuhkan bukan sebagai ganti rugi dari mahar yang dikembalikannya dan sebelumnya belum pernah ia menjatuhkan thalaq kepadanya sama sekali atau baru sekali saja. Di sini tidak berbeda antara thalaq yang dinyatakan dengan terusterang dan sindiran.27 Dasar dari hukum ini adalah firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 229:
&⌧()*+ % !"#$ ,*-. Artinya: “Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik” (QS. al-Baqarah (2) : ayat 229)
Maksudnya thalaq yang ditetapkan Allah sekali sesudah sekali. Dan suami berhak merujuk istrinya dengan baik sesudah thalaq pertama, dan begitu pula ia masih berhak merujuknya dengan baik sesudah thalaq kedua kalinya. 28 Dalam UUP No 1 Tahun 1974 tidak ditemukan penjelasan tentang thalaq raj’i, akan tetapi dalam KHI Pasal 118 dijelaskan sebagai berikut: “Thalaq Raj`i adalah thalaq kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah”. 2. Thalaq Ba’in
27
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, h. 60
28
Ibid., h. 60
Yaitu thalaq yang ketiga kalinya, thalaq sebelum istri dikumpuli, dan thalaq dengan tebusan oleh istri kepada suaminya. 29 Dalam Bidayatu al-Mujtahid Ibnu Rusyd berkata: Para ulama sepakat, thalaq ba’in hanya terjadi dalam thalaq sebelum disetubuhi sebelumnya tidak pernah di-thalaq, Mereka sepakat bahwa bilangan thalaq yang merupakan thalaq ba’in yaitu tiga kali thalaq dilakukan laki-laki merdeka sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 229:
Artinya: “Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali” (QS. al-Baqarah (2) ayat 229)
Kemudian mereka berbeda pendapat tentang thalaq tiga yang hanya diucapkan sekali, bukan kejadiannya yang tiga kali. 30 Thalaq Ba’in ini terbagi pula kepada dua macam:31 a. Ba’in Sughra, ialah thalaq yang suami tidak boleh ruju’ kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui muhallil. Yang termasuk ba’in sughra itu adalah sebagai berikut:
Pertama: Thalaq yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. Thalaq dalam bentuk ini tidak memerlukan iddah. Oleh karena itu, maka tidak ada
29
Ibid., h. 68
30
Abdurrahman. Haris Abdullah, Terjemah Bidayatul Mujtahid, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1990), cet, I, h. 478-480 31
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, h. 221-222
kesempatan untuk ruju’, sebab ruju’ hanya dilakukan dalam masa iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ahzab (33) ayat 49:
5OP#QD
/012 345( =>@
$5U
;< RH:5 BC X> > #V!F# ☺
% Z[\ Q ,# +, GH☺Y<4 +,_`5a [^C$ ]☺ JK GH ]☺ /05c d25@ b!+2# *,# Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya (QS. al-Ahzab (33) ayat 49)
Kedua: Thalaq yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut khulu’. Hal ini dapat dipahami dari isyarat firman Allah dalam surah AlBaqarah (2) ayat 229:
&⌧()*+ % !"#$ % [^I\ dZ#5 g efB $ ,*-. D +☺# Ch i3 % lf< jkh⌧ +, GH☺@ BC ]` 2 ]☺`7<( mf % D ( g Brh7<( mf % nCo"pq kD
]] !Fs e⌧ kD
]` 2 *^]25Y
Brh# ]☺0[)5 e⌧ kD ` 2 ]&# $ t#-. +2] 5Y5( ,5B u ]G 25Y ^ G ]&v4 3 w3 kD ]` 2 5 HrI
Artinya: “Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-
hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.32 Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS. al-Baqarah ayat 229)
Ketiga: Perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut fasakh. b. Ba’in Kubra, yaitu tidak memungkinkan suami ruju’ kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis masa iddahnya. Yang termasuk thalaq ba’in kubra adalah sebagai berikut:
Pertama: Istri yang telah di-thalaq tiga kali, atau thalaq tiga. Thalaq tiga dalam pengertian thalaq ba’in itu yang disepakati oleh ulama adalah thalaq tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara satu dengan lainnya diselingi oleh masa iddah. Termasukny thalaq tiga itu ke dalam kelompok ba’in kubra itu adalah sebagaimana yang dikatakan Allah dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 230:
y,# x% D dZ#5 e⌧ ]_ <4 Q{, ]| ]⌧p$F u6zn]2 5. e⌧ ]_ <4 $ xB)[}⌧~ % D ]☺0[)5a ]] B:s D ] ]s B)55( Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi 32
Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh
keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali. (QS. al-Baqarah ayat 230)
Kedua: Istri yang bercerai dari suaminya melalui proses li’an. Berbeda dengan bentuk pertama mantan istri yang di-li’an itu tidak boleh sama sekali dinikahi, meskipun sesudah diselingi oleh adanya muhallil, menurut jumhur ulama. Penjelasan thalaq ba’in dapat pula ditemukan dalam KHI Pasal 119 dan 120 sebagai berikut: Pasal 119 KHI 1. Thalaq Ba`in Shughraa adalah thalaq yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. 2. Thalaq Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah : a. thalaq yang terjadi qabla al dukhul; b. thalaq dengan tebusan atahu khuluk; c. thalaq yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
Pasal 120 KHI Thalaq Ba`in Kubraa adalah thalaq yang terjadi untuk ketiga kalinya. Thalaq jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah degan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan hadis masa iddahnya.
Thalaq ditinjau dari segi ucapan yang digunakan terbagi kepada dua macam, yaitu:33
33
Amir Syarifuddin, , Hukum Perkawinan Islam, h. 225
1.
Thalaq Tanjiz, yaitu thalaq yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan sharih atau kinayah. Dalam bentuk ini thalaq terlaksana segera setelah suami mengucapkan ucapan thalaq tersebut.
2.
Thalaq Ta’liq, yaitu thalaq yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya di gantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian, baik menggunakan lafaz sharih atau
kinayah. Seperti ucapan
suami: “bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya thalaq”. Thalaq seperti ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi. Thalaq Ta’liq ini berbeda dengan taklik thalaq yang berlaku di beberapa tempat yang diucapkan oleh suami segera setelah ijab qabul dilaksanakan. Taklik thalaq itu adalah sebentuk perjanjian dalam perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika tidak memenuhinya, maka si istri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan untuk perceraian.
Thalaq dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan thalaq itu dibagi kepada dua macam:34 1. Thalaq Mubasyir, yaitu thalaq yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan thalaq, tanpa melalui perantara atau wakil. 34
Ibid., h. 226
2. Thalaq Tawakil, yaitu thalaq yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Bila thalaq itu diwakilkan pengucapannya oleh suami kepada istrinya, seperti ucapan suami: “saya serahkan kepadamu untuk men-thalaq dirimu”, secara khusus disebut thalaq tafwidh (melimpahkan).
B. Rukun dan Syarat-syarta Thalaq
Rukun dan syarta thalaq ialah unsur pokok yang harus ada dalam thalaq dan terwujudnya thalaq tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud, rukun thalaq ada empat sebagai berikut:35
1. Suami Yang memiliki hak thalaq dan yang berhak menjatuhkanya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya oleh karena thalaq itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka thalaq tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Abu Ya’la dan al-Hakim meriwayatkan Hadist dari Jibril bahwa Rasulullah SAW bersabda: 36
(-8 ی# ا$ )روا. K- ﻡ48 P اNQ+P ح و2 ﻥ48 Pق اBP
35
Al-Jaziri, Al-Fiqhu, h. 968
36
Al-Asqalani, Bulughul Maram, h. 227
Artinya; Tidak ada thalaq kecuali setelah akad perkawinan dan tidak ada pemerdekaan kecuali setelah ada pemilikan. (HR. abu Ya’la dan al-Hakim)
Untuk sahnya thalaq, suami yang menjatuhkan thalaq di syaratkan: a. Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan thalaq yang dimaksud dengan gila dalam hal ini adalah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitan, hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya. b. Baligh. Tidak dapat jatuh thalaq yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabila mengataka bahwa thalaq oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari sepuluh tahun asalkan ia telah mengenal arti thalaq dan mengetahui arti akibatnya, thalaqnya dipandang jatuh. c. Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjutuhkan thalaq itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.
