LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK MULTIARTA SENTOSA (BANK MAS) TAHUN 2013

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK MULTIARTA SENTOSA (BANK MAS) TAHUN 2013 Pendahuluan Seiring dengan perkembangan industri perbankan, pelaksanaan dan penerapan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) menjadi arti penting bagi sebuah Perusahaan/Bank untuk menjaga pertumbuhan usaha secara berkelanjutan guna meningkatkan nilai bagi Perusahaan/Bank agar mampu bertahan dalam persaingan. Komitmen tinggi pada penerapan best practices tata kelola perusahaan haruslah seimbang dengan peningkatan moral dan kinerja usaha, guna meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan, merupakan nilai dan fungsi Perusahaan/Bank menuju Good Corporate Citizen. Perusahaan senantiasa menjunjung tinggi kepercayaan publik sebagai suatu amanah yang dilaksanakan melalui prinsip-prinsip keterbukaan, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran serta nilai integritas dalam setiap perilaku organisasi maupun kepada individu. Hal tersebut merupakan elemen untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan nilai integritas dilakukan dengan melanjutkan pembenahan pada tata organisasi, tata nilai dan tata kelola sebagai kelanjutan dari program konsolidasi internal perusahaan yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Program peningkatan kualitas implementasi atau best practices dari Good Corporate Governance (GCG) ini akan terus diterapkan seiring dengan perkembangan usaha Perusahaan dan tuntutan industri dimasa mendatang. Untuk itu PT Bank Multiarta Sentosa (Bank MAS) dengan didukung visi, misi dan motto serta berpedoman pada prinsip dasar penerapan tata kelola perusahaan yang baik, berupaya untuk terus menerus meningkatkan kinerja dan pertumbuhan usaha secara optimal, sehingga memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dan juga dapat meningkatkan daya saing Bank MAS dalam industri perbankan Indonesia yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi kepada petumbuhan perekonomian Indonesia. Setiap tahun, Bank MAS senantiasa meningkatkan dan menyempurnakan kinerjanya melalui kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan konsisten, dalam setiap kegiatan dengan menekankan pada etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi yang ada, serta menjadikan budaya yang memiliki peranan penting bagi pertumbuhan usaha dimasa depan, seiring meningkatnya risiko dan tantangan yang dihadapi industri perbankan.

1


Laporan pelaksanaan GCG Bank MAS merupakan salah satu bentuk dari budaya kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku sesuai dengan penerapan: 1. Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum; 2. Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum; 3. Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tanggl 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi bank Umum; 4. Surat Keputusan Direksi No.SK/DIR/205/052006 tanggal 17 Mei 2006 tentang Penerapan Prinsip Good Corporate Governance. 5. Surat Edaran Direksi No.SE/DIR/372/102007 tanggal 19 Oktober 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (Revisi). 6. Surat Keputusan Direksi No.SK/DIR/397/102008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Pengaturan Penanganan Benturan Kepentingan (Revisi). 7. Surat Edaran Direksi No.SE/DIR/410/102007 tanggal 11 Desember 2008 tentang Pengaturan Penanganan Benturan Kepentingan. Dengan melaksanakan tata kelola yang baik (good governance) pada kegiatan usaha, baik secara struktur (governance structure) maupun proses pengelolaannya (governance process) secara lebih transparan, akuntabel, berkeadilan dan taat hukum serta dapat dipertanggungjawabkan dan melindungi stakeholder. Maka Bank MAS telah menanamkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagai bagian dari budaya perusahaan yang senantiasa dipelihara, dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya dalam rangka pencapaian visi, misi serta nilai-nilai perusahaan yang memiliki komitmen untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (good governance) serta menerapkan prosedur dan kebijakan berdasarkan best practice. Kebijakan dan prosedur yang disusun Bank MAS, pada dasarnya diarahkan untuk memastikan bahwa, perusahaan telah bekerja untuk kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders). Pedoman tata kelola perusahaan yang mengatur aspek-aspek utama bertujuan antara lain mendorong dan meningkatkan pengelolaan Bank MAS secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi kemandirian organ/fungsi-fungsi dalam organisasi yang dilandasi nilai moral tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga proses pengelolaannya (governance process) dapat meningkatkan daya saing Bank MAS yang kuat secara nasional. Dalam melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, Bank MAS berpedoman pada prinsip-prinsip keterbukaan (transparancy), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independensi (independency) dan kewajaran (fairness), guna meningkatkan nilai (value) bagi para stakeholder yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Bank MAS dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun kerangka dan struktur tata kelola (Governance Structure) berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank MAS menjabarkannya sebagai berikut:

2


1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RUPS sebagai organ organisasi tertinggi, mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, telah diselenggarakan dengan baik sehingga dapat mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan Bank dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. RUPS memiliki wewenang antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui Laporan Tahunan serta menetapkan bentuk dan jumlah imbalan, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menetapkan penggunaan laba hingga penunjukan akuntan publik. Dalam RUPS juga dibahas strategi, kebijakan, serta hal-hal penting lainnya yang diusulkan oleh Direksi, Dewan Komisaris ataupun Pemegang Saham. RUPS Tahunan diadakan 1 (satu) tahun sekali sebagai forum dimana Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja dan pengawasan Bank MAS kepada Pemegang Saham. Selain RUPS Tahunan, Bank MAS juga dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Bank MAS memberikan perlakuan yang setara terhadap semua Pemegang Saham. Oleh karenanya, berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS, panggilan RUPS mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, sehingga memungkinkan Pemegang Saham berpartisipasi dalam RUPS dan memberikan suara secara bertanggung jawab. Pada tahun 2013, Bank MAS melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai berikut: a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Rapat umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) diadakan 1 (satu) kali yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2013, dimana diputuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012; 2. Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heroe, Pramono & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya No.LT/012/HPR-1/III/2013 tanggal 28 Maret 2013; 3. Memberikan kewenangan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan perseroan dan pelaksanaan pengawasan yang telah dijalankan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan; 4. Menyetujui tidak adanya pembagian deviden kepada pemegang saham untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan menyetujui laba tahun 2011 dibukukan sebagai “laba ditahan” Perseroan;

3


5. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik dalam rangka audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013 dan kaji ulang pihak ekstern yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI berdasarkan rekomendasi Komite Audit, serta menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut termasuk untuk melakukan segala sesuatunya yang berkenaan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 6. Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2013. b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Dalam Tahun 2013, Bank MAS telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebanyak 4 (empat) kali sebagai berikut: 1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank MAS yang pertama diselenggarakan pada tanggal 16 April 2013, dimana diputuskan hal-hal sebagai berikut: a. Menyetujui pemberhentian tuan Haji Haryono Waskito, SH sebagai Komisaris Independen PT Bank MAS, karena tidak mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia; b. Menyetujui pengangkatan nyonya Nancy Herawati sebagai Komisaris Independen PT Bank MAS terhitung setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia; c. Menyetujui bahwa dengan pemberhentian tuan Haji Haryono Waskito, SH, dan pengangkatan nyonya Nancy Herawati tersebut, sehingga terhitung sejak penutupan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Luar Biasa ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama : Nyonya JUWITA EKAWATI WINOTO; Komisaris Independen : Tuan TOMMY MUKDANI; Komisaris Independen : Nyonya NANCY HERAWATI *) DIREKSI: Direktur Utama Direktur Direktur

: Nyonya NURJANI DJUNAEDI; : Tuan BUDI AFANDI WINOTO; : Tuan IWAN YUDA PRAMUDHI.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris Independen yaitu Nyonya NANCY HERAWATI berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru akan berakhir tahun kedua setelah tanggal persetujuan dari Bank Indonesia. *)

4


2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank MAS yang kedua diselenggarakan pada tanggal 15 Nopember 2013, dimana diputuskan hal-hal sebagai berikut: a. Menyetujui untuk membagikan dividen tunai kepada para Pemegang Saham yang berasal dari laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun 2011, yaitu sebesar Rp.27.500.000.000,00,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah); b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank MAS yang ketiga diselenggarakan pada tanggal 15 Nopember 2013, dimana diputuskan hal-hal sebagai berikut: a. Mengeluarkan saham dalam simpanan, sebanyak 27.500.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu) lembar, dengan nominal saham sebesar Rp.1.000,00 (Seribu Rupiah), sehingga seluruhnya dengan nilai jumlah nominal sebesar Rp.27.500.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang diambil bagian oleh para Pemegang Saham; b. Mengubah pasal 4 ayat 2 dan 3 anggaran dasar perseroan c. Menegaskan bahwa setelah pengeluaran saham dalam simpanan dan penyetoran atas saham baru sebagaimana diuraikan diatas berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana termaktub dalam keputusan pertama diatas dan bertalian dengan modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan, telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para Pemegang Saham. d. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain yang dikuasakan untuk menyatakan KEPUTUSAN dalam akta ini, menyampaikan pemberitahuan atas KEPUTUSAN dan/atau perubahan anggaran dasar dalam keputusan ini pada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan. 4. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank MAS yang keempat diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2013, dimana diputuskan hal-hal sebagai berikut: a. Mengangkat Tuan HO DANNY HARTONO dan nyonya FELY RETNOWATI masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan yang baru, yang keduanya akan berlaku efektif terhitung sejak dikeluarkannya persetujuan dari Bank Indonesia kepada Tuan HO DANNY HARTONO dan nyonya FELY RETNOWATI sebagai anggota Direksi Perseroan; sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan dari Bank Indonesia kepada Tuan HO DANNY HARTONO dan nyonya FELY RETNOWATI sebagai anggota Direksi Perseroan, adalah sebagai berikut:

5


DIREKSI: Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur

: Tuan HO DANNY HARTONO : Nyonya NURJANI DJUNAEDI, SH : Tuan BUDI AFANDI WINOTO : Nyonya FELY RETNOWATI : Tuan IWAN YUDA PRAMUDHI

DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris Independen

: Nyonya JUWITA EKAWATI WINOTO : Tuan TOMMY MUKDANI : Nyonya NANCY HERAWATI

b. Meningkatkan modal dasar perseroan dari sebesar Rp.600.000.000.000,00 (Enam Ratus Miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp.3.800.000.000.000 (Tiga Triliun Delapan Ratus Miliar Rupiah) dengan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp.182.500.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) menjadi sebesar Rp.1.055.000.000.000,00 (Satu Triliun Lima Puluh Lima Miliar Rupiah). c. Mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan. 2. Dewan Komisaris Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dilengkapi dengan Komite Audit yang bertugas antara lain melakukan evaluasi atas hasil temuan pemeriksaan satuan kerja audit intern Bank MAS dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan dalam standar pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dewan Komisaris juga dibantu oleh 2 (dua)komite lainnya yaitu Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantau Risiko. Pada akhir tahun 2013, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Bank MAS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu minimal 3 (tiga) orang, dan Bank telah memiliki 3 (tiga) orang anggota Komisaris, sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya menjadi efektif. Susunan Dewan Komisaris Bank MAS per 31 Desember 2013 terdiri dari: Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris Independen

: Juwita Ekawati Winoto : Tommy Mukdani : Nancy Herawati

Pengaturan implementasi Good Corporate Governance (GCG) untuk tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: 1. Melakukan pengawasan untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsipprinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi. 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. 3. Memberi arahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

6


4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana yang melebihi kewenangan Direksi. 5. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan atau otoritas lainnya. 6. Melaporkan dan memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan, setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. 7. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi, dan memastikan Komite-komite tersebut telah berfungsi efektif. 8. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, memiliki pedoman dan tata tertib kerja dan telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. Untuk menjalankan fungsinya Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 bulan, dan selama tahun 2013 Dewan Komisaris telah melakukan 13 (tiga belas) kali pertemuan dan 5 (lima) kali pertemuan dengan Direksi. Beberapa Komite yang dibentuk Dewan Komisaris adalah: 1. Komite Audit Komite Audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Komisaris mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh Direksi, dan mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris. Seluruh anggota Komite Audit bersifat independen terhadap Direksi maupun auditor eksternal, dan beranggotakan sekurang-kurangnya seorang Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit. Susunan anggota Komite Audit per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: Ketua : Nancy Herawati Anggota : Haryadi Anggota : Ir. L. Arwoko, MM Masing-masing anggota Komite Audit mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang akuntansi, keuangan, hukum dan perbankan. Semua anggota komite bertindak secara independen terhadap Direksi dan auditor ekstern, serta melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris berupa rekomendasi atas hasil evaluasi dan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus dalam bidang laporan keuangan dari Direksi, laporan dari auditor internal dan auditor eksternal, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan manajemen risiko.

7


Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, fungsi Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya dan sesuai dengan fungsi tersebut, tugas utama dari Komite Audit adalah menyakini bahwa: 1) Sistem pengendalian internal Bank MAS telah dapat dilaksanakan dengan baik; 2) Pelaksanaan audit internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku, dan; 3) Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit melakukan interaksi yang intens dengan Direksi, SKAI dan Auditor Ekstern. Selama tahun 2013, Komite Audit melakukan 4 (empat) kali rapat dan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan dari Kantor Akuntan Publik. Melakukan evaluasi atas efektivitas audit, termasuk menelaah independensi dan objektivitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan bahwa semua risiko sudah dipertimbangkan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, Komite Audit berkesimpulan bahwa independensi dan objektivitas akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan yang berlaku. Dari hasil penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik, dapat disimpulkan pula bahwa pemeriksaan yang dilakukannya telah memberikan dasar yang cukup untuk memberikan pendapat. 2) Pemantauan dan pengevaluasian atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas SKAI, dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa SKAI telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan audit yang telah ditetapkan. Pelaksanaan audit dan pelaporannya telah dilakukan sesuai dengan Standard Pelaksaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB). Terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, Komite Audit berpendapat bahwa proses tindak lanjut telah dilakukan oleh manajemen. Berdasarkan penelaahan dan pembahasan dalam pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan, komite Audit berpendapat bahwa penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bank MAS telah memiliki kebijakan dan sistem pengendalian intern yang memadai dalam melakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3) Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2013. 4) Menyempurnakan pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit. Frekuensi Pertemuan: Komite Audit Tommy Mukdani Nancy Herawati Haryadi L. Arwoko

