LAPORAN PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU MANDAILING NATAL TAHUN 2016
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
Jl. Merdeka No. 2 Kayujati Panyabungan-Mandailing Natal Sumatera Utara - 22919
KATA PENGANTAR Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) karena negara Indonesia sendiri telah menjamin hak setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28 F UUD 1945. Untuk menjamin hak warga Negara itulah, maka lahirlah Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 sendiri telah dimulai sejak tahun 2010 bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Berdasarkan amanat UU ini, setiap badan publik haruslah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk
mengelola informasi publik secara baik dan efisien
sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik. KPU sebagai salah satu badan publik (lembaga nega ra) non struktural
terus
berkomitmen
untuk
mewujud kan
keterbukaan
informasi publik, komitemen tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, tidak sampai disitu saja penerapan keterbukaan informasi dilingkungan KPU telah mendapat pengakuan dari Presiden Republik Indonesia yang ditandai dengan diberikannya penghargaan oleh Presiden kepada KPU RI sebagai Lembaga Negara Non Struktural peringkat II terbaik dalam penerapan keterbukaan informasi publik, bahkan dunia internasional banyak memberikan pujian dan apresiasi kepada KPU atas keterbukaan informasi yang diwujudkannya dalam pelaksanaan Pemilu. Di KPU Kabupaten Mandailing Natal sendiri sebagai salah satu bagian integral dari KPU RI, penerapan akan keterbukaan informasi publik ini telah menjadi komitmen bersama Anggota KPU Kabupaten Mandailing Natal periode 2013-2018. Pada tahun 2014 KPU Kab. Mandailing Natal berhasil meraih penghargaan dari KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai KPU Kabupaten/Kota terbaik di Sumatera Utara dalam kategori Transparansi Informasi Publik, bahkan di tingkat nasional KPU
i
Kabupaten Mandailing Natal pada tahun itu berhasil meraih penghargaan dari KPU RI sebagai nominator terbaik dalam kategori informasi publik. Pada tahun 2016 ini, KPU Kab. Mandailing Natal juga berhasil meraih penghargaan dari KPU Provinsi Sumatera Utara atas kepatuhan terhadap pengelolaan informasi publik. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik ini memang sejalan dengan prinsip/asas transparansi yang menjadi salah satu prinsip dari penyelenggara pemilu. Laporan yang dibuat ini menggambarkan kepada para pembaca bagaimana peroses dan pelayanan informasi publik di KPU Kab. Mandailing Natal pada tahun 2016. Semoga laporan ini bermanfaat adanya dan bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk terus melakukan perbaikan dalam pelayanan informasi publik khususnya di KPU Kab. Mandailing Natal. Panyabungan, 20 September 2016 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
AGUS SALAM
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................................
i
DAFTAR ISI ...................................................................................................................
iii
BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................................
1
A. Gambaran Umum .................................................................................................
1
B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik ..................................................
3
1. PPID KPU Mandailing Natal ........................................................................
3
2. Sarana dan Prasaran ......................................................................................
4
3. Sumber Daya Manusia ..................................................................................
5
4. Alur Permohonan Informasi .......................................................................
6
5. Akses Permohonan Informasi ....................................................................
7
6. Rincian Permohonan Informasi ................................................................
7
7. Sengketa Informasi Publik ..........................................................................
11
BAB II TUGAS DAN WEWENANG SERTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ....................................................
12
A. Tugas dan Wewenang PPID .............................................................................
12
B. Standar Operasioanl Prosedur .......................................................................
16
1. Perencanaan Program dan Anggaran .....................................................
16
2. Alur Perlaksanaan SOP PPID di Lingkungan KPU Mandailing Natal ....................................................................................
16
Kendala Dalam Pengelolaan PPID ................................................................
18
D. Rencana Tindak Lanjut .....................................................................................
19
BAB III PENUTUP........................................................................................................
20
LAMPIRAN ....................................................................................................................
21
C.
