LAPORAN PENELITIAN
RISET KEPUASAN PROVIDER DAN PESERTA TERHADAP BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
Tim Peneliti: Roy G.A. Massie Selma Siahaan Ratih Ariningrum Tita Rosita Ria Yudha
P USAT P ENELITIAN DAN P ENGEMBANGAN H UMANIORA , K EBIJAKAN K ESEHATAN DAN P EMBERDAYAAN M ASYARAKAT B ADAN P ENELITIAN DAN P ENGEMBANGAN K ESEHATAN K EMENTERIAN K ESEHATAN R EPUBLIK I NDONESIA 2014
SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSAT HUMANIORA, KEBIJAKAN KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NOMOR; HK 02.04/1/M5> /2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENELITIAN / KAJIAN TAHUN ANGGARAN 2014
KEPALA PUSAT HUMANIORA, KEBIJAKAN KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Menimbang 1. Bahwa untuk melaksanakan Penelitian / Kajian DIPA Tahun 2014 perlu ditunjuk Tim Pelaksana Penelitian Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 2. Bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dianggap cukup cakap, kompeten dan memenuhi syarat yang diperlukan untuk diserahi tugas melaksanakan Penelitian tersebut; 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf 1 sampai dengan 2 tersebut diatas, perlu ditetapkan Tim Pelaksana Penelitian / Kajian Tahun 2014
Mengingat
1 Undang-undang nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 84. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4219); 2. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5663); 3 Peraturar. Pemerintah Nomor 39 tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3609); 4 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peratur an Presiden Nomor 50 Tahun 2008; 5 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VII/2010 tentang O rganisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 35 Tahun 20' 3 (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 741); 7 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; 8 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; 9 Peraturan Menten Keuangan Nomor 190/Pmk.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 10 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2014 Nomor; D1PA-024.11.2 416202/2014 Tanggal 05-12-2013 MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT HUMANIORA, KEBIJAKAN KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TENTANG TIM PELAKSANA PENELITIAN I KAJIAN TAHUN 2014
Kesatu
Tim Pelaksana Penelitian / Kajian Tahun 2014, yang disetujui sebanyak 30 Judul Penelitian.
,r: Jl. Indrapura 17 Surabaya 60176, Telp. Kepaia (031)3522952, Opr. (031) 3528748, Fax. (031)3528749, (031) 3555901 Jl. Percetakan Negara 23 A Jakarta Telp. (021) 4243314. Far c- - , i-
Kedua
Susunan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Ketiga
Menugaskan Tim Peneliti Tahun 2014 untuk melaksanakan Penelitian / Kajian sampai selesai sesuai protokol penelitian terlampir.
Keempat
Biaya untuk pelaksanaan penelitian I Kajian dibebankan pada anggaran DIPA Tahun 2014 Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelima
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Tembusan Yth.: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI 4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI 5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, Surabaya 6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan 7. Arsip.
tor : Jl. Indrapura 17 Surabaya 60176, Telp. Kepala (031)3522952, Opr. (031) 3528748, Fax. (031)3528749, (031) 35155901 Jl. Percetakan Negara 23 A Jakarta Telp. (021) 4243314. Fax. CD? U 49871
- --
1
--- ' •
Lampiran Surat Keputusan Nomor Tanggal
: HK.02.01/1/495/2014 : 3 Maret 2014
JUDUL DAN SUSUNAN TIM JUDUL PENELITIAN Riset Potensi Pemberdayaan Mayarakat di Bidang Kesehatan (Riset Operasional Potensi Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya Pengendalian Perilaku Berisiko Penyakit Tidak Menular (Tahap 1)
SUSUNAN TIM
JABATAN DALAM TIM
dr. Tety Rachmawati, M.Si. Dr.drg. Niniek Lely Pratiwi, M.Kes drg. Made Asri Budisuari, M.Kes drs. Setia Pranata, M.Si. Dr. Rustika, SKM., M.Si. Ir.Vita Kartika Mahirawati, M.Kes. Noor Edi Widya Sukoco, M.Kes., MPS. Yurika Fauzia Wardhani, S.Psi.M.Psi Rozana Ika Agustiya, S.Psi. Yunita Fitrianti, S.Ant. Muhammad Agus Mikrajab, SKM., MPH. Indah Pawitaningtyas, SKM Ratna Widyasari, S.Sos Meda Permana, S.Sos Herti Winda Puspasari, SKM Sri Handayani, S.Sos Muji Sulistyowati, SKM.M.Kes Novia Rachmawati, A.Md. Nugroho Winarto, SE. Reny Ristiani
Ketua Pelaksana Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Pelaksana Administrasi Pelaksana Administrasi Pelaksana Administrasi
Dr. dr. Lestari Handayani, M.Med(PH) Arief Priyo Nugroho, S.IP. dr. Rukmini, M.Kes. Diyan Ermawan Effendi, S.S dra. Suharmiyati, Apt, M.Si Susilo
Ketua Pelaksana Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Pelaksana Administrasi
' Kajian Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang “Ramah" bagi Penyandang Disabilitas / Difable Tahun 2014
Astridya Paramita, SKM., M.Kes. dr. Tri Juni Angkasawati, M.Sc. Wenny Lestari, SKM., M.Si. Aan Kurniawan, S.Ant. Syarifah Nuraini, S.Sos. dr. Yunia Wahdati Edy Suprianto Dri Subianto, SE.
Ketua Pelaksana Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Pelaksana Administrasi
Kajian Pengembangan Draft Model Layanan i Harian (Day Service) bagi Lansia (Aging People)
drg. Made Asri Budisuari, M.Kes. Hidayat Henny, S.Kep.Ns., M.Kep. Muhammad Agus Mikrajab, SKM. MPH. I Dewi Lestari, SKM. M.Kes. i Khairul Faizin, S.Ag., M.Ag. Aditya, S.Sos. Sugeng
Ketua Pelaksana Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Pelaksana Administrasi
i i
! I
I
Riset Analisis Pemanfaatan Buku Pedoman Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas.
I
i
!
ii
| i
ntor : Jl. Indrapura 17 Surabaya 60176, Telp. Kepala (031)3522952, Opr. (031) 3528748, Fax. (031)3528749, (031) 3555901 Jl. Percetakan Negara 23 A Jakarta Telp. (021) 4243314, Fax. (021) 42871604. Email-
L
Kajian Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan di -donesia. Agung Dwi Laksono, SKM. M.Kes. Rofmgatul Mubasyiroh, SKM, M.Kes Turniani Laksmiarti, SE., MM. dra. Suharmiati, Apt., M.Si. Nirta Aditya, ST
Ketua Pelaksana Peneliti Peneliti Peneliti Pelaksana Administrasi
Kajian Pemodelan Logistik Bayesian pada =enyakit Dr. Mochamad Setyo Pramono.S.Si, M.Si. Dwi Stroke di Indonesia Berbasis Data Stroke Registri. Martianawati. Pudji Ismartini. dr. Suci Wulansari dr. Karyana Alful Rochmah.
Ketua Pelaksana Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Pelaksana Administrasi
i
i
i
Kajian Analisis Kebijakan Eliminasi Lokalisasi (Studi drs. Setia Pranata, M.Si drg. Made Asri Kasus di Kota Surabaya) Budisuari, M.Kes Dica A. Paramitha, S.Sos Herlina, S.Sos Eka Denis Machfutra, S.Pd Bambang Udik Supriyadi
Ketua Pelaksana Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Pelaksana Administrasi
Kajian Analisis Kebijakan Makin Pregnancy Safer di dr. Betty Roosihermiatie, MSPH. Ph.D. Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur Widjiartini, SKM. M.Kes Gangga, ST, MST. dr. Agus Sul, Sp.OG Nunuk Arie Suryana, S.Sos
Ketua Pelaksana Peneliti Peneliti Peneliti Pelaksana Admistrasi'
Analisis Tentang Mekanisme Peningkatan Dr. Gurendro Putro, SKM. M.Kes. Mugeni Kepesertaan pada Kelompok Nelayan Non Penerima Sugiharto, SKM, M.Kes Dr. Djazuly Cholidyanto, Bantuan Iuran dalam Jaminan Kesehatan Nasional. SKM.. MARS Ruwiah, SP. M.Kes. Hj. Santi Suardi, S.Gz., RD. Weny Lestari, S.Sos., M.Si. Haryono.
Ketua Pelaksana Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Pelaksana Administras.
Analisis Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Tingkat Prof. Dr. drs. Wasis Budiarto, MS. dra. Ristrini, Pertama, sebagai "Gate Keeper" dalam rangka M.Kes drg. Oktarina, M.Kes Lusi Kristiana, Penentuan Kapitasi Penyelenggaraan Jaminan S.si.Apt. M.Kes Susetyo Eni Rahmawati, S.Sos Kesehatan Nasional.
Ketua Pelaksana Peneliti Peneliti Peneliti i Pelaksana Adminstrasi
Analisis Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Turniani Laksmiarti, SE. MM. Agung Dwi Perundang - Undangan Pemerintah Pusat dengan Laksono, SKM, M.Kes Yockie Satrya Hanggara. Pemerintah Daerah dalam rangka Implementasi SH Diyan E. Effendy, SS Heni Tugaswati Jaminan Kesehatan Nasional.
Ketua Pelaksana Peneliti Peneliti Peneliti Pelaksana Administrasi
j i j
i i
I
lor: Jl. Indrapura 17 Surabaya 60176, Telp. Kepala (031)3522952, Opr. (031) 3528748, Fax. (031)3528749, (031) 35155901 Jl. Percetakan Negara 23 A Jakarta Teb. (0211 4243314 Far rtvm .mm «n* c—<• - ................................
-
-
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
PUSAT HUMANIORA, KEBIJAKAN KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
•'epuasan Provider dan Peserta terhadap Badan dr. Roy G.A Massie, MPH,Ph.D Penyelenggara Jaminan Sosial. dra. Selma Siahaan .Apt.MHA drg.Ratih Ariningrum, M.Kes Ingan Taringan, SKM, M.Kes dr. Erry , SPM, M.Kes Ria Yudha Permata Ratmanasuci, SKM Ni'matun Nurlaela, SKM
Ketua Pelaksana Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti j Peneliti Pelaksana Administrasi
-embiayaan Kesehatan ( Studi Pembiayaan Kesehatan Wahyu Pudji Nugrahaeni, SKM, M.Kes Turniani Laksmiarti, SE, MM di daerah Bermasalah Kesehatan 'shun.2014). Irfan Ardhani.S.Fil Wening Widjayanti, SKM Suparmi, SKM, M.Kes Muh.Amin, SE Ni'matun Nurlaela, SKM Fatimah
Ketua Pelaksana Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Pelaksana Administrasi Pelaksana Administrasi
Kajian Pemberdayaan Masyarakat dalam Fenanganan Dr. drg. Niniek Lely Pratiwi, M.Kes dr. Tety Rahmawati, M.Si Yurika Fauzia Wardham, Autisme di Indonesia S.Psi. M.Si Rozana Ika Agustiya, S.Psi Siti Luksitasari
Ketua Pelaksana ' Peneliti Peneliti Peneliti Pelaksana Admistrasf
? ola
Perilaku dan penyakit tidak menular :ada dr. Rukmini, M.Kes Dr. drg Niniek Lely Pratiwi, Penderita Diabetes Melitus di 37 kota wilayah M.Kes Zainul Khaqiqi Namtabah, S.Si Nilasari pengembang Pusat Ekonomi Indonesia Mukti, ST
Ketua Pelaksana Peneliti Peneliti Pelaksana Administrasi
Regioalisasi dan Mapping Kesehatan Masyarakat di Dr. Mochamad Setyo Pramono.S Si. M.Si Lusi Kristiana, S.si.Apt. M Kes dr. Sutikno daerah Industri di Jawa Timur Sri Pingit Wulandari.MSi Elfira Mustikawati, MSi Yusman Alharis Alful Rohmah
Ketua Pelaksana Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Pelaksana Administrasi
Pengembangan Sistem Kesehatan "Telemedicine” di Provinsi Sulawesi Selatan
I Ketua Pelaksana I Peneliti Peneliti i Peneliti i Pelaksana Administrasi
Dr Soewarta Kosen Tuty Alawiyah, SE
J Kajian Pengendalian Tembakau dalam Kesiapan
Dr Drg. Tati Suryati, MARS.
Komunitas ASEAN 2015
Ketua Pelaksana Peneliti Peneliti Pelaksana Administrasi
itor : Jl. Indrapura 17 Surabaya 60176, Telp. Kepala (031)3522952, Opr. (031) 3528748, Fax. (031)3528749, (031) 3555901 Jl. Percetakan Negara 23 A Jakarta Teto. (0211 4243314 Fav imiuniuo* r_..:.
Determinan Status Gizi Anak Balita dengan I Bekerja Noor Edi Widya Sukoco,MPS,M.Sc,PH Kedua Orang Tua.
Ketua Pelaksana Peneliti Peneliti Pelaksana Administrasi
i
I Kesehatan Mental .Disabilitas dan Gaya Hidup Yurika Fauzia Wardhani, S.Psi., M.Psi. Astridya Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan di Indonesia untuk Paramita, SKM., M.Kes. Mendukung MP3EI. Siti Luksitasari
Ketua Pelaksana Peneliti Pelaksana Administrasi
Besaran Penyakit Kardiovaskular di daerah Industri di dr. Yuslely Usman, M.Kes bandingkan daerah non Industri
Ketua Pelaksana Peneliti Peneliti Peneliti Pelaksana Adminstrasi
Analisis Kebijakan Pelayanan Kesehatan Umroh
Dr. Rustika, SKM., M.Si. Dr. Wan Alkadri Sohar, MSc Dr. Yusharmen, DPTH Dr.dr. Trihono, M.Kes Dr.Ali Rachmad.M.Ag Dr. Tety Rachmawati,M.Si Dr. Lili Baronah.M.Kes Dra. Ratih Oemiyati Dr.Chita Herti Windya Puspasari.SKM Eva Nusba Daud, SKM Wa Ode Erty Hikma, SKM Mardiana
Ketua Pelaksana Pakar Pakar Pakar Pakar Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Peneliti Penelti Pelaksana Administrasi Ketua Pelaksana Peneliti Peneliti Peneliti Pelaksana Administrasi
Analisis lanjut Faktor faktor yang berpengaruh terhadap pemanfaatan Fasilitas Kesehatan swasta oleh penderita penyakit kronis Dra. Selma Arsit Selto Siahaan, MHA Linda
Kajian Cidera Lalu Lintas di Indonesia.
J
Nilawati,SKM,M.Kes dr. Soewarta Kosen, MPH., Dr PH.
Ketua Pelaksana Peneliti Peneliti Pelaksana Administrasi
i Progress of Intelectual Property Rights (IPR) Related to Dra. Selma Arsit Selto Siahaan, MHA. Health Product in Indonesia, in The Last Five Years 2009 - 2013
Ketua Pelaksana Peneliti Peneliti Pelaksana Administrasi
i Kajian Implementasi Peraturan Presiden No.12 th 2013 dr. Wahyu Dwi Astuti.Sp.PK M.Kes Hidayah Heny Ketua Pelaksana Peneliti Peneliti Peneliti tentang Jaminan Kesehatan Nasional yang berkaitan Sholikhah. S.Kep.Ns.M.Kep dr. Raymond, Sp.PK Pelaksana Admistrasi dengan Pelayanan transfusi darah dr. Budi Arifah M.ChoiruI Saleh.SSi
I itor : Jl. Indrapura 17 Surabaya 60176, Telp. Kepaia (031)3522952, Opr. (031) 3528748, Fax. (031)3528749, (031) 3535901 Jl. Percetakan Negara 23 A Jakarta Teb. (02n 424TU4 P=v
-
•
•tor : Jl. Indrapura 17 Surabaya 60176, Telp. Kepala (031)3522952, Opr. (031) 3528748, Fax. (031)3528749, (031) 3555901 Jl. Percetakan Negara 23 A Jakarta Telp. (021) 4243314, Fax. (0211 42871604 Pmoil „...--..i -------------- -■
LEMBAR PENGESAHAN
JudulPenelitian
: Riset Kepuasan Provider dan Peserta Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
LokasiPenelitian : Kota Semarang dan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.
Lama Penelitian : 10 bulan (Maret - Desember 2014).
Ketua Pelaksana Penelitian
Menyetujui:
Mengetahui:
Ketua PPI, Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kepala, Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
KATA PENGANTAR
Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmatNya kepada kita semua sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Walaupun hasilnya masih jauh dari apa yang diharapkan sebagaimana suatu penelitian yang kompherensif. Namun sebagai langkah awal penelitian pada kepuasan provider kesehatan dan peserta dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terhadap pelayanan BPJS telah dimulai dan dengan harapan dapat diteliti dan dikembangkan lebih lanjut ke taraf implementasi sehingga pemangku kepentingan dapat memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan pelayanan pada masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan dan pelayanan administrasi pada kantor BPJS.
Terimakasih yang setinggi - tingginya tim peneliti ucapkan kepada pihak - pihak terkait yang telah membantu berjalannya proses penelitian ini.
Jakarta, 2014
Tim Peneliti
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF Saat ini salah satu perhatian utama dari sektor kesehatan di Indonesia adalah kepuasan dari pemberi dan penerima pelayanan kesehatan dan hal ini menyangkut kualitas dari pelayanan yang diberikan dan menyangkut standart pelayanan yang diberikan. Demikian juga peran dari institusi yang secara tidak langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu sektor kesehatan sebagai organisasi publik harus mempunyai komitment terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu hal yang menjadi perhatian pada sektor kesehatan pada saat ini adalah program pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dimana salah satu program jaminan kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah upaya kesehatan perorangan yang bersifat komprehensif dan bermutu, mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Peran dari BPJS ini adalah untuk memenuhi hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial dengan menyelenggarakan program jaminan yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengukur kepuasan dan terhadap pelayanan kesehatan dari penerima dan pemberi sangat diperlukan, dimana hasilnya untuk mengembangkan kultur/tradisi bahwa pelayanan kesehatan adalah begitu penting untuk tujuan dari organisasi kesehatan (Stavis, 2006). Hal ini sangat berhubungan dengan kualitas pelayanan kesehatan termasuk institusi yang secara tidak langsung memberikan pelayanan medis. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan kepada insitutusi pengambil kebijakan kesehatan. Tujuannya adalah mengetahui kepuasan institusi - institusi penyelenggaran jaminan sosial dan penerima pelayanan program - program kesehatan terhadap tugas dan fungsi BPJS. Metode dari penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat exploratif. Hasilnya masyarakat perlu memahami mengenai sistem Jaminan Sosial Nasional yang merupakan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial melalui BPJS Kesehatan yang merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. JKN disambut baik oleh masyarakat dan memanfaatkannya sampai maksimal dan optimal. Animo masyarakat besar terhadap JKN, terbukti per harinya yang mendaftar menjadi peserta BPJS meningkat dari waktu ke waktu. Secara keseluruhan hanya 34,4% responden peserta BPJS cukup puas dan 44,3% responden puas terhadap pelayanan BPJS yang diterima oleh mereka. Diperlukan peningkatan upaya pelayanan BPJS secera terus menerus untuk mencapai target yang ditetapkan pada yaitu 75% peserta BPJS puas dalam tahun pertama JKN dicanangkan.
DAFTAR ISI
3.1 Judul .......................................................................................................................... 3.2 Kata Pengantar .......................................................................................................... 3.3 Ringkasan Eksekutif ................................................................................................... 3.4 Daftar Isi ..................................................................................................................... 3.5 BAB 1. PENDAHULUAN ............................................................................................ 1.1 Latar Belakang ........................................................................................................... 1.2 Ruang Lingkup dan Batas-batas Penelitian ............................................................... 3.6 BAB 2. TUJUAN ........................................................................................................ 2.1 Tujuan Umum ............................................................................................................. 2.2 Tujuan Khusus ........................................................................................................... 3.7 BAB 3. METODE ....................................................................................................... 3.8 Kerangka Konsep Penelitian ...................................................................................... 3.9 Tempat dan Waktu ..................................................................................................... 3.10 Jenis Penelitian ......................................................................................................... 3.11 Disain Penelitian ....................................................................................................... 3.12 Populasi dan Sampel ................................................................................................ 3.13 Sampel Informan....................................................................................................... 3.14 Cara Pemilihan dan Pengambilan Sampel ............................................................... 3.15 Variabel ..................................................................................................................... 3.16 Instrumen dan Cara Pengumpulan Data .................................................................. 3.17 Bahan dan Prosedur Kerja ...................................................................................... 3.18 Manajemen dan Analisis Data .................................................................................. 3.19 Definisi Operasional .................................................................................................. BAB 4. HASIL .................................................................................................................. 4.1 Provinsi Jawa Tengah ............................................................................................... 4.1.1 Kota Semarang ....................................................................................................... 4.1.2 Kabupaten Demak .................................................................................................. 4.2 Provinsi Kalimantan Barat ......................................................................................... 4.2.1 Kota Pontianak ........................................................................................................ 4.2.2Kabupaten Mempawah ............................................................................................. 4.3 Provinsi Sulawesi Utara ............................................................................................ 4.3.1 Kota Manado ........................................................................................................... 4.3.2 Kabupaten Minahasa Tenggara .............................................................................. BAB 5. PEMBAHASAN ..................................................................................................... 5.1 Kota Semarang dan Kabupaten Demak .................................................................... 5.1.1 Pemanfaatan ............................................................................................................ 5.1.2 Bantuan Sektor Lain terhadap JKN ......................................................................... 5.1.3 Kendala .................................................................................................................... 5.1.4 Sistem Rujukan JKN ................................................................................................ 5.1.5 Pendanaan JKN ....................................................................................................... 5.1.6 Regulasi Keuangan Pemda Setempat .................................................................... 5.1.7 Dampak JKN di Puskesmas dan Dinas Kesehatan ................................................ 5.1.8 Kesiapan BPJS, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit ........................ 5.1.9 Kepuasan .................................................................................................................
i ii iii iv 1 1 4 5 5 5 6 7 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 13 13 15 20 25 26 29 31 38 39 43 43 43 43 44 45 46 53 53 55 58
iv
5.2 Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah.............................................................. 5.2.1 Kebijakan terkait JKN dan Regulasi Keuangan Pemda Setempat ......................... 5.2.2 Pemanfaatan JKN .................................................................................................... 5.2.3. Bantuan Sektor Lain (non sektor lain) Terhadap JKN............................................ 5.2.4 Kendala .................................................................................................................... 5.2.5 Sistem Rujukan JKN ................................................................................................ 5.2.6 Pendanaan JKN ....................................................................................................... 5.2.7 Kepuasan Terhadap BPJS ...................................................................................... 5.3 Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Tenggara ................................................... 5.3.1 Pemanfaatan JKN .................................................................................................... 5.3.2 Bantuan Sektor Lain (non sektor lain) Terhadap JKN............................................. 5.3.3 Sistem Rujukan JKN ................................................................................................ 5.3.4 Pendanaan JKN ....................................................................................................... 5.3.5 Kendala .................................................................................................................... 5.4. Kepuasan Pelayanan BPJS Oleh Peserta ................................................................ 5.4.1 Definisi Operasional Kepuasan Pelayanan BPJS ................................................... 5.4.2 Karakteristik Responden.......................................................................................... 5.4.3 Model Kepuasan ...................................................................................................... BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................................................ 6.1 Kesimpulan ................................................................................................................. 6.2 Saran ......................................................................................................................... BAB 7. ............................................................................................................................... UCAPAN TERIMA KASIH ................................................................................................ BAB 8. ............................................................................................................................... DAFTAR KEPUSTAKAAN ................................................................................................
60 60 61 61 62 63 63 64 65 65 65 66 66 66 71 71 73 74 80 80 81 83 84
v
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 4.5 Tabel 4.6 Tabel 4.7 Tabel 4.8 Tabel 4.9 Tabel 4.10 Tabel 4.11 Tabel 4.12 Tabel 4.13 Tabel 4.14 Tabel 4.15 Tabel 4.16 Tabel 5.1 Tabel 5.2 Tabel 5.3 Tabel 5.4 Tabel 5.5 Tabel 5.6 Tabel 5.7 Tabel 5.8 Tabel 5.9 Tabel 5.10 Tabel 5.11
Jumlah Sarana Kesehatan Kota Semarang Tahun 2013........................................ Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Semarang Tahun 2013 .............. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Pontianak dan Pertumbuhan serta Kepadatan Penduduk ............................................................. Tenaga Kesehatan Menurut Profesi dan Fasilitas Kesehatan di Kota Pontianak .................................................................................................... Tenaga Kesehatan Menurut Jenisnya Tahun 2012 ................................................ Ratio Tenaga Kesehatan Per 100.000 Penduduk di Kota Pontianak Tahun 2011........................................................................................................................ 28 Luas Wilayah Kabupaten Mempawah ..................................................................... Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin .................................................................... Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Mempawah Tahun 2013 ........................... Sebaran Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Utara 2012 ............................................ Sebaran Rumah Sakit Berdasarkan Penyelenggara dan Kelas di Sulawesi Utara 2012 ........................................................................................... Sebaran Puskesmas dan Rasionya terhadap Penduduk 2012 .............................. Sebaran Puskesmas PONED di Sulawesi Utara 2012 ........................................... Sebaran Ambulans dan Pusling di Sulawesi Utara 2012 ....................................... Sebaran Dokter Umum dan Dokter Gigi di Sulawesi Utara 2012 .......................... Sebaran Bidan dan Perawat di Sulawesi Utara ..................................................... Capaian Peserta BPJS Kota Manado per September 2014 .................................. Skala Peringkat Tingkat Kepuasan ......................................................................... Definisi Operasional Kepuasan Pelayanan BPJS .................................................. Tabel Karakteristik Responden ............................................................................... Kepuasan dari Dimensi Reliability ........................................................................ Kepuasan dari Dimensi Responsiveness ............................................................ Kepuasan dari Dimensi Assurance ...................................................................... Kepuasan dari Dimensi Reliability ........................................................................ Kepuasan dari Dimensi Tangible .......................................................................... Kategoti Kepuasan dari Masing-masing Dimensi .................................................. Persentase Kepuasan Peserta BPJS di Kota Manado, Minahasa Tenggara dan Kota Pontianak .................................................................................................
