LAPORAN KEMAJUAN PROGRAM Agustus 2010 s.d. Februari 2011

LAPORAN KEMAJUAN PROGRAM Agustus 2010 s.d. Februari 2011 Memperdalam Reformasi Tata Pemerintahan Melalui Pelembagaan Sistem Integritas dan Pencegahan Korupsi di Kota Denpasar

Kerjasama Universitas Warmadewa Bappenas RI Pemerintah Kota Denpasar Partnership for Governance Reform (Kemitraan) Page 0

I. RINGKASAN LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM Pelaksana Program Program Area Judul Program Lokasi Program

Kelompok Sasaran

Tanggal Mulai Program Sesuai MoU Lamanya Pelaksanaan Program Tanggal Realisasi Berakhirnya Program Jumlah Dana yang Disetujui

Pengeluaran Aktual (20 Agustus 2010 s.d. 6-7 Januari 2011)

Universitas Warmadewa Denpasar, Bali Memperdalam Reformasi Tata Pemerintahan Melalui Pelembagaan Sistem Integritas dan Pencegahan Korupsi di Kota Denpasar Kota Denpasar Pemerintah Kota Denpasar: Walikota, Bappeda, Inspektorat, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendapatan, Dinas Kesehatan, Dinas Perijinan, Puskesmas. Kecamatan, Kelurahan/ Desa; SMP dan SMA. Parisadha Hindu Dharma Indonesia (Kota Denpasar, Provinsi Bali, Pusat); Perguruan Tinggi: Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Nasional, Universitas Warmadewa, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Universitas Hindu Indonesia; Majelis Utama Desa Pakraman/ MUDP Provinsi Bali; Media Massa: Bali Post, Suluh Bali; Organisasi Non Pemerintah/ LSM: Yayasan Manikaya Kauci Bali, Bali Corruption Watch/ BCW, Yayasan Tri Hita Karana Bali, Yayasan Bali Saraswati, Walhi Bali. 12 Agustus 2010 (terjadi perubahan tanggal awal pelaksanaan program, karena masih perlu koordinasi nasional dengan Bappenas) 6 bulan 31 Januari 2011 (Sesuai kesepakatan perpanjangan kontrak yang ditandatagani pada tanggal 22 Desember 2010) Rp. 298.500.000,-(#Dua Ratus Sembilan Puluh DelapanJuta, Lima Ratus Ribu Rupiah#). Termin I: Rp. 179.100.000,- (#Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta, Seratus Ribu Rupiah#). Termin II: Rp. 57.000.000,- (#Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah#). Rp. 238.241.360 Outstanding (belum dibayarkan) Rp. 2.141.360,-

Pengeluaran Aktual (8 Januari 2011 s.d. 31 Januari 2011)

Rp. 60.258.640,-

Balancing Remaining (20 Agustus 2010 s.d. 31 Januari 2011

Rp. 0,-

Outstanding (belum dibayarkan) untuk Termin III: Rp. 62.400.000 (#Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah#)

Page 1

PROJECT OBJECTIVE Membangun tata pemerintahan yang bersih melalui pengembangan sistem integritas dan pelembagaan sistem pencegahan korupsi untuk mengoptimalkan pelayanan publik serta pemenuhan hak-hak rakyat di Kota Denpasar

PROJECT OUTPUT Kegiatan Output Program

1. Technical Assistance

Status

Telah dilaksanakan

2. Panduan untuk Pakta Integritas, komitmen dari Walikota Denpasar untuk melaksanakan Pemerintahan yang baik dan bersih

Telah dilaksanakan dan tersusun sistem integritas yang mengadopsi nilainilai lokal sebagai semangat sewaka negara

Rencana (berdasarkan proposal dan approval budget)

Realisasi

 Diskusi terbatas dengan Kepala Bappeda Kota Denpasar  Diskusi terbatas dengan Kepala Inspektorat Kota Denpasar  Audiensi penyampaian program dengan Bapak Walikota Denpasar

 Diskusi terbatas dengan Kepala Bappeda Kota Denpasar (23 Juli 2010)  Diskusi terbatas dengan Kepala Inspektorat Kota Denpasar (24 Agustus 2010)  Audiensi penyampaian program dengan Bapak Walikota Denpasar (12 November 2010)

 FGD (Kelompok Aparat, PHDI Bali dan Pusat, LSM, Media Massa) Penyusunan draf pedoman dan pakta integritas dengan semangat pelayan publik (sewaka negara) bagi aparat Pemerintah Kota Denpasar”  FGD (Kelompok Akademisi) Penyusunan draf pedoman dan pakta integritas dengan semangat pelayan publik (sewaka negara) bagi aparat Pemerintah Kota Denpasar

 Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Menyusun Panduan dan Pakta Integritas Prilaku Abdi Negara dalam Menjalankan Tugasnya Sesuai dengan Semangat Sewaka Negara. Kelompok Peserta: Tokoh Masyarakat Adat, Tokoh Agama, Inspektorat Kota Denpasar, LBH-Bali, PWI-Bali, Legislatif, Bappeda Kota, Dinas Perijinan Kota, dilakukan di Rumah Makan Bendega, Jumat 20 Agustus 2010 Pk. 9.30 s.d. 12.30 wita  Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Menyusun Panduan dan Pakta Integritas Prilaku Abdi Negara dalam Menjalankan Tugasnya Seuai dengan Semangat Sewaka Negara. Kelompok Peserta: Akademisi dilakukan di Rumah Makan Bendega, Jumat

Page 2

Mean of Verification

 Dokumentasi Audiensi dengan Walikota dan Ketua Bappeda

 Panduan Pakta Integritas  Paper Kontribusi Salah Satu Peserta FGD (Drs. I Ketut Wiana)

3. Hasil survei penilaian sistem integritas aparat dalam pelayanan publik.

Telah dilaksanakan

 Pelatihan enumerator  Survei CRC tentang persepsi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan di Kota Denpasar  Kompilasi data, analisis dan penulisan laporan

20 Agustus 2010 Pk. 9.30 s.d. 12.30 wita  bertempat di Universitas Warmadewa, Kamis, 2 September 2010. Pk. 12.00 s.d. 14.30 wita  Pengarahan dan pelatihan enumerator telah dilaksanakan pada 23-24 Oktober 2010  Survei CRC tentang persepsi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pndidikan di Kota Denpasar dilaksanakan 25 Oktober s.d. 20 November 2010. Pengambilan sampel pada survey ini dilakukan secara acak sederhana. Di Denpasar ada 4 kecamatan, kemudian di masing-masing kecamatan dipilih secara acak 2 Sekolah Negeri dan 1 Puskesmas.  Sebagai responden adalah masyarakat yang memiliki anak di sekolah Dasar Negeri pada sekolahan yang diambil sebagai sampel tersebut. Sedangkan untuk responden kesehatan diambil keluarga yang pada satu tahun terakhir menggunakan pelayanan puskesmas  Tujuan survei untuk mengetahui

 Surat tugas tim CRC  Kuesioner  Hasil Riset CRC persepsi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pndidikan di Kota Denpasar

persepsi masyarakat terhadap pelayanan di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan; Mengetahui orientasi pelayanan pada kedua bidang tersebut yang berpihak pada rakyatmiskin; dan Pemahaman masyarakat terhadap program-program pemerintah pada kedua bidang pelayanan 4. Hasil FGD untuk merumuskan nilainilai kearifan lokal yang menyatakan korupsi sebagai kejahatan

 Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Perumusan Nilai-nilai Kearifan Lokal (Bhisama PHDI Bali) yang Menyatakan Korupsi sebagai Kejahatan. Kelompok Peserta: Ahli Hukum Adat, PHDI

Page 3

 Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Perumusan Nilai-nilai Kearifan Lokal (Bhisama PHDI Bali) yang Menyatakan Korupsi sebagai Kejahatan dilakukan di Rumah Makan Bendega, Selasa 31 Agustus 2010 Pk. 9.30 s.d. 12.30 wita

 Draf Bhisama PHDI,  Notulensi dan  Materi kontribusi peserta

Bali, Budayawan Bali.  Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Perumusan Nilai-nilai Kearifan Lokal (Bhisama PHDI Bali) yang Menyatakan Korupsi sebagai Kejahatan. Kelompok Peserta: Akademisi

5. Hasil diseminasi nilai-nilai kearifan lokal (draf bhisama) kepada pemangku kepentingan yang terkait

Telah dilaksanakan. Kegiatan diseminasi perlu agar draf bhisama yang sudah didiskusikan secara intensif itu bisa dipahami oleh pemangku kepentingan terkait sebelum disampaikan dalam Pesamuhan Agung (Kongres Nasional) PHDI Pusat di Denpasar 3 s.d. 5 Desember 2010

6. Hasil Kajian dan Diseminasi Keputusan Walikota No. 188.45/314/HK/20 10 tentang Penetapan Program Aksi Daerah dalam rangka Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Pemerintah Kota

Telah digantikan dengan Kajian dan Diseminasi Keputusan Walikota No. 188.45/314/HK/2010 tentang Penetapan Program Aksi Daerah dalam rangka Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Pemerintah Kota Denpasar

 Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Perumusan Nilai-nilai Kearifan Lokal (Bhisama PHDI Bali) yang Menyatakan Korupsi sebagai Kejahatan. Kelompok Peserta: Akademisi dilaksanakan di Universitas Warmadewa, Sabtu 18 September 2010 Pk. 12.00 s.d. 14.30 wita  Diseminasi Rancangan Bisama Sabha Pandita PHDI Pusat tentang Pencegahan Korupsi pada Pemangku Kepentingan Terkait telah dilaksanakan di Wisma Keuangan Denpasar, Kamis 14 Oktober 2010. Pkl. 10 s/d 13.

 Diseminasi nilai-nilai kearifan lokal (draf bhisama) kepada pemangku kepentingan yang terkait

 Kajian dan Diseminasi Keputusan Walikota No. 188.45/314/HK/2010 tentang Penetapan Program Aksi Daerah dalam rangka Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Pemerintah Kota Denpasar dilaksanakan di Wisma Keuangan Denpasar, 15 Desember 2010

Page 4

 Rancangan Bhisama PHDI  Notulensi

 Kajian dan Diseminasi Keputusan Walikota No. 188.45/314/HK/2010 tentang Penetapan Program Aksi Daerah dalam rangka Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Pemerintah Kota Denpasar dilaksanakan di Wisma Keuangan Denpasar, 15 Desember 2010  Peserta dari diseminasi ini berjumlah 40 orang yang terdiri dari unsur-unsur: Bappeda, Inspektorat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi, LSM, Kepala Sekolah dan guru, Petugas Puskesmas, Komite Sekolah dan Orang Tua Murid.

 Notulensi hasil kajian, Keputusan Walikota No. 188.45/314/HK/201 0, Bahan Presentasi Narasumber

Denpasar sebagai pengganti kegiatan 1) Semiloka untuk Menyusun Kembali RAD-PK dan 2) Diseminasi dan Aplikasi RAD-PK kepada Staf Pelayanan Terdepan

7. Model prioritas dalam penyusunan anggaran bidang pendidikan dan kesehatan yang berpihak pada masyarakat miskin

 Telah dilaksanakan dengan menggabungkan dua kegiatan, yaitu 1) Semiloka review anggaran pendidikan yang lebih berpihak pada masyarakat miskin, dan 2) Semiloka review anggaran kesehatan yang lebih berpihak pada masyarakat miskin

 Semiloka review anggaran  Semiloka ini diadakan di Wisma Keuangan pendidikan dan kesehatan yang Denpasar, 19 Desember 2010. Peserta lebih berpihak pada masyarakat berjumlah 50 orang yang terdiri dari unsurmiskin unsur: Bappeda, Inspektorat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Perguruan  Semiloka ini direncanakan Tinggi, LSM, Kepala Sekolah dan guru, mampu meninjau kembali Petugas Puskesmas, Komite Sekolah dan kebijakan bidang pendidikan dan Orang Tua Murid. kesehatan di Kota Denpasar yang berbasis masyarakat miskin.  Hasil dari semiloka ini 1) Identifikasi Mengarusutamakan alokasi berbagai prestasi maupun kekurangan anggaran pemerintah Kota pemerintah Kota Denpasar dalam Denpasar untuk bidang penyelenggaraan program bidang kesehatan kesehatan dan pendidikan yang dan pendidikan. 2) Aspirasi pemangku pro masyarakat miskin. kepentingan bidang pendidikan dan kesehatan untuk mendapatkan perhatian  Hasil yang diharapkan adalah 1) dalam proses kebijakan anggaran tahun Teridentifikasi berbagai prestasi berikutnya. maupun kekurangan pemerintah Kota Denpasar dalam penyelenggaraan program bidang kesehatan dan pendidikan. 2) Mengakomodasi aspirasi pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kesehatan untuk mendapatkan perhatian dalam proses kebijakan anggaran tahun berikutnya.

Page 5

 Notulensi model prioritas dalam penyusunan anggaran bidang pendidikan dan kesehatan yang berpihak pada masyarakat miskin  Makalah narasumber

8. Model Uji Coba Modul Pelatihan Integritas bagi Aparat Pelayan Publik

Telah dilaksanakan

 Pelatihan Integritas Publik bagi Aparat Pemerintah Kota

 Uji Coba Modul dalam Pelatihan Integritas bagi Aparat Pelayan Publik untuk aparat Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, guru, kepala desa, dan petugas Puskesmas dilaksanakan di Wisma Keuangan Denpasar, 28-29 Januari 2011

 Pre Test dan Post Test Pelatihan Integritas  Notulensi  Rekomendasi untuk Penyempurnaan Modul

Modifikasi/ Perubahan Terkait Output, Anggaran dan Kegiatan yang Dilaksanakan Output 1. Peluncuran Pedoman dan Pakta Integritas hasil FGD yang sesuai dengan nilai-nilai lokal kepada aparat Pemerintah Kota Denpasar

Status  Digantikan dengan FGD tentang Hasil Sementara Survai terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan di Kota Dps dilaksanakan di Wisma Keuangan, 15 Desember 2010; pkl. 14.00-16.15

Keterangan  Pedoman dan pakta integritas hasil FGD yang sesuai dengan nilai-nilai lokal tersebut belum bisa diluncurkan kepada aparat Pemerintah Kota Denpasar karena kendala waktu. Namun, pedoman dan pakta integritas itu sudah diserahkan kepada Walikota, Kepala Bappeda dan Inspektorat pada 12 November 2010.