iii
BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, Kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. KPU Kabupaten Mandailing Natal
sebagai
salah
satu
badan publik
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan KPU berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. KPU Mandailing Natal juga wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu KPU Kabupaten Mandailing Natal telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan surat keputusan KPU Mandailing Natal Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2015 Tahun 2015 tanggal 13 Juni 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan 1
Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, dimana PPID KPU Mandailing Natal bertugas menyediakan, menerbitkan dan melayani permintaan informasi publik yang menjadi kewenangan KPU Mandailing Natal. Untuk melayani permohonan informasi, Pemohon informasi dapat melakukan tata cara Pengajuan permohonan informasi publik ke KPU Mandailing Natal dengan cara sebagai berikut : 1. Pemohon informasi mengajukan permintaan informasi publik kepada KPU Mandailing Natal melalui PPID, baik datang langsung ke KPU Mandailing Natal maupun melalui faksimili, telepon, surat dan surat elektronik. 2. Pemohon informasi menuliskan nama, nomor telepon/handphone, email, alamat, subyek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dengan cara penyampaian informasi
yang diinginkan dalam formulir permohonan informasi,
pemohon informasi juga harus melampirkan foto copy kartu identitas yang masih berlaku. 3. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam
buku
informasi. 4. Desk pelayanan menyerahkan tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon informasi berupa nomor formulir permohonan informasi. 5. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat. Sedangkan untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, desk pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU Mandailing Natal di alamat www.kpud-madinakab.go.id atau dapat juga mengakses E-PPID KPU Mandailing Natal di website yang sama. 6. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam hal informasi umum PPID memiliki batas waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja disertai alasan.
2
Informasi yang disediakan meliputi : 1. Informasi setiap saat 2. Informasi secara berkala 3. Informasi yang bersifat serta merta 4. Informasi yang meliputi profil, struktur PPID, layanan informasi dan galeri.
B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 1. PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Mandailing Natal PPID KPU Kabupaten Mandailing Natal dibentuk pada tanggal 25 Mei 2015 yang ditandai dengan dikelurkannya Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal
Nomor 53/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2015 tentang Pengangkatan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal. Seiring dengan dikeluarkannya Keputusan tersebut, maka dibuatlah ruang pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Mandailing Natal bertempat di Media Centre KPU kabupaten Mandailing Natal, ruang pelayanan informasi publik ini diresmikan oleh Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara Divisi Sosialisasi, Data dan Informasi, Yulhasni, S.S. pada tanggal 2 Juni 2015. Seiring dengan adanya pergantian sekretaris KPU Kabupaten Mandailing Natal, maka kemudian dilakukan perubahan terhadap personil struktur PPID KPU Kab. Mandailing Natal melalui Keputusan KPU Kab. Mandailing Natal Nomor: 74/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2015 tanggal 13 Juni 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor: 53/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2015 tentang Pengangkatan Pejabata Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal. Dalam rangka memantabkan pelayanan, standar operasional prosedur, dan tata cara pengelolaan informasi publik di lingkungan KPU, pada tanggal 29 September 2015 KPU RI mengadakan rapat koordinasi (Rakor) Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU regional Sumatera Utara yang berlangsung di Aula KPU Provinsi Sumatera Utara. Rakor tersebut menghadirkan Kepala Biro (Kabiro) Data dan Publikasi Informasi dari KPU RI yakni Bapak Robby Leo Agust sebagai pembicara dengan peserta seluruh operator PPID di wilayah Sumatera Utara. Dalam materinya, pemohon informasi publik dapat memanfaatkan fasilitas 3
E-PPID secara online dalam rangka meminta informasi yang dikuasai di masing-masing lingkungan KPU yang telah dilaunching pada bulan Desember 2015. Layanan E-PPID secara online ini adalah fasilitas baru yang disediakan dalam rangka memudahkan pemohon informasi publik agar pemohon juga tidak perlu datang langsung ke Kantor KPU Mandailing Natal, dengan menggunakan saluran internet untuk berkomunikasi dengan PPID. Berkaitan dengan layanan PPID tersebut, KPU Mandailing Natal segera mengupload dan mengisi tools layanan PPID Online agar memudahkan pemohon informasi dalam mengakses data sesuai dengan surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 628/KPU Prov-002/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 perihal Pengisian Tools Evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik tahun 2015 di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota. Dengan kerja keras serta pelayanan yang optimal, pada tanggal 5 April 2016 KPU Provinsi Sumatera Utara memberikan penghargaan kepada KPU Kab. Mandailing Natal sebagai KPU Kab/Kota terbaik tingkat Sumatera Utara dengan kategori “Sangat Patuh” dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. 2. Sarana dan Parasana Pelayanan informasi publik diselenggarakan oleh PPID di KPU Kab. Mandailing Natal untuk mempermudah pelayanan informasi kepada masyarakat. Pelayanan dilakukan melalui berbagai akses yaitu datang langsung ke Kantor KPU Mandailing Natal, melalui surat menyurat, bahkan bisa juga melalui telephon. Selain itu KPU Kabupaten Mandailing Natal juga mengevisienkan pelayanan informasi dengan terus menerus menyediakan informasi publik baik melalui website, e-PPID maupun melalui akun jejaring sosial yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal. Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, KPU K a b . Mandailing Natal memberikan pelayanan secara gratis atau tidak dipungut biaya,
kecuali
apabila
terdapat
biaya
penggandaan
informasi
dan
pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Saat ini, sarana dan prasarana yang dimiliki PPID KPU Mandailing Natal meliputi; 1 (satu) ruang pelayanan informasi, 1 (satu) ruang kerja petugas khusus PPID, 3 (tiga) set meja dan kursi, 1 (satu) set komputer, 1 (satu) set 4
laptop, 1 (satu) set kamera, papan struktur PPID, kotak saran, papan alur permohonan informasi, formulir permohonan informasi, papan hak pemohon informasi, dan maklumat PPID KPU Mandailing Natal. 3. Sumber Daya Manusia Sumberdaya
manusia
dalam
rangka
pengelolaan
Informasi
dan
Dokumentsi di lingkungan KPU Mandailing Natal dapat dilihat secara lengkap pada bagan struktur organisasi sebagai berikut : STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUEMNTASI DI LINGKUNGAN KPU MANDAILING NATAL
Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal Nomor: 74/Kpts/KPU-Kab002.434826/2015 tanggal 13 Juni 2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal
TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
PEMBINA AGUS SALAM, S.H.I 1. 2. 3. 4.
