LAPORAN KINERJA. Jalan Kapten Tantular, Denpasar Telepon: (0361) Faksimili: (0361)

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 Jalan Kapten Tantular, Denpasar 80235 Telepon: (0361) 246772 Faksimili: (0361) 246771 E-mail: [email protected]

Nomor: LAP-0148/PW22/2017 Tanggal 10 Januari 2017

Perwakilan BPKP Provinsi Bali

T

ahun 2016 merupakan

tahun kedua bagi pelaksanaan Rencana Strategis

(Renstra) Perwakilan BPKP Provinsi Bali periode 2015-2019 untuk mendukung pencapaian kinerja Renstra BPKP sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 192

Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mulai tahun 2015, BPKP meningkatkan kualitas output-nya dari laporan menjadi rekomendasi. Dengan berfokus pada rekomendasi, diharapkan pengawasan intern akan lebih efektif dalam memberikan informasi yang bermanfaat bagi kelancaran pembangunan nasional. Tercapainya target-target pembangunan merupakan prioritas pemerintah, khususnya presiden, selaku stakeholders BPKP. Di samping itu, BPKP juga berperan membina peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Perbaikan terhadap kedua komponen tersebut diyakini akan secara signifikan mempercepat tercapainya target-target pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Hasil pengawasan dan pembinaan yang disajikan dalam laporan kinerja ini mencakup hasil yang telah dicapai disertai dengan analisis pencapaian sasaran program terhadap target Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bali periode 2015-2019. Laporan Kinerja disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali ini merupakan media akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan serta penggunaan anggaran dalam menjalankan peran pengawasan intern. Keberhasilan pencapaian kinerja Perwakilan merupakan integrasi kinerja seluruh pegawai. Segenap ide, gagasan, pandangan, dan upaya terbaik Laporan Kinerja Tahun 2016

Halaman i

telah dicurahkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan hasakhir kinerja yang tertuang dalam laporan ini. Capaian kinerja ini akan selalu menjadi semangat dan pendorong dalam meningkatka peran dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Bali sesuai dengan Rencana Strate Perwakilan periode 2015-2019. Peningkatan kualitas hasil pengawasan senantias diupayakan melalui penguatan SDM, ketaatan terhadap standar pengawasan, se pemanfaatan sarana prasarana secara optimal menuju tercapainya visi BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah Republik Indonesia Berkelas Dunia untuk meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional.

( Halaman ii

Laporan Kinerja Tahun 2016


i - ix

25 - 67

Ikhtisar Kinerja

Akuntabilitas Kinerja

Kata Pengantar …………………………………..

i

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

24

Daftar Isi ………….………………………………..

iii

B. Akuntabilitas Kinerja ………………………..

25

Ikhtisar Eksekutif ……………………………….

v

1. Ikhitisar Kinerja ………………………….

25

2. Evaluasi Kinerja …………………………. a. Kinerja Pengawasan …………….

27 27

Sasaran Strategis 1 ……………….

27

Sasaran Strategis 2 ………………. Sasaran Strategis 3 ………………. b. Kinerja Dukungan Pengawasan

47 61 64

C. Realisasi Keuangan …………………………..

66

1 - 10

Pendahuluan A.

Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi ………………………………..

1

B.

Aspek Strategis Organisasi ……….

3

C.

Kegiatan dan layanan Produk Organisasi ………………………………..

5

Struktur Organisasi ………………….. Sistematika Penyajian ……………….

6 9

D. E.

69 - 71

Penutup

11- 23

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja A.

B.

Rencana Strategis 2014 – 2019 1. Pernyataan Visi ………………….. 2. Pernyataan Misi ………………… 3. Tujuan Strategis …………………. 4. Sasaran Strategis ……………….. 5. Sasaran Program ………………… 6. Indikator Kinerja Utama .…….. 7. Program dan Kegiatan .……….. Perjanjian Kinerja ……………………..

Lampiran

12 12 13 16 17 17 18 20 21


Halaman iii


Halaman iv



P

erwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015–2019 yang memuat visi,

misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target

yang akan dicapai. Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bali disusun untuk mendukung pencapaian Renstra dan kegiatan BPKP sesuai dengan Kebijakan Pengawasan (Jakwas) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) setiap tahun. Visi BPKP adalah menjadi Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional. Sebagai Auditor Internal Pemerintah RI, Perwakilan BPKP Provinsi Bali berperan membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah Provinsi Bali sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019. Untuk mewujudkan visinya, BPKP memiliki tiga misi, yaitu (1) Menyelenggarakan

Pengawasan

Intern

terhadap

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif; (2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif; serta (3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten. Dalam mencapai visi misi tersebut, BPKP menetapkan tiga tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif; (2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan


Halaman v

Perwakilan BPKP Provinsi Bali (3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten. Untuk mencapai tujuan strategis di atas, BPKP telah merumuskan tiga sasaran program dan menetapkan indikator kinerja utama program sebagai dasar pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2016 ini merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Perwakilan BPKP Provinsi Bali untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja tahun 2016. LKj juga dimanfaatkan sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2016 dapat dilihat pada table IE.1. Tabel IE.1 Capaian Sasaran Program Satu Capaian Target Realisasi an (%) Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi 1. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan % 45 68,86 153,02 Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara 2. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan % 100 100 100 Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi 3. Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada % 60 85,37 142,28 Aparat Penegak Hukum, K/L/P/K Bidang Pengawasan Keinvestigasian Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Maturitas SPIP Sasaran Program 2. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi 1. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3) % 100 100 100,00 2. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) % 10 22,22 200,00 3. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG % 0 100 0,00 baik 4. Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya % 53 100 188,68 berpredikat minimal A (baik) 5. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat % 53 77,78 146,75 baik dari BUMD yang dibina 6. Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari % 58 100 172,41 BLUD yang dibina Indikator Kinerja Utama

Halaman vi


Perwakilan BPKP Provinsi Bali Satu an Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Sasaran Program 3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda 1. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 2. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level % 3) 3. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % 4. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level % 2) 5. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) % 6. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level % 1) *) Sasaran Program Dukungan: Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP 1. Persepsi kepuasan layanan kesetmaan Skala Likert (1-10) Indikator Kinerja Utama

Target Realisasi

Capaian (%)

0 0

0 0

0,00 0,00

0 67

0 88,89

0,00 100,00

100 33

100 11,11

100,00 166,33

7

7,6

108,57

*) menggunakan rumus minimize

Uraian capaian tiga sasaran strategis tersebut, adalah sebagai berikut. A. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 1. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara Indikator Kinerja Utama (IKU) Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara mencakup tiga IKU yaitu “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program strategis Bidang Perekonomian dan Kemaritiman”, “Perbaikan tata kelola, prioritas

manajemen risiko dan nasional

Bidang

pengendalian intern Pengelolaan program

Polhukam

dan

Pembangunan

Manusia

dan

Kebudayaan”, dan “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan

Daerah”.

Capaiannya diukur dengan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang disampaikan dalam laporan hasil pengawasan. Pada Tahun 2016, realisasi indikator kinerja ini 68,86% atau 153,02% dari target 45%.


Halaman vii

Perwakilan BPKP Provinsi Bali 2. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi IKU “Perbaikan tata kelola,

manajemen risiko dan

pengendalian intern

Pengelolaan Korporasi diukur menggunakan dua IKU yakni “Perbaikan tata kelola,

manajemen risiko dan

pengendalian intern pengelolaan program

prioritas nasional Bidang Akuntan Negara”

dan

“Perbaikan Tata Kelola,

Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi Bidang Akuntan Negara” yang diukur dengan menghitung persentase tindak lanjut terhadap rekomendasi yag telah disampaikan dalam laporan hasil Pengawasan. Realisasi IKU ini pada tahun 2016 sebesar 100% dari target sebesar 100%. 3. Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada

Aparat Penegak

Hukum, K/L/P/K Bidang Pengawasan Keinvestigasian IKU keberhasilan pengawasan dalam bidang keinvestigasian yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Bali adalah “Penyerahan

hasil pengawasan

keinvestigasian kepada APH/ K/L/P/K” yang dihitung berdasarkan jumlah laporan

yang

diserahkan

ke

APH/

Kementerian/

Lembaga/Pemerintah

Daerah/Korporasi dibandingkan dengan jumlah permintaan penugasan. Realisasi kinerja IKU “Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada APH/ K/L/P/K” pada tahun 2016 adalah 85,37 % atau mencapai 142,28% dari target sebesar 60%. B. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Capaian sasaran strategis 2016 ditunjukkan oleh capaian enam IKU, dengan ringkasan sebagai berikut: 1. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3) Indikator Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun 2016 terealisasi 100%, meskipun belum ditargetkan mencapai level 3 pada tahun ini. 2. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) Indikator Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali pada Tahun 2016 terealisasi 22,22% atau lebih dari 200% dari target 10%. Pemerintah Daerah yang telah mencapai maturitas SPIP level 3 tahun ini adalah Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Gianyar.

Halaman viii


Perwakilan BPKP Provinsi Bali 3. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik Pada tahun 2016 tidak terdapat target IKU "Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik", namun realisasi sebesar 100%. Realisasi tersebut merupakan BUMN yang GCG-nya mendapat skor minimal baik sebanyak 1 BUMN dari 1 BUMN yang di-assess yaitu PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ITDC. 4. Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) Realisasi IKU "Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat A (baik)" sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 100% atau mencapai 188,68% dari target sebesar 53%. Selama tahun 2016, BPKP telah melaksanakan assessment GCG dan reviu pengelolaan tambahan dana PNM pada PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia sehingga hasil evaluasi kinerja BUMN yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan predikat A (baik). 5. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina Realisasi IKU "Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina" sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 77,78% atau mencapai 146,75% dari target sebesar 53%. 6. Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina Realisasi IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina" sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 100% atau mencapai 172,41% dibandingkan dengan target sebesar 58%. Realisasi tersebut merupakan BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat baik. C. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Capaian sasaran strategis meningkatnya kapabilitas pengawasan Intern Pemerintah Daerah tahun 2016 ditunjukkan dengan IKU meningkatnya kapabilitas APIP pada Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali. Realisasi Kapabilitas APIP Provinsi (level 1) sebesar 100% atau mencapai 100% dari target 100%. Realisasi Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2) sebesar 88,89% atau melebihi 100% dari target 67% dan Realisasi Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1) sebesar 11,11% atau 166,33% dari target 33%.


Halaman ix


D. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP Realisasi IKU “Persepsi kepuasan layanan kesetmaan/ketatausahaan” sebesar 7,6 skala likert atau mencapai 108,57% dari target tahun 2016 sebesar 7 skala likert. Capaian tersebut merupakan rata-rata capaian persepsi kepuasan pada layanan keuangaan, umum, dan kepegawaian. Kinerja yang telah mencapai target secara umum didukung oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali secara proaktif menjalin kerjasama dengan K/L/P dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara serta kemampuan instansi pemerintah daerah yang meningkat dalam pengelolaan akuntabilitas keuangan, peningkatan maturitas SPIP daan peningkatan kapabilitas APIP.

Halaman x



Pendahuluan

B

adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan tugas utama membantu Presiden mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan

pembangunan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sekaligus memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan yang terkait. Tugas, fungsi, dan wewenang BPKP, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan produk BPKP, struktur organisasi dan komposisi pegawai, serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2015 lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi Sejak terbentuk pada tahun 1983, tugas dan fungsi BPKP mengalami beberapa kali penyesuaian. Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP menggantikan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 beserta perubahannya. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan fungsi: 1.

Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;

2.

Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan

negara/daerah

dan

akuntabilitas

pengeluaran

keuangan

negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh Laporan Kinerja Tahun 2016

Halaman 1

Perwakilan BPKP Provinsi Bali atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah; 3.

Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;

4.

Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis;

5.

Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;

6.

Pengkoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya;

7.

Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja Pemerintah Pusat;

8.

Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern kepada Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

9.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;

10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor; 11. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 12. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan

atas

penyelenggaraan

akuntabilitas

keuangan

Negara

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; Halaman 2


Perwakilan BPKP Provinsi Bali 14. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP),

bupati/walikota

mewajibkan

melakukan

menteri/pimpinan

pengendalian

atas

lembaga, kegiatan

gubernur,

dan

penyelenggaraan

pemerintahan. BPKP diamanahkan untuk melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Untuk mempercepat implementasi penyelenggaraan SPIP, Presiden menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, sebagai berikut. 1. Mempercepat efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional; 2. Mengintensifkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi; 3. Melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/ daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah. Instruksi Presiden tersebut telah dimuat dalam misi BPKP pada Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019.

B. Aspek Strategis Organisasi Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan dalam rangka mengawal pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintah, BPKP telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019. Pengawasan pembangunan dan pembangunan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP diarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Kebijakan pengawasan BPKP juga diarahkan untuk mencapai terwujudnya penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, kebijakan dalam penerapan pengawasan intern yang independen, profesional dan sinergis, serta Laporan Kinerja Tahun 2016

Halaman 3

Perwakilan BPKP Provinsi Bali kebijakan penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efisien dan efektif. Arah kebijakan pengawasan BPKP secara rinci sebagai berikut: 1. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan IA-CM (Internal Audit Capability Model) APIP yang mampu mendorong pemantapan penerapan Sistem Pengendalian Intern Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi (KLPK) dan mampu bersinergi dengan APIP lain dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan dalam melakukan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional; 2. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis bersamasama dengan APIP Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi untuk mengawal pencapaian sasaran program pembangunan yang bersifat lintas bidang di RPJMN 2015-2019; 3. Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk meningkatkan penerimaan

negara/daerah;

pengawasan

untuk

efisiensi

pengeluaran

negara/daerah; pengawasan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset negara/daerah; pengawasan pembiayaan keuangan negara/daerah; dan pengawasan terhadap alokasi keuangan daerah (dana transfer); 4. Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif melalui debottlenecking dan clearing house; pengawasan represif untuk preventif serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Strategi pengawasan BPKP dalam kurun waktu 2015-2019 adalah memfokuskan pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu strategis melalui penguatan SPIP, penguatan kapasitas APIP, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia BPKP. Sebagai program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, secara lebih spesifik strategi tersebut tertuang dalam empat butir strategi (fokus dan sinergis). 1. Peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergi pengawasan program pemerintah dan mendukung penguatan penyelenggaraan SPIP; 2. Pemfokusan pengawasan intern pada isu strategis atau program pembangunan nasional bersifat lintas bidang dalam RPJMN 2015-2019, termasuk di dalamnya menguatkan Sistem Pengendalian Intern program lintas; 3. Pengawasan terhadap optimalisasi penerimaan negara/daerah;

Halaman 4


Perwakilan BPKP Provinsi Bali 4. Pengamanan

keuangan/aset

negara/daerah

termasuk

pencegahan

dan

pemberantasan tindak pidana korupsi.