2. Monitoring Terlibat dan Evaluasi terhadap RAD-PK oleh Bappeda dan Inspektorat Kota Denpasar

 Digantikan dengan rapat pembahasan internal PHDI mengenai draf bhisama PHDI yang telah dilaksanakan di Kantor Sekretariat PHDI Bali Jalan Ratna, 18 Oktober 2010

 Monitoring Terlibat dan Evaluasi terhadap RADPK oleh Bappeda dan Inspektorat Kota Denpasar belum saatnya dilakukan karena Keputusan Walikota No. 188.45/314/HK/2010 tentang Penetapan Program Aksi Daerah dalam rangka Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Pemerintah Kota Denpasar sebagai wujud RAD-PK baru saja berlaku. Kegiatan pembahasan internal PHDI mendesak karena akan disampaikan dalam Pesamuhan Agung (Kongres Nasional) PHDI Pusat di Denpasar 3 s.d. 5 Desember 2010

3. FGD untuk Merevisi atau Meninjau Ulang Pelaksanaan RAD-PK

 Digantikan dengan Workshop untuk Persiapan Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik

 Kegiatan Pelatihan Integritas Publik bagi Aparat Pemerintah Kota membutuhkan persiapan bahan/

Page 6

dilaksanakan di Sekretariat Fisipol Universitas Warmadewa, 21 Desember 2010

manual/ modul yang akan dipergunakan. Oleh karena itu sejak 21 Desember 2010 sampai dengan 26 Januari 2011 diisi dengan kegiatan menyusun manual/ modul pelatihan serta persiapan untuk uji cobanya yang dilaksanakan 28-29 Januari 2011

4. Diseminasi dari Revisi RAD-PK kepada LSM, Pengusaha dan Tokoh Masyarakat

 Digantikan dengan Workshop untuk Persiapan Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik di Warung Bendega Renon, 23 Desember 2010

 idem

5. Advokasi alokasi dan penggunaan anggaran pendidikan yang berpihak pada masyarakat miskin

 Digantikan dengan Expert Meeting I dan Workshop untuk Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik di Warung Bendega Renon, 24 Desember 2010

 idem

6. Advokasi alokasi dan penggunaan anggaran kesehatan yang berpihak pada masyarakat miskin

 Digantikan dengan Expert Meeting II dan Workshop untuk Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik di Warung Bendega Renon, 28 Desember 2010

 idem

7. Advokasi kebijakan pelayanan pendidikan yang berpihak pada masyarakat miskin

 Digantikan dngan Expert Meeting III dan Workshop untuk Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik di Segara Mas Resto Renon, 6-7 Januari 2011

 idem

 Digantikan dengan Rapat Persiapan Uji Coba Modul untuk Pelatihan Integritas bagi Aparat Publik di Sekretariat Fisipol Universitas Warmadewa, 25-26 Januari 2011

 idem

8. Advokasi kebijakan pelayanan kesehatan yang berpihak pada masyarakat miskin

9. Hasil CRC tentang persepsi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pndidikan di Kota Denpasar

 FGD tentang Hasil Sementara Survai terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan di Kota Dps dilaksanakan di Wisma Keuangan, 15 Desember 2010; pkl. 14.00-16.15

 idem

10. Draf Bhisama PHDI Bali selanjutnya dibicarakan secara internal di PHDI yang akan diusulkan dalam Pasamuhan Agung untuk menjadi bhisama 3 s.d 5 Desember 2010

 Pembahasan internal draf bhisama PHDI telah dilaksanakan di Kantor Sekretariat PHDI Bali Jalan Ratna, 18 Oktober 2010

Page 7

 Kegiatan ini dilakukan karena perlu adanya diskusi yang lebih intensif secara internal PHDI Bali untuk merumuskan format keputusan PHDI mengenai pencegahan korupsi. Hasil kegiatan berupa draf Bhisama PHDI yang telah

11. Hasil workshop untuk Persiapan Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik

 Workshop untuk Persiapan Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik dilaksanakan di Sekretariat Fisipol Universitas Warmadewa, 21 Desember 2010

disempurnakan  Kegiatan Pelatihan Integritas Publik bagi Aparat Pemerintah Kota membutuhkan persiapan bahan/ manual/ modul yang akan dipergunakan. Pada kegiatan ini sudah pernah dihasilkan 4 modul (sebelum ada bimbingan dari Kemitraan)

12. Hasil workshop untuk Persiapan Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik

 Workshop untuk Persiapan Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik di Warung Bendega Renon, 23 Desember 2010

 Pada akhir kegiatan ini sudah dihasilkan Matriks Pembuatan Modul, dan  Draf Modul 1-6 Pelatihan Integritas Publik

13. Hasil expert Meeting I dan Workshop untuk Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik

 Expert Meeting I dan Workshop untuk Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik di Warung Bendega Renon, 24 Desember 2010

 Penyempurnaan Draf Modul 1-6 Pelatihan Integritas Publik

14. Hasil expert Meeting II dan Workshop untuk Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik

 Expert Meeting II dan Workshop untuk Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik di Warung Bendega Renon, 28 Desember 2010


15. Hasil expert Meeting III dan Workshop untuk Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik

 Expert Meeting III dan Workshop untuk Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik di Segara Mas Resto Renon, 6-7 Januari 2011


16. Draf Manual / Modul untuk Uji Coba Pelatihan Integritas Publik

 Rapat Persiapan Uji Coba Modul untuk Pelatihan Integritas bagi Aparat Publik di Sekretariat Fisipol Universitas Warmadewa, 26-27 Januari 2011

Page 8

 Pembagian kerja panitia,  Penentuan fasilitator dan narasumber  Penyiapan Modul 1 dan 3 untuk Uji Coba Pelatihan Integritas Publik bagi Aparat Pelayan Publik

II. LAPORAN NARATIF A. Pendahuluan Program Scaling Up and Cascading Eradication Corruption Systems and Strategies (SUCCESS) dari Kemitraan mendorong peningkatan pemberantasan korupsi dengan pelaksanaan secara berjenjang melalui sistem dan penerapan berbagai strategi. Salah satu strategi yang digunakan adalah Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) yang digagas oleh BAPPENAS dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) yang dirancang oleh BAPPEDA. Kota Denpasar pernah difasilitasi oleh Kemitraan dengan dukungan dari Direkorat Hukum dan Ham dan Bappenas menjadi pilot project penyusunan RAD PK di tingkat kabupaten tahun 2008. Hasil survei integritas sektor publik yang telah dilakukan oleh KPK tahun 2009 tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten menunjukkan limabelas pemerintah kabupaten/kota yang memiliki skor integritas tertinggi adalah: Kota Denpasar, Kota Balikpapan, Kab.Tanah Bumbu, Kab.Badung, Kota Medan, Kab.Kediri, Kota banjarmasin, Kab.Gianyar, Kota Malang, Kota Jakarta Barat, Kab.Sampang, Kota Bontang, Kab.Pangkajene Kepulauan, Kota Banjar Baru, Kota Metro. (sumber: www.kpk.go.id ) Data terbaru hasil survei Transparency International Indonesia dalam hal integritas sektor publik tahun 2010 tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten, juga memperlihatkan Kota Denpasar masih menduduki peringkat pertama sebagai kota yang dipersepsikan paling bersih dari perilaku korupsi dengan skor IPK 6,71. Kota Denpasar saat ini telah memiliki Keputusan Walikota (Kepwali) No. 188.45/314/HK/2010 tentang Penetapan Program Aksi Daerah dalam rangka Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Pemerintah Kota Denpasar. Kepwali ini menjadi dasar bagi setiap aparat untuk menegakkan integritas dan pencegahan korupsi di Kota Denpasar. B. Penjelasan Ringkas Mengenai Kegiatan/ Output Penegakkan integritas dan upaya pencegahan korupsi di Kota Denpasar hendak dilakukan beberapa pendekatan/ kegiatan yaitu: FGD untuk menyusun draf pedoman dan pakta integritas dengan semangat pelayan publik (sewaka negara) bagi aparat Pemerintah Kota Denpasar, survei penilaian sistem integritas aparat dalam pelayanan publik, Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Perumusan Nilai-nilai Kearifan Lokal (Bhisama), Diseminasi nilai-nilai kearifan lokal (draf bhisama) kepada pemangku kepentingan yang terkait, Kajian dan Diseminasi Keputusan Walikota No. 188.45/314/HK/2010 tentang Penetapan Program Aksi Daerah dalam rangka Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Pemerintah Kota Denpasar, Semiloka review anggaran pendidikan dan kesehatan yang lebih berpihak pada masyarakat miskin dan Pelatihan Integritas Publik bagi Aparat Pemerintah Kota.

