LAPORAN PELAKSANAAN BENCHMARKING DI KOTA PALEMBANG TANGGAL 24 JUNI 2014
OLEH : KELOMPOK II
DIKLAT KEPEMIMPINAN TK.IV ANGKATAN V BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI BALI PALEMBANG, 2014
KELOMPOK II
1.
Ni Made Rai Sukarini, SE
(1)
2.
Ida Bagus Putu Caniscahyana, SH
(2)
3.
I Wayan Adi Sudiatmika, ST., MT
(4)
4.
I Md.Gd.Wiryantara Adi Susandi, SE., Msi
(7)
5.
Ida Bagus Putu Sudiyadnya, SH
(8)
6.
Pande Nyoman Artawibawa, ST., MT
(15)
7.
I Ketut Nadu., S.AP
(16)
8.
I Ketut Mudja
(17)
9.
Ni Putu Nugraheni, SE
(18)
10. I Kadek Prastikanala
(24)
2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Ida Sanghyang Widhi Wasa Tuhan Yang
Maha
Benchmarking
Esa,
atas berkat-Nya
sebagai
rangkaian
kami
dapat
kurikulum
menyelesaikan
Pendidikan
dan
Laporan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan V Kabupaten Badung yang dilaksanakan di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, 24 Juni 2014. Tujuan pelaksanaan Benchmarking ini adalah untuk membuka wawasan serta memberikan pengetahuan bagi kami, para peserta agar memiliki pola pikir yang lebih profesional dalam hal memberikan pelayanan publik, berinovasi serta berkolaborasi dalam mengadopsi maupun mengadaptasikan hasil tersebut ke dalam area perubahan masing-masing peserta. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak I Made Sedana Yoga, ST., M.Si sebagai pembimbing (coach) kelompok II yang telah memberikan perhatian untuk tahap kegiatan ini serta para Widyaiswara yang ikut mendampingi sejak awal hingga akhir kegiatan. Kami menyadari bahwa dalam laporan ini masih terdapat beberapa kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan penyusunan laporan ini. Namun demikian, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.
Denpasar, Juni 2014 Kelompok II
3
DAFTAR ISI
KELOMPOK II ................................................................................................................................. 2 KATA PENGANTAR ....................................................................................................................... 3 DAFTAR ISI ...................................................................................................................................... 4 PENDAHULUAN .............................................................................................................. 5
BAB I A.
Latar Belakang ..................................................................................................................... 5
B.
Tujuan.................................................................................................................................... 7
C. Locus ..................................................................................................................................... 7 HASIL OBSERVASI ........................................................................................................ 8
BAB II A.
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang ................................... 8
B.
Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang ......................................... 14
C. Dinas Kebersihan Kota ..................................................................................................... 17 BAB III
ANALISIS NILAI KEUNGGULAN ............................................................................ 23
A.
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang ................................. 23
B.
Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang ......................................... 24
D. Dinas Kebersihan Kota ..................................................................................................... 25 BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN .................................................................................... 27
A.
Kesimpulan ......................................................................................................................... 27
B.
Saran ................................................................................................................................... 28
LAMPIRAN ..................................................................................................................................... 30 ANALISIS HASIL BENCHMARKING ......................................................................................... 41
Gambar 1 Penerimaan Peserta Benchmarking di Kantor Wali Kota Palembang .............. 30 Gambar 2 Pola Baru Pelayanan Loket BKD dan Diklat ......................................................... 31 Gambar 3 Penerimaan Peserta Benchmarking di Kantor Dinas Kebersihan Kota Palembang...................................................................................................................................... 31
4
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV. Salah satu kegiatan adalah wajib melaksanakan kegiatan Benchmarking ke locus yang dianggap dapat mewakili terhadap proyek perubahan untuk dapat diadopsi dan diadaptasi, guna melakukan inovasi sehingga dapat melengkapi proyek perubahan yang
dibuat
oleh
masing-masing
peserta.Kegiatan
Benchmarking
diharapkan dapat membuka wawasan dan memberikan pengetahuan yang memiliki pola pikir yang lebih profesional dalam hal memberikan pelayanan publik. Untuk mendorong program pemerintah dalam hal pemberian pelayanan publik secara profesional dan sebagai pembanding, maka salah satu yang dipilih untuk Benchmarking adalah Kota Palembang yang memiliki beberapa keunggulan dan inovasi dalam pembangunan daerah. Palembang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia dan secara geografis terletak antara 2o 52′ sampai 3o 5′ Lintang Selatan dan 104o 37′ sampai 104o 52′ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan air laut. Luas wilayah Kota Palembang sebesar 400,61 km2 yang secara administrasi terbagi atas 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Kota Palembang merupakan ibukota Propinsi Sumatera Selatan dengan batas wilayah yaitu di sebelah utara, timur dan barat dengan
5
Kabupaten Banyu Asin, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim. Visi pembangunan Kota Palembang sampai dengan tahun 2018, adalah
“Palembang
mengandung
makna
Emas
2018”.
Palembang
Palembang
Emas
Pemerintahan
2018
yang
yang
Amanah,
Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan, Mandiri, Bersih, Aman, Berkembang Pemerintahan Bersih, Ekonomi, Kerakyatan, Religius dan Adil serta mewujudkan Kota Palembang yang Elok, Madani, Aman dan Sejahtera. Sedangkan misi dari Kota Palembang antara lain : 1. Menciptakan Kota Palembang lebih Aman untuk berinvestasi dan Mandiri dalam pembangunan. 2. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan berwibawa serta peningkatan pelayanan masyarakat. 3. Meningkatkan
Ekonomi
Kerakyatan
dengan
pemberdayaan
masyarakat Kelurahan. 4. Meningkatkan
pembangunan
bidang
keagamaan
sehingga
terciptanya masyarakat yang Religius. 5. Meningkatkan pembangunan yang Adil dan berwawasan lingkungan di setiap sektor. 6. Melanjutkan
pembangunan
Kota
Palembang
sebagai
Kota
metropolitan bertaraf internasional, BerAdat dan Sejahtera.