18 19 26 27 27
29 30 30 34 35 35 36 36 37 37 65 71 72 73 74 75 76 77 77 78 78
vi
Gambar 4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penduduk Non Miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013 ............................................ Gambar 4.2 Cakupan Kepesertaan Program JPK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 .... Gambar 4.3 Grafik Kepesertaan Jaminan Kesehatan Tahun 2013 ..................................... Gambar 4.4 Grafik Perkembangan Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2009 s/d 2013 ........................................................................................ Gambar 4.5 Peta Provinsi Kalimantan Barat ....................................................................... Gambar 4.6 Distribusi Penduduk Yang Terlindung Asuransi Kesehatan di Kota Pontianak Tahun 2011 ..................................................................................... Gambar 4.7 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara ............................................................ Gambar 4.8 Angka Kematian Bayi (2013) ........................................................................... Gambar 4.9 Angka Kematian Balita (2013) ......................................................................... Gambar 4.10 Angka Kematian Ibu Hamil, Melahirkan dan Nifas (2013) ................................ Gambar 4.11 Jumlah Sarana Kesehatan Milik Pemerintah (2013) ........................................ Gambar 4.12 Jumlah Sarana Kesehatan Milik Swasta (2013) ...............................................
14 14 17 20 25 28 33 40 40 41 42 42
vii
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Sektor kesehatan di Indonesia sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang kesehatan berfungsi menetapkan kebijakan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (Kemenkes, 2012). Saat ini salah satu perhatian utama dari sektor kesehatan di Indonesia adalah kepuasan dari pemberi dan penerima pelayanan kesehatan hal ini menyangkut kualitas dan standar pelayanan yang diberikan. Demikian pula peran institusi yang secara tidak langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu sektor kesehatan sebagai organisasi publik harus mempunyai komitmen terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Untuk mengukur kepuasan terhadap pelayanan kesehatan dari penerima dan pemberi sangat diperlukan, dimana hasilnya untuk mengembangkan kultur/tradisi bahwa pelayanan kesehatan adalah begitu penting dari tujuan organisasi kesehatan (Stavis, 2006). Parasuraman, Zeithmal dan Berry (1990) mengidentifikasi ada 5 kelompok dimensi untuk mengukur kepuasan pelanggan bidang jasa termasuk pelayanan kesehatan yaitu 1) dimensi sarana fisik, perlengkapan, pegawai dan lain-lain (tangibles), 2) dimensi keandalan pelayanan (reliability), 3) Dimensi ketanggapan pelayanan (responsiveness), 4) keyakinan/jaminan (assurance) dan 5) dimensi perhatian untuk memahami kebutuhan pelanggan (empathy). Hal - hal di atas sangat berhubungan dengan kualitas pelayanan kesehatan termasuk institusi yang secara tidak langsung memberikan pelayanan medis. Pada saat ini salah satu hal yang menjadi perhatian pada sektor kesehatan adalah program pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dimana salah satu program jaminan kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah upaya kesehatan perorangan yang bersifat komprehensif dan bermutu, mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Sislem Jaminan Sosial Nasional merupakan program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu (Zaelani, 2012).
1
Peran dari BPJS ini adalah untuk memenuhi hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial dengan menyelenggarakan program jaminan yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi dari BPJS Kesehatan adalah menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan (Mahendra, 2011) Untuk melaksanakan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diperlukan sinergi dari berbagai road map (peta jalan) yang telah disusun oleh Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, PT Askes Indonesia, dan PT Jamsostek, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan diselenggarakannya satu sistem jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk pada tahun 2014, maka berbagai jenis jaminan kesehatan akan melebur ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk maksud tersebut dilakukan penyiapan oleh semua pihak yang meliputi penyiapan: 1) fasilitas kesehatan, sistem rujukan dan infrastruktur, 2) pembiayaan dan transformasi program serta kelembagaan, 3) regulasi, 4) sumber daya manusia dan capacity building, 5) kefarmasian dan alat kesehatan, serta 6) sosialisasi dan advokasi (Menkes, 2013). Tugas dari BPJS Kesehatan dalam melaksanakan fungsi adalah 1.
Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;
2.
Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
3.
Menerima bantuan iuran dari Pemerintah;
4.
Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta;
5.
Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial;
6.
Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial; dan
7.
Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.
2
Dalam tugas yang diemban oleh BPJS Kesehatan, hal - hal yang menyangkut kepuasan penerima dan pemberi pelayanan kesehatan dalam hal ini institusi - institusi pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan BPJS Kesehatan akan diexplorasi. Saat ini masyarakat diperhadapkan oleh banyak pilihan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, oleh karena itu kualitas dan pelayanan merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam proses pemilihan pelayanan kesehatan. Kepuasaan penerima dan pemberi pelayanan kesehatan merupakan salah satu outcome dari pelayanan kesehatan dan berhubungan erat dengan pemanfaatan dari pelayanan kesehatan. Dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan menyeluruh peran BPJS dalam hal kepuasaan akan pelayanan kesehatan sangatlah berpengaruh besar. BPJS Kesehatan yang sementara berproses untuk pelaksanaan fungsinya diharapkan bisa memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan tentu saja kepuasan baik penerima maupun pemberi yaitu institusi institusi yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat. Layanan kesehatan selain program kuratif dan rehabilitatif juga mencakup obat dan bahan medis habis pakai yang selayaknya mengikuti mekanisme pasar. Perluasan dan tingkat perlindungan haruslah dibarengi dengan iuran yang memadai dari masyarakat. Penentuan besaran pembayaran iuran BPJS Kesehatan menjadi faktor kunci agar dokter dan fasilitas kesehatan, termasuk obat dan bahan medis habis pakai dibayar dengan harga keekonomian yang layak, dan terjadi keseimbangan yang memadai antara pemintaan dan penyediaan obat dan bahan medis habis pakai. Untuk itu, pelaksanaan kegiatan BPJS Kesehatan perlu dipantau agar dapat tercapai kepuasan pelayanan pada fasilitas kesehatan (Kemenko Kesra dan Tim, 2012). Selain hal tersebut di atas, untuk mendukung kepesertaan menyeluruh Jaminan Kesehatan Nasional perlu dilakukan Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Fasilitas Kesehatan serta penyusunan Sistem Standar Operasional Pelayanan. Untuk itu, diharapkan pada tahun yang akan datang seluruh fasilitas kesehatan akan memenuhi standar yang berlaku agar kepuasan peserta terpenuhi. Karena peserta diberikan kebebasan memilih dokter/fasilitas kesehatan yang akan melayaninya, maka seluruh fasilitas kesehatan akan bersaing memberikan layanan yang berkualitas dan memuaskan. Dengan mengembangkan sistem dan pemantauan kepuasan peserta, pada tahun 2015 sebesar 75% dan pada tahun 2019 diharapkan 85% peserta puas terhadap layanan kesehatan berkualitas dari insitusi BPJS (Kemenko Kesra dan Tim, 2012). Untuk dapat menciptakan peserta BPJS Kesehatan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan,
3
manajemen BPJS harus mengetahui hal-hal yang menyebabkan terciptanya kepuasan konsumen. Untuk mencapai keadaan di atas, pertanyaan yang muncul adalah mampukah BPJS Kesehatan mencapai pelayanan yang memuaskan sebagaimana diharapkan? Merujuk pada keadaan di atas perlu dilakukan penelitian mengenai kepuasaan dari pemberi pelayanan dan penerima kesehatan terhadap tugas dan fungsi BPJS Kesehatan dalam hal terselenggaranya Jaminan Kesehatan Nasional mulai tahun 2014, dengan mengunakan parameter kepuasan pelanggan yang diidentifikasikan oleh Parasuraman, Zeithmal dan Berry (1990) yaitu 1) dimensi sarana fisik, perlengkapan, pegawai dan lain-lain (tangibles), 2) dimensi keandalan pelayanan (reliability), 3) Dimensi ketanggapan pelayanan (responsiveness) 4) keyakinan/jaminan (assurance) dan 5) dimensi perhatian untuk memahami kebutuhan pelanggan (empathy), demi tercapainya jaminan kesehatan semesta. Sehingga harapan - harapan terhadap tugas dan fungsi BPJS Kesehatan dapat tercapai dengan mengetahui hal - hal mana yang perlu dan tidak perlu dipertahankan dan dikembangkan.
1.2. Ruang Lingkup dan Batas-batas Penelitian Ruang lingkup penelitian adalah pelayanan dari BPJS dimana terfokus pada institusi pemberi pelayanan dan kepuasan penerima pelayanan, merujuk pada kerangka konsep dari penelitian ini.
4
BAB 2. TUJUAN DAN MANFAAT Dengan mengetahui kepuasan pemberi dan penerima pelayanan kesehatan terhadap tugas dan fungsi BPJS sesuai harapan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
2.1 Tujuan Umum Mengetahui kepuasan dari pemberi dan penerima pelayanan kesehatan peserta BPJS terhadap tugas dan fungsi BPJS Kesehatan.
2.2 Tujuan Khusus 1.
Mengidentifikasi kepuasan pemberi pelayanan kesehatan peserta BPJS terhadap tugas dan fungsi BPJS
2.
Mengidentifikasi dan menentukan kepuasan penerima pelayanan kesehatan peserta BPJS terhadap tugas dan fungsi BPJS
3.
Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari pemberi pelayanan kesehatan jaminan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi BPJS
4.
Memberikan masukan untuk benchmark atau patokan pada BPJS sehingga penyelenggara jaminan sosial memungkinkan untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan dapat memuaskan kedua belah pihak dan pihak BPJS. Hal yang juga penting adalah dapat mengetahui apakah dalam perjalanan penyelenggaraan pengelolaan
jaminan sosial ini paling sedikit 75% peserta puas dengan layanan BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan puas dengan layanan BPJS Kesehatan. Penelitian ini mengeksplorasi tugas dan fungsi BPJS Kesehatan dalam pengelolaannya terhadap pemberi dan penerima pelayanan kesehatan, dimana penekanannya adalah pada tingkat kepuasan tugas dan fungsi BPJS. Mempertimbangkan permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPJS, pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada proses penelitian ini jawaban - jawabannya telah dianalisis secara terarah dan terukur merujuk pada tujuan kegiatan penelitian.
5
BAB 3. METODE Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif terhadap fungsi dan tugas dari BPJS dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara menyeluruh yang berhubungan dengan pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Pada kegiatan ini telah dilakukan pengembangan kuesioner bebas, dimana pertanyaan-pertanyan ditanyakan pada penanggung jawab dan pelaksana atau pemberi dan pada penerima pelayanan kesehatan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat umum dan pertanyaan spesifik yang menyangkut kepuasaan terhadap pelayanan BPJS dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Pertanyaan - pertanyaan tentang tugas BPJS Kesehatan meliputi pendaftaran kepesertaan dan pengelolaan data kepesertaan, pemungutan, pengumpulan iuran termasuk menerima bantuan iuran dari pemerintah, pengelolaan dana jaminan sosial, pembayaran manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan dan tugas penyampaian informasi dalam rangka sosialisasi program jaminan sosial dan keterbukaan informasi; termasuk tugas pendaftaran kepesertaan dapat dilakukan secara pasif dalam arti menerima pendaftaran atau secara aktif dalam arti mendaftarkan peserta. Ruang lingkup penelitian ini adalah institusi BPJS, pemberi pelayanan yaitu fasilitas kesehatan antara lain rumah sakit dan puskesmas serta Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Penerima pelayanan kesehatan yaitu masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan. Para peneliti telah mengunjungi institusi-institusi yang terpiih dalam rangka melaksanakan wawancara mendalam dengan mencatat/merekam dari pertanyaan - pertanyaan yang telah disiapkan. Para pewawancara tidak diijinkan mengarahkan kepada sesuatu tujuan tertentu, apa yang diucapkan merupakan bukti otentik dari penelitian ini. Demikian pula peneliti akan mewawancara peserta jaminan kesehatan yang menerima pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang dikunjungi. Analisis dari pencapaian output akan disusun dengan mengunakan tematik analisis. Tematik analisis adalah pengembangan tema - tema yang dipikirkan penting (Daly, Kellehear, & Gliksman, 1997). Prosesnya adalah melalui identifikasi tema- tema dari data - data yang dibaca dan dibaca berkali - kali (Rice & Ezzy, 1999, p. 258). Pengembangan tema - tema dan sub-tema pada penelitian ini berdasarkan data - data yang dikumpulkan baik berupa data primer maupun data sekunder.
6
3.1 Kerangka Konsep Penelitian Kerangka konsep dari penelitian ini sebagaimana yang terdapat pada gambar di bawah ini
Pemberi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS Pemberi pelayanan kesehatan adalah fasilitas kesehatan dengan memperhatikan faktor - faktor seperti keadaan Demografi Wilayah, Populasi, Pengalaman dalam Claim, Billing terhadap BPJS, Proses dalam pemberian Pelayanan, Koordinasi Jaringan Kerja, Kontrak dan Persetujuan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Peralatan, Kualitas Manajemen dan Rujukan.
Penerima Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS Kepuasaan penerima kesehatan yang merespons dalam hal emosional atau kognitif; respons/tanggapan sehubungan dengan jenis pelayanan yang diharapkan, produk pelayanan, pengalaman menerima pelayanan; dan pada waktu tertentu khususnya setelah mengikuti prosedur kepersertaan dari BPJS serta pengalaman - pengalaman lainnya.
BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS juga merupakan badan hukum nirlaba.
7
Kepuasaan Kepuasaan adalah kesatuan dari keadaan psikologis yang mengrefleksikan hubungan evaluasi dari penerima dan pemberi pelayanan. Kepuasan meliputi tiga elemen psikologis yaitu kognitif (berpikir untuk evaluasi); affektif (emosional/perasaan) dan perilaku (Q-University, 2013). 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian Pengumpulan data dilaksanakan Kota Semarang dan Kabupaten Demak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara. Waktu kegiatan penelitian ini selama 10 (sepuluh) bulan mulai bulan Maret - Desember 2014. 3.3 Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah non-intervensi dimana hanya dilakukan pengumpulan data, analisis obyek atau situasi tetapi tidak dilakukan intervensi. 3.4 Disain Penelitian Penelitian ini adalah cross sectional descriptive study dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara exploratif. 3.5 Populasi dan Sampel Populasi meliputi penerima pelayanan kesehatan yang terdiri dari petugas dan pasien di rumah sakit. Populasi penelitian di rumah sakit adalah seluruh pasien penerima BPJS dan petugas pemberi pelayanan BPJS pada saat dilakukan penelitian. Populasi penelitian di puskesmas adalah seluruh pasien penerima BPJS dan petugas pemberi pelayanan BPJS pada saat penelitian. Pemilihan sampel yaitu provinsi, kabupaten dan kota secara purposive yang berada di wilayah pulau - pulau besar di Indonesia meliputi pulau Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Untuk Pulau Jawa adalah Kota Semarang dan Kabupaten Demak di Provinsi Jawa Tengah. Untuk Pulau Kalimantan adalah Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat, Pulau Sulawesi adalah Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara.
8
Purposive sampling wilayah ini adalah diambil secara sengaja sesuai dengan persyaratan inklusi penelitian. Kriteria inklusi dari ibu kota provinsi yang terpilih adalah menurut BPJS yang sementara menjalankan tugas dan fungsinya, demikian fasilitas pemberi pelayanan kesehatan. Sampel fasilitas pemberi pelayanan dilakukan secara convinience yaitu didasari kemudahan mengakses baik secara geografi dan personal. 3.6 Sampel Informan Rumah sakit : Diambil secara purposive yang bekerja sama dengan BPJS. Sampel petugas diambil dengan teknik acak stratifikasi proporsional (berdasarkan departemen/bagian). Rumah sakit terpilih menjadi tempat studi adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi yang ada pada masing - masing ibu kota provinsi dan RSUD Kabupaten. Di rumah sakit baik di provinsi petugas rumah sakit dipilih menurut masingmasing bidang yang berhubungan dengan pelayanan BPJS. Di Puskesmas: dipilih satu puskesmas rawat jalan dan rawat inap di masing-masing Kota dan Kabupaten sampel pasien rawat jalan secara acak sebanyak 10 orang respoden. Sedangkan petugas puskesmas sesuai dengan masing-masing bidang yang menanggani pelayanan BPJS. 3.7 Cara Pemilihan dan Pengambilan Sampel Pengambilan sampel dilakukan dengan dua tahap, yaitu pengambilan sampel di masing- masing wilayah kabupaten/kota yang terpilih. Kemudian dari masing - masing kabupaten/kota terpilih fasilitas kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) yang berkerjasama dengan BPJS dan masyarakat yang merupakan peserta BPJS.
3.7.1 Sampel Pemilihan sampel convenient (menurut justifikasi tim peneliti terutama kemudahan akses). Provinsi -> Ibukota Provinsi + Kabupaten dan Kota -> RSUD Prov. Kota dan Kab, Kantor BPJS, populasi penerima pelanan kesehatan dan peserta BPJS.
9
3.7.2 Pemilihan Sampel Informan Pemilihan informan dari masing-masing insitusi terpilih sebagai sampel. Informan adalah pimpinan institusi atau penanggung jawab program BPJS dan pemberi pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS serta penerima pelayanan kesehatan yang merupakan peserta BPJS. Penerima pelayanan BPJS di Kantor BPJS, puskesmas rawat inap dan jalan. 3.8 Variabel Variabel yang dikumpulkan terkait dengan Pemberi Pelayanan BPJS dan Pemberi Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan, yang menjadi acuan untuk mengukur tingkat kepuasan meliputi 1) fasilitas kesehatan, sistem rujukan dan infrastruktur, 2) pembiayaan dan transformasi program serta kelembagaan, 3) regulasi, 4) sosialisasi dan advokasi. Komponen-komponen merupakan item-item dalam kepuasan peserta BPJS terhadap pelayanan BPJS yaitu 1) dimensi sarana fisik, perlengkapan, pegawai dan lain-lain (tangibles), 2) dimensi keandalan pelayanan (reliability), 3) Dimensi ketanggapan pelayanan (responsiveness) 4) keyakinan/jaminan (assurance) dan 5) dimensi perhatian untuk memahami kebutuhan pelanggan (empathy).
3.9. Instrumen dan Cara Pengumpulan Data Pada kegiatan ini dilakukan pengembangan kuesioner bebas yang berhubungan dengan topik penelitian. Kuesioner tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian termasuk proses interaksi antara BPJS Kesehatan dengan pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Kuesioner bebas yang ditanyakan kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan umum dan lokal yang khusus untuk menentukan perbedaan wilayah pelayanan. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen-dokumen yaitu dokumen tentang penerima pelayanan kesehatan terutama tugas dan fungsi BPJS Kesehatan. Penelitian ini juga ditunjang dengan kepustakaan yang sesuai sebagai evidence based untuk mencapai tujuan penelitian. Wawancara mendalam dilakukan terhadap staf di fasiitas kesehatan yang dikunjungi dimana pertanyaan-pertanyaan yang terkait pelayanan dari institusi BPJS dalam konteks kepuasan tugas dan fungsinya. Kemudian wawancara mendalam berupa exit interview kepada penerima pelayanan kesehatan di fasilitas BPJS dan fasilitas kesehatan terpilih.
10
Sebelum wawancara, diberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan penelitian sesuai naskah Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP) terlampir. Responden yang menyetujui diminta menanda tangani informed consent. Informed consent dibacakan dan diberikan kepada masing- masing responden untuk memastikan komitmen dan kerahasiaan data. Pada akhir wawancara, responden diberi uang sebagai imbalan waktu yang disediakan. Tidak ada responden yang menolak untuk diwawancarai. Data sekunder atau dokumen - dokumen terkait dimintakan untuk melengkapi data primer. Demikian kepustakaan - kepustakaan yang berhubungan direview untuk memperkuat analisis. Data yang diperoleh diolah dengan mengidentifikasi tema dan sub-tema serta diorganisasi ke dalam kategori untuk analisis lebih lanjut, sehingga didapatkan hasil penelitian yang utuh.
3.10 Bahan dan Prosedur Kerja Penelitna ini merupakan penelitan kuantitatif dan kualitatif yang mengunakan kuesioner dan alat perekam suara, dimana unit analisis kualitatifnya adalah pemberi dan pemberi pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pada masing - masing wilayah ibu kota provinsi yang ada di pulau - pulau besar yang terpilih. Prosedur kerja untuk mendapat data kuantitatif melalui wawancara kepada responden penerima pelayanan BPJS. Sedangkan prosedur kualitatif adalah wawancara penanggung jawab program kesehatan di rumah sakit dan puskesmas dan pemegram program BPJS di Kantor BPKJS, dan pengumpulan dokumen serta kepustakaan yang berhubungan dengan topik penelitian.
3.11 Manajemen dan Analisis Data Data kualitatif dari hasil wawancara mendalam, dokumen - dokumen dan kepustakaan yang terkait dengan topik adalah melalui rangkaian kegiatan berupa verifikasi, pemahaman definisi operasionalnya dan identifikasi permasalahan secara rinci. Kemudian penentuan besaran dan tingkatpermasalahan di level konteks dalam hal ini kepuasan dari pemberi dan penerima pelayanan kesehatan terhadap tugas dan fungsi BPJS Kesehatan. Data kuantitatif dientry ke dalam software SPSS untuk dapat dianalisis.
11
Langkah selanjutnya adalah mengukur tujuan kegiatan tersebut, termasuk mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan elemen - elemen pada kerangka konsep penelitian ini yang masingmasing memiliki variabel. Tahapan kemudian, akan dilakukan analisis diskursus yaitu pengertian kepuasan baik dari pemberi dalam hal ini fasilitas kesehatan maupun penerima yaitu masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan, kemudian ti\breakdown permasalahannya dan direkontruksi, sehingga pemahaman kepuasan dari perspektif pemberi dan penerima pelayanan kesehatan dapat dipahami terhadap tugas dan fungsi BPJS. Analisis diskursus ini membantu mencari alternatif pendekatan terhadap rekomendari penelitian.
3.12 Definisi Operasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang bertujuan memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 adalah tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), secara tegas menyatakan bahwa BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS adalah badan hukum publik. BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
12
BAB 4. HASIL 4.1 Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak cukup strategis karena berada diantara dua provinsi besar, yaitu bagian barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dan bagian timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa dan bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letaknya antara 5°40’ - 8°30' lintang selatan dan antara 108°30’ -111 °30' bujur timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar 32.544,12 km 2, secara administratif terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota, yang tersebar menjadi 573 kecamatan dan 8.576 desa/kelurahan. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 (angka proyeksi) sebesar 33.264.339 jiwa dengan luas wilayah sebesar 32.544,12 km2 dan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 1.022 jiwa/ km2. Penghitungan angka proyeksi penduduk tahun 2013 berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 oleh BPS, didapatkan angka proyeksi jumlah penduduk laki-laki di Jawa Tengah 16.499.377 jiwa (49,60%) dan jumlah peduduk perempuan di Jawa Tengah 16.764.962 jiwa (50,40%). Sehingga rasio jenis kelamin sebesar 98,42 per 100 penduduk perempuan, atau berarti setiap 100 penduduk perempuan ada sekitar 98 penduduk laki-laki. Derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) dan status gizi. Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2013 sebesar 10,41 per 1.000 kelahiran hidup (KH), sudah melampaui target MDGs ke-4 tahun 2015 (17 per 1.000 KH). Berbeda dengan Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2013 yang mengalami peningkatan menjadi 118,62 per 100.000 KH dibandingkan AKI pada tahun 2012 sebesar 116,34 per 100.000 KH. Status gizi dilihat dari kondisi jumlah bayi berat lahir rendah (BBLR) di Jawa Tengah pada tahun 2013 sebanyak 20,912 orang (3,75%) relatif sama seperti tahun 2012 sebanyak 21,573 orang (3,75%). Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah telah berupaya mengembangkan berbagai upaya kesehatan, salah satunya adalah dengan mengembangkan upaya kesehatan melalui program jaminan kesehatan. Di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013,
13
kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan sebesar 71,64% mengalami peningkatan dibandingkan cakupan tahun 2012 (65,52%).
Gambar 4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non Maskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013
Sebelum pelaksanaan BPJS sejak 1 Januari 2014, untuk masyarakat miskin Pemerintah menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Selain Jamkesmas, banyak kabupaten/kota yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan tujuan agar masyarakat miskin yang belum tercakup jamkesmas bisa tercakup jamkesda. Kepesertaan jaminan kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 terdiri dari Askes (7,49%), Jamsostek (4,11%), Jamkesmas (42,54%), Jamkesda (8,80%) dan lain-lain (11,67%).