Page 9

Pelaksanaan semua kegiatan itu dijadualkan selama enam bulan, terhitung sejak 12 Agustus 2010 sampai dengan 29 Januari 2011. Seyogyanya program ini dijadualkan dimulai pada bulan Juli 2010 namun dalam pelaksanaannya terjadi pengunduran waktu karena kegiatan ini merupakan bagian dari kerjasama Direktorat Hukum dan HAM Bappenas dengan Kemitraan dalam satu program besar bertajuk “SUCCES”. Oleh karena itu, seluruh kegiatan ini terlebih dahulu dikoordnasikan dalam pertemuan nasional di Jakarta (11-12 Agustus 2010) yang diikuti oleh ketiga daerah pilot project, yaitu Kota Bandung, Kota Denpasar dan Kota Makasar. Akibat pengunduran waktu satu bulan itu, maka keseluruhan jadual pelaksanaan kegiatan yang semestinya berakhir pada bulan Desember 2010, diperpanjang hingga akhir Januari 2011. Kesepakatan tentang perpanjangan waktu pelaksanaan program ini telah ditandatangani bersama-sama oleh Universitas Warmadewa dan pihak Kemitraan pada 22 Desember 2010 dalam nota kesepakatan bersama tentang akhir masa pelaksanaan program. Berdasarkan workplan activities yang telah direncanakan, maka jadual pelaksanaan program ini dijelaskan sebagai berikut: No.

1. 2. 3. 4.

5.

6. 7.

Nama Kegiatan

Termin Kegiatan

FGD untuk menyusun draf pedoman dan pakta integritas dengan semangat pelayan publik (sewaka negara) bagi aparat Pemerintah Kota Denpasar, dan Survei penilaian sistem integritas aparat dalam pelayanan publik Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Perumusan Nilai-nilai Kearifan Lokal (Bhisama) yang menyatakan korupsi sebagai kejahatan Diseminasi nilai-nilai kearifan lokal (draf bhisama) kepada pemangku kepentingan yang terkait Kajian dan Diseminasi Keputusan Walikota No. 188.45/314/HK/2010 tentang Penetapan Program Aksi Daerah dalam rangka Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Pemerintah Kota Denpasar, Semiloka review anggaran pendidikan dan kesehatan yang lebih berpihak pada masyarakat miskin Pelatihan Integritas Publik bagi Aparat Pemerintah Kota. Page 10

Rencana Pelaksanaan

Bulan 1

Agustus 2010

Bulan 3-5

Oktober s.d. November 2010.

Bulan 1-2

Agustus s.d.September 2010.

Bulan 4-5

Oktober s.d. November 2010

Bulan 5

November 2010

Bulan 5

November 2010

Bulan 5-6

November s.d. Desember 2010

Peluncuran Pedoman dan Pakta Integritas hasil FGD yang sesuai dengan nilai-nilai lokal kepada aparat Pemerintah Kota Denpasar

Bulan 1

Agustus 2010

Semiloka untuk Menyusun Kembali RAD-PK

Bulan 3-5

Oktober s.d. November 2010.

Monitoring Terlibat dan Evaluasi terhadap RAD-PK oleh Bappeda dan Inspektorat Kota Denpasar

Bulan 1-2

Agustus s.d.September 2010.

10.

Bulan 4-5

Oktober s.d. November 2010

11.

Diseminasi dan Aplikasi RAD-PK kepada Staf Pelayanan Terdepan FGD untuk Merevisi atau Meninjau Ulang Pelaksanaan RADPK

Bulan 5

November 2010

12.

Bulan 5

Desember 2010

13.

Diseminasi dari Revisi RAD-PK kepada LSM, Pengusaha dan Tokoh Masyarakat Advokasi alokasi dan penggunaan anggaran pendidikan yang berpihak pada masyarakat miskin

Bulan 5-6

Desember s.d. Januari 2010

14.

Advokasi alokasi dan penggunaan anggaran kesehatan yang berpihak pada masyarakat miskin

Bulan 4-5

November s.d. Desember 2010

15.

Bulan 6

Januari 2011

16.

Advokasi kebijakan pelayanan pendidikan yang berpihak pada masyarakat miskin Advokasi kebijakan pelayanan kesehatan yang berpihak pada masyarakat miskin

Bulan 6

Januari 2011

17.

8.

9.

Page 11

Pada praktiknya, pada bulan Desember 2010 beberapa jadual yang telah diagendakan seperti: Peluncuran Pedoman dan Pakta Integritas hasil FGD yang sesuai dengan nilai-nilai lokal kepada aparat Pemerintah Kota Denpasar; Monitoring Terlibat dan Evaluasi terhadap RAD-PK oleh Bappeda dan Inspektorat Kota Denpasar; FGD untuk Merevisi atau Meninjau Ulang Pelaksanaan RAD-PK; Diseminasi dari Revisi RAD-PK kepada LSM, Pengusaha dan Tokoh Masyarakat; Advokasi alokasi dan penggunaan anggaran pendidikan yang berpihak pada masyarakat miskin; Advokasi alokasi dan penggunaan anggaran kesehatan yang berpihak pada masyarakat miskin; Advokasi kebijakan pelayanan pendidikan yang berpihak pada masyarakat miskin; dan Advokasi kebijakan pelayanan kesehatan yang berpihak pada masyarakat miskin tidak dapat dilaksanakan. Hal ini pertama-tama disebabkan oleh proses verifikasi laporan program dan keuangan termin I yang cukup lama maupun terkait dengan pindahnya kantor Kemitraan ke lokasi yang baru sehingga beberapa administrasi kegiatan sedikit mengalami perubahan. Mengatasi kondisi ini, dilakukan beberapa perubahan jadual pelaksanaan beberapa kegiatan. Sehubungan dengan perubahan tersebut maka terhitung dari tanggal 24 Desember 2010 terdapat enam (6) kegiatan yang dilaksanakan dan dilaporkan pada periode laporan tahap ke II. Enam kegiatan tersebut adalah Workshop untuk Persiapan Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik; Expert Meeting I dan Workshop untuk Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik; Expert Meeting II dan Workshop untuk Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik; Expert Meeting III dan Workshop untuk Menyusun Manual/ Modul Pelatihan Integritas Publik; Rapat Persiapan Uji Coba Modul untuk Pelatihan Integritas bagi Aparat Publik dan Pelatihan Integritas bagi Aparat Publik. Secara ringkas, pelaksanaan keenam kegiatan tersebut diuraikan pada tabel berikut: No.