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Sesuai dengan Renstra, BPKP melaksanakan kegiatan pengawasan yang disesuaikan dengan nomenklatur yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II/Satker yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan dari masing-masing eselon II teknis akan menghasilkan rekomendasi sebagai indikator kinerja pengawasannya. Rekomendasi dihasilkan melalui pelaksanaan komponen kegiatan, baik komponen teknis pengawasan dengan menggunakan berbagai alat (tools) pengawasan seperti audit, reviu, evaluasi, pemantauan maupun komponen yang mendukung langsung kegiatan seperti penyusunan dan diseminasi pedoman, pemantauan pelaksanaan pengawasan, tabulasi dan lain-lain. Selain itu, terdapat pelaksanaan dukungan pengawasan meliputi penyiapan kultur organisasi, penyiapan profesionalisme SDM, penyiapan SOP pelaksanaan kegiatan, penyiapan sarana dan prasarana dan lain-lain yang mendukung secara tidak langsung kegiatan teknis pengawasan. BPKP telah menghasilkan beberapa produk unggulan yang bermanfaat bagi pembenahan

manajemen

pemerintahan.

Selain

produk

untuk

pembinaan

penyelenggaraan SPIP menurut PP 60 Tahun 2008, BPKP juga menghasilkan produk unggulan antara lain: 1.

Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan;

2.

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);

3.

Standar Pelayanan Minimal di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4.

Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat (Performance Enhancement Program);

5.

Sistem Informasi Akuntansi PDAM;

6.

Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor Publik;

7.

Program Pengembangan GCG BUMN/BUMD;

8.

Program Pengembangan Internal Control BUMN/BUMD berbasis COSO;


Halaman 5

Perwakilan BPKP Provinsi Bali 9.

Program Anti Korupsi (PAK);

10. Fraud Control Plan (FCP); 11. Management Assessment Center (MAC); 12. Peningkatan Maturitas SPIP; 13. Peningkatan Kapabilitas APIP.

D. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014 tanggal 19 September 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua Barat, Perwakilan BPKP Provinsi Bali adalah unit organisasi perwakilan BPKP tipe B untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKP di wilayah Provinsi Bali dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Halaman 6



Dalam menjalankan organisasi, Perwakilan BPKP Provinsi Bali didukung oleh pegawai sebanyak 121 orang (per 31 Desember 2016), dengan klasifikasi berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan yaitu: 1.

Berdasarkan Golongan No 1. 2. 3.

Uraian Golongan IV Golongan III Golongan II Jumlah

Jumlah per 31 Des 2016 (orang)

Persentase

18 99 4 121

15% 82% 3% 100%


Halaman 7


Berdasarkan Jabatan Posisi 31 Des 2016 (Orang)

No

Uraian

1.

Pejabat Struktural: a. Eselon II – Kepala Perwakilan b. Eselon III – Kepala Bagian Tata Usaha c. Eselon IV – Kepala Sub Bagian Sub Jumlah Pejabat Struktural Pejabat Fungsional Auditor (PFA): a. Auditor Madya (Koordinator Pengawasan) b. Auditor Madya c. Auditor Muda d. Auditor Pertama e. Auditor Penyelia f. Auditor Pelaksana Lanjutan g. Auditor Pelaksana Sub Jumlah PFA Tata Usaha: a. Arsiparis b. Analis Kepegawaian c. Pranata Komputer d. Pelaksana Administrasi dan fungsional Umum e. Pengemudi

5 13 16 16 14 11 4 79

Sub Jumlah Tata Usaha

38

Jumlah (1 s/d 3)

121

2.

3.

1 1 2 4

2 2 32 2

Menurut peran dan jenjang fungsinya, Pejabat Fungsional Auditor (PFA) sebanyak 79 orang meliputi:

Peran Penugasan PFA Pengendali Mutu

Pengendali Teknis

13

Ketua Tim

16

Ahli - Anggota Tim

16

Trampil – Anggota Tim

Halaman 8

5

29



Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan

S2= 2 2%

SLTA= 30 25% S1/D IV= 61 = 50% DIII= 28 23%

E. Sistematika Penyajian Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2016 melaporkan pencapaian kinerja selama Tahun 2016. Capaian kinerja 2016 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. IKU sasaran program untuk Perwakilan berupa outcome dan output . Perbandingan dengan capaian kinerja tahun 2015 dan analisis atas capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja Tahun 2016 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPKP Tahun 2016 dapat diilustrasikan sebagai berikut ini.


Halaman 9


Bab I Pendahuluan

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

• Rencana Strategis 2015-2019 • Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja 2016

• Capaian Kinerja Organisasi • Realisasi Keuangan

BAB IV PENUTUP

Halaman 10



ebagai auditor intern pemerintah, BPKP melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan intern untuk mendukung keberhasilan pembangunan sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMN 2015–2019. Oleh karena itu, arah kebijakan strategi, kerangka regulasi serta kerangka kelembagaan BPKP difokuskan untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam mencapai keberhasilan sasaran pembangunan yang dicita-citakan selama lima tahun ke depan. Untuk itu, BPKP merancang strategi pengawasan ke dalam empat fokus atau dimensi sebagai respon terhadap kompleksitas isu pembangunan nasional sebagai berikut: 1. Pengawalan Pembangunan Nasional Pengawalan Pembangunan Nasional diarahkan untuk memastikan diterapkannya tata kelola yang baik dalam pencapaian target-target pembangunan nasional, memberikan early warning dan solusi terhadap permasalahan yang mungkin menghambat jalannya pembangunaan, serta menyediakan informasi yang mutakhir dan akurat bagi pengambilan keputusan Presiden. 2. Peningkatan Ruang Fiskal Pengawasan intern diarahkan antara lain untuk memastikan efektivitas kegiatan peningkatan ruang fiskal dari sektor penerimaan negara/daerah. Kegiatan pengawasan difokuskan pada kegiatan dalam rangka optimalisasi penerimaan negara/daerah yang berasal dari sektor perpajakan, kepabeanan, dan PNBP. 3. Pengamanan Aset Negara/Daerah Pengawasan atas pengamanan aset negara/daerah diarahkan untuk memastikan efektivitas pengamanan terhadap aset-aset negara. Kegiatan pengawasan difokuskan pada

kasus-kasus

negara/daerah,

penyimpangan

perhitungan

yang

kerugian

berindikasi

keuangan

merugikan

negara/daerah,

keuangan pemberian

keterangan ahli, upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas manajemen aset negara/daerah, permasalahan terkait aset sebagaimana hasil audit BPK-RI.


Halaman 11

Perwakilan BPKP Provinsi Bali 4. Peningkatan Governance System Pengawasan atas peningkatan governance system diarahkan untuk memastikan efektivitas

SPIP

dalam

rangka

mewujudkan

akuntabilitas

keuangan

negara/daerah/desa/BUMN/D. Kegiatan pengawasan diarahkan pada peningkatan kualitas laporan keuangan pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang memperoleh opini disclaimer dari BPK-RI, dan peningkatan tata kelola yang baik pada BUMN/BUMD/BLU. Sebagai alat untuk mengelola sumber daya yang terbatas dalam rangka mengeksekusi strategi pengawasan tersebut, maka Perwakilan BPKP Provinsi Bali menyusun rencana jangka menengah berupa Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019. Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor KEP -215/PW22/1/2015 tanggal 27 April 2015 dan Revisinya dengan KEP-462/PW22/1/2016 Tanggal 18 November 2016 dengan mengacu pada Renstra BPKP Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 2 April 2015 dan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Renstra K/L.

A. Rencana Strategis 2015-2019 Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh suatu organisasi. Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai suatu instansi, yang merupakan perpanjangan tangan dari BPKP Pusat, mempunyai tugas mewujudkan Rencana Strategis yang telah dirumuskan BPKP Pusat. Dalam implementasinya, Rencana Strategis 2015-2019 yang telah disusun Perwakilan BPKP Provinsi Bali seoptimal mungkin dijabarkan mengacu pada Rencana Strategis BPKP Pusat. 1. Pernyataan Visi Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga pimpinan tertingginya, Perwakilan BPKP Provinsi Bali menetapkan suatu komitmen untuk mewujudkan visi BPKP ke depan yaitu:

Halaman 12



Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya. Visi BPKP diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai BPKP di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya sehingga terwujudnya visi BPKP merupakan suatu keniscayaan. 2. Pernyataan Misi Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi, yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997. Rumusan misi BPKP adalah: a.

Menyelenggarakan

pengawasan

intern

terhadap

akuntabilitas

pengelolaan

keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif; b.

Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif;

c.

Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

Penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

MISI 1 Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif


Halaman 13

Perwakilan BPKP Provinsi Bali Misi ini menggambarkan dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan dalam misi ini akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan rekomendasi atas penyelenggaraan

akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

negara/daerah

dan

pembangunan nasional. Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi pengawasan, BPKP menjadi mitra kerja Menteri dan Kepala KLPK melalui jasa assurance, jasa consultancy dan pelaksanaan pengawasan intern. Jasa assurance mencakup pemberian informasi kepada Presiden tentang capaian pelaksanaan tugas dari para mitra kerja BPKP tersebut. Sedangkan jasa consultancy berwujud rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerja KLPK sebagai mitra kerja BPKP. Perwujudan peran pengawasan intern tersebut sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional. BPKP harus berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015 – 2019. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan efektif, termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern BPKP diarahkan untuk memastikan bahwa governance process dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif. MISI 2

Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Halaman 14


Perwakilan BPKP Provinsi Bali Misi dua ini terkait erat dengan misi satu. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu Sistem Pengendalian Intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP mendukung penyelenggaraan SPIP KLPK yang menjadi tanggung jawab masing-masing KLPK. Seluruh insan pengawasan di BPKP diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan menjadi pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan tindakan manajemen KLPK. Hal tersebut dilakukan dengan membudayakan pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel dan pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengkomunikasian dan evaluasi reguler terhadap konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP diharapkan menyadarkan personel dan pimpinan akan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kematangan implementasi SPIP secara keseluruhan di KLPK. Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung dengan misi 1 yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik antara keduanya. Misi 1 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk penyelenggaraan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan (pengawasan fungsional), sedangkan misi 2 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk membangun sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem Pengendalian Intern. MISI 3

Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten


Halaman 15

Perwakilan BPKP Provinsi Bali Misi ini juga terkait dengan dua misi sebelumnya. Unsur pertama SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap Pimpinan Instansi Pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif bagi penerapan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai Aparat Pengawasan Intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, tugas dan fungsi pengembangan kapabilitas pengawasan intern tersebut, sesuai dengan PP 60 Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP dengan mengarah pada peningkatan kapasitas organisasi APIP maupun peningkatan kompetensi auditornya. Peningkatan kapabilitas APIP melalui peningkatan enam elemen kapabilitas APIP yaitu (a) peran APIP dalam organisasi; (b) pola pengembangan auditor APIP; (c) praktek profesionalisme

pengawasan

intern;

(d)

eksistensi

manajemen

kinerja

dan

akuntabilitas; (e) kualitas hubungan Inspektur dengan pimpinan/atasan dan pimpinan satuan kerja lainnya; dan (f) struktur tata kelola APIP termasuk kualitas independensi APIP. 3. Tujuan Strategis Tujuan merupakan pengejawantahan serta operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lebih dari satu sampai dengan lima tahun. Dalam penetapan tujuan, BPKP mengadopsi konsep Balanced Scorecard (BSC) dengan beberapa modifikasi disesuaikan dengan karakteristik BPKP sebagai organisasi publik. Berbeda dengan konsep BSC di sektor privat/bisnis yang berorientasi kepada profit, BPKP memodifikasi perspektif keuangan menjadi perspektif manfaat bagi stakeholders dan perspektif pelanggan menjadi perspektif manfaat bagi auditan/pengguna jasa. Dengan menggunakan pendekatan BSC tersebut maka tujuan utama dari perspektif manfaat bagi pihak stakeholders utama dan auditan/pengguna jasa diseimbangkan dengan tujuan pendukung yang berada pada perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berorientasi ke dalam. Tujuan utama BPKP tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut: Halaman 16


Perwakilan BPKP Provinsi Bali a.

Peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional yang bersih dan efektif;

b.

Peningkatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

c.

Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

4. Sasaran Strategis Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur, untuk dapat dilaporkan pencapaiannya dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran strategis merupakan indikator kinerja pencapaian tujuan strategis sehingga merupakan dampak (impact) dari sasaran program. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis BPKP yang diharapkan dicapai setiap tahun adalah sebagai berikut. Sasaran Strategis BPKP adalah sebagai berikut: a.

Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional;

b.

Meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi;

c.

Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah serta Korporasi.

5. Sasaran Program Sasaran program adalah hasil yang akan dicapai dari program dalam rangka pencapaian sasaran strategis BPKP. Sasaran program mencerminkan berfungsinya output yang telah direncanakan pelaksanaannya selama tahun 2016. Sasaran program yang ingin dicapai oleh BPKP adalah sebagai berikut: a. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara bidang perekonomian dan kemaritiman; b. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP K/L bidang perekonomian dan kemaritiman; c. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern K/L bidang perekonomian dan kemaritiman; d. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara bidang polhukam dan pembangunan manusia dan kebudayaan; Laporan Kinerja Tahun 2016

Halaman 17

Perwakilan BPKP Provinsi Bali e. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP K/L bidang polhukam dan pembangunan manusia dan kebudayaan; f. Meningkatnya

kapabilitas

pengawasan

intern

K/L

bidang

polhukam

dan

pembangunan manusia dan kebudayaan; g. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara bidang pengawasan keuangan daerah; h. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP pada pemerintah daerah; i. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah; j. Perbaikan pengelolaan program strategis/program prioritas nasional; k. Meningkatnya kinerja korporasi guna mendukung program pembangunan nasional; l. Meningkatnya kualitas penerapan SPI pada K/L bidang akuntan negara; m. Meningkatnya kualitas penerapan SPI pada korporasi; n. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara bidang pengawasan keinvestigasian; o. Meningkatnya kualitas layanan dukungan teknis pengawasan. 6. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BPKP ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 21 April 2016 yang wajib dijadikan acuan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan BPKP dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana kinerja. IKU BPKP merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Selaku unit kerja, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah menyesuaikan IKU sasaran program dalam Renstra Perubahan (Revisi). IKU BPKP merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPKP. IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat outward looking yaitu perspektif manfaat langsung bagi stakeholders eksternal yang menunjukkan peran utama BPKP dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Perspektif kedua bersifat inward looking yang menunjukkan manfaat bagi stakeholders internal BPKP. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis, serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Halaman 18


Perwakilan BPKP Provinsi Bali IKU digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis dan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 2.1.