14
Jumlah masyarakat miskin dan hampir miskin pada tahun 2013 sebanyak 15.926.850 orang. Masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan di sarana pelayanan strata 1 sebesar 5.561.947 (34,92%) sedangkan di sarana pelayanan kesehatan strata 2 dan strata 3 sebesar 564.099 (3,54%). Jumlah masyarakat miskin dan hampir miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap di sarana kesehatan strata 1 sebanyak 295.164 (1,85%) sedangkan di sarana kesehatan strata 2 dan strata 3 sebanyak 389.993 (2,45%). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 sebesar 73,36 dengan kisaran IPM per Kabupaten/Kota 69,37 - 78,60. Berdasarkan kategori, seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah termasuk IPM kategori sedang. 4.1.1 Kota Semarang Keadaaan Geografis Kota Semarang terletak antara garis 6°50’ - 7°10' LS dan garis 109°35’ - 110°50’ BT. Dibatasi sebelah barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai. Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,67 km2 dan merupakan 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang terbagi dalam 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Jumlah penduduk Kota Semarang menurut Buku Estimasi Penduduk Menurut Umur Tunggal yang dikeluarkan Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI sampai dengan akhir Desember tahun 2013 sebesar 1.575.068 jiwa yang terdiri dari 773.764 jiwa penduduk laki-laki dan 801.304 jiwa penduduk perempuan. Dengan jumlah sebesar itu Kota Semarang termasuk dalam 5 besar Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Tengah. Umur Harapan Hidup Kota Semarang Tahun 2013 mencapai 72,3 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yaitu 72,24 dan tahun 2011 yaitu 72,24 dan tahun 2011 yaitu 72,18. Situasi Derajat Kesehatan Kota Semarang Pada tahun 2013 berdasarkan laporan kegiatan sarana pelayanan kesehatan, jumlah kematian bayi di Kota Semarang sebanyak 251 dari 26.547 KH (laporan Puskesmas) sehingga didapatkan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 9,5 per 1.000 KH. Jika dibandingkan dengan target MDGs target AKB sebesar 23 per 1.000 KH pada tahun 2015 maka AKB Kota Semarang
15
sudah di bawah target. Sedangkan Angka Kematian Ibu berdasarkan laporan puskesmas jumlah kematian maternal di Kota Semarang pada tahun 2013 sebanyak 29 kasus dari 26.547 KH atau sekitar 109,2 per 100.000 KH menurun jika dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu 29 kasus dari 27.448 KH atau 77,5 per 100.000 KH. Perkembangan keadaan gizi masyarakat dapat dipantau melalui hasil pencatatan dan pelaporan program perbaikan gizi masyarakat yang tercermin dalam hasil penimbangan bayi dan balita setiap bulan di posyandu. Untuk kasus bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) pada tahun 2013 yaitu sebanyak 288 bayi (1,1%) yang terdiri dari 127 bayi laki-laki dan 161 bayi perempuan. Sedangkan jumlah balita yang datang dan ditimbang di posyandu dari seluruh balita yang ada yaitu sejumlah 86.515 balita (79,7%) dengan rincian jumlah balita yang naik berat badannya sebanyak 69.080 anak (79,8%) dan Bawah Garis Merah (BGM) sebanyak 1.502 anak (1.7%). Kasus gizi buruk yang ditemukan pada tahun 2013 sebanyak 32 kasus, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 39 kasus. Dari seluruh kasus gizi buruk tersebut telah dilakukan intervensi, khususnya upaya perbaikan gizi masyarakat dalam bentuk kegiatan pemberian PMT pemulihan selama 180 hari, perawatan serta pengobatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit dengan bantuan dana program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin/Jamkesmas dan APBD II. Berdasarkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) pada tahun 2009 diketahui Kota Semarang termasuk Kota Bermasalah Non Miskin.
Kunjungan Pelayanan Kesehatan Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan oleh penduduk menurut data kunjungan di sarana pelayanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) baik kunjungan rawat jalan dan rawat inap. Pada tahun 2013 total kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap di sarana pelayanan kesehatan mencapai 5.258.010 kunjungan. Kunjungan rawat jalan sendiri mencapai 4.851.060 mengalami peningkatan jika dibanding tahun 2012 yaitu sebesar 2.845.274 kunjungan, tahun 2011 yaitu 1.398.308 kunjungan dan 2010 yaitu sebesar 1.439.924. Sedangkan kunjungan rawat inap pada tahun 2013 sebesar 406.950 kunjungan.
16
Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Semarang merupakan salah satu daerah otonomi di Provinsi Jawa Tengah yang telah mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakatnya. Sistem jaminan kesehatan di Kota Semarang terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2009 yang dikenal dengan nama Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Semarang (Jamkesmaskot). Dari total penduduk Kota Semarang yang tercover sistem Jaminan Kesehatan sebesar 1.038.027 jiwa (57%) sedangkan selebihnya sekitar 786.001 jiwa (43%) belum mempunyai jaminan kesehatan seperti disajikan pada gambar berikut.
Gambar 4.3 Grafik Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kota Semarang Tahun 2013
Jumlah warga miskin kuota Kota Semarang Tahun 2013 yang ditanggung pembiayaan kesehatan oleh Pemerintah Pusat menurun dari 306.700 jiwa menjadi 270.096 jiwa, sedangkan warga miskin Kota Semarang berdasarkan hasil validasi data tahun 2011 adalah 448.398 jiwa sehingga ada 178.302 jiwa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dalam pelayanan kesehatannya.
17
Sarana Kesehatan Sumber daya kesehatan merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sarana kesehatan dasar yang ada di Kota Semarang pada tahun 2013 terdiri dari: Tabel 4.1 Jumlah Sarana Kesehatan Kota Semarang Tahun 2013 No Sarana Kesehatan / SDM 1. Rumah sakit umum pemerintah
2011 5
2012 5
2013 5
2. 3. 4. 5. 6.
Rumah sakit umum swasta Rumah sakit jiwa Rumah sakit ibu dan anak Rumah sakit bersalin Puskesmas - Puskesmas perawatan - Puskesmas non perawatan - Puskesmas pembantu - Puskesmas keliling 7. Rumah bersalin 8. Balai pengobatan umum 9. Balai pengobatan gigi 10. Klinik 24 jam 11. Klinik utama 12. Apotek 13. Dokter umum praktek perorangan
9 1 4 3 37 13 24 35 37 6 139 24 9 14 381 1327
9 1 3 3 37 12 24 35 37 6 72 25 9 31 403 1512
10 1 3 2 37 12 25 35 37 6 80 25 7 36 406 1640
14. Dokter spesialis praktek 15. Dokter gigi praktek
681 328
691 358
730 393
Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, telah terdapat beberapa sarana pelayanan kesehatan yang telah dilengkapi oleh fasilitas laboratorium kesehatan dan empat spesialis dasar. Kondisi di Kota Semarang tahun 2013 diketahui bahwa sarana kesehatan yang memiliki laboratorium kesehatan sebanyak 59 buah (100%) dan yang memberikan pelayanan empat spesialis dasar sebanyak 15 buah. Sarana kesehatan tersebut terdiri dari 16 Rumah Sakit Umum dengan fasilitas laboratorium kesehatan dan 4 spesialis dasar, 5 buah Rumah Sakit Khusus yang memiliki laboratorium kesehatan, 1 Rumah Sakit Jiwa, serta 37 puskesmas se- Kota Semarang yang seluruhnya dilengkapi oleh fasilitas laboratorium kesehatan sederhana.
18
Sarana kesehatan dengan kemampuan gawat darurat yang dapat diakses oleh masyarakat Kota Semarang pada tahun 2013 sebanyak 37 (58,06%) sarana kesehatan yaitu 16 (100%) Rumah Sakit Umum, 1 (100%) Rumah Sakit Jiwa, 7 (87,5%) Rumah Sakit Khusus dan 13 (100%) puskesmas perawatan. Jumlah desa/kelurahan siaga di Kota Semarang Tahun 2013 sebanyak 177 kelurahan, artinya semua kelurahan di Kota Semarang telah menjadi kelurahan siaga. Adapun rasio tenaga kesehatan Kota Semarang (berdasarkan lokasi kerja di puskesmas, rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kota Semarang) dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2013 diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 4.2 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Semarang Tahun 2013 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Tenaga Kesehatan Dokter umum Dokter spesialis Dokter gigi Perawat Bidan Tenaga farmasi Tenaga gizi Tenaga kesehatan masyarakat Tenaga sanitasi Tenaga teknisi medis
Rasio Nakes (per 100.000 penduduk) 19,7 38,7 6,8 82 35 28 7 6
Target IS (per 100.000 penduduk) 40 6 11 117,5 100 10 22 40
3,1 29
40 -
Alokasi anggaran kesehatan Kota Semarang pada tahun 2013 sebesar Rp. 169.460.202.414,dengan rasio terhadap APBD Kota Semarang sebesar 4,90%. Tren alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Semarang menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2009 sampai dengan 2013.
19
Gambar 4.4 Grafik Perkembangan Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2009- 2013
4.1.2 Kabupaten Demak Pada tahun 2013 penduduk Kabupaten Demak beijumlah 1.162.997 jiwa yang terdiri dari 578.358 (50,63%) orang laki-laki dan 563.997 (49.37%) orang perempuan. Sedangkan luas wilayah Kabupaten Demak 896,3 km2 dengan rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Demak adalah sebesar 1274,55 jiwa per km2. Demak sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak pada koordinator 6 4326"-7 09'43’ LSdan 110 27 58- 11048 47"BT. Wilayah ini berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang serta sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang. Situasi Derajat Kesehatan Berikut indikator status kesehatan yang menggambarkan situasi derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Demak:
1. Angka Kematian Bayi (AKB) Data angka kematian bayi di Kabupaten Demak pada tahun 2013 sebanyak 119 orang yang terdiri dari 69 bayi laki-laki dan 50 bayi perempuan. Sedangkan jumlah kelahiran hidup tahun 2013 sebanyak 20.605 orang sehingga AKB Kabupaten Demak pada tahun 2013 sebesar 5,8/1.000 KH dimana terjadi peningkatan dibanding dengan tahun 2012 sebesar 5,6/1.000 KH.
20
1. Angka Kematian Maternal (AKI) Angka Kematian Maternal (AKI) di Kabupaten Demak pada tahun 2013 sebanyak 24 kasus, dimana meningkat bila dibanding dengan tahun 2012 sebanyak 17 kasus. 2. Status Gizi Balita Pada tahun 2013 jumlah balita sebanyak 95.604 anak, yang ditimbang sejumlah 78.905 anak, dimana yang naik berat badan sejumlah 66.340 anak., dan terdapat balita BGM sejumlah 602 anak. Dari hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) diketahui bahwa prevalensi gizi baik balita pada tahun 2013 sebesar 87,76%, sedangkan balita gizi buruk sebesar 1,38%. Berdasarkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat pada tahun 2009 diketahui Kabupaten Demak termasuk Kabupaten Tidak Bermasalah Miskin.
Umur Harapan Hidup (UHH) Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Demak Tahun 2013 mencapai 73,9 tahun, mengalami peningkatan bila dibanding UHH tahun 2012 yaitu 71,59 tahun. Peningkatan UHH ini dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain faktor kesehatan menjadi salah satu yang berperan penting didalamnya. Peran faktor kesehatan ditunjukkan dari semakin menurunnya angka kematian, perbaikan sistem pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi di masyarakat. Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Penunjang Kunjungan RSUD Sunan Kalijaga (milik Pemerintah Daerah Kabupaten Demak) yaitu kunjungan rawat jalan baru sebanyak 21.898 kunjungan dan rawat inap baru sebanyak 1.830 kunjungan. Sedangkan untuk RS Swasta, RSU Pelita Anugerah rawat jalan baru sebanyak 10.269 kunjungan dan rawat inap baru sebanyak 1.917 kunjungan, RSI NU Demak rawat jalan baru sebanyak 4.889 kunjungan dan rawat inap baru sebanyak 2.663 kunjungan.
Situasi Sumber Daya Kesehatan 1. Sarana dan Prasarana a. Puskesmas Di Kabupaten Demak distribusi Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar lebih merata. Pada tahun 2013 setelah pemekaran jumlah puskesmas sampai akhir tahun dengan 27 unit. Dalam rangka meningkatkan mutu
21
pelayanan Puskesmas, beberapa Puskesmas telah ditingkatkan fungsinya menjadi puskesmas perawatan. Puskesmas perawatan ini terutama yang jauh letaknya dari rumah sakit, di jalur-jalur jalan raya yang rawan kecelakaan, serta di wilayah terpencil. Hingga tahun 2013 jumlah puskesmas perawatan di Kabupaten Demak sebanyak 13 unit dan kesemuanya merupakan PONED. Adapun jumlah puskesmas non perawatan sebanyak 14 unit. b. Puskesmas Pembantu (PUSTU) Puskesmas Pembantu di Kabupaten Demak pada tahun 2013 berjumlah 52 unit dengan ratio desa per puskesmas pembantu sebesar 4,6 atau setiap Puskesmas Pembantu rata-rata melayani 4-5 desa. c. Rumah Sakit Fasilitas yang memberikan layanan rujukan dan rawat inap yakni rumah sakit. Jumlah rumah sakit di Kabupaten Demak pada tahun 2013 sebanyak 3 unit yaitu RSUD Sunan Kalijaga Demak dengan jumlah tempat tidur sebanyak 233 TT, RSI NU Demak sebanyak 88 TT, RSU Pelita Anugerah Mranggen Demak sebanyak 111 TT. Rata-rata BOR di rumah sakit di Kabupaten Demak sebesar 58,01%; LOS sebesar 3,76 Hari; TOI sebesar 2,44 hari. d. Puskesmas Perawatan Puskesmas perawatan di Kabupaten Demak memiliki jumlah TT sebanyak 164 TT dengan rincian 1)Puskesmas Karawangen 1 sebanyak 32 TT, 2)Puskesmas Guntur 1 sebanyak 15 TT, 3)Puskesmas Wedung 1 sebanyak 12 TT, 4)Puskesmas Wedung 2 sebanyak 9 TT, 5)Puskesmas Mijen 1 sebanyak 16 TT, 6)Puskesmas Gajah 1 sebanyak 8 TT. 7)Puskesmas Gajah 2 sebanyak 8 TT, 8)Puskesmas Dempet 18 TT, 9)Puskesmas Kebonagung 12 TT, 10)Puskesmas Mranggen 3 sebanyak 10 TT, 11)Puskesmas Karanganyar 1 sebanyak 8 TT, 12)Puskesmas Karanganyar 2 sebanyak 8 TT, 13)Puskesmas Bonang 1 sebanyak 8 TT. 2. Tenaga Kesehatan Sumber daya manusia yang diperlukan dalam pembangunan kesehatan merupakan tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan melaksanakan upaya kesehatan dengan paradigma sehat, yang mengutamakan upaya peningkatan, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
22
penyakit. Pengadaan tenaga kesehatan dilaksanakan melalui pendidikan dan pengembangan tenaga kesehatan melalui pelatihan tenaga oleh pemerintah maupun masyarakat. a. Tenaga Medis Tahun 2013 di Kabupaten Demak tercatat jumlah tenaga medis di seluruh puskesmas dan rumah sakit sebanyak 31 orang dengan rincian 5 orang dokter spesialis, 25 orang dokter umum dan dokter gigi 1 orang dengan rasio per 100.000 penduduk masing-masing yakni 3,52 untuk dokter spesialis; 16,93 untuk dokter umum dan 0,71 untuk dokter gigi. Kurangnya tenaga medis di Kabupaten Demak perlu mendapat perhatian. Keberadaan dokter PTT diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap tenaga medis. Pada tahun 2013 terdapat 2 orang dokter PTT yang semuanya adalah dokter umum. b. Tenaga Kefarmasian dan Gizi Tenaga farmasi di seluruh puskesmas, rumah sakit dan sarana kesehatan lain berjumlah 42 orang yang terdiri dari 6 laki-laki (rasio 0,56 / 100.000 penduduk) dan 36 perempuan (rasio 3,35 I 100.000 penduduk). Di Kabupaten Demak rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk masih jauh dari yang diharapkan karena hingga tahun 2013 baru 1,96 per 100.000 penduduk. Sementara, tenaga gizi yang ada di Kabupaten Demak berjumlah 29 orang yang terdiri dari 10 orang laki-laki (rasio 0.47 I 100.000 penduduk) dan 22 orang wanita (rasio 2,05 I 100.000 penduduk) dengan rasio tenaga gizi sebesar 1,26 terhadap 100.000 penduduk. c. Tenaga Keperawatan Yang tergolong dalam tenaga keperawatan adalah perawat dan bidan. Jumlah tenaga perawat puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Demak berjumlah 375 orang perawat (rasio 17,28 / 100.000 penduduk) yang terdiri dari 131 laki-laki (rasio 12,11 / 100.000 penduduk), dan 244 perempun {rasio 22,451100.000 penduduk) sedangkan tenaga bidan sejumlah 382 orang dengan rasio 17,79 / 100.000 penduduk. d. Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Sanitasi Jumlah tenaga kesehatan masyarakat di seluruh puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Demak tahun 2013 sebanyak 26 orang yang terdiri dari 16 laki-laki dan 10 perempuan, sedangkan untuk tenaga sanitasi telah mencapai jumlah 22 orang yang terdiri dari 16 laki-laki dan 6 perempuan dengan rasio sebesar 1,03 per 100.000 penduduk.
23
3. Pembiayaan Kesehatan Total anggaran bidang kesehatan di Kabupaten Demak sebesar Rp. 82.145.434.350,- atau 4,25% dari total APBD Kabupaten Demak. Anggaran bidang kesehatan di Kabupaten Demak secara rinci yaitu bersumber dari APBD kabupaten sebesar Rp. 56.881.777.350,- (69,25%) termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dari APBN sebesar Rp. 17.904.457.000,- yang digunakan untuk pelayanan Jamkesmas, Jampersa! dan BOK.
24
4.2 Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dengan ibu kota yaitu kota Pontianak.
Gambar 4.5 Peta Provinsi Kalimantan Barat
Luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 146.807 kms (7,53% luas Indonesia), merupakan provinsi terluas ke empat setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Kalimantan Barat berbatasan darat dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Walaupun sebagian kecil wilayah Kalimantan Barat merupakan perairan laut, tetapi Kalimantan Barat memiliki puluhan pulau besar dan kecil yang sebagian tidak berpenghuni yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat menurut sensus tahun 2004 berjumlah 4.073.304 jiwa (1,85% penduduk Indonesia).
25
4.2.1 Kota Pontianak Kota Pontianak secara geografis terletak pada 0o02' LU - 0o05' LS dan 109o16 BT - 109o23' BT, dengan batas wilayahnya: - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pontianak - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya Ibukota Pontianak memiliki luas 107,80 Km* atau 0,07%, yang terdiri dari 29 Kelurahan dan 6 Kecamatan.
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Pontianak dan Pertumbuhan serta Kepadatan Penduduk
Tahun
2012
2011
2010
2009
2008
Jumlah Pria (jiwa)
28B.533 283.529 277.971 261.073
262.979
Jumlah Wanita (jiwa)
287.310 282.327 276.793 266.029
258.590
Total (jiwa)
575.843 565.856 554.764 527.102
521.569
Pertumbuhan Penduduk (%)
-
-
5
1
1
•
.
.
.
5
Kepadatan Penduduk (jiwa/Km2)
Sumber Data: Kalimantan Barai Dalam Angka 2013
Pada tahun 2011 Kota Pontianak tercatat jumlah tenaga kesehatan yang terdiri dari 55 orang dokter spesialis, 127 dokter umum. 15 dokter gigi, 382 perawat, 81 bidan, 12 ahli kesehatan masyarakat, 40 sarjana apoteker. 22 tenaga ahli gizi, 45 analis laboratorium, 9 ahli rontgen, dan 13 tenaga ahli penyehatan lingkungan. Dengan jumlah tenaga kesehatan yang cukup banyak layanan kesehatan diharapkan lebih maksimal.
26
Tabel 4.4 Tenaga Kesehatan Menurut Profesi dan Fasilitas Kesehatan di Kota Pontianak Tahun 2011
Profesi Tenaga Kesehatan
Rumah Sakit
Rumah Sakit Bfnilin
Puskesmas
Klinik/Balai Pengobatan
Dinkes
d)
(2) 82 624
(31
(4)
(5)
9
41
4
(6) 3
88
125
13
7
67
36
114
38 9 75
21
8
18
9
2
47 48 51 43
0 1 1
1
113
Dokter
Perawat Bidan Farmasi Ahli Gizi Teknisi Medis *)
Sanitasi Knehatan
12 Jumlah
916
2
177
582
2 5
5
3
0 1
1
25
58 87
Tabel 4.5 Tenaga Kesehatan Menurut Jenisnya Tahun 2012
27
Tabel 4.6 Rasio Tenaga kesehatan per 100.000 Penduduk di Kota Pontianak
Tahun 20 T1
No .
Jenli Terugh Kesehatan
Jumlah
Rasio Nakes
Target Rai.o Nakes Tahun
2011
1
Dokter Umum
142
25.1
40
2
Dokter Gigi
52
9.2
i
Dokter Spesialis
94
16.6
11
4
Dokte' Keiu^i Pa
0
0
5
Tenaga Farmasi (teimasuk Apoteker)
169
6
Tenaga Glz1
113
7
Per a»>at
1302
8
8idan Tenaga Kesmas
10 11
Tenaga Sanitasi Tenaga Teknisi Medis
33}
6
10
33.4 19,96 2 30
1 17
59
100
22
202
40.6
70
12.4
40
201
35.5
15
40
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2011
Pada Tahun 2011, terdapat 54.181 orang yang mengikuti program Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri, 94.582 orang yang tercakup oleh Askeskin/Jamkesmas. dan Program Jamkesko adalah sejumlah 29.570. Sehingga pada Tahun 2011, 178.333 orang telah terlindung Asuransi Kesehatan (Askes), Jamkesmas dan Jamkesko (Laporan Tahunan Seksi Promosi Kesehatan Bidang PLPK, 2011). Pada tahun 2012 pemerintah Kota Pontianak menerapkan kebijakan berobat gratis pada puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Pontianak sehingga warga dapat datang ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP maupun kartu berobat yang dikeluarkan oleh puskesmas. Grafik dibawah ini menunjukkan distribusi penduduk yang terlindungi oleh Asuransi Kesehatan.
Gambar 4.6 Distribusi Penduduk Yang Terlindung Asuransi Kesehatan di Kota Pontianak Tahun 2011
28
4.2.1 Kabupaten Mempawah Kabupaten Mempawah adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Mempawah. Kabupaten Mempawah ini memiliki luas wilayah 1.276,90 km* dengan jumlah penduduk sebesar kurang lebih 234.021 jiwa. Kabupaten ini terdiri dari 9 kecamatan, 60 desa serta 7 (tujuh) kelurahan. Daerah Pemerintahan Kabupaten Mempawah pada tahun 2008 paska pemekaran dengan Kabupaten Kubu Raya terdiri dari 9 kecamatan, 7 kelurahan dan 60 desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sadaniang sebesar 213,90 km 2 atau 16,75 persen, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Anjongan dengan luas wilayah 80,58 km J atau 6,31 persen dari luas wilayah Kabupaten Mempawah. Secara geografis kabupaten Mempawah terletak antara 00- 44' LU dan 10 - 00' LS, serta diantara 1080 - 24' BT 1090 - 00’ BT dengan luas wilayah 1.276,90 Km2 atau sekitar 1,63 % dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat. Batas wilayah Kabupaten Pontianak adalah sebagai berikut: - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Landak. - Sebelah Selatan berbatasandengan Kabupaten Kubu Raya/Kota Pontianak - Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna/Cina Selatan - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang
Tabel 4.7 Luas Wilayah Kabupaten Mempawah Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kecamatan Siantan Segedong
Luas Area (km1) 160,3 164
Sungai Pinyuh
121,12
Anjungan
80,58
Mempawah Hilir
133,48
Mempawah Timur
120,92
Sungai Kunyit
156,6
Toho
126
Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Mempawah adalah 241.248 orang yang terdiri dari 122.569 laki-laki dan 11 b.589 perempuan yang distribusi penduduk tersebut pada tiap kecamatan terpapar pada tabel 4.8 di bawah ini.
29
Tabel 4.8 Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin Kecamatan
Laki-laki
2012)
Perempuan
Jumlah
Siantan
20.985
20.628
41.613
Segedong
10.452
10.419
20.871
Sungai Pinyuh
25.018
23.752
48.770
8.761
8.384
17.145
Mempawah Hilir
17.806
17.582
35.388
Mempawah Timur
12.989
13.006
25.995
Sungai Kunyit
11.465
11.284
22.749
9.551
8.722
18.273
Anjungan
Tono Sadaniang Total
5.632
4.812
10.444
122.659
118.589
241.248
Tabel 4.9 Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Mempawah Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Jenis Ketenagaan
Jumlah Puskesmas
Dokter Spesialis Dokter Umum 13 Dokter Gigi 6 Apoteker 4 SKM 12 Perawat 86 Bidan 125 Sanitarian 23 Nutrisionis 20 Asisten Apoteker 9 Perawat anesthesi Perawat Gigi 30 Analis kesehatan Fisioterapi Perekam medik Elektro medik Radiografer Refraksionis optision Administrasi dan manajemen Kepala UPT 14 Pekary a/SLTA 43 PNS Dinas Kesehatan 67 CPNS Dinkes 0 Honda Dinkes 4 JUMLAH 452 Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah 2013
Keterangan RSUD 11 7 2 -
119 17 4 7 10 3 4 10 3 4 3 6 1 52 -
272
30
4.2 Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan ibukota Kota Manado. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara khususnya wilayah daratan mempunyai luas kurang lebih 13.851,64 km 1. Berdasarkan administrasi wilayah, Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 11 Kabupaten dan 4 Kotamadya yaitu: Bolaang Mongondow, Minahasa, Kepulauan Sangihe, Kepulauan talaud, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow Utara, Kepulauan Sitaro, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Kota Manado, Kota Bitung. Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu. Sedangkan jumlah kecamatan sebanyak 156 dan 1.658 desa. Jumlah penduduk Sulawesi Utara pada tahun 2010 tercatat sebanyak 2.270.596 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,28% per tahun. Penyebaran penduduk di Provinsi Sulawesi Utara masih bertumpu di Kabupaten Manado yakni sebesar 18,08 persen, Kabupaten Minahasa yakni sebesar 3,67 persen sedangkan kabupaten dibawah 10 persen terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 2,51 persen. Perkembangan kondisi pendidikan menurut indikator Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS), secara umum kondisi pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan perbaikan dalam lima tahun terakhir (2005-2011). Pada tahun 2011 Rata-rata Lama Sekolah mencapai 8,92 tahun dan Angka Melek Huruf mencapai 99,46% berada diatas rata-rata nasional. Sementara untuk perbandingan RLS antar kabupaten/kota, RLS tertinggi terdapat di Kota Manado (12,20 tahun) dan terendah Kabupaten Bolang Mongondow Selatan (6,50 tahun). Sementara untuk AMH mencapai 99,46 persen lebih tinggi dari AMH nasional (92,99%), dengan AMH tertinggi di Kota Manado (99,91%) dan terrendah di Kabupaten Bolang Mongondow Selatan (98,33%). Perkembangan IPM Provinsi Sulawesi Utara dalam kurun waktu 2004-2011 semakin membaik, IPM Provinsi Sulawesi Utara tahun 2011 mencapai 76,54 masih rendah dibandingkan rata-rata IPM nasional (72,77), dengan ranking !PM Provinsi Sulawesi Utara tahun 2011 menduduki peringkat ke 2 secara nasional setelah DKI Jakarta dan peringkat ke 1 di Pulau Sulawesi. Perbandingan IPM antar kabupaten/kota tahun 2011, IPM tertinggi adalah Kota Manado(78,57) dan menduduki peringkat ke-14 secara nasional, dan IPM terrendah adalah Kabupaten Boolang Mongondow Selatan yaitu 70,57 dan berada diperingkat ke-308 secara nasional.