1.

2.

3.

Nama Kegiatan

Detail Kegiatan

Output yang direncanakan

Realisasi Kegiatan

 Workshop untuk Persiapan Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik

 Perbaikan isi modul per sesi



Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik

 Workshop untuk Persiapan Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik di Warung Bendega Renon, 23 Desember 2010

 Expert Meeting I dan Workshop untuk Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik

 Perbaikan isi modul per sesi  Pertemuan finalisasi tim Warmadewa




 Expert Meeting I dan Workshop untuk Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik di Warung Bendega Renon, 24 Desember 2010

 Expert Meeting II dan Workshop untuk Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik

 Perbaikan isi modul per sesi  Pertemuan finalisasi tim Warmadewa




 Expert Meeting II dan Workshop untuk Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik di Warung Bendega Renon, 28 Desember 2010

Page 12

 Expert Meeting III dan Workshop untuk Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik

 Perbaikan isi modul per sesi  Pertemuan finalisasi tim Warmadewa  Mengirim ke tim Editing dan penyunting  Critical reading  Lay out dan cetak




 Expert Meeting III dan Workshop untuk Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik di Segara Mas Resto Renon, 6-7 Januari 2011

 Rapat Persiapan Uji Coba

 Persiapan kegiatan pelatihan  Penentuan narasumber dan fasilitator



Model Pelatihan Integritas Publik

 Rapat Persiapan Uji Coba Modul untuk Pelatihan Integritas bagi Aparat Publik di Sekretariat Fisipol Universitas Warmadewa, 26-27 Januari 2011

 Pengaturan jadual acara pelatihan  Evaluasi model pelatihan




 Pelatihan Integritas bagi Aparat Publik di Wisma Keuangan Denpasar, 28-29 Januari 2011

4.

5.

Modul untuk Pelatihan Integritas bagi Aparat Publik

 Pelatihan Integritas bagi Aparat Publik

6.

C. Catatan Proses Pelaksanaan Kegiatan Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan pada bulan Desember 2010 s.d. Januari 2011, konsentrasi kegiatan diarahkan pada Persiapan Penyusunan dan Try Out Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik. Oleh karena itu beberapa kegiatan yang sebelumnya sudah termuat dalam workplan activities, seperti: Semiloka untuk Menyusun Kembali RAD-PK; Monitoring Terlibat dan Evaluasi terhadap RAD-PK oleh Bappeda dan Inspektorat Kota Denpasar; Diseminasi dan Aplikasi RAD-PK kepada Staf Pelayanan Terdepan; FGD untuk Merevisi atau Meninjau Ulang Pelaksanaan RAD-PK; Diseminasi dari Revisi RAD-PK kepada LSM, Pengusaha dan Tokoh Masyarakat; Advokasi alokasi dan penggunaan anggaran pendidikan yang berpihak pada masyarakat miskin; Advokasi alokasi dan penggunaan anggaran kesehatan yang berpihak pada masyarakat miskin; Advokasi kebijakan pelayanan pendidikan yang berpihak pada masyarakat miskin, serta Advokasi kebijakan pelayanan kesehatan yang berpihak pada masyarakat miskin tidak dilaksanakan dan digantikan dengan kegiatan-kegiatan yang berkait dengan Penyusunan dan Try Out Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik. Secara detail, tahapan proses kegiatan yang dilakukan sejak 23 Desember 2010 hingga periode penyampaian laporan ini (28 Februari 2011) diuraikan sebagai berikut:

Page 13

1. Penyusunan Manual/ Modul Pelatihan Integritas Publik No.

Tahapan Kegiatan

Tempat/ Waktu

Pelaksana

Ringkasan Proses


 Workshop untuk Persiapan Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik

 Warung Bendega Renon, 23 Desember 2010

 Manajer Program dan Anggota Tim

Workshop untuk Persiapan Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik dibimbing secara langsung oleh dua orang tenaga expert yang dihadirkan oleh Kemitraan Jakarta, yakni Mas Frido dan Mbak Renata. Peserta workshop berjumlah 12 orang berasal dari Universitas Warmadewa, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Bali Corruption Watch (BCW) dibagi menjadi enam kelompok untuk menyusun masing-masing satu modul.Modul 1 tentang Konsep Integritas, Modul 2 tentang Konsep Pelayanan Publik, Modul 3 tentang Konsep Pelayan Publik, Modul 4 tentang Pelayanan Publik yang Berintegritas, Modul 5 tentang Manajemen SDM yang Berintegritas dan Modul 6 tentang Menjaga Komitmen Perilaku Berintegritas. Proses penyusunan modul menggunakan metode andragogis dengan pelibatan secara aktif peserta dalam menentukan beberapa bagian modul yaitu: topik, sub topik, tujuan, indikator sukses, pertanyaan kunci, referensi, metode pelatihan, media belajar, sasaran peserta serta waktu

 Rancangan Manual/ Modul 1 s.d. 6 Pelatihan Integritas Publik

 Expert Meeting I dan Workshop untuk Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik



Expert Meeting I dan Workshop untuk Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik



Draf Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik

 Expert Meeting II dan Workshop untuk Menyusun Manual / Modul



Expert Meeting II dan Workshop untuk Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik



Penyempurnaan Draf Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik

1.

2.

3.

Page 14

Pelatihan Integritas Publik  Expert Meeting III dan Workshop untuk Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik

4.

 Segara Mas Resto Renon, 6-7 Januari 2011


Expert Meeting III dan Workshop untuk Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik



Penyempurnaan Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik

2. Uji Coba Modul Pelatihan Integritas Publik No.

Tahapan Kegiatan  Rapat Persiapan Uji Coba Modul untuk Pelatihan Integritas bagi Aparat Publik

1.

 Pelatihan Integritas bagi Aparat Publik

2.