No.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis dan Sasaran Program Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional 1 Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Maturitas SPIP 2 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) 3 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) 4 Efektivitas SPI Korporasi (Level 3) Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda 5 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) 6 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara 1 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara 2 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi 3 Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum/K/L/P/K Sasaran Program 2. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi 4 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) 5 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) 6 Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik 7 Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A (Baik) 8 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina 9 Presentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang Dibina Sasaran Program 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah 10 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) 11 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) 12 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) 13 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) 14 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) 15 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) Sasaran Program 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis Dalam Pengawasan BPKP 16 Persepsi kepuasan Layanan Kesetmaan


Halaman 19

Perwakilan BPKP Provinsi Bali 7. Program dan Kegiatan Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPKP, program yang dilaksanakan di Perwakilan BPKP Provinsi Bali berupa Program teknis merupakan program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan program generik merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Program yang dilaksanakan di Perwakilan BPKP Provinsi Bali sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2016 terdiri dari dua program, yaitu: 1)

Program Teknis Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan anggaran sebesar Rp 3.456.640.000,00;

2)

Program Generik Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP dengan anggaran sebesar Rp21.931.560.000,00.

Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program sesuai dengan fungsi Perwakilan BPKP adalah: a.

Penyiapan rencana dan program;

b.

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;

c.

Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/ kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah;

d.

Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/ lembaga/wilayah;

e.

Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya;

f.

Pemberian

asistensi

penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pernerintah; g.

Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;

h.

Pemberian

asistensi

terhadap

pengelolaan

keuangan

Negara/daerah,

BUMN/BUMD, dan kinerja instansi Pernerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD; i.

Pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah atas

Halaman 20


Perwakilan BPKP Provinsi Bali permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada Badan Usaha Milik Negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah atas permintaan

pemangku

kepentingan,

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-perundangan; k.

Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, Badan Usaha Milik Negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan

pemerintah,

pengawasan

terhadap

hambatan

kelancaran

pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; l.

Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan;

m. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP. Rincian kegiatan yang dilaksanakan dirinci dalam Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T) Tahun 2016.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis tersebut disusunlah perjanjian kinerja yang berisikan penugasan dari Kepala BPKP kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2016 telah menetapkan target kinerja kegiatan dengan indikator output dan besaran target output-nya berupa rekomendasi serta target kinerja program dengan indikator outcome, anggaran dan revisinya adalah sebagai berikut:


Halaman 21

Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2016 SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

A. Sasaran Program Indikator Kinerja Program 1. Perbaikan pengelolaan 1.1. Perbaikan tatakelola, program prioritas manajemen risiko, dan nasional dan pengelolaan pengendalian intern keuangan pengelolaan program nasional negara/korporasi 1.2. Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi 1.3. Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum 2. Meningkatnya kualitas 2.1. Maturitas SPIP Pemerintah penerapan SPIP Propinsi (level 3) Pemda/korporasi 2.2. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) 2.3. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *) 2.4. Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) *) 2.5. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina 2.6. Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina 3. Meningkatnya kapabilitas 3.1. Kapabilitas APIP Pemerintah pengawasan intern Provinsi (Level 3) Pemda 3.2. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) 3.3. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) 3.4. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) 3.5. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) 3.6. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)

Sasaran Kegiatan

%

TARGET 2016 (Revisi) 45

%

100

%

60

%

100

%

10

%

0

%

53

%

53

%

58

%

0

%

0

%

0

%

67

%

100

%

33

Rekomendasi

88

Rekomendasi

30

Rekomendasi

4

Indikator Kinerja Kegiatan

1. Tersedianya informasi 1.1. Rekomendasi Pengawasan hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP Perwakilan BPKP 1.2. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita 1.3. Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi

Halaman 22

SATUAN



SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA Daerah Nawacita 1.4. Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP 1.5. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

SATUAN

TARGET 2016 (Revisi)

Rekomendasi

33

Rekomendasi

-

B. Sasaran Program 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP

Indikator Kinerja Program Persepsi kepuasan layanan kesetmaan/ketatausahaan (skala likert 1-10)

Skala

7

Sasaran Kegiatan 1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan 2. Termanfaatkannya Aset secara optimal

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan

80

M2

740

M2

259

2.1. Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP 2.2. Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP

Uraian

Anggaran

A. Program Teknis 1. Anggaran Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP B. Program Generik 2. Anggaran Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan BPKP 3. Anggaran Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 4. Anggaran Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana

Jumlah

Rp

3.456.640.000

Rp

20.231.124.000

Rp Rp Rp

1.078.436.000 622.000.000 25.388.200.000


Halaman 23


Halaman 24



A. Kerangka Pengukuran Kinerja

P

engukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali dilakukan untuk dapat melihat sejauh mana tercapainya hasil yang diharapkan, yang telah dirumuskan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan pada

Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2016. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja BPKP Tahun 2016. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari dua jenis, yaitu: a. IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, menggunakan rumus maximize. Persentase Pencapaian Kinerja =

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎

× 100%

dengan capaian maksimal 200%, kecuali untuk kapabilitas APIP level 2 maksimal 100%. b. IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, seperti IKU kapabilitas APIP Pemda level 1 dilakukan dengan menggunakaan rumus minimize: Persentase Pencapaian Kinerja =

𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 −(𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖−𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎) 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎

× 100%

dengan capaian maksimal 200%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.


Halaman 25

Perwakilan BPKP Provinsi Bali Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan pembandingan-pembandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan pembandingan lain yang diperlukan. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan sumber daya baik dana dan sumber daya manusia, yang dalam hal ini direpresentasikan dengan Orang/Hari (OH). Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya, baik dana maupun OH. Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia. Pengukuran pencapaian sasaran strategis/program pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali dilakukan dengan asumsi: 1.

Pengukuran mengacu pada pengukuran yang dilakukan oleh BPKP secara keseluruhan dengan pengukuran pencapaian indikator kinerja menggunakan rumus di atas.

2.

Dalam menghitung capaian kinerja, capaian kinerja sasaran setiap indikator dan capaian kinerja IKU dibatasi maksimal 200%. Hal ini dilakukan untuk menghindari distorsi perhitungan capaian kinerja sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Bali dan BPKP secara keseluruhan

B. Akuntabilitas Kinerja Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Kebijakan pengawasan yang diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan dana, berikut disajikan akuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2016. 1. Ikhtisar Kinerja Laporan Kinerja tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Bali ini merupakan akuntabilitas kinerja tahun kedua dalam periode Renstra 2015-2019 Perwakilan. Dalam renstra periode 2015-2019, Perwakilan BPKP Provinsi Bali menetapkan 4 sasaran program dan 8 kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja , capaian atas sasaran program dan output Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2016 secara ringkas disajikan dalam Tabel 3.1 berikut:

Halaman 26


Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tabel 3.1 Ikhtisar Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2016 Satu An Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi 1. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian % Intern Pengelolaan Keuangan Negara 2. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian % Intern Pengelolaan Korporasi 3. Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat % Penegak Hukum, K/L/P/K Bidang Pengawasan Keinvestigasian Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Maturitas SPIP Sasaran Program 2. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi 4. Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) % 5. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) % 6. Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *) % 7. Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya % berpredikat minimal A (baik) *) 8. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik % dari BUMD yang dibina 9. Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang % dibina Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Sasaran Program 3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda 10. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) % 11. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) % 12. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) % 13. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) % 14. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) % 15. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) *) % Sasaran Program Dukungan: Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP Skala 16. Persepsi kepuasan layanan kesetmaan Indikator Kinerja Utama

Likert (1-10)

Target Realisasi

Capaian (%)

45

68,86

153,02

100

100

100,00

60

85,37

142,28

100 10 0 53

100 22,22 100 100

100,00 200,00 0,00 188,68

53

77,78

146,75

58

100

172,41

0 0 0 67 100 33

0 0 0 88,89 100 11,11

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 166,33

7

7,6

108,57

Sasaran Kegiatan Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP 1. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rek 88 83 94,32 2. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rek 30 30 100,00 3. Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Rek 4 4 100,00 Nawacita 4. Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Rek 33 33 100,00 5. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Rek Sasaran Kegiatan Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan 1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Lap 80 80 100,00 2. Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP 740 740 100,00 M2 2 3. Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP 259 259 100,00 M

*) menggunakan rumus minimize Laporan Kinerja Tahun 2016

Halaman 27

Perwakilan BPKP Provinsi Bali 2. Evaluasi Kinerja a. Kinerja Pengawasan Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran program Perwakilan BPKP Provinsi Bali ditujukan untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran strategis BPKP dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai auditor intern pemerintah. Pencapaian sasaran strategis 1, 2 dan 3 BPKP, didukung oleh pencapaian tiga sasaran program. Sasaran progam tersebut merupakan perwujudan peran Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional di samping consultancy sebagai pengungkit bagi peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian intern. Perwujudan peran tersebut mendorong Perwakilan BPKP Provinsi Bali untuk berperan aktif memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas dan kurang memadainya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan serta risiko tidak tercapainya sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 20152019 khususnya di wilayah Provinsi Bali dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Program 1 Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi Pada tahun 2016, Pencapaian sasaran program “Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi” diindikasikan dalam capaian tiga IKU, yaitu: 1) Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara; 2) Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi; 3) Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum, K/L/P/K Bidang Pengawasan Keinvestigasian.

Halaman 28


Perwakilan BPKP Provinsi Bali Sasaran Program 1.1 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara Pencapaian IKU Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara diukur menggunakan tiga IKU yakni “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program strategis Bidang Perekonomian dan Kemaritiman”, “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program prioritas nasional Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”, dan “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan Daerah” dengan target tahun 2016 masing-masing sebesar 45% yang diukur dengan menghitung persentase tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan dalam Laporan Hasil Pengawasan termasuk setoran ke Kas Negara dari upaya Optimalisasi Keuangan Negara (OPN). Realisasi masing-masing indikator kinerja sampai dengan tahun 2016, adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran Program 1.1 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara Indikator Kinerja Utama 1. 2.

3.

Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program strategis Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program prioritas nasional Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan Daerah Jumlah/Rata – rata

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

%

45

68,09

151,30

%

45

73,04

162,32

%

45

65,45

145,45

%

45

68,86

153,02

Dengan perhitungan sebagai berikut: (1) Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengelolaan program strategis dan pengelolaan keuangan negara Bidang Perekonomian dan Kemaritiman yang dihitung dari tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sebanyak 32 rekomendasi dari 47 rekomendasi yang disampaikan; Laporan Kinerja Tahun 2016

Halaman 29

Perwakilan BPKP Provinsi Bali (2) Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengelolaan program strategis

dan

pengelolaan

keuangan

negara

Bidang

Polhukam

dan

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dihitung dari tindak lanjut rekomendasi

hasil

pengawasan

sebanyak

84

rekomendasi

dari

115

rekomendasi yang disampaikan; (3) Persentase setoran dari hasil pengawasan OPN sebesar 99,98% yang dihitung dari jumlah setoran sebesar Rp2.245.289.400,00 dibandingkan dengan jumlah temuan atas potensi optimaliasi keuangan negara sebesar Rp2.245.839.400,00; (4) Persentase setoran dari hasil pengawasan OPAD sebesar 0% yang dihitung dari jumlah setoran sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan jumlah temuan atas potensi optimaliasi keuangan negara sebesar Rp2.620.667.566,87; (5) Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengelolaan program strategis dan pengelolaan keuangan negara Bidang Pengawasan Keuangan Daerah yang dihitung dari tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sebanyak 36 rekomendasi dari 55 rekomendasi yang disampaikan. Perbandingan realisasi IKU “Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara” dengan tahun sebelumnya naik 6,09% dari tahun sebelumnya sebesar 62,77%. Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Program 1.1 dengan Tahun Sebelumnya % Realisasi Indikator Kinerja Utama 1.

2.

3.

Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program strategis Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program prioritas nasional Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan Daerah Jumlah/Rata-rata

2015

2016

2015

2016

%

-

68,09

-

200,00

Kenaikan /penurun an -

%

-

73,04

-

200,00

-

%

-

65,45

-

145,45

-

%

62,77

68,86

120,00

153,02

6,09

Satuan

% Capaian

Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bali periode 2015-2019 disajikan dalam gambar 3.1. Halaman 30



Persentase

Gambar 3.1 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 1.1 dengan Target 2019 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 target

2015 45,00

2016 45,00

Realisasi

62,77

68,86

2017 55,00

2018 60,00

2019 70,00

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 70%, maka realisasi IKU tahun 2016 mencapai 98,37%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja telah menuju pencapaian target 2019. Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP memberikan jasa assurance dan consulting dalam bidang Perekonomian dan Kemaritiman dapat diuraikan, antara lain sebagai berikut: 1. Pengawalan Pembangunan Nasional antara lain Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional, Evaluasi Program Ketahanan Energi, Ketahanan Pangan, Evaluasi Program Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan (Kemaritiman), Evaluasi Lintas Sektor Pariwisata, Pengawasan Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN), Audit Operasional Program Infrastruktur. 2. Perbaikan Governance System antara lain Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN, Pendampingan Laporan Keuangan, Peningkatan Efektivitas Layanan Perijinan dan Non Perijinan Investasi, Evaluasi Program Pengembangan Ekspor Nasional (PEN). 3. Secara keseluruhan, jumlah temuan terkait pengawasan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman sampai dengan Tahun 2016 berjumlah Rp2.980.422.808,43 dan telah disetor sebesar Rp2.245.289.400,00 atau 75,43% dari total temuan. Dalam fokus pengawalan pembangunan nasional dan perbaikan governance system pada Kementerian/Lembaga telah dilaksanakan perbaikan sebagai berikut: 1. Kelebihan pembayaran atas Kegiatan Pelatihan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung untuk sebesar Rp729.000,00;


Halaman 31

Perwakilan BPKP Provinsi Bali 2. Kekurangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana air minum dan sanitasi serta penyelesaian kelengkapan tertib administrasi pasca kegiatan pada Tahun 2015 yang melibatkan Satker PPIP Kabupaten Tabanan telah dilaksanakan; 3. Pemilihan calon penerima dana bergulir secara selektif dan upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran calon penerima guna mengurangi resiko tunggakan atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan yang melibatkan Satker Pengembangan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali telah dilakukan; 4. CaLK telah disusun sesuai dengan format PMK Nomor 177/PMK.05/2015 dan Cal BMN telah disusun sesuai dengan format Surat Direktur BMN Nomor S2/KN/2014 pada tingkat Satker Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ketenagakerjaan; 5. Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali telah mengambil langkah-langkah strategis dan koordinatif bersama Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dalam mendukung program ketahanan pangan terkait penetapan kebijakan mengenai pengendalian alih fungsi lahan dan penetapan lahan sawah berkelanjutan; 6. Penyedia barang/jasa telah membuat Surat Pernyataan bahwa bersedia dikenakan

denda

keterlambatan

penyelesaian

pekerjaan

sebesar

Rp734.583.408,43 serta tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya, telah diserahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak atau Rp2.244.560.400,00 dan telah melakukan penyempurnaan dan perbaikan atas pekerjaan finishing yang melibatkan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Bali – Penida; 7. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Pariwisata telah diberikan pelatihan dan bimbingan teknis terhadap masyarakat yang melibatkan Dinas Pariwisata Provinsi Bali; 8. Telah dilakukan koordinasi dengan Kelompok Tani penerima bantuan alsintan dan