3!
PDRB Provinsi Sulawesi Utara menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan migas tahun 2012 mencapai 47.198 miliar rupiah lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB ADHB dengan migas Provinsi Sulawesi Utara menyumbang sebesar 0,7 persen terhadap PDB nasional (33 provinsi). Sementara untuk PDRB ADHK tahun 2000 dengan migas sebesar 21.287 miliar rupiah, sementara tanpa migas sebesar 21.243 miliar rupiah. Struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Utara 2011, didominasi bersarnya kontribusi dari Sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 19,07 %, sektor bangunan (17,28 %), dan sektor jasa- jasa(17,08%)). Selain ketiga sektor diatas, sektor lainnya yang memiliki kontribusi cukup besar adalah perdagangan (16,44%), dan sektor pengangkutan dan komunikasi (11,38%). Perkembangan ekonomi Sulawesi Utara dalam tiga tahun terakhir mengalami percepatan, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2012 mencapai 7,86% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk pertumbuhan sektor, seluruh sektor tumbuh positif pada tahun 2011 dan sektor dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi serta sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara adalah: perdagangan (15,53%), sektor bangunan (11,61 %), dan sektor jasa-jasa (8,29%). Sementara untuk pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, seluruh kabupaten/kota rata-rata tumbuh positif, dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kota Manado dengan laju pertumbuhan sebesar 8,39%, dan pertumbuhan terendah di Kabupaten Kepulauan Sangihe5,07 dengan laju pertumbuhan sebesar 5,07% dan Kabupaten Minahasa Tenggara dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,60%. PDRB perkapita dengan migas ADHB Provinsi Sulawesi Utara dan kabupaten/kota dari tahun 20052012 meningkat setiap tahunnya, PDRB perkapita tahun 2012 Sulawesi Utara mencapai sebesar 20.347 ribu/jiwa lebih rendah dari PDRB perkapita nasional (33.748 ribu/jiwa). Sementara untuk perbandingan PDRB perkapita kabupaten/kota di Sulawesi Utara kecenderungan adany? kesenjangan yang cukup tinggi, dimana sebagian hesar kabupaten/kota memiliki PDRB perkapita dibawah rata-rata PDRB perkapita provinsi, dengan PDRB perkapita tertinggi mencapai 32.393 ribu/jiwa terdapat di Kota Manado dan terendah sebesar 10.350 ribu/jiwa di Kota Kotamubagu.
32
Gambar 4.7 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utaraterhadap Nasional Tahun 2004-2012. (%)
Perkembangan derajat kesehatan penduduk antarprovinsi di wilayah Sulawesi Utara selama periode terakhir menunjukkan kondisi perbaikan, yang diindikasikan oleh menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), dan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH). Kondisi ini sejalan dengan perkembangan perbaikan kondisi kesehatan secara nasional yang cenderung terus membaik. Angka Kematian Sulawesi Utara (AKB), Menurut hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), kondisi AKB menunjukan perbaikan dalam lima tahun terakhir (2005-2010), AKB tahun 2010 sebesar 10,4 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi AKB Provinsi Sulawesi Utara tergolong rendah dan berada di atas rata-rata AKB nasional. Status Gizi Sulawesi Utara, Kondisi kesehatan masyarakat berdasarkan indikator status gizi Sulawesi Utara, merupakan gangguan pertumbuhan bayi yang terjadi sejak usia dini (4 bulan) yang ditandai dengan rendahnya berat badan dan tinggi badan, dan terus berlanjut sampai usia Sulawesi Utara. Hal tersebut terutama disebabkan rendahnya status gizi ibu hamil. Perkembangan status gizi Sulawesi Utara gizi buiuk/kurang menurun pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2007, dan lebih rendah dibandingkan nasional. Angka Harapan Hidup (AHH), perkembangan AHH Provinsi Sulawesi Utara dan kabupeten/kota dalam lima tahun terakhir meningkat, sejalan dengan perkembangan AHH secara nasional. AHH Provinsi Sulawesi Utara tahun 2011 mencapai 72,33 tahun lebih tinggi dibandingkan terhadap AHH nasional. Sementara untuk perbandingan AHH antar kabupaten/kota
33
tahun 2011 di Provinsi Sulawesi Utara, AHH tertinggi berada di Kepulauan Sangihe Talaud sebesar 73,19 tahun lebih tinggi dari AHH provinsi dan nasional, dan terendah di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (68,71 tahun). Indikator kesehatan lainnya yang menggambarkan kinerja dari pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah kondisi kesehatan ibu dan bayi yang berkaitan dengan proses melahirkan. Kondisi ini dapat ditunjukkan melalui data persentase kelahiran Sulawesi Utarata menurut penolong kelahiran terakhir.Perkembangan dan persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga medis dalam lima tahun terakhir di Provinsi Sulawesi Utara terus meningkat dan lebih tinggi dari angka nasional.
Tabel 4.10 Sebaran Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Utara 2012 NO
KAB/KOTA
JUMLAH RS
1
Bolaang Mongondow
2
2
Minahasa
6
3
Kepulauan Sangihe
2
4
Kepulauan Talaud
2
5
Minahasa Selatan
3
6
Minahasa Utara
1
7
Bolaang Mongondow Utara
8
Kepulauan Siau Tagulandang Biara
1
9
Mnahasa Tenggara
4
10
Bolaang Mongondow Selatan
1
11
Bolaang Mongondow Timur
0
12
Kota Manado
12
13
Kota 8rt ung
3
14
Kota Tomohon
2
15
Kota Kolamobagu
3
34
Tabel 4.11 Sebaran Rumah Sakit Berdasarkan Penyelenggara dan Kelas di Sulawesi Utara 2012
1 2 3 4 5 6 '7 8 9 10
Tabel 4.12 Sebaran Puskesmas dan Rasionya terhadap Penduduk 2012 NO
KAB/KOTA
Total Puskesmas
Raslo(PEislteimai:Fendudul(|
1
Bolaang Mongondow
16
1 13.343
2
Mnuiasa
21
1 14.780
3
Kepdauan Sangihe
16
1 7 881
4
Kepulauan Talaud
19
1 4.391
5
Mnahasa Selaian
17
1 11.563
e
Minahasa Ulare
11
1 17.173
7
Bolaang Mongondow Utara
11
1 6.427
8
Kepulauan Sou Tagilandsng Biaro
13
1 4.906
9
Minahasa Tengger o
11
1 0.131
10
Boteang Mongondow Selatan
5
1' 11.400
11
Bolaang Mongondow Timir
7
1 9.093
12
Kota Manado
15
1 27,365
13
Kota Bitung
9
1 20.650
14
KolaTorohon
7
1 13,079
15
Kota Kotamooagu
5
1 21492
35
Tabel 4.13 Sebaran Puskesmas PONED di Sulawesi Utara 2012 NO
KAB/KOTA
Puskesmas PONED
1
Bolaang Mongondow
1
7
Mmahasa
1
3
Kepulauan Sangihe
2
4
Kepulauan Talaud
5
5
Minahasa Selatan
0
6
Minahasa utara
2
7
Bolaang Mongondow Utara
2
8
Kepulauan Siau T auiandang biaro
2
9
Minahasa Tenggara
1
10
Bolaang Mongondow Selatan
0
11
Bolaang Mongondow Timur
0
12
Kota Manado
4
13
Kota Bitung
0
14
Kota Tomohon
0
15
Koia Kotamobagu
-
l
Jumlah
21
Tabel 4.14 Sebaran Ambulans dan Pusling ai Sulawesi Utara 2012 NO
KAB/KOTA
Ambulans
Pusling
1
Botaong Mongondow
0
0
2
Minahasa
0
19
3
Kepulauan Sangihe
14
14
4
Kepulauan Talaud
17
16
5
Mnahdsa Selaian
0
13
6
Minahasa Utara
0
B
7
Bolaang Mongondow Utara
3
4
8
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
0
11
9
Minahasa Tenggara
5
5
10
Bolaang Mongondow Selatan
5
0
It
Botaanq Mongondow Tmur
0
4
12
Kota Manado
0
15
13
Kota Bilung
0
9
14
KotaTomohor
0
12
15
Kota Kotamobagu
5
5
49
135
-
Jumlah
36
Tabel 4.15 Sebaran Dokter Umum dan Dokter Gigi di Sulawesi Utara 2012 NO
KAB/KOTA
dokter umum
dokter gigi 4
1
Bolaang Mongondow
24
2
Mmahasa
39
2
3
Kepulauan Sang*e
44
2
4
Kepulauan Talaud
11
0
5
Minahasa Selaian
20
0
6
Minahasa Utara
13
1
7
Bolaang Mongondow Utara
2
B
Kepulauan Tagulandang Biaro
7
9
Mmahasa Tenggara
8
10
Bolaang Mongondow Selaian
4
0 0 1 1
11
Bolaang Mongondow Timur
12
Kota Manado
180
15
13
Kota Bitung
35
4
14
Kota Tomohon
17
3
15
Kota Kotamobagu
13
1
417
34
Jumlah
-
Tabel 4.16 Stbaran Bidan dan Perawat di Sulawesi Utara KAB/KOTA
NO
Bidan
Perawat
1
Bolaang Mongondow
66
437
2
Minahasa
27
298
3
Kepulauan Sangihe
2B
203
4
Kepulauan Talaud
11
56
11
90
5
Minahasa Selatan
e
Minahasa Utara
e
21
7
Bolaang Mongondo Utara
2
10
B
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
3
18
9
Minahasa Tenggara
1
62
10
Bolaang Mongondow Selatan
6
20
11
Bolaang Mongondow Timur
12
Kota Manado
163
1551
13
Kota Bitung
23
231
14
Kota Tomohon
22
225
15
Kota Kotamobagu
10
75
Jumlah
379
3.297
37
4.3.1 Kota Manado Kota Manado terletak di ujung pulau Sulawesi dan merupakan kota terbesar di belahan Sulawesi Utara sekaligus sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Secara geografis Kota Manado terletak di antara r25,88"-1o39,50n LU dan 124‘,47'00"-124°56"00" Bujur Timur, sedangkan batas administratif adalah sebagai berikut: Batas wilayah utara : Kabupaten Minahasa Batas wilayah Umur: Kabupaten Minahasa Batas wilayah selatan : Kabupaten Minahasa Batas wilayah barat: Laut Sulawesi Luas wilayah Kota Manado berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Manado dan Kabupaten Dati II Minahasa, yang semula 2.369 hektar bertambah menjadi 15.726 hektar. Penggunaan lahan di kota Manado masih didominasi lahan pertanian/ perkebunan yaitu seluas 11.267,35 Ha atau 71,65%, sedangkan area terbangun seperti perumahan permukiman, usaha dan jasa, serta jasa seluas 3329,60 Ha atau 21,17%. Data tersebut di atas belum termasuk iuas areal reklamasi pantai Teluk Manado (67Ha), yang digunakan untuk usaha dan jasa. Kota Manado berperan sebagai Ibu Kota Sulawesi Utara, dengan luas wilayah 157,26 km 1, berpenduduk 372.887 jiwa (Sensus Penduduk 2000). Dana alokasi Umum pada tahun 2003 sebesar Rp. 177,38 milyar. Kota Manado mempunyai 3 wilayah pulau dan berpenghuni, yaitu pulau Manado Tua, Pulau Bunaken, dan Pulau Siladen. Jumlah penduduk Kota Manado saat ini sebanyak 544.209 jiwa (sumber: Kantor BPJS Kota Mando 2013). Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sekaligus peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Manado melalui Peraturan Daerah Nomor 4 dan 5 Tahun 2000 telah melakukan perubahan status Desa menjadi Kelurahan sehingga jumlah kelurahan bertambah dari 68 menjadi 87 kelurahan, dan pemekaran wilayah kecamatan, dari 5 menjadi 9 kecamatan. Dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 perihal perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Manado maka Kecamatan bertambah dari 9 menjadi 11 Kecamatan. Pertumbuhan ekonomi Kota Manado tahun 2011 sebesar 8.39%. SelamalO tahun sejak tahun 1998 sampai dengan 2007 Kota Manado mengalami pertumbuhan ekonomi rata - rata 5,66% pertahun. Sedangkan untuk tahun 2011 menurut perhitungan mencapai 8.39% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Manado. Begitu pula dengan PDRB atas harga konstan
38
pada tahun 2011 sebesar 6.247 rupiah meningkat dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 5.763 triliun rupiah. Mengingat kondisi global yang semakin kondusif serta badai krisis ekonomi yang sudah lewat walaupun belum sepenuhnya bebas dari krisis ekonomi tetapi didukung dengan stabilitas keamanan daerah yang mantap sebenarnya ekonomi kota Manado sudah selayaknya untuk tumbuh lebih tinggi. Dengan trend perkembangan berbagai kegiatan ekonomi kota pada tahun 2011 yang cukup menggembirakan maka laju pertumbuhan ekonomi Kota Manado dapat mencapai angka 8.39%.
4.3.2 Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki luas wilayah 76,582 km2 yang terdiri dari pegunungan dengan ketinggian yang bervariasi antara 0-2000 meter di atas permukaan laut dan sebagian pesisir pantai. Adapun batas wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Induk Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Selatan Sebelah Timur Berbatasan dengan Laut Maluku Secara administratif sejak tahun 2009 Kabupaten Minahasa Tenggara dimekarkan menjadi 12 Kecamatan dengan 9 kelurahan, 135 desa. Status pendidikan penduduk Minahasa Tenggara sebagian besar dapat menikmati bangku pendidikan. Data yang ada untuk laki-laki berdasarkan status pendidikan SD/MI (10.836), SMP/MTs (6.791), S MA/MA (6.151), SMK (2.066) Diploma I/Diploma II (223). Akademi/Diploma III (121), Universitas/Diploma IV (401) dan S2/S3 master Doktor) (96). Sedangkan untuK perempuan berdasarkan status pendidikan SD/MI (2.662), SMP,MTs (2.059), S MA/MA (1.700), SMK (1.120) Diploma I/Diploma II (0), Akademi/Diploma III (208), Universitas/Diploma IV (1.400) dan S2/S3 (master/Doktor) (210). Situasi derajat kesehatan di Kabupaten Minahasa Tenggara digambarkan dengan Angka Morbiditas (Angka Kesakitan) beberapa penyakit dan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI). Angka kesakitan penyakit Tuberculosis (TB) Paru di kabupaten Minahasa Tenggara sebanyak 187 kasus baru, dari seluruh kasus 212 kasus TB. Berdasarkan profil puskesmas tahun 2013 di Kabupaten Minahasa Tenggara terdapat 8 kasus HIV/AIDS. Sedangkan penyakit DBD di
39
Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013 tidak terdapat kasus. Selanjutnya untuk kasus yang terbanyak adalah Diare sebanyak 2188 kasus dan yang sudah ditangani sebanyak 1550. Berikut ini perincian jumlah kasus. Data penyakit malaria tahun 2013 sebanyak 4.878 suspek, dan 113 kasus yang positif sudah diberi pengobatan. Penyakit malaria konfirmasi positif (2,33%) dimana yang terbanyak di wilayah kerja puskesmas Tombatu yakni 4892 (57,24%).
SifnDer Data Primer Puskesmas Se-Kabupaten Mnu Tenggara Gambar
4.8
Angka Kematian Bayi (2013)
Gambar 4.9 Angka Kematian Balita (2013)
40
SumtMf Data Pivner Pusneamas Se-Kafiupaten Minahasa Tenggara
Gambar 4.10 Angka Kematian Ibu Hamil, Melahirkan dan Nifas (2013)
Di Kabupaten Minahasa Tenggara, jumlah dokter umum sebanyak 24 orang dengan rasio dokter umum per 100.000 penduduk adalah 23,47. Sefangkan jumlah bidan 56 orang. Jumlah perawat yang ada di Puskesmas sebanyak 226 orang, jumlah apoteker 14 orang, sedangkan jumlah ahli gizi sebanyak 18 orang. Tenaga kesehatan masyarakat 14 orang (Profil Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara, 2013).
Jumlah puskesmas sebanyak 12 unit. Jumlah penduduk sebanyak 102.226 jiwa yang tersebar di 12 wilayah kecamatan dimana lebih banyak berjenis kelamin laki-laki yakni 52.849 jiwa (51.69%), sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 49.377 jiwa (48.30%).
Sumber Profil Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara (2013)
Gambar 4.11 Jumlah Sarana Kesehatan Milik Pemerintah (2013)
Sumber Profil Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara (2013)
Gambar 4.12 Jumlah Sarana Kesehatan Milik Swasta (2013)
42
BAB 5. PEMBAHASAN
5.1 Kota Semarang dan Kota Demak Provinsi Jawa Tengah 5.1.1 Pemanfaatan JKN disambut baik di Kota Semarang. Masyarakat memanfaatkannya sampai maksimal dan optimal. Animo masyarakat besar terhadap JKN, terbukti perharinya yang mendaftar menjadi peserta BPJS sebanyak 800 orang. Rumah sakit sekarang ini penuh, karena banyak pasien yang indent (menunggu) untuk melaksanakan operasi, terutama pasien BPJS. Malah ada pendaftaran untuk suatu kasus yang antri sampai kasus yang ke 300. Secara umum masyarakat sangat memerlukan dan memanfaatkan JKN. Pada puskesmas, pemanfaatan JKN untuk pemakaian obat sebesar 20%. JKN merupakan produk kesinambungan dari Jamkesmas. Program tersebut dibutuhkan bagi masyarakat Kabupaten Demak dan sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat yang dulu menggunakan jamkesmas atau jamkesda. Pasien yang dulunya berobat dengan jamkesda, sekarang mulai dialihkan dengan JKN. Animo masyarakat cukup tinggi. Pegawainya melayani pesertanya sampai jam 8 malam. Karena masyarakat merasakan jika dirawat di rumah sakit memerlukan biaya yang cukup besar, maka hal tersebut memacu masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta JKN.
5.1.2 Bantuan Sektor Lain terhadap JKN Rapat koordinasi lintas sektor untuk persiapan JKN telah diadakan. Pada awal pelaksanaan masih tertatih-tatih, oleh karena itu rapat koordinasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk memperlancar pelaksanaan JKN. Sektor-sektor lain yang membantu pelaksanaan JKN di Kota Semarang adalah sektor pemerintah kota (Keuangan Daerah, Bagian Hukum, Inspektorat Wilayah, Bappeda, Dinas Sosial). JKN adalah bentuk pelayanannya. Keuangan/pendanaan JKN masih mengundang banyak kontroversi, seperti aturan yang ada pada Perpres 32. Bidang hukum dalam hal ini memberikan kontribusinya untuk legalisasi. Kemudian ada pula bantuan keuangan dari DPKAD (Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). Bagian hukum memberikan kontribusi atau masukan mengenai peraturan, seperti: aspek legal dari suatu kegiatan atau sampai seberapa jauh suatu kegiatan dapat diterapkan dengan tidak melanggar
43
hukum. Dinas sosial pada kegiatan JKN memberikan kontribusinya dalam hal pemberian bantuan untuk pasien miskin, gelandangan, pengemis, orang terlantar, dan masyarakat penerima PBI. Inspektorat wilayah memberikan kontribusinya untuk pengawasan, sehingga dapat diketahui arah berjalannya kegiatan JKN. Arah kegiatan sudah berjalan dengan benar atau belum. Dukungan dari pemda mendorong Dinkes Kota Semarang untuk bersiap-siap pada awal pelaksanaan, sehingga pihak dinas kesehatan tidak kalang kabut. Bapak Sekda Kota Semarang memfasilitasi persiapan pelaksanaan. Bappeda juga memasukkan kegiatan ini dalam perencanaan. Komisi D di DPRD menyerap aspirasi masyarakat. Mereka mengundang BPJS untuk sharing informasi. LSM juga berperan sebagai partner. Masukan dari mereka untuk penyempurnaan. Dukungan didapatkan pula dari organisasi profesi, seperti: IDI. Hal yang tidak jauh berbeda terdapat pula di Kabupaten Demak. Menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Demak, hampir semua lintas sektor di Kabupaten Demak membantu dalam pelaksanaan JKN, contohnya adalah: Arisa Mandiri Pratama yang sudah membiayai semua karyawannya sebagai peserta JKN, instansi-instansi mengadakan sosialisasi mengenai JKN, contohnya dinas kesehatan, Bappeda juga sangat berperan untuk sosialisasi dan juga untuk pembiayaannya, dan juga LSM yang berasal dari masyarakat menginformasikan supaya masyarakat mengurus sebagai peserta JKN.
5.1.3 Kendala JKN memang baru diluncurkan awal tahun 2014. Masih banyak kendala dalam pelaksanaannya. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut diupayakan melaksanakan melakukan suatu bentuk evaluasi. Evaluasi pelaksanaan BPJS sudah pernah dilaksanakan sebanyak satu kali di Kota Semarang dan direncanakan akan diadakan lagi. Dari hasil evaluasi, maka dapat diketahui beberapa kendala dalam pelaksanaan JKN di Kota Semarang: a. Pembiayaan Kepesertaan. Animo masyarakat untuk mendaftar besar. Ada sekitar 300.000 orang masyarakat miskin yang masuk dalam JKN. 200.000 orang adalah PBI, sedangkan 100.000 orang ditanggung oleh pemda. Jika masing-masing orang ditanggung sebesar Rp. 19.500 dalam program JKN, maka diperlukan dana sekitar 90 milyar. Tetapi jika dibiayai dengan sistem Jamkesmaskot (Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota) dengan utiliasi sekitar 35%, maka pembiayaan yang dikeluarkan lebih murah, hanya sekitar 25 milyar.
44
Beberapa rumah sakit menganggap tarif terlalu rendah. Ada beberapa rumah sakit mengalami keterlambatan pembayaran. Permasalahan keuangan menimbulkan beberapa akibat, seperti: -
Dana dari DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun ini sebesar 4,8 milyar, tetapi pada tahun 2015 dana mengalami penurunan menjadi 2,2 milyar, sehingga tidak setiap item obat pada JKN dapat terpenuhi penyediaannya.
-
Puskesmas mengadakan pengadaan obat, padahal untuk pengadaan barang atau obat diperlukan orang yang mempunyai kompetensi di bidang pengadaan. Dinas kesehatan sudah memperhatikan hal tersebut dan memikirkan adanya tim pendukung untuk membuat HPS (Harga Pokok Satuan).
Sedangkan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan JKN di Kabupaten Demak adalah: -
Sosialisasi di daerah-daerah pelosok yang masih kurang, sehingga ada daerah pelosok ada yang belum mendapatkan info tentang JKN.
-
Jumlah ruangan dan fasilitas di tempat rujukan belum mencukupi, sehingga harus antri dan jika akan merujuk pasien ke rumah sakit, pihak yang merujuk harus menanyakan apakah masih ada ruangan. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka penambahan ruangan dan tempat tidur merupakan hal yang diperlukan.
•
Tenaga medis di rumah sakit masih kurang, sehingga jika pasien berobat ke rumah sakit, memerlukan waktu yang agak lama untuk menunggu sebelum diperiksa. Penambahan pasien yang cukup banyak memerlukan penambahan tenaga kesehatan. L-
.
_
5.1.4 Sistem Rujukan JKN Sebelum ada JKN, nampaknya sistem rujukan berjenjang belum diberlakukan dengan ketat. Kebanyakan pasien di Kota Semarang yang dirujuk menginginkan rujukan ke RS Karyadi atau RS Tugurejo. Padahal kalau untuk kasus-kasus ringan, seperticonjunctivitis, bisa langsung ditangani di puskesmas. Terkadang puskesmas dianggap pihak rumah sakit hanya bisa merujuk pasien, padahal banyak kasus dapat ditangani pihak puskesmas sendiri. Dengan adanya sistem rujukan yang sekarang ini diberlakukan, maka pasien tidak dapat semaunya minta dirujuk ke suatu RS.