Jumlah Rapat 4 4 4 4

Jumlah Kehadiran 1 3 4 4

% Kehadiran 25 75 100 100

8


2. Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tanggung jawab untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai isu-isu manajemen risiko, untuk mengevaluasi manajemen risiko dan sistem pengawasan intern serta menyediakan berbagai informasi bagi Dewan Komisaris dalam rangka mengantisipasi risiko. Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: Ketua : Tommy Mukdani Anggota : Ir. L. Arwoko, MM Anggota : Haryadi Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tugas dan tanggung jawab komite antara lain: 1) Memberi masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko. 2) Mendiskusikan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan membahasnya dalam rapat Dewan Komisaris. 3) Mempelajari dan mengkaji ulang kebijakan dan peraturan-peraturan internal tentang kebijakan manajemen risiko. 4) Mengevaluasi laporan triwulanan profil risiko Bank MAS dan menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang perlu ditindak lanjuti. 5) Mengevaluasi Kebijakan dan pedoman manajemen risiko. Selama tahun 2013, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku,dan telah melakukan rapat 4 (empat) kali dan membahas pengelolaan risiko di PT Bank Multiarta Sentosa berikut profil risikonya dengan pihak-pihak terkait lainnya. Frekuensi Pertemuan: Komite Pemantau Risiko Tommy Mukdani L. Arwoko Haryadi

Jumlah Rapat 4 4 4

Jumlah Kehadiran 4 4 4

% Kehadiran 100 100 100

3. Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas untuk membantu Dewan Komisaris mengevaluasi dan menetapkan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi; kriteria untuk seleksi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru; calon yang akan ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan sistem remunerasi yang tepat bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Pembentukan Komite telah disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, dan SE BI No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, sehingga Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 (satu) orang anggota

9


Komisaris Independen sebagai ketua dan merangkap anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris sebagai anggota, dan 1 (satu) orang anggota perwakilan karyawan. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: Ketua : Nancy Herawati Anggota : Juwita Ekawati Winoto Anggota : Rudijono Atmadja Berdasarkan ketentuan yang berlaku, salah satu tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah melakukan evaluasi kinerja Direksi secara periodik serta mengusulkan kebijakan remunerasi bagi Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta karyawan yang sepadan dengan kinerjanya. Dalam pengusulan tersebut, Komite harus memastikan bahwa kepentingan manajemen tersebut sejalan dengan kinerja Bank MAS dan kepentingan stakeholders. Tugas dan tanggung jawab dari Komite Remunerasi dan Nominasi tidak hanya terbatas pada kebijakan nominasi dan remunerasi yang meliputi: 1) Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas: a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS. b. Kebijakan remunerasi bagi seluruh Pejabat Ekekutif dan karyawan bank untuk disampaikan kepada Direksi. b. Rekomendasi diberikan berdasarkan kinerja keuangan, prestasi kerja serta pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang. 2) Menyusun dan merekomendasikan atas kebijakan dan sistem prosedur penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. 3) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pihak independen sebagai anggota komite kepada Dewan Komisaris. Selama tahun 2013, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan proses nominasi yang sistematis dan obyektif serta mempertimbangkan tanggung jawab pengelolaan Bank sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun yang sama, juga direkomendasikan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dan usulan kenaikan gaji/honorarium bagi Direksi/Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS Tahunan serta kenaikan gaji/honorarium seluruh karyawan bank untuk disampaikan kepada Direksi. Dalam tahun 2013 Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali petermuan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kebijakan rekomendasi terkait sebagai berikut: 1) Rekomendasi usulan skema pemberian bonus kepada karyawan dan pengurus Bank MAS. 2) Rekomendasi usulan penggajian untuk karyawan dan pengurus Bank MAS. 3) Rekomendasi Remunerasi dan Nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan anggota Komite Independen.

10


4) 5) 6) 7)

Rekomendasi untuk calon anggota Dewan Komisaris. Perpanjangan masa kontrak anggota Komite Independen. Rekomendasi usulan penyesuaian tunjangan pakaian kerja. Rekomendasi untuk calon anggota Direksi.