Rehabilitasi

Jaringan

Irigasi

dan

pengembangan

embung

untuk

pemeliharaan (memperhatikan perawatan) bantuan yang telah diterima, telah Halaman 32


Perwakilan BPKP Provinsi Bali dilakukan penyuluhan, usulan kebutuhan pupuk, pengawasan terhadap kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan pengembangan embung serta melaporkan capain fisik pekerjaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana pada Dinas Pertanian Kabupaten Bangli, Karangasem, Jembrana; 9. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan fisik telah dikenakan dan telah dilakukan perbaikan atas pekerjaan PISEW yang mengalami kerusakan pada Kabupaten Tabanan, Karangasem dan Buleleng; 10. Telah dilakukan inputing data debitur penerima dana bantuan KUR oleh bank penyalur atas kegiatan Prioritas Nasional pada Kabupaten Bangli dan Buleleng; 11. Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng telah mempertimbangkan faktor cuaca; 12. PT. PLN Area Bali Utara Kabupaten Buleleng telah berkoordinasi dengan Kepala Desa setempat, mensosialisasikan tujuan program kepada masyarakat desa untuk berkontribusi positif dan menyediakan jaringan listrik di wilayah masyarakat tidak mampu serta pada PT PLN (Persero) Area Bali Timur Kabupaten Karangasem telah menambahkan data persyaratan pemasangan listrik gratis bagi RTS yang tidak mampu secara ekonomi; 13. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar dan Kabupaten Tabanan telah berkoordinasi dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan dalam rangka finalisasi Juknis tentang asuransi perikanan kepada nelayan, melakukan pendataan nelayan beserta kelengkapan administrasinya; 14. Proses sertifikasi atas tanah yang belum disertifikasi dan penginputan ulang di Aplikasi SIMAK maupun SAIBA untuk menghilangkan akun yang belum diregister serta rekonsiliasi antara Aplikasi SIMAK maupun SAIBA telah dilakukan oleh Koordinator Unit Akuntansi wilayah Satker Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Provinsi Bali. Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP memberikan jasa assurance dan consulting dalam Bidang Polhukam dan PMK, antara lain sebagai berikut: 1. Pengawalan Pembangunan Nasional antara lain Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional, Evaluasi Penyelenggaraan dan Pengawasan Pilkada Serentak, Pengawasan Program JKN, Pengawasan Aksesibilitas Pendidikan, Audit dan Pemetaan DAK/Tamsil/TP Guru PNS dan Non PNS, Pengawasan atas Aksesibilitas Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta audit tujuan tertentu atas asset bermasalah di Kementerian Ristek Dikti . Laporan Kinerja Tahun 2016

Halaman 33

Perwakilan BPKP Provinsi Bali 2. Perbaikan Governance System antara lain Bimbingan Teknis Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja. 3. Secara keseluruhan, jumlah temuan terkait pengawasan Bidang Polhukam dan PMK sampai dengan Tahun 2016 sejumlah Rp4.446.877.048,32, sedangkan yang telah disetor sebesar Rp3.175.684.630,00 atau 71,41% dari jumlah temuan. Temuan yang belum disetor berupa Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Sebesar Rp401.902.540,00. Dalam fokus pengawalan pembangunan nasional dan perbaikan governance system pada Kementerian/Lembaga telah dilaksanakan perbaikan sebagai berikut: 1. Kelebihan Pembayaran/Alokasi anggaran yaitu: 1) Atas kegiatan Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Udayana Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.589.900.000,00 telah diselesaikan; 2) Atas kegiatan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Serentak

Tahun

2015

oleh

KPU

Kabupaten

Karangasem

sebesar

Rp194.453.242,00. telah diselesaikan; 3) Atas kegiatan Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2015 pada Sekretariat KPU Kota Denpasar sebesar Rp117.735.791,00 telah diselesaikan; 4) Atas tunjangan profesi guru pada kegiatan Verifikasi TPG PNS dan PNS di Lingkungan Kementerian Agama pada Kementerian Agama Kabupaten Buleleng sebesar Rp4.260.000,00 telah disetor ke kas Negara; 5) Atas tunjangan profesi guru pada kegiatan Verifikasi TPG PNS dan PNS di Lingkungan Kementerian Agama pada Kementerian Agama Kabupaten Karangasem sebesar Rp34.444.570,00 telah disetor ke kas Negara; 6) Atas tunjangan profesi guru pada kegiatan Verifikasi TPG PNS dan PNS di Lingkungan Kementerian Agama pada Kementerian Agama Kabupaten Klungkung sebesar Rp5.643.000,00 telah disetor ke kas Negara. 2. Sekretaris Bawaslu Provinsi Bali telah menyetorkan Pajak atas Sewa Rumah untuk

Kantor

Panitia

Pengawas

Pemilihan

Kota

Denpasar

sebesar

Rp3.854.545,00. 3. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan Karangasem telah berkoordinasi dengan petugas Perum Bulog untuk melakukan penagihan pembayaran ke desa-desa dan Halaman 34


Perwakilan BPKP Provinsi Bali melakukan pemantauan secara intensif atas pembayaran tebusan raskin di setiap desa untuk disetorkan kepada petugas desa/kaur desa setelah adanya pembayaran uang raskin dari masyarakat serta melakukan evaluasi mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat penerima manfaat sehingga tidak terjadi tunggakan yang cukup lama. 4. Dinas Sosial Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng telah memberikan teguran kepada Pendamping atas kelalaiannya dalam melakukan pendampingan terkait pengelolaan dana KUBE, berkoordinasi dengan pendamping dalam hal memberikan pelatihan untuk meningkatkan pendapatan KUBE serta menggalang kerjasama dengan berbagai instansi terkait untuk kesinambungan bisnis KUBE dan kesepakatan kemitraan serta memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen. 5. Dinas Sosial Kabupaten Karangasem telah berkoordinasi dengan Kantor Pos penyalur PKH dan ASLUT dan ASODKB untuk mengetahui realisasi maupun sisa dana PKH yang belum tersalurkan, memonitor penyalurannya, serta melakukan monitoring ke penerima/pengumpul uang tebus raskin yang ada dititik bagi (kelurahan/desa, kantor lingkungan). 6. Pengelola DAK pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga di Kabupaten: -

Karangasem dan Bangli telah melakukan rekonsiliasi secara rutin atas penerimaan dan penyaluran DAK, menginformasikan jumlah alokasi dan penerimaan DAK Pendidikan dari rekening BUN.

-

Buleleng telah melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan BPKAD atas jumlah sisa anggaran DAK SD, SMP, SMA, dan SMK, serta melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran APBD dalam rapat pembahasan anggaran APBD agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan, melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam hal juknis pelaksanaan atas sisa anggaran dana DAK yang belum diserap.

-

Klungkung telah melakukan koordinasi dalam rapat pembahasan anggaran DAK agar penerimaan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan, berkoordinasi dengan pihak sekolah yang SK Tunjangan Profesi Gurunya tidak terbit dengan mengecek kebenaran data Dapodik.

7. Politeknik

Negeri

Bali

berkoordinasi

dengan

Kemenristekdikti

terkait

penyaluran bantuan biaya pendidikan dan beasiswa Bidikmisi dan ADik Tahun


Halaman 35

Perwakilan BPKP Provinsi Bali 2016 untuk disalurkan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal penyaluran yang telah ditetapkan. 8. Universitas Udayana telah berkoordinasi dengan Fakultas terkait proses kelengkapan administrasi untuk pengajuan beasiswa Bidikmisi on going sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan pengajuan beasiswa sesuai dengan jadual penyaluran serta telah berkoordinasi dengan Kemenristekdikti terkait adanya perubahan nama penerima beasiswa ADik. 9. Universitas Pendidikan Ganesha telah berkoordinasi dengan Kemenristekdikti terkait pengamprahan dana beasiswa Bidikmisi dan ADik, telah berkoordinasi dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk melaporkan perkembangan penyaluran beasiswa termasuk keterlambatan penerimaan beasiswa untuk mempercepat proses pencairan beasiswa Bidikmisi dan Afirmasi, serta koordinasi dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi terkait penyelesaian masalah tagihan atas sisa pekerjaan pembangunan Gedung dan usulan perhitungan proyeksi kebutuhan pembiayaan kelanjutan pembangunan fisik Gedung yang masih berstatus KDP. 10. RSUP Sanglah Denpasar menggunakan hasil verifikasi BPKP sebagai bahan pertimbangan dalam mengajukan revisi anggaran dan pembayaran utang. 11. Institut Seni Indonesia Denpasar telah berkoordinasi dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi terkait usulan perhitungan proyeksi kebutuhan pembiayaan kelanjutan pembangunan fisik gedung, dan telah mencatat KDP yang telah dilengkapi BAST-II sebagai aset tetap definitif maupun sebagai penambah nilai aset definitif untuk kegiatan pengembangan dalam SIMAK BMN. 12. Politeknik Negeri Bali telah melakukan reklasifikasi terhadap barang yang tidak ditemukan ke Aset Tetap Lainnya. 13. Universitas Udayana telah berkoordinasi dengan USDI terkait pengakuan piutang dalam rangka penyajian piutang di neraca laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, telah mencatat KDP yang telah dilengkapi BAST/BAPP sebagai aset tetap definitif dalam SIMAK BMN, berkoordinasi dan memantau usulan kekurangan anggaran pembangunan lanjutan gedung parkir pada Kampus Sudirman Universitas Udayana sesuai dengan komitmen dan proyeksi kebutuhan kepada Pemerintah Provinsi Bali dan diusulkan Halaman 36

juga

kekurangan

anggaran

pembangunan

tersebut

Ke


Perwakilan BPKP Provinsi Bali Kemenristekdikti, berkoordinasi dan memantau usulan kekurangan anggaran pembangunan lanjutan gedung yang pernah diusulkan ke Kemenristekdikti, mencatat KDP yang telah dilengkapi BAST/BAPP sebagai aset tetap definitif dalam SIMAK BMN. 14. CaLK telah disusun sesuai dengan format PMK Nomor 177/PMK.05/2015 dan Cal BMN telah disusun sesuai dengan format Surat Direktur BMN Nomor S2/KN/2014 pada tingkat

Satker Kementerian Hukum dan HAM, Badan

Pengawas Pemilu (Banwaslu) serta KPU Provinsi Bali. 15. Satker Mahkamah Agung RI di Provinsi Bali telah memantau perkembangan proses penilaian kembali aktiva tetap. 16. Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana telah: a. Mengistruksikan Puskesmas Mendoyo II menyampaikan secara tertulis kepada pasien agar melaporkan kepada BPJS Kesehatan Cabang Singaraja di Kantor Perwakilan Negara; b. Berkoordinasi dengan BPJS Cabang Singaraja melaksanakan sosialisasi Permenkes No 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional; c. Membentuk tim pencegahan Kecurangan JKN di FKTP dan FKRTL; d. Berkoordinasi dengan Kepala Cabang BPJS Singaraja dalam rekonsiliasi jumlah kepesertaan PBI antara yang terdaftar di FKTP dengan Keputusan Menteri Sosial; e. Memusnahkan persediaan obat di Gudang Farmasi sesuai dengan SOP pemusnahan yang telah dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana; f. Memberikan teguran tertulis kepada petugas penanggung jawab gudang farmasi atas kelalaiannya belum melaporkan kondisi jangka waktu pemakaian obat; g. Berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Singaraja untuk meng-update aplikasi INA CBGs terkait dengan obat yang belum terdaftar. 17. Rumah Sakit Umum Tabanan telah menyurati BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, dan

menerima pembayaran klaim rumah sakit secara tepat jumlah sesuai

ketentuan dan memberikan penjelasan/feedback atas pengajuan klaim yang tidak terbayar, telah menerima pembayaran pengajuan klaim rumah sakit Laporan Kinerja Tahun 2016

Halaman 37

Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebesar Rp225.393.432,00, telah mengajukan permohonan ganti rugi sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan, telah koordinasi dengan BPJS untuk melakukan sosialisasi Permenkes Nomor 36 Tahun 2015, dan telah membentuk Tim Pencegahan Kecurangan JKN di Dinas Kesehatan, FKTP dan FKRTL di lingkungan Kabupaten Tabanan. 18. Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung telah: a. Mengajukan surat kepada BPJS Kesehatan Cabang Klungkung untuk meminta data peserta PBI di wilayah kerja FKTP, meminta laporan data mutasi peserta PBI; b. Memberikan teguran secara tertulis kepada Tim Monev terkait pengawasan terhadap kepesertaan PBI; c. Berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan cabang Klungkung terkait update database obat-obatan pada aplikasi BPJS, proses pengaktifan kartu peserta yang tidak aktif mengajukan kembali klaim yang belum dibayar oleh BPJS jika kartu peserta sudah diaktifkan; d. Berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Klungkung, RSUD Kabupaten Klungkung dan RSU Bintang untuk membangun Sistem Pencegahan Kecurangan JKN; e. Membangun Sistem Pencegahan Kecurangan JKN di FKTP; f. Menegur

secara

tertulis

pengelola

JKN

atas

kelalaiannya

dalam

melaksanakan tugasnya. 19. Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan Karangasem telah berkoordinasi dengan pihak yang terkait dalam hal pendistribusian Kartu Indonesia Sehat. 20. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar pada tahun ajaran berikutnya lebih banyak lagi sekolah yang dapat melakukan ujian nasional berbasis komputer. 21. Yayasan Kasih Kita Bali, YAKEBA, Yayasan Gerasa, telah menyusun Instrumen Penilaian Kepuasaan Penerima Layanan Rehabilitasi yang melibatkan BNN Provinsi Bali 22. BKKBN Provinsi Bali telah: a. Menginformasikan kepada bendahara materiil kabupaten serta petugas di Faskes KB untuk mengelola dan mencatat barang persediaan alokon dengan Halaman 38


Perwakilan BPKP Provinsi Bali baik, dengan menerapkan standarisasi penataan persediaan berdasarkan pada sistem First In First Out (FIFO) dan First Expired First Out (FEFO), melaporkan adanya obat yang kadalauarsa secara berjenjang kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan, serta segera memusnahkan persediaan alokon kadaluarsa sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN; b. Menginformasikan kepada BKKBN Pusat agar dalam pengadaan alokon lebih cermat mempertimbangkan kebutuhan alokon dari BKKBN Provinsi; c. Berkoordinasi kepada BKKBN Pusat agar proses pengadaan alokon IUD di percepat, sehingga akseptor KB dapat tertangani lebih cepat. Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP memberikan jasa assurance dan consulting dalam bidang Bidang Pengawasan Keuangan Daerah, dapat diuraikan, antara lain: 1) Pengawalan Pembangunan Nasional antara lain melalui Pengawasan Lintas Sektor Pembangunan Daerah Bidang Kesra (Program PPM), Probity Audit, dan Pengawasan Lintas Sektoral Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi (Program Penguatan Ekonomi Lokal); 2) Perbaikan

Governance

System

antara

lain

melalui

Evaluasi

Kinerja

Penyelenggaran Pemerintah Daerah, Asistensi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD TA 2016, dan Penguatan efektivitas SPIP; 3) Peningkatan Ruang Fiskal antara lain melalui Optimalisasi Penerimaan Daerah. Dalam melaksanakan fokus pengawasan berupa peningkatan ruang fiskal dengan melakukan asistensi Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPAD), BPKP menghasilkan 12 rekomendasi dengan nilai setoran Rp2.620.667.567,00. Namun sampai dengan tahun 2016 belum ditindaklanjuti. Rekomendasi tersebut adalah rekomendasi perbaikan kebijakan dengan membuat pedoman penyusunan potensi PAD dan melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait pajak dan retribusi daerah.