MAS KHAIRANI, S.S. AKHIR MADA, S.Pd.I FADHILLAH SYARIEF, SH ASRIZAL LUBIS, S.Th.I
ATASAN PPID MAWARDI, SE
PPID PAJARUDDIN, Am.Pd
TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI 1. ALI GUSTI NASUTION 2. SAMSUL EDDY PULUNGAN 3. MUSLIH, S.Sos
DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
SOLEMAN NASUTION, S.Sos ABDUL SOMAD MUHAMMAD YAMIN MUHAYYAR SITI AISAH MASIDAH MUKMIN, S.Pd.I
Sedangkan garis koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kab. Mandailing Natal dapat dilihat pada skema berikut:
5
PEMBINA
ATASAN PPID
PPID
TIM PENGHUBUNG
TIM PERTIMBANGAN
Keterangan: : Instruksi : Koordinasi : Tanggung Jawab
DESK PELAYANAN
4. Alur Permohonan Informasi Berikut ini adalah alur pelayanan informasi publik di Lingkungan KPU Mandailing Natal:
6
5. Akses Permohonan Informasi Untuk mempermudah pemohon informasi, KPU Mandailing Natal menyediakan alur permohonan informasi sebagai berikut:
6. Rincian Pelayanan Informasi a. Tahun 2015 Jumlah Pemohon informasi pada tahun 2015 terdapat sebanyak 20 Pemohon informasi. Permohonan pelayanan informasi pada tahun tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini: RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI PER BULAN SELAMA TAHUN 2015 5 4 3 2 1
Tahun 2015
0
b. Tahun 2016 Adapun jumlah Pemohon informasi pada tahun 2015 terdapat sebanyak 19 Pemohon informasi. Permohonan pelayanan informasi pada tahun tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini: 7
RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI PER BULAN SELAMA TAHUN 2016 6 5 4 3 2 1 0
Tahun 2016
Dari 39 Pemohon informasi di KPU Mandailing Natal, 27 pemohon informasi dalam hal memperoleh informasi adalah dengan mendatangi langsung KPU Mandailing Natal dan 12 lainnya melalui surat non elektronik. Rincian permohonan informasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: DAFTAR PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2015
No.
Nama
Alamat
1.
Ahmad Sakirin
Desa Sigalapang, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal
2.
Hendra
3.
Riski Hasibuan
4.
Polres Mandailing Natal
5.
Ananda Nasution
6.
Mario Firman M
Panyabungan, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal Panyabungan, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal Mompang Julu, Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal Sigalapang, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal Kantor Kejaksaan Negeri Panyabungan
7.
Eddy
Aek Galingging, Kecamatan Lingga Bayu, Kab.
Informasi yang Diperlukan 1. Keputusan KPU Madina tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada Madina Thaun 2015; 2. Keputusan KPU Madina tentang Tata Kerja KPU; 3. Keputusan KPU Madina tentang Pendaftaran Pemantau Pemilihan; 4. Keputusan KPU Madina tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat; Permintaan Salinan SK Kepengurusan Partai Politik Kab. Mandailing Natal Informasi terkait jumlah Alat peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pilkada Madina tahun 2015 Permintaan Rekap Jumlah Desa, TPS, dan Penyelenggara Ad-hoc di tingkat Desa dan Kecamatan. Permintaan Design Bahan Kampanye Pasangan Calon Data Bakal calon Pilkada Madina tahun 2015 dan Tahapan Proses Pilkada. Hardcopy PKPU Nomor 9 tahun 2015 dan UU Nomor 15 Tahun 2011.
