Seminar Nasional Sains dan Teknologi (Senastek),Denpasar Bali 2015
Buku Ajar dan Pemagangan Mahasiswa FISIP UNUD untuk Rekayasa Sosial: Dua Buku NAZRINA ZURYANI PRODI SOSIOLOGI, FISIP UNUD Gedung C Kampus Sudirman Denpasar, 80123 Telp/Fax : (0361) 255916, 081337301823, 081805321414, E-mail :
[email protected] 1
Abstrak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana telah memenangkan skim hibah kompetensi yang diberikan oleh Kemenristek Dikti melalui Ditbinlitabmas. Konsep kedua buku ajar ini diajukan untuk matakuliah pilihan bagi mahasiswa Sosiologi, mahasiswa Ilmu Politik dan Administrasi Negara. Dua buku yang bersifat multidisipliner telah dicetak oleh UNUD Press dengan judul 1) Penduduk & Pajak dan 2) Akuntabilitas Partai Politik. Kedua buku ini secara metodologi adalah penelitian aksi pemagangan bagi mahasiswa dengan program „internship‟ yang melibatkan tim pendamping dari lembaga pemerintahan, lembaga sosial dan lembaga politik. Kedua buku melibatkan 9 orang penulis yang bersama tim pendamping lembaga memberikan 50 jam pemagangan yang dilakukan pada 5-6 lembaga untuk satu buku ajar. Sebelum magang mahasiswa mendapat minimal 2 jam kuliah umum dari tim pendamping lembaga. Sekitar 12 lembaga yaitu BPS, BKKBN, Disnaker, Dinkes, Dispenda dan DJP Bali serta lembaga Ombudsman Bali, DPP Demokrat, KPU Bali, Kesbangpol, Bawaslu satu KAP/Kantor Akuntan Publik di Denpasar. Kedua buku ini ditulis agar kompetensi profesi mahasiswa FISIP UNUD meningkat dan merupakan upaya rekayasa sosial untuk antisipasi bonus demografi dan mewujudkan partai politik yang akuntabel. Kata kunci: pemagangan, buku ajar, Penduduk & Pajak, Akuntabilitas Partai Politik, Matakuliah Pilihan Abstract Faculty of Social and Political Sciences, at Udayana University won national competition for competence research scheme funded by Kemenristek Dikti via Ditbinlitabmas. The concept of the two books proposed for elective subjects for those students at study programs Sociology, Political Science and Public Administration. The production of two multidisciplinary text books entitled 1) Population and Tax and 2) Political Parties Accountability has been printed by UNUD Press. The methodology of this research is action internship for students with the adjunct team from government, social and political institutions as an action reserach. The two text books were written by 9 lecturers where all chapters were designed in such a way as to accompany 50 hours of field study at social institutions related to each book’s content and with the assistance of adjunct team. Students who take an internship program are given a minimum of 2 hours of public lecture before they enter their internship in five to six social institutions for each book or elective subject. There are at least twelve institutions such as BPS, BKKBN, Disnaker, Dinkes, Dispenda and DJP Bali province so as the Ombudsman of Bali, Demokrat Party, KPU Bali, Kesbangpol, Bawaslu and one of public accountant/ Kantor Akuntan Publik in Denpasar. Both books are written to to increase the FISIP UNUD students’ professional competence and as an effort for social construction to anticipate demographic bonus and creating accountability of political parties.. Kata kunci: internship, text books, Population & Tax, Political Parties Accountability, Elective subjects