Halaman 39

Perwakilan BPKP Provinsi Bali Dalam melaksanakan fokus pengawasan peningkatan governance system, BPKP melaksanakan kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan daerah pada Pemda yang diantaranya telah dilaksanakan perbaikan sebagai berikut: 1) Pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak; 2) Penyusunan aturan terkait standar besaran pemberian hibah; 3) Terbitnya peraturan tentang Tata Cara Pembukuan dan Pemeriksaan Pajak Daerah; 4) Penyusunan anggaran telah melalui tahapan penyusunan Rancangan Awal RKPD. Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian sasaran program 1 selama tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. 2. 3.

Uraian Jumlah Penugasan Pengawasan Anggaran Penggunaan SDM

Satuan PP Rp OH

Target 77 1.461.045.000 8.541

Realisasi 298 1,543,021,560 6,323

% tase 387.01 105.61 74.03

Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran program 1.1 telah efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran program sebesar 150,09% lebih tinggi daripada capaian penggunaan dana sebesar 105,61% dan penggunaan OH sebesar 74,03%. Sasaran Program 1.2 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi IKU “Perbaikan Tata Kelola,

Manajemen Risiko dan

Pengendalian Intern

Pengelolaan Korporasi diukur menggunakan dua IKU yakni “Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan

Pengendalian Intern Pengelolaan Program Prioritas

Nasional Bidang Akuntan Negara” dan “Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi Bidang Akuntan Negara” dengan target pada tahun 2016 masing-masing sebesar 100% yang diukur dengan menghitung

persentase

tindak

lanjut

terhadap

rekomendasi

yang

telah

disampaikan dalam laporan hasil Pengawasan. Indikator tersebut mencerminkan upaya

BPKP

dalam

meningkatkan

kinerja

korporasi

melalui

pemberian

rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lintas sektoral atau program prioritas nasional maupun kinerja manajemen korporasi. Halaman 40


Perwakilan BPKP Provinsi Bali Semakin banyak rekomendasi yang ditindaklanjuti sebagai bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders maka kinerja BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern yang bertujuan meningkatkan kinerja korporasi yang bersifat lintas sektoral atau program prioritas nasional semakin baik. Realisasi masing-masing indikator kinerja sampai dengan tahun 2016, adalah sebagai berikut: Tabel 3.4 Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran Program 1.2 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi Indikator Kinerja Utama 1. 2.

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

%

100

100

100

% %

100 100

100 100

100 100

Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional Bidang Akuntan Negara Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi Permintaan (lap/permintaan) Non Permintaan ( TL/rek)

Realisasi IKU tersebut adalah sebanyak 43 rekomendasi hasil pengawasan program strategis/program prioritas nasional ditindaklanjuti dari 43 rekomendasi yang disampaikan atau mencapai 100% dari target. Perbandingan realisasi IKU “Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi dengan” dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.5. Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Program 1.2 dengan Tahun Sebelumnya Indikator Kinerja Utama 1. 2.

Satuan

Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional Bidang Akuntan Negara Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi Permintaan (lap/permintaan) Non Permintaan ( TL/rek)

%

2015

2016

2015

2016

Kenaikan /penurun an

100

100

100,00

100,00

-

100 100

100 100

100,00 100,00

100,00 100,00

-

100

100

100,00

100,00

-

% Realisasi

% Capaian

%

%

Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bali periode 2015-2019 disajikan dalam gambar 3.2.


Halaman 41


Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 1.2 dengan Target 2019 100,00 Persentase

80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 target

2015 100,00

2016 100,00

Realisasi

100,00

100,00

2017 100,00

2018 100,00

2019 100,00

Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern pengelolaan program prioritas nasional Bidang Akuntan Negara yang disampaikan dan ditindaklanjuti

pada

tahun

2016

sebanyak

4

rekomendasi

yang

dapat

dikelompokkan menjadi 2 hal sebagai berikut (terkait dengan evaluasi ketahanan pangan) : (1) Pengecer mengajukan permintaan pupuk kepada PT Pupuk Kaltim/PT. Petrokimia Gresik berdasarkan RDKK yang diterima dari kelompok tani, akan tetapi RDKK diterima oleh pengecer pada saat petani mengajukan pembelian pupuk, sehingga di gudang pengecer tidak tersedia persediaan pupuk bersubsidi pada saat awal musim tanam. (2) RDKK dibuat pada saat mengajukan pembelian pupuk bersubsidi (pada awal masa tanam), namun demikian dalam pengisian formulir RDKK masih terdapat informasi yang tidak lengkap, antara lain musim tanam dan rencana penggunaan. Rencana tindak yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja yaitu Direksi PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik akan membuat kebijakan agar setiap pengecer mendapat titipan pupuk bersubsidi sebesar minimum persediaan yang diwajibkan sesuai ketentuan. Sedangkan Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan

Halaman 42

Korporasi

Bidang

Akuntan

Negara

yang

disampaikan

dan


Perwakilan BPKP Provinsi Bali ditindaklanjuti pada tahun 2016 dapat dikelompokkan menjadi 14 hal sebagai berikut: (1) Perencanaan belum sepenuhnya memperhatikan Business Plan serta realisasi pelaksanaan anggaran pada tahun sebelumnya; (2) Belum adanya kebijakan mengenai laporan bulanan yang wajib dibuat oleh kantor unit; (3) Cakupan pelayanan belum mencapai target MDGs; (4) Tingkat kebocoran/ Non Revenue Water (NRW) Distribusi masih diatas ambang batas yang ditetapkan yaitu diatas 20%; (5) PDAM belum siap untuk mendukung target akses air minum 76% di Tahun 2016; (6) Permasalahan keuangan terkait rendahnya perputaran piutang serta adanya PDAM yang belum mencapai full cost recovery; (7) Sebagai dampak dari pemecahan PDAM, terdapat aset bangunan (Instalasi Pengolahan Air di Belusung) PDAM Badung yang tanahnya dimiliki oleh PDAM Kota Denpasar. Untuk pemanfaatan tanah tersebut, sesuai draft perjanjian, PDAM Badung harus membayar sewa tanah yang berlaku surut mulai tahun 2013; (8) Permasalahan aset meliputi Penyertaan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (PPPYBDS),

aset tetap yang telah dimanfaatkan oleh PDAM

(Kabupaten Klungkung) namun belum dicatat dalam laporan keuangan karena belum diketahui nilainya dan belum ada penyerahan ke PDAM Kabupaten Klungkung serta belum memiliki kebijakan pengelolaan aset dan sistem Geographic Information System (GIS) atau peta jaringan perpipaan; (9) Terdapat cukup banyak pelanggan

dengan pemakaian air 0 m³selama

beberapa bulan; (10) Terkait pelayanan, masih terdapat penyambungan Sambungan Rumah (SR) yang lebih dari 6 hari kerja; (11) Meyakini keakuratan data aset tetap atas Bangunan Gedung Pasar Badung pada PD Pasar Kota Denpasar yang akan menjadi dasar penyertaan modal dari Pemerintah Kota Denpasar kepada PD Pasar Kota Denpasar; (12) Terkait pengelolaan dana PMN, terdapat ketidakjelasan penggunaan dana / rincian penggunaan dana, serta kelemahan dalam proses pengadaan; Laporan Kinerja Tahun 2016

Halaman 43

Perwakilan BPKP Provinsi Bali (13) Terkait kinerja RSUD/BLUD, masih terdapat aspek keuangan, aspek pelayanan dan Standar Pelayanan Minimal yang belum optimal; (14) Memperoleh keyakinan yang memadai atas nilai perolehan aset tetap yang dimiliki dan dicatat oleh Pemerintah Kota Denpasar yang akan menjadi dasar penyertaan modal dari Pemerintah Kota Denpasar kepada PD. Pasar Kota Denpasar. Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian sasaran program 1.2 selama tahun 2016 adalah sebagai berikut : Uraian 1. Jumlah Penugasan Pengawasan 2. Anggaran 3. Penggunaan SDM

Satuan

Target

Realisasi

% tase

PP

18 532.633.000 1.541

85 423.495.000 1.475

472,22 79,51

Rp OH

95,68

Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran program 1.2 telah efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran program sebesar 100% lebih tinggi daripada capaian penggunaan dana sebesar 79,51% dan penggunaan OH sebesar 95,68%.

Sasaran Program 1.3 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keinvestigasian IKU keberhasilan pengawasan dalam bidang keinvestigasian yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Bali adalah “Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada APH/ K/L/P/K” yang dihitung berdasarkan jumlah laporan yang diserahkan ke APH/ Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi dibandingkan dengan jumlah permintaan penugasan. Realisasi kinerja IKU “Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada APH/ K/L/P/K” pada tahun 2016 adalah 85,37 % atau mencapai 142,28% dari target sebesar 60% dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 44


Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tabel 3.6 Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran Program 1.3 Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan KorporasiNo. Instans (%)

NO I

II 1 2 3 4 5 6

INSTANSI

PERMINTAAN

REKOMENDASI

CAPAIAN

Aparat Penegak Hukum (Audit Investigatif, Audit PKKN, PKA, Komputer Forensik) K/L/P/K Hambatan Kelancaran Pembangunan Penyesuaian Harga Klaim Instansi Lain Sosialisasi Program Anti Korupsi Fraud Control Jumlah

68

56

77,94

1 1 0

1 1 0

0

0

100,00 100,00 0,00 0,00

10

10

100,00

2 82

2 70

100,00 85,37

Perbandingan realisasi IKU “Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada APH/K/L/P/K” dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena pengukuran IKU tahun 2015 berbeda. Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 digambarkan dalam gambar 3.3 sebagai berikut: Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 1.3 dengan Target 2019

Persentase

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00

0,00 target

2015 50,00

Realisasi

2016 60,00

2017 70,00

2018 75,00

2019 80,00

85,37

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 80%, maka realisasi IKU tahun 2016 menunjukkan bahwa kinerja telah mencapai target tahun 2019. Dikaitkan dengan fokus pengawasan BPKP, penugasan pengawasan yang dilaksanakan dalam

bidang

keinvestigasian

mendukung

pengamanan

aset

negara/daerah,


Halaman 45

Perwakilan BPKP Provinsi Bali peningkatan tata kelola (Governance System), dan peningkatan ruang fiskal. Uraian hasil pengawasan berdasarkan fokus pengawasan BPKP tersebut sebagai berikut: 1. Pengamanan Aset Negara/Daerah BPKP melaksanakan pengawasan represif untuk preventif serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hasil pengawasan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Penanganan Kasus Aparat Penegak Hukum (APH) Realisasi rekomendasi penugasan Audit Investigatif, Audit dalam rangka PKKN, Pemberian Keterangan Ahli, dan Komputer Forensik dari APH sebanyak 56 rekomendasi atau mencapai 77,94% dari permintaan sebanyak 68 permintaan. Rincian laporan yang diserahkan ke APH dan jumlah nilai kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut: Tabel 3.7 Rincian Laporan yang Diserahkan kepada APH INSTANSI

(NO I 1 2 II 1 2 3 III 1 2 3 4 5 IV

Jumlah Kasus

Audit Investigatif Kejaksaan Kepolisian Sub Jumlah Audit dalam rangka PKKN Kejaksaan Kepolisian KPK Sub Jumlah Pemberian Keterangan Ahli Kejaksaan Kepolisian KPK Pengadilan Lainnya Sub Jumlah Komputer Forensik Jumlah

0 0 0 5 5 0 10 10 12 0 24 0 46 0 56

Uraian Jumlah

b. Penanganan Kasus Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi Selain melaksanakan penugasan pengawasan atas permintaan APH, BPKP juga melaksanakan penugasan pengawasan atas permintaan K/L/P/K yaitu Audit Investigatif dan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP). Jumlah permintaan dari K/L/P/K untuk melakukan Audit Investigatif dan Evaluasi HKP sebanyak 1 (satu) penugasan yang ditindaklanjuti dengan

Halaman 46


Perwakilan BPKP Provinsi Bali penugasan dan penerbitan rekomendasi sebanyak 1 (satu) rekomendasi atau 100% terdiri dari 1 (satu) rekomendasi Evaluasi HKP. 2. Peningkatan Tata Kelola (Governance System) Di samping upaya represif, BPKP juga mengedepankan upaya preventif dalam melawan korupsi. Pencegahan korupsi melalui sistem yang mampu mencegah atau memudahkan pendeteksian adanya kecurangan/penyimpangan, mendorong BPKP untuk terus berperan aktif bermitra dengan K/L/P/K dalam memberikan nilai tambah bagi peningkatan tata kelola. BPKP melaksanakan penugasan dalam rangka upaya pencegahan korupsi yang terdiri dari Sosialisasi Program Anti Korupsi (SosPAK), Fraud Control Plan (FCP), dan kajian pengawasan. a. Sosialisasi Anti Korupsi (SosPAK) pada tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 10 kali dengan kelompok sasaran (Focus Group) Pelajar, Mahasiswa, dan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2016 sebagai berikut: Tabel 3.8 Realisasi Focus Group No. Focus Group JumlahKegiatanJumlah Fokus Grup

NO 1

2 3 4 5

Pelajar Mahasiswa Pengelola Barang dan Jasa Prajab CPNS Aparat Pemerintah Jumlah

Jumlah Kegiatan 2 1 3 2 2 10

Jumlah Peserta 693

276 679 80 139 1.867

b. Fraud Control Plan (FCP) Permintaan penugasan FCP pada tahun 2016 sebanyak 2 penugasan dengan realisasi dan jumlah rekomendasi sebanyak 2 rekomendasi. Tabel 3.9 Target dan Realisasi Kegiatan Fraud Control Plan (FCP) Tahun 2016 (%)NO 1

2 3 4

Kegiatan Sosialisasi Diagnostik Bimtek/Implementasi Evaluasi Jumlah

Permintaan

Rekomendasi

2 2

2


2

Halaman 47

Perwakilan BPKP Provinsi Bali c. Kajian dan Evaluasi Pengawasan Pada tahun 2016, target kajian pengawasan ditetapkan sebanyak 2 (dua) penugasan dengan realisasi 2 (dua) penugasan, yaitu Kajian Pengawasan atas Bantuan Sosial di Provinsi Bali dan evaluasi bidang infrastruktur yang bersumber dari hasil audit Perwakilan BPKP Provinsi Bali. 3. Peningkatan Ruang Fiskal Untuk mendorong peningkatan ruang fiskal, BPKP melaksanakan pengawasan atas pengeluaran keuangan negara yang masih dapat ditingkatkan penghematannya melalui Audit Penyesuaian Harga dan Audit Klaim. Jumlah permintaan untuk melakukan Audit Penyesuaian Harga sebanyak 1 (satu) permintaan dengan realisasi penugasan dan penerbitan rekomendasi sebanyak 1 (satu) rekomendasi, dengan koreksi audit yang dihasilkan sebesar Rp463.091.000,00 sedangkan untuk audit klaim tidak ada permintaan Audit selama tahun 2016. Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian sasaran program 1.3 selama tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. 2. 3.