8
Mandailing Natal Panyabungan Jae, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal Perumahan Cemara, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal
8.
Muhammad Asnawir Nasution
9.
Irwan Saputra Rangkuti
10.
M. Azwar Nasution
Kayujati, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal
11.
Rahmad Rizki
Sipolu-polu, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal
12.
Rasfan Naibaho, SH
13.
Muhammad Syarief Siregar
14.
Xeu Song
Sipolu-polu, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal Sinonoan, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal DKI Jakarta
15.
Kholid Panduwara
Sayur Matinggi, Kec. Sayur Matinggi, Kab. Tapanuli Selatan.
16.
Surya Wanda Harahap
17.
Lanna Sari
18.
Zamharir Rangkuti
19.
Muhammad Ridwan
20.
Drs. H. Amir Husein
Natal, Kec. Natal, Kab. Mandailing Natal Sibanggor Julu, Kec. Puncak Sorik Marapi, Kab. Mandailing Natal Panyabungan, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal Pidoli Dolok, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal Kota Siantar, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal 20
JUMLAH
Informasi terkait Perkembangan Pilkada tahun 2015 di Mandailing Natal. Berita Acara Klarifikasi KPU Madina kepada DPD Partai Hanura provinsi Sumatera Utara tentang Kepengurusan Partai Hanura Kab. Mandailing Natal. Berita Acara hasil Konsultasi dengan Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta terkait Ijazah Bakal Calon Bupati Nomor urut 3 atas nama Saparuddin Haji. Tanggapan KPU Madina terhadap Penyelesaian Sengketa Pencalonan pada Pilkada Madina tahun 2015 yang diajukan Bakal Pasangan Calon atas nama Ali Mutiara Rangkuti dan Shafron, S.Ps.I. DPT Pilkada Madina Tahun 2015. Tahapan Pelaksanaan Pilkada Mandailing NatalTahun 2015. Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pelaksanaan Pilkada Mandailing Natal tahun 2015. Konfirmasi terkait jumlah KPPS, PPS, dan PPK beserta besaran gaji masingmasing KPPS, PPS, dan PPK pada Pilkada Madina tahun 2015. Data Partisipasi Masayarakat pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 Partai Politik di Indonesia dan Pelaksanaan Perpolitikan di Indonesia Model-model APK Madina tahun 2015.
pada
Pilkada
Jumlah DPS Pilkada Madina Tahun 2015. Rekap DPT dan Pemilih Pemula Pilkada Madina tahun 2015. PEMOHON INFORMASI
DAFTAR PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2016 1.
Ahmad
2.
Ahmad Faisal
3.
Partai Kebangkitan Bangsa
4.
Partai Hati Nurani Rakyat
Badan Pusat Statistik Mandailing Natal Jl. Bakti ABRI Sipolu-polu, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal Sipolu-polu, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal Kayujati, Kec. Panyabungan,
Data jumlah perolehan Suara Pilkda Madina tahun 2005, 2010, dan 2015. Informasi jumlah tenaga kerja di KPU Mandailing Natal. Autentifikasi Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Partai PKB Kab. Mandailing Natal Autentifikasi Perolehan Suara dan
9
Kab. Mandailing Natal 5.
PDI-Perjuangan
6.
Partai Nasdem
7.
Partai Persatuan Pembangunan
8.
G. Pulungan
Polres Mandailing Natal
9.
Firdaus
10.
Partai Demokrat
11.
Partai Gerakan Indonesia Raya
12.
Partai Amanat Nasional
13.
Partai Golongan Karya
14.
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
15.
Muhammad Rizki
16.
Drs. H. Amir Husein
17.
G. Pulungan
Dalan Lidang, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal Sipolu-polu, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal Sarak Matua, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal Pidoli Lombang, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal Parbangunan, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal Panyabungan I, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal Panyabungan II, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal Kota Siantar, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal Polres Mandailing Natal
18.
Boby (DPD KNPI Madina)
19.
