Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance. PT Bank Nationalnobu Tbk. Periode 1 Januari 31 Desember PT Bank Nationalnobu Tbk

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank Nationalnobu Tbk Periode 1 Januari – 31 Desember 2013

PT Bank Nationalnobu Tbk Nobu Center Kawasan Bisnis Granadha Plaza Semanggi Lt. UG & 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 50 Jakarta 12930 Telp. 021-2553-5128 Fex. 021-2553-5130 http://www.nobubank.com

email : [email protected]

Laporan Tata Kelola A. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (untuk selanjutnya disebut GCG) merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan perusahaan. Upaya menerapkan prinsip-prinsip ini telah dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan oleh Perseroan. Adapun tujuannya tidak semata-mata memenuhi ketentuan dari pihak otoritas/regulator, namun juga untuk mendukung pertumbuhan perusahaan dalam mencapai target bisnisnya secara sehat dalam jangka panjang. Hal ini semakin penting mengingat Perseroan saat ini secara terus menerus memperluas layanannya sehingga dapat melayani kebutuhan produk dan jasa perbankan serta wilayah operasi di berbagai wilayah Indonesia. Selama tahun 2013, Perseroan telah mengembangkan langkah-langkah yang kondusif terhadap implementasi Good Corporate Governance. Dimulai dari komitmen jajaran Dewan Komisaris dan Direksi yang merupakan kunci keberhasilan penerapan GCG. Selanjutnya diikuti dengan implementasi visi dan misi, kode etik, peraturan kepegawaian serta berbagai ketentuan lainnya. Pelaksanaan GCG juga dimanifestasikan dalam aktivitas perusahaan seperti rekrutmen, training/sosialisasi, penilaian kinerja dan lain-lain. Dalam memonitor pelaksanaannya selain dengan mekanisme self assessment juga dilakukan oleh unitunit independen seperti SKAI, SKMR, Kepatuhan serta diadakannya saluran Whistle Blowing. Semuanya itu diatur agar semua Pengurus dan karyawan serta stakeholder perusahaan dalam melakukan aktivitasnya selalu memegang prinsip: keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan fairness. Aktivitas yang terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance selama tahun 2013, dapat dijelaskan dibawah ini:

1. Aspek-Aspek Cakupan Tata Kelola Perusahaan ( Good Corporate Governance) A. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris & Direksi a. Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Dewan Komisaris Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan saran terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dalam hal pemenuhan tugas dan tanggung jawab tersebut, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen. Ketentuan Bank Indonesia mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik ( Good Corporate Governance) menyatakan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Paling kurang satu orang anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia dan paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Selain itu, anggota Dewan Komisaris Perusahaan tidak boleh memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepungurusan, dan hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lain dan Direksi, seperti dijelaskan dibawah ini: Hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, kepemilikan Dewan Komisaris Nama

Ya

Tidak

Direksi Ya

Tidak

PS Pengendali Ya

Tidak

Prof. Dr. Adrianus Mooy

v

v

v

Hadiah Herawatie, SH, LLM

v

v

v

Markus Permadi

v

v

v

Laporan GCG Nobu Bank 2013

1

Perusahaan telah memenuhi semua ketentuan Bank Indonesia tersebut. Dewan Komisaris terdiri dari tiga anggota yang seluruhnya berdomisili di Indonesia dan mayoritas berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Masing-masing Anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik. Anggota Dewan Komisaris juga tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi maupun Komisaris lainnya. Selain itu, Anggota Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain. Selanjutnya, seluruh anggota Dewan Komisaris juga telah memenuhi persyaratan sesuai dengan jabatannya yang terkait dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 110, Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang: Bank Umum (pasal 27), Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang: Uji Kemampuan dan Kepatutan ( Fit & Proper Test) dan Peraturan OJK (d/h Bapepam-LK) No. IX.I.6 lampiran Keputusan Ketua (d/h Bapepam-LK) No. Kep. 45/PM/2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama Independen.Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 34 tanggal 19 Desember 2012, yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Jakarta, Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: Komisaris Utama Komisaris Komisaris

: Prof. Dr. Adrianus Mooy (Independen) : Hadiah Herawatie, SH, LLM (Independen) : Markus Permadi