Frekuensi Pertemuan: Komite Remunerasi dan Nominasi Tommy Mukdani Nancy Herawati Juwita E. Winoto Rudijono Atmadja

Jumlah Rapat 8 8 8 8

Jumlah Kehadiran 3 5 8 8

% Kehadiran 37,5 62.5 100 100

3. Pola Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi Kepengurusan Perseroan selama ini menganut sistem dua dewan (two board system) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang masing-masing mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan tanggung jawab dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Komisaris Utama memimpin anggota Dewan Komisaris sebagai lembaga pengawasan dan Direktur Utama memimpin anggota Direksi yang bertanggung jawab atas kepengurusan Bank MAS. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Bank MAS dalam jangka panjang. Dewan Komisaris /Direksi Dewan Komisaris Juwita Ekawati Winoto Tommy Mukdani Nancy Herawati Direksi Nurjani Djunaedi Budi Afandi Winoto Iwan Yuda Pramudhi

Rapat Direksi

Rapat Dewan Komisaris Jadual Hadir

Jadual

Hadir

-

-

13 13 8

26 25 26

26 25 26

-

Rapat Gabungan Jadual

Hadir

13 13 8

5 5 5

5 5 5

-

5 5 5

5 5 5

4. Direksi Direksi bertanggung jawab mengelola Bank MAS, merumuskan dan melaksanakan strategi dan kebijakan bisnis, memelihara dan mengelola aktiva, memastikan pencapaian sasaran dan tujuan usaha, serta terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya. Untuk itu, sesuai anggaran dasar Bank MAS, Direksi berhak mewakili Bank MAS di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank MAS dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank MAS serta menjalankan segala tindakan dengan pembatasan tertentu.

11


Susunan Direksi per 31 Desember 2013 terdiri dari: Direktur Utama : Nurjani Djunaedi Direktur : Budi Afandi Winoto DirekturKepatuhan : Iwan Yuda Pramudhi Pada akhir tahun 2013, Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama dan dua Direktur dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, salah seorang anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur yang membidangi fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang tidak membawahi kegiatan operasional dan bertugas memastikan bahwa Bank MAS mematuhi seluruh ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh komite eksekutif yang dibentuk Direksi untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi pada bidang-bidang tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan pendapat berdasarkan asas profesionalisme dan four eyes principle sebagai wujud penerapan aspek independensi dan transparansi. Bank MAS telah memiliki beberapa komite eksekutif di bawah Direksi yaitu: 1. Komite Kebijakan Perkreditan Bank Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan Bank: 1) Menetapkan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) secara umum yang mencakup prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. 2) Memberikan masukan dalam penyusunan KPB terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, antara lain: a. Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). b. Kebijakan Penyediaan Modal Minimum (CAR). c. Kebijakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit (CKPN). d. Kebijakan Kualitas Aktiva Produktif (KAP). e. Kebijakan lain tekait bidang perkreditan. 3) Membuat petunjuk pelaksanaan atas KPB. 4) Mengawasi agar KPB diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. 5) Merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan KPB. 6) Melakukan kajian terhadap penerapan kebijakan perkreditan dan secara berkala memberikan saran/perubahan/perbaikan KPB sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 2. Komite Kredit Tugas dan tanggung jawab Komite Kredit dalam proses pemberian kredit adalah mengevaluasi, menganalisa dan me-review seluruh aspek pemberian kredit dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, sesuai kebijakan, sistem dan prosedur, serta ketentuan yang berlaku dan memberi rekomendasi kepada pejabat pemutus kredit dalam Credit Memorandum.

12


3. Komite Pengarah Teknologi Informasi (Steering Committee TSI) Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi: 1) Menyusun Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sesuai dengan Rencana Strategis kegiatan usaha Bank MAS. 2) Merumuskan Kebijakan dan Prosedur utama Teknologi Informasi. 3) Mengevaluasi kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang telah disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi. 4) Mengevaluasi kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan Sistem Informasi Manajemen Bank MAS. 5) Mengevaluasi kinerja Teknologi Informasi. 6) Memberikan rekomendasi kepada manajemen terhadap pelaksanaan pengadaan perangkat atau proyek Teknologi Informasi dalam jumlah tertentu. 7) Memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi. 8) Komite bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Direksi. 4. Komite Manajemen Risiko Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko: 1) Menyusun kebijakan, strategi dan penerapan Manajemen Risiko dan contingency plan. 2) Melakukan perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan. 3) Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal. 5. ALCO (Asset Liability Committee) Bank MAS, dalam mengelola asset dan liability yang dimilikinya telah memiliki Kebijakan Asset Liability Management (ALMA) sebagai pedoman dalam penerapan manajemen risiko, khususnya dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Guna melaksanakan kebijakan ALMA, Bank MAS membentuk ALCO yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab: 1) Menetapkan arah, kebijakan, strategi, manajemen struktur neraca, likuiditas, suku bunga, profitabilitas dan pertumbuhan dengan memegang teguh prinsip kehatihatian. 2) Pengelolaan neraca dan likuiditas serta risiko yang terkandung di dalamnya melalui proses identifikasi, pengukuran eksposur risiko, monitoring serta penetapan strategi pengelolaan likuiditas. Selama tahun 2013, ALCO mengadakan 12 (dua belas) kali rapat dengan keputusan penting antara lain, penyesuaian tingkat bunga pada produk-produk asset dan liabilities, menjaga likuiditas pada tingkat yang baik dan aman dan menjaga keseimbangan komposisi neraca.