6
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka Pemerintah Palembang melaksanakan program unggulan yang merupakan inovasi pembangunan di berbagai sektor. Program unggulan dan inovasi daerah tersebut diharapkan dapat diadopsi atau diadaptasi oleh peserta Diklatpim IV Angkatan V Kabupaten Badung.
B. Tujuan Adapun tujuan dari peserta Diklatpim IV Kabupaten Badung melaksanakan Benchmarking di Kota Palembang adalah dalam rangka : 1. Melengkapi kurikulum program Diklatpim IV Pola Baru 2. Menambah wawasan peserta terhadap pelayanan publik dalam penyelenggaraan untuk mendapatkan program unggulan (inovasi) baru di locus yang dituju. 3. Diharapkan peserta dapat berinovasi dan berkolaborasi dalam mengadopsi maupun mengadaptasikan hasil tersebut ke dalam area perubahan masing-masing peserta.
C. Locus Locus peserta Diklatpim IV Angkatan V Kabupaten Badung pada Pemerintah Palembang antara lain : 1. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang 2. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD Diklat) Kota Palembang 3. Dinas Kebersihan Kota Palembang
7
BAB II
HASIL OBSERVASI
A. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang Visi dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) adalah “Terselenggaranya pelayanan prima perijinan dan non perijinan menuju palembang Emas 2018 “ Untuk mendukung visi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang dilaksanakan Misi antara lain : 1. Meningkatkan citra pelayanan perijinan dan non perijinan yang baik 2. Mewujudkan reformasi birokrasi melalui pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, mudah, cepat dan transparan 3. Meningkatkan terciptanya iklim investasi yang kondusif 4. Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan memiliki integritas yang tinggi Untuk meningkatkan motivasi dan kualitas layanan, dibuat janji layanan yaitu : 1. Memberikan pelayanan dengan berpedoman pada SOP 2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas yang tinggi 3. Menyelenggarakan proses perijinan dengan mudah,cepat dan transparan 4. Melayani dengan ramah,sopan dan profesional 5. Menciptakan suasana ruangan pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman
8
Dasar hukum pelaksanaan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang antara lain : 1. Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perijinan dan Non Perijinan Kepada KPPT 2. Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi 3. Keputusan Kepala KPPT Nomor 20 Tahun 2012 tentang SOP 4. Keputusan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat pada KPPT Kota Palembang 5. Keputusan Kepala KPPT Nomor 4 Tahun 2011 tentang SOP loket pengaduan
Untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, maka dikeluarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 189 Tahun 2012 yang berisi tidak memakai
pakaian kerja yang sama dengan staf Pemerintahan
Kota
Palembang yang lain. Cara mengelola pengaduan/keluhan dalam pelayanan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang dapat melalui saluran : 1. Lisan
: melalui telepon dan petugas loket pengaduan
2. Tertulis
: melalui surat dan mengisi formulir pengaduan
3. Online
: melalui email, Website dan formulir pengaduan pada touchscreen
9
Sebagai
bukti
nyata
telah
terealisasinya
kualitas
pelayanan
makaKantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembangmemperoleh beberapa penghargaan antara lain : 1. Sepuluh terbaik Investment Award Nasional oleh Menteri Dalam Negeri 2. Terbaik Pertama dalam bidang penanaman modal dari Menteri Perumahan Rakyat di dampingi Kepala BKPM RI Tahun 2012 3. Peringkat Pertama Penilaian inisiatif Antikorupsi (PIAK) tahun 2012 oleh KPK RI dengan nilai 7.38 4. KPPT Kota Palembang sebagai KTSP Percontohan di Indonesia 5. Penghargaan ISO : 9001 : 2008 tentang sistem manajemen publik
Terbentuknya KPPT Kota Palembang telah memberi andil besar dalam peningkatan APD Kota Palembang . Hal ini tergambar dari trend retribusi yang terus meningkat yaitu sebelum terbentuk KPPT sebesar 4,7 Miliar dan setelah terbentuknya KPPT sebesar 50,8 Miliar Sumber Daya Manusia (SDM)KPPT Kota Palembang didukung oleh tenaga struktural dan non struktural sebanyak 49 orang dengan klasifikasi : 1. Strata II
:
10
orang
2. Strata I
:
19
orang,
3. Diploma III
:
18
orang
4. SMA
:
2
orang
10
Untuk tim teknis diambil dari SKPD yang menangani perijinan sebelumnya dan ditempatkan pada KPPT yang tergabung dalam sekretariat tim teknis. Sekretariat Tim Teknis menerapkan sistem from office dan back office sebagai amanah Permendagri Nomor 20 Tahun 2006 sehingga tidak akan terjadi komunikasi antara pemohon dengan petugas. Untuk meningkatkan kompetensi pegawai dilaksanakan pelatihan secara khusus yang pernah diikuti oleh pegawai KPPT seperti Pelatihan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik).Pelatihan ini diikuti oleh sebanyak 21 orang berupa pelatihan dasar dan pelatihan lanjutan sebanyak 10 orang. Sistem Rekrutmen Tenaga KPPT melalui mekanisme fit & propertest dengan tahapan test sebagai berikut : 1. Psikotest 2. Test Potensi Akademik (TPA) 3. Wawancara 4. Wawancara dengan Walikota Palembang
Untuk meningkatkan motivasi kinerja pegawai KPPT, setiap pegawai diberikan Insentif atau Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) dengan klasifikasi sebagai berikut : 1. Golongan II
:
Rp. 4 Juta
2. Golongan III (staf) :
Rp. 6 juta
3. Eselon IV
Rp. 10 juta
:
11
Untuk meningkatkan motivasi dan kerjasama tim, beberapa kegiatan tambahan yang dilaksanakan seperti : 1. Diklat Peningkatan kapasitas aparatur 2. Outbound 3. Training ISO 4. Pengembangan diri 5. Training SIPPERI (Sistem Informasi Pelayanan Perijinan) 6. Pelatihan Bela Negara 7. Studi Banding
Konsep pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang adalah : 1. Mudah
: pemohon cukup datang sebanyak 3 kali sampai terbitnya ijin
2. Cepat
: kejelasan penyelesaian proses ijin sesuai dengan SPM (paling cepat 1 hari, paling lama 15 hari)
3. Transparan
: restribusi disetor langsung oleh pemohon ke Bank Sumselbabel
KPPT Kota Palembang
dalam memberikan pelayanan menyiapkan 14
loket
9
pelayanan
yaitu
(sembilan)
loket
pendaftaran,
1
(satu)
loketpengaduan dan 4 (empat) loket pengambilan. Pendaftaran permohonan perijinan dapat dilaksanakan secara online (selama 24 jam) dengan menunjukkan bukti print out pendaftaran online dan melengkapai berkas pendukung kepada KPPT.