Direksi Direksi Perusahaan telah memenuhi persyaratan menjadi Direksi sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI), Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK d/h Bapepam-LK). Seperti dalam PBI No. 13/27/PBI/2011, tentang perubahan atas PBI No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, mengatur bahwa anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi, dan Reputasi Keuangan. Persyaratan untuk menjadi Direktur juga diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 93 dan Peraturan OJK (d/h Bapepam-LK) No. IX.I.6 lampiran keputusan ketua (d/h) Bapepam-LK No. Kep-45/PM/2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik mencakup:  Mempunyai akhlak dan moral yang baik;  Tidak pernah dinyatakan pailit;  Bukan anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan  Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. Anggota Direksi seluruhnya berdomisili di Indonesia serta berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Pengangkatan Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan karena telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ( Fit and Proper Test), sesuai Persetujuan Bank Indonesia. Adapun rincian Anggota Direksi adalah sebagai berikut:


2

No.

Nama

Jabatan

1

Suhaimin Djohan

Direktur Utama

26 Februari 2013

2

Januar Angkawidjaja

Direktur

8 April 2011

3

Hendra Kurniawan

Direktur

1 Desember 2011

Direktur

4 Oktober 2004

Direktur

20 September 2002

4 5

Telijani Tjandra

1) 2)

Efen Linggautama

Persetujuan BI

1) efektif mengundurkan diri tanggal 1 Januari 2014 2) efektif mengundurkan diri tanggal 19 Desember 2013

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham pada Perseroan. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain. Seluruh Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris seperti dijelaskan dibawah ini: Hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, kepemilikan Dewan Komisaris

Nama

Ya

Tidak

Direksi Ya

Tidak

PS Pengendali Ya

Tidak

Suhaimin Djohan

v

v

v

Januar Angkawidjaja

v

v

v

Hendra Kurniawan

v

v

v

Telijani Tjandra

1)

v

v

v

Efen Linggautama

2)

v

v

v

1) efektif mengundurkan diri tanggal 01 Januari 2014 2) efektif mengundurkan diri tanggal 19 Desember 2013

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dalam pelaksanaan Good Corporate Governance, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:  Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.  Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG pada sebagian kegiatan usaha atau tingkat organisasi sesuai dengan skala, volume, serta kompleksitas usaha Perseroan.  Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk mengarahkan, memantau, serta mengevaluasi kebijakan strategis Perseroan.  Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.  Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal. Selama periode tahun 2013, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali.  Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.  Sampai dengan akhir Desember 2013, tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.  Telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.


3

Direksi Dalam pelaksanaan Good Corporate Governance, Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:  Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.  Bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.  Mengelola Perseroan sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada sebagian tingkat organisasi, sesuai dengan volume, skala, dan kompleksitas usaha Perseroan.  Menyediakan data dan informasi secara cukup lengkap, akurat, kini, dan tepat waktu kepada Komisaris.  Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan otoritas lain.  Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.  Mengungkapkan kebijakan-kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.  Membentuk SKAI, SKMR, dan Satuan Kerja Kepatuhan (dibentuk pada Maret 2011).  Tidak menggunakan penasehat perorangan dan atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus.  Telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat. Adapun yang menjadi tugas utama dari masing-masing direktur adalah sebagai berikut: Suhaimin Djohan – Direktur Utama Bersama dengan Direktur lainnya bertanggung jawab mengelola perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham, nasabah, dan pekerja, serta memberikan arahan dan menentukan strategi dan pedoman seluruh aktivitas perbankan yang menjamin profitabilitas dan perkembangan perusahaan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Januar Angkawidjaja – Direktur Bertanggung jawab dalam mengarahkan dan menetapkan strategi pengembangan Kepatuhan terhadap segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan semua aspek Manajemen Risiko guna memitigasi tingkat risiko yang dihadapi Bank. Selain itu juga bertanggung jawab memantau dan mengarahkan strategi pengembangan Sumber Daya Manusia. Hendra Kurniawan – Direktur Bertanggung jawab memastikan penyampaian Laporan Keuangan Bank, perpajakan, proses pembayaran kepada Pihak Ketiga, pemantauan saldo buku besar dan memastikan Kebijakan Akuntansi, Perpajakan, dan kebijakan lainnya yang terkait dijalankan dengan baik dan benar guna mendukung perkembangan perusahaan, serta bertanggung jawab dalam memastikan GWM terpenuhi sesuai PBI dan meningkatkan pendapatan melalui penempatan pada instrumen keuangan (Obligasi) untuk menghasilkan imbal hasil ( yield) yang lebih tinggi dengan tetap mempertahankan aspek kehati-hatian. Telijani Tjandra – Direktur Memastikan seluruh kegiatan operasional Bank terkait Sistem, Prosedur, dan Teknologi Informasi berjalan dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank guna menunjang perkembangan perusahaan. Memastikan seluruh aktivitas Group/ Divisi/ Cabang yang terkait dengan pembelian, transportasi, keamanan, pengadaan barang, pemeliharaan, dan renovasi gedung kantor berjalan dengan baik.