13


6. Komite SDM Tugas dan tanggung jawab Komite Sumber Daya Manusia: 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai kebijakan remunerasi Pejabat Eksekutif dan karyawan secara keseluruhan. 2) Memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pengangkatan Pejabat Eksekutif. 3) Melakukan evaluasi terhadap penilaian Kinerja Karyawan. 4) Memberikan pertimbangan sasaran dan strategi untuk peningkatan sumber daya manusia dalam jangka panjang. 5. Fungsi Kepatuhan Sepanjang tahun 2013Bank MAS berhasil menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan. Fungsi kepatuhan yang telah berjalan dengan baik, secara berkesinambungan akan terus dikembangkan dengan meningkatkan kualitas pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku, peningkatan pemantauan dan pengujian terhadap rencana keputusan dan atau kebijakan manajemen. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko senantiasa melakukan pemantauan atas implementasi prinsip kepatuhan termasuk didalamnya adalah pelaksanaan tindakan koreksi yang harus dilakukan, hasil dari pemantauan dituangkan dalam laporan secara berkala. Untuk menggalang komitmen dalam pelaksanaan prinsip kepatuhan, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko mengadakan rapat dengan Direksi serta Pimpinan unit terkait yang dikoordinasikan oleh Bagian Sistem Prosedur dan Kepatuhan termasuk melakukan komunikasi dan sosialisasi mengenai hal-hal yang terkait dengan hukum, peraturan dan standar baru yang berlaku. Untuk mendukung tugas dan fungsi kepatuhan ini, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dibantu oleh Bagian Sisdur dan Kepatuhan dengan fungsi pokok memastikan kepatuhan kegiatan operasional pada setiap unit usaha terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan penerapan program Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) yang disesuaikan dengan Peratuan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) Bagi Bank Umum sebagai bagian dari upaya Bank dalam gerakan anti pencucian uang. Selain itu, Bagian Sisdur dan Kepatuhan juga melakukan uji kepatuhan atas setiap rancangan kebijakan dan prosedur.

14


6. Fungsi Manajemen Risiko Pengembangan manajemen risiko di Bank MAS senantiasa berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Dalam menjalankan fungsi manajemen risiko, sepanjang tahun 2013 Bank MAS terus memperbaiki kemampuan manajemen risiko dengan memperbaiki kebijakan, prosedur dan proses manajemen risiko, serta terus meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk meminimalisir potensi risiko yang mungkin terjadi dikemudian hari, sehingga untuk memastikan kebijakan dan prosedur manajemen risiko berjalan sesuai dengan fungsinya, maka secara berkala dilakukan evaluasi kebijakan, prosedur dan proses manajemen risiko serta perubahan parameter sesuai dengan perubahan bisnis serta kompleksitas Bank. Sebagai bagian dari proses yang terus berjalan dan untuk mencapai standar internasional di bidang pengelolaan risiko, Bank MAS senantiasa mengembangkan dan menyempurnakan kerangka sistem pengelolaan risiko dan pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi secara dini guna mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan risiko. 7. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Pembentukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) berfungsi sebagai tim pemeriksa dalam rangka menciptakan sistem pengendalian intern yang memadai dalam pelaksanaan operasional Bank.Secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Pada tahun 2013 ini Bank MAS berupaya agar sistem pengendalian intern dapat berjalan lebih efektif dan efisien, antara lain dengan melaksanakan sistem dan prosedur pengawasan secara konsisten serta mempertahankan kondisi lingkungan kerja yang kondusif. Fungsi pengawasan intern dilaksanakan dengan pendekatan risk based, sehingga prioritas pengawasan akan dilakukan terhadap proses atau unit kerja yang memiliki risiko lebih besar. SKAI bertanggung jawab melakukan pemeriksaan secara independen terhadap segenap unit operasional. SKAI bekerja berdasarkan suatu rencana audit tahunan yang sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Hasil temuan SKAI dilaporkan langsung kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit, yang kemudian melaporkan hasil-hasil tersebut kepada Dewan Komisaris beserta rekomendasi untuk tindak lanjutnya. Selanjutnya, Dewan Komisaris akan memantau dan mengkonfirmasi apakah manajemen telah mengambil langkah-langkah yang memadai atas hasil temuan audit tersebut. Pelaksanaan audit dilakukan pada seluruh kantor dengan memberikan prioritas aktivitas pengawasan yang disesuaikan dengan tingkat risiko, yang meliputi pemeriksaan pada Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu.