1. PENDAHULUAN Tahun 2009, Universitas Udayana memiliki Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berdiri dengan dua Program Studi yaitu Prodi Sosiologi dan Hubungan Internasional. Tahun 2012 FISIP berkembang dengan Prodi yang berjumlah enam (Sosiologi, Hubungan Internasional, Ilmu Politik, Administrasi Negara, Ilmu Komunikasi dan Diploma 3 Perpustakaan). Satu persatu Prodi mengajukan akreditasi. Salah satu pertanyaan asesor yang melakukan visitasi ke setiap Prodi adalah, tersediakah matakuliah pilihan pada setiap Prodinya? Belum tersedianya matakuliah pilihan pada semua Prodi di lingkungan FISIP menjadikan penelitian pemagangan ini berkontribusi secara signifikan untuk menjadikan buku ajar dan program pemagangan sebagai salah satu matakuliah
2
pilihan. Buku ajar berjudul „Penduduk & Pajak‟ sebagai hasil penelitian pemagangan di Bali didesain dengan melibatkan Tim Pendamping lembaga sosial, lembaga pemerintahan daerah dan tentunya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Begitu juga buku ajar „Akuntabilitas Partai politik‟ melibatkan lembaga pemerintahan, lembaga sosial politik dan partai politik. Peningkatan sumber daya manusia di lingkungan FISIP dapat dirumuskan dalam pertanyaan, bagaimana mahasiswa sebagai stake holders Universitas Udayana dapat menjadi agen perubahan sosial melalui pemagangan yang tercantum dalam kurikulum yang berorientasi kepada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Selain masalah terbesar penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di Indonesia adalah keengganan membayar pajak atau kepatuhan berkontribusi pada pembangunan melalui pembayaran pajak negara, pajak daerah, retribusi dan bea cukai yang syah. Hadirnya mahasiswa di lapangan dalam memahami masalah penduduk atau kependudukan yang dikelola oleh institusi negara maupun institusi sosial akan menguatkan jalinan kerjasama antara kampus dan lembaga penyelenggara Negara. Komponen pemerintah daerah juga berkepentingan agar penduduknya patuh terhadap pajak dengan kesadaran membangun dan meningkatkan pendapatan daerah. Begitu juga sampai sat ini belum ada tanda-tanda terjadi perbedaan yang signifikan terhadap pertanggungjawaban Publik (akuntabilitas Publik) pada Partai Politik/Parpol seperti transparansi dana kampanye dan keuangan partai politik. Instrumen kearah pemilu yang lebih baik sebenarnya telah di rencanakan dengan mewajibkan Parpol menyampaikan laporan dana kampanye dan keuangan ke KPU. KPU sebagi institusi penyelengara pemilu dan Panwaslu sebagai lembagai yang mengawasi jalannya pemilu ternyata belum cukup kuat mempresure atau menekan partai politik ke arah Parpol yang terakuntabel (modern bertanggung jawab) dengan ciri manajemen terbuka (open Manajemen) transparan, profesional dan mandiri wujud Parpol yang ideal. Penelitian pemagangan ini merupakan satu upaya rekayasa sosial dalam memberikan kerangka bagi standar kompetensi lulusan (SKL) yang cocok dengan KKNI.Tentunya problem bonus demografi tidak dapat dicampur dengan permasalahan