4

Efen Linggautama – Direktur Bersama dengan Direktur yang lain bertanggung jawab dalam mengelola Bank untuk menghasilkan keuntungan dengan menetapkan strategi pengembangan Bisnis Bank dari segi Produk, Fitur, e-channel serta pengembangan kantor Cabang. Memastikan pencapaian target Bisnis Bank yang sejalan dengan tujuan Bank. c. Pengawasan Dewan Komisaris Di tahun 2013 aktivitas pengawasan Dewan Komisaris telah dijalankan sesuai ketentuan, yang mencakup hal-hal antara lain sebagai berikut:       

Memberikan masukan dan menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) pada bulan November 2012 serta revisinya di akhir Juni 2013. Melakukan pengawasan atas realisasi pencapaian RBB tiap semester Sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia atas pengawasan aktif terhadap Manajemen Risiko maka Dewan Komisaris telah menyetujui revisi Pedoman Manajemen Risiko pada bulan November 2013. Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit, baik yang berasal dari SKAI maupun dari pihak eksternal (BI dan KAP) Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas kajian dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi dalam pencalonan anggota Direksi Melalui Komite Audit, Dewan Komisaris telah menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik AAJM untuk pemeriksaan tahun buku 2013. Melalui Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris senantiasa memantau Tingkat Kesehatan Bank serta pemantauan mitigasi risiko.

d. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006, tentang: Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, pasal 15: Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat Dewan Komisaris tersebut wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Sepanjang tahun 2013 telah diadakan 6 (enam) kali Rapat Dewan Komisaris. Berikut adalah frekwensi kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2013. Nama Prof. Dr. Adrianus Mooy Hadiah Herawatie, SH, LLM Markus Permadi

Jabatan

Jml. Kehadiran

% Kehadiran

Komisaris Utama/Independen

6/6

100%

Komisaris Independen

6/6

100%

Komisaris

4/6

67%

B. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite a. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite Sesuai dengan ketentuan Pelaksanaan GCG, Perseroan telah membentuk 3 (tiga) Komite, yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Audit Komite Audit adalah komite yang dibentuk untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pengawasan secara efektif dan independen. Pembentukan Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan pada tanggal 28 Maret 2011, sedangkan pengangkatan anggotanya dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2011.


5

Adapun susunan keanggotaan Komite Audit tahun 2013 adalah sebagai berikut: Ketua : Prof. Dr. Adrianus Mooy Anggota : Sukarwan Anggota : I Nyoman Tjager Anggota : Markus Permadi Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berhubungan dengan Penerapan Manajemen Risiko. Pembentukan Komite Pemantau Risiko oleh Dewan Komisaris dilakukan pada tanggal 28 Maret 2011, sedangkan pengangkatan anggotanya dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2011. Adapun susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko tahun 2013 adalah sebagai berikut: Ketua : Prof. Dr. Adrianus Mooy Anggota : E Y Ruru Anggota : I Nyoman Tjager Anggota : Markus Permadi Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Renumerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berhubungan dengan pengawasan implementasi kebijakan Renumerasi dan Nominasi Direksi dan kepegawaian sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Bank Indonesia. Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi oleh Dewan Komisaris dilakukan pada tanggal 28 Maret 2011, sedangkan pengangkatan anggotanya dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2011. Adapun susunan keanggotaan Komite Renumerasi dan Nominasi tahun 2013 adalah sebagai berikut: Ketua : Hadiah Herawatie, SH, LLM Anggota : Prof. Dr. Adrianus Mooy Anggota : Markus Permadi Anggota : Chandra Kusdianto b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan GCG, maka tugas dan tanggung jawab Komite adalah sebagai berikut: Komite Audit  Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.  Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:  Pelaksanaan tugas SKAI;  Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar yang berlaku;  Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan  Pelaksanaan tindaklanjut oleh Direksi atas hasil pengawasan Bank Indonesia guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.  Memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Selain hal tersebut diatas maka sesuai ketentuan OJK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012, tugas Komite Audit adalah:  Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik


6

     

Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jaa yang diberikannya Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal. Melakukan penelaahan pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik

Komite Pemantau Risiko  Evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.  Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.  Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang evaluasi dan pemantauan manajemen risiko. Komite Remunerasi dan Nominasi  Terkait dengan kebijakan remunerasi:  Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.  Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi (disampaikan pada RUPS) serta kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai (disampaikan kepada Direksi).  Terkait dengan kebijakan nominasi:  Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.  Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada RUPS.  Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite GCG.

c. Frekuensi Rapat Komite Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja maka pelaksanaan rapat maka rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling kurang 51% dari total anggota, termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. Selama tahun 2013, Komite-Komite telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 6 (enam) kali dan selalu kuorum. Berikut adalah frekuensi kehadiran dalam rapat Komite: Rapat Komite Audit Nama

Jabatan

Jml kehadiran

%kehadiran

Ketua Komite

6/6

100%

Markus Permadi

Anggota Komite

4/6

67%

Sukarwan

Anggota Komite

5/6

83%

I Nyoman Tjager

Anggota Komite

5/6

83%



7

Rapat Komite Pemantau Risiko Nama

Jml kehadiran

%kehadiran

Ketua Komite

6/6

100%

Markus Permadi

Anggota Komite

4/6

67%

E Y Ruru

Anggota Komite

6/6

100%

I Nyoman Tjager

Anggota Komite

5/6

83%


Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Nama

Jabatan

Jml kehadiran

%kehadiran

Ketua Komite

6/6

100%


Anggota Komite

6/6

100%

Markus Permadi

Anggota Komite

4/6

67%

Chandra Kusdianto

Anggota Komite

6/6

100%

Hadiah Herawatie, SH, LLM

C. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal, Dan Audit Eksternal a. Fungsi Kepatuhan Direktur Kepatuhan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:  Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui:  menetapkan langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;  memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan;  memantau dan menjaga kepatuhan Perseroan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.  Mencegah Direksi agar tidak menempuh kebijakan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Direktur kepatuhan telah secara berkala melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

 Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan penerapan fungsi kepatuhan, Perseroan telah menjalankan aktivitas sebagai berikut:  Menyediakan sumber daya yang memadai untuk menyelesaikan tugas secara efektif.  Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.  Melaksanakan pelatihan Pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepada seluruh pegawai Perseroan.  Memantau pelaksanaan proses pengkinian data nasabah.  Menerapkan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. b. Fungsi Audit Internal Direksi Perseroan telah mengupayakan hal-hal sebagai berikut:  Terciptanya struktur pengendalian intern dan menjamin terselenggaranya fungsi audit internal Perseroan dalam setiap tingkatan manajemen.  Tindak lanjut temuan audit internal Perseroan sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.  Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit internal Perseroan.


8

Dalam kaitannya dengan Fungsi Audit Internal, Perseroan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:  Memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), serta:  Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter);  Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);  Menyusun panduan audit internal.  Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.  Melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.  Menyediakan sumber daya yang memadai. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Perseroan telah menyusun Internal Audit Charter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Perseroan telah menunjuk Deden Subagja selaku Ketua Unit Audit Internal berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 28 April 2011. Perseroan telah mengangkat Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan membentuk Internal Audit Charter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Kantor Pusat Perseroan No. 002/SK-DIR/HR/III/2011 tanggal 9 Maret 2011. Adapun tugas dan tanggung jawab dari Unit Audit Internal adalah sebegai berikut: 1. Bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengatur dan mengarahkan audit intern serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari Bank akan dapat dicapai secara optimal. 2. Berkewajiban untuk : a. Menyampaikan laporan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. b. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester. Laporan tersebut ditandatangani oleh presiden Direktur dan Dewan komisaris. c. Menyiapkan segera laporan hasil audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Laporan tersebut harus disampaikan kepada Bank Indonesia oleh Presiden Direktur dan Dewan komisaris.

Whistle Blowing System Definisi Whistle Blowing Definisi Whistle Blowing menurut

Komite Nasional Kebijakan Governance adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Bank, maupun pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Bank (stakeholders), yang dilakukan oleh karyawan, atau pimpinan organisasi; sehingga dapat diambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Jenis Pelanggaran Aktivitas pelanggaran dapat terdiri, namun tidak terbatas pada beberapa kategori: 1. Fraud Terkait dengan tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk mengambil keuntungan pribadi atau pihak lain dengan cara yang melanggar peraturan internal maupun eksternal sehingga mengakibatkan kerugian bagi Bank dari sisi finansial maupun non-finansial. 2. Kesalahan operasional yang signifikan


9

3. 4.