Tempat/ Waktu

Pelaksana

Ringkasan Proses


 Sekretariat Fisipol Universitas Warmadewa, 26-27 Januari 2011


Rapat Persiapan Uji Coba Modul untuk Pelatihan Integritas bagi Aparat Publik




 Wisma Keuangan Denpasar, 28-29 Januari 2011


Pelatihan Integritas bagi Aparat Publik




3. Penyusunan Laporan Kemajuan Program No.

1

Tahapan Kegiatan

Tempat/ Waktu

Pelaksana

Ringkasan Proses

 Pembahasan Akhir Modul dan Laporan Akhir Kemajuan Program

 Sekretariat Fisipol Universitas Warmadewa, Denpasar 21, 23, 25 dan 26 Februari


Pada minggu keempat (21,23,25 dan 26) Februari mulai disusun Laporan Kemajuan Program setelah ada contoh format laporan LAK Bandung yang dikirimkan oleh Kemitraan. Laporan itu difokuskan pada beberapa kegiatan yang dilakukan pada bulan

Page 15

Output yang direncanakan 

Penyempurnaan Modul dan Laporan Akhir Kemajuan Program

2011

Desember 2010 s.d. Januari 2011. Namun, kegiatankegiatan yang dilakukan sebelumnya dari bulan Agustus 2010 juga dilaporkan. Laporan ini dibagi dalam beberapa bagian, yaitu: Ringkasan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Project Objective, Project Output); Laporan Naratif (Pendahuluan, Penjelasan Ringkas Mengenai Kegiatan/ Output, Catatan Proses Pelaksanaan Kegiatan, Kemajuan Kegiatan, Kendala dan Solusi, Pembelajaran, Rencana Kegiatan Selanjutnya, dan Usulan untuk Keberlanjutan Program)

D. Kemajuan Program Pada bulan Desember 2010 sampai dengan Januari 2011 agenda kegiatan difokuskan pada Penyusunan Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik serta Pelaksanaan Pelatihan Integritas bagi Aparat Pelayanan Publik di Kota Denpasar. Program awal tidak mengagendakan kegiatan penyusunan manual/ modul, hanya merencanakan kegiatan Pelatihan Integritas Publik bagi Aparat Pemerintah Kota saja. Namun, dengan pertimbangan bahwa untuk kegiatan pelatihan dibutuhkan modul, maka diadakan kegiatan khusus untuk menyusun modul pelatihan integritas, uji coba modul sebelum kegiatan pelatihan dilakukan. Monitoring Terlibat dan Evaluasi terhadap RAD-PK oleh Bappeda dan Inspektorat Kota Denpasar yang semula direncanakan sebagai salah satu kegiatan belum dilakukan dengan pertimbangan karena Keputusan Walikota No. 188.45/314/HK/2010 tentang Penetapan Program Aksi Daerah dalam rangka Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Pemerintah Kota Denpasar sebagai wujud RAD-PK baru saja berlaku. Kegiatan pembahasan internal PHDI mendesak karena akan disampaikan dalam Pesamuhan Agung (Kongres Nasional) PHDI Pusat di Denpasar 3 s.d. 5 Desember 2010. Oleh karena itu diselenggarakan kegiatan khusus Pembahasan Internal Draf Bhisama PHDI telah dilaksanakan di Kantor Sekretariat PHDI Bali Jalan Ratna, 18 Oktober 2010. Dalam Pesamuhan Agung (Kongres Nasional) PHDI Pusat di Denpasar 3 s.d. 5 Desember 2010 lalu Draft Bhisama ini sudah dimasukkan sebagai catatan untuk diagendakan dalam pertemuan Sabha Walaka PHDI pusat berikutnya. Terkait hasil CRC Pelayanan administrasi, sebagaian besar (82%) masyarakat ber-pendapat bahwa pelayanan administrasi di Puskesmas terlalu lama menunggu. Mereka yang mengatakan lama menunggu lebih 20 menit ada 49 %, kurang dari 20 menit 51%. Alasan mereka memilih puskesmas yang dipilihnya sebagaian besar adalah karena jarak dekat dengan rumah dimana mereka berdomisili (37%), alasan memuaskan (28%), dan alasan murah (47%). Perilaku mereka terhadap penggunaan layanan kesehatan, kebanyakan dari mereka (18%) menggunakan Askes, 4% responden menggunakan Jamkesnas, 7% JKBM, 66% responden lainnya biaya sendiri. Sedangkan untuk mendapatkan fasilitas layanan banyak yang mengaku mengeluarkan biaya tambahan, yaitu untuk perawatan (6%), obat (34%) dan Page 16

laboratorium hanya (1%). Persepsi mereka tentang pemberian obat gratis ternyata faktanya yang mendapatkan obat gratis hanya 70% responden, 28% lainnya mengatakan membayar untuk mendapat kan obat. Sedangkan pelayanan administrasi di sekolah, sebagaian besar (82%) masyarakat ber-pendapat bahwa pelayanan administrasi saat mendaftar adalah mudah , namun ada sebagian masyarakat (18%) yang mengatakan untuk mendaftar masih sulit. Alasan mereka memilih sekolah yang dipilihnya sebagaian besar adalah karena jarak sekolah dengan rumahdimana mereka berdomisili (43%), alasan Mutunya baik (25%), alasan murah (18%), alasan gurunya baik hanya 2%,. Persepsi mereka terhadap kehadiran guru saat baik, kebanyakan dari mereka (90%) mengatakan bahwa guru selalu hadir, hanya 9% responden yang mengatakan guru tidak selalu hadir di kelas saat pelajaran. Sedangkan untuk ketrampilan mengajar dan metode guru dalam menyampaikan materi ajar sebagian besar (91%) mengatakan baik dan yang mengatakan jelek hanya 1%, lainnya abstain (8%). Persepsi mereka tentang kapasitas kelas dengan jumlah murid kebaya-kan (85%) mengatakan sepadan/baik , sedangkan yang mengatakan sesak-terlalu banyak murid dikelas ada 12%. Demikian juga persepsi sebagian besar masyarakat terhadap perhatian guru pada anak didiknya adalah cukup baik (95%), Sedangkan yang mengatakan kurang memperhatikan hanya 2%. Sebagian besar (73%) masyarakat mengetahui bahwa ada kebijakkan mengenai sekolah gratis, namun masih ada 27% yang belum mengetahui tentang kebijakan tersebu. Hal yang demikian ini menjadikan rancu tentang pembayaran di sekolah, sehingga ada yang membayar disekolah dan tidak. Ada yang tidak membayar spp disekolah dengan alasan karen sekolah gratis (42%),, tetapi juga ada yang tidak membayar dengan alasan dibebaskan sebanyak 4%.. Kerancuan pemahaman tentang pembayaran sekolah ini didukung dengan ketidak tahuan responden terhadap penggunaan dana operasional BOS, yang sebagian besar dari mereka (90%) memang mengetahuinya dana BOS, namun dari yang mengetahui responden yang mengetahui beranggapan penggunaannya hanya untuk buku (71%), dan untuk fasilitas dan lainnya (19%). Lucunya 89% masyarakat menyatakan buku itu beli. Rata-rata mereka yang membayar uang spp (57%) menerima tanda terima, namun ada juga yang tidak menerima tanda terima (43%). Hasil CRC ini sudah dipublikasikan melalui media lokal Tabolid Suluh Bali dan telah disampaikan kepada Kepala Bappeda Kota dan Kepala Inspektorat Kota. Disamping itu hasil survei ini juga sudah didesiminasikan pada kegiatan FGD tentang Hasil Sementara Survai terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan di Kota Denpasar yang dilaksanakan di Wisma Keuangan, 15 Desember 2010. Terkait dengan kemajuan program ini berkembang gagasan untuk memperluas pelaksanaan survey CRC tidak hanya pada dua dinas, pendidikan dan kesehatan tetapi juga bisa pada SKPD pelayanan publik lainnya, seperti perijinan, transfortasi dan PDAM. Hal lain yang juga merupakan kemajuan program ini adalah berkembangnya gagasan untuk mengagendakan kampanye tentang sistem integritas dalam pelayanan publik. Kampanye ini tidak hanya ditujukan kepada publik selaku pengguna layanan tetapi juga kepada aparat birokrasi pelayanan publik. Kampanye tentang integritas ini perlu dilakukan secara massif dengan menggunakan media-media tradisional Bali, seperti Wayang Cenk Blonk, Topeng Bondres, Arja dan Pesantian, yang sudah cukup terbukti dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat di Bali.