perpajakan namun dapat dikupas dari problem kepatuhan pajak bagi penduduk Indonesia. Bahan ajar untuk penduduk & pajak belumlah lengkap seperti halnya bahan ajar untuk akuntabilitas partai politik. Upaya merekayasa secara social matakuliah pilihan bagi FISIP UNUD menjadi bagian dari melengkapi isi kurikulum FISIP dengan nilai tambah SKL mahasiswa melalui kompetensi profesi bidang pajak dan akuntabilitas partai politik. BAHAN DAN METODE Kedua buku ajar melalui proses penulisan yang terstruktur dengan bantuan konsultan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis/FEB. Dekan FEB menunjuk kepala unit auditor internal fakultas dan buku Akuntabilitas Partai Politik memiliki „jiwa‟ dengan tulisan Pengawasan Intern Parpol pada bab V. Seluruh bahan penulisan buku ajar telah melalui proses diskusi dan pembuatan buku „dummy‟ menjadi bahan seminar hasil penelitian yang diselenggarakan pada tanggal 31 Juli 2015. Seminar hasil penelitian ini merupakan salah satu acara menutup Hari Ulang Tahun/HUT BK (Badan Kekeluargaan) FISIP UNUD dan juga sebagai pembuka acara Dies Natalis Unud yang ke 53. Hasil Dummies dan cover buku ajar nampak pada gambar dibawah ini:
3
Metode yang digunakan dalam menulis bab demi bab adalah menghadiri rapat mingguan, mengikuti proses audiensi dengan tim pendamping lembaga dan menuliskan draft bab demi bab sebelum buku menjadi dummies/cetakan belum final. Adapun jadwal audiensi dan jadwal pemagangan dalam menuliskan bab kedua buku adalah sebagai berikut: Audiensi dilakukan pada bulan Mei dan Pemagangan berlangsung bulan Juni 2015 Bahan penulisan dengan Audiensi dan Pemagangan Buku Ajar „Penduduk & Pajak‟ Lembaga BKKBN
Per-
Penerima
Lembaga
Penerima
Kepala
Kakanwil
Kepala
wakilan Bali Disnaker
DJP Bali Kepala
Provinsi Bali BPS
Provinsi
Dispenda
HRD
Provinsi Bali Kepala
Bali
Dinkes Kota
Kepala
Denpasar
Bahan Buku Ajar „Akuntabilitas Partai Politik‟, Jadwal Pemagangan Mahasiswa Ilpol dalam Pemagangan (Buku Ajar) Nama Lembaga
Tanggal Audiensi
Diterima oleh
Jadwal Pemagangan
DPP Partai Demokrat
29 April
Sekjen Partai + 3kader
22 dan 23 Mei
Lembaga Ombudsman
30 April
Ketua Ombudsman
13 Mei
Komisi Pemilihan Umum
30 April
Ketua Komisi+ 3 staff
20 Mei
Kesbangpol
05 Mei
Kasubdit Politik
26 dan 27 Mei
Kantor Akuntan Publik Ketut Budiartha
2 April
Prof. Dr. Ketut Budiartha, SE, M.Ak
19 dan 21 Mei
Bawaslu Provinsi Bali
4 Mei
Ketua Bawaslu
14 Mei
Sumber: Zuryani, dkk. 2015 Laporan Kemajuan Penelitian Pemagangan Buku Ajar
HASIL PEMAGANGAN dan PENULISAN BUKU Setelah program pemagangan berlangsung, setiap dosen penulis buku menambahkan tulisannya dengan materi yang diberikan tim pendamping. Setiap bab buku menuliskan tujuan instruksional umum dan khusus dengan memasukkan bahan refleksi ke dalam boks. Terdapat kasus dan refleksi diri yang menguatkan pemahaman mahasiswa untuk bab tersebut. Jumlah halaman pada buku „Penduduk & Pajak adalah 244 halaman sementara jumlah halaman pada buku „Akuntabilitas Partai Politik‟ adalah 159 halaman. Untuk memberikan kejelasan isi kedua buku adalah sebagai berikut: BAB I hingga BAB V adalah bagian yang menelaah inti dari pokok judul bab. Bab VI adalah rangkuman dari bab per bab buku ajar.