5.

6. 7.

Terkait dengan tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja atau tidak disadari sehingga mengakibatkan kerugian finansial ataupun non finansial bagi Bank. Pelanggaran ketentuan Bank Meliputi semua bentuk pelanggaran terhadap ketentuan internal Bank maupun ketentuan yang berlaku bagi bidang usaha perbankan. Benturan kepentingan (conflict of interest) terkait dengan tindakan penyalahgunakan nama, fasilitas atau hubungan baik Bank untuk kepentingan pribadi dalam bentuk apapun termasuk penerimaan uang, barang dan fasilitas dari pihak-pihak tertentu tanpa seizin dari Manajemen. Tindakan melanggar etika moral Terkait dengan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merugikan nama baik Bank, sepertik konflik kepentingan, penggunaan data Bank, penyalahgunaan aset/inventaris dan lain-lain. Tindakan melanggar hukum pidana maupun hukum perdata ataupun peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya pemalsuan tanda tangan pejabat berwenang, penggunaan narkoba, pelecehan, perusakan barang dan lain-lain. Tindakan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, membahayakan keamanan Bank, termasuk membahayakan aset pihak ketiga/nasabah.

Kategori Whistle Blower/Pelapor Whistle Blower (“Pelapor”), dapat dikategorikan menjadi: 1. Pihak internal, meliputi karyawan pimpinan, karyawan klerikal baik karyawan tetap, kontrak maupun outsourcing. 2. Pihak eksternal, meliputi mantan karyawan, vendor, nasabah, konsultan, pihak eksternal lain. Setiap Pelapor diharapkan dapat memberikan bukti berupa data, informasi atau indikasi awal atas terjadinya pelanggaran, sehingga kasus yang dilaporkan dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Laporan yang masih kurang lengkap akan dimintakan informasi tambahan kepada Pelapor melalui jalur yang aman. Kategori Pelaku Pelanggaran/Terlapor Pihak yang dilaporkan oleh Pelapor (“Terlapor”) dapat dikategorikan menjadi: 1. 2. 3. 4.

Karyawan termasuk karyawan pimpinan, karyawan tetap, kontrak maupun outsourcing. Direksi dan Dewan Komisaris. Anggota Komite yang ada di Bank. Mantan karyawan, dengan pertimbangan khusus misalnya kasus terkait dengan karyawan yang masih aktif atau kasus berdampak pada Bank.

Penyelesaian kasus Whistle Blower Laporan WB akan diteruskan oleh WB Officer ke Internal Audit Bank, secara rahasia tanpa menyebutkan identitas Pelapor sama sekali. Kasus WB kemudian diinvestigasi oleh Internal Audit seperti kasus-kasus fraud dan pelanggaran lainnya. Apabila ada tindakan disiplin, baik terhadap Pelapor maupun Terlapor, termasuk untuk tindakan rehabilitasi nama karyawan, maka Bank berpedoman pada kebijakan Tindak Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Kerja (TPDPK) yang ada di Bank. Media Pelaporan Pelaporan dapat dilakukan dengan menggunakan media sebagai berikut: 1. Surat tertulis 2. Surat elektronis/e-mail, untuk menjaga kerahasiaan, email tersebut hanya dapat diakses oleh WB Officer.


10

Kode Etik & Tanggung Jawab Profesional Sebagai langkah pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik, para nasabah, para pemegang saham dan masyarakat luas untuk memberikan kualitas layanan dengan standar etik dan profesionalisme yang tinggi, maka Perseroan telah menyusun Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 011/SK/DIR/VII/11 perihal Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional. Hal-hal yang diatur dalam Surat Keputusan tersebut antara lain : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ketentuan Umum Hubungan Kerja Kepatuhan kepada Regulator Perlindungan terhadap Aset Bank dan Nasabah Kerahasiaan Informasi Benturan Kepentingan Pencegahan Suap, Korupsi, Penerimaan Hadiah dan Pemberian Lainnya Komunikasi dengan Publik

c. Fungsi Audit Eksternal Penerapan Fungsi Audit Eksternal telah berjalan sebagaimana mestinya yang dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: 

Perseroan selalu menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia.



Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Perseroan tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Selama beberapa tahun terakhir, KAP yang ditunjuk untuk mengaudit Perseroan adalah :  Junarto, Tjahjadi BAP (periode tahun 2004, 2005 dan 2006).  Kanto Tony Frans & Darmawan (periode tahun 2007).  Tjahjadi, Pradhono & Teramiharja (periode tahun 2008 dan 2009).  Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (AAJ Associates) (periode tahun 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013).