Satuan

Target

Realisasi

% tase

PP

33 515.825.000 2.767

106 515.100.000 1.959

321,21 99,86

Rp OH

70,78

Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran program 1.3 telah efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran program sebesar 142,28% lebih tinggi daripada capaian penggunaan dana sebesar 99,86% dan penggunaan OH sebesar 70,78%.

Sasaran Program 2 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi Pencapaian

sasaran

program

“Meningkatnya

kualitas

penerapan

SPIP

Pemda/korporasi” diindikasikan dalam capaian enam IKU, yaitu: 1) Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3); 2) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3); 3) Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik; 4) Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik); Halaman 48


Perwakilan BPKP Provinsi Bali 5) Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina; 6) Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran program ini adalah sebagai berikut: Sasaran Program 2.1 Sasaran Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3) IKU "Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)" mencerminkan kualitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah Provinsi, diharapkan berada pada Level 3. Maturitas SPIP diukur menggunakan skala 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Tingkat maturitas SPIP disimpulkan dari hasil penilaian tingkat maturitas yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan dan atau dilaksanakan sendiri oleh APIP Pemda dengan quality assurance dari BPKP menggunakan pedoman penilaian maturitas SPIP yang dikembangkan oleh BPKP. Tidak terdapat target capaian IKU sasaran program “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)”. Namun demikian Perwakilan BPKP Provinsi Bali pada tahun 2016 telah melakukan evaluasi level maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Bali. Dari hasil evaluasi, level maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Bali berada pada level 3. Dengan demikian realisasi sasaran maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3) sebesar 100%. Perbandingan realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)” dengan tahun sebelumnya meningkat 100%. Perbandingan IKU dengan target Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bali periode 2015 – 2019 disajikan dengan gambar 3.4 berikut:


Halaman 49

Perwakilan BPKP Provinsi Bali Gambar 3.4 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 2.1 dengan Target 2019

Prosentase

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 target

2015 0,00

2016 0,00

Realisasi

0,00

100,00

2017 0,00

2018 100,00

2019 100,00

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 100%, maka realisasi IKU pada tahun 2016 telah mencapai target maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3). Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP melakukan evaluasi terhadap maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3), antara lain sebagai berikut: 1) Identifikasi Risiko Identifikasi risiko untuk tingkat atau “lingkup” pemerintahan Provinsi Bali dengan pemilik risiko Kepala Daerah dan atau Sekretaris Daerah yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan secara umum yaitu meliputi seluruh urusan/bidang (26 bidang wajib dan 8 bidang pilihan) belum dilakukan. Untuk lingkup SKPD, dari 7 SKPD yang diuji petik, seluruhnya telah membuat identifikasi risiko meskipun kualitasnya belum optimal. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Satgas SPIP Provinsi dan Inspektorat dalam mendorong seluruh SKPD agar melakukan identifikasi risiko. 2) Penilaian terhadap analisis risiko berada pada tingkat “berkembang”. Analisis risiko dimaksudkan untuk memisahkan risiko-risiko kecil (yang dapat diterima) dengan risiko-risiko besar, dan menyiapkan data sebagai bantuan dalam mengevaluasi dan menangani/mengendalikan risiko. Analisis risiko mencakup penentuan kemungkinan (probabilitas) dan dampak dari risiko. Analisis risiko dapat dilakukan bila risiko telah diidentifikasi. Hasil identifikasi risiko pada 8 SKPD yang diuji petik, seluruhnya telah dibuatkan analisis risikonya. Namun belum diteruskan dengan dibuatkan desain pengendalian

Halaman 50


Perwakilan BPKP Provinsi Bali internnya atau rencana tindak pengendaliannya dalam bentuk dokumen yang lengkap dan formal (dokumen RTP). Rencana tindak yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sebagai berikut: 1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP, agar dianggarkan porsi yang cukup, baik dari segi pembiayaan maupun ketersediaan tenaga fasilitator; 2) Mendorong dilaksanakannya penilaian secara mandiri atas level maturitas penyelenggaraan SPIP pada pemerintah daerah; 3) Perwakilan BPKP Provinsi Bali secara periodik bersama-sama dengan APIP pada Pemerintah Daerah, melaksanakan pelatihan, bimtek, workshop SPIP dengan mengintegrasikan dalam kegiatan Rakorwas yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Bali; 4) Menambahkan materi SPIP pada setiap kegiatan Diklat pimpinan untuk memperkenalkan/menginternalisasi SPIP; 5) Memberikan kesempatan kepada pegawai BPKP dan APIP untuk mengikuti diklat SPIP. Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian sasaran program 2.1 selama tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. 2. 3.


Satuan

Target

Realisasi

% tase

PP

1 22.018.000 42

1 3.900.000 32

100,00 17,71

Rp OH

76,19

Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran program 2.1 telah efisien. Hal ini terlihat dari capaian IKU sasaran program sebesar 100% lebih tinggi daripada capaian penggunaan dana sebesar 17,71% dan penggunaan OH sebesar 76,19%. Sasaran Program 2.2 Maturitas SPIP Kabupaten/kota (level 3) IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)” mencerminkan kualitas penerapan SPIP pada Pemerintah Kabupaten/Kota.


Halaman 51

Perwakilan BPKP Provinsi Bali Indikator “Meningkatnya Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota ” diukur dengan menghitung jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota tingkat

kematangan/maturitas

level

3

yang telah memperoleh capaian

dibandingkan

jumlah

Pemerintah

Kabupaten/Kota yang menjadi mitra kerja BPKP di wilayah Provinsi Bali. Target capaian IKU Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) tahun 2016 sebesar 10%. Dalam rangka mendukung IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bali melaksanakan penugasan evaluasi maturitas SPIP pada Kabupaten Badung, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Gianyar. Berdasarkan hasil evaluasi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang mencapai tingkat maturitas SPIP Level 3 sebanyak 2 Pemda yaitu Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Jembrana atau 22,22% dari 9 Kabupaten/Kota. Dengan demikian capaian kinerja sasaran program “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)” adalah lebih dari 200% dari target sebesar 10%. Perbandingan realisasi IKU program “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)” dengan tahun sebelumnya naik sebesar 22,22%. Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 digambarkan dalam gambar 3.5 sebagai berikut:

Prosentase

Gambar 3.5 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 2.2 dengan Target 2019 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 target

2015 5,00

2016 10,00

Realisasi

0,00

22,22

2017 30,00

2018 50,00

2019 70,00

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019, maka realisasi IKU pada tahun 2016 telah menuju pencapaian target 2019.

Halaman 52


Perwakilan BPKP Provinsi Bali Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP melakukan mengevaluasi level Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) tahun 2016 , sebagai berikut: 1) Ada praktik pengendalian intern, utamanya pada kegiatan pokok/strategis; 2) Pengendalian intern tersebut telah terdokumentasi secara baik. Rencana tindak yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sebagai berikut: 1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP, agar dianggarkan porsi yang cukup, baik dari segi pembiayaan maupun ketersediaan tenaga fasilitator; 2) Mendorong dilaksanakannya penilaian secara mandiri atas level maturitas penyelenggaraan SPIP pada pemerintah daerah; 3) Perwakilan BPKP Provinsi Bali secara periodik bersama-sama dengan APIP pada Pemerintah Daerah, melaksanakan pelatihan, Bimtek, Workshop SPIP dengan mengintegrasikan dalam kegiatan Rakorwas yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Bali; 4) Menambahkan materi SPIP pada setiap kegiatan Diklat pimpinan untuk memperkenalkan/menginternalisasi SPIP; 5) Memberikan kesempatan kepada pegawai BPKP dan APIP untuk mengikuti diklat SPIP. Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian sasaran program 2.2 selama tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. 2. 3.


Satuan

Target

Realisasi

% tase

PP

18 532.633.000 1.541

85 423.495.000 1.475

472,22 79,51

Rp OH

95,68

Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran program 2.2 telah efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran program sebesar 200% lebih tinggi daripada capaian penggunaan dana sebesar 79,51% dan penggunaan OH sebesar 95,68%.


Halaman 53

Perwakilan BPKP Provinsi Bali Sasaran Program 2.3 Prosestase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik

Penetapan tata kelola GCG pada BUMN/anak perusahaan didasarkan pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor 16/S.MBU/2012 tanggal 16 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. Assesment GCG meliputi penilaian atas 572 faktor yang diuji kesesuaian penerapannya. Hasil assessment GCG berupa skor GCG sebagai dasar penentuan kategori penerapan GCG pada BUMN, yang terdiri dari lima kategori yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. IKU "Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik" diukur dengan menghitung jumlah BUMN/anak perusahaan yang mendapat skor minimal baik atas penerapan GCG dibandingkan dengan jumlah BUMN/anak perusahaan yang di-assess oleh BPKP. Dalam rangka mendukung IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bali melaksanakan penugasan

Assessment

GCG

pada

PT.

Pengembangan

Pariwisata

Indonesia

(Persero)/ITDC. Tidak terdapat target IKU "Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik" pada tahun 2016, namun realisasi IKU sebesar 100%. Realisasi tersebut merupakan BUMN yang GCG-nya mendapat skor minimal baik sebanyak 1 (satu) BUMN dari 1 (satu) BUMN yang di-assess. Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 disajikan pada gambar 3.6.

Halaman 54


Perwakilan BPKP Provinsi Bali Gambar 3.6 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 2.3 dengan Target 2019

Prosentase

100,00 80,00 60,00 40,00 20,00

0,00 target

2015 65,00

2016 65,00

Realisasi

100,00

100,00

2017 70,00

2018 70,00

2019 75,00

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 75%, maka realisasi IKU tahun 2016 telah mencapai 133,33%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2016 telah mencapai target tahun 2019. Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian sasaran program 2.3 selama tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. 2. 3.


Satuan

Target

Realisasi

% tase

PP

3 68.175.000 245

5 81.322.000 206

166,67 119,28

Rp OH

84,08

Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran program 2.3 belum efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran program sebesar 0,00% lebih rendah daripada capaian penggunaan dana sebesar 119,28% dan penggunaan OH sebesar 84,08%. Sasaran Program 2.4 Prosentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya baik Pemberian predikat kesehatan BUMN/Anak Perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) dilaksanakan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP- 100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Tingkat kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang


Halaman 55

Perwakilan BPKP Provinsi Bali bersangkutan yang meliputi penilaian aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi. IKU "Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)" diukur dengan menghitung jumlah BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) dibandingkan dengan jumlah BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya dievaluasi oleh BPKP. Selama tahun 2016, BPKP telah melaksanakan assessment GCG dan reviu pengelolaan tambahan dana PNM pada PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia sehingga hasil evaluasi kinerja BUMN yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan predikat A (baik). Dengan demikian, realisasi IKU "Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)" sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 100% atau mencapai 188,68% dari target sebesar 53%. Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 disajikan pada gambar 3.7. Gambar 3.7 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 2.4 dengan Target 2019

Prosentase

100,00 50,00 0,00 target

2015 52,00

2016 53,00

Realisasi

100,00

100,00

2017 54,00

2018 55,00

2019 56,00

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 75%, maka realisasi IKU tahun 2016 telah mencapai 133,33%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2016 telah mencapai target tahun 2019.

Halaman 56


Perwakilan BPKP Provinsi Bali Sasaran Program 2.5 Prosentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina BUMD dibentuk dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah. BPKP melakukan pengawasan terhadap BUMD dalam rangka meningkatkan kinerja agar BUMD berperan optimal sebagai salah satu pemicu kesejahteraan masyarakat di daerah. IKU "Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina" diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dibandingkan dengan jumlah BUMD yang kinerjanya dievaluasi oleh BPKP. Dalam rangka mendukung IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bali melaksanakan penugasan evaluasi kinerja BUMD. Realisasi IKU "Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina" sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 77,78% atau mencapai 146,75% dari target sebesar 53%. Realisasi tersebut merupakan BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik sebanyak 7 BUMD dari 9 BUMD yang dievaluasi. Realisasi kinerja sebesar 77,78%, sama dengan dibandingkan dengan realisasi tahun 2015. Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 disajikan pada gambar 3.8.