4
PEMBAHASAN Kebermanfaatan yang dapat diambil dalam penelitian pemagangan (internship) ini adalah: 1. Mahasiswa bukan hanya praktek kerja lapangan tetapi praktek memahami permasalahan di lapangan dengan bantuan Tim Pendamping sebagai tutor sekaligus pengisi materi sebelum mahasiswa disebar di berbagai lini pekerjaan. 2. KKNI yang selama ini digaungkan oleh pemerintah sebagai penyanding dan penyetara/kerangka dan memberikan kualifikasi pekerja dapat dipahami semua pihak sebagai suatu proses (bukan given atau pemberian percuma). Disinilah peran human capital deepening menjadi besar. Karena terjadi regenerasi pekerja dengan kerangka kualifikasi kerja dan pekerja lulusan dari pendidikan berkompetensi profesi yang jelas standar kompetensi lulusannya. Buku Ajar Penduduk & Pajak “Internship” atau Pemagangan sebagai upaya peningkatan kualitas diri melalui analisis masalah di lapangan dapat dikategorikan sebagai upaya human capital deepening yang artinya pendalaman peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai modal hidupnya. United Nation working paper mengupas berbagai upaya peningkatan SDM melalui metode belajar atau proses mendidik di berbagai Negara berkembang. Dang dan Rogers (2008) dan Goldin (2014) menjelaskan upaya pendidikan dalam peningkatan SDM. Goldin menjabarkan distribusi alamiah terjadi sejak Adam Smith (1776) hingga pemikiran pesimisme Malthus terhadap ledakan jumlah penduduk dunia yang diupayakan dalam keseimbangan Malthusian. Goldin menyatakan classic Malthusian eguilibrium sebagai “stagnant real wages during long period, small increases in population, and occasional period of real wage growth followed by increased population and subsequent decreased wages” (2014:4). Teori penyeimbang Malthus yang klasik ini di Indonesia menjadi semacam promosi bonus demografi. Artinya pada saat penduduk jumlahnya meningkat, penghasilan menurun karena tingkat ketergantungan meningkat, tetapi ragam dan jenis pekerjaan semakin bervariasi dengan misalnya berbagai penyediaan lahan pekerjaan dalam ekonomi kreatif. Orang bekerja serabutan atau mendapat penghasilan dari sektor informal. Sebagai contoh: menyediakan jasa (healer/penyembuh, makanan/jasa antaran, tempat penitipan bayi dan layanan salon binatang piaraan dll) atau menduplikasi barang (seperti di Cina akan ditemui merek-merek KW 1, 2 dan 3 sebagai penentu murah atau mahalnya harga sesuai barang/KW: kualitas). Sarwono dan Koesoebjono (13/08/2015) mengklasifikasikan pekerja informal sebagai: pedagang di pasar, kaki lima atau pedagang keliling, pemilik warung, pengendara ojek, tukang becak, pedagang asongan, supir taxi/angkot/bis, calo jualbeli kendaraan, penjaga took, pembantu rumah tangga, buruh bangunan dan lain-lain. Malthus dalam teori penyeimbang ini dapat diterjemahkan sebagai berikut; pada saat tingkat ketergantungan dibawah 50% dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang bekerja dalam berbagai sektor pekerjaan, maka penghasilan penduduk berkonsekuensi menurun. Teori ini dapat dikatakan pesimis karena tidak memasukkan unsur peningkatan SDM melalui pendidikan dan pembatasan kelahiran secara terprogram. Arus urbanisasi telah pula memperluas tatanan kewilayahan (kabupaten/kota-kota satelit) dengan sinergisitas KKNI dalam pertukaran pekerja (senior membantu yunior, pekerja kota ke desa atau sebaliknya, mutasi antar provinsi, perluasan pekerjaan ke luar negeri). Sementara itu pendidikan telah meningkatkan jumlah kelas menengah keatas secara signifikan dalam status sosial yang baru. Misalnya pegangkatan sarjana/guru pegawai negeri golongan III, karyawan swasta/BUMN, manajer kelas menengah dan direktur kelas atas lainnya. Secara optimis, pekerja di Indonesia berpeluang untuk membayar pajak penghasilan, melunasi retribusi dan pajak lain yang syah. Karena ruang gaji dan batas upah minimum regional/UMR telah ditetapkan dalam lembar peraturan daerah.