Partai Bulan Bintang JUMLAH JUMLAH TOTAL
Dalan Lidang, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal Sipolu-polu, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal Parbangunan, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal
Dalan Lidang, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal Gunung Tua Penggorengan, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal 19 20 + 19 = 39
Jumlah Kursi Anggota DPRD Partai Hanura Kab. Mandailing Natal Autentifikasi Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Partai Pdi-Perjuangan Kab. Mandailing Natal Autentifikasi Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Partai Nasdem Kab. Mandailing Natal Autentifikasi Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan Kab. Mandailing Natal Rekap DPT Pilkada Madina tahun 2015. Contoh Formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Contoh Berita Acara. Autentifikasi Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Partai Demokrat Kab. Mandailing Natal Autentifikasi Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Partai Gerindra Kab. Mandailing Natal Autentifikasi Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Partai PAN Kab. Mandailing Natal. Autentifikasi Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Partai Golkar Kab. Mandailing Natal. Autentifikasi Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Partai PKPI Kab. Mandailing Natal. Perolehan suara terbanyak di masingmasing Kecamatan Pilkada Madina tahun tahun 2015. Rekap DPT Pilkada Madina tahun 2015. Rekap DPT Pilkada Madina tahun 2015. Rekap DPT Pilkada Madina tahun 2015. Autentifikasi Perolehan Suara dan Jumlah Kursi Anggota DPRD Partai Bulan Bintang Kab. Mandailing Natal. PEMOHON INFORMASI PEMOHON INFORMASI
10
7. Sengketa Informasi Publik Selama tahun 2015 dan 2016, KPU Mandailing Natal tidak pernah menerima surat keberatan atas permohonan informasi yang berakibat pada sengketa informasi.
11
BAB II TUGAS DAN WEWENANG SERTA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR A. Tugas Dan Wewenang PPID Adapun uraian tugas dan wewenang masing-masing Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Mandailing Natal adalah sebagai berikut: 1. Pembina PPID a.
Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Mandailing Natal;
b.
Menetapkan kepututusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Mandailing Natal;
c.
Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Mandailing Natal.
Pembina PPID adalah Ketua KPU Mandailing Natal, Agus Salam, S.H.I
2. Tim Pertimbangan PPID Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Mandailing Natal.
Tim pertimbangan pelayanan informasi PPID KPU Mandailing Natal adalah sebagai berikut:
Anggota KPU Madina Divisi Teknis, Mas Khairani, S.S.
Anggota KPU Madina SDM dan Parmas, Akhir Mada, S.Pd.I.
Anggota KPU Madina Divisi Hukum, Fadhillah Syarief, SH.
Anggota KPU Madina Divisi Perencanaan/Data, Asrizal Lubis, S.Th.I
12
3. Atasan PPID a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Mandailing Natal; b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Mandailing Natal; c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Mandailing Natal; d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di di lingkungan KPU Mandailing Natal telah sesuai dengan peraturan perundangan.
Atasan PPID adalah Sekretaris KPU Mandaiiling Natal, M a w a r d i, SE
4. PPID a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Mandailing Natal; b. Menghimpun informasi publik dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Mandailing Natal; c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Mandailing Natal; d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik; e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Sekretariat KPU Mandailing Natal; f. Menyimpan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan PPID; g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga ) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Mandailing Natal, Pajaruddin, Am.Pd
13
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi a. Melaksanakan kegiatan informasi kepada publik;
pelayanan
b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangu sistem informasi; c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Mandailing Natal.
Tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi di Lingkungan KPU Mandailing Natal adalah sebagai berikut:
Kasubbag Umum, Logistik dan Keuangan KPU Mandailing Natal, Ali Gusti Nasution
Kasubbag Hukum KPU Mandailing Natal, Samsul Eddy Pulungan
Plh. Kasubbag Program dan Data KPU Mandailing Natal, M u s l i h, S.Sos
14
6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Mandailing Natal.
Desk pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan KPU Mandailing Natal adalah sebagai berikut:
Soleman Nasution, S.sos. Staf Teknis dan Hupmas
Abdul Somad Staf Program dan Data
Muhammad Yamin Staf Umum, Logistik dan Keuangan
Muhayyar Staf Program dan Data
Siti Aisah Staf Umum, Logistik dan Keuangan
Masidah Staf Hukum
Mukmin, S.Pd.I Staf Program dan Data
15
B. Standar Operasional Prosedur (SOP) 1. Maksud dan Tujuan Layanan data dan informasi yang diselenggarakan KPU Mandailing Natal sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan permohonan oleh masyarakat. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disiapkan KPU Mandailing Natal adalah untuk memenuhi layanan permintaan informasi publik dari masyarakat. Standar operasional prosedur yang disiapkan yaitu mulai pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang telah dikuasai oleh masing-masing Sub Bagian di lingkungan KPU Mandailing Natal, sehingga penyerahannya kepada pemohon diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam memenuhi data dan informasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna memenuhi permohonan informasi publik oleh masyarakat. 2. Alur Pelaksanaan SOP PPID di Lingkunagn KPU Mandailing Natal Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ketentuan pasal 39 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Komisi
88/Kpts/KPU/TAHUN
Pemilihan 2015
Umum,
tentang
dan Standar
Keputusan
KPU
Operasional
Nomor Prosedur
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat dan sederhana, KPU Mandailing Natal membuat bagan SOP dalam mengumpulkan, mengelola data dan informasi sebagai berikut:
16
Mandailing Natal
17
C. Kendala Dalam Pengelolaan PPID
Proses pengelolaan dan pelayanan informasi di KPU Mandailing Natal mengalami kendala, antara lain :
Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara layak dan memadai.