45
Adanya JKN ini memberi pemahaman ekstra pada masyarakat tentang rujukan berjenjang. Rujukan berjenjang dimulai dari pelayanan kesehatan primer, sekunder, tersier, kecuali untuk kasus gawat darurat dan penyakit tertentu (kasus HIV-AIDS. pasien dengan gangguan jiwa). Pada kasus-kasus khusus tersebut pasien dapat langsung dirujuk ke suatu rumah sakit. Program rujukan yang berjalan di Kabupaten Demak, contohnya adalah program rujukan balik. Pada program tersebut ada kegiatan rutin dari pasien dengan penyakit kronis untuk memeriksakan dirinya dan mengikuti kegiatan senam. Program tersebut terutama dijalankan oleh fasilitas kesehatan swasta. Menurut responden di RSUD Sunan Kalijaga, Demak, penunjukan RS rujukan harus lebih ditata lagi. Sekarang ini hampir semua pasien dari puskesmas di Kabupaten Demak dirujuk ke RSUD Sunan Kalijaga, kecuali pasien yang berasal dari daerah perbatasan (Kecamatan Sayung). RSUD Sunan Kalijaga menjadi sangat penuh. Kemudian contoh lain adalah rujukan untuk kasus- kasus tertentu (seperti pasien hemodialisa), di mana RSUD Sunan Kalijaga tidak ada fasilitas untuk penanganannya, sebaiknya langsung saja dirujuk ke RSUP dr. Karyadi. Tetapi hal tersebut tidak diperbolehkan, jadi pasien tetap dirujuk dulu ke RSUD Sunan Kalijaga baru kemudian dirujuk ke RSUP dr. Karyadi. Hal demikian tentunya membuat kerepotan yang semestinya tidak perlu bagi pasien dan keluarganya.
5.1.5 Pendanaan JKN a. Kelancaran Pendanaan BPJS Puskesmas Halmahera merupakan puskesmas rawat inap di Kota Semarang. Responden dari puskesmas tersebut menerangkan bahwa besarnya pembayaran untuk para pegawai sudah ditetapkan dengan sistem kapitasi. Persentase pembagian dana yang masuk adalah 60% untuk jasa pelayanan dan 40% untuk operasional. Jad mekanisme/alurnya adalah sebagai berikut:
46
Besarnya pembayaran sudah ditetapkan oleh BPJS. Besarnya tergantung dari tenaga medis yang ada dan jumlah peserta. Jika turunnya dana tetap lancar, maka sistem pembayaran yang berlaku sekarang merupakan sistem pembayaran yang efektif dan efisien. Puskesmas akan menjadi BLUD (Badan Layanan Unit Daerah), pendapatan naik, maka jasa pelayanan yang akan diterima juga naik. Jasa pelayanan yang tinggi dapat digunakan sebagai saiah satu cara meningkatkan kinerja petugas, asalkan kelancaran dananya terjamin.
47
RS Tugurejo: Mekanisme/alur penerimaan dana Program JKN:
Pembayaran kepada pihak RS berdasarkan klaim, besarannya telah ditetapkan oleh BPJS. Sistem pembayaran berdasarkan klaim. Mekanisme pembayaran berdasarkan uang muka kita hindari, karena menyebabkan adanya biaya pengiriman. Waktu pembayaran klaim oleh pihak BPJS sekarang sudah lancar. Petugas BPJS ada 2 orang: 1 orang yang bertugas melayani dan 1 orang bertugas sebagai verifikator. Proses verifikasi dilakukan agak lama, karena petugas yang melaksanakan verifikasi hanya 1 orang, sedangkan pasien cukup banyak. Jadi permasalahan bukan waktu pembayaran oleh pihak BPJS, tetapi proses verifikasinya yang agak lama, karena terbatasnya tenaga. Profesionalisme petugas BPJS yang bertugas di Rumah Sakit Tugu Rejo bagus. Petugas ada 2 orang. Petugas yang tetap ada 1 orang, sedangkan yang 1 orang tagi sering berganti. Mereka overload pekerjaan, jadi perlu ada penambahan tenaga.
48
RSUD Sunan Kalijaga (Demak): Di RSUD Demak verifikasi internal dilaksanakan untuk dua hal, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi diagnose. Dua verifikasi tersebut diterapkan, karena pengalaman RSUD Demak yang dulu sewaktu diberlakukan Jamkesmas selalu merugi. Setelah dievaluasi ternyata ditemukan penulisan diagnose yang tidak lengkap oleh dokter yang menyebabkan kerugian pada pihak RS. Contohnya adalah pasien yang terkena DM dan thypoid dituliskan diagnosenya hanya thypoid saja. Padahal penyakit DM-nya juga diobati. Pasien yang bersangkutan ternyata juga mengidap jantung koroner. Diagnose jantung koroner juga tidak dituliskan pada lembar diagnose. Kemudian dibentuklah tim verifikasi medis. Pada waktu dilakukan verifikasi, diagnose yang telah dibuat dilakukan pemeriksaan. Jika diagnose tidak lengkap, lembar diagnose dikembalikan ke dokternya supaya dokter yang bersangkutan meneliti kembali kelengkapan diagnosenya. Biasanya proses tersebut membutuhkan waktu dua hari. Kemudian setelah melewati proses verififikasi administrasi dan medis, dibuatkan klaimnya utk BPJS. Cara melaksanakan verifikasi: A. Verifikasi administrasi:
Jika oasien di rawat inap di VIP/kelas 1, diteruskan berkasnya ke bagian administrasi, lalu petugas administrasi yang meneruskan ke BPJS. Jika pasien dirawat di kelas 2 dan 3. maka keluarga pasien yang meneruskan ke BPJS.
49
A. Verifikasi diagnosa untuk pengajuan klaim: Contoh: berkas Bulan Agustus, tanggal 20 September sudah masuk ke BPJS. Berkas dari poli/ruang rawat inap Tim coder Entry Verifikasi Jika tidak ada kesesuaian, maka perubahan yang diadakan untuk penyesuaian, di entry kembali. Jika ada masalah yang perlu diselesaikan, dicocokkan di akhir bulan. Jika telah dilakukan verifikasi ada diagnose yang tidak sesuai, maka kita mempertemukan verifikator dengan dokternya. Untuk RSUD Sunan Kalijaga, Demak, mudah untuk mempertemukan dokter dan verifikatornya. Kesulitan akan ditemui pada rumah sakit yang dokternya tidak bekerja fulltime.
Jika proses verifikasi sudah beres semua, data dimasukkan di aplikasi Ada tanda tangan dari petugas verifikator dan rumah sakit
Dikirim ke KCU di Semarang Approval Uang masuk rekening rumah sakit
Untuk melaksanakan verifikasi perlu kelengkapan rekening medik, billing system, pemeriksaan penunjang (jika ada), dan laooran operasi (jika ada). Klaim paling lambat masuk tanggal 20. Dalam waktu 5 hari kerja dana cair. Pada awal tahun pelaksanaan JKN, pencairan memang agak terlambat. Sekarang ini pencairan dana sudah
50
lancar. Pada Bulan Januari dan Februari pembayaran klaim dari BPJS agak tersendat. Setelah Bulan Maret sampai sekarang, pembayaran sudah lancar, artinya klaim untuk pelayanan bulan ini dibayar butan depan. a. Besaran Paket IN A CBG's RSUD Demak: Seorang responden dari RSUD Sunan Kalijaga. Demak, mengatakan bahwa dengan sistem pembayaran dari Askes, RS merasa lebih diuntungkan. Sekarang dengan dengan sistem paket RS harus irit dalam menggunakan dana supaya mencukupi. Sistem pembayaran sekarang ini kalau untuk dokter merepotkan. Kalau boleh memilih, maka akan memilih yang tidak paket. Tetapi sistem paket ini terkadang ada enaknya, contohnya adalah pada pasien anak. Dengan biaya rawat jalan 125 ribu perpenyakit, maka dari pasien anak sering mendapatkan keuntungan, karena dosis obat yang lebih sedikit. Sistem biaya dengan paket ini biasanya berat, jika pasien mendapatkan tindakan operasi atau dirawat di ICU. Responden lain dari rumah sakit yang sama menceritakan pengalaman penggunaan tarif berdasarkan INA CBG's. Sejarah INA CBG’s dimulai dari INA DRG pada tahun 2008. Pihak RS diberitahu bahwa tarif yang digunakan didasarkan pada data RS vertikal, jadi RS milik pemerintah pusat. Dalam perjalanannya setelah berapa tahun dirasakan bahwa tarif tersebut tidak benar dan dirasakan sangat rendah, sehingga membuat RS merugi. Akhirnya diadakan perbaikan tarif dengan cara setiap RS mengirimkan data berupa teks file untuk dikirim ke NCC (National Casemix Center). Saat itu RSUD Sunan Kalijaga juga ikut mengirim. Cuma yang perlu digarisbawahi adalah begitu menggunakan INA CBG's, RS merasa rugi. RS membuat clinical pathway tidak seharusnya. Seharusnya clinical pathway dibuat berdasarkan keilmuan kedokteran. Setelah clinical pathway dibuat, barulah diketahui tarif yang sesungguhnya. Tapi kalau dilakukan itu potensi kerugian besar. Akhinya dilakukan dengan cara dibalik untuk menekan angka kerugian, yaitu dengan cara clinical pathway dibuat dengan cara melihat dulu paket INA CBG's-nya. Jadi clinical pathway menyesuaikan dengan besaran paket INA CBG's supaya tidak merugi. Hal itulah yang terjadi, baik di RSUP, RSUD maupun RS swasta. Begitu ada software baru seolah-olah RS untung dengan paket INA CBG's te'sebut. Padahal pada saat itu RS sudah mulai membuat pathway baru berdasarkan INA CBG's. Pihak RS berusaha supaya pasien tidak dirugikan, dalam arti tetap sembuh dengan biaya sebesar itu.
51
Pada jaman dulu sM dokter memang benar-benar digunakan untuk melakukan pemetaan fisik dalam menentukan diagnose. Dan juga pada saat itu pemeriksaan penunjang, seperti laboratorium dan radiologi memang terbatas. Tetapi untuk masa sekarang ini, di mana pemeriksaan penunjang sudah sangat berkembang, maka untuk ketepatan diagnose seharusnya tidak hanya menggantungkan sepenuhnya pada skill dokter. Berikut penuturan seorang dokter yang menjadi responden: “...untuk sekarang ini, seharusnya tidak menggantungkan skill dokter 100%. Kira-kira kurang lebihnya separuh dari skill dokter. Pemeriksaan penunjang itu sangat dibutuhkan. Radiologi dibutuhkan, kemudian pemeriksaan laboratorium juga dibutuhkan. Gara-gara kita mengalami kerugian, maka yang paling mungkin kita tekan adalah pemeriksaan penunjang. Dokter kita paksa lagi untuk fisik diagnostiknya yang utama, sedangkan pemeriksaan laboratoriumnya seminim mungkin. Kalau mampu dengan melakukan fisik diagnostik kenapa kok harus dikonfirmasi lagi dengan laboratorium? Kurang lebihnya begitu". Jika seorang pasien didiagnose penyakit tertentu, tetapi membutuhkan suatu pemeriksaan yang tidak ada pada diagnose tersebut, berarti ada diagnose lain di luar diagnose pertama. Hal itu disebut diagnose sekunder. Hal tersebut tidak menjadi permasalahan, karena nilai paketnya akan berbeda dengan nilai paket INA CBG's. Contoh: pasien usus buntu kemudian punya DM dan ada sakit jantung. Secara otomatis nilainya akan berbeda jika hanya usus buntu saja. Pasien usus buntu tidak dioperasi nilainya jelas akan berbeda dengan pasien usus buntu dengan operasi. Nilai paketan pasien kena usus buntu dengan diabetes tanpa dioperasi akan berbeda nilainya dengan paket pasien usus buntu tanpa diabetes dengan dioperasi. Pasien usus buntu dengan diabetes dan juga mengidap penyakit jantung, lalu dioperasi, nilainya berbeda juga. Jadi istilahnya itu severity level. Ya memang itu keluar dari paket yang ada pada software BPJS. Pihak BPJS akan membayar sesuai keluaran dari paketan software tersebut.
RS Tugurejo: Model pembayaran seperti ini bermanfaat, asalkan ketersediaan uang tetap ada (pembayaran lancar). Model jamkesmas sebetulnya bagus dengan adanya uang luncuran pertiga/empat bulan.
5.1.5 Regulasi Keuangan Pemda Setempat Kota Semarang: Dana yang berasal dari BPJS pada Bulan Januari-Mei 2014, baik untuk puskesmas rawat jalan maupun rawat inap di Kota Semarang serta untuk jasa pelayanan dan operasional, belum cair. Dari BPJS sudah turun, tetapi belum dikeluarkan dari kas daerah. Untuk bulan-bulan tersebut ada bantuan biaya operasional dari APBD. Sedangkan dana untuk Bulan Juni sampai sekarang sudah lancar pencairannya. Dana yang belum cair tersebut rencananya akan dicairkan di tahun 2015. Sekarang sudah ada otonomi daerah. APBD II lebih besar. Dana dekon yang diterima tidak terlalu banyak. PAD Kota Semarang tinggi. Dana untuk pengadaan ooat masih berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus). UntuK pengadaan alat kesehatan juga masih sulit. Semoga dana dari BPJS yang langsung diberikan ke puskesmas dapat membantu pengadaan alat kesehatan.
Kabupaten Demak: Dengan desentralisasi, daerah dapat melihat potensi yang ada, penyakit yang ada, termasuk pula menetapkan kebijakan untuk pemberantasannya. Tiap daerah ada hal yang spesifik, baik penduduk maupun penyakitnya, sehingga dengan desentralisasi, maka pemerintah daerah dapat langsung menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk penanggulangannya. Untuk operasional, APBD menyediakan anggaran sebesar 60%-70% yang tergantung dari: jumlah penduduk, luas wiiayah, dan keadaan geografi.
5.1.6 Dampak JKN di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Semarang: Kepala Dinas Kesehatan kota Semarang mempunyai pandangan mengenai dampak JKN di dinas kesehatan:
53
"Dinas kesehatan harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, tetapi sepertinya pihak dinas kesehatan tidak diperhatikan oleh BPJS, sehingga beberapa dinas kesehatan lepas tangan untuk pengurusan tersebut.' Pengadaan barang juga memerlukan perhatian, seperti ungkapan dari kepala dinas: "Contohnya adalah pengadaan barang yang memerlukan kompetensi keahlian tersendiri, akhirnya dilaksanakan oleh puskesmas sendiri. Padahal banyak puskesmas yang belum mempunyai staf di bidang pengadaan barang. Mengapa dinas kesehatan tidak dilibatkan dalam pengadaan barang?' Kepala dinas kesehatan juga mempertanyakan: 'Sebenarnya siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan JKN? Gubernur, walikota, dinas kesehatan, atau BPJS? Tiap kabupaten/kota telah mempunyai tim koordinasi. Tim koordinasi tersebut harus diperkuat. ”
Beberapa hal tersebut di atas dalam hubungannya antara JKN dan dinas kesehctan nampaknya memerlukan perhatian yang serius dari pihak BPJS. Sedangkan dana dari BPJS yang masuk ke puskesmas sebenarnya sudah ada aturan pembagiannya. Permasalahannya adalah tidak semua pegawai yang bekerja di puskesmas adalah pegawai negeri, tetapi banyak di antara mereka yang pegawai honorer atau pegawai tidak tetap. Hal tersebut menyebabkan permasalahan internal di puskesmas, karena terkadang menimbulkan kecemburuan di antara pegawai. Pada Permenkes no. 19 tahun 2014 tentang penggunaan dana kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Pada Permenkes tersebut juga disebutkan bahwa jasa pelayanan dibedakan oleh tingkat pendidikan dan Kehadiran (absensi). Jadi misalnya dokter 150 poin, perawat dan apoteker itu 100 poin, S1 kesmas itu 60 poin, D3 masa kerja 10 tahun 45 poin, dan SLTA 15 poin. Sistem poin tersebut terkadang menimbulkan permasalahan, contohnya adalah jika dokter tidak masuk selama 30 hari, maka dokter tersebut masih mendapat poin 120. karena sehan dipotong 1 poin. Permasalahan lainnya adalah pada sistem kapitasi untuk puskesmas. Kecemburuan antar puskesmas dapat terjadi, contohnya adalah: jumlah peserta Puskesmas A lebih sedikit kapitasinya dibandingkan Puskesmas B. tetapi jumlah pasien yang berobat setiap harinya di Puskesmas A selalu melampaui jumlah pasien di Puskesmas B. Keadaan tersebut mungkin disebabkan oleh
54
letak Puskesmas A yang strategis. Mungkin di puskesmas lebih bagus jika diterapkan INA CBG’s, jadi kalau bekerjanya lebih banyak, maka jasa pelayanan yang diterimakan akan mengikuti. Permenkes no. 19 tahun 2014, mengenai pemberian jasa pelayanan, sebaiknya ada perbaikan. Jadi pemberian jasa pelayanan indikatornya selain pendidikan, bisa pula dari faktor resiko dan kompetensi. Faktor resiko contohnya adalah besarnya resiko petugas kesehatan terpapar TBMDR (Tuberculosis Multy Drug Resistance). Kasus tersebut dapat ditularkan hanya dari mengobrol saja. Petugas yang terpapar TBMDR dulu hanya bisa ditangani di RS Karyadi, tetapi sekarang puskesmas juga menangani kasus tersebut.
5.1.7 Kesiapan BPJS, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit Pihak RSUD Demak menyatakan bahwa sosialisasi sudah dilaksanakan BPJS di rumah sakit. Sosialisasi di masyarakat sepertinya masih kurang. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pertriwulan. Antara sistem di rumah sakit dan dan BPJS akan link. Di Jawa Tengah 60 rumah sakit akan memberlakukan sistem link tersebut. Di Rumah Sakit Sunan Kalijaga sistem tersebut belum dilaksanakan. Responden di puskesmas Kota Semarang menceritakan bahwa ada 2 sistem berbeda yang berlaku di puskesmas, simpus dan P-Care (dari BPJS). Menurut mereka lebih baik dipakai 1 sistem saja yang bisa on-line ke BPJS. Penjelasan dari pihak KCU BPJS Kota Semarang: Transformasi telah dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS telah melaksanakan sosialisasi dari segi sistem dan SDM. Persiapan telah dilaksanakan internal maupun eksternal. Sosialisasi juga telah dilaksanakan di KCU BPJS Semarang. Sosialisasi telah dilaksanakan melalui radio, televisi, dan talkshow, serta pernah diadakan juga di KCU BPJS Kota Semarang. Sejak tahun 2013 sosialisasi telah dilaksanakan secara kontinyu, termasuk data kepesertaan. Petunjuk pelaksanaan dari kantor pusat telah disosialisasikan ke kantor cabang. PNS yang belum mempunyai kartu BPJS dihimbau untuk segera mengurus. Menurut pihak KCU BPJS Kota Semarang, penyelenggara pelayanan kesehatan seharusnya melaksanakan sosialisasi juga, tetapi malah pihak provider dan dinas kesehatan yang meminta data kepada pihak BPJS mengenai sosialisasi yang telah dilaksanakan. Ada upaya dari BPJS untuk menjemput bola dalam rangka perbaikan data untuk program pemutakhiran data.
55
Perekrutan tenaga BPJS dilaksanakan oleh Kantor Pusat BPJS di Jakarta. Analisa kebutuhan dan penerimaan pegawai dilaksanakan oleh kantor pusat. Kantor cabang hanya dapat menerima pegawai tidak tetap (PTT) untuk KCU atau RS. Evaluasi ada dari internal KCU. lalu kita disampaikan ke divisi regional. Untuk peningkatan pelayanan dengan pihak RS, sejak tahun 2013 sudah ada forum dengan RS. Komitmen dari forum tersebut adalah adanya petugas BPJS di RS dan Person in Case (PIC) yang berasal dari pegawai RS. Jadi ada kolaborasi antara petugas BPJS dengan petugas RS. Evaluasi mengenai pelayanan yang diberikan, dibicarakan pada forum komunikasi dengan pihak RS. Pertemuan forum tersebut dilaksanakan setiap 3 bulan (pertemuan utilisasi review, UR). Keluhan tentang klaim disampaikan pada utilisasi revew. Sistem untuk melaksanakan JKN adalah sistem yang baru, jadi belum semua pihak dapat menerima. RS yang sudah "untung" aengan memakai sistem ini dipersilakan untuk memberikan contoh cara pelaksanaannya. Sampai saat ini cakupan peserta bertambah teats. Keluhan dapat disampaikan di unit pengaduan, lalu diteruskan kepada pihak-pihak yang terkait. Pembayaran dilaksanakan N+1 untuk semua RS. Roadmap kepesertaan BPJS: -
Tahun 2014 seluruh peserta jamkesmas dan jamsostek telah menjadi peserta SJSN.
-
Tahun 2015 seluruh badan usaha telah menjadi peserta SJSN.
•
Tahun 2016 usaha-usaha mikro telah menjadi peserta SJSN. Pada waktu pendaftaran di KCU, telah dilaksanakan screening di lantai bawah, antara calon peserta
yang membawa berkas dan calon peserta yang belum membawa berkas. Bagi peserta yang tidak membawa berkas atau berkas yang dibawa belum lengkap, mereka supaya datang di lantai 4 untuk diterangkan. Di lantai 4 gedung KCU di Kota Semarang terdapat kelas sosialisasi. Keias tersebut merupakan tempat untuk bertanya dan menerangkan.
Tanggapan responden dari RSUD Tugurejo mengenai sosialisasi JKN: Kinerja BPJS secara umum bagus. Sosialisasi telah dilaksanakan. Pada sosialisasi tersebut telah diberitahukan mengenai hal-hal yang tidak ditanggung oleh PPK lanjutan. Contoh: masuk instalasi gawat darurat dalam keadaan tidak darurat, maka pembiayaan tidak ditanggung oleh BPJS. ”
56
BPJS mengeluarkan surat supaya klaim diajukan maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Tenaga verifikator BPJS yang terbatas menyebabkan hal tersebut sulit ditepati. Nampaknya penambahan tenaga verifikator BPJS menjadi salah satu kunci dalam kelancaran pengajuan klaim. Di awal pelaksanaan, memang masih ada problem pada verifikasi. Problem tersebut mungkin dikarenakan oleh beberapa hal, seperti kurangnya verifikator dan perbedaan persepsi antara verifikator dan rumah sakit. Verifikator RSUD Demak menjelaskan bahwa persiapan yang telah dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi ke berbagai media, seperti: televisi lokal dan radio, pada oerbagai kementerian, dan untuk seluruh badan usaha kecil dan menengah, seperti PT Polytron, Harpindo Jaya (showroom motor). Bahan-bahan yang disosialisasikan adalah: persyaratan menjadi peserta JKN, tata cara pendaftaran, hak-hak yang didapatkan peserta, dan kewajiban-kewajiban pasien. Sebelum penandatanganan dengan fasilitas PPK, dilakukan sosialisasi dulu pada PPK tersebut dengan mengenalkan aplikasi P-Care dan cara mencetak rujukan. Beberapa masukan dari responden dari Puskesmas Karang Tengah (Kabupaten Demak) terutama mengenai aplikasi P-Care yang kadang-kadang macet dan kacau sehingga menimbulkan beberapa akibat yaitu: 1.
Sering terjadi antara yang tertera di kartu dan diapilkasi terdapat perbedaan tempat PPK. Jika kita melaporkan ke BPJS, maka instruksinya adalah supaya password dikirim ulang.
2.
Catatan untuk rujukan kadang tidak dapat diprint, jadi kita merujuk dengan surat pengantar manual.
3.
Dokter keluarga juga sering dirugikan. Contoh: ada pasien datang berobat ke dokter gigi. Dokter gigi tersebut mengetahui bahwa selama ini orang tersebut adalah pasiennya. Ternyata dokter gigi yang bersangkutan di aplikasi tidak terdaftar sebagai dokter gigi pasien tersebut dan tidak ada pemberitahuan kepada dokter gigi yang bersangkutan.
4.
Pasien yang datang berobat ke puskesmas, terkadang sudah tidak tercantum sebagai peserta pada puskesmas tersebut. Pada awalnya tetap dilayani. Tetapi bagamana kalau hal tersebut terjadi terus-menerus dan bertambah banyak? Jika ada perubahan, seharusnya BPJS membentahukan kepada PPK yang bersangkutan.
57
5.
Peserta mandiri sudah membayar premi sampai bulan terakhir, tetapi di aplikasi tertera ada penunggakan sampai beberapa bulan.
6.
Peserta JKN mandiri sudah mendaftar dan sebagai PPK 1 adalah Puskesmas Karang Tengah, tetapi di aplikasi P-Care, peserta tersebut tidak terdaftar di puskesmas Karang Tengah.
Para responden juga mempertanyakan mengenai perlunya rekomendasi ke puskesmas untuk pendaftaran JKN. Menurut mereka rekomendasi tersebut atas instruksi BPJS. Sistem Informasi Manajemen (SIM) masih memakai sistem Askes. Untuk hal-hal di luar obat sistemnya sudah dapat dijadikan satu (bridging), tetapi untuk obat masih harus dilakukan 2 kali entry data. Pihak BPJS seharusnya mempunyai satu sistem efektif yang memudahkan pekerjaan tersebut.
5.1.8
Kepuasan Kadinkes Kota Semarang mengatakan bahwa di satu sisi BPJS mengaku dirinya operator, tetapi
ternyata di sisi lain mereka mereka membuat aturan sendiri daiam pelaksanaan JKN. Contohnya adalah aturan mengenai fasilitas kesehatan yang dapat diikutsertakan dalam JKN. Selain itu ada aturan dari BPJS yang bahwa di tahun 2019 puskesmas yang dapat diikutsertakan adalah puskesmas yang terakreditasi, sehingga diupayakan di tahun tersebut semua puskesmas sudah terakreditasi.
Menurut Kabid. Yankes Dinkes Kabupaten Demak: -
Pelayanan dari BPJS perlu perbaikan kebijakannya, contohnya adalah segi data peserta JKN. Peserta JKN belum dapat ditampilkan detil per peserta, tetapi baru berupa jumlah peserta, terkadang ada pasien yang semula ditanggung BPJS, tetapi pada data yang baru ternyata yang bersangkutang tidak ditanggung BPJS. Padahal sebelumnya tidak ada pemberitahuan kepada pihak provider.