12
Pemohon juga dapat mengajukan permohonan perijinan dalam satu paket terdiri dari 2-3 jenis ijin, misalnya Ijin Gangguan, Ijin Usaha Industri dan Tanda Daftar Perusahan. KPPT Kota Palembang juga menghimbau dan menyarankan kepada masyarakat dalam pengurusan perijinan dilakukan secara langsung tanpa melalui calo. Untuk memutus perkembangan calo dalam unit layanan KPPT maka Kota Palembang melalui Surat Edaran Wali Kota Palembang Nomor : 29/SE/2013 tentang Larangan percaloan/perantara di bidang perijinan bagi PNS dan Non PNS di Lingkungan Pemkot Palembang. Salah satu ketentuan tersebut adalah kriteria penerima kuasa, yaitu : 1. Perusahaan : harus ada surat tugas dan kuasa dari Perusahaan 2. Perseorangan : ada surat keterangan dari RT
Untuk meningkatkan Pelayanan Prima, maka KPPT melayani pemohon dengan pola mobile dengan sasaran antara lain Mall, Pasar serta Kecamatan.Layanan yang diberikan dengan pola mobile ini mencakup layanan informasi ijin dan pendaftaran ijin baru. Kantor
Pelayanan
Perijinan
Terpadu
Kota
Palembang
juga
memperhatikan kaum difabel, dengan menyediakan fasilitas untuk kaum difabel, antara lain ram dan alat bantu khusus (kursi roda). Untuk mengukur perkembangan pelayanan dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang dari tahun ke tahun dapat dilihat sebagai berikut :
13
1. Tahun 2010 : 62,59 (kategori baik) 2. Tahun 2011 : 92,63 (kategori sangat baik) 3. Tahun 2012 : 85,85 (kategori sangat baik skala nasional) 4. Tahun 2013 : 86,12 (kategori sangat baik skala Provinsi)
Untuk mensosialisasikan program Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang dilakukan sosialisasi tentang jenis dan proses perijinan melalui media: 1. Iklan layanan masyarakat di TV Swasta lokal, 2. Harian lokal dan majalah organisasi, 3. Harian online (tribun news, antara news) 4. Talk show radio lokal
B. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang memiliki struktur organisasi yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 dan telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang dan dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat 2. Sekretariat 3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program 4. Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Data 14
5. Bidang Formasi dan Pemindahan Pegawai Non Jabatan 6. Bidang Kepangkatan, Penggajian dan Kesejahtearan Pegawai 7. Bidang Pembinaan dan Administrasi Perizinan Pegawai 8. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Dalam tugasnya menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Kepala BKD Kota Palembang menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2013-2018 yang memuat visi, misi, serta tugas pokok untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Visi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang adalah : “Pelayanan dan manajemen Kepegawaian yang berkualitas menuju
terciptanya
PNS
yang
Profesional,
Inovatif
dan
Sejahtera dalam rangka Mendukung Terwujudnya Palembang Emas 2013-2018” Untuk mewujudkan Visi
tersebut maka Misi yang dicanangkan adalah
sebagai berikut : “Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Beriman, Profesional Visioner dan Bebas KKN”
Sedangkan
Tugas
Pokok
yang
dilaksanakan
oleh
Badan
Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di Bidang Kepegawaian Daerah dan Diklat, sesuai dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008.
15
Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang memiliki jumlah pegawai sebanyak 83 orang dengan rincian PNS 61 orang. Jumlah ini melayani Kepegawaian Kota Palembang sebanyak 14.750 orang dengan rincian penempatan Struktural sebanyak 1.845 orang. Badan
Kepegawaian
Daerah
dan
Diklat
Kota
Palembang
mengadopsi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana merupakan satu upaya untuk mewujudkan pelayanan kepegawaian yang mudah, cepat, tepat, terukur, akuntabel dan transparan. Demi mewujudkan sistem TPST tersebut, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang menerapkan 5 Prinsip Pelayanan Prima antara lain : 1. Mengutamakan pegawai 2. Sistem yang efektif 3. Melayani dengan sepenuh hati 4. Melakukan perbaikan yang berkelanjutan 5. Memberdayakan pegawai
Dari pengamatan kami, terdapat beberapa perubahan atau kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang untuk mendukung semua hal diatas diantaranya : 1. Melakukan perubahan pada bentuk dan pola pelayanan loket BKD dan Diklat
16
2. Melaksanakan pelatihan pelayanan bagi SDM yang bertugas di bagian loket 3. Pembuatan bank data base kepegawaian Kota Palembang untuk mempermudah pengajuan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala dan lain-lain) 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi web site untuk akses data pegawai, pengaduan dan lain-lain Dimana keempat hal diatas dapat diadopsi untuk pengembangan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Badung.
C. Dinas Kebersihan Kota Mendapatkan predikat sebagai Kota Terjorok se-Indonesia pada Tahun 2005, mendorong Dinas Kebersihan Kota Palembang untuk melaksanakan perubahan dalam waktu singkat yang didukung oleh sejumlah stakeholder lokal dan menghasilkan penghargaan Trofi Adipura sebanyak 8 (delapan) kali berturut-turut serta Trofi Adipura Kencana pada tahun 2014bersama 2 (dua) kota lainnya, yaitu Tangerang dan Surabaya. Melayani cakupan wilayah seluas 400.61 km2 yang terdiri 16 (enam belas) Kecamatan dengan 107 (seratus tujuh) Kelurahan, serta jumlah penduduk sebanyak 1.652.521 jiwa, Dinas Kebersihan Kota Palembang dibantu sebanyak 1.158 orang tenaga yang bekerja sejak pukul 7.00 s/d 23.00 WIB, serta mengoperasikan 99 Angkutan dan 73 diantaranya berupa dump truck.
