Laporan Akhir
Laporan Penelitian
PEMETAAN POTENSI DAN PEMBUATAN GRAND DESIGN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (Potensi PKB dan BBN-KB)
Oleh : Syahrituah Siregar Abdul Hadi
Kerja Sama Antara: DINAS PENDAPATAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN Dan MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT Pemetaan Potensi dan Pembuatan Grand Design Potensi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
1
Laporan Akhir
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG Sejak era reformasi tahun 1998 paradigma pembangunan di Indonesia
telah bergeser dari model pembangunan yang sentralistik menjadi desentralistik. Pembagian kewenangan menjadi bagian dari arah kebijakan untuk membangun daerah yang dikenal dengan istilah kebijakan “otonomi daerah”. Konsekuensi pelimpahan kewenangan yang besar kepada daerah ialah berkurangnya transfer keuangan dari pusat kepada daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dan pada sisi lain daerah harus mampu menggali dan mengelola potensi sumber-sumber ekonomi daerahnya, baik potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), maupun potensi sumber daya keuangannya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004 Pasal 5 merupakan salah satu sumber Penerimaan Daerah selain Dana Perimbangan. PAD terdiri dari empat komponen besar yaitu: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dari keempat komponen tersebut, pajak daerah
merupakan
sumber
utama
penerimaan
daerah.
Beberapa
studi
menunjukkan bahwa penggalian potensi daerah dengan memperluas jenis pajak tidak merangsang minat, bahkan menimbulkan keengganan bagi investor untuk menanamkan modal di daerah tersebut dan bahkan keinginan untuk merelokasi usahanya ke daerah lain. Peningkatan pengkoleksian pajak membutuhkan sumber daya yang memadai, strategi pengkoleksian dan pembenahan administrasi seperti perbaikan database. Untuk meningkatkan penerimaan, pemerintah daerah perlu mengetahui potensi pajak daerah. Potensi pajak tidak selalu tercermin dalam realisasi penerimaan pajak. Potensi dan realisasi penerimaan pajak dihubungkan oleh sistem dan prosedur pendapatan daerah. Sebaik apapun sistem dan prosedur pendapatan daerah, apabila potensi pajak tidak dihitung secara sahih maka Pemetaan Potensi dan Pembuatan Grand Design Potensi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
2
Laporan Akhir
realisasi penerimaan tidak optimal. Pemetaan potensi yang baik tidak selalu menghasilkan realisasi penerimaan yang optimal karena optimalisasi penerimaan pajak membutuhkan sistem dan prosedur pemungutan pendapatan yang memadai. Perhitungan potensi pajak serta perbaikan sistem dan prosedur pemungutan pendapatan esensial untuk dilakukan. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah keberadaan data objek dan subjek pajak yang belum lengkap dan belum akurat serta penerimaan yang belum optimal. Untuk itu perlu dilakukan kajian untuk membuat grand design potensi pajak agar dapat diketahui potensi penerimaan yang dapat digali, dikembangkan, dan dikelola secara profesional.
1.2.
MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN Maksud dari pekerjaan ini adalah membuat grand design potensi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari pajak daerah. Maksud tersebut dapat dicapai melalui pengkajian secara ilmiah atas potensi pajak yang bertujuan : 1. Mengestimasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari pajak daerah; 2. Mengidentifikasi berbagai faktor penghambat untuk merealisasikan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah.
1.3.
RUANG LINGKUP KEGIATAN Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan, Pajak Daerah terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah. Namun mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya yang tersedia, kegiatan ini hanya difokuskan kepada Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Pemetaan Potensi dan Pembuatan Grand Design Potensi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
3
Laporan Akhir
1.4.
METODE PENELITIAN Perhitungan potensi PAD dilakukan dengan menggunakan data primer dan
data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan wawancara untuk melakukan assessment terhadap pembayar pajak potensial. Data sekunder diperoleh dari hasil publikasi Badan Pusat Statistik seperti; Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, jumlah kendaraan digunakan untuk mengestimasi potensi pajak dengan metode time trend, weighted moving everage, dan model ordinary least square (OLS) dengan penyesuaian parsial.