15


8. Auditor Independen Dewan Komisaris berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS Tahunan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Drs. Heroe, Pramono & Rekan untuk mengaudit laporan keuangan Bank MAS untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2013. Akuntan Publik tersebut memberikan pernyataan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan Bank MAS. Laporan keuangan Bank MAS telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 9. Transparansi dan Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga Mayoritas anggota Direksi dan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 50% anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki saham yang mencapai lebih dari 5% pada Bank MAS. 10. Kebijakan/Paket Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2013 adalah sebagai berikut: Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Dewan Komisaris Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain

orang jutaan Rp orang jutaan Rp I.

Remunerasi (Gaji, Bonus, Tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)

II.

Fasilitas Lain dalam bentuk natura (transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang : a. dapat dimiliki : b. tidak dapat dimiliki :

TOTAL

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun yang diterima secara tunai diatas Rp. 2 miliar diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar diatas Rp. 500 juta s/d Rp.1 miliar Rp. 500 juta kebawah

3

1,176

3

2,861

2 3

8 103

3 3

13 131

3

1,287

3

3,005

Jumlah Direksi Komisaris (satuan orang) (satuan orang) 2 1

1 2

16


11. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah KETERANGAN Rasio Rasio Rasio Rasio

gaji gaji gaji gaji

RASIO

karyawan staff yang tertinggi dan terendah Direksi yang tertinggi dan terendah Komisaris yang tertinggi dan terendah Direksi tertinggi dan karyawan staff tertinggi

13.38 Kali 1.85 Kali 1.70 Kali 2.11 Kali

12. Internal Fraud Selama tahun 2013 tidak terdapat internal fraud yang terjadi di Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan dengan dampak penyimpangan lebih dari Rp 100 juta. 13. Permasalahan Hukum Permasalahan hukum yang dihadapi Bank selama tahun 2013 adalah sebagai berikut: Jumlah Permasalahan Hukum Perdata Pidana Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Dalam proses penyelesaian 3 Total 3 Sebagian besar dari perkara perdata tersebut terkait dengan upaya penyelesaian kredit bermasalah. 14. Transaksi Benturan Kepentingan Selama tahun 2013 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan baik yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif. 15. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial Selama tahun 2013 Bank MAS ikut berpartisipasi pemberian dana untuk masyarakat disekitar kantor dan lembaga keagamaan, antara lain tempat ibadah. 16. Penyediaan Dana Kepada Pihak Berelasi dan Penyediaan Dana Besar Penyediaan dana kepada pihak berelasi dan debitur inti telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan selama tahun 2013 tidak terdapat pelanggaran/pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Per 31 Desember 2013, penyediaan dana kepada pihak berelasi dan debitur inti adalah sebagai berikut: No 1 2

Penyediaan Dana Kepada Pihak Berelasi Kepada Debitur Inti : a. Individu b. Group

Jumlah Nominal (Jutaan Rupiah) 14.033

Debitur 12 7 8

114.444 132.203

17


17. Rencana Strategis Bank Sesuai dengan kebijakan jangka pendek dan menengah, maka langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan sejalan dengan kebijakan tersebut antara lain: 1. Rencana Jangka Pendek: 1) Melakukan perubahan struktur organisasi perseroan. Sehubungan dengan adanya penambahan modal, dan guna memperkuat jajaran manajemen, direncanakan adanya perubahan struktur organisasi, antara lain penambahan anggota Direksi dan penambahan beberapa Kepala Divisi, sejalan dengan peningkatan permodalam bank dan perkembangan usaha bank. Diharapkan dengan adanya perubahan struktur organisasi ini, operasional perseroan dapat lebih efisien, efektif dan terkelola dengan baik. 2) Review dan mengkaji ulang Kebijakan Remunerasi dan Nominasi untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. 3) Optimalisasi jaringan kerja dan kantor. Direncanakan untuk membuka kantor cabang dan kantor cabang pembantu dibeberapa kota di Indonesia serta merelokasi cabang pembantu yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. 4) Peningkatan kemampuan dan keahlian Sumber Daya Manusia. Pemberian pelatihan baik in-house maupun out-house pada berbagai lembaga pelatihan terkemuka, diharapkan dalam jangka pendek dapat meningkatkan kompetensi dan keahlian karyawan. 5) Peningkatan Risk Awareness dan Budaya Kepatuhan. Peningkatan risk awareness dan budaya kepatuhan terus menerus akan disosialisasikan kepada seluruh karyawan, sehingga tujuan sesuai visi dan misi Bank akan tercapai dengan selalu mengedepankan tata kelola yang baik. 6) Menjaga tingkat kesehatan Bank. Penilaian tingkat kesehatan secara periodik baik secara self assessment maupun berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, berada pada Peringkat Komposit 2 (dua) atau lebih baik.Untuk mencapai hal tersebut, dari sisi finansial, indikator-indikator keuangan utama akan diupayakan terus membaik antara lain dengan pencapaian target-target finansial. Sementara dari sisi manajerial akan terus dikembangkan pengawasan internal yang semakin baik sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan/pelanggaran. 7) Efisiensi biaya dan operasional disegala bidang. Penerapan pola efisiensi pada seluruh unit kerja diharapkan dapat menurunkan biaya overhead dan pada akhirnya akan meningkatkan perolehan laba. Untuk strategi disisi pendanaan yaitu meningkatkan low cost deposits ratio dengan memberikan skema jasa giro yang menarik bagi nasabah dan mencari giro korporasi. 8) Peningkatan kualitas dan jenis layanan. Menerapkan standar pelayanan nasabah termasuk peningkatan kualitas dan pengetahuan frontliners, peningkatan kecepatan penyelesaian pengaduan nasabah, penataan ruangan yang lebih baik, sarana dan prasarana yang lebih memadai, serta menambah jasa layanan perbankan seperti pemberian jasa layanan e-channel/e-banking/e-payment antara lain ATM, Internet Banking dan Mobile Banking serta bill payment, yang dapatr melayani kebutuhan masyarakat pada umumnya dan nasabah bank mas pada khususnyayang pada akhirnya akan