Page 17

E. Kendala dan Solusi Kendala

Solusi

 Salah satu kendala yang dihadapi pada bulan Desember 2010 s.d.  Kendala ini kami atasi dengan penjadwalan ulang beberapa Januari 2011 adalah waktu pelaksanaan program yg sangat mepet/ kegiatan sehingga memungkinkan untuk melakukan persiapan berdekatan waktunya. Kondisi ini menyebabkan persiapan untuk yang lebih matang. pelaksanaan masing-masing kegiatan menjadi sangat terbatas.  Pelibatan seluruh aparat di Dinas Kesehatan dan Pendidikan pada  Solusinya kami menggantikan peserta dari Dinas Kesehatan beberapa kegiatan tidak mungkin dilakukan karena masih dalam dan Pendidikan dengan peserta dari dinas/ SKPD terkait, jam kantor. Dalam kenyataannya untuk masing-masing instansi itu seperti: Guru-guru/ dosen, Lurah, Camat, Kepala Desa/ maksimal hanya bisa mengirimkan lima orang peserta. Perbekel, dan Pimpinan Puskesmas.  Beberapa termin kegiatan diundurkan karena perubahan waktu  Memohon perpanjangan kontrak program yang semula pencairan dana kegiatan/ perpindahan kantor Kemitraan di Jakarta. berakhir Desember 2010 menjadi Februari 2011. Keterlambatan ini juga disebabkan oleh proses verifikasi atas laporan keuangan yang dikirimkan oleh Universitas Warmadewa yang memerlukan beberapa kali perbaikan.  Kesulitan mengatur jadwal pertemuan dengan Bapak Walikota Denpasar

Page 18

-

F. Pembelajaran Pembelajaran penting yang bisa dicatat pada bulan Agustus 2010 s.d. Februari 2011 meliputi beberapa kegiatan, antara lain: No

1

2

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Menyusun Panduan dan Pakta Integritas Prilaku Abdi Negara dalam Menjalankan Tugasnya Sesuai dengan Semangat Sewaka Negara.

Capaian

Dampak dan Pembelajaran

Warung Bendega, Renon, Jumat, 20 Agustus 2010 Pk. 9.30 s.d. 12.30 wita; Universitas Warmadewa, Kamis, 2 September 2010. Pk. 12.00 s.d. 14.30 wita

Terwujudnya Panduan untuk Pakta Integritas, komitmen dari Walikota Denpasar untuk melaksanakan Pemerintahan yang baik dan bersih

Dapat menstimulasi, memfasilitasi untuk mewujudkan penegakkan integritas dan anti korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

Best Practise

Keterangan

Sukses dalam memfasilitasi hingga munculnya komitmen dari Walikota dan staf Pemkot Denpasar melaksanakan penegakkan integritas dn anti korupsi

Peluncuran pedoman dan pakta integritas hasil FDG yang sesuai dengan nilai-nilai lokal kepada aparat Pemerintah Kota Denpasar

Pedoman dan pakta integritas sudah dibuat melalui FGD hanya belum bisa diluncurkan

Survai integritas untuk menilai sistem integritas aparat dalam pelayanan Publik

20 Oktober 2010 s.d. 15 November 2010 dengan responden pengguna jasa puskesmas/ rumah sakit pemerintah dan/ atau ortu murid SD di Kota Denpasar

Mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan di Kota Denpasar

Menganalisis data dan memahami makna data untuk mengklasifikasikan persepsi masyarakat terhadap tingkat pelayanan kesehatan dan pendidikan di Kota Denpasar

Dari hasil survey bisa ditetapkan langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan di Kota Denpasar

Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) Perumusan Nilai-nilai

Warung Bendega, Renon, Selasa 31

Draf bhisama PHDI Bali untuk

Memahami pandangan beberapa tokoh dan kelompok umat Hindu

Mampu memfasilitasi dan

3

4

Tempat dan Waktu Kegiatan

Page 19

Kearifan Lokal (Piagem/ Bhisama) yang Menyatakan Korupsi sebagai Kejahatan.

Agustus 2010 Pk. 9.30 s.d. 12.30 wita; Universitas Warmadewa, Sabtu 18 September 2010 Pk. 12.00 s.d. 14.30 wita

selanjutnya dibicarakan secara internal di PHDI yang akan diusulkan dalam Pasamuhan Agung untuk menjadi bhisama 3 s.d 5 Desember 2010

khususnya yang terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

mempertemukan pandangan dari berbagai kelompok Umat Hindu di Bali untuk membuat kesepakatan untuk memberantas korupsi yang diwujudkan dalam bentuk bhisama

Kantor PHDI Bali Jalan Ratna, 5 September 2010

Draf yang sudah disempurnakan dan disepakati sebagai salah satu agenda yang akan dibahas dalam Pasamuan Agung (Kongres Nasional) PHDI Pusat di Denpasar 3 s.d. 5 Desember 2010.

Memahami proses pengesahan usulan bhisama dari masyarakat yang cukup panjang. Kegiatan ini ditambahkan karena sangat penting dalam kelanjutan proses pembuatan bhisama

Mampu mendorong tokoh umat Hindu (kalangan Walaka dan Pandita) akan pentingnya sebuah bhisama untuk memberantas korupsi

Wisma Keuangan, Kamis, 14 Oktober 2010

Terlaksananya sosialisasi draf bhisama kepada pengurus PHDI Bali, akademisi, dan tokoh adat

Mampu melakukan penyuluhan tentang draf bhisama kepada pengurus PHDI Bali, akademisi, dan tokoh adat

Pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal sebagai cara untuk mencegah tindakan korupsi ke dalam satu bhisama

5

6

Diseminasi nilai-nilai kearifan lokal (piagem/ bhisama) kepada pemangku kepentingan yang terkait

FGD/ Semiloka untuk menyusun kembali RAD-PK

Kegiatan di luar kegiatan pokok dilakukan karena Draft Bhisama PHDI yang sudah dihasilkan dalam FGD sebelumnya perlu dibahas secara lebih mendalam secara internal oleh pengurus PHDI.

Tidak dilakukan karena sudah terbit Kepwal 188.45 ttg Program Aksi Daerah dalam Rangka Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

7

Page 20

8

9

Diseminasi dan aplikasi RAD-PK oleh terhadap staf pelayanan terdepan.

Idem

Diseminasi dari Revisi RAD-PK kepada LSM, Pengusaha, dan Tokoh-tokoh Masyarakat

Tidak dilakukan dengan alasan sama dengan keterangan no 8

Semiloka Mereview Anggaran Pendidikan yang Berpihak pada Masyarakat Miskin di Kota Denpasar

Wisma Keuangan, Rabu 15 Desember 2010 Pk. 09 s.d. 12.00 wita

Terhimpunnya berbagai masukan dari berbagai komponen masyarakat yang mesti menjadi perhatian untuk diprioritaskan dalam penyusunan anggaran bidang pendidikan

Mampu memfasilitasi semiloka yang melibatkan berbagai komponen masyarakat dan menentukan prioritas aspirasi masyarakat.