2. Istri. Masing-masing suami berhak menjatuhkan thalaq terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh thalaq yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya thalaq, bagi istri yang di-thalaq disyaratkan sebagai berikut:
a. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah thalaq raj’i dari suaminya oleh hukum islam dipandang masih berada dalam perlindungan kakuasaan suami. Bila dalam masa itu suami menjatuhkan thalaq lagi, dipandang jatuh thalaq-nya sehingga menambah jumlah thalaq yang dijatuhkan dan mengurangi hak thalaq yang dimiliki suami. Dalam thalaq ba’in hal itu tidak terjadi, karena istri tidak lagi dalam tanggungan suaminya. b. Kedudakan istri yang di-thalaq itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah menurut syara.
3. Sighat Thalaq Sighiat Thalaq ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan thalaq, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan mewakilkan pada orang lain.
4. Qashdu (Sengaja) Qashdu ialah bahwa dengan ucapan thalaq itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk thalaq, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksudkan untuk thalaq dipandang tidak jatuh thalaq, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, tapi ia keliru mengucapkannya
seperti: “ini sebuah thalaq untukmu”, seharusnya ia mengatakan: “ini sebuah salak untukmu”, maka tidak dipandang jatuh thalaq. Berkenaan dengan rukun dan syarat thalaq Undang-undang tidak ada yang mengaturnya baik UUP No 1 Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975 dan UUPA No 7 Tahun 1989 ataupun KHI.
C. Redaksi (sighat Thalaq)
Sighat thalaq menjadi pembicaraan luas kalangan ulama dalam hal ucapan thalaq. Dari segi ucapan thalaq ulama membaginya menjadi dua, yaitu: 1. Lafaz Sharih, yaitu ucapan yang secara jelas digunakan untuk ucapan thalaq. 2. Lafaz Kinayah, yaitu ucapan sindirin untuk menceraikan istri.
Ulama sepakat ucapan thalaq yang mengandung lafaz sharih tidak perlu diiringi dengan niat, artinya dengan telah keluar ucapan itu jatuhlah thalaq meskipun dia tidak meniatkan apa-apa atau meniatkan yang lain dari thalaq dengan syarat orang yang mengucapkan apa yang diucapkan mengerti dengan ucapan itu. Bila ucapan itu menggunakan lafaz kinayah disyaratkan adanya niat dalam arti bila tidak disertai dengan niat tidak terjadi thalaq.
Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan lafaz-lafaz mana yang sharih dan lafaz-lafaz yang termasuk kinayah. Menurut ulama Syafi’iyah yang termasuk lafaz sarih itu ada tiga, yaitu: ﺱاح،اقA ،قB atau yang berakar kepada tiga kata tersebut. Alasan yang digunakan oleh ulama ini adalah bahwa ketiga lafaz tersebut digunakan dalam Al-Qur’an untuk tujuan thalaq.37
Contoh lafaz thalaq adalah
firman Allah dalam surah At-Thalaq (65) ayat 1:
;< 6789:
/012 345( BCD #EF
=>@<4 …… JK0M+2# # +, GHI<#0 Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) Contoh penggunaan lafaz firaq adalah firman Allah dalam surah An-Nisa (4) ayat 130:
]⌧I D ,( Q}⌧"5Y5(
&⌧()*+ % !"#$ ,*-.
37
Ibid., h. 987
Artinya: “Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik (QS. Al-Baqarah (2) : ayat 229
Jumhur ulama termasuk Imam Malik, ulama Hanabilah, Hanafiyah dan lainnya berpendapat bahwa lafaz yang sharih untuk maksud thalaq hanyalah satu yaitu lafaz tha-la-qa dan yang berakar kepadanya. Alasan mereka adalah bahwa lafaz yang berlaku untuk thalaq dan tidak berlaku untuk lainnya hanyalah lafaz thalaq. Sedangkan lafaz-lafaz dalam bahasa tertentu yang merupakan terjemahan dari lafaz sharih, seperti lafaz “cerai” dalam bahasa melayu dapat menjadi ucapan sharih bagi orang yang berbahasa melayu itu. Untuk maksud itu tidak diperlukan adanya niat.38 Adapun lafaz kinayah adalah lafaz yang selain thalaq (menurut ulam jumhur) atau selain tiga lafaz yang dikemukakan oleh Syafi’iyah adalah lafaz kinayah, selama lafaz itu ada kemungkinan menjangkau kepada makanan perceraian. Bila sama sekali tidak menjangkau kepada maksud perceraian tidak dapat dijadikan ucapan thalaq meskipun diniatkan untuk maksud thalaq, seperti ucapan “makanlah kamu”. Lebih lanjut Imam Malik membagi kinayah kepada dua,39 yaitu: Zhahirah yang berarti menurut lahirnya untuk tujuan perceraian, seperti lafaz fa-ra-qah dan sa-ra-ha. Dan Kinayah Khafiyuah dengan arti ada kemungkinan digunakan untuk perceraian. Tentang kinayah khafiyah yang tidak jelas, mrnurut Imam Malik dapat digunakan untuk ucapan thalaq, namun untuk itu diperlukan niat, sebagaimana yang
38
Amir Syarifuddin, , Hukum Perkawinan Islam, h. 210
39
Al-Jaziri, al-Fiqhu, h. 989
berlaku dikalangn Syafi’iyah tentang lafaz kinayah zhahiriyah. Jumhur ulama berpendapat kinayah khafiyah tidak dapat dijadikan ucapan thalaq meskipun diniatkan.
BAB III PROSES PERCERAIAN PERSPEKTIF FIQH, UU NO 1/1974 DAN KHI
A. Perspektif Fiqh
Ada beberapa hal yang bisa menjadi sebab putusnya perkawinan, dan hal ini sudah pernah dibahas ulama terdahulu di dalam lembaran kitab-kitab fiqh. Menurut Imam Malik sebab-sebab putusnya perkawinan adalah thalaq, khulu’, khiyar atau fasakh, syiqaq, nusyuz, ila’ dan zihar. Sedangkan Imam Syafi’i mengatakan sebabsebab putusan perkawinan adalah thalaq, khulu’, fasakh, syiqaq, nusyuz, ila’, zihar dan li’an.40 Thalaq ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya kecuali suami kembali lagi pada mantan istrinya dan ini terjadi terhadap thalaq raj’i yaitu thalaq satu dan dua sedangkan thalaq ba’in yaitu tiga dimana suami tidak bisa kembali lagi kecuali mantan istrinya sudah bersuami lagi kemudian cerai dengan suaminya barulah suami yang pertam boleh kembali lagi pada mantan istrinya (ba’in kubra) atau dengan akad yang baru ( ba’in sughra).
40
Khairuddin Nasution, Status Wanita di Asea Tenggara: Studi Terhadap PerundangUndangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysiaya, seri INIS XXXIX, Jakarta: 2002, h. 203
Khulu’ ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari ikatan suami.41Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT surah AlBaqarah (2) ayat 229 dan Hadits Nabi riwayat Bukhari dan Nasa’i dari Ibnu Abbas.
Brh7<( mf % nCo"pq ]] !Fs e⌧ kD
]` 2 -. *^]25Y Brh# ]☺0[)5 Artinya: “Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya42 (QS. Al-Baqarah (2) : 229)
ل ا# ی رﺱ:R =A - وﺱ-+ - ا- -ل ا# ﺱ رﺱS T, R / اﻡاةRF - وﺱ-+ ا- ل ا#= ل رﺱA ﺱمP اA<2 ا$@ اآ32دی وP وN-V A -+ WQ+ﻡ ا 5=-B و7=ی4> اJ, ا:- وﺱ-+ ا- ل ا#= ل رﺱA .8 ﻥ:R , ؟Q=ی4 -+ دیMا 43 (F 3 رى واZJ ا$ )روا.7=-M Artinya; Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah SAW. sambil berkata: “hai Rasulullah saya tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran islam”. Maka jawab Rasulullah SAW.: “maukah kamu mengembalikan kebunnya (tsabit, suaminya)?” ia. “maka Rasulullah SAW bersabda : “terimalah (tsabit) kebun itu dan thalaq ia satu kali.” (HR. Bukhari dan Nasa’i)
Ketika istri ingin bercerai dengan suaminya dengan jalan khulu’ maka istri harus mengembalikan maskawin yang pernak diberikan suami kepadanya sebagai tebusan atas dirinya dari ikatan suami.