 

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telahmemperoleh persetujuanberdasarkan rekomendasi dari Komite Audit. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek:  Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;  Legalitas perjanjian kerja;  Ruang lingkup audit;  Standar profesional akuntan publik; dan  Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.

Akuntan Publik yang ditunjuk telah:  Menyampaikan hasil audit dan management letterkepada Perseroan tepat waktu. 

Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

D. Penerapan Manajemen Risiko Dan Sistem Pengendalian Intern Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:  Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.  Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.


11

Direksi melaksanakan penerapan manajemen risiko sebagai berikut:  Kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit telah dilakukan secara memadai sesuai dengan skala dan kompleksitas usaha Perseroan.  Menyediakan sumber daya secara memadai untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang sesuai.  Peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia pengelola risiko dilakukan secara berkelanjutan Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern Perseroan selama tahun 2013 dilaksanakan sebagai berikut:        



Revisi Pedoman Manajemen Risiko Penetapan Risk Appetite dan Risk Tolerance Penetapankebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. Pelaksanaan review dan analisa atas laporan profil risiko Bank secara individu Pelaksanaan review dan analisa atas kecukupan modal dan alokasi modal berdasarkan risiko Melakukan review dan evaluasi atas portofolio kredit (mitigasi risiko kredit) Pelaksanaan review dan analisa atas peluncuran produk dan aktivitas baru Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko telah dilaksanakan melaluimetode yang disesuaikan dengan kompleksitas transaksi Perseroan termasuk sistem informasi manajemen risiko yang memadai. Menerapkan sistem pengendalian intern secara melekat pada setiap unit kerja serta tingkat organisasi.

E. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait & Penyediaan Dana Besar Berkaitan dengan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:  Perseroan telah menyusun kebijakan, sistem, dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut, pemantauan, dan penyelesaian masalahnya.  Laporan berkala perihal penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar telah disampaikan kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.  Per 31 Desember 2013, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar adalah sebagai berikut: Penyediaan Dana

Debitur

Nominal (Juta Rp)

0

0

Individu

15

438.684

Group

15

483.905

A.

Kepada Pihak Terkait

B.

Kepada Debitur Inti

F. Rencana Strategis Perusahaan Rencana strategis Perseroan telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (corporate plan) dan RencanaBisnis Bank(RBB) sesuai dengan visi dan misi Perusahaan. Kedua hal tersebut telah disusun secara realistis, komprehensif, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank tersebut disusun oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank disusun dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:  Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia.  Memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.


12



Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan yang sehat.

Seiring dengan semakin ketatnya persaingan di industri perbankan maka pada tahun 2013, perusahaan telah mempersiapkan sejumlah strategi pengembangan bisnis yang merupakan bagian dari rencana strategis Bank, yang meliputi: 

       



Memperkuat struktur permodalan dengan melakukan penawaran umum perdana (IPO) untuk dapat masuk ke dalam Bank dengan kategori BUKU II. Hal ini telah terlaksana pada tanggal 20 Mei 2013 Mempersiapkan prasarana dan sarana untuk menjadi bank devisa sehingga dapat memberikan produk dan layanan dalam valuta asing Membangun kerjasama dengan mitra strategis dalam pengembangan jaringan distribusi Menerapkan strategi pemasaran yang efisien dan efektif dalam mendorong pertumbuhan nasabah baru Mengembangkan inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Memperkuat infrastruktur sistem Teknologi Informasi yang mendukung aktivtas operasional Bank seperti e-channel, ATM, internet banking dan mobile banking Memperkuat kualitas aktivitas operasional Bank melalui penyempurnaan prosedur operasi standar Meningkatkan imbal hasil portofolio Treasury guna menjaga net interest margin yang ditargetkan Mempercepat pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk pembukaan jaringan distribusi dan meningkatkan kualitas SDM yang ada melalui sertifikasi standar yang diperlukan Meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan memonitor dan menjaga faktor-faktor penilaian kesehatan seperti, Profil Risiko, GCG, Rentabilitas dan Permodalan

Selain itu, Dewan Komisaris juga telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) secara periodik (semesteran). Hal ini juga terkait dengan masukan dari Dewan Komisaris kepada Direksi mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pencapaian target perusahaan. G. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Perseroan Perseroan telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dengan rincian sebagai berikut: Laporan Triwulanan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan telah dimuat melalui Harian Suara Pembaruan, yang berkedudukan sesuai dengan Kantor Pusat Perseroan di Jakarta. Laporan Tahunan 1) Laporan Keuangan Laporan keuangan tahunan telah disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia serta pihak-pihak yang berkepentingan lain. 2) Laporan Non Keuangan Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan kepada a. Bank Indonesia b. YLKI c. Lembaga Pemeringkat di Indonesia d. Asosiasi Bank-Bank di Indonesia (Perbanas) e. LPPI f. 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan g. 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.