17
Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kebersihan Kota Palembang dibantu dengan payung hukum UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH, UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU No. 32/2004 Pasal 14 ayat (1) yaitu pengendalian kewenangan
lingkungan Kab/Kota,
hidup serta
berskala
Perda
No.27
Kab/Kota Tahun
merupakan 2011
tentang
Pengelolaan dan Retribusi Kebersihan/Persampahan. Adapun target dalam perencanaan persampahan yang dicanangkan oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang sebagai berikut : 1. Cakupan pelayanan minimal 70% pada tahun 2015. 2. Pengurangan volume sampah melalui program 3R sebesar 20%. 3. Peningkatan pola operasional TPA dari open dumping (eksisting) menjadi sanitary landfill. 4. Adipura Kencana
Dinas Kebersihan Kota Palembang
merancang pula Road Map
Pengelolaan Sampah (2014 – 2017) dengan 4 (empat) poin penting yaitu : 1. Regulasi • Revisi Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah • Peningkatan Mekanisme Hukum dan Pelaksanaan Program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) • Peningkatan mekanisme Keuangan
18
2. Pengurangan Timbulan Sampah Pada Sumbernya • Jenis pemilahan dari 2 jenis menjadi 3 jenis • Pengembangan jejaring kerja Bank Sampah • Pengembangan data base sampah • Peningkatan kesadaran masyarakat dan pendidikan lingkungan • Managemen sistem pengolahan sampah dan 3R 3. Peningkatan Infrastruktur • Penguatan peranan TPS-3R/TPST • Peningkatan sarana stasiun peralihan antara • Peningkatan sarana pengomposan • Penyediaan sarana pemilahan sampah 3 jenis 4. Peningkatan Pengelolaan Sampah di TPA • Pemanfaatan gas metan menjadi tenaga listrik • Instalasi pengolahan air lindi • Pengololaan sampah menjadi kompos
Permasalahan teknis yang masih dihadapi sampai saat ini adalah sebagai berikut: 1. Akses layanan persampahan pada slum area di daerah pinggiran sungai. 2. Keterbatasan sarana-prasarana. 3. Efisiensi pola penanganan sampah yang masih rendah dan yang paling menganggu adalah pola SCS Manual dengan dump truck.
19
4. 3R
masih
belum
dilakukan
secara
memadai.
Dari
target
keciptakaryaan, 3R sebesar 20% pada tahun 2010, tercatat baru 1% s.d 3% sampah terolah. Beberapa unit 3R tidak beroperasi secara rutin lagi. 5. Terbatasnya lahan TPA, sisa kapasitas lahan TPA I Sukawinatan tinggal 45%, sedangkan TPA II Karya Jaya tinggal 70%. Perkiraan sisa waktu layanan kedua TPA tinggal 10 s.d 15 tahun lagi. 6. TPA II Karya Jaya berada di atas lahan rawa (low-land), dengan jarak landfill dengan lapisan akuifer < 4m, sedangkan pola operasional yang dilakukan masih open dumping, menyebabkan potensi pencemaran terhadap air tanah dan permukaan sangat tinggi 7. Terbatasnya sarana-prasarana TPA menyebabkan masih terjadinya pencemaran air tanah, udara, gangguan lalat dan tikus, debu dan sampah ringan, kebakaran dan asap, estetika dan kebisingan, juga beberapa kali terjadi gangguan operasional akibat amblesnya alat berat.
Permasalahan non teknis yang dihadapi adalah sebagai berikut : 1. Keterbatasan biaya investasi dan operasi pemeliharaan. 2. Rendahnya kontribusi dari retribusi sampah terhadap anggaran biaya Dinas, dan tingginya subsidi APBD. 3. Rendahnya tingkat kesadaran maayarakat dalam pola penanganan sampah 3R.
20
4. Terbatasnya program kampanye dan edukasi bidang persampahan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat. 5. Belum
banyaknya
investasi swasta
sebagai operator dalam
pengelolaan persampahan. 6. Gaya hidup konsumtif masyarakat Kota Palembang
Dari pengamatan kami, terdapat beberapa perubahan atau kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang untuk mendukung semua hal diatas diantaranya : 1. TPS Mandiri, salah satu upaya terobosan pengelolaan sampah di Kota Palembang 2. Mengupayakan keterlibatan stakeholder baik siswa SD, masyarakat, SKPD/Dinas 3. Terjadinya kolaborasi dengan 23 SKPD melalui SK Bersama disetujui oleh Wali Kota 4. Turun langsung ke lapangan secara berkala sesuai wilayah pemantauan untuk mendapatkann perkembangan terkini kondisi 5. Memberdayakan SDM untuk berpikir kreatif serta menumbuhkan rasa memiliki 6. Memperlakukan keterlibatan stakeholder sebagai Mitra Kerja, bukan anak buah 7. Memberikan
reward
kepada
pasukan
kuning,
antara
lain
mengadakan kuis berhadiah dan pemberian naik haji gratis, dimana tahun ini direncanakan untuk memberangkatkan sebanyak 50 orang
21
Dimana keenam hal diatas dapat diadopsi untuk pengembangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung
22
BAB III
ANALISIS NILAI KEUNGGULAN
Dalam bab ini, akan disampaikan analisis nilai keunggulan dari masingmasing Locus, berdasarkan hal-hal yang dapat diambil sebagaimana pengamatan masing-masing peserta Diklat PIM IV baik yang tampak secara fisik maupun tidak.
A. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang Beberapa perubahan atau kebijakan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang diantaranya : 1. Pengelolaan
pengaduan/keluhan
dalam
pelayanan
Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang melalui saluran lisan, tertulis maupun online 2. Peningkatan kompetensi pegawai secara berkala dalam tujuannya untuk memberikan pelayanan secara optimal, serta sistem atau pola Rekrutmen Tenaga KPPT melalui mekanisme fit & propertest. 3. Peningkatan motivasi kinerja pegawai KPPT, dengan pemberian Insentif atau Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) 4. Penambahan sarana serta prasarana pelayanan meliputi 14 loket pelayanan dengan rincian 9 (sembilan) loket pendaftaran, 1 (satu) loket pengaduan dan 4 (empat) loket pengambilan 5. Pendaftaran Teknologi Informasi web site untuk permohonan perijinan secara online (selama 24 jam) dan tanpa calo 6. Penyediaan fasilitas untuk kaum difabel, antara lain ramp dan alat bantu khusus (kursi roda)
23
7. Sosialisasi program serta kegiatan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang melalui berbagai media lokal. Dari pilihan di atas, dapat diungkap beberapa nilai keunggulan yang dapat diadopsi maupun diadaptasi dalam proyek perubahan yaitu : 1. Selalu terbuka dan menjadi pendengar dari masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan solusi secara efektif dan efisien 2. Pemenuhan kompetensi sesuai tugas serta kewajiban, serta pemberlakuan Reward and Punisment secara optimal 3. Kreatif dan Inovasi untuk menerapkan kemajuan teknologi informasi dalam rangka pemberian pelayanan. 4. Bertindak adil pada semua golongan
B. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang Beberapa perubahan atau kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang diantaranya : 1. Melakukan perubahan pada bentuk dan pola pelayanan loket BKD dan Diklat 2. Melaksanakan pelatihan pelayanan bagi SDM yang bertugas di bagian loket 3. Pembuatan bank data base kepegawaian Kota Palembang untuk mempermudah pengajuan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala dan lain-lain) 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi web site untuk akses data pegawai, pengaduan dan lain-lain 24
Dari pilihan di atas, dapat diungkap beberapa nilai keunggulan yang dapat diadopsi maupun diadaptasi dalam proyek perubahan yaitu : 1. Pelayanan yang cepat, tanggap dan informatif 2. Penyiapan dan pemanfaatan data serta arsiparis secara optimal 3. Inovasi untuk menerapkan kemajuan teknologi informasi dalam rangka akses data serta pelayanan diatas.
D. Dinas Kebersihan Kota Beberapa perubahan atau kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang diantaranya : 1. TPS Mandiri, salah satu upaya terobosan pengelolaan sampah di Kota Palembang 2. Mengupayakan keterlibatan stakeholder baik siswa SD, masyarakat, SKPD/Dinas 3. Terjadinya kolaborasi dengan 23 SKPD melalui SK Bersama disetujui oleh Wali Kota 4. Turun langsung ke lapangan secara berkala sesuai wilayah pemantauan untuk mendapatkann perkembangan terkini kondisi 5. Memberdayakan SDM untuk berpikir kreatif serta menumbuhkan rasa memiliki 6. Memperlakukan keterlibatan stakeholder sebagai Mitra Kerja, bukan anak buah
25
7. Memberikan
reward
kepada
pasukan
kuning,
antara
lain
mengadakan kuis berhadiah dan pemberian naik haji gratis, dimana tahun ini direncanakan untuk memberangkatkan sebanyak 50 orang Dari pilihan di atas, dapat diungkap beberapa nilai keunggulan yang dapat diadopsi maupun diadaptasi dalam proyek perubahan yaitu : 1. Kreatif dan Inovatif dalam pengungkapan ide serta pelaksanaannya 2. Bekerja sama serta delegasi tugas yang optimal 3. Kolaborasi dan koordinasi antar unit/instansi/SKPD 4. Integritas tinggi dalam menjalankan tugas serta kewajiban 5. Merangkul serta bersahabat dengan mitra kerja
26
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Kemajuan Kota Palembang sangat terkait dengan adanya komitmen dan dukungan dari Wali Kota Palembang serta didukung sepenuhnya oleh SKPD dan masyarakat. Beberapa inovasi yang dikembangkan oleh tiga SKPD yaitu KPPT, BKD dan Diklat serta Dinas Kebersihan seperti : 1. KPPT Kota Palembang sudah melaksanakan Pelayanan Publik berdasarkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan
Terpadu
Satu
Pintu.
Sudah
menerapkan SPIPISIE secara optimal, adanya reward bagi pegawai berupa Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Pengaduan melalui lisan, tertulis dan online, Sudah melaksanakan pelayanan paralel dan sudah melaksanakan pelayanan perijinan secara online dan mobile 2. BKD dan Diklat Kota Palembang sudah menerapkan sistem informasi manajemen (SIM) bagi pegawai untuk semua administrasi pegawai secara terpadu dalam bentuk data base 3. Dinas Kebersihan Kota Palembang dalam menuju kota Emas telah mengambil kebijakan mengadakan kolaborasi dengan 23 SKPD dan diterbitkannya SK bersama oleh Walikota Palembang dalam pembagian wilayah kerja (perkecamatan) untuk menjaga kebersihan dan keindahan kota. Menerapkan Gerakan Siswa Bersih (GERSIH) yang melibatkan siswa serta Gerakan Cinta Kasih (Kali Bersih) dengan melibatkan warga.
27
B. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah peserta dapat mengadopsi dan mengadaptasi kebijakan dan perubahan yang sudah dilakukan oleh ketiga SKPD di atas dengan mempersiapkan komitmen serta dukungan penuh dari pimpinan, usaha/strategi untuk melaksanakan perubahan, penyiapan serta seleksi SDM dan payung hukum sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja dimasing-masing SKPD.