1
Masih kurangnya pemahaman atas konsep hak atas informasi dan UU KIP di dalam internal KPU Mandailing Natal.
2
3 Masih kurangnya pemahaman terhadap PKPU tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik beserta Surat Keputusan yang mendukung implementasi PKPU dimaksud.
4
Prosedur persuratan khusus permohonan informasi masih disamakan dengan prosedur surat pada umumnya.
Tidak ada anggaran untuk Pelayanan Informasi oleh PPID di KPU Kabupaten/kota.
18
D. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi di waktu yang akan datang menjadi salah satu prioritas KPU Mandailing Natal. Untuk mendukung hal tersebut, KPU Mandailing Natal menyiapkan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:
Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap pelayanan informasi. Meningkatkan perbaikan terhadap proses dan kualitas pelayanan. Melengkapi data dan informasi kepemiluan sesuai permintaan pemohon informasi. Tertib administrasi pelayanan.
19
BAB III PENUTUP
Laporan PPID ini menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID KPU Mandailing Natal selama tahun 2015 dan tahun 2016. Selanjutnya KPU Mandailing Natal akan selalu berupaya untuk memaksimalkan pelayanan PPID KPU Mandailing Natal sebagaimana yang tertuang dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Sumatera Utara untuk kemajuan dalam hal pelayanan dan pengelolaan PPID KPU Kabupaten Jepara. Demikian laporan ini dibuat sebagai salah satu pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID KPU Mandailing Natal selama tahun 2015 dan tahun 2016 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Atasan PPID KPU Mandailing Natal Sekretaris,
PPID KPU Mandailing Natal Kasubbag Teknis dan Hupmas,
M A W A R D I, SE NIP. 19721102 200312 1 002
PAJARUDDIN, Am.Pd NIP. 19660401 198712 1 001
Mengetahui, PEMBINA PPID KPU Mandailing Natal Ketua,
AGUS SALAM, S.H.I
20
Lampiran I Formulir Permohonan Informasi
21
22
Lampiran II Formulir Keberatan Atas Permohonan Informasi
23
Lampiran III Formulir Pemberitahuan Tertulis
24
Lampiran IV Sarana dan Prasarana
Ruang Pelayanan Informasi
Ruang Pelayanan Pemohon Informasi
Perangkat Komputer
Papan Struktur PPID
Kotak Saran
Papan Hak pemohon Informasi
Papan Maklumat Pelayanan Informasi
Papan Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Keberatan Atas Informasi
25
Lampiran V Dokumentasi Kegiatan
26
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
ICEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR: 74/1{pts/KPU-Kab-002.434826/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR: 53/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2015 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL
Menimbang
Mengingat
a.
bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 346/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 telah memberhentikan Sdr. Ahmad Dahlan, S.Sos sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dan mengangkat Sdr. Mawardi, SE sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
b.
bahwa sebagai akibat dari Keputusan sebagaimana tersebut pada huruf "a" di atas maka perlu dilakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor Pengangkatan tentang 53/Kpts/KPU-Kab-002.434826/2015 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal
c.
bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
1.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7.
Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3397/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 707/Kpts/KPU-Prov-002/IV/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar Waktu Kabupaten Mandailing Natal. Memperhatikan
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Tindak Lanjut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 2.
Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 29/BA/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 dan Informasi Pejabat Pengelola tentang Pengangkatan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
3.
Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 346/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
4.
Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 31/BA/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Serah Terima Jabatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR: 53/Kpts/KPU-Kab002.434826/2015 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL.
Kesatu
: Mangangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tertuang dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua
Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terdiri dari: a. Pembina PPID; b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi; c. Atasan PPID; d. PPID; e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi; dan f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
Ketiga
1. Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) meliputi: a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal; b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal; c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan; e. Menyelesaikan sengketa Pelayanan Informasi bersama Biro Hukum/Bagian Hukum/Sub Bagian Hukum; f. Melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit. 2. Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, memiliki tugas dan wewnang: a. Melaksanakan kegiatan Pelayanan Informasi kepada Publik; b. Mengumpulkan, mengelola data dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing Biro/Bagian/Sub Bagian; c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkaan dengan masalah Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada: 1) Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU; 2) Bagian Hukum Sekretariat KPU Provinsi; dan 3) Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
3. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan Tim Penghubung Layanan Informasi dan berkoordinasi pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Keempat
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam kc'putusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Panyabungan Pada Tanggal : 13 Juni 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUF:a4EN MANDAILING NATAL {etua,
Lampiran Nomor Tanggal Tentang
: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal : 74/1
No.