13

Sekretaris Perusahaan Berdasarkan ketentuan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemodal. Sebagai perusahaan yang telah listing di bursa Bank telah membentuk Sekretaris Perusahaan, yang berperan sebagai penghubung Bank dengan pihak investor, pelaku pasar modal, regulator dan para pengamat. Sekretaris Perusahaan berfungsi untuk menjembatani komunikasi yang efektif serta memastikan tersedianya informasi untuk berbagai pihak dan berperan sebagai penghubung utama Bank dengan OJK dan publik. Bank telah melaporkan penunjukkan Sekretaris Perusahaan kepada OJK. Saat ini, Perseroan telah memiliki homepage yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi keuangan serta non keuangan Perseroan melalui www.nobubank.com. Selain itu, Perusahaan juga telah menyampaikan laporan dan surat pemberitahuan kepada regulator (BI dan OJK) berkaitan dengan setiap rencana tindakan korporasi maupun aktivitas lainnya yang harus diketahui publik. Berdasarkan Surat Perseroan No. 012/SK/DIR/IV/13 tanggal 10 April 2013 perihal Surat Penunjukkan Sekretaris Perusahaan, Perseroan menunjuk Mario Satrio Wibowo sebagai Sekretaris Perusahaan.Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.IX.I.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, antara lain mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan, memberikan masukan kepada direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat. Ruang lingkup tugas sekretaris perusahaan mencakup aspek :  Kepatuhan Bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi perusahaan terbuka, khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJKPengawas Pasar Modal), dan Peraturan Bursa Efek Indonesia.  Komunikasi Bertindak sebagai wakil Manajemen Perseroan dalam komunikasi dengan pihak internal (karyawan) dan pihak eksternal yang terdiri dari regulator, investor, dan media.  Kegiatan Perseroan Bertanggung jawab pada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Perseroan khususnya yang terkait dengan posisi Perseroan sebagai perusahaan terbuka termasuk tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).  Identitas Perseroan Bertanggung jawab menyusun, mendokumentasikan dan mensosialisasikan hal-hal yang terkait dengan identitas Perseroan dalam sebuah standard yang baku baik kepada internal Perseroan maupun kepada pihak eksternal serta mengelola website Perseroan.  Pengelolaan Dokumen Bertanggung jawab pada pengelolaan dokumen Perseroan (menyimpan dan menjaga kerahasiaannya) khususnya yang terkait dengan anggaran dasar Perseroan dan perubahannya, identitas Perseroan sebagai perusahaan publik, kegiatan Perseroan dan kegiatan Manajemen Perseroan. 2. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Dan Direksi Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor di Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, serta Perusahaan lain adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Semua Anggota Komisaris tidak memiliki saham baik pada Perseroan, atau Lembaga Keuangan Bukan Bank lain maupun di perusahaan lainnyayang mencapai 5% atau lebih.


14

Direksi Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham baik di Perseroan, atau Lembaga Keuangan Bukan Bank lain maupun perusahaan lainnyayang mencapai 5% atau lebih. 3. Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga Seluruh anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga, baik antar anggota, antar anggota Dewan Komisaris dengan Direksi serta Pemegang Saham Pengendali Perseroan. 4. Kebijakan Renumerasi Dan Fasilitas Lain Yang dimaksud dengan paket/kebijakan remunerasi dan jenis fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain meliputi: a) Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya; dan b) Fasilitas lain dalam bentuk natura/non-natura yakni penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

No.

1

2

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, termasuk fasilitas lain dalam bentuk non natura). Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb.) a. Dapat memiliki b.

Tidak dapat memiliki Total

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun (Juta Rp) Dewan Komisaris Direksi 3

742,9

5

2.239,80

-

-

-

-

-

-

-

-

3

742,9

5

2.239,80

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut: Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun yang diterima secara tunai Di atas Rp. 2 miliar

Jumlah Komisaris

Jumlah Direksi

Di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar Di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2 miliar Rp. 500 juta ke bawah

1 3

4

5. Shares Option Anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi, serta Pejabat Eksekutif Perseroan tidak memiliki shares option atau opsi untuk membeli saham yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Perseroan, dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.