41
Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, alih bahasa Masykur A.B, Afif Muhammad Idrus Al-Khaff, Jakarta: lentera, 2007, cet, 6, h. 456. Lihat juga Muhammad Thalib terjemahan Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq. 42
Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh. 43
Al-Asqalani, Bulughul Maram, h. 228
Fasakh ialah batalnya perkawinan di sebabkan rusak atau tidak sahnya perkawinan yang dilangsungkan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukun perkawinan, atau sebab lain yang datang kemudian setelah akad perkawinan yang membatalkan kelangsungannya perkawinan. 44 Contoh fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam akad perkawinan: 1. Setelah akad nikah ternyata istri adalah saudara sepersusuan. 2. Suami-istri masih kecil diakadkan oleh selain ayah atau kakeknya, kemudian setelah dia dewasa ia berhak untuk meneruskan ikatan perkawinannya dahulu itu atau mengakhirinya. Khiyar ini disebut khiyar balig. Jika yang dipilih mengakhiri ikatran suami istri, maka hal ini disebut fasakh akad. Contoh fasakh karena hal-hal mendatang setelah akad: Bila salah seorang dari suami-istri murtad dari islam dan tidak mau kembali sama sekali. Maka akadnya fasakh (batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan.
Pisahnya suami-istri akibat fasakh berbeda daripada thalaq, sebab thalaq ada thalaq raj’i dan thalaq ba’in. selain itu, pisahnya suami-istri karena thalaq dapat mengurangi bilangan thalaq. Adapun pisahnya suami-istri karena fasakh, maka hal ni tidak berarti mengurangi bilangan thalaq cukup dengan akad baru dan suami tetap mempunyai kesempatan tiga kali thalaq. 44
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Alih Bahasa: Mohammad Thalib (Bandung: PT Alma’arif , 1980), jilid, 8, h. 133
Syiqaq berarti perselisihan antara suami dan istri sehingga antara suami-istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran yang menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Kecuali dengan hakam (juru damai)45 sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa’ (4) ayat 35:
<# >@"pq
#BH( ☯ *{< D ]☺0 `5. Artinya: dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam46 dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. (QS. An-Nisa’ (4) : 35)
Ayat di atas mengisyaratkan untuk mengangkat hakim (juru damai) diantara suami-istri yang sedang berselisih, agar dapat perselisihan itu menemukan jalan yang terbaik bagi keduanya. Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga47 seperti istri tidak mau diajak 45
46 47
Ibid., 122 Hakam ialah juru pendamai.
Amiur Nuruddin. Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI), Jakarta: Kencana, 2004, edisi I, h.209
ketempat tidur. Berkenaan dengan hal ini Allah memberikan tuntunan bagaimana mengatasi nusyuz istri yang terdapat dalam surah An-Nisa’ (4) ayat 43:
JK G]|HI 5 H ( 67n B O +, G }IG B JK GHI# +, GH.)* B Kps e]☺
HC[& e⌧ [^I\B: % ⌧h\] +,0[)5 Artinya: “wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, 48 Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.49 (QS. An-Nisa’ (4) : 43)
Berangkat dari surah An-Nisa ayat 34 Al-Qur’an memberikan opsi sebagai berikut: a. Istri diberi nasehat dengan cara yang ma’ruf agar ia segera sadar terhadap kekliruan yang diperbuat. b. Pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekliruannya. c. Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya yang tidak membahayakan si istri. 48
Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. 49
Maksudnya: untuk memberi peljaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.
Zhihar yang berarti “punggung” maksudnya: suami berkata kepada istrinya: “engkau seperti punggung ibuku”. Dalam kitab Fathul Bari dikatakan: khusus disebut punggung saja dan bukan anggota badan lainnya, karena umumnya punggung tempat tunggangan. Karena itu tempat tunggangan disebut punggung. Lalu perempuan kemudian diserupakan dengan punggung sebab ia jadi tunggangan laki-laki. 50 Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surah Al-Mujaadalah (58) ayat 2:
,#E ^C$:# 5 }_ I( 5OP#QD
JK G 9 >_D / < >_#@]_9w% d#k4
mf< >_Y]_9w% [^09c
_5U*2 B q,#E
}⌧\F 5 HCHI
Fd |B 7[H <
Artinya: “orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. (QS. Al-Mujadalah (58) : 2)
Para ulama mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi’i dan Hambali) sepakat bahwa, apabila seoarang laki-laki menziher istrinya, maka laki-laki itu tidak halal lagi mencampuri istrinya sampai dia memerdekakan budak. Kalau dia tidak mampu, dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu pula, maka dia harus memberi makan enam puluh orang miskin.51dasar hukum yang mereka ambil ialah firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat [58] 3-4:
50
Sabiq, Fiqh Sunnah, h. 123
51
Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, h. 494
,# 5 }_ I( 5OP#QD B 5 `H 5( ^ > [^07D / &/5& QBd }(M} 5Y HC Q ]☺# u XD ]☺5@5( % Z[\ Q ,#E u t#-. 1HI5H [.C$#j ; )}&]q 5 H ]☺ ]☺. D B Bhp *2p_ g > ,]☺ . ,# O] . 5Y5@ OP5}[⌧ > ,]☺ XD ]☺5@5( % Z[\ Q 5O#Yp ] * *#5Y! H:# Y# ]&#j ; u F:`p$# 1 #B u t#%DHBdB kD . q,(M}#" $#B $ kD ` 2 . ~n# % ⌧h5 Artinya: “orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukumhukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. (QS. AlMujadalah (58) : 3-4)
Ila’ adalah sumpah seorang suami dengan nama Allah untuk tidak menggauli istrinya.52 Dasarnya adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 226-227:
,# 5 HC ( 5OP#Q # 1.5} [^_D / }0*¢ % #/] 5.[d % >h#-d ⌦dHI"⌧~ D 9 £CD 5 H5¥5 `5a h#"⌧¦ D 9 Artinya: “Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya53 diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka 52
Ibd., h. 498
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah (2) : 226-227) Seluruh mazahib sepakat bahwa, ila’ dipandang jatuh manakala suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya seumur hidup, atau untuk masa lebih dari empat bulan. Apabila suami mencampuri istri dalam waktu empat bulan itu (sesudah ia bersumpah), maka dia harus membayar kafarat, dan hilanglah untuk melanjutkan perkawinan.. Kafarat yang dimaksud adalah memberi makan sepuluh orang miskin, memberi pakian kepada mereka, atau memerdekakan budak, jika tidak bisa dia boleh berpuasa selama tiga hari.54 Li’an ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan mendatangkan empat saksi atau bersumpah empat kali dengan nama Allah dan pada sumpah yang kelima ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat oleh Allah kalau tuduhannya itu dusta, jika tidak bisa mendatangkan empat orang saksi.55 sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur (24) ayat 6-7:
5 H[}5( 5OP#QD B [^§¨b ,C$5( > B [^_]sjB | % [^_I"U % lf< £CD ]2/0I¢ 5.[d % >#G#25 % C!]2]_5 q,#☺ x-4U< J kD . ©^j]2B⌧ /#☺ (« B . 1ª#Q#2X
53
Meng-ilaa' isteri Maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri isteri. dengan sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. dengan turunnya ayat ini, Maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan. 54 Ibib., h. 498-499 55
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Alih Bahasa: Mohammad Thalib, h. 135
<
#-h5 kD VB: 9 % . 5O.7h $ q,# 5 Q⌧y
Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta56 (QS. An-Nur (24) : 6-7) B. Perspektif UU No 1 Tahun 1974
Putusnya perkawinan yang dalam kitab fiqh disebut thalaq diatur secara cermat dalam UU Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari UU Perkawinan dalam Pasal 38 UU Perkawinan menjelaskan bentuk putusnya perkawinan dengan rumusan: Perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian; dan c. atas keputusan Pengadilan Dalam Undang-undang perkawina perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan perceraian dapat terjadi setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikannya, dan bila memenuhi alasan-alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Hal ini juga dijelaskan dalam UUP No 1 Tahun 1974 Pasal 39 Pasal 39 UUP (1). Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
56
Maksud ayat 6 dan 7: orang yang menuduh Istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa Dia adalah benar dalam tuduhannya itu. kemudian Dia bersumpah sekali lagi bahwa Dia akan kena laknat Allah jika Dia berdusta. Masalah ini dalam fiqih dikenal dengan Li'an.