28
DAFTAR PUSTAKA
Provinsi Bali, 2014. Petunjuk Pelaksanaan Bechmarking / Best Practice. Denpasar : Balai Diklat Provinsi Bali Kota Palembang. 2014. Website Kota Palembang. (online). Available : www.palembang.go.id. Diakses pada tanggal 25 Juni 2014 KPPT Kota Palembang. 2014. Handout Presentasi KPPT Kota Palembang BKD Kota Palembang.2014. Handout Presentasi BKD Kota Palembang DKK Palembang,2014. Handout Presentasi DKK Palembang
29
LAMPIRAN
Gambar 1 Penerimaan Peserta Benchmarking di Kantor Wali Kota Palembang
30
Gambar 2 Pola Baru Pelayanan Loket BKD dan Diklat
Gambar 3Penerimaan Peserta Benchmarking di Kantor Dinas Kebersihan Kota Palembang
31
IDENTIFIKASI PROYEK PERUBAHAN No 1
Aspek KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PALEMBANG
Narasumber 1. Staf Ahli 2. Amarudin Sandi, S.STP, M.Si (kasi Pelayanan KPPT) 3. Jani,SE,M.Si (Kasi Informasi dan Pengembangan Kinerja
Kondisi Bechmarking Berdiri Pada Tanggal 15 Juli 2010
A
ORGANISASI
1
Visi
2
Misi
3
Janji Layanan
1. Memberikan pelayanan dengan berpedoman pada SOP 2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas yang tinggi 3. Menyelenggarakan proses perijinan dengan mudah,cepat dan transparan 4. Melayani dengan ramah,sopan dan profesional 5. Menciptakan suasana ruangan pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman
4
Dasar Hukum
1. Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 30 Tahun 2010 tentang pelimpahan sebagian kewenangan perijinan dan non perijinan kepada KPPT 2. Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 31 Tahun 2010 tentang tugas pokok dan fungsi 3. Keputusan Kepala KPPT Nomor 20 Tahun 2012
Terselenggaranya pelayanan prima perijinan dan perijinan menuju palembang Emas 2018 1. Meningkatkan citra pelayanan perijinan dan non perijinan yang baik 2. Mewujudkan reformasi birokrasi melalui pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, mudah, cepat dan transparan 3. Meningkatkan terciptanya iklim investasi yang kondusif 4. Meningkatkan Sumber Daya aparatur yang profesional dan memiliki integritas yang tinggi
32
tentang SOP 4. Keputusan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat pada KPPT Kota Palembang 5. Keputusan Kepala KPPT Nomor 4 Tahun 2011 tentang SOP loket pengaduan 5
Pakaian Kerja
Keputusan Walikota Palembang Nomor 189 Tahun 2012 : Tidak memakai pakaian kerja yang sama dengan staf Pemerintahan Kota Palembang
6
Proses Pengaduan
Proses : a. Lisan : melalui telepon dan petugas loket pengaduan b. Tertulis : melalui surat dan mengisi formulir pengaduan c. online : melalui email, Website dan formulir pengaduan pada touchscreen
7
Penghargaan
Penghargaan yang diperoleh : 1. 10 terbaik Invesment ward Nasional oleh Menteri Dalam Negeri 2. Terbaik Pertama dalam bidang penanaman modal dari Menteri Perumahan Rakyat di dampingi Kepala BKPM RI Tahun 2012 3. Peringkat Pertama Penilaian inisiatif antikorupsi (PIAK) tahun 2012 oleh KPK RI dengan nilai 7.38 4. KPPT Kota Palembang sebagai KTSP Percontohan di Indonesia 4. Penghargaan ISO : 9001 : 2008 tentang sistem manajemen publik
8
Realisasi Penerimaan retribusi
1. Sebelum terbentuk KPPT : 4,7 Miliar 2. Setelah terbentuknya KPPT : 50,8 Miliar
B
SDM
1
Jumlah Tenaga
Struktural dan non struktural sebanyak : 49 orang Dengan klasifikasi : 1. Strata II : 10 orang 2. Strata I : 19 orang 3. Diploma III : 18 orang
33
4. SMA
: 2 orang
2
Kompetensi Pegawai
1. Pelatihan Spipisie (penanaman modal) a. Pelatihan dasar : 21 orang b. Pelatihan lanjutan : 10 orang
3
Sistem Rekrutmen
4
Insentif /Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kegiatan Tambahan
Melalui Fit & Propertest dengan tahapan test sebagai berikut : 1. Psikotest 2. Test Potensi Akademik (TPA) 3. Wawancara 4. Wawancara dengan Walikota Palembang 1. Golongan II : Rp. 4 Juta 2. Golongan III (staf) : Rp. 6 juta 3. Aselon IV : Rp. 10 juta
5
a) b) c) d) e) f) g)
Diklat Peningkatan kapasitas aparatur Outbound Training ISO Pengembangan diri Training SIPPERI Pelatihan Bela Negara Studi Banding
C 1
TATA KELOLA Pelayanan Mudah, Cepat dan Transparan
2
Loket
Terdapat 14 Loket a. Pendaftaran : 9 loket b. Pengaduan : 1 loket c. Pengambilan : 4 loket
3.
Pendaftaran online
Pendaftaran dapat dilaksanakan secara online (selama 24 jam) dengan menunjukkan bukti print out pendaftaran online dan melengkapai berkas pendukung kepada KPPT
4.
Ijin Paralel
Mengajukan permohonan perijinan dalam satu
Pelayanan : 1. Mudah : pemohon cukup datang sebanyak 3 kali sampai terbitnya ijin 2. Cepat : Kejelasan penyelesaian proses ijin sesuai dengan SPM (paling cepat 1 hari, paling lama 15 hari) 3. Transparan : restribusi disetor langsung oleh pemohon ke Bank Sumselbabel
34
paket terdiri dari 2-3 jenis ijin : 1. Ijin gangguan 2. Ijin Usaha Industri 3. Tanda Daftar Perusahan 5
Penghapusan Calo
Surat Edaran Wali Kota Palembang Nomor 29/SE/2013 tentang Larangan percaloan/perantara dibidang perijinan bagi PNS dan Non PNS di Lingkungan Pemkot Palembang. Salah satu ketentuan tersebut : 1. Kriteria penerima kuasa : a. Perusahan : harus ada surat tugas dan kuasa dari Perusahan b. Perseorangan : ada surat keterangan dari RT
6
Layanan Mobile
KPPT Keliling dengan Sasaran : a) Mall b) Pasar c) Kecamatan Dengan layanan yang diberikan sebagai berikut : a) Layanan informasi ijin b) Pendaftaran ijin Baru
7
Tim Teknis
Diambil dari Satker yang menangani perijinan sebelumnya dan ditempatkan pada KPPT
8
Sekretariat Tim Teknis
Dengan menerapkan sistem from office dan back office sebagai amanah Permendagri Nomor 20 Tahun 2006 sehingga tidak akan terjadi komunikasi antara masyarakat dengan petugas
9
Fasilitas Layanan untuk Konsumen dengan Difabel
Adanya ram dan alat bantu khusus (kursi roda)
9
Trend IKM (indek Kepuasan Masyarakat)
Perkembangan IKM : 1. 2010 : 62,59 (kategori baik) 2. 2011 : 92,63 (kategori sangat baik) 3. 2012 : 85,85 (kategori sangat baik skala nasional) 4. 2013 : 86,12 (kategori sangat baik skala palembang)
10
Sistem layanan dikaitkan dengan
Muncul kode merah bila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan SPM
35
SPM 11
Sosialisasi media
B
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN LATIHAN
1.