-
Monitoring oleh BPJS ke daerah yang pelosok seharusnya dijadwalkan.
-
Peningkatan pelayanan, mulai dari kualitas sampai kuantitas pelayanan. Rentang waktu pelayanan seharusnya lebih lama. Menurut penuturan pihak puskesmas ada kinerja BPJS yang perlu diperbaiki, seperti halnya ketika
transfer dana kepada pihak dinas kesehatan. Pihak BPJS transfer dana ke dinas
5S
kesehatan dalam bentuk “gelondongan", dalam arti tidak ada perinciannya. Pihak dinas kesehatan harus menanyakan beberapa kali kepada BPJS. Karena belum ada rincian dari BPJS, maka dana yang masuk ke dinkes tidak dapat cepat disetorkan ke kas daerah. Hal tersebut menyebabkan lamanya jangka waktu dana tersebut mengendap di bendahara penerimaan. Keadaan tersebut menimbulkan kekuatiran bendahara penerimaan jika ada pemeriksaan. Responden mempunyai pengalaman sewaktu mengurus JKN. Pada waktu itu diperlukan wakti yang lama untuk mengurusnya. Responden datang jam 9 pagi dan selesai jam 12 siang. Petugas pada waktu itu hanya dua orang, sedangkan peserta datang dengan berbagai keperluan, seperti mengurus kartu yang hilang atau perpindahan wilayah peserta. Dengan memahami pengalaman tersebut, maka penambahan tenaga kesehatan dan tenaga BPJS merupakan suatu hal yang diperlukan. Berdasarkan wawancara pada sampel terpilih kota semarang dan Demak, hampir seluruh pegawai puskesmas merasa puas dengan adanya sistem kapitasi untuk pembayaran peserta rawat jalan. Kepuasan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jasa pelayanan yang mereka terima menjadi sebesar 60%. Akan tetapi kepuasan tersebut nampaknya belum bertaku untuk pegawai pada puskesmas rawat inap, dimana sistem pembayaran berdasarkan sistem klaim. Setelah klaim yang diajukan cair, maka uang tersebut masuk terlebih dahulu ke kas pemda, lalu baru diterimakan kepada pihak puskesmas sesuai tarif puskesmas berdasarkan perda. Dari beberapa sumber informasi di atas, dapat diketahui bahwa ada beberapa pihak yang merasa belum puas dengan kinerja BPJS, tetapi sebaliknya ada pula responden yang sudah cukup puas dengan kinerja BPJS.
59
S. 2 Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah
5.2.1 Kebijakan terkait JKN dan Regulasi Keuangan Pemda Setempat Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional dengan sistem kapitasi di puskesmas mengacu Permenkes 19/2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milix Pemerintah Daerah serta mengacu ke Perwali dan peraturan bupati untuk distribusi pembagian dana Kapitasi. Tidak ada perbedaan dalam memberikan pelayanan, APBD cukup besar (APBD 10%). Obat obatan yang ditunjuk melaui “ Apotik Arwana" perlu ada formularium untuk obat BPJS, obat untuk penyakit saraf dan stroke belum masuk. Promotif dan preventif: masing masing puskesmas punya kekhususan. Koordinasi cukup antara pemerintahan dan BPJS cukup baik. BPJS melaksanakan administrasi peserta dan memberikan pembayaran ke provider sehingga pelayanan bisa terlaksana. Besaran biaya di tentukan oleh BPJS, pemanfaatan kapitasi merujuk pada peraturan Walikota Pontiana no.30.1 Tahun 2014 tentang pemanfaatan dana kapitasi dan klaim jaminan kesehatan nasional pada unit pelaksana teknis daerah dan pelayanan kegiatan puskesmas Kota Pontinak tahun anggaran 2014. Peraturan Wali Kota Pontianak menyatakan bahwa 60% dana kapitasi yang berdasarkan pengajuan puskesmas untuk jasa tenaga puskesmas dan 40% untuk lainnya seperti obat, bahan habis pakai, dll kebutuhan operasional, sementara peraturan Kabupaten Mempawah menetapkan 70% dana kapitasi berdasarkan klaim puskesmas untuk jasa tenaga puskesmas dan 30% untuk lainnya seperti obat, bahan habis pakai, dan lain-lain kebutuhan operasional. Harapan Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan puskesmas bahwa 40% dana kapitasi dapat juga digunakan untuk belanja modal seperti komputer dan lain-lain bukan hanya untuk operasional pelayanan kesehatan. Dana kapitasi hanya diperuntukkan pasien rawat jalan. Untuk pasien rawat inap menggunakan sistem klaim dengan besaran flat Rp.100.000/pasien, tetapi pemanfaatan dana tersebut masih menunggu peraturan pemerintah daerah.
60
5.2.2 Pemanfaatan JKN Akses Baik rumah sakit, puskesmas dan dinas kesehatan bersama-sama menyatakan kalau program JKN membantu akses masyarakat, terutama masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan. Terkait akses, RSUD di Kota Pontianak, terletak agak kedalam dan tidak dilalui oleh transportasi umum, jadi masyarakat harus menggunakan kendaraan pribadi bila berobat ke RSUD. Sedangkan RSUD Kabupaten Mempawah terletak di pinggir jalan besar yang banyak dilalui kendaraan umum. Animo masyarakat Jumlah peserta BPJS terus meningkat baik di Puskesmas maupun di Rumah sakit. Contoh jumlah peserta di Puskesmas Kecamatan Pontianak utama pada awal Januari 2014 sebanyak 9588 orang yang pada bulan Oktober 2014 sudah menjadi 11.977 orang. Masyarakat yang semula tidak bisa akses pelayanan kesehatan sekarang memiliki akses yang lebih baik. Rumah sakit yang sebelumnya kerepotan untuk mencarikan dana bagi pasien miskin dengan adanya dana BPJS menjadi tidak bingung lagi. Peran BPJS terasa penting dan bermanfaat Mutu pelayanan dan keterampilan petugas BPJS sudah baik, ramah, sopan dan responsif. Tetapi ada yang mengatakan petugas kurang ramah dan tanggapan BPJS terhadap masalah yang terjadi di masyarakat masih kurang. Tetapi secara umum hampir semua informan mengatakan kalau petugas BPJS bekerja dengan profesional walaupun ketat dengan peraturan. 5.2.3 Bantuan Sektor Lain (non sektor lain) Terhadap JKN Dana JKN baru turun setelah memberikan pelayanan serta tindakan kesehatan dari puskesmas dan rumah sakit, kemudian dilakukan klaim. Sebagai dana operasional awal, rumah sakit dan puskesmas menggunakan dana dari Pemerintah Daerah. Dana dari pemerintah daerah juga digunakan untuk subsidi bagi pasien rawat inap di puskesmas dan Unit gawat darurat puskesmas. Pasien rawat inap di puskesmas hanya dibiayai Rp.100.000 per hari, dan jumlah tersebut tidak cukup. Demikian juga pasien unit gawat darurat
61
rumah sakit tidak dapat diklaim. Untuk pasien rawat jalan di rumah sakit hanya dibayar Rp.140.000 per orang per bulan. Jumlah tersebut tidak mencukupi karena termasuk pemeriksaan diagnostik, tindakan dan obat sehingga terdapat kekurangan yang disubsidi oleh pemerintah daerah. 5.2.4 Kendala Sosialisasi Ada yang mengatakan kalau sosialiasasi masih kurang dan terbatas di lingkungan puskesmas dan rumah sakit. Tetapi ada yang mengatakan kalau pasien tidak mampu di Puskesmas Kabupaten Mempawah sudah tersosialisasi program BPJS. Pembayaran dari BPJS Uang pembayaran pasien rawat inap dengan sistem klaim di puskesmas belum dapat dimanfaatkan karena peraturan daerah (perwali dan perbub) yang mengatur belum terbit. Dengan diterbitkannya peraturan baru dengan beberapa perubahan tarif bulan September, tetapi BPJS kota Pontianak tidak mau membayar sesuai dengan yang baru. Penyelesaian sudah dilakukan tetapi sekitar 40-50 juta rupiah yang masih terpending. RS Mempawah sampai saat ini belum pernah menerima dana klaim BPJS karena masih menunggu Perda dan Perbub.perpaket mengikuti “INACBGS". Untuk mencukupi kebutuhan dana RS dibantu dana APBD dimana klaim perbulan RSUD Mempawah rata rata Rp. 1.000.000.000,-. Diagnosis rumah sakit sering tidak cocok dengan verifikasi BPJS sehingga berkas pengajuan klaim pembayaran ke BPJS sering bulak-balik dari RS ke BPJS dan sebaliknya. Pembiayaan kepesertaan Keluhan dari puskesmas dimana pasien terdaftar tapi ternyata tidak bayar premi lagi, pasien sudah mendapat pelayanan tapi kapitasi tidak bisa dihitung. Masalah lain, pasien terdaftar dan masuk kapitasi puskesmas B tapi berobat di puskesmas A, sehingga tidak bisa diklaim karena masuk puskesmas B. Obat Agar terdapat apotek di setiap kecamatan sehingga pasien rujukan tidak menghadapi masalah akses jarak untuk memperoleh obat yang diresepkan.
62
Walaupun kekurangan biaya tidak ada di sistem BPJS tapi ternyata di lapangan terjadi karena ketersediaan obat kurang.
Keuangan Untuk puskesmas: biaya Rawat Inap Rp. 100.000 per hari, dengan sistem klaim yang mengacu BPJS Kota. Besaran Rp.100.000 terseDut tidak cukup jadi “nombok" dan di subsidi APBD IGD puskesmas tidak bisa diklaim, jadi saran supaya sama seperti rumah sakit dimana IGD bisa di klaim.
Petugas dan Kantor BPJS Petugas BPJS di Kabupaten Mempawah dirasa masih kurang. Upaya mengatasi dengan tenaga honor sebagai tenaga tambahan. Saat penelitian dilakukan Kantor BPJS kabupaten Mempawah masih terdapat di dalam RSUD serta dirasa sempit dan tidak nyaman. Loket belum dipisahkan baik untuk rawat jalan maupun rawat inap, dan pelayanan di bank sebaiknya dipisah jadi masih antri. Tapi bulan mendatang kantor tersebut akan pindah ke tempat yang terpisah. Kantor BPJS Kota Pontianak menolak untuk diwawancara dengan alasan Kepala BPJS tidak berada di tempat untuk beberapa waktu.
5.2.5 Sistem Rujukan JKN Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan Kartu di puskesmas ditolak karena belum link dari puskesmas ke RS Ada kendala keterbatasan dokter spesialis Alur rujukar sudah be-jalan tetapi belum optimal. Rujukan balik belum dilakukan.
5.2.6 Pendanaan JKN Pendanaan JKN bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Kepesertaan mandiri. Istilah PBI (Pembebasan Biaya Iur) adalah untuk pasien miskin dimana preminya ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah berpartisipasi untuk subsidi biaya operasional pelayanan kesehatan yang terkadang kurang.
63
Untuk kapitasi di puskesmas, bila jumlah dokter 1 orang maka kapitasi Rp. 4000-4500 per orang, dokter 1 orang dan dokter gigi 1 orang maka kapitasi Rp. 5000 per orang dan bila terdapat 2 dokter di puskesmas maka kapitasi Rp. 6000 per orang. Kelancaran Pendanaan JKN Sistem pembayaran efektif dan efisien, karena tidak melalui mekanisme keuangan daerah sebagaimana diatur oleh Kepres 32 / 2014 dan Kepmenkes no 19/2014. Sejak Bulan Mei 2014 berlaku. Klaim melalui rekening giro bank Kalimantan Barat. Sistim pembayaran bermanfaat bagi puskesmas karena puskesmas akan mengetahui jumlah dana kapitasi dan non kapitasi yang diterima dan penggunaan sesuai kebutuhan puskesmas dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di puskesmas. Permasalahan di RS sering terlambat mengajukan klaim pembayaran. Sedangkan BPJS responnya cepat dan profesional, selalu tepat waktu dan transfer uang ke RS cepat. Tetapi BPJS ketat dalam verifikasi diagnosis dan coding, dll sehingga sering terjadi berkas bolak-balik antara RS dan verifikator BPJS karena belum benar diagnosis, coding, dan catatan medis lain. Tarif rawat inap dapat diterima tapi tarif rawat jalan dianggap kurang. 5.2.7 Kepuasan terhadap BPJS Kepuasan dari provider: Rumah Sakit dan Puskesmas Rumah sakit mengatakan terkesan BPJS mengintervensi diagnosis dokter, yaitu sering klaim rumah sakit ditolak karena BPJS mengatakan diagnosis belum sesuai. BPJS seialu mengatakan kalau bekerja mengikuti SOP tetapi BPJS belum pemah menunjukkan SOP tersebut kepada rumah sakit. Untuk level atas ada fleksibilitas mengenai sistem BPJS. tetapi di tingkat pelaksana tidak bisa diterapkan. Hal ini disebabkan bila petugas BPJS salah membayar rumah sakit maka petugas harus ‘nombok’, sehingga fleksibilitas yang ada pada level atas tidak berjalan di lapangan karena petugas takut kena denda. Untuk Puskesmas sistem komputer BPJS tidak berhubungan dengan sistem komputer puskesmas. Tidak ada keluhan lain terhadap BPJS.
64
5.3 Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara 5.3.1 Pemanfaatan JKN Menurut pemantauan Dinas Kesehatan Kota Manado pemanfaatan BPJS di Kota Manacfo sudah di atas 50%, sekitar 60-70%, Perusahaan sudah banyak yang mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS, untuk rumah sakit dari 11 rumah sakit yang ada di Kota Manado, 8 RS sudah bekerjasama dengan BPJS. Masyarakat kelihatannya menerima dengan baik adanya BPJS, sebagian masyarakat sudah tahu mengenai BPJS dari tayangan iklan di televisi, namun ada juga yang belum mengetahui mengenai BPJS seperti masyarakat di daerah pinggiran Kota Manado. Pemerintah Kota Manado sendiri mempunyai Program Universal Coverage cukup menggunakan KTP saja, sekitar 100.000 peserta sudah berkurang dan berpindah ke BPJS. Data dari Kantor BPJS Kota Manado menunjukkan: -
Data Penduduk Kota Manado: 544.209 jiwa
-
Data Peserta BPJS per Sept. 2014: Manado: 228.418 (57% dari jumlah penduduk) Tabel 5.1 Capaian Peserta BPJS Kota Manado per September 2014. Jenis Peserta - WNA - Mandiri - Jamkesda Swasta
Target 150 80000 102.931 46.757
Capaian September 2014 3 34.255 79.457 49.476
5.3.2 Bantuan Sektor Lain (non sektor lain) Terhadap JKN Dalam pelaksanaan JKN di Kota Manado , menurut Dinas kesehatan Kota Manado, dilakukan kerjasama lintas sektor diantaranya dari BPS, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Mulai Desember 2013 sudah dilaksanakan sosialisasi dengan instansi terkait terkait pelaksanaan JKN pada tahun 2014. Menurut data dari kantor BPJS Kota Manado, sudah dilakukan sosialisasi di dinas-dinas terkait, di perusahaan-perusahaan sesuai dengan yang sudah dijadwalkan oleh bagian pemasaran BPJS. Selain itu ada pula undangan sosialisasi dari dinas maupun perusahaan yang ingin mengadakan sosialisasi atas inisiatif mereka sendiri dan mengundang narasumber dari BPJS.
65
5.3.3 Sistem Rujukan JKN Dinas kesehatan Kota Manado telah merumuskan sistem rujukan pelayanan kesehatan yang akan ditetapkan sebagai peraturan walikota. Dalam sistem tersebut telah di atur alur dan mekanisme rujukan mulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga. Walaupun telah di atur mengenai mekanisme rujukan, namun masih ada peserta yang meminta rujukan dari puskesmas yang bukan wilayah kerjanya. Di Puskemas Bahu, banyak peserta luar daerah yang meminta rujukan ke RS Prof. Kandou karena letaknya dekat dengan rumah sakit, hal ini mengakibatkan angka rujukan yang sangat tinggi di Puskesmas Bahu. Pihak dinas kesehatan juga menilai, masih ada peserta yang belum memahami alur rujukan yang ada.
5.3.4 Pendanaan JKN Sistem pendanaan di Puskesmas yang menggunakan sistem Kapitasi dinilai sudah cukup baik. Besaran iuran peserta BPJS Kesehatan sesuai kemampuan membayar dan ruang kelas perawatan yang dipilih oleh peserta. Kelas I membayar iuran Rp.59.500,-/orang/bulan, kelas II membayar iuran Rp.42.500,/orang/bulan, kelas III membayar iuran Rp.25.500,-/orang/bulan. Cara pembayaran iuran dengan menggunakan Virtual Account yang telah diterbitkan oleh BPJS Kesehatan yang dibayarkan melalui bank.
5.3.5 Kendala Dari dinas kesehatan masih melihat adanya hambatan dalam pelaksanaan JKN di Dinas Kesehatan Kota Manado diantaranya: •
Obat yang digunakan dibatasi dengan formularium nasional, banyak pasien yang mengeluhkan keterbatasan obat tersebut.
-
Pada saat awal pelaksanaan, ada masalah perihal kiaim karena belum ada kesepakatan antara Rumah sakit aan B°JS, kedua belah pihak belum terlalu menguasai sistem BPJS dan peraturan masih belum jelas.
-
Ada keluhan dari pasien terkait adanya tambahan biaya yang dibebankan ke pasien karena obat yang diresepkan diluar paket BPJS.
-
Yang mendaftar menjadi peserta BPJS sebagian besar peserta yang sakit kemudian mendaftar, peserta yang sehat kemudian mendaftar masih sedikit.
66
Dari pihak BPJS Kota Manado juga masih melihat adanya hambatan dalam pelaksanaan BPJS di Kota Manado, diantaranya: -
Collecting premi peserta mandiri baru sekitar 30% yang membayar, ada kesulitan dalam penagihan dan belum ada meKanisme penagihan yang efektif
-
Peserta Eks Jamsostek, data yang diberikan dari Jamsostek alamatnya banyak yang tidak ada, masih ada data yang tidak sinkron
-
Permenkes datang terlambat sehingga diawal masih belum jelas aturanya, baru per Juni Kapitasi langsung dibayarkan ke Puskesmas dan peraturan terkait BPJS menjadi lebih jelas
-
Untuk pasien Askes ada perubahan DPHO, pasien ada keluhan karena sudah terbiasa dengan obat paten
-
Obat Protesa gigi belum jelas aturannya
-
Manya 1 apotik yang kerjasama dan hanya 9 diagnosa yang dilayani sehingga
dirasa
kurang mencukupi kebutuhan peserta Sedangkan dari pihak puskesmas, sebagai salah satu provider BPJS, masih melihat adanya hambatan dalam pelaksanaan JKN di Kota Manado, diantaranya: -
Juknis diawal masih belum jelas, tapi setelah ada permenkes lebih jelas
-
Pembagian jasa medis sesuai permenkes, ada gap yang lumayan jauh
antara
petugas, sehingga menimbulkan kecemburuan sebagian petugas puskesmas -
Dengan adanya permenkes -> ada payung hukum untuk jasa medis
-
Untuk pembelian obat masih belum jelas juknisnya, harga fomas masih dibawah harga pasaran, jenis obat juga sangat terbatas, padahal puskesmas harus menekan angka rujukan
-
Tidak ada belanja modal, kalau bisa uang operasional bisa digunakan untuk
belanja
-
modal dan kebersihan Ada keterlambatan tranfer dana, belum dikonfirmasi ke pihak BPJS
-
Penggunaan dana untuk operasional masih belum jelas peruntukannya
-
Banyak pasien luar daerah/diluar kapitasi masih dilayani juga dan masih belum jelas apakah bisa diklaimkan atau tidak.
67
Secara umum, pihak dinas kesehatan melihat bahwa pelaksanaan dan pelayanan dari pihak BPJS di Kota Manado sudah cukup baik, namun yang diperlu diperhatikan antara lain: - BPJS membuat aturan sendiri - BPJS belum menampilan data perserta secara detail - belum in line sebagai peserta dan data yang ada pada BPJS - monitoring oleh BPJS ke fasilitas pemberi pelayanan kesehatan - lama pencairan dana dari BPJS ke fasilitas kesehatan - tanggapan BPJS masih kurang (perihal responsiveness) Untuk Kabupaten Minahasa Tenggara, proses pentahapan kepesertaan BPJS Kesehatan di mulai sejak tanggal 1 Januari 2014, peserta Askes, Jamkesmas, Jamkesda, peserta TNI/ POLRI beserta keluarganya dialihkan ke BPJS Kesehatan. Dan tahap kedua di mulai tanggal 1 Januari 2019 bagi yang belum masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan, dimana harus menjadi peserta karena kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib untuk masyarakat terutama yang kurang mampu dan belum mendapat Jamkesmas maupun Jamkesda. Hal tersebut untuk mengantisipasi biaya pengobatan yang sangat mahal ketika sakit. Pemerintah berharap bahwa seluruh masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara mengikut sertakan setiap anggota keluarganya dalam program BPJS Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara mengatakan BPJS merupakan program dari pusat jadi semua wajib mengikuti program BPJS karena diharapkan pada tahun 2019 semua warga negara di Kabupaten Minahasa Tenggara sudah menjadi peserta BPJS. Dinas kesehatan menyatakan adapun program JKN membantu akses masyarakat, terutama masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Besaran iuran peserta BPJS Kesehatan sesuai kemampuan membayar dan ruang kelas perawatan yang dipilih oleh peserta sebagaimana Kota Manado. Sosialisasi tentang BPJS Kesehatan di Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan sebelum pelaksanaan BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014. Pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Minahasa Tenggara meliputi pelayanan kesehatan (manfaat medis) serta akomodasi dan ambulans (manfaat non medis) yang ketersediaanya diupayakan sebaik mungkin oleh pemerintah.
68
Kepesertaan BPJS Kesehatan sampai bulan Agustus 2014 di Kabupaten Minahasa Tenggara berjumlah 53.349 jiwa. Jumlah peserta tersebut belum setengah dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu sebanyak 102.226 jiwa. Puskesmas belum memiliki kelengkapan data yaitu kepesertaan jaminan kesehatan dan belum menetapkan target kepesertaan. Akses masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara untuk berobat ke rumah sakit, lebih banyak ke Rumah Sakit Umum Daerah Noongan yang terletak di Kabupaten Minahasa yang bertetangga dengan Kabupaten Minahasa Tenggara. RSUD Noongan ini milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Kantor BPJS Kabupaten Minahasa Tenggara belum berdiri, adapun seorang petugas yang bekerja adalah petugas BPJS Kabupaten Minahasa Selatan yang berjarak kira - kira 50 km dari Ibu Kota kabpaten Minahasa Tenggara. Pendanaan JKN bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kepesertaan mandiri. Istilah Pembebasan Biaya Iuran (PBI) adalah untuk pasien miskin yang preminya ditanggung oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah berpartisipasi untuk subsidi biaya operasional pelayanan kesehatan yang terkadang kurang. Dana JKN baru turun setelah diberikan pelayanan dan tindakan kesehatan oleh puskesmas dan rumah sakit, baru kemudian di klaim. Kenyataan saat dilakukan wawancara dana belum turun di puskemas, Untuk dana operasional awal maka rumah sakit dan puskesmas menggunakan dana dari pemerintah daerah. Untuk besaran kapitasi di puskesmas, bila jumlah dokter puskesmas 1 orang maka besar kapitasi Rp.4000-4500 per orang, dokter 1 orang dan dokter gigi 1 orang maka kapitasi Rp.5000 per orang dan bila terdapat 2 dokter di puskesmas maka kapitasi Rp.6000 per orang. Keluhan dari puskesmas dimana pasien terdaftar tapi ternyata tidak bayar premi lagi, jadi sudah dilayani tapi kapitasi tidak bisa diperhitungkan. Masalah lain, pasien terdaftar dan masuk kapitasi puskesmas B tapi berobat di puskesmas A. Jaoi dilayani di puskesmas A tap' tidak bisa diklaim karena masuk puskesmas B. Kepuasan dari Rumah Sakit dan Puskesmas terhadap BPJS di Kabupaten Minahasa Tenggara menyatakan bahwa terkesan BPJS mengintervensi diagnosis dokter, karena sering klaim rumah sakit ditolak karena BPJS mengatakan diagnosis belum pas.
69
BPJS mengatakan kalau bekerja mengikuti SOP tetapi BPJS belum pernah menunjukkan SOP tersebut kepada rumah sakit. Untuk level atas ada flexibilitas mengenai sistem BPJS, tetapi di tingkat pelaksana tidak bisa diterapkan. Hal ini disebabkan bila petugas BPJS salah membayar rumah sakit maka petugas harus nombok, sehingga fleksibilitas yang sudah ada pada level atas tidak berjalan di lapangan karena petugas takut kena denda. Untuk Puskesmas sistem komputer 3PJS tidak nyambung dengan sistem komputer puskesmas. Keluhan lain terhadap BPJS tidak ada. Sistem Rujukan JKN kartu BPJS belum link dari puskesmas ke RS. Demikian pula di RS ada kendala keterbatasan dokter spesialis. Alur rujukan walaupun sudah berjalan tetapi belum optimal. Rujukan balik belum ada.
5.4 Kepuasan Pelayanan BPJS Oleh Peserta Harapan dari peserta BPJS terhadap kualitas pelayanan yang mereka terima dapat dilihat dari beberapa aspek, meliputi antara lain kemudahan mengakses atau mendapatkan pelayanan; sumber daya manusia yang kompeten dan terampil; kebebasan memilih produk - produk yang ditawarkan; pelayanan yang sesuai; penjelasan tenaga kesehatan tentang produk yang ditawarkan; penghargaan tenaga kesehatan terhadap klien; perhatian dari provider; tenaga yang professional. Salah satu cara untuk mengetahui nilai pelanggan melalui survei kepuasan pelanggan. Berdasarkan survei kepuasan pelanggan dapat diketahui berbagai indikator yang menyebabkan pelanggan tidak puas, kurang puas, cukup puas, puas, sangat puas. Skala peringkat dan tingkat kepuasan seperti pada Tabel di bawah ini.