1.4.1. Time Trend Metode ini menderet data secara tahunan kemudian memproyeksikan kecenderungannya di masa yang akan datang. Formula garis trend adalah sebagai berikut: dimana dengan
dan
adalah garis trend yang ditaksir dan T adalah waktu.
1.4.2. Weighted Moving Average Metode ini mengamati pola penerimaan suatu pajak dengan formula sebagai berikut:
1.4.3. Ordinary Lease Square Metode Ordinary Least Square (OLS) digunakan untuk mengestimasi suatu garis regresi dengan cara meminimalkan jumlah kuadrat error term dari setiap observasi terhadap garis tersebut. Menurut Teorema Gauss-Markov, metode ini mempunyai ciri-ciri penaksir yang tidak bias, linear, dan terbaik karena mempunyai varian yang minimum (best linear unbiased estimator/BLUE) [Gujarati, 2003: 158]. Model umum persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:
Pemetaan Potensi dan Pembuatan Grand Design Potensi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
4
Laporan Akhir
dimana: Y
= variabel dependen = variabel penjelas = intersep = gradien = error term
Pemetaan Potensi dan Pembuatan Grand Design Potensi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
5
Laporan Akhir
BAB IV PENUTUP
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang telah diuraikan pada babbab sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Kendaraan bermotor yang melaksanakan pembayaran PKB dan BBNKB sampai dengan bulan Desember 2009 adalah 880.389 unit dengan perincian: PKB 748.777 unit yang terdiri dari 101.143 (13,51 persen) unit kendaraan roda empat dan 647.634 (86,49 persen) unit roda dua; melakukan BBN-KB sebesar 131.612 unit yang terdiri dari 6.515 unit kendaraan roda empat dan 125.097 unit kendaraan roda dua. Hal ini menunjukkan bahwa kendaraan roda dua relatif dominan sebagai alat transportasi utama bagi masyarakat Kal-Sel. 2. Jenis kendaraan bermotor yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak PKB dan BBNKB adalah sepeda motor sebesar 86,79 persen, kendaraan roda empat jenis micro bus (bukan umum) sebesar 4,92 persen, dan kendaraan roda empat jenis pick up (bukan umum) sebesar 2,51 persen. 3. Target dan realisasi PKB dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan sedangkan target dan BBNKB berfluktuatif. PKB meningkat ratarata sebesar 17,31% sedangkan BBNKB meningkat sebesar 10,67 %. 4. Realisasi penerimaan PKB dan BBNKB antar UPPD terbesar terdapat di Banjarmasin, diikuti oleh Martapura dan Banjarbaru. Pertumbuhan jumlah penerimaan PKB di masing-masing UPTD adalah sebesar 19,08% sedangkan BBN-KB sebesar 13,01%. 5. Berdasarkan analisis perkembangan kendaraan bermotor roda dua, roda tiga, dan roda empat maka diperkirakan jumlahnya akan terus meningkat hingga periode 2015. Hal ini menunjukkan potensi penerimaan pajak daerah dari sumber ini akan terus tumbuh dimasa yang akan datang. 6. Berdasarkan pada hasil perhitungan potensi penerimaan PKB dan BBN-KB maka masih terdapat gap yang besar dengan angka target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu direkomendasikan agar pemerintah dapat meningkatkan tingkat target yang ditetapkan dimasa yang akan datang. Pemetaan Potensi dan Pembuatan Grand Design Potensi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
6
Laporan Akhir
7. Terdapat banyak titik potensial yang belum optimal digali seperti aktifitas balik nama kendaraan dan tunggakan pajak. Hal ini dikarenakan selain fasilitas pelayanan yang masih kurang juga karena masih lemahnya penegakan aturan akibat dukungan sistem informasi dan koordinasi antar instansi yang masih rendah. Karena itu diperlukan sistem informasi terpadu yang online antar semua lini.
Pemetaan Potensi dan Pembuatan Grand Design Potensi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
7