18


meningkatkan corporate image serta dapat memberikan kontibusi kepada perekonomian Indonesia. 9) Memperluas jaringan kerjasama antar Bank, baik Bank lokal maupun Bank asing. 2. Rencana Jangka Menengah : Terkait Kebijakan Sumber Daya Manusia, direncanakan antara lain; 1) Peningkatan kompetensi dan keahlian karyawan melalui pemberian pelatihan baik in-house maupun out-house. 2) Peningkatan kesejahteraan karyawan. 18. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Selama tahun 2013 tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dibidang keuangan dan perbankan serta keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank yang wajib dilaporkan oleh Dewan Komisaris ke Bank Indonesia. 19. Transparansi Kondisi Keuangan dan non Keuangan Bank Penyusunan dan penyajian laporan keuangan maupun non keuangan telah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. 20. Shares Option Bank tidak memiliki kebijakan dan/atau program shares option dalam bentuk Employee Share Option Program (ESOP) atau Management Share Option Program (MSOP) kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.

19


Hasil Self Assessment: Berdasarkan self assesment yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, menghasilkan peringkat per masing-masing faktor sebagai berikut:

SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE No

Aspek yang dinilai

Peringkat

1

Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

PK 2

2

Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

PK 1

3

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

PK 2

4

Penanganan Benturan Kepentingan

PK 2

5

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

PK 2

6

Penerapan Fungsi Audit Intern

PK 2

7 8

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

PK 1

Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

PK 2

9

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party ) dan Debitur Besar (Large Exposures )

PK 2

10

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

PK 2

11

Rencana Strategis Bank

PK 2

Catatan

Nilai Komposit PREDIKAT KOMPOSIT

PK 2 (BAIK)

Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance PTBank Multiarta Sentosa Tahun 2013: 1. Predikat Komposit hasil self assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) : PK 2 (BAIK). 2. Kelemahan dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance yaitu: Secara keseluruhan proses pelaksanaan Good Corporate Governance telah dilaksanakan dengan baik, baik dari segi goverrnace structure, governance process dan governance outcome telah memadai, namun masih terdapat kelemahan minor yang masih harus ditingkatkan dan dipenuhi terutama pada pemenuhan SDM pada unit kerja marketing serta peningkatan kompetensi dan pengetahuan sejalan dengan perkembangan usaha kegiatan bank dan tettib administrasi yang masih perlu ditingkatkan. 3. Kekuatan dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance yaitu: 1) Prinsip transparansi telah mulai diterapkan dalam proses pengambilan keputusan pada setiap bidang kegiatan operasional Bank, antara lain melalui forum-forum pertemuan antar unit kerja maupun dengan pimpinan untuk penyelesaian setiap masalah kerja. 2) Prinsip akuntabilitas, independensi dan kewajaran secara bertahap telah mulai diterapkan dalam setiap aspek kegiatan operasional Bank dengan tingkat pemenuhan yang bervariasi berdasarkan kondisi dan kesiapan masing-masing unit kerja.

20


Demikian Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank Multiarta Sentosa tahun 2013.

PT BANK MULTIARTA SENTOSA

Juwita Ekawati Winoto Komisaris Utama

Ho Danny Hartono Direktur Utama

21

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK MULTIARTA SENTOSA (BANK MAS) TAHUN 2013

Recommend Documents