15

Keterangan/ Nama

Jumlah saham yang dimiliki (lembar saham)

Nihil

Nihil

Jumlah Opsi Yang telah Yang diberikan dieksekusi (lembar saham) (lembar saham) Nihil Nihil

Harga Opsi

Jangka Waktu

Nihil

Nihil

6. Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah Kriteria yang digunakan dalam perhitungan rasio yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1) Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. 2) Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap Perseroan sampai batas pelaksana. 3) Yang dihitung dalam perhitungan rasio adalah gaji atau jumlah yang diterima per bulan. Berdasarkan kriteria tersebut diatas, rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut: Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 2011%. a) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 183%. b) Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 200%. c) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 146%. 7. Jumlah Penyimpangan Internal(Fraud) Perseroan menyadari bahwa pada setiap aktivitas bisnis selalu terdapat potensi tindakan kecurangan atau penyimpangan (fraud). Tindakan tersebut tentunya dapat menimbulkan kerugian dan menurunnya reputasi Perseroan, terutama jika dikaitkan Bank merupakan perusahaan publik. Berkaitan dengan hal ini maka sejak tahun 2012, Bank senantiasa mengadakan sosialisasi/ training kepada seluruh karyawan mengenai:    

Kesadaran akan Risiko Operasional Penerapan Strategi Anti Fraud Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (whistle blower) Tindakan Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Kerja

Selain itu, Perseroan juga telah membuat mekanisme penanganan whistle blower. Dengan adanya prosedur dan mekanisme ini diharapkan mampu menjadi alat mitigasi awal untuk mencegah terjadinya fraud. Selama periode tahun 2013, tidak terdapat penyimpangan internal yang dilakukan baik oleh pengurus, pegawai tetap, maupun oleh pegawai tidak tetap terkait dg proses kerja dan kegiatan operasional yang mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan secara signifikan (dampak penyimpangan serta kerugiannya lebih dari Rp 100.000.000). Jumlah kasus yang dilakukan oleh

Internal Fraud Nihil

8.

Pengurus Tahun Tahun Sebelumnya Berjalan -

Pegawai Tetap Tahun Tahun Sebelumnya Berjalan -

Pegawai Tidak Tetap Tahun Tahun Sebelumnya Berjalan -

Permasalahan Hukum

Selama periode tahun 2013, tidak terdapat permasalahan hukum perdata dan pidana yang sedang dihadapi maupun yang telah diajukan melalui proses hukum.


16

Jumlah

Permasalahan Hukum

Perdata

Pidana

Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hUkum yang tetap)

-

-

Dalam Proses Penyelesaian

-

-

Nihil

Nihil

Total

9. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Selama periode tahun 2013, tidak terdapat suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan di Perseroan.

No.

Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan

Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan

Jenis Transaksi

Nilai Transaksi (Juta Rp)

Keterangan

Nihil

-

-

-

-

10. Buy Back SharesDan Obligasi Perseroan Selama periode tahun 2013, tidak terdapat transaksi buy back shares atau buy back obligasi yaitu upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Perseroan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut. 11. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik Dan Sosial Selama periode tahun 2013, Perseroan tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik. Adapun pemberian dana untuk kegiatan sosial jumlahnya tidak material. 12. Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance Self Assessment pelaksanaan Good Corporate Governance dilakukan untuk mengukur hasil pelaksanaan GCG selama satu tahun. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Perseroan telah melaksanakan penilaian terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Aspek yang dinilai mencakup 11 (sebelas) faktor penilaian, yang terdiri dari:           

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris (peringkat 1). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi (peringkat 1). Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite (peringkat 1). Penanganan benturan kepentingan (peringkat 1). Penerapan fungsi Kepatuhan (peringkat 2). Penerapan fungsi Audit Intern (peringkat 1). Penerapan fungsi Audit Ekstern (peringkat 1). Penerapan Manajemen Risiko (peringkat 2). Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar (peringkat 1). Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan (peringkat 2). Rencana Strategis Perseroan (peringkat 3).

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan diatas maka nilai komposit pelaksanaan GCG di Perseroan tahun 2013adalah 1,38 atauberkategori Sangat Baik.


17

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance. PT Bank Nationalnobu Tbk. Periode 1 Januari 31 Desember PT Bank Nationalnobu Tbk

Recommend Documents