Jabatan pada Struktur PPID
Nama
1
2
3
1.
AGUS SALAM, S.H.I
Pembina PPID
MAS KHAIRANI, S.S.
2. 3.
AKHIR MADA, S.Pd.I
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.
FADHILLAH SYARIEF, SH
5.
ASRIZAL LUBIS, S.Th.I
6.
Atasan PPID
MAWARDI, SE
7.
PPID
PAJARUDDIN, A.Ma.Pd ALI GUSTI NASUTION
8. 9.
Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
SYAIFUL AZHAR, S.Sos
10.
SAMSUL EDDY PULUNGAN
11.
SOI,EMAN NASUT1ON, S.Sos
12.
SITI AISAH
13.
ABDUL SOMAD
14.
MUHAMMAD YAMIN
Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.
MASIDAH
16.
MUHAYYAR
17.
MUKMIN, S.Pd.I
KOMISI PEMILIIIAN UMUM KAI3UPATEN MANDAILING NATAL i‘,11
KAB ,‘A1,10A‘L'AVO
M, S.H.I
r*".^"''l
UMUM K()MISI PEMITIHAN iIATAI. I(ABUPAIEII MAI\IDAII.II{G KEPUTUSAN KOMISIPEMILIHAN UMUM KABUPATENMANDAILINGNATAL
-o02.43+az6 NOMoR :t /Kpts/Kpu-Kab lzo7| TENTANG PENGANGKATAN PEJABATPENGELOLA INFORMASIDAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISIPEMILIHANUMUM I(ABUPATENMANDAILINGNATAL KETUAKOMISIPEMILIHANUMUM InqBUPATENMANDAILINGNATAL Menimbang
a,
bahwasebagai tindal< ianjutPasal27 ayat1 Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomorl Tahun2015tentangPengelolaan dan Pelayanan InformasiPublikdi Lingl(ungan KomisiPemiljhanUmum,dipandangperlu menetapkanpejabat Pengelola lnformasidan Dokumentasi di Lingl(ungan KomisiPemiljhan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
b. bahwauntuk maksudtersebutdiatasperluditetapkan dalamsuatuKeputusan KomisiPemilihan UmumKabuparen Mandailing Natal, Mengjngat
1 , Undang-Llndang Nonof 12 Tahun 1998 tentangPembentukanKabupaten Tjngl
2. Undang-Undang Nomor14 Tahun2008tentangKeterbukaan lnformasiPublik I LembaranNegarafepublil(lndonesiaTahun 2008 Nomor 61, Tambahan LembaranNegaraRepublikindonesja Nomor4846);
3 . Undang-lJndang Nomor 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggara Pemilihan Umum Lenbaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 101 [ Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor5246); 4.
PeraturanKomisiPcnlilihanUmumNomor05 Tahun2008tentangTataKerja Komisi PemilihanUmum, I(omisi PemilihanUnlum Provinsi dan Komisi PemilihanUmum l(abupatcn/Kota sebagaimana telah beberapakali diubah denganPeraturan KomisiPemiljhan UmumNomor01 Tahun2010;
5 , PeraturanKomisiPemilihanUmum Nomor06 Tahun2008 tentangSusunan Organjsasidan Tata Kerja SekretariatJenderalKomisi PemilihanUmum, Sekretadat Komisi PemilihanUmum Provinsi dan SekretariatKomisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotasebagaimanatelah diubah dengan Peraturan KomisiPclnilihan UmumNomor22 Tahun2008; 6,
Peraturan KomisiPemilihan UmumNomor1 Tahun2015tentangPengelolaan danPelayanan lnformasiPublikdi Lingkungan KomisiPemilihan Umum;
7 , PeraturanKomisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang StandarLayanan InformasrPubik;
B, KeputusanI(omisi PemilihanUmum Nomor B7/KpIS/KPU/TAHUN 2015 tentangStruktur PejabatPergelolaInformasidan Dolementasidi Lingkungan KomisiPemilihan UmLrm.
c, mengordinasikan penyelesaian sengketahukum yang berkenaandengan masalahInformasiPublikpada masing-masing tingkatankepadai 1.birohulirm Sekretariat KPU; Jenderal 2.bagian huklm padaSekretariat KPUProvinsi; 3.subbagianhukumpadaSekretadat KPUKabupaten/Kota. 3. Deskpelayanan Informasidan dokumentasi pelayanan bertugasmemberikan tekhnissertaberkoordinasi dan memintabantuantim penghubung layanan Informasidandok!mentasipadaKPU,KPUProvinsidanKPUKabupaten/Kota Keempat
Keputusan ini mulaiberlakusejaktanggalditetapkan,denganketentuanapabila dikemudian hari ternyataterdapatkekeliruandalamkeputusan ini akandiadakan perbaikan sebagaimana mestinya,
Ditetapkandj I Panyabugan PadaTang8al :2/l:Jli?A$
sesuai dengan aslinya Salina! KOMISIPEMILIHAN UMUM SEKRETAR1AT RABUPATEN MANDAILING NATAL
PEMILIHAN UMUM KOMISI NATAL KABUPATEN MANDAILINC Ketua, Ttd SALAM, S,H,I AGUS
PULUNGAN SAM I Pena N]PI 6402021987t2 1402 .