(2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. (3). Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.
Kemudian dalam PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 sebagai pelaksanaan dari undang-undang No 1 Tahun 1974 sebagai berikut: Pasal 19 PP Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturuturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Tata cara perceraian bila dilihat dari aspek subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi dalam dua aspek sebagai berikut:57
57
80
Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sniar Grafika, 2006), cet, I, h.
1. Cerai Thalaq (suami yang bermohon untuk perceraian) Apabila suami mengajukan permohonan kepengadilan untuk menceraikan istrinya, kemuadian sang istri menyetujuinya disebut cerai thalaq. Mengenai hal pengajuan permohonan cerai thalaq kepengadilan PP No 9 Tahun 1975 mengaturnya dalam Pasal 14.
Pasal 14 PP: Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
Dalam hal tempat pengajuan gugatan perceraian yang daerah hukumnya meliputi tempat tergugat (istri) terdapat pada Pasal 20 PP No 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanan dari UUP No 1 Tahun 1974. Pasal 20 PP: 1. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. 2. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak
mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian
diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. 3. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.
Setelah permohonan cerai thalaq diajukan ke Pengadilan Agama, Pengadilan Agama melakukan pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan tersebut.58 Hal itu diatur dalam Pasal 15 PP No 9 Tahun 1975. Pasal 15 PP: Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.
Dalam hal pemeriksaan permohonan gugatan perceraian, dilakukan dalam sidang tertutup setelah hakim mendamaikan dan tidak dicapai perdamaian itu. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 33 PP No 9 Tahun 1975. Pasal 33 PP: Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.
Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian. Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. Apabila tergugat bertempat kediaman
58
Ibid., h. 80
di luar negeri, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan. Selanjutnya PP No 9 Tahun 1975 mengharuskan kehadiran suami atau istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya dalam hal pemeriksaan gugatan perceraian. Hal ini diatur dalam Pasal 30.
Pasal 30 PP: Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Setelah permohonan gugatan perceraian di ajukan kepengadilan yang meliputi daerah hukum tergugat dan telah diperiksa oleh hakim dan hal itu layak untuk disidangkan maka pengadilan memanggil penggugat dan tergugat atau kuasanya untuk melakukan sidang pengadilan. Pemanggilan penggugat dan tergugat atau kuasanya guna diadakan sidang pengadilan diatur dalam Pasal 26 dan 27 PP No 9 Tahun 1975 sebagai berikut:
Pasal 26 PP: 1.
Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
2.
Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
3.
Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
4.
Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
5.
Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.
Pasal 27 PP: 1.
Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat 2. panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
2.
Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
3.
Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4.
Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.
Jika tergugat bertempat tinggal di luar negeri maka panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.
2. Cerai Gugat (istri yang bermohon untuk bercerai) Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemuadian termohon (suami) menyetujui, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud. Oleh karena itu, khulu’ termasuk cerai gugat. Khulu’ adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang iwad kepada dan atas persetujuan suaminya.59 Cerai gugat di atur dalam Pasal 73 UUPA sebagai berikut: Pasal 73 UUPA (1)
Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meningggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
(2)
Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugagt.
(3)
Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
59
Ibid., h. 81
Adapun tindakan hukum selama proses perkara di pengadilan berlangsung, menghindari berbagai kemungkinan hal-hal yang bersifat negative di antara suami istri. Hal ini diatur pada Pasal 24 PP No 9 Tahun 1975. Pasal 24 PP (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat : a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak; c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barangbarang
yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang
yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri. Gugatan tersebut gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian itu. Namun bila terjadi perdamaian, tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai. Upaya perdamaian dimaksud memungkinkan terjadi, mengingat ia tidak dibatasi pada sebelum pemeriksaan perkara, namun dapat diupayakan setiap kali sidang. Lain halnya bila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.60
60
Ibid., h. 83
Jika sidang pemeriksaan gugatan percerauan dilakakan secara tertutup, putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Perceraian dianggap terjadi, beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, kehadiran pihak-pihak yang berperkara atau kuasanya menjadi factor penting demi kelancaran pemeriksaan perkara di persidangan. Hal ini diuraikan dalam Pasal 34 PP No 9 Tahun 1975. Pasal 34 PP: (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Sesudah perkara perceraian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum, maka salinan putusan dikirim kepada pihak-pihak yang terkait. Hal ini dijelasakan dalam Pasal 35 PP No 9 Tahun 1975. Pasal 35 PP: (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat
ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta. (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.
C. Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)
KHI juga tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh UUP No 1 Tahun 1974, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukan aturanaturan yang lebih rinci. KHI memuat masalah Putusnya Perkawinan pada Bab XVI.
Pasal 113 dinyatakan: Perceraian dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian dan c. atas putusan pengadilan.
Kemudian diuraikan dalam Pasal 114 sebagai berikut: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena thalaq atau berdesarkan gugatan perceraian” Berbeda dengan UU Perkawinan yang tidak mengenal istilah thalaq, KHI menjelaskan yang dimaksud dengan thalaq pada Pasal 117. Pasal 117 KHI: Thalaq adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. Berkenaan dengan perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dinyatakan pada pasal 115. Pasal 115 KHI: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Sedangkan yang berkenaan dengan alasan-alasan terjadinya perceraian dijelaskan secara luas pada Pasal 116. Pasal 116 KHI: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang b. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. Sakah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g. Suami melanggar taklik talak. h. Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.
Berangkat dari Pasal 116 ini, ada tambahan dua sebab perceraian dibanding dengan Pasal 19 PP Tahun 1975, yaitu suami melanggar taklik thalaq dan murtad. Yang dimaksud taklik thalaq KHI menjelaskan pada Pasal 1 huruf (e) denganpenjelasan: Taklik thalaq ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji thalaq yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;
Mengenai hal pengajuan permohonan cerai thalaq (suami) kepengadilan yang meliputi tempat tinggal tergugat (istri) KHI mengaturnya dalam Pasal 129: Pasal 129 KHI:
Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
Mengenai permohonan cerai gugat yang di ajukan istri kepengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat istri terdapat dalam Pasal 132 Pasal 132: 1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman 2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.
Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi Kompilasi Hukum Islam membedakan cerai gugat dengan khulu’. Namun demikian, ia mempunyai kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaannya adalah keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri. Adapun perbedaannya, yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar uang iwad (uang tebusan), sedangkan khulu’ uang iwad (uang tebusan) menjadi dasar akan terjadinya khulu’ atau perceraian. Khulu’ dimaksud, diatur dalam Pasal 148 KHI. Pasal 148 KHI:
1.
Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alas an atau alasanalasannya
2.
Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing
3.
Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4.
Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi
5.
Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
6.
Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.
Kemudian pemeriksaan permohonan yang diajukan penggugat ataupun tergugat dipelajari oleh Pengadilan Agama yang bersangkutan untuk mengetahui layak tidaknya gugatan tersebut disidangkan, di atur dalam Pasal 113: Pasal 131 KHI: (1) Pengadilan Agama yang
bersangkutan mempelajari permohonan
dimaksud Pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
(2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak. (3) Setelah
keputusan
mempunyai
kekuatan
hukum
tetap,
suami
mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya. (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.
Selanjutnya Pasal 141 menjelaskan: 1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian 2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatian tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka
3. Apabila tergughat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurangkurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkanya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.
Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatian tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. Apabila salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkanya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan pada kuasanya. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan, hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri dan dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang selama perkara belum diputuskan. Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Hal ini di jelaskan pada
Pasal 142, 143 dan 144. Jika perdamaian yang dilakukan hakim tidak tercapai, maka pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup
Adapun tindakan hukum selama proses perkara di pengadilan berlangsung, menghindari berbagai kemungkinan hal-hal yang bersifat negatif di antara suami istri. Hal ini diatur dalam Pasal 136. Pasal 136 KHI: 1. Selama berlangsungya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Penghadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. 2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat: a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barangbarang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang
Pasal 137 KHI menjelaskan, gugatan tersebut gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian itu. Namun bila terjadi perdamaian, tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai. Upaya perdamaian dimaksud memungkinkan terjadi, mengingat ia tidak dibatasi pada sebelum pemeriksaan perkara, namun dapat diupayakan setiap kali
sidang. Lain halnya bila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup Dalam setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama, baik penggugat maupun tergugat, atau kuasanya akan dipanggil untuk menghadiri sidang trersebut. Panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama dengan melampirkan surat gugatan. Panggilan tersebut di lakukan secara patut dan disampai kepada penggugat ataupun tergugat, bila tidak ditemukan disampaikan melalui lurah atau yang sederajat. Hal ini diatur secara lengkap pada Pasal 138 dan 139
Pasal 138 KHI: 1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatanpada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau bebrapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. 2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-siurat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama 3. Tenggang dwaktu antara penggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. 4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak
Pasal 139 KHI: 1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau messmedia lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. 2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau massmedia tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (2) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. 3. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. 4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.
Jika tergugat berada di luar negeri maka panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, putusan tersebut dilakukan dalam sidang terbuka. Setelah perkara cerai itu diputus maka panitera menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami istri, atau kuasanya, kemudian disampaikan pada Pegawai Pencatat Nikah tampa bermaterai yang mewilayahi tempat tergugat (istri).
Dalam UUP No 1 Tahun 1974 dan PP No 9 Tahun 1975 tidak mengenal adanya khulu’ tapi KHI menjelasakan apa yang dimaksud dengan khulu’ pada Pasal 1 huruf (i) sebagai berikut: Pasal 148 KHI: 1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan
permohonannya
kepada
Pengadilan
Agama
yang
mewilayahi tempat tinggalnya disertai alas an atau alasan-alasannya 2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing 3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya. 4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi 5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5) 6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa. Permohonan crai kepengadilan berdasarkan alasan:61 1. Permohonan cerai karena melalaikan kewajiban. Menurut UUP No 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (3) ada dijelaskan, jika istri melalaikan kewajiban, suami dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam seperti yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (5) ada dinyatakan, jika suami atau istri 61
Nuruddin dan Azhari, Hukum Perdata Islam, h. 224-228
melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kapada Pengadilan Agama.
2. Permohonan cerai dengan alasan berbuat zina atau pemadat. Berkenaan dengan masalah ini dimuat dalam PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (a) yang berbunyi, “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Senada dengan alasan di atas, Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan seperti terdapat dalam Pasal 116 huruf (a) yang berbunyi, “perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi, dan lain sebagainya yang tidak dapat disembuhkan.
3. Permohonan cerai berdasarka alasan meninggalkan suami atau istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah. Alasan ini dimuat dalam PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) yang menyatakan “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”. Sedangkan KHI Pasal 116 huruf (b) berbunyi, “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.
4. Permohonan cerai dengan alasan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Alasan ini dijelasakan pada PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (c) yang berbunyi, “ salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih
berat setelah perkawinan berlangsung”. Selanjutnya dalam KHI Pasal 116 huruf (c) dijelasakan, “salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”.
5. Permohonan cerai berdasarkan alasan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Dalam PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (d) di jelaskan, “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”. Adapun dalam KHI Pasal 116 huruf (d) juga dijelaskan, “salah
satu
pihak
melakukan
kekejaman
atau
penganiayaan
berat
yang
membahayakan pihak lain”.
6. Permohonan cerai berdasarkan alasan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Hal ini dimuat dalam PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (e) yang berbunyi, ”salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebgai suami istri”. Dalam KHI Pasal 16 huruf (e) dinyatakan, “salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri”.
7. Permohonan cerai berdasarkan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Berdasarkan dengan alasan ini dijelaskan pada PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) yang berbunyi, “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga”. Selanjutnya KHI Pasal 116 huruf (f) juga dijelaskan, “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
8. Permohonan cerai dengan alasan murtad. Dalam KHI Pasal 116 huruf (h) dengan tegas dinyatakan, “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Menarik untuk dianalisis lebih lanjut, UUP No 1 Tahun 1974 tidak memuat murtad sebagai salah satu sebab atau alasan perceraian. Ironisnya, ada kesan KHI kendati ada menyebut murtad sebagai alasan perceraian, namun alasan tersebut dikaitan dengan adanya kalimat, “yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.
9. Permohonan cerai dengan alasan syiqaq. Dalam UUPA No 7 Tahun 1989 Pasal 76 dijelaskan, “ apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat suami istri. Pada ayat (2) ada dinyatakan, “Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam”.
10. Permohonan cerai dengan alasan li’an. Alasan ini dapat ditemukan dalam Pasal 87 ayat (1) UUPA No 7 Tahun 1989 yang berbunyi, “Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan
pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah”. Selanjutnya pada ayat (2), " Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama”. Berikutnya dalam Pasal 88 ayat (1) UUPA dijelaskan, ” Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an”. Berikutnya ayat (2), “Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku”. Penjelasan yang sama juga dapat ditemukan dalam Pasal 125 dan 126 KHI yang berbunyi, “Li`an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamnya”. Pada Pasal 126, “Li`an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran”. Selanjutnya berkenaan dengan tata cara li’an di atur dalam Pasal 127 KHI sebagai berikut:
a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran gtersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”; c. Tata cara pada huruf (a) dan huruf (b) tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan; d. Apabila tata cara huruf (a) tidak diikuti dengan tata cara huruf (b) maka dianggap tidak terjadi li`an.
BAB IV THALAQ DI LUAR PENGADILAN
A. Status Hukum
Diskursus tentang perceraian menurut perundang-undangan di Indonesia sebenarnya masih menimbulkan tanda tanya besar. Hal ini disebabkan oleh besarnya peran yang dimiliki lembaga peradilan untuk menentukan putus tidaknya sebuah perkawinan. Sebagaimanan yang telah diungkapkan di muka, baik UUP No 1 Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975 dan KHI begitu juga UUPA No 7 Tahun 1989 semuanya menyatakan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Dalam kaitan hal ini Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam fatwanya yang disidangkan pada hari Jum’at, 8 Jumadil ula 1428 H/ 25 Mei 2007 M memberikan sebuah putusan bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan, cerai thalaq dilakukan dengan cara suami mengikrarkan thalaq-nya di depan sidang Pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. Alasan mereka adalah bahwa: Penjatuhan thalaq di depan sidang pengadilan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan terhadap institusi keluarga dan perwujudan kepastian hukum dimana perkawinan tidak dengan begitu mudah
diputuskan. Pemutusan harus didasarkan kepada penelitian apakah alasan-alasannya sudah terpenuhi. Dengan demikian thalaq yang dijatuhkan di depan pengadilan berarti thalaq tersebut telah melalui pemeriksaan terhadap alasan-alasannya melalui proses sidang pengadilan. Perceraian dapat terjadi karena permohonan suami kepada Pengadilan untuk menyaksikan ikrar thalaq yang disebut cerai thalaq atau karena gugatan isteri yang disebut cerai gugat. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup. Meskipun termasuk ke dalam wilayah hukum privat, persoalan cerai sesungguhnya juga menyangkut kepentingan luas, yakni ketentraman rumah tangga, nasib anakanak yang orang tuanya bercerai, bahkan menyangkut kepentingan lebih luas lagi, yaitu tentang kepastian dalam masyarakat apakah suatu pasangan telah berpisah atau masih dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu perceraian tidak dapat dilakukan secara serampangan. Sebaliknya harus dilakukan pengaturan sedemikian rupa agar terwujud kemaslahatan dan ketertiban di dalam masyarakat. Dalam hadist Nabi SAW dinyatakan bahwa perceraian itu adalah suatu hal yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Nabi SAW bersabda, 62
(داود وا ﻡ و ا آ# ا$ا ال ا ا اق )روا
Suatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah thalaq [HR. Abu Dawud dan al-Baihaqi].