Tabel 5.2 Skala Peringkat Tingkat Kepuasan
No. 1.
Skala Peringkat 1,0 ^ x £ 1,8
Tingkat Kepuasan Tidak Puas
2.
1,8<x<2,6
Kurang Puas
3.
2,6 5 x 5 3,4
Cukup Puas
4.
3,4 < x < 4,2
Puas
5.
4,2<x<5,0
Sangat Puas
Skor dari hasil perhitungan disesuaikan dengan skala peringkat seperti pada tabel di atas, dengan demikian akan diketahui tingkat kepuasan responden berdasarkan skala peringkatnya.
5.4.1 Definisi Operasional Kepuasan Pelayanan BPJS Definisi operasional kepuasan pelayanan BPJS dijelaskan pada tabel di bawah.
71
Tabel 5.3 Definisi Operasional Kepuasan Pelayanan BPJS No.
Variabel
Definisi Operasional
Pengukuran
Skala
1
Jenis Kelamin
2.
Umur
3.
Pendidikan
Capaian terakhir menduduki sekolah sebaga. 1. Tidak sekolah 2. SD pendidikan formal 3. SMP 4.SMA 5. Akademi 6. Strata 1 7. S2/S3
Ordinal
4
Pekerjaan
Pekerjaan adalah pekerjaan responden atau kegiatan terbanyak yang dilakukan
5.
Reliability (kehandalan)
6.
Responsiveness (daya tanggap)
7.
Assurance
8
Empathy
9
Tangible
10.
Kepuasaan Peserta terhadap BPJS
Jenis kelamin dari responden
1, Laki-laki 2. Perempuan
Nominal
Lama hidup responden pada saat diwawancarai
1. <20 tahun 2.20-30 tahun 3. 30-4D lahun 4.40-50 lahun 5. 50 - 60 tahun 6. >60 tahun
Ordinal
1. 2. 3. 4. 5. Kemampuan daiam memberikan pelayanan 1. dengan segera dan memuaskan serta sesuai 2. dengan yang lelah dijanjikan, pelayanan yang 3. terbaik baik dari segi waktu dan hasilnya. 4. 5.
Petani Nelayan Buruh Pegawai Negeri Lainnya Tidak puas Kurang puas Cukup puas Puas Sangat puas
Nominal
Keinginan para petugas untuk memberikar pelayanan dengan tanggap, respon yang cepal dalam membantu para pelanggan dan bersedia memberikan saran maupun solusi yang tepat dari permasalahan yang dihadapi konsumen.
1. 2. 3. 4. 5.
Tidak puas Kurang puas Cukup puas Puas Sangat puas
Ordinal
Mencakup kemampuan memberikan rasa 1. kepercayaan yang linggi kepada konsumen, 2. sifat dapa; dipercaya yang dimiliki para staf, 3. bebas dari bahaya, resiko ataupun keragu- 4. raguan. 5.
Tidak puas Kurang puas Cukup puas Puas Sangat puas
Ordinal
1. 2. 3. 4. 5.
Tidak puas Kurang puas Cukup puas Puas Sangat puas
Ordinal
Bukti langsung /dapal diraba 1 sarana fisik 1. (langrbte), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 2. pegawai dan sarana komunikasi 3. 4. 5.
Tidak puas Kurang puas Cukup puas Puas Sangat puas
Ordinal
Kesatuan dari keberadaan psikologis yang 1. merefleksikan pelayaian BPJS oleh penerima 2. 3. pelayanan 4. 5.
Tidak puas Kurang puas Cukup puas Puas Sangat puas
Ordinal
Dapat memberikan perhatian maupun rasa peduli dalam proses pelayanan, kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan perhatian dengan tulus terhacap kebutuhan piilangnan.
Ordinal
72
5.4.2 Karakteristik Responden Responden yang terpilih dalam penelitian ini diambil di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara serta Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Karasteristik dari responden, uraiannya seperti pada Tabel di bawah ini.
Tabel 5.4 Tabel Karakteristik Responden Provinsi Sulawesi Utara (Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Tenggara)
Karakteristik Responden Jenis kelamin Laki-laki Perempuan Umur <=20 21-30 31-40 41-50 5 1 -6 O >60 Misstnq Pendidikan Tidak sekolah SD SMP SMA Akademi S1 S2/S3 Pekerjaan
Kalimantan Sarat {Kota Pontianak)
Jenis kelamin Umur
Pendidikan
Pekerjaan
Frekuensi 19 23 2 9 6 9 9 6 1 0 0 12 21 1 S 2
Persen 43,9 56,1 4,9 19,5 14,6 22 22 14,6 2,4 0 0 29,3 51,2 2,4 12,2 4,9
Petani Nelayan Buruh Pegawai Negeri Lainnya Laki-laki Perempuan <=20 21-30 31-40 41-50 51-60 >60 Missing Tidak sekolah SD SMP SMA Akademi S1 S2/S3
12 0 2 3 24 6 14 4 5 4 3 2 1 1 2 5 3 6 2 2 0
29,3 0 4,9 7,3 58,5 30 70 4,9 19,5 14,6 22,0 22,0 14,6 2,4 10 25 15 20 10 10 0
petani
0 0 2 2 16
0 0 10 10 80
Nelayan Buruh Pegawai Negeri Lainnya
73
Dari tabel 5.4 dapat dilihat bahwa responden peserta BPJS di kedua provinsi lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Jumlah responden perempuan di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 56,1% sedangkan jumlah di Provinsi Kalimantan Barat mencapai 70%. Demikian pula dengan umur responden di kedua provinsi yang mana sebagian besar sama-sama berkisar pada usia 41 - 60 tahun. Pendidikan responden sebagian besar adalah SMA, sebanyak 51,2% di Provinsi Sulawesi Utara dan 30% di Provinsi Kalimantan Barat. Pada tabel di atas terdapat perbedaan pekerjaan responden di kedua Provinsi, dimana terlihat pada Provinsi Sulawesi Utara terdapat responden yang berprofesi sebagai petani sebanyak 29,3% sedangkan pada Provinsi Kalimantan Barat tidak ada yang berprofesi sebagai petani. 5.4.3 Model Kepuasan Model kepuasan yang komprehensif dengan fokus utama pada pelayanan BPJS terhadap peserta BPJS meliputi lima dimensi penilaian, sebagai berikut. 1.
Dimensi Reliability Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan petugas memberikan pelayanan kepada konsumen
dengan tepat. Dalam pelayanan puskesmas adalah penilaian pasien terhadap kemampuan tenaga kesehatan.
Tabel 5.5 Kepuasan Peserta BPJS dari Dimensi Reliability No
Item
1.
Pelayanan petugas yg melaksanakan pendaftaran peserta 8PJS 2. Pelayanan petugas BPJS dim memberikan Informasi mengenai penyelenggaraan BPJS kepada 3. pasien Ketepatan waktu dim memberikan pelayanan 4. Kesigapan dalam melayani 5.
Jumlah petugas yg melayani peserta BPJS
Kurang Puas n % 3 4.9
Kategori Cukup Puas Puas n % n % 21 34,4 28 45,9
Sangat Puas n % 9 14,8
4
6.6
22
36,1
26
42,6
9
14.8
4
6.6
23
37 7
26
42,6
B
13.1
2
3.3
24
39,3
25
41,0
10
16,4
4
6.6
20
32.8
32
52,5
5
8,2
74
Kepuasan peserta BPJS terhadap pelayanan BPJS meliputi pelayanan petugas yang melaksanakan pendaftaran peserta BPJS; pelayanan petugas BPJS dalam memberikan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS kepada pasien; ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan; kesigapan dalam melayani dan jumlah petugas yang melayani peserta BPJS. Pada Tabel 5.5 dapat dilihat sebagian besar responden puas dengan kelima item kepuasan dari dimensi reliability. Pada item pertama yaitu kepuasan terhadap pelayanan petugas yang melaksanakan pendaftaran peserta BPJS sejumlah 45,9 merasa puas dan 34,4% merasa cukup puas. Demikian pula pada keempat item lainnya dapat diinformasikan jumlah peserta yang merasa cukup puas/puas sebanyak lebih dari 70%.
2. Dimensi Responsiveness Responsiveness (ketanggapan), yaitu kemampuan petugas memberikan pelayanan kepada konsumen dengan cepat. Dalam pelayanan puskesmas adalah lama waktu menunggu pasien mulai dari mendaftar sampai mendapat pelayanan tenaga kesehatan. Tabel 5.6 Kepuasan dari Dimensi Responsiveness No
1. 2.
Item Kurang Puas n % 5 8,2 Tanggapan petugas BPJS terhadap keluhan/masalah 4 6,6 Waktu yang disediakanpetugas
Kategori Cukup Puas Puas n % n % 27 44,3 24 39,3
Sangat Puas n % 5 8,2
24
39,3
26
42,6
7
11,5
BPJS untuk menanggapi keluhan peserta 3.
Kecepatan dim memberikan informasi/pelayanan dgn benar
3
4.9
22
36,1
2B
45,9
8
13,1
4.
Petugas BPJS menjelaskan mengenai proses rujukan
3
13,1
20
32,8
29
47,5
9
14,8
5.
Petugas BPJS menjelaskan keuntungan JKN
8
13,1
19
31.1
23
37,7
11
18,0
Kepuasan peserta BPJS terhadap pelayanan yang diberikan oleh kantor BPJS yang meliputi tanggapan petugas BPJS tertiadap keluhan/masalah adalah cukup puas; waktu yang disediakan petugas BPJS untuk menanggapi keluhan peserta; kecepatan dalam memberikan informasi/pelayanan dengan benar; petugas BPJS menjelaskan mengenai proses rujukan dan
75
petugas BPJS menjelaskan keuntungan JKN. Dalam aspek kepuasan dimensi responsiveness ini sebagian besar responden merasa cukup puas/puas seperti terlihat pada tabel 5.6.
3. Dimensi Assurance Assurance (jaminan) yaitu kemampuan petugas memberikan pelayanan kepada konsumen sehingga dipercaya. Dalam pelayanan puskesmas adalah kejelasan tenaga kesehatan memberikan informasi tentang penyakit dan obatnya kepada pasien.
Tabel 5.7 Kepuasan dari Dimensi Assurance No
Item
1. Keramahan dan kesopanan petugas BPJS pada meja pendaftaran peserta 2. Petugas BPJS memberikan penjelasan mengenai alur pendaftaran pasien BPJS 3. Waktu tunggu dilayani
Kategori Kurang Puas n% 5 6,2
Cukup Puas
Puas
Sangat Puas
n 20
% 32.8
n 28
% 45,9
N%
4 6.6
21
34.4
32
52,5
4 6,6
5 8,2
19
31,1
31
50,8
6 9,8
8 13,1
Kepuasan peserta BPJS terhadap pelayanan BPJS yang meliputi keramahan dan kesopanan petugas BPJS pada meja pendaftaran peserta; petugas BPJS memberikan penjelasan mengenai alur pendaftaran peserta BPJS dan waktu tunggu dilayani berkisar pada kategori puas dengan rata- rata capaian 50%.
4. Dimensi Empathy Emphaty (empati) yaitu kemampuan petugas membina hubungan, perhatian, dan memahami kebutuhan konsumen. Dalam pelayanan BPJS adalah keramahan petugas dalam menyapa dan berbicara, keikutsertaan peserta dalam mengambil keputusan pengobatan, dan kebebasan peserta memilih produk yang ditawarkan.
76
Tabel 5.8 Kepuasan dari Dimensi Empathy No
Item Kurang Puas n %
Kategori Cukup Puas Puas n % n %
Sangat Puas N %
1.
Keramahtamahan
5
8,2
15
24,6
30
49,2
11
18,0
2.
Komunikatif
4
6,6
20
32,8
31
50,8
6
9,8
3.
Memahami kebutuhan
5
8,2
22
36,1
27
44,3
7
11.5
2
3.3
26
42,6
28
45,9
5
8,2
2
3.3
24
39,3
27
44,3
8
13,1
4. 5.
peserta Petugas BPJS bertugas sesuai jam kerja Tulus terhadap kebutuhan peserta
Kepuasan dari peserta terhadap pelayanan BPJS yang meliputi keramahtamahan, komunikatif, memahami kebutuhan peserta, petugas BPJS bertugas sesuai jam kerja dan tulus terhadap kebutuhan peserta berada pada kategori puas dengan rata-rata capaian adalah 47%.
5. Dimensi Tangible Tangible (bukti langsung), yaitu ketersediaan sarana dan fasilitas fisik yang dapat langsung dirasakan oleh konsumen. Dalam pelayanan puskesmas adalah kebersihan ruangan pengobatan dan toilet.
Tabel 5.9 Kepuasan dari Dimensi Tangible No
Item Tidak Puas
Letak kantor BPJS
2
% 3,3
Kurang Puas n% 4 6,6
teijangkau Gedung terawat
0
0,0
N 1. 2
Kategori Cukup Puas
Puas
Sangat Puas
n 28
% 45,9
n 19
%
N
31 1
B
% 13,1
2 3,3
23
37.7
29
47,5
7
11,5
3.
Indah dan bersih termasuk toilet
0
0.0
3 4,9
22
36,1
29
47,5
7
11,5
4.
Karyawan berseragam dan rapi
0
o.o
3 4,9
22
36,1
30
49,2
6
9,B
5
Papan petunjuk jeias
0
o.o
3 4,9
28
45,9
25
41,0
5
8.2
0
0,0
3 4,9
22
36,1
30
49,2
6
9,8
6.
Petugas memberi rasa aman dan percaya
77
Kepuasan peserta BPJS dari beberadaan kantor BPJS letak, terjangkau, gedung terawat Indah dan bersih termasuk toilet, karyawan berseragam dan rapi, papan petunjuk jelas, petugas memberi rasa aman dan percaya adalah puas dengan rata-rata capaian sebesar 44%. Tabel 5.10 Kategori Kepuasan dari Masing-masing Dimensi No
Dimensi Kepuasan
Kurang Puas N % 2 3.3
Kategori Cukup Puas Puas n % r % 22 36.1 28 45.9
Sangat Puas n % 9 14,8
1.
Reliability
2.
Responsiveness
4
6.6
22
36,1
25
41,0
10
16,4
3.
Assurance
4
6.6
20
32.8
27
44,3
10
16,4
4.
Empathy
5
6.2
18
29,5
29
47,5
9
14,8
5.
Tangible
3
4.9
18
29.5
33
54,1
7
11.5
Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa dari masing- masing dimensi kepuasan, nampak dimensi tangible yang puas disampaikan oleh responden ikuti oleh dimensi empathy, reliability, assurance dan responsiveness.
Tabel 5.11 Persentase Kepuasan Peserta BPJS di Kota Manado, Minahasa Tenggara dan Kota Pontianak No 1.
Item Kepuasan peserta BPJS
Kalegori n
%
Kurang Puas
3
4,9
Cukup Puas
21
34,4
Puas
27
44,3
Sangat Puas
10
16,4
Total
61
100,0
Pada tabel di atas secara keseluruhan dapat dilihat bahwa peserta BPJS cukup puas dan puas terhadap pelayanan BPJS yang diterima oleh mereka. Namun demikian masih adanya responden yang merasa kurang puas tidak boleh dikesampingkan walaupun jumlahnya sangat sedikit. Ada 5
78
prinsip utama yang harus dijalankan agar customer menjadi sangat puas (delight customer) atau setidaknya terpenuhi ekspektasinya. a.
Memahami customer. Customer adalah manusia yang harus dikelola keinginannya. Memahami customer merupakan langkah pertama yang terpenting. Apabila bertiasil memahami kebutuhannya maka langkah selanjutnya akan merasa mudah.
b.
Membuat customer mengerti semua layanan perusahaan/instansi. Buatiah mereka mengetahui secara lengkap dan jelas mengenai semua produk/layanan yang dimiliki. Jangan biarkan mereka pulang dengan informasi yang tidak lengkap atau bahkan salah persepsi.
c.
Menciptakan kesan positif. Kesan positif yang terekam di benak akan selalu diingat. Hal sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan senyum/salam yang ramah, menjaga kebersihan, mau mendengar dan membantu mereka dengan tulus serta cepat tanggap.
d.
Senantiasa menggunakan kata positif. Kata-kata positif senantiasa dianggap sebagai kesan yang positif juga, sebaiknya jangan pernah menggunakan kata-kata negatif karena akan memberikan citra negatif. Jangan pernah menyalahkan customer apalagi membuat marah. Hormati mereka sebagai pelanggan anda sehingga mereka merasa aman dan diperhatikan.
e.
Mempertahankan yang sudah baik dan terus melakukan yang perbaikan. Apabila selama ini customer sudah merasa puas dengan produk/layanan yang ada maka perusahaan/instansi wajib mempertahankan. Buatlah sesuatu yang sudah baik menjadi standar baku dan ciptkan perbaikan terus menerus agar semakin menjadi baik (Saleh, 2010).
79
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 KESIMPULAN Pada tingkat pemberi pelayanan kesehatan perlu pembenahan sistem aplikasi P-Care sehingga data yang tertera pada kartu dan diaplikasi tidak berbeda tempat pemberi pelayanan kesehatan. Demikian pula catatan untuk rujukan kadang tidak dapat diprint. Pihak BPJS mentransfer dara ke dinas kesehatan dalam bentuk “gelondongan", dalam arti tidak ada perinciannya dan tidak ada petunjuk pelaksanaan pemanfaatan pembiayaan yang disesuaikan dengan sistem pembiayaan yang ada pada dinas kesehatan setempat. Masyarakat menyambut dengan baik Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terbukti per harinya yang mendaftar menjadi peserta BPJS meningkat dari waktu ke waktu. Pemahaman tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang merupakan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial melalui BPJS Kesehatan, yang merupakan badan hukum yang dibentuk, untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan belum tersosialisasi dengan baik. JKN disambut baik oleh masyarakat dan memanfaatkannya secara maksimal dan optimal. Animo masyarakat besar terhadap JKN, namun pada daerah-daerah pelosok belum terlihat secara nyata, sehingga ada wilayah- wilayah belum mendapatkan info tentang JKN. Pengalaman responden sewaktu mengurus JKN memerlukan waktu cukup lama dalam hal pengurusan kartu BPJS dan menerima pelayanan dari BPJS. Hampir seluruh pegawai puskesmas merasa puas dengan adanya sistem kapitasi untuk pembayaran peserta rawat jalan. Kepuasan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jasa pelayanan yang mereka terima menjadi sebesar 60%, namun tidak untuk pegawai puskesmas rawat inap dimana sistem pembayaran berdasarkan sistem klaim. Setelah klaim yang diajukan cair, maka uang tersebut masuk terlebih dahulu ke kas pemda, lalu baru diterimakan kepada pihak puskesmas sesuai tarif puskesmas berdasarkan perda. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa 34,4% responden peserta BPJS cukup puas dan 44,3% responden puas terhadap pelayanan BPJS yang diterima oleh mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa diperlukan peningkatan upaya - upaya pelayanan BPJS secera terus menerus dari waktu ke waktu untuk mencapai target yang ditetapkan pada yaitu 75% peserta BPJS puas terhadap peserta BPJS.
80
Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain kelemahan, hambatan dan keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti adalah dalam penelitian ini adanya keterbatasan waktu dalam pengambilan data terutama dalam membagikan kuesioner tidak dapat dilakukan pada institusi - institusi pemberi pelayanan kesehatan untuk dapat mengetahui prosentase capaian kepuasan. Dalam penelitian ini adanya keterbatasan sumber-sumber dalam menuliskan teori menurut literatur yang tersedia. Keterbatasan rancangan penelitian dalam bentuk survei cross-sectional terhadap variabel independen dan dependen, sehingga kurang tepat untuk membuktikan hubungan sebab-akibat.
6.2 SARAN -
Penyelenggara BPJS Kesehatan harus mengoptimalkan pelaksanaan dalam aspek kepesertaan agar seluruh masyarakat mengikuti program jaminan kesehatan.
-
Perlu adanya penjabaran tentang paket manfaat yang dijamin dan tidak dijamin dalam JKN di fasilitas kesehatan sehingga masyarakat bisa mengetahui secara rinci tentang manfaat yang dijamin oieh BPJS Kesehatan,
-
BPJS Kesehatan melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dalam hal ini dalam pelaksanaan program pemerintah untuk dana sehat agar dapat bekerja sama dengan BPJS untuk menjalankan program jaminan kesehatan untuk masyarakat. Diharapkan dana yang digunakan untuk pelayanan kesehatan gratis bisa digunakan untuk menanggung iuran dari masyarakat kurang mampu yang belum termasuk dalam JAMKESMAS dan JAMKESDA untuk turut serta menjadi peserta BPJS Kesehatan.
-
BPJS Kesehatan sedapatnya mengoptimalkan sumber dana yang ada untuk mengoptimalkan jaminan sosial kesehatan dan layanan yang diberikan tentunya harus lebih baik lagi.
-
Diperlukan perincian dana yang transfer dalam bentuk "gelondongan” kepada pemberi pelayanan kesehatan.
-
Penyelenggara BPJS Kesehatan sedapatnya mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi kepada aparat pemerintah sehingga bisa diteruskan kepada masyarakat termasuk yang d i pelosok-pelosok, agar masyarakat juga bisa mengetahui khususnya masyarakat yang belum pernah mengikuti jaminan sosial kesehatan sebelumnya.
81
-
Strategi sosialisasi, edukasi dan advokasi perlu didesain untuk memudahkan pemahaman, penerimaan dan dukungan/partisipasi publik tentang kebijakan jaminan kesehatan. Agar kegiatan sosialisasi, edukasi dan advokasi yang dilakukan berjalan efektif maka harus dirumuskan strateginya oleh BPJS Kesehatan dan pemerintah.
Dari saran- saran di atas diharapkan dapat meningkat pelayanan BPJS terhadap peserta BPJS sehingga kepuasan dari peserta yang telah disepakati dapat tercapai.
82
BAB 7. UCAPAN TERIMA KASIH
Pada kesempatan ini, tim peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak - pihak yang telah membantu terhadap berjalannya proses penelitian ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga disampaikan kepada Kepala dan Bagian Keuangan Pusa* Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yang telah membantu dalam pendanaan dari kegiatan ini. Demikian juga ucapan terima kasih disampaikan kepada Komisi Etik Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yang telah memberikan ijin pelaksanaan kegiatan penelitian berupa ethical cleareance, juga kepada Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia yang telah memberikan waktu untuk konsultasi dan tempat pelaksanakan pertemuan tim peneliti. Terakhir ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak -pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu pelaksanaan kegiatan penelitian ini yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.
83
BAB 8. DAFTAR KEPUSTAKAAN
Badan Pusat Statistik (2010). Sensus Penduduk 2010 - Penduduk Menurut Wilayah dan Agama Yang Dianut - Provinsi Kalimantan BaraT. Diakses 28 Januari 2015. Daly, J„ Kellehear, A. & Gliksman, M. (1997). The public health researcher. A methodological approach. Melbourne, Australia: Oxford University Press. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak (2014). Profil Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2013. Dinas Kesehatan Kota Manado (2013). Profil Kesehatan Kota Manado Tahun 2013. Dinas Kesehatan Kota Semarang (2014J. Profil Kesehatan Kota Semarang Tahun 2013. Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah (2013). Profil Kesehatan Kabupaten Mempawah 2013. Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara (2013). Profil Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013. Dinas Kesehatan Kota Pontianak (2014). Profil Kesehatan Kota Pontianak 2013. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (2014). Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat (2014J. Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara (2014). Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara 2013. Kemenko Kesra & Team (2012). Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012 - 2019. Jakarta. Kementerian Kesehatan (2012). Kementerian Republik Indonesia. Tersedia pada httD://www.depkes.qo.id/index.php/profil/tuqasdanfunqsi.html diakses pada Ferbruari 2013. Pramono. Djoko (2005). Budaya bahari. Gramedia Pustaka Utama. ISBN 979-22-1351-1.IS3N 978-979-221351-5 Q-University (2013). Customer Satisfaction. Tersedia pada http://www. aualtrics.com/universitv/researchsuite/survev-tvoes/market_______ survevs/customer-satisfaction-theory diakses pada Februari 2013 Rice, P., & Ezzy, D. (1999). Qualitative research methods: A health focus. Melbourne, Australia: Oxford University Press
84
Saleh, Muwafik, A. (2010). Public Service Communication, Praktik Komunikasi dalam Pelayanan Publik, Disertai Kisah-Kisah Pelayanan. Malang. UMM Press. Soetarto, Endriatmo; M. T. Felix Sitorus, M. Yusup Napiri, Center for International Forestry Research (2001). Decentralisation of administration, policy making and forest management in Ketapang District, West Kalimantan. CIFOR. him. 1. Veth, P. J. (1854). Borneo's Wester-Afdeeling, geographisch, statistisch, historisch, voorafgegaan dooreene algemeene schets des ganschen eilands 1. Joh. Noman,
85
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PUSAT HUMANIORA KEBIJAKAN KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN
"RISET KEPUASAN PROVIDER DAN PESERTA TERHADAP BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL”
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA Rahasia I. KETERANGAN TEMPAT 1.
Provinsi
2.
Kabupaten 1 Kota :
3.
Nama Kantor/Institusi
4.
Alamat Kantor
5.
Telepon Kantor
II. KETERANGAN UMUM 1.
Nama Responden:
Jabatan Responden:
1 ...........................................................
1...................................................
2 .............................................................
2...................................................
Umur: ......................................