o
9 . Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provjnsi Sumatera Utara Nomor : 3397lKpts/KPU-Kab-00212013 tanlgal 28 Oktober 2013, tentang Pemberhentian dan PengangkatanAnggota Komisi Pemilihan Umum KabupatenMandailingNatalProvinsiSumateraUtara;
1 0 . KeDutusanKomisr Pemilihan Umum Provinsi SumateraUtara Nomor 707lKpts/KPU-Prov'002llV /201,5 tanggal 13 Aprii 2015 tentang Pengangkatandan PemberhentianAnggota Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal; Pengganti Antarwal(tuKabupaten Memperhatikan
1 . Surat EdaranKetua Komisi PemilihanUmum Nomor | 178/KPU/1V/2015 tanggal20 April 2015 perihalrTindak lanjut PKPUNomor l Tahun 2015 KPIJ; InformasiPublikdi Lingkungan Pengelolaan dan Pelayanan
z.
Berita Acara RapatPleno Komisi PemilihanUmum KabupatenMandailing Natal Nomor | /BA/v/2015 ta^Ega1 Mei 2015 tentang Pengangkatan di Lingkungan KomisiPemilihan PejabatPengelola lnformasidanDokumentasi Natal. UmumKabupatcn4andailing
i\-IEIUUTUSKAN Menetapkan
Mandailing Nataltentang KomisiPemilihan UmumKabupaten SuratKeputusan Lingkungan Komisi danDokumentasidi Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi Mandailing Natal, Pemilihan UmumKabupaten
Pertama
di Lingkungan Komisj danDokumentasi Mengangkat Pejabat Pengelola informasi Mandailing Nataldengansusunankean8gotaan PemilihanUmum l(abupaten yangmenjadi bagian tidakterpisahkan dari sebagaimana lertuang dalamlampiran SuratKeputusan ini.
Kedua
danDokumentasi terdiridarii 1.Struktur Pejabat Pengelola Inforrnasi [PPID) a. Pembina PPID; Informasi; b. TimPertrmbangan Peldyanan PPID; c. Atasan d, PPID; penyedia e, Timpenghubung Informasi dandokumentasi; Infornlasi dandokumentasi, f, Deskpelayanan
Ketiga
(PPID), Pengelola lnformasidan Dokumentasi 1. TugasdanWewenang Pejabat meliputii melaksanakan, mengawasi,dan mengorganisasikan, a.merencanal
Lamprran Nont0r Tanggal Tenlang
KeputLrsan Komisi PemilihanUmunl KabLrpaten l\'landailing Nalal
02.4.3 4826 f'3 TxptsTxeu,xab-o / 201s z-f lteizot5 Pengangkatan Pejabat PengelolaIniofmasi dan Dokumentasidi Lingl
N am a P e n b i n aP P I D
I;
S,. I I ] ACUS SAt,AM M A SI ( J I A I R AI ,N SS
it3
I R [ 4 A D AS, , P d , I AI
4
F A D II.LI L A }S I Y A R J ESFH, 6
Alasan PPID
A l ( l l M A DD A f l l , A Ns , S o s
7
PPtt)
P A J A I t U D I )Al N .m , a,Pd
I 9
A L lG T J SN TA ] SUl'ION T i mP e n g h L b L P r neg1 \ e d rl.rrf o r r n r sd a r DokLrmentasi
S Y A ] FII,JA Z I I A RS,S O S S A M SII,JI ] DD YP L J I , I J N C A N S 0 I . E M AN NA S tl Jl 0 N ,S . S o s S I l ' IA I S A H
ABDULSOMAD DesP k e ) a y a nIanni o r m adsai n Dokumentasi
YAI\4IN MUI-IA[4I\4AD MASIDAH [4UHAYYAR MUI<MlN
KETUAKOMISIPEMILIHANUMUM KABUPATENMANDAILINGNATAL Ttd
sesuaidenganaslinya Salinan KOMISIPEMILIHANVMUM SEKRETAR]AT NATAL MANDAILING KABUPATEN
SAM
DDYPULUNCAN
AGUSSALAM.S.H