Sukses menstimulasi pemangkuu kepentingan terkait untuk merancang anggaran pendidikan yang berpihak masyarakat miskin.

Semiloka Mereview Anggaran Kesehatan yang Berpihak pada Masyarakat Miskin di Kota Denpasar

Wisma Keuangan, Rabu 15 Desember 2010 Pk. 13 s.d. 17.00 wita

Terhimpunnya berbagai masukan dari berbagai komponen masyarakat yang mesti menjadi perhatian untuk diprioritaskan dalam penyusunan anggaran bidang kesehatan

Mampu memfasilitasi semiloka yang melibatkan berbagai komponen masyarakat dan menentukan prioritas aspirasi masyarakat.

Sukses menstimulasi pemangkuu kepentingan terkait untuk merancang anggaran kesehatan yang berpihak masyarakat miskin.

Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran Pendidikan yang Berpihak pada Masyarakat Miskin

Sekretariat Fisipol Universitas Warmadewa, 20 Desember 2010

10

11

12

Tidak dilakukan karena alokasi waktu dari Desember 2010 s.d. Februari 2011

Page 21

difokuskan pada penyusunan manusl/ modul pelatihan integritas

13

Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran Kesehatan yang Berpihak pada Masyarakat Miskin

Sekretariat Fisipol Universitas Warmadewa, 21 Desember 2010

idem

Workshop untuk Persiapan Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik

Warung Bendega Renon, 23 Desember 2010


Hal yang bisa dipelajari adalah langkah-langkah dan prosedur dalam rangka mempersiapkan penyusunan modul integritas.

 Ada perbaikan isi modul per sesi

Workshop untuk Persiapan Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik di Warung Bendega Renon, 23 Desember 2010

Expert Meeting I dan Workshop untuk Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik



Hal yang bisa dipelajari adalah langkah-langkah dan prosedur dalam rangka mempersiapkan penyusunan modul integritas dengan bimbingan langsung dari konsultan/ tenaga expert

 Ada koreksi dan pembimbingan penyusunan modul per sesi

Expert Meeting I dan Workshop untuk Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik di Warung Bendega Renon, 24 Desember 2010

Expert Meeting II dan Workshop untuk Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik



idem

 Ada koreksi dan pembimbingan penyusunan modul per sesi  Hasil dikirim ke tim Editing dan penyunting  Ada critical reading

Expert Meeting II dan Workshop untuk Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik di Warung Bendega Renon, 28 Desember 2010

Expert Meeting III dan Workshop untuk Menyusun

Segara Mas Resto Renon, 6-7 Januari

Manual / Modul Pelatihan Integritas

idem

 Ada koreksi dan pembimbingan

Expert Meeting III dan Workshop

14

15

16

17

Page 22


2011

Publik 

 



untuk Menyusun Manual / Modul Pelatihan Integritas Publik di Segara Mas Resto Renon, 6-7 Januari 2011

Rapat Persiapan Uji Coba Modul untuk Pelatihan Integritas bagi Aparat Publik

Fisipol Unwar Denpasar, 26 s.d. 27 Januari 2011 Pk. 09 s.d. 17 wita


Hal yang bisa dipelajari dari kegiatan ini adalah merancang jadwal pelatihan, penentuan narasumber dan fasilitator, menentukan peserta serta model pelatihan yang akan diterapkan

 Bisa mempersiapkan serta mengatur jadual acara pelatihan  Bisa mengevaluasi beberapa alternatif model pelatihan yang disiapkan dalam modul

Rapat Persiapan Uji Coba Modul untuk Pelatihan Integritas bagi Aparat Publik di Sekretariat Fisipol Universitas Warmadewa, 26-27 Januari 2011

Pelatihan Integritas bagi Aparat Publik

Wisma Keuangan Denpasar, 28 s.d. 29 Januari 2011 Pk. 09 s.d. 17 wita


Hal yang bisa dipelajari dari kegiatan ini adalah bisa mengevaluasi model pelatihan yang akan diterapkan untuk bisa disempurnakan pada pelatihan berikutnya.

 Bisa melakukan uji coba modul pelatihan yang telah dibuat serta menemukan model yang tepat untuk pelatihan

Pelatihan Integritas bagi Aparat Publik di Wisma Keuangan Denpasar, 28-29 Januari 2011

18

19

penyusunan modul per sesi Melibatkan editing dan penyunting ahli dalam penyusunan modul Bisa melakukan critical reading Penentuan narasumber dan fasilitator Bisa merencanakan lay out dan cetak

Page 23

G. Rencana Kegiatan Selanjutnya (10 Maret s.d. 31 Maret 2011) No. 1

Tahapan/ Agenda Kegiatan

Detail Kegiatan

Rencana Pelaksanaaan

Kebutuhan

Keterangan

Penyampaian Laporan Kemajuan Program

 Penyampaian Laporan Kemajuan  15 Maret 2011 Program kepada Walikota Denpasar

 ToR dan bahan presentasi

Additional Program

Evaluasi Program

 Workshop evaluasi program integritas yang melibatkan ketiga daerah pilot project: Bandung, Denpasar dan Makasar. Narasumber: masing-masing manajer proyek. Peserta: Walikota, Kepala Dinas terkait, SKPD terkait. Undangan: Bappenas RI, Kemitraan, (khusus Denpasar, diundang juga Bupati Bangli yang sangat berminat pada program ini).

 22 Maret 2011

 ToR  Fasilitator

Additional Program, sumber dana diusulkan dari Kemitraan

 29 Maret 2011

 ToR  Fasilitator

Additional Program, sumber dana diusulkan dari Kemitraan

2

Launching Modul Pelatihan Integritas bagi Aparat 3

H. Usulan untuk Keberlanjutan Program Berdasarkan pada beberapa kemajuan program yang telah disampaikan, maka untuk keberlanjutan program pada tahun 2011 diajukan beberapa usulan kegiatan sebagai berikut: No. 1.

Agenda Kegiatan Kampanye tentang Sistem Integritas

Detail Kegiatan

Pelaksana

 Pencetakan modul pelatihan integritas

Page 24

 Tim Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Univ. Warmadewa

Keterangan  Diusulkan untuk dicetak 1000 eksemplar untuk pelatihan integritas aparat Pemprov Bali, aparat Pemkab Bangli

 Kampanye tentang Sistem Integritas melalui media hiburan tradisional (wayang dan bondres) di radio dan TV lokal di Bali

 LABODA-IP Fisipol Univ. Warmadewa

 Diusulkan 1 x 1 bulan di televisi; dan 2 minggu 1 x di radio selama 6 bulan

2

Pelatihan Integritas dalam Pelayanan Publik

Aparat, LSM, Pengusaha, Guru, Paramedis dan Legislatif di Pemkab Bangli

 Tim Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Univ. Warmadewa

 Diusulkan 1 x 1 bulan untuk aparat, LSM, pengusaha, guru, paramedia dan legislatif selama 6 bulan

3

ToT Integritas

Aparat, LSM, Pengusaha, Guru, Paramedis, Legislatif bagi Pemkot Denpasar

 LABODA-IP Fisipol Univ. Warmadewa

 Diusulkan 1 x 1 bulan untuk aparat, LSM, pengusaha, guru, paramedia dan legislatif selama 6 bulan

Page 25

LAPORAN KEMAJUAN PROGRAM Agustus 2010 s.d. Februari 2011

Recommend Documents