5
Buku Ajar Akuntabilitas Partai Politik Mengurai masalah akuntabilitas Parpol tidaklah mudah. Pada saat rakyat mulai terbuka pada informasi dalam negara demokrasi, Parpol haruslah memihak kepada sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Sayangnya, Parpol justru memproduksi para bandit koruptor atau kartelisme politik antar partai yang membagi-bagi kue kekuasaan atas nama kepentingan segelintir orang. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggung-jawaban partai politik bukan terbatas hanya pada akuntabilitas keuangan. Ia menjadi sangat penting untuk dipahami dari sudut kelembagaan, moda kepemimpinan, sumber dan strategi pembiayaan Parpol dan proses menciptakan kader Parpol yang berkualitas. Sistem Pengendalian Intern/SPI Parpol kemudian menjadi salah satu cara menelaah akuntansi keuangan Parpol agar transparansi menjadi bekal bagi semua pihak yang merasa terlibat bukan sebaliknya, menggoalkan politisi yang mengejar-ngejar kekuasaan melalui pemilu melalui politik uang. Indikator Parpol yang Akuntabel Pada pemagangan di KPU Bali terkuak rahasia beberapa Parpol yang membuat laporan salah namun tidak dapat dikenakan sanksi. Tidak ada aspek hukum yang dapat mengenai Parpol untuk dilaporkan pada ranah perdata. Sebagai organisasi non profit yang mendapat sorotan dari banyak pihak seperti media masa dan publik, sebenarnya Parpol sebagai wujud perwakilan aspirasi rakyat (legislatif) dalam kehidupan berdemokrasi, Parpol dapat mengunakan akuntabilitas kelembagaannya sebagai isu sentral, dengan landasan pemikiran partai politik sebagai penjelmaan aspirasi harus dapat mewujutkan setiap keinginan masyarakat yang diwakilinya (akuntabilitas publik), Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, penyajian, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (Principle) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggunjawaban tersebut (Mardiasmo 2002). Desakan akuntabilitas diatas, sudah jelas partai politik sebagai agen harus dapat memberikan pertanggunjawaban berkaitan dengan seluruh aktivitasnya mulai dari yang bersifat keuangan dan non keuangan menyangkut segala hal kemudian menyajikannya kepada masyarakat melalui media masa atau media online yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Selain melalui media massa tentu yang paling ideal adalah adanya bentuk laporan yang dilakukan secara institusional ke KPU/KPUD. Akuntabilitas yang perlu dilakukan Parpol sebagai organisasi publik meliputi: pertama, akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountibility for probity and legality) yang menyangkut disclousur (pengungkapan) berkaitan dengan upaya menghindarkan penyalahgunaan jabatan (abuse of power) sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountibility) menyangkut kepatuhan partai politik terhadap hukum dan peraturan lain yang disaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Kedua akuntabilitas proses adalah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas-tugas Parpol apakah telah baik dan memadai yang dimanifestasikan dalam pelayanan kepada masyarakat yang cepat, responsif dan tanpa biaya dan terhindar dari KKN (kolusi korupsi dan nepotisme). Ketiga akuntabilitas program berkaitan dengan program yang telah di rencanakan apakah telah dapat di capai atau tidak, apakah program telah sesuai dengan aspirasi masyarakat pemilih dan yang ke empat akuntabilitas kebijakan yaitu kebijakan yang di ambil apakah dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat di pertanggunjawabkan. Selama ini kita sealu menantikan perilaku Parpol yang akuntable dan transparan. akan tetapi kita malah disuguhkan denga perilaku Parpol yang koruptif, melakukan penyalahgunaan jabatan, tidak berpihak kepada keinginan publik. Selama ini Parpol, malah banyak melakukan pelanggaran etika, elitis oligarkis dan lain-lain. Bukti Parpol gagal memenuhi harapan publik, seperti