Prosentase

Gambar 3.8 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 2.5 dengan Target 2019 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 target

2015 52,00

2016 53,00

Realisasi

77,78

77,78

2017 54,00

2018 55,00

2019 56,00


Halaman 57

Perwakilan BPKP Provinsi Bali Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 56%, maka realisasi IKU tahun 2016 telah mencapai 146,75%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2016 telah mencapai target tahun 2019. Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP melakukan evaluasi Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina, antara lain sebagai berikut: 1) Terkait aset tetap, terdapat aset tetap yang telah dimanfaatkan namun belum dicatat, terdapat PPPYBDS, terdapat aset yang menjadi catatan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung (yang diaudit oleh BPK-RI), penatausahaan aset tetap belum optimal, Aset berupa Bangunan dan Lahan Tidak Dipelihara dengan Baik, PDAM Tirta Amertha Jati Kabupaten Jembrana belum memiliki kebijakan manajemen aset tetap; 2) Terkait tata kelola yaitu penerapan GCG pada PDAM Kabupaten Klungkung masih memerlukan upaya-upaya agar penerapannya mendekati atau mencapai praktikpraktik terbaik (best practices); 3) Terkait perencanaan yaitu PDAM Kabupaten Bangli belum menyusun Corporate Plan; 4) Terkait pengadaan yaitu PT. CIPL kurang berkomitmen untuk melakukan peremajaan tanaman dan memelihara kebun seluas 765 ha; 5) Terkait keuangan Perusda belum menikmati bagian keuntungan 30% dari laba PT CIPL, Penerimaan dari hasil penjualan panen kebun cengkeh dan kelapa tidak dilaporkan, Sampai dengan 31 Desember 2015 atau 9 (sembilan) tahun kerja sama berjalan, Perusda hanya menerima hasil dari kompensasi lahan sebesar Rp500.000.000,00 per tahun Seharusnya sesuai proposal PT. CIPL pada tahun ketujuh dan seterusnya, lahan yang dikerjasamakan akan memberikan hasil kepada Perusda rata-rata sebesar Rp1.267.500.000 per tahun; 6) Terkait komitmen PT. Cintraindah Prayasalestari Tidak Melaporkan Perkembangan Pengelolaan Kerja Sama, Perusda Belum Menerima Pembayaran Atas Hak Kompensasi Lahan Tahun 2007; 7) Terkait hukum yaitu Kelemahan dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan antara Perusda dengan PT CIPL; 8) Terkait administrasi Perusda belum mampu memberikan data yang memuat atau menjelaskan pelaksanaan perjanjian kerja sama, sehingga informasi atas perjanjian Halaman 58


Perwakilan BPKP Provinsi Bali kerja sama baik yang menyangkut perkembangan investasi, pendapatan dan biaya tidak dapat diperoleh secara update; 9) Hasil pelaksanaan bimbingan teknis berupa draft Kebijakan Akuntansi PDAM Kota Denpasar yang akan disahkan/ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama PDAM Kota Denpasar yang digunakan sebagai pedoman oleh PDAM Kota Denpasar dalam penerapan kebijakan akuntansi perusahaan; 10)RSUD Kabupaten Buleleng belum memiliki pedoman pengadaan barang/ jasa untuk kegiatan yang bersifat operasional. RSUD Kabupaten Buleleng masih menggunakan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2012 yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 68 Tahun 2013; 11)Terkait manajemen risiko PDAM Kota Denpasar telah menyusun daftar risiko tiap bidang yang meliputi unsur-unsur: nama risiko yang teridentifikasi, pemilik risiko (risk owner), penyebab, dampak pada pencapaian tujuan, dan pengendalian yang selama ini telah dilakukan oleh PDAM Kota Denpasar . Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian sasaran program 2.5 selama tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. 2. 3.


Satuan

Target

Realisasi

% tase

PP

8 159.942.000 606

17 168.792.000 458

212,50 105,53

Rp OH

75,58

Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran program 2.5 telah efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran strategis sebesar 146,75% lebih tinggi daripada capaian penggunaan dana sebesar 105,53% dan penggunaan OH sebesar 75,58%.

Sasaran Program 2.6 Prosentase Presentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang dibina BLUD dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan, namun tetap memperhatikan efisiensi dan produktivitas sehingga wajib menerapkan praktik bisnis yang sehat. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengamanatkan Rumah Sakit yang didirikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis


Halaman 59

Perwakilan BPKP Provinsi Bali dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, dengan pengelolaan berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Untuk itu, BPKP melakukan pengawasan terhadap BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja BLUD. Dalam rangka mendukung IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bali melaksanakan penugasan evaluasi kinerja Rumah Sakit/BLUD. IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina" diukur dengan menghitung jumlah BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dibandingkan dengan jumlah BLUD yang dibina oleh BPKP. Realisasi IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina" sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 100% atau mencapai 172,41% dibandingkan dengan target sebesar 58%. Realisasi tersebut merupakan BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat baik sebanyak 3 BLUD dari 3 BLUD yang dibina. Perbandingan realisasi IKU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina" dengan tahun sebelumnya sama, dengan realisasi 100%. Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 disajikan pada gambar 3.9. Gambar 3.9 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 2.6 dengan Target 2019

Prosentase

100,00 80,00

60,00 40,00 20,00 0,00 target

2015 58,00

2016 59,00

Realisasi

100,00

100,00

2017 60,00

2018 61,00

2019 62,00

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 62%, maka kemajuan kinerja tahun 2016 telah mencapai 172,41%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2016 telah mencapai target tahun 2019.

Halaman 60


Perwakilan BPKP Provinsi Bali Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP melakukan evaluasi Persentase Prosestase Presentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang dibina, antara lain sebagai berikut: 1) Terkait perencanaan yaitu RPJMD periode 2016-2020 masih dalam tahap penyusunan, sehingga apabila ada perubahan kebijakan dalam sektor kesehatan yang berpengaruh signifikan maka akan dilakukan penyesuaian terhadap RSB yang sedang disusun; 2) Puskesmas sedang dalam proses mempersiapkan syarat-syarat administratif untuk dapat menerapkan PPK BLUD. Rencana tindak yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sebagai berikut: 1) Menginstruksikan tim penyusun RSB yang telah ditetapkan untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Tabanan guna mendapatkan informasi mengenai RPJMD periode 2016-2020, supaya dapat segera menyesuaikan penyusunan RSB sehingga relevan dengan perencanaan Pemerintah Tabanan yang tertuang dalam RPJMD; 2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung agar memfasilitasi Puskesmas untuk pengajuan persyaratan BLUD kepada Pemerintah Daerah. Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian sasaran program 2.6 selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. 2. 3.


Satuan

Target

Realisasi

% tase

PP

4 107.138.000 315

6 75.425.000 208

150,00 70,40 66,03

Rp OH

Dari sisi penggunaan dana maupun SDM (OH), pencapaian kinerja sasaran program 2.6 telah efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran program sebesar 172,41% lebih tinggi daripada capaian penggunaan dana sebesar 70,40% dan penggunaan OH sebesar 66,03%.


Halaman 61

Perwakilan BPKP Provinsi Bali Sasaran Program 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah IKU "Kapabilitas APIP Pemerintah Pemerintah Daerah" mencerminkan kualitas kapasitas dan kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menjalankan perannya sebagai auditor intern pada instansinya masing-masing. Tingkat kapabilitas APIP disimpulkan dari hasil penilaian tingkat kapabilitas yang dilaksanakan oleh BPKP dan atau dilaksanakan sendiri oleh APIP K/L/Pemda dengan quality assurance dari BPKP menggunakan pedoman penilaian kapabilitas APIP yang dikembangkan oleh BPKP yang diadaptasi dari framework Internal Audit-Capability Model (IACM), The Institute of Internal Auditor. Kapabilitas APIP diukur menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi nilai kapabilitas APIP menunjukkan kualitas APIP yang semakin baik dalam menjalankan perannya sebagai auditor intern. Pencapaian

sasaran

program

“Meningkatnya

Kapabilitas

Pengawasan

Intern

Pemerintah Daerah ” diindikasikan dalam capaian enam IKU, yaitu “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3), Kapabilitas APIP Kapabilitas APIP

Pemerintah Provinsi (Level 2),

Pemerintah Provinsi (Level 1), Kapabilitas APIP Pemerintah

Kabupaten/Kota (Level 3), Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) dan ”Kapabilitas APIP

Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)”. Pengukuran capaian

program dihitung berdasarkan jumlah APIP Daerah yang telah mencapai level kapabilitas tertentu dibandingkan dengan jumlah APIP yang ada di wilayah Provinsi Bali dengan rumus sebagaimana diungkapkan di atas. Capaian indikator kinerja program Peningkatan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 3.10 Ikhtisar Capaian Program 3 Indikator Kinerja Utama 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Halaman 62

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 1)

Satuan

Target

Realisasi

% % % % % %

100 67 33

100,00 88,89 11,11

% Capaian 100,00 100,00 166,33


Perwakilan BPKP Provinsi Bali Gambaran pencapaian level kapabilitas masing-masing APIP di wilayah Provinsi Bali sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut: Tabel 3.11 Capaian Level Kapabilitas APIP di Wilayah Provinsi Bali Level Kapabilitas Th Level 2016 1 2015 2 2015 2 2016 2 2016 2 (dgn perbaikan) 2016 2 2016 2 2016 2 2016 2 2016 1

Inspektorat Daerah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Inspektorat Provinsi Bali Inspektorat Kabupaten Tabanan Inspektorat Kabupaten Gianyar Inspektorat Kabupaten Badung Inspektorat Kota Denpasar Inspektorat Kabupaten Jembrana Inspektorat Kabupaten Buleleng Inspektorat Kabupaten Bangli Inspektorat Kabupaten Karangasem Inspektorat Kabupaten Klungkung

Target Level 3 Th 2018 2017 2017 2017 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Perbandingan capaian sasaran program Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dengan capaian tahun sebelumnya adalah: Tabel 3.12 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Program Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Utama 1. 2. 3 4. 5. 6.

2015

2016

2015

2016

%

-

-

-

-

Kenaikan /penurun an -

%

-

-

-

-

-

%

100,00

100,00

100,00

100,00

-

%

-

-

-

-

-

%

33,33

88,89

100,00

100,00

55,56

%

66,67

11,11

122,22

166,33

55,56

Satuan

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 1)

Realisasi

Capaian

Realisasi tahun 2016 jika dibanding dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bali periode 2015-2019 menunjukan telah mengarah pada pencapaian sasaran program untuk mewujudkan seluruh APIP di Provinsi Bali telah mencapai Level 3 pada tahun 2019 yang disajikan dalam gambar 3.10.


Halaman 63

Perwakilan BPKP Provinsi Bali Gambar 3.10 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 3 dengan Target 2019 120% 100% 80% %

60% 40% 20% 0%

2015

2016

2017

2018

2019

L3 Prov

0%

0%

0%

100%

100%

R L3 Prov

0%

0%

L2 Prov

0%

0%

100%

0%

0%

R L2 Prov

0%

0%

L1 Prov

100%

100%

0%

0%

0%

R L1 Prov

100%

100%

L3 Kab/Kota

0%

0%

33%

33%

100%

R L3 Kab/Kota

0%

0%

L2 K

0%

67%

67%

67%

0%

R L2 Kab/Kota

33%

89%

L1 K

100%

33%

0%

0%

0%

E L1 Kab/Kota

67%

11%

Realisasi kegiatan, dana dan penggunaan SDM untuk mendukung pencapaian sasaran program 3 selama tahun 2016 adalah sebagai berikut : Uraian 1. Jumlah Penugasan Pengawasan 2. Anggaran 3. Penggunaan SDM

Satuan PP

Target 2

Realisasi 29

% tase 1450,00

Rp OH

244.772.000 170

231.703.000 755

94,66 444,12

Dari sisi penggunaan dana pencapaian kinerja sasaran program 3 efisien. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran program sebesar 132,67% lebih tinggi daripada capaian penggunaan dana sebesar 94,66%. Namun tidak efisien dalam penggunaan OH, capaian IKU sasaran lebih rendah dari penggunaan OH sebesar 444,12%. BPKP Perwakilan Provinsi Bali pada tahun 2016 melaksanakan monitoring dan evaluasi peningkatan kapabilitas APIP pada 7 Inspektorat Kabupaten/Kota dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP menuju level 3 pada 2 Inspektorat Kabupaten.

Halaman 64


Perwakilan BPKP Provinsi Bali . Sasaran

Program 4 Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP Sasaran program “Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP

diukur dengan IKU berupa “Persepsi Kepuasan Layanan

Kesetmaan” meliputi dua kegiatan yaitu tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas

teknis

lainnya

dalam

mencapai

kepuasan

layanan

dan

termanfaatkannya Aset secara optimal”. Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi. Pernyataan

kepuasan

atau

ketidakpuasan

diperoleh

melalui

survei

dengan

menyebarkan kuesioner kepada para penerima layanan dalam hal ini pegawai dari seluruh unit kerja di lingkungan BPKP Perwakilan Provinsi Bali secara uji petik dan dihitung menggunakan metode skala likert 1-10. Realisasi IKU “Persepsi Kepuasan Layanan Kesetmaan” sebesar 7,6 skala likert atau mencapai 108,57% dari target tahun 2016 sebesar 7 skala likert. Capaian tersebut merupakan rata-rata capaian persepsi kepuasan pada tiga Sub Bagian layanan sebagaimana disajikan pada Tabel 3.13. Tabel 3.13 Capaian Kinerja IKU Persepsi Kepuasan Layanan Kesetmaan/Ketatausahaan Tahun 2016 NO 1

2 3

SUB BAGIAN

Kepegawaian Keuangan Umum Jumlah

SKOR PERSEPSI (SKALA LIKERT 1 – 10)10)

TARGET SKALA LIKERT (1 – 10)

CAPAIAN %

7,6 8,0 7,6 7,6

7 7 7 7

108,57 114,29 108,57 108,57

No. BSkor Persepsi

Realisasi sebesar 7,6 skala likert mencapai 108,57% dibandingkan dengan target IKU tahun 2019 sebesar 8 skala likert. Untuk itu, perlu terus meningkatkan kualitas layanan agar target tahun 2019 sebesar 8 skala likert dapat dicapai.