62
Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, Bulughu Al-Maram Min Adillatu Al-Ahkam, (Surabaya: Al-Hidayah) h. 223
Artinya perceraian jangan dianggap enteng dan dipermudah-mudah karena peceraian itu sangat dibenci oleh Allah meskipun halal. Wujud dari tidak mengenteng-entengkan perceraian itu adalah bahwa ia hanya dapat dilakukan bila telah terpenuhi alasan-alasan hukum yang cukup untuk melakukannya. Di samping itu harus dilakukan melalui pemeriksaan pengadilan untuk membuktikan apakah alasannya sudah terpenuhi atau belum. Oleh karena itulah ijtihad hukum Islam moderen, seperti tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Ps.115) misalnya, mewajibkan prosedur perceraian itu melalui pengadilan; dan bahwa perceraian terjadi terhitung sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan (KHI, Ps.123). Memang dalam fiqh klasik, suami diberi hak yang luas untuk menjatuhkan thalaq, sehingga kapan dan di manapun ia mengucapkannya, thalaq itu jatuh seketika. Keadaan seperti ini dipandang dari sudut pemeliharaan kepentingan keluarga, kepastian hukum dan ketertiban masyarakat tidak mewujudkan maslahat bahkan banyak merugikan terutama bagi kaum wanita (isteri). Oleh karena itu demi terwujudnya kemaslahatan, maka perceraian harus diproses melalui pengadilan. Jadi di sini memang ada perubahan hukum, yaitu dari kebolehan suami menjatuhkan thalaq kapan dan di manapun menjadi keharusan menjatuhkannya di depan sidang pengadilan. Perubahan hukum semacam ini adalah sah sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi: 63
ﻡ ن6اQ م2[اM 23یP
63
Abdul Aziz Muhammad Azami. Qawaid al-Fiqhiyyah, Darul Hadits al-Qahirah.
al-Figh
Artinya: Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman [Qawaid hlm. 19]. Ibnu al-Qayyim menyatakan64 : “Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi
menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat” ( I'lam alMuwaqqi'in, Juz III, hlm. 3).
K.H. Ahmad Azhar Basyir (mantan Ketua Majelis Tarjih dan Ketua PP Muhammadiyah), mengenai masalah ini, menyatakan: Perceraian yang dilakukan di muka pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami-istri. Kecuali itu dimungkinkan pula pengadilan bertindak sebagai hakam sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami dan istri. [Hukum Perkawinan Islam, h. 83-84]. Pada bagian lain dalam buku yang sama K.H. Ahmad Azhar menjelaskan lebih lanjut, Untuk menjaga agar perceraian jangan terlalu mudah terjadi, dengan pertimbangan maslahat mursalah tidak ada keberatannya apabila diambil ketentuan dengan jalan Undang-undang bahwa setiap perceraian apapun bentuknya diharuskan melalui pengadilan.65 Selain dari itu dapat pula ditegaskan bahwa penjatuhan thalaq di luar sidang pengadilan, mengingat mudarat yang ditimbulkannya, harus dilarang 64
Abi Abdullah Muhammad Bin Abi Bakr Bin Ayyubi al-Ma’ruf Bi Ibni Qayyim Aljauziyah,I’lam al-Muwaqqi’in, Saudi Arabiyah, juz III 65
Ahmad Azhar Basyir (Mantan Ketua Majelis Tarjih Muhammaddiyah), Thalaq di Luar Pengadilan, Artikel diakses pada 26 juli 2009 dari http://blog.unila.ac.id
dan dinyatakan tidak sah berdasarkan prinsip sadduz-zari'ah [menutup pintu yang membawa kepada kemudaratan]. Dari apa yang dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, - Perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan: cerai thalaq dilakukan dengan cara suami mengikrarkan thalaqnya di depan sidang pengadilan, dan cerai gugat diputuskan oleh hakim; - Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah.
Bagi umat Islam aturan mengenai perceraian ini merupakan ganjalan yang relatif masih besar atau sekurang-kurangnya masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab, karena dirasakan tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini berkembang, yaitu aturan fiqh. Aturan fiqh menginzinkan perceraian atas dasar kerelaan kedua belah pihak, atau atas inisiatif suami atau juga inisiatif istri secara sepihak, bahkan perceraian boleh dilakukan tanpa campur tangan lembaga peradilan. Menurut ketentuan hukum islam, thalaq adalah termasuk salah satu hak suami. Allah menjadikan hak thalaq di tangan suami, tidak menjadikan hak thalaq di tangan orang lain baik itu istri, saksi ataupun pengadilan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab (33) : ayat 49:
5OP#QD
=>@
$5U X> >
/012 345(
;< RH:5 BC #V!F# ☺
+, GH☺Y<4
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka (QS. alAhzab (33) ayat 49)
Islam memberikan hak thalaq hanya kepada laki-laki saja. Karena ia yang lebih bersihkeras untuk melanggengkan tali perkawinannya yang dibiayainya dengan hartanya begitu besar, sehingga kalau dia mau cerai atau kawin lagi ia perlu membiayainya lagi dalam jumlah yang sama atau lebih besar.
Para ulama mazhab fiqh Malik, Hanafi, Syafi’i dan Hambali sepakat bahwa suami yang berakal, balig dan bebas memilih, dialah yang boleh menjatuhkan thalaq dan thalaqnya di pandang sah meskipun main-main dalam pengucapan thalaqnya berdasarkan hadits dari Abi Hurairah:
4 ه4 ث/ ,- وﺱ-+ ا-\ ل ا# ل رﺱ, : ل, 3+ ا هیة ر\ ا+ 66
( و ا آF 3 اP ا78 ا[ر$ )روا.78 وا, واق, ح23 ا:4 56وه
Artinya: dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “tiga perkara kesungguhannya dipandang benar, dan main-mainnya dipandang benar pula, yaitu: nikah, thalaq dan ruju’ (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi)
Mengenai hal thalaq yang dilakukan kepengadilan ulama mazhab fiqh berbeda pendapat dalam dalam hal boleh tidaknya thalaq kepengadilan sebagaimana yang akan dijelaskan dibawah ini67: Imam Malik, Syafi’i dan Ahmad Ibnu Hambal membolehkan perceraian dengan putusan pengadilan, jika istri menuntutnya, karena tidak diberikannya nafkah pokok dan suami tidak mempunyai simpanan harta. Alasan-alasan bagi pendapat ini sebagai berikut: 66 67
Al-‘Asqalani, Bulughu Al-Maram, h. 223 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, h. 87-89.
1. Suami berkewajiban memelihara istrinya dengan baik atau mencerainya dengan baik, karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah [2] ayat 229:
%
!"#$ ,*-. &⌧()*+
Artinya: Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik
Fd B)p +, GHC$pC efB [Z] "5( ,5B u 25@ 5Y# -"5U q> *2 < ]&#j ; Artinya: Dan janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka[145]. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
2. Jika diakui bahwa pengadilan boleh menjatuhkan thalaq karena cacat suami, maka karena alas an nafkah sebenarnya dapat dikatakan lebih membahayaka dan menyakitkan istri dari pada cacat tersebut. Imam Hanafi berpendapat bahwa tidak boleh pengadilan menjatuhkan thalaq karena alasannafkah, baik dikarenakan suami tidak mau memberinya atau karena berat dan tidak mampu. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah dalam surah AlThalaq [65] ayat 7
,#E &/] ] ; #"Fh# #-h5 Bd#2 Q ,5B t#-#@] ] D +☺# #"Fh x- Q|d D #0 $( ef u D - BC u ]_ BC D 5 mf< "5U )*+ ]2 5. D Z] *B`]
:)*+ Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah
dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Dalam hal thalaq di luar pengadilan ulama NU juga mengeluarkan fatwanya yang berbeda dari Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam bahsul masailnya yang ke-28 di Yogyakarta Tahun 1989 dengan memberikan keputusan bahwa thalaq adalah hak progresif suami yang bisa dijatuhkan kapan dan dimanapun bahkan tanpa alasan sekalipun. Oleh karena itu apabila suami belum menjatuhkan thalaq di luar Pengadilan Agama, maka thalaq yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu dihitung thalaq yang pertama dan sejak itu pula dihitung iddahnya. Jika suami telah menjatuhkan thalaq di luar Pengadilan Agama, maka thalaq yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan thalaq yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu 'iddah raj'iyyah.68 Mereka berpedoman pada kitab-kitab fiqh, diantaranya ialah I’anat at-Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin dll. Berdasarkan fatwa NU diatas yang mendasari fatwanya pada kitab-kitab fiqh terdahulu thalaq itu sah walaupun tanpa melalui proses pengadilan dan memang tidak ada suatu ayat yang mengharuskan thalaq melalui proses pengadilan, yang ada hanyalah pengangkatan hakam untuk mendamaikan katika suami istri bersiteru sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa [4] ayat 35
68
69-70.