yang kita saksikan Parpol terus-menerus memprodukis kebijakan politik dengan merekrut orang-orang yang bermasalah dalam pemilihan kepala daerah. Data terbaru seperti ditunjukkan oleh perkumpulan konstitusi dan demokrasi inisiatif (Kode). Dalam penelusurannya lembaga ini berhasil mengeluarkan pengumuman sekitar 188 dari 853 bakal calon kepala daerah yang akan bertarung pada pilkada serentak 2015 terindikasi terkait kasus hukum, termasuk korupsi. Ini menunjukkan partai politik belum mampu menangkap keinginan publik yang menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda penting bangsa. Dalam media sosialpun marak cerita kader Parpol yang siap tempur dalam Pilkada Serentak/Piser bulan Desember mendatang. Namun mereka dianggap sebagai mantan NAPI (narapidana) seperti gambar No. 2 dibawah ini:
6
Gambar No. 2 Kader yang Siap Tempur dalam Pilser 9 Desember 2015
Figure 1 Sumber facebook Agung Bawantara 2015
KESIMPULAN Buku ajar „Penduduk & Pajak‟ tahun 2015 ini diterbitkan oleh Udayana University Press. Program pemagangan yang berorientasi (human capital deepening) yaitu pendalaman peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai modal hidupnya. Selain pertemuan di kelas dengan latihan menganalisis kasus-kasus dan merefleksikannya, mahasiswa juga dihadapkan pada proses tutorial dengan Tim Pendamping Lembaga. Tutorial ini menyasar peningkatan kompetensi profesi mahasiswa yang diawali dengan kuliah umum (internship) oleh Tim pendamping di enam lembaga pemerintah, lembaga sosial dan satu kantor akuntan publik. Oleh sebab itu buku ajar dan pemagangan menjadi instrumen penting dalam peningkatan kualitas sumber daya penduduk. Surplus demografi yang akan berlangsung hingga tahun 2031 ini diharapkan dapat membawa penduduk dan negara Indonesia sebagai salah satu macan Asia dengan daya saing pekerja yang berkualitas. Pekerja resmi yang menjadi penduduk Indonesia dengan sadar dan secara berintegritas menghitung, melaporkan dan membayar pajak yang seharusnya dibayarkan. Sehingga pelaksanaan MEA (masyarakat ekonomi Asean) setelah tahun 2015 meningkatkan daya saing penduduk Indonesia di kancah Asia dan dunia. Selama ini belum terdengar satu pun Parpol yang berani secara terbuka menyampaikan laporan asal dan keseluruhan dana kampanye ke KPU apalagi menyampaikannya kepada publik. Keengganan partai politik untuk transparan tentu bukan tanpa alasan mengingat hal yang satu ini di anggap suatu yang vital. Sumber dan penggunaan dana yang secara nyata dikhawatirkan akan membuka borok-borok pengelolaan keuangan yang di sinyalir banyak pihak datang dari sumber tidak legal, betapa tidak masyarakat sampai hari ini masih menyaksikan adanya money politic pada masa kampanye seperti pembagian uang transpor, kerudung, telepon selular, pembagian uang palsu, sembako, durasi iklan yang berlebihan, menyewa helikopter sampai sumbangan pesawat terbang yang digunakan turun kedaerah-daerah untuk kampanye. Parpol tidak bertanggung jawab, tentunya pemikiran seperti ini akan tumbuh dan tetap hidup dalam pikiran masyarakat apabila partai politik tidak juga menyampaikan laporan dana kampanye sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU. Sebagai organisasi publik yang hidup dan berkembangnya dari kepercayaan, Parpol mungkin masih berpikir tradisional dan tertutup, jelas publik sebagai pemilih yang secara rasional pasti akan mengukur kinerja partai politik dengan pengukuran keuangan dan non keuangan, dengan pengukuran keuangan tentu
7