Lama menjabat:
(minimal 6 bulan)
Pendidikan: ........ Nomor HP; .....................
l. Foto copy profil kesehatan tahun 2013,dokumen-dokumen yang berhubungandengan JKNdan BPJS adabaiknyadiuploadsoftcopynya) !. Gambaran umum pelayanan kesehatan di kab/kota A.
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang tingkat pemanfaatan BPJS oleh masyarakat wilayah ini
B.
Adakah peran lintas sektor dalam membantu Dinkes untuk Program JKN ini? Siapa saja yang berperar dan dalam bentuk apa bantuan yang diberikan ?
C.
Adakah faktor-faktor yang menghambat penggunaan fasilitas dalam hal JKN di wilayah ini?
D. Adakah kendala dalam distribusi :tenaga, obat/bahan medis, dana operasional untuk pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan JKN di wilayah ini? E.
Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu tentang pelayanan insitusi BPJS?
F Apakah program BPJS yang berjalan? Unit mana saja yang merupakan networking dari BPJS di wilayah ini ? Apa saja peran dan fungsinya ?
3.
Pelayanan kesehatan berhubungan dengan JKN Faktor-faktor yang menghambat penggunaan fasilitas pelayanan oleh masyarakat di wilayah ini yang bertiubungan dengan BPJS? B. Apakah ada fasilitas penunjang lain yang melengkapi pemberian pelayanan kesehatan di wilayah ini? C. Bagaimana mekanisme alur rujukan dari fasilitas kesehatan (puskesmas atau rs) ke fasilitas rujukan tertinggi? A.
4. KebijakanDesentralisasiKesehatan Bagaimanapengaruhnyakebijakandesentraliasikesehatansecaraumumterhadapsistemkesehatan di daerahinidankhususterhadap BPJS?
5. Pertanyaan - pertanyaandapatdikembangkanmerujukpada proposal. TerimakasihataspartisipasiBapak/lbudalammenjawabpertanyaan kami.
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PUSAT HUMANIORA KEBIJAKAN KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN ‘ RISET KEPUASAN PROVIDER DAN PESERTA TERHADAP BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL”
KEPALA BPJS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Rahasia L KETERANGAN TEMPAT 1.
Provinsi
2
Kabupaten / Kota :
3.
Nama Kantor/InstHusi :
4
Alamat Kantor
5.
Telepon Kantor II. KETERANGAN UMUM
1,
Nama Responden:
Jabatan Responden 1.....................................................
1 ........................................................... 2 ............................................................
2 .......................................................................................
Umur: ............... . ....................
Lama menjabat: (minimal 6 bulan)
Pendidikan: ......... Nomor HP: ............................. MANAJEMEN KEUANGAN 1
Bagaimana mekanisme/alur penerimaan dana program SJSN dari BPJS dengan PPK (RS dan puskesmas)? Jelaskan (jika memungkinkan buat peta)
2
Bagaimana cara menetapkan besarnya pembayaran? Apakah ditetapkan oleh BPJS sendiri atau berdasarkan kesepakatan bersama antara BPJS dengan PPK ? Jelaskan
3.
Bagaimana dengan sistem pembayaran program SJSN tertiadap PPK (RS dan puskesmas)? Jelaskan (Tanyakan apakah berdasarkan klaim atau PPK diberi anggaran tertentu untuk melayani sejumlah peserta (DP/persekot)?
4
Jika sistem klaim, apakah waktu pembayarannya tepat waktu ? (tanyanan berapa hari waktu yang dibutuhkan antara waktu klaim dengan waktu pembayaran, apakah waktu pembayaran terlalu lama ? kendala apa yang dihadapi ?)
5.
Apakah anggaran tersebut sudah mencakup jasa medis, biaya perawatan, biaya penunjang, dan biaya obat- obatan ? (tanyakan apakah ada iur biaya/biaya tambahan yang ditanggung pasien?)
6.
Apakah model sistem pembayaran yang berlaku sekarang merupakan sistem pembayaran yang efektif dan efisien ? Jelaskan (probing: jika ya/tidak tanyakan alasannya dan bagaimana model sistem pembayaran yang ideal untuk dilaksanakan)
1
7.
Apakah BPJS sudah melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan implementasi BPJS kesehatan? 1. Sistem pelayanan BPJS 2. Juknis SOP 3. Monitoring Evaluasi 4. Sarana dan Prasarana (Probing:sudah/belum, jika belum.apakah akan dilakukan sosialisasi?)
8.
Bagaimana dengan Mekanisme/Alur pengajuan klaim ke BPJS? Pembiayaan Reliability
Merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan akurat keandalannya. 1. Pelayanan cepat 2. Tenaga administrasi lama atau cepat 3. Memberi waktu untuk bertanya 4 Petugas memberi rasa aman dan asa percaya 5. Menjawab perlanyaan dengan sabar 6. Merasa dihargai 7. Lokasi mudah dijangkau Empathy Perbuatan atau sikap untuk memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan, komunikatif dan memahami kebutuhan pelanggan. 8. Petugas - petugas menjalankan tugasnya dengan baik (banyak petugasnya) 9. Informatif Responsiveness dan Assurance
Kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa pelayanan dengan tanggap dan cepat, 10. Petugas ■ petugas trampil 11. Tanggap dan mau menerima kompiain 12. Pelayanan yang diberikan tepat waktu (lama jam buka pelayanan) 9.
Aturan BPJS mengenai waktu pencairan dan kelancaran? Reliability 1 Pelayanan cepat 2. Tenaga administrasi lama atau ^epat 3. Memberi waktu untuk bertanya 4. Petugas memberi rasa aman dan rasa percaya 5. Menjawab pertanyaan dengan sabar S Merasa dihargai Tangible
Hal-hal yang nampak yang merupakan bagian dari pelayanan meliputi antara lain fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi. 1. Pelayanan informasi 2. Waktu tunggu kurang dan 5 menit Empathy
Perbuatan atau sikap untuk memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan, komunikatif dan memahami kebutuhan pelanggan 1. Petugas - petugas menjalankan tugasnya dengan baik (banyak petugasnya)
2
Responsiveness dan Assurance
Kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa pelayanan dengan tanggap dan cepat. 1. Petugas - petugas trampil 2. Tanggap dan mau menerima komptain 3. Memberikan penjelasan 4. Pelayanannya cepat 5. Pelayanan yang diberikan tepat waktu (lama jam buka pelayanan) 10.
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai petugas BPJS yang mengelola manajemen, administrasi, dan keuangan BPJS? apakah petugas sudah menguasai sistem klaim yang diberlakukan'7 Sumber Daya Manusia dan Capacity Building Reliability Merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan akurat keandalannya.
1. Pelayanan cepat 2. Tenaga loket lama atau cepat 3. Tenaga administrasi lama atau cepat 4. Memberi waktu untuk bertanya 5. Petugas memberi rasa aman dan rasa percaya 6. Menjawab pertanyaan dengan sabar 7. Merasi dihargai Tangible 1. Seragam Empathy
Perbuatan atau sikap untuk memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan, komunikatif dan memahami kebutuhan pelanggan. 1. Petugas-petugas menjalankan tugasnya dengan baik (banyak petugasnya) 2. Informatif Responsiveness dan Assurance
Kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa pelayanan dengan tanggap dan cepat, 1. Petugas - petugas trampil 2. Tanggap dan mau menerima komplain 3. Memberikan penjelasan 4. Pelayanannya cepat 5. Pelayanan yang diberikan tepat waktu (lama jam buka pelayanan) 4.7 Capacity Building 1. Pelatihan - pelatihan 2 Penjenjangan karir
11.
Apakah model sistem pembayaran yang berlaku sekarang merupakan sistem pembayaran yang efektif dan efisien ? Jelaskan (probing, jika ya/tidak tanyakan alasannya dan bagaimana model sistem pembayaran yang ideal untuk dilaksanakan)
12.
Apakah harapan SDM (petugas) yang memberikan pelayanan BPJS
3
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
'RISET KEPUASAN PROVIDER DAN PESERTA TERHADAP BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL”
DIREKTUR/WAKIL DIREKTUR RUMAH SAKIT Rahasia ]. KETERANGAN TEMPAT 1.
Provinsi
2.
Kabupaten 1 Kola
3.
Nama Kantor/Institusi
4.
Alamat Kantor
5.
Telepon Kantor II. KETERANGAN UMUM
1.
1.
Nama Responden:
Jabatan Responden:
1 ..........................................................
1 .......................................................................................
2 ........................................................... MANAJEMEN KEUANGAN
2 .......................................................................................
Bagaimana mekanisme/alur penerimaan dana program SJSN di institusi Bapak/Ibu? Jelaskan (jika memungkinkan bual peta)
2.
Bagaimana cara menetapkan besarnya pembayaran? Apakah ditetapkan oleh BPJS sendiri atau berdasarkan kesepakatan bersama antara BPJS dengan PPK ? Jelaskan.
3.
Bagaimana dengan sistem pembayaran program SJSN? Jelaskan (Tanyakan apakah berdasarkan klaim atau RS diberi anggaran tertentu untuk melayani sejumlah peserta (DP/persekot)?
4.
Jika sistem klaim, apakah waktu pembayarannya tepat waktu ? (tanyakan berapa hari waktu yang dibutuhkan antara waktu klaim dengan waktu pembayaran, apakah waktu pembayaran terlalu lama ? kendala apa yang dihadapi
5.
Apakah anggaran tersebut sudah mencakup jasa medis, biaya perawatan biaya penunjang, dan biaya obat- obatan ? (tanyakan apakah ada iur biaya/biaya tambahan yang ditanggung pasien?)
6
Apakah model sistem pembayaran yang berlaku sekarang merupakan sistem pembayaran yang efektif dan efisier ? Jelaskan (probing jika ya/tidak tanyakan alasannya dan bagaimana model sistem pembayaran yang ideal untuk dilaksanakan)
7.
Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem pembayaran seperti sekarang ini, bermanfaat bagi rumah sakit ? Jelaskan
4
8.
Apakah BPJS sudah melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan implementasi BPJS kesehatan? 1. Sistem pelayanan 8PJS 2. Juknis SOP 3. Monitoring Evaluasi 4 Sarana dan Prasarana (Probing:sudah/belum, jika belum.apakah akan dilakukan sosialisasi?)
9.
Bagaimana dengan Mekanisme/Alur pengajuan klaim ke 8PJS? Pembiayaan Reliability
Merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan akurat Keandalannya. 1. Pelayanan cepat 2. Tenaga administrasi lama atau cepat 3. Memberi waktu untuk bertanya 4 Petugas memberi rasa aman dan rasa percaya 5. Menjawab pertanyaan dengan sabar 6. Merasa dihargai 7. Lokasi mudah dijangkau Empathy Perbuatan atau sikap untuk memberi .an oerhatian secara pribadi kepada pelanggan, komunikatif dan memahami kebutuhan pelanggan. 8. Petugas - petugas menjalankan tugasnya dengan baik (banyak petugasnya) 9. Informatif Responsiveness dan Assurance
Kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa oelayanan dengan tanggap dan cepal, 10. Petugas - petugas trampil 11. Tanggap dan mau menerima komplain 12. Pelayanan yang diberikan tepat waktu (lama jam buka pelayanan) 9.
Aturan BPJS mengenai waktu pencairan dan kelancaran? Reliability
1. Pelayanan cepat 2. Tenaga administrasi lama atau cepat 3. Memberi waktu untuk bertanya 4 Petugas memberi rasa aman dan rasa percaya 5. Menjawab pertanyaan dengan sabar G. Merasa dihargai Tangible
Hal-hal yang nampak yang merupakan bagian dari pelayanan meliputi antara lain fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi. 1 Pelayanan informasi 2 Waktu tunggu kurang dari 5 menit Empathy
Perbuatan atau sikap untuk memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan, komunikatif dan memahami kebutuhan pelanggan 1 Petugas - petugas menjalankan tugasnya dengan baik (banyak petugasnya) Responsiveness dan Assurance
Kemauan untuk membantu peianggan dan memberikan jasa pelayanan dengan tanggap dan cepat 1 PetLgas - petugas trampil 2 Tanggap dan mau menerima komplain
5
3. Memberikan penjelasan 4. Pelayanannya cepat 5. Pelayanan yang diberikan tepat waktu (lama jam buka pelayanan) 10.
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai petugas BPJS yang mengelola manajemen, administrasi, dan keuangan BPJS? apakah petugas sudah menguasai sistem kiaim yang diberlakukan? Sumber Daya Manusia dan Capacity Building Reliability Merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan akurat keandalannya.
1. Pelayanan cepat 2. Tenaga loket lama atau cepat 3. Tenaga administrasi lama atau cepat 4. Memberi waktu untuk bertanya 5. Petugas memberi rasa aman dan rasa percaya 6. Menjawab pertanyaan dengan sabar 7. Merasa dihargai Tangible 1. Seragam
Empathy Perbuatan atau sikap untuk memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan, komunikatif dan memahami kebutuhan pelanggan. 1. Petugas-petugas menjalankan tugasnya dengan baik (banyak petugasnya) 2. Informatif Responsiveness dan Assurance
Kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa pelayanan dengan tanggap dan cepat, 1. Petugas - petugas trampil 2. Tanggap dan mau menerima komplain 3. Memberikan penjelasan 4. Pelayanannya cepat 5. Pelayanan yang diberikan tepat waktu (lama jam buka pelayanan) 4.2. Capacity Building 1. Pelatihan - pelatihan 2. Penjenjangan karir
11.
Apakah model sistem pembayaran yang berlaku sekarang merupakan sistem pembayaran yang efektif dan efisien ? Jelaskan (probing: jika ya/tidak tanyakan alasannya dan bagaimana model sistem pembayaran yang ideal untuk dilaksanakan)
12.
Apakah harapan SDM (petugasj yang memberikan pelayanan BPJS
6
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
"RISET KEPUASAN PROVIDER DAN PESERTA TERHADAP BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL"
PENGELOLA FARMASI RUMAH SAKIT Rahasia 1. KETERANGAN TEMPAT 1.
Provinsi
2.
Kabupaten / Kota
3.
Nama Kantor/Institusi
4.
Alamat Kantor
5.
Telepon Kantor II. KETERANGAN UMUM
1.
Nama Responden:
Jabatan Responden:
1 ...........................................................
1.......................................................................................
2 ............................................................
2.......................................................................................
1.
Bagaimana mekanisme pemberian obat di rumah sakit ? Jelaskan (apakah ada biaya tambahan khusus untuk obatobatan yang ditanggung pasien) ?
2.
Apakah obai yang tersedia cukup memadai? Atau harus dibeli ke apotik luar ? Jelaskan (proDing: jika ya, apakah ada iur biaya/biaya tambahan yang ditanggung pasien)
3. 4. 5. 6
7
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
“RISET KEPUASAN PROVIDER DAN PESERTA TERHADAP BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL”
KEPALA RUANGAN RAWAT INAP/JALAN RUMAH SAKIT Rahasia 1. KETERANGAN TEMPAT 1.
Provinsi :
2.
Kabupaten / Kota
3.
Nama Kantor/Institusi :
4.
Alamat Kantor
5.
Telepon Kantor II. KETERANGAN UMUM
1.
Nama Responden:
Jabatan Responden:
1..................................................... 2 ............................................................
1 ....................................................................................... 2 .......................................................................................
MANAJEMEN KEUANGAN 1
Apakah anggaran program SJSN sudah mencakup jasa medis, biaya perawatan, biaya penunjang, dan biaya obatobatan ? (tanyakan apakah ada iur biaya/biaya tambahan yang harus ditanggung pasien?)
2
Apakah model sistem pembayaran yang berlaku sekarang merupakan sistem pembayaran yang efektif dan efisien ? Jelaskan (prcbing: jika ya/tidak tanyakan alasannya dan bagaimana model sistem pembayaran yang ideal untuk dilaksanakan)
3
Menurul Bapak/Ibu, apakah sistem pembayaran seperti sekarang ini, bermanfaat bagi rumah sakit ? Jelaskan
8
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
“RISET KEPUASAN PROVIDER DAN PESERTA TERHADAP BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL”
BAGIAN KEUANGAN RUMAH SAKIT Rahasia 1. KETERANGAN TEMPAT 1.
Provinsi
2.
Kabupaten' Kota
3.
Nama Kantor/Institusi
4.
Alamat Kantor
5.
Telepon Kantor II. KETERANGAN UMUM
1.
Nama Responden:
Jabatan Responden:
1 ..........................................................
1 .......................................................................................
2 ............................................................ MANAJEMEN KEUANGAN
2 .......................................................................................
1.
Bagaimana mekanisme/alur penerimaan dana program SJSN di institusi Bapak/Ibu? Jelaskan
2.
Bagaimana cara menetapkan besarnya pembayaran? Apakah ditetapkan oleh BPJS sendiri atau berdasarkan kesepakatan bersama antara BPJS dengan PPK ?
3.
Bagaimana dengan sistem pembayaran program SJSN? (Tanyakan apakah berdasarkan klaim atau RS diberi anggaran tertentu untuk melayani sejumlah peserta (DP/persekot)
4.
Jika sistem klaim, apakah waktu pembayarannya tepat waktu ? (tanyakan berapa hari waktu yang dibutuhkan antara waktu klaim dengar, waktu pembayaran, apakah waktu pembayaran terlalu lama ? kendala apa yang dihadapi ?)
5.
Apakah anggaran tersebut sudah mencakup jasa medis, biaya perawatan, biaya penunjang, dan biaya obat- obatan ? (tanyakan apakah ada iur biaya/biaya tambahan yang ditanggung pasien?)
6.
Apakah model sistem pembayaran yang berlaku sekarang merupakan sistem pembayaran yang efektif dan efisien ? Jelaskan (probing: jika ya/tidak tanyakan alasannya dan bagaimana model sistem pembayaran yang ideal untuk dilaksanakan)?
7.
Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem pembayaran seperti sekarang ini, bermanfaat bagi rumah sakit ? Jelaskan
9
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
'RISET KEPUASAN PROVIDER DAN PESERTA TERHADAP BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL”
PENGELOLA BPJS RUMAH SAKIT Rahasia I. KETERANGAN TEMPAT 1.
Provinsi
2
Kabupaten 1 Kota
3.
Nama Kantor/Institusi
4.
Alamat Kantor
5.
Telepon Kantor : II. KETERANGAN UMUM
1.
Nama Responden:
Jabatan Responden:
1 ......... ...............................................
1.......................................................................................
2 ............................................................ MANAJEMEN KEUANGAN
2.......................................................................................
Bagaimana mekanisme/alur penerimaan dana program SJSN di institusi Bapak/Ibu? Jelaskan Bagaimana cara menetapkan besarnya pembayaran? Apakah ditetapkan oleh BPJS sendiri atau berdasarkan kesepakatan bersama antara BPJS dengan PPK ? Bagaimana dengan sistem pembayaran program S-SN ? (Tanyakan apakah berdasarkan klaim atau RS diberi anggaran tertentu untuk melayani sejumlah peserla (DP/persekot) Jika sistem klaim, apakah waktu pembayarannya tepat waktu ? (tanyakan berapa hari waktu yang dibutuhkan antara waktu klaim dengan waktu pembayaran, apakah waktu pembayaran terlalu lama ? kendala apa yang dihadapi ?)
Apakah anggaran tersebut sudah mencakup jasa medis, biaya perawatan, biaya penunjang, dan biaya obat- obatan ? (tanyakan apakah ada iur biaya/biaya tambahan?) Apakah model sistem pembayaran yang berlaku sekarang merupakan sistem pembayaran yang efektif dan efisien ? Jelaskan (probing: jika ya/tidak tanyakan alasannya dan bagaimana model sistem pembayaran yang ideal untuk dialaksanakan) Menurut Bapak/ibu, apakah sistem pembayaran seperti sekarang ini, bermanfaat bagi rumah sakit ? Jelaskan
10
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
•‘RISET KEPUASAN PROVIDER DAN PESERTA TERHADAP BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL"
KEPALA PUSKESMAS Rahasia I. KETERANGAN TEMPAT 1.
Provinsi
2.
Kabupaten 1 Kota
3.
Nama Kantor/Institusi
4.
Alamat Kantor
5.
Telepon Kantor II. KETERANGAN UMUM
1.
Nama Responden :
Jabatan Resoonden:
1 ...........................................................
1.......................................................................................
2 ............................................................ MANAJEMEN KEUANGAN
2.......................................................................................
Bagaimana mekanisme/alur penerimaan dana program SJSN di institusi BapakJIbu? Jelaskan Bagaimana cara menetapkan besarnya pembayaran? Apakah ditetapkan oleh BPJS sendiri atau berdasarkan kesepakatan bersama antara BPJS dengar PPK ? Jika dana program SJSN untuk puskesmas sistem kapitasi, bagaimana pengelolaan dana tersebut dan digunakan untuk apa saja ? Jelaskan Bagaimana dengan sistem pembayaran ? (Tanyakan apakah berdasarkan klaim atau puskesmas diberi anggaran tertentu untuk melayani sejumlah peserta (OP/persekot) Jika sistem klaim, apakah waktu pembayarannya tepat waktu ? (tanyakan berapa hari waktu yang dibutuhkan antara waktu klaim dengan waktu pembayaran, apakah waktu pembayaran terlalu lama ? kendala apa yang dihadapi ?)
Apakah anggaan tersebut sudah mencakup iasa medis, oiaya perawatan tjiaya penunjang, dan biaya obat- obatan ? (tanyakan apakah ada iur biaya/biaya tambahan yang ditanggung oleh pasien?) Apakah model sistem pembayaran yang berlaku sekarang merupakan sistem pembayaran yang efektif dan efisier ? Jelaskan (probing: jika ya/tidak tanyakan alasannya dan bagaimana model sistem pembayaran yang ideal untuk dilaksanakan) Menurut Baaak/lbu, apakah sistem pembayaran seperti sekarang ini, bermanfaat bagi puskesmas ? Jelaskan
11
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
'RISET KEPUASAN PROVIDER DAN PESERTA TERHADAP BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL”
PENGELOLA BPJS PUSKESMAS Rahasia I. KETERANGAN TEMPAT 1.
Provinsi :
2.
Kabupaten / Kota :
3.
Nama Kantor/Institusi :
4.
Alamat Kantor
5.
Telepon Kantor II. KETERANGAN UMUM
1.
Nama Responden:
Jabatan Responden:
1 ..........................................................
1 ................................................ ......................................
2 ............................................................ MANAJEMEN KEUANGAN
2 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bagaimana mekanisme/alur penerimaan dana program SJSN di institusi Bapak/Ibu? Jelaskan Bagaimana cara menetapkan Desamya pembayaran? Apaxah ditetapkan oleh BPJS sendiri atau berdasarkan kesepakatan bersama antara BPJS dengan PPK ? Jelaskan Jika dana program SJSN untuk puskesmas sistem kapitasi, bagaimana pengeiolaan dana tersebut dan digunakan untuk apa saja ? Jelaskan. Bagaimana dengan sistem pembayaran ? (Tanyakan apakah berdasarkan klaim atau RS diberi anggaran tertentu untuk melayani se mlah peserta (DP/persekot) Jika sistem klaim, apakah waktu pembayarannya tepat waktu ? (tanyakan berapa hari waktu yang dibutuhkan antara waktu klaim dengan waktu pembayaran, apakah waktu pembayaran terlalu lama ? kendala apa yang dihadapi ?)
Apakah anggaran tersebut sudah mencakup jasa medis, biaya perawatan, biaya penunjang, dan biaya obat- obatan 'i (tanyakan apakah ada iur biaya/biaya tambahan?) Apakah model sistem pembayaran yang berlaku sekarang merupakan sistem pembayaran yang efektif dan efisien ? Jelaskan (probing: jika ya/tidak tanyakan alasannya dan bagaimana model sistem pembayaran yang ideal untuk dialaksanakanj Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem pembayaran seperti sekarang ini, bermanfaat bagi puskesmas ? Jelaskan
12
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
“RISET KEPUASAN PROVIDER DAN PESERTA TERHADAP BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL”
PENGELOLA BPJS DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA Rahasia 1. KETERANGAN TEMPAT 1.
Provinsi
2.
Kabupaten 1 Kota
3.
Nama Kantor/Institusi :
4.
Alamal Kantor
5.
Telepon Kantor : II. KETERANGAN UMUM
1.
Nama Responden:
JabatanResponden;
1 .......................................................... 2 ............................................................
1 ....................................................................................... 2.......................................................................................
MANAJEMEN KEUANGAN 1
Bagaimanamakanisme/alurpenerimaandana program SJSN di institusiBapak/lbu? Jelaskan
2
Bagaimanacaramenetapkanbesamyapembayaran? Apakahditetapkanoleh BPJS sendirialauberdasarkankesepakatanbersamaantara BPJS dengan PPK °
3
Bagaimanadengansislempembayaran program SJSN ? (Tanyakanapanahberdasarkanklaimatau RS diberianggaranteientuunlukmelayanisejumlahpeserta (DP/persekot)
4
Jikasislemklaim, apakahwaktupembayarannyatepatwaktu ? (tanyakanberapahariwaktu yang dibutuhkanantarawaktuklaimdenganwaktupembayaran, apakahwaktupembayaranterlalu lama ? kendalaapa yang dihadapi ?)
5
Apakahanggarantersebutsudahmencakupjasamedis, biayaperawatan, biayapenunjang, danbiayaobat-obatan ? (lanyakanapakahadaiurbiaya/biayalambahan?)
6
Apakah model sistempembayaran yang berlakusekarangmerupaKansistempembayaran yang efeklifdanefisien ?Jelaskan (probing: jikaya/tidaktanyakanalasannyadanbagaimana model sistempembayaran yang ideal untuKdialaksanakan)
7
MenurutBapak/lbu, apakahsistempembayaranseptri'senarangini Dermanfaatbagirumahs3kitdanpuskesmasv Jelaskan
8
Pertanyaanselanjutnyadapatdikembangkansesuaiprotokol