Abdul Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan jilid II, (Jakarta: Qultum Media 2004), cet, I h.
<# >@"pq
#BH( ☯ *{< 5 Q⌧y D 9 < $ D ]☺0 `5. M :)}&]q ☺`5 Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. QS. An-Nisa [4]: 35.
B. Saksi Thalaq Sebagaimana yang telah diatur dalam UU Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan thalaq serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, kemudian pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan thalaq.
Terkait
dengan
persoalan
thalaq
yang
mengharuskan
kepengadilan
mempunyai implikasi adanya saksi dalam thalaq yaitu “pengadilan”, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 16 PP No 9 Tahun 1975 Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan
Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Mengenai hal ini golongan ahli fiqh yang dahulu maupun yang kemudian berpendapat bahwa thalaq sah tanpa di persaksikan dihadapan orang lain. Sebab thalaq adalah termasuk hak suami. Ia tidak memerlukan kepada bukti untuk menggunakan haknya ini. Dan tidak ada keterangan dari Nabi maupun para shahabatnya yang menunjukkan adanya keperluan saksi dalam menjatuhkan thalaq,69 tetapi ahli fiqh golongan Syi’ah Imamiyah berlainan dengan pendapat diatas. Meraka berkata: mempersaksikan thalaq itu menjadi syarat sahnya thalaq. Alasan mereka yaitu firman Allah dalam surah At-Thalaq [65] 2
+,_]s % q,5.
; % } ]☺. +, GHC$p 3 & } ]☺. +, GH Qd *25 *¥B ; 20*¢ %B H☺`#Q %B >C$:#E I 5H( [^I\#j ; u D !]2]_©
kD . ®K# ( 5 Q⌧y ,5 t#-. ,5B u M}pq@] #¯[HBh B x%D Z] _ g D
¢Y5( Q☯,5}(⌧ Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. QS. At-Thalaq [65] 2
69
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, h. 33
Perintah untuk membuat persaksian ini, dikemukakan sesudah pembicaraan tentang thalaq dan kebolehan ruju’. Maka yang tepat adalah bahwa persaksian itu dimaksudkan bagi thalaq. Disebutnya persaksian sebagai alasan dapat memberi nasehat bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebab, tampilnya para saksi yang adil tidak akan bisa dilepaskan dari pemberian nasehat yang baik yang ditujukan kepada suami istri, yang bisa menjadi jalan keluar dalam persoalan thalaq yang amat dibenci Allah itu.70 Dalam kalangan sahabat yang berpendapat dalam mempersaksikan thalaq hukumnya wajib dan merupakan syarat sahnya thalaq, adalah: Ali bin Abi Thalib Imran bin Khusain, dan kalangan tabi’in: Muhammad Al-Baqir, Ja’far Shadiq, dan anak-anak mereka dari tokoh-tokoh kelurga Rasulullah, Atha’, Ibnu Jurait dan Ibnu Sirin. 71
C. Analisis Penulis
Menurut analisis penulis, aturan-aturan perceraian yang terdapat dalam perundang-undangan Indonesia seperti undang-undang PA, PP No 9 tahun 1975 dan KHI, begitu juga UUPA masih mengandung beberapa persoalan mendasar, kendatipun dalam penjelassan pasal-pasalnya tertulis pernyataan” cukup jelas”. Persoalan yang cukup krusial untuk di diskusikan lebih lanjut adalah tentang posisi 70
Muhammad Jawad mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, h. 449.
71
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, h. 34.
pengadilan agama didalam memutuskan perkawinan. Bagi penulis, mencermati pasalpasal yang menyangkut perceraian, maka ada delapan kesimpulan yang dapat ditarik. Pertama, Kehadiran pengadilan adalah untuk meluruskan segala tindakan yang melenceng untuk disesuikan dengan ajaran Islam. Kedua, Dengan melalui proses pengadilan diharapkan penggunaan hak thalaq agar dilakukan secara benar dan diterapkan hanya dalam kondisi darurat. Ketiga, Pengadilan sebenarnya berfungsi sebagai hakam seperti yang dianjurkan oleh syari’at Islam. Keempat, Pengadilan diharapkan dapat berperan menjamin hak-hak masingmasing pihak sebagai akibat dari perceraian, misalnya jaminan ganti rugi dalam thalaq dan mut’ah. Kelima, Perceraian itu dilakukan oleh pihak sendiri, dalam hal ini dengan cara pengucapan ikrar (pernyataan) thalaq oleh suami. Pengadilan hanya berfungsi menyaksikan dan memberi keterangan tentang telah terjadinya perceraian. Keenam, Perceraian di pengadilan menjadikan pengadilan sebagai saksi yang harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Jadi penyaksian perceraian diluar sidang pengadilan tampaknya tidak diizinkan. Ketujuh, Secara impilisit bisa dikatakan bahwa perceraian seperti disebutkan diatas baru boleh dan baru sah dilakukan setelah ada izin dari pengadilan. Kedelapan, Perceraian dianggap terjadi sejak thalaq diucapakan suami di depan pengadilan tersebut. Dari kedelapan hal ini tampaknya yang paling dominan
adalah izin (keputusan) pengadilan yang baru diberikan setelah ada keyakinan terpenuhinya alasan-alasan perceraian.
Sedangkan mantan ketua Majelis Tarjih Muhammaddiyah KH. Ahmad Azhar Basyir yang tidak mengesahkan thalaq di luar pengadilan menjadi taukid tersendiri terhadap UU Perkawinan yang mengharuskan thalaq kepengadilan72 KH. Ahmad Azhar Basyir melihat masalah ini dari sudut kemaslahatan berupa perlingdungan terhadap institusi keluarga dan perwujudan kepastian hukum baik anak, harta dan status perkawinan mereka, apakah sudah cerai atau tidak. Dengan kemaslahatan tersebut KH. Ahmad Azhar Basyir (mantan ketua majelis tarjih muhammaddiyah) telah mengantisipasi terhadap kemudaratan yang bisa ditimbulkan akibat perceraian tersebut, yaitu hal-hal yang tidak di inginkan. Bagi penulis mencermati pendapat KH. Ahmad Azhar Basyir (mantan ketua majelis tarjih muhammaddiyah) ada empat kesimpulan yang bisa di petik 1
Pengharusan thalaq melalui proses pengadilan hanya untuk kemaslahatan terhadap institusi keluarga dengan kata lain status suami-istri menjadi jelas kalau mereka sudah erpisah dengan adanya bukti akte cerai, begitu juga status anak-anak mereka.
2
Mencegah kemudaratan yang bisa ditimbulkan setelah perceraian seperti halnya pengasuhan anak, pembagian harta dan lain sebagainya.
3
Adanya bukti ketaan terhadap UU yang di bentuk Negara 72
Ahmad Azhar Basyir (Mantan Ketua Majelis Tarjih Muhammaddiyah), Thalaq di Luar Pengadilan, Artikel diakses pada 26 juli 2009 dari http://blog.unila.ac.id.