masyarakat sebagai stekholder berkepentingan terhadap pertanggungjawaban keuangan dan akan menilai detail sumber dana dan penggunaan dana kampanye, serta keuangan partai politik. Ucapan Terimakasih Terima kasih tim inti peneliti sampaikan kepada Ditbinlitabmas untuk kepercayaan kepada kami bertiga dan enam penulis buku ajar ini menuliskan bab per bab yang telah menjadi kenyataan hibah kompetensi. Apresiasi yang tinggi dan terima kasih pula untuk sivitas akademika Universitas Udayana yang terlibat langsung (dosen penulis, konsultan, dekan, pembahas, tim inti penelitian, LPPM) maupun mereka yang secara tidak langsung ikut penelitian pemagangan ini. Terima kasih banyak kepada tim pendamping lembaga, kepala (BKKBN, BPS, Disnaker, Kanwil DJP Bali, Dinkes Denpasar, Dispenda dan KAP Wayan Budiartha) dan tim pendamping dari lembaga Ombudsman Bali, DPP Demokrat, KPU Bali, Kesbangpol, Bawaslu satu KAP/Kantor Akuntan Publik di Denpasar yang telah membantu pemagangan dan bersedia menjadi bagian dari „internship‟ mahasiswa FISIP Universitas Udayana. DAFTAR PUSTAKA Alisahbana, A. (2014). Puncak Bonus Demografi, Hindari Indonesia dari Middle Income Trap. Diunduh dari www.infobanknews.com/ 2014/02/puncak-bonus-demografi-hindariindonesia-dari-middle-income-trap/ pada tanggal 2 Maret 2015. Dang, H & FH Rogers. (2008). How to Interpret the Growing Phenomenon of Private Tutoring: Human Capital Deepening, Inequality Increading, or Waste of Resources. The World Bank, Policy Research Working Paper # 4530. USA: Development Research Group (http://dhonypratama.com/upah-minimum-regional-) Duverger, M. (1976). Les Partis Politique, Paris: Arman Firmanzah. (2011). Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideolgi Politik di Era Demokrasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Jalal, F. (2015). Indonesia Memiliki Indeks Ketidaksetaraan Gender (IKG) Tinggi, Jurnal Perempuan, Gathering SJP ke XI diunduh tangggal 30 Juni 2015 dari www.jurnal perempuan.org Jalal, F. (2014). Paparan Kepala BKKBN-Kuliah Umum Universitas Udayana 13 Mei 2014.ppt Goldin, C. (2014). Human Capital, Handbook of Cliometrics, diunggah tanggal 20 September sholar.harvard.edu/files/goldin/files/human_capital_handbook_of_cliometrics_0.pdf Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). PSAK 45 tentang Standar akuntansi untuk entitas nirlaba. Indra Bastian. (2007). Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik. Jakarta: Penerbit Erlangga Kartowagiran, (2005). Dasar-dasar Penelitian Tindakan.Diakses 20 Juni 2015 dari http://www. staff. uny. ac. id/sitesdefault/files/6-DASAR-DASAR%20AR. pdf). Komisi Pemilihan Umum. (2003). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 676 tentang Tata Administrasi Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik, serta Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum. (2009). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009. Komisi Pemilihan Umum. (2009). Peraturan komisi pemilihan umum tentang dana Kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota Lee, Everett S. (1966). “A Theory of Demography”, Migration, Vol3, Hal. 47-57 Mantra, I B. (2013). Demografi Umum. Cetakan ke XV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Napitupulu, D. (2010). KPK in Action, Depok: Penerbit Swadaya Group diunduh tanggal 11 Juli 2015 dari http://books.google.co.id=PP76uQe_fyMC&pg=RA1-PT15&lpg=RA1PT15&dq=sistem+pengendalian+ intern+dari+corruption+watch&s ource=bl&ots=
8
ZxAFmhJBUE&sig=smbQcBlq3fs1gOfbN0f3XHV UbY8&hl=en&sa=X&ei=InKiVYDCIdKouwSRt5jlCQ&redir_esc=y#v=onepage&q=siste m%20pengendalian%20intern%20dari%20 corruption%20warch&f =false Meny, Y & A Knapp. (1998). Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, third edition. USA: Oxford University Press, hal. 86. Rosidi,. A, Dkk. (2013). Reinventing Government, Demokrasi dan Reformasi pelayanan Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi. Raba. M., (2006). Akuntabilitas, Konsep dan Inplementasi. Malang; UMM Press. Sarwono, S dan S. Koesoebjono. Pajak: Sumber Penghasilan Negara bagi Pembangunan. Opini & Editorial, hal 11. Kamis, 13 Agustus 2015. Jakarta: Suara Pembaruan Yves Meny and Andrew Knapp, Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, third edition, Oxford University Press, 1998, hal. 86.