ASPEK KINERJA ORGANISASI - VISI
Sosialisasi tentang jenis dan proses perijinan melalui media : 1. Iklan layanan masyarakat di TV Swasta lokal 2. Harian lokal dan majalah organisasi 3. Harian online (tribun news, antara news) 4. Talk show radio lokal
Kurniawan,AP,M,Si (Kepala BKDKota Palembang)
Pelayanan dan manajemen Kepegawaian yang berkualitas menuju terciptanya PNS yang Profesional, Inovatif dan Sejahtera dalam rangka Mendukung Terwujudnya Palembang Emas 20132018
- MISI
Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Beriman, Profesional Visioner dan Bebas KKN
- TUGAS POKOK
Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di Bidang Kepegawaian Daerah dan Diklat (Perda no.10 Tahun 2008)
- STRUKTUR ORGANISASI
1. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat 2. Sekretariat 3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program 4. Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Data 5. Bidang Formasi dan Pemindahan Pegawai Non Jabatan 6. Bidang Kepangkatan, Penggajian dan Kesejahteaan Pegawai 7. Bidang Pembinaan dan Administrasi Perizinan Pegawai 8. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
36
- SOP Prosedur Layanan
2
Pelayanan Kepegawaian Terpadu Satu Pintu : Upaya untuk mewujudkan pelayanan kepegawaian yang mudah, cepat, tepat, terukur, accountable dan transparan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
TATA KELOLA - Kegiatan Perubahan
1. Melakukan perubahan pada bentuk dan pola pelayanan loket BKD dan Diklat 2. Melaksanakan pelatihan pelayanan bagi SDM yang bertugas di bagian loket 3. Pembuatan bank data base kepegawaian Kota Palembang untuk mempermudah pengajuan administrasi kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Mutasi, Gaji Berkala dll) 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi web site untuk akses data pegawai, pengaduan dll Semua hal diatas dapat diadopsi untuk kebutuhan Kabupaten Badung
- Kebijakan
3
C
5 Prinsip Pelayanan Prima ; 1. Mengutamakan pegawai 2. Sistem yang efektif 3. Melayani dengan sepenuh hati 4. Melakukan perbaikan yang berkelanjutan 5. Memberdayakan pegawai
SDM - Data Pegawai
DINAS KEBERSIHAN KOTA PALEMBANG - Dasar Hukum
Data Kepegawaian BKD Kota Palembang : 83 orang dengan rincian PNS 61 orang Data Kepegawaian Kota Palembang : 14.750 orang dengan rincian Struktural 1.845 orang Bp. Agung Nugroho (Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang)
Luas Wilayah Jumlah Kecamatan Jumlah Kelurahan Jumlah Penduduk
: 400.61 Km2 : 16 Kecamatan : 107 Kelurahan : 1.652.521Jiwa
1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH 2. UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 3. UU No. 32/2004 Pasal 14, ayat 37
(1)Pengendalian lingkungan hidup berskala Kab./Kota merupakan kewenangan Kab./Kota 4. PERDA No.27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Retribusi Kebersihan/Persampahan - Target dalam Perencanaan Persampahan
1. Cakupan pelayanan minimal 70% pada tahun 2015. 2. Pengurangan volume sampah melalui program 3R sebesar 20%. 3. Peningkatan pola operasional TPA dari open dumping (eksisting) menjadi sanitary landfill. 4. Adipura Kencana
- Latar Belakang Perubahan
Tahun 2006 mendapatkan predikat Kota Terjorok se-Indonesia, lalu mendapatkan Tropi Adipura 7 kali berturut-turut dan terakhir mendapatkan Tropi Adipura Kencana bersama 2 kota lainnya yaitu Tangerang dan Surabaya
- Road Map Pengelolaan Sampah (2014 – 2017)
REGULASI: • Revisi Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah • Peningkatan Mekanisme Hukum dan Pelaksanaan Program 3R(Reduce, Reuse, Recycle) • Peningkatan mekanisme Keuangan PENGURANGAN TIMBULAN SAMPAH PADA SUMBERNYA: • Jenis Pemilahan dari 2 Jenis menjadi 3 Jenis • Pengembangan Jejaring Kerja Bank Sampah • Pengembangan Data Base Sampah • Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Pendidikan Lingkungan • Managemen Sistem Pengolahan Sampah dan 3R PENINGKATAN INFRASTRUKTUR: • Penguatan Peranan TPS-3R/TPST • Peningkatan Sarana Stasiun Peralihan Antara • Peningkatan Sarana Pengomposan • Penyediaan Sarana Pemilahan Sampah 3 Jenis PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA: • Pemanfaatan Gas Metan menjadi Tenaga Listrik 38
• • - Kegiatan Perubahan
Instalasi Pengolahan Air Lindi Pengololaan Sampah menjadi kompos
1. TPS Mandiri, salah satu upaya terobosan pengelolaan sampah di kota Palembang 2. Mengupayakan keterlibatan stakeholder baik Siswa SD, Masyarakat, SKPD/Dinas 3. Koordinasi horizontal dalam upaya melibatkan partisipasi SKPD/Dinas, dengan menerbitkan SK Bersama disetujui oleh Wali Kota 4. Turun langsung ke lapangan secara berkala sesuai wilayah pemantauan untuk mendapatkann perkembangan terkini kondisi 5. Memberdayakan SDM untuk berpikir kreatif serta menumbuhkan rasa memiliki 6. Memperlakukan keterlibatan stakeholder sebagai Mitra Kerja, bukan anak buah
- Sarpras
1. Tempat Pembuangan Akhir di dalam kota seluas 25 Ha 2. 99 Angkutan dengan rincian 73 Dumptruck
- Sumber Daya Manusia - Mekanisme Perubahan
1.158 orang dengan jam kerja pk. 7.00 s/d 23.00
- Permasalahan teknis
Melibatkan Siswa SD, Warga per Kelurahan serta SKPD/Dinas yang tersebar di seluruh wilayah 1. 2. 3.