Halaman 65


Prosentase

Gambar 3.11 Perbandingan Realisasi IK Sasaran Program 4 dengan Target 2019 8,00 7,80 7,60 7,40 7,20 7,00 6,80 6,60 6,40 target

2015 7,00

2016 7,00

Realisasi

7,56

7,60

2017 7,00

2018 7,00

2019 8,00

Capaian IKU “Persepsi kepuasan layanan kesetmaan” menyerap dana sebesar Rp21.083.594.198,00 atau 96,13 % dari anggaran sebesar Rp21.931.560.000,00 dan SDM sebanyak 14.712 OH atau 128,42% dari rencana sebanyak 11.456 OH. Dari sisi penggunaan dana, IKU “Persepsi Kepuasan Layanan Kesetmaan” telah dicapai secara efisien. Namun dari penggunaan sumber daya manusia (OH) tidak efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian IKU sebesar 108,57% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian penggunaan dana sebesar 95,85% dan lebih rendah dari capaian OH sebesar 128,42%. Kinerja dukungan dalam lingkup Ketatausahaan meliputi kegiatan : 1) Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan; 2) Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP; 3) Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP. Capaian Kegiatan “Termanfaatkannya aset secara optimal” diukur dengan indikator “Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP dan terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP”. Sampai dengan akhir Desember 2016 pekerjaan rehab berat rumah negara sudah dilaksanakan atau tercapai 100% dengan realisasi dana sebesar Rp481.176.000,00 atau 99,51% dari jumlah anggaran sebesar Rp483.550.000,00. Kegiatan rehabilitasi kantor perwakilan BPKP sudah terlaksana atau tercapai 100%, dengan realisasi dana sebesar Rp133.282.000,00 atau 96,27% dari jumlah anggaran sebesar Rp138.450.000,00. Halaman 66



C. Realisasi Keuangan Anggaran BPKP Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2016 sebesar Rp25.388.200.000, dengan realisasi sebesar Rp24.397.447.758,00

atau sebesar 96,10% dari jumlah

anggaran. Rincian per program dan per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 3.13 dan Tabel 3.14. Tabel 3.14 Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program NO 1 2

JENIS BELANJA Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBPKP Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Jumlah

ANGGARAN 21.931.560.000,00

REALISASI 21.083.594.198,00

3.456.640.000,00

3.313.853.560,00

25.388.200.000,00

24.397.447.758,00

Dari Tabel 3.11 menunjukkan realisasi anggaran untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP sebesar Rp21.083.594.198,00 atau 96,13% dari rencana sebesar Rp21.931.560.000,00 dan program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar Rp3.313.853.560,00 atau 95,87% dari rencana sebesar Rp3.456.640.000,00. Tabel 3.15 Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja NO JENIS BELANJA ANGGARAN REALISASI CAPAIAN 1 Belanja Pegawai 17.430.368.000,00 16.939.415.559,00 97,18% 2 Belanja Barang 7.335.832.000,00 6.843.574.199,00 93,29% 3 Belanja Modal 622.000.000,00 614.458.000,00 98,79% Jumlah 25.388.200.000,00 24.397.447.758,00 96,10% Jenis Belanja Anggaran Realisasi Tabel 3.14 menunjukkan realisasi belanja pegawai sebesar Rp16.939.415.559,00 atau 97,18% dari rencana sebesar Rp17.430.368.000,00, realisasi belanja barang sebesar Rp6.843.574.199,00 atau 93,29% dari rencana sebesar Rp7.335.832.000,00, dan realisasi belanja modal sebesar Rp614.458.000,00 atau 98,79% dari rencana sebesar Rp622.000.000,00.


Halaman 67

Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tidak tercapainya target penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar 3,90% disebabkan:  Belanja Pegawai

tidak terserap 2,82% atau sebesar Rp490.952.441,00 karena

berkurangnya jumlah pegawai akibat mutasi dan pensiun serta rencana penambahan pegawai untuk jabatan verifikator tidak terealisasi;  Belanja Barang tidak terserap 6,71% atau sebesar Rp492.257.801,00 karena adanya efisiensi, self-blocking tahap II sesuai surat Sesma No S-1758/SU/03/1016 tanggal 15 Agustus 2016;  Belanja Modal tidak terserap 1,21% atau sebesar Rp7.542.000,00 karena efisiensi anggaran sedangkan target fisik telah tercapai 100%.

Halaman 68



Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali, disamping merupakan pertanggungjawaban kinerja Perwakilan dalam mendukung mencapai sasaran strategis BPKP tahun 2016, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Realisasi kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2016 tercermin dari pencapaian sasaran program sebagai berikut: Sasaran Program 1

IKU

Sasaran Program 1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sasaran Program 1.1

Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara

Tercapai 153,02%

Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi Sasaran Program 1.3 Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum, K/L/P/K Bidang Pengawasan Keinvestigasian Sasaran Program 2 Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi

Tercapai 100,00%

Sasaran program 1.2

2

Tercapai 142,28%

Sasaran Program 2.1

Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3

Tercapai 100,00%

Sasaran Program 2.2

Maturitas SPIP Kabupaten/kota (level 3)

Tercapai 200,00%

Sasaran Program 2.3

Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *);

Belum ditargetkan

Sasaran Program 2.4

Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) *); Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina; Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina

Tercapai 188,68%

Sasaran Program 2.5 Sasaran Program 2.6 3

Capaian IKU

Tercapai 146,75% Tercapai 172,41%

Sasaran Program 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Sasaran Program 3.1 Sasaran Program 3.2 Sasaran Program 3.3 Sasaran Program 3.1 Sasaran Program 3.1 Sasaran Program 3.1

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)

Belum ditargetkan Belum ditargetkan Tercapai 100,00% Belum ditargetkan Tercapai 100,00% Tercapai 166,33%


Halaman 69

Perwakilan BPKP Provinsi Bali Sasaran Program

IKU

Sasaran Program Dukungan: pengawasan BPKP

Capaian IKU

Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam

1. Persepsi kepuasan layanan kesetmaan

Tercapai 108,57%

Sasaran Kegiatan Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP 1. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Tercapai 94,32% 2. Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Tercapai 100,00% 3. Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Tercapai 100,00% 4. Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Tercapai 100,00% 5. Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Belum ditargetkan Sasaran Kegiatan Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan 1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Tercapai 100,00%

Disadari sepenuhnya bahwa pencapaian sasaran program memerlukan upaya dan kerja keras yang berkesinambungan. Tidak terdapat kendala yang signifikan dalam pencapaian sasaran program di Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Namun target penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2016 masih dibawah dibawah target 3,90%, disebabkan: 1. Belanja Pegawai

tidak terserap 2,82% atau sebesar Rp490.952.441,00 karena

berkurangnya jumlah pegawai akibat mutasi dan pensiun serta rencana penambahan pegawai untuk jabatan verifikator tidak terealisasi; 2. Belanja Barang tidak terserap 6,71% atau sebesar Rp492.257.801,00 karena adanya efisiensi, self-blocking tahap II sesuai surat Sesma No S-1758/SU/03/1016 tanggal 15 Agustus 2016; 3. Belanja Modal tidak terserap 1,21% atau sebesar Rp7.542.000,00 karena efisiensi anggaran sedangkan target fisik telah tercapai 100%. Guna lebih mengoptimalkan capaian kinerja program, Perwakilan BPKP Provinsi Bali menyusun

Rencana

Tindak

untuk

meningkatkan

capaian

kinerja

kualitas

penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai berikut: 1.

Pembinaan penyelenggaraan SPIP, agar dianggarkan porsi yang cukup, baik dari segi pembiayaan maupun ketersediaan tenaga fasilitator;

2.

Mendorong dilaksanakannya penilaian secara mandiri atas level maturitas penyelenggaraan SPIP pada pemerintah daerah;

Halaman 70



Perwakilan BPKP Provinsi Bali secara periodik bersama-sama dengan APIP pada Pemerintah Daerah, melaksanakan pelatihan, Bimtek, Workshop SPIP dengan mengintegrasikan dalam kegiatan Rakorwas yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Bali;

4.

Menambahkan materi SPIP pada setiap kegiatan Diklat pimpinan untuk memperkenalkan/menginternalisasi SPIP;

5.

Memberikan kesempatan kepada pegawai BPKP dan APIP untuk mengikuti diklat SPIP.


Halaman 71



Lampiran 1/1 - 2

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI No. 1

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

1

2

3

2

Meningkatnya Maturitas SPIP

Uraian IKU Satuan Indikator Kinerja Perbaikan Tata Kelola, % Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara Perbaikan Tata Kelola, % Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi Penyerahan Hasil % Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum, K/L/P/K Bidang Pengawasan Keinvestigasian

Target

Realisasi % Capaian

45,00

68,86

100,00

100,00

60,00

85,37

Program

153,02 Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan 100,00 pengelolaan keuangan negara/korpor asi 142,28

Anggaran 1.461.045.000,00

Keuangan Realisasi Anggaran 1.543.021.560,00

% 105,61

Rencana 8.541,00

SDM (OH) Realisasi 6.323,00

% 74,03

345.092.000,00

271.095.000,00

78,56

1.717,00

789,00

45,95

515.825.000,00

515.100.000,00

99,86

2.767,00

1.958,50

70,78

22.018.000,00

3.900.000,00

17,71

42,00

32,00

76,19

532.633.000,00

423.495.000,00

79,51

1.541,00

1.474,50

95,68

68.175.000,00

81.322.000,00

119,28

245,00

206,00

84,08

-

-

-

-

4

Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)

%

100,00

100,00

5

Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)

%

10,00

22,22

6

Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *) Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) *) Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina

%

-

100,00

100,00 Meningkatnya kualitas penerapan 200,00 SPIP Pemda/korpor asi -

%

53,00

100,00

188,68

%

53,00

100,00

188,68

159.942.000,00

168.792.000,00

105,53

606,00

458,00

75,58

%

58,00

100,00

172,41

107.138.000,00

75.425.000,00

70,40

315,00

208,00

66,03

7

8

9

-

-

Keterangan

Lampiran 1/2 - 2

No. 1 3

4

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan Pengelolaan Intern Keuangan Pemerintah

Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan

Uraian IKU Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi % Capaian

Perbaikan - Meningkatnya pengelolaan kapabilitas program pengawasan prioritas Pemda - intern nasional dan pengelolaan keuangan - negara/korpor asi

10 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) 11 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

%

-

-

%

-

-


%

-

-

%

67,00

88,89

100,00


%

100,00

100,00

100,00

%

33,00

11,11

166,33

Skala Likert (1-10)

7,00

7,60

108,57

Persepsi kepuasan layanan kesetmaan/ketatausahaan

Program

Anggaran

Keuangan Realisasi Anggaran

%

Rencana

SDM (OH) Realisasi

%

244.772.000,00

231.703.000,00

94,66

170,00

755,00

444,12

21.931.560.000,00

21.083.594.198,00

96,13

11.456,00

14.712,00

128,42

25.388.200.000,00

24.397.447.758,00

96,10

27.400,00

26.916,00

98,23

Keterangan

Lampiran 2/1 - 2

PERBANDINGAN REALISASI IKU TAHUN 2016 DENGAN REALISASI TAHUN 2015 DAN DENGAN TARGET 2019 PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI No. 1

Uraian IKU

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

1

2

3

2

Meningkatnya Maturitas 4 SPIP 5 6 7

Indikator Kinerja Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum, K/L/P/K Bidang Pengawasan Keinvestigasian Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *) Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) *)

Satuan %

Kenaikan Realisasi Realisasi (Penurunan 2016 2015 ) 68,86 62,77 6,09

Target 2019 70,00

% Capaian Realisasi Program 2016 thd 98,37 Perbaikan pengelolaan program prioritas 100,00 nasional dan pengelolaan keuangan 106,71 negara/korporasi

%

100,00

N/A

-

100,00

%

85,37

N/A

-

80,00

%

100,00

-

100,00

100,00

%

22,22

-

22,22

70,00

%

100,00

100,00

-

75,00

100,00 Meningkatnya kualitas penerapan 31,75 SPIP Pemda/korporasi 133,33

%

100,00

100,00

-

75,00

133,33

8

Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina

%

100,00

100,00

-

56,00

178,57

9

Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina

%

100,00

100,00

-

62,00

161,29

Lampiran 2/2 - 2

No. 1 3

4

Sasaran Strategis

Uraian IKU

Satuan

Indikator Kinerja Meningkatnya Kualitas 10 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level % Akuntabilitas Kapabilitas Pengawasan 3) Pengelolaan Keuangan 11 Kapabilitas Intern Pemerintah APIP Pemerintah % Kabupaten/Kota (Level 3) 12 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level % 2) 13 Kapabilitas APIP Pemerintah % Kabupaten/Kota (Level 2) 14 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level % 1) 15 Kapabilitas APIP Pemerintah % Kabupaten/Kota (Level 1) Meningkatnya kualitas Persepsi kepuasan layanan Skala pelayanan dukungan kesetmaan/ketatausahaan Likert teknis dalam (1-10) pengawasan BPKP

Kenaikan Realisasi Realisasi (Penurunan 2016 2015 ) -

Target 2019 100,00

% Capaian Program Realisasi 2016 thd - Perbaikan Meningkatnya pengelolaan kapabilitas program prioritas intern - pengawasan nasional dan Pemda - pengelolaan keuangan - negara/korporasi

-

-

-

100,00

-

-

-

-

88,89

33,33

55,56

-

100,00

100,00

-

-

-

11,11

66,67

55,56

-

-

7,60

7,56

0,04

8,00

95,00

Lampiran 3

CAPAIAN KINERJA OUTPUT PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2016 No. 1

Sasaran Strategis Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan d an Pembangunan Nasional

Tersedianya 1 informasi hasil pengawasan pada Perwakilan 2 BPKP

Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP

Target

Realisasi % Capaian

88

83

Program

94,32 Perbaikan pengelolaan program 100,00 prioritas nasional dan pengelolaan 100,00 keuangan negara/korpor asi

Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita

%

30

30

3

Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita

%

4

4

4

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

%

33

33

%

-

-

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP

%

80

80

100,00 Meningkatnya kualitas - penerapan SPIP Pemda/korpor asi 100,00

%

740

740

%

259

259

5

2

Uraian IKU Satuan Indikator Kinerja Rekomendasi Pengawasan % Perwakilan BPKP

Tersedianya 6 dukungan manajemen dan pelaksanaan 7 tugas teknis lainnya dalam mencapai 8 kepuasan layanan

Anggaran 1.484.149.000,00

Keuangan Realisasi Anggaran 1.520.836.500,00

% 102,47

Rencana 8.532

602.047.000,00

601.981.560,00

99,99

3.611

2.477

68,60

141.962.000,00

140.941.000,00

99,28

648

753

116,20

1.228.482.000,00

1.050.094.500,00

85,48

3.153

3.270

103,69

-

-

-

-

-

-

SDM (OH) Realisasi 5.705

% 66,86

21.309.560.000,00

20.469.136.198,00

96,06

11.456

14.712

128,42

100,00

483.550.000,00

481.176.000,00

99,51

-

-

-

100,00

138.450.000,00

133.282.000,00

96,27

-

-

-

25.388.200.000,00

24.397.447.758,00

96,10

27.400

26.916

98,23

Keterangan

Lampiran 4

PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT TAHUN 2016 DENGAN TAHUN 2015 PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI

Uraian IKU No. 1

Sasaran Strategis

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya Kualitas Tersedianya informasi Akuntabilitas hasil pengawasan pada Pengelolaan Keuangan Perwakilan BPKP d an Pembangunan Nasional

Indikator Kinerja 1 2 3

4 5

2

Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan BPKP

Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

6 7

8

Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita

Satuan

Realisasi 2016

Rek

83

Rek

30 108

9

2

31

2

(2)

150 80

112 60

38 20

740

140

600

259

100

159

Rek

4

Rekomendasi Perbaikan Rek Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan Rek Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Sub Jumlah Jumlah Layanan Dukungan Dok/ Manajemen Perwakilan BPKP Lap Terlaksananya rehabilitasi berat M2 rumah negara perwakilan BPKP

33

Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP

M2

Realisasi Kenaikan 2015 (Penurunan)

-

LAPORAN KINERJA. Jalan Kapten Tantular, Denpasar Telepon: (0361) Faksimili: (0361)

Recommend Documents