4
Dengan tidak mengesahkannya thalaq di luar pengadilan, para suami tidak semerta-merta menjatuhkan thalaq demi menjaga hak-hak wanita. Hal ini sejalan dengan keingin terbentuknya UU Perkawinan
Sedangkan fiqh memberikan hak sepenuhnya terhadap suami untuk menjatuhkan thalaq kapan dan dimanapun walaupun hai itu dengan main-main sebagaimana hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi “ada tiga perkara kesungguhannya di anggap benar dan mainmainnya juga di anggap benar yaitu Nikah, Thalaq dan Rujuk”73 Fiqh tidak memberikan sebuah institusi atau lembaga untuk menjatuhkan thalaq, kecuali bagi istri yang menuntut haknya seperti nafkah lahir atau batin yag tidak diberikan suami dengan mengadukannya kepada hakim, akan tetapi hak cerai tetap hak suami Lebih lanjut ulama NU dalam bahsul masailnya yang ke-28 di Yogyakarta Tahun 1989 di jelaskan dalam bukunya Abdul Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan jilid II, membolehkan (sah) thalaq diluar pengadilan, karena thalaq hak suami bukan hak pengadilan. Jika suami mengikrarkan thalaq di pengadilan, maka di anggap jatuh thalaq dua, jika suami telah menjatuhkan thalaq satu di luar pengadilan. Analisis penulis terhadap pendapat ini cenderung terhadap: 1. Thalaq merupakan hak mutlak suami yang diberikan Allah kepada laki-laki
73
Al-‘Asqalani, Bulughu Al-Maram, h. 223
2. Tidak perlunya lembaga untuk menjatuhkan thalaq, karena fiqh sudah mengaturnya, baik sebelum atau sesudah perceraian. 3. Fiqh juga tidak memperbolehkan penjatuhan thalaq dengan tanpa alasan. 4. Fiqh juga mempermudah proses perceraian ketimbang UU Perkawinan
Terkait dengan saksi thalaq, UU Perkawinan yang mengharuskan thalaq kepengadilan mempunyai indikasi adanya saksi dimana seorang suami harus mengikrarkan thalaqnya di depan hakim Pengadilan Agama. Hal ini menjadi khilafiyah ulama fiqh ada ynag mengharuskan adanya saksi thalaq yaitu golongan syi’ah, selain syi’ah tidak mengharuskan adanya saksi thalaq, karena cukup istri yang mendengar dan memahaminya. Mengenai hal ini ada dual hal yang perlu digaris bawahi: 1. Ulama fiqh yang memperbolehkan saksi thalaq, cenderung untuk memperkuat terjadinya thalaq dimana si A dan si B sudah berpisah, sedangkan yang menganggap tidak perlu adanya saksi thalaq cenderung terhadap masalah rumah tangga yang tidak perlu di beritahukan pada orang lain. 2. Adanya saksi thalaq mengurangi kemungkinan pengingkaran terhadap perceraian itu sendiri, jika saksi tidak ada, maka bisa terjadi pengingkaran.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Dari pembahasan yang penulis kemukakan pada bab terdahulu, terkait dengan status hukum thalaq diluar pengadilan, penulis menyimpulkan bahwa, thalaq di luar pengadilan tidak sah menurut perspektif UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sekalipun fiqh mengatakan sah thalaq di luar pengadilan, tapi tidak mempunyai kekuatan dalam hukum positif.
Dalam UU No 1 Tahun 1974, Kompiulasi Hukum Islam dan Fiqh dapat diambil intisari dari beberapa penjelasan pada bab-bab terdahulu terkait dengan thalaq sebagai berikut: 1. Thalaq hanya bisa dilakukan setelah keduanya sudah didamaikan. 2. Adanya alasan untuk menjatuhkan thalaq sebagaimana yang terdapat pada Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 yang dijelaskan pada Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 begitu juga Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan pada Pasal 116 begitu juga fiqh seperti yang dijelaskan dalam KHI. 3. Undang-undang No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh samasama memberikan hak terhadap istri untuk menuntut cerai terhadap suaminya, yang dalam istilah UU No 1 Tahun 1974 disebut cerai gugat. Sedangkan dalam istilah Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh disebut khuluk.
4. Adanya persyaratan thalaq melalui pengadilan, terkait dengan persyaratan saksi thalaq. Dalam hal ini mayoritas ulama berpendapat bahwa di dalam thalaq tidak disyaratkan adanya saksi thalaq. Sedengakan UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan bahwa pengadilan hanya menyaksikan ikrar thalaq yang diucapkan suami terhadap istrinya.
B. SARAN
1. Bagi ummat Islam janganlah sekali-kali menjatuhkan thalaq di luar pengadilan walaupun hal itu (thalaq) yang dilakukan di luar pengadilan diperbolehkan, tapi untuk lebih kehati-hatian dan lebih menjamin kepastian hukum thalaq itu sendiri dan untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan setelah perceraian. Untuk itucerai harus dilakukan kepengadilan. 2. Bagi ulama yang berpendapat sah thalaq di luar pengadilan jangan sampai menafikan atau mengenyampingkan UU perkawinan dan jangan bersifat otoriter terhadap fatwa yang dijadikan landasan hukum sahnya thalaq di luar pengadilan sehingga mempermudah terjadinya thalaq, karena thalaq yang dilakukan di luar pengadilan terkesan mempermudah terjadinya thalaq. 3. Bagi aparatur pemerintah yang membuat UU, jangan jadikan UU khususnya UU Perkawinan terkesan kurang efektif dikarenakan masih ada sebagian ummat Islam yang melakukan thalaq di luar pengadilan. Maka dari itu
perlunya penegasan hukum seperti sanksi bagi yang melakukan thalaq di luar pengadilan.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an al-Karim. Abdurrahman, Haris Abdullah. Terjemah Bidayatul Mujtahid, (Semarang: CV Asy Syifa, 1990), cet, I. Abidin, Slamet, Aminuddin. Fiqih Munakahat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), cet, ke-1. Abubakar, al-Yasa. Ihwal Perceraian di Indonesia: Perkembangan Pemikiran dari Undang-Undang Perkawinan Sampai Kompilasi Hukum Islam, (bagian kedua) dalam Mimbar Hukum, No . 41 Tahun. X 1999, (Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1999), Ali, Zainuddin. Hukum Peradilan Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet, I. Anshari, Al, Abi Yahya Zakariya. Fathu al-Wahhab Bisyarhi Minhaju alThullab,Bairut juz II. Asqalani, Al, al-Hafidz Ibnu Hajar. Bulughul Maram, (Surabaya: Al-Hidayah). Azami, Abdul Aziz Muhammad. Qawaid al-Fiqhiyyah, Darul Hadits al-Qahirah. Basyir, ahmad azhar. Thalaq di Luar Pengadilan, Artikel diakses pada 26 juli 2009 dari http://digilib.uin-suka.ac.id. Ghazaly, Abd. Rahman. Fiqh Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003), cet. Ke-1. Hadad, Al, Tahir. Wanita dalam Syariat dan Msyarakat, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993). Husaini, Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad. Kifayatu al-Akhyar, Bairut, juz II Ibrahim, Johny. Teori dan Metodologi Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media Publising, 2006), cet, 2. Jauziyah, Al, Abi Abdullah Muhammad Bin Abi Bakr Bin Ayyubi al-Ma’ruf Bi Ibni Qayyim. I’lam al-Muwaqqi’in, Saudi Arabiyah, juz III.
Jaziry, Al, Abdurrahman Bin Muhammad Awad. Al-Fiqh ‘Ala Al-Mzahibil AlArba’ah, Darul Ibnu Al-Haitsam. KHI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Fokusmedia, 2005), cet, 1. Kuzari, Ahmad. Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: rajawali pers, 1995). Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), cet, 4. Masyhuri, Abdul Aziz. Masalah Keagamaan, (Jakarta: Qultum Media, 2004), jilid II, cet, I. Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqih Lima Mazhab, Terjemahan A.B, Masykur, Muhammad Afif, Al-Khaf Idrus. (Jakrta: Lentera, 2007), cet ke-6, edisi lengkap. Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia, (Surabaya: Pusta Progresif, 1997), edisi II. Nasution, Khairuddin. Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap PerundangUndangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, Seri INIS XXXIX, (Jakarta: 2002). Nuruddin, Amiur, Tarigan, Azhari Akmal. hukum perdata islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: kencana, 2006), cet, ke-3. Rasjidi, Lili. Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, (Bandung: Alumni,1982). Sabiq, Sayyid. Fiqh Al-Sunnah, Alih bahasa, Thalab Muhammad. (Bandung: PT. Alma’arif, 1980), jilid 8. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Pres,1986). Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), cet, I. Undang-Unadang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