4.
5.
6.
akses layanan persampahan pada slum area di daerah pinggiran sungai. Keterbatasan sarana – prasarana. Efisiensi pola penanganan sampah yang masih rendah. Yang paling menganggu adalah pola SCS Manual dengan dump truck. 3R masih belum dilakukan secara memadai. Dari target keciptakaryaan, 3R sebesar 20% pada tahun 2010%, tercatat baru 1 s.d 3% sampah terolah. Beberapa unit 3R tidak beroperasi secara rutin lagi. Terbatasnya lahan TPA, sisa kapasita lahan TPA I Sukawinatan tinggal 45%, sedangkan TPA II Karya Jaya tinggal 70%. Perkiraan sisa waktu layanan kedua TPA tinggal 10 s.d 15 tahun lagi. TPA II Karya Jaya berada di atas lahan rawa (low-land), dengan jarak landfill dengan lapisan akuifer < 4m, sedangkan pola operasional yang dilakukan masih open dumping, menyebabkan potensi 39
pencemaran terhadap air tanah dan permukaan sangat tinggi 7. Terbatasnya sarana – prasarana TPA menyebabkan masih terjadinya pencemaran air tanah, udara, gangguan lalat dan tikus, debu dan sampah ringan, kebakaran dan asap, estetika dan kebisingan, juga beberapa kali terjadi gangguan operasional akibat amblesnya alat berat. - Permasalahan Non Teknis
1. Keterbatasan biaya investasi dan operasi pemeliharaan. 2. Rendahnya kontribusi dari retribusi sampah terhadap anggaran biaya Dinas, dan tingginya subsidi APBD. 3. Rendahnya tingkat kesadaran mayarakat dalam pola penanganan sampah 3R. 4. Terbatasnya program kampanye dan edukasi bidang persampahan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat. 5. Belum banyaknya investasi swasta sebagai operator dalam pengelolaan persampahan. 6. Gaya hidup konsumtif masyarakat kota Palembang
40
ANALISIS HASIL BENCHMARKING (Rekap Nilai Keunggulan Lokus Benchmarking) NO. 1 1.
2.
3.
4.
5.
NILAI KEUNGGULAN 2 Pengelolaan pengaduan/ keluhan dalam pelayanan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang melalui saluran lisan, tertulis maupun online Pendaftaran Teknologi Informasi web site untuk permohonan perijinan secara online (selama 24 jam), tanpa calo Pembuatan bank data base kepegawaian Kota Palembang untuk mempermudah pengajuan administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala dan lain-lain) Peningkatan kompetensi pegawai secara berkala dalam tujuannya untuk memberikan pelayanan secara optimal, serta sistem atau pola Rekrutmen Tenaga KPPT melalui mekanisme fit & propertest. Peningkatan motivasi kinerja
KEMUNGKINAN PENERAPAN PADA PROYEK PERUBAHAN ADOPSI ADAPTASI TIDAK 3 4 5 √
PENJELASAN / ANALISIS KELEBIHAN 6 Kreatif dan Inovatif untuk menerapkan kemajuan teknologi informasi dalam rangka pemberian pelayanan Pelayanan yang cepat, tanggap dan informatif
7
Penyiapan dan pemanfaatan data serta arsiparis secara optimal
√
SOLUSI
KEKURANGAN
√
√
POTENSI MASALAH 8 Ketidaksiapan infrastruktur koneksi salluran online
9 Penyiapan Infrastruktur secara optimal serta komitmen pelaksana
Ketidaksiapan stakeholder untuk memanfaatkan teknologi
Sosialisasi serta pelatihan bagi yang berminat
Waktu penyelesaian agak lama mengingat jumlah pegawai di kab.Badung mencapai 13.021 orang
Memanfaatkan Bantuan pihak ke-3 melalui pelelangan paket kegiatan
Komitmen
Studi banding
Pemenuhan kompetensi sesuai tugas serta kewajiban, serta pemberlakuan Reward and Punisment secara optimal SDM tidak lagi
.
41
pegawai, dengan pemberian Insentif atau Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) 1 6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2 Memberdayakan SDM untuk berpikir kreatif serta menumbuhkan rasa memiliki Memperlakukan keterlibatan stakeholder sebagai Mitra Kerja, bukan anak buah Melaksanakan pelatihan pelayanan bagi SDM yang bertugas di bagian loket Memberikanrewardkepadap asukankuning, al/ mengadakankuisberhadiahd anpemberian haji gratis Melakukan perubahan pada bentuk dan pola pelayanan loket BKD dan Diklat
Penambahan sarpras meliputi 14 loket pelayanan dengan rincian 9 (sembilan) loket pendaftaran, 1 (satu) loket pengaduan dan 4 (empat) loket pengambilan Penyediaan fasilitas untuk kaum difabel, antara lain ramp dan alat bantu khusus (kursi roda) Turun langsung ke lapangan secara berkala sesuai wilayah pemantauan untuk mendapatkan
memikirkan side job tambahan untuk menambah penghasilan
√
3
4
5
6
Pimpinan serta pemegang kebijakan
7
8
9
√ √ √
√
√
Kreatif dan Inovatif dalam pengungkapan ide serta pelaksanaannya Selalu terbuka dan menjadi pendengar dari masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan solusi secara efektif dan efisien Pelayanan yang cepat, tanggap dan informatif
√
√
√
Bertindak adil dan tidak diskriminatif pada semua golongan masyarakat Integritas tinggi dalam menjalankan tugas serta kewajiban
42
perkembangan terkini kondisi 1 14.
15.
16.
2 Mengupayakan keterlibatan stakeholder baik siswa SD, masyarakat, SKPD/Dinas Terjadinyakolaborasidengan 23 SKPD melalui SK Bersama disetujui oleh Wali Kota Sosialisasi program serta kegiatan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang melalui berbagai media lokal.
3
4 √
5
6 Kolaborasi dan koordinasi antar unit/instansi/skpd
7
8 Miskomunikasi antar SKPD
9
√
√
43
