LAPORAN KEMAJUAN M PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS LITBANG IPTEK (PROLIPTEK) TAHUN 2012 (KORIDOR-I)
PEMBERDAYAAN JASA MARITIM BERBASIS PERKAPALAN DI SELAT MALAKA
KOORDINATOR PENELITI : KOLONEL INF JEFRI BUANG
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jakarta,
April 2012 1
BAB I PEMBERDAYAAN JASA MARITIM BERBASIS PERKAPALAN DI SELAT MALAKA 1.1
1.2
1
Latar Belakang Luas laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km2, terdiri dari 0,3 juta km2 perairan teritorial, 2,8 juta km2 perairan pedalaman dan kepulauan, 2,7 juta km2 Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), serta dikelilingi lebih dari 17.504 pulau, menyimpan kekayaan yang luar biasa. Jika dikelola dengan baik, potensi kelautan Indonesia diperkirakan dapat memberikan penghasilan lebih dari 100 miliar dolar AS per tahun. telah menambah sibuk dan padatnya lalu-lintas pelayaran internasional dan domestik1. Melihat besarnya potensi laut nusantara, sudah seharusnya Indonesia mempunyai infrastruktur maritim kuat, seperti, pelabuhan yang lengkap dan modern; sumber daya manusia (SDM) di bidang maritim berkualitas; serta kapal berkelas, mulai untuk jasa pengangkutan manusia, barang, migas, kapal penangkap ikan sampai dengan armada TNI Angkatan Laut (AL). Namun, kondisi ideal tersebut sulit tercapai. Hal ini terjadi karena industri martim Indonesia tidak dikelola dengan benar padahal, ke depan industri kelautan Indonesia akan semakin strategis, seiring dengan pergeseran pusat ekonomi dunia dari bagian Atlantik ke Asia-Pasifik. Hal ini terlihat 70 persen perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia-Pasifik. Secara detail 75 persen produk dan komoditas yang diperdagangkan dikirim melalui laut Indonesia dengan nilai sekitar 1.300 triliun dolar AS per tahun. Potensi ini dimanfaatkan Singapura, dengan membangun pelabuhan pusat pemindahan (transhipment) kapal-kapal perdagangan dunia. Negara yang luasnya hanya 692.7 km2, dengan penduduk 4,16 juta jiwa itu telah menjadi pusat jasa transportasi laut terbesar di dunia. Bahkan ekspor barang dan komoditas Indonesia 70 persen melalui Singapura (Maritime Magazine edisi 12/Tahun I/September 2011). Indonesia dengan perairan yang luas tersebut, membutuhkan sarana transportasi kapal yang mampu menjangkau pulau-pulau yang jumlahnya mencapai lebih dari 17.504 buah. Tak heran jika kebutuhan industri perkapalan setiap tahun terus meningkat. Sebagai negara kepulauan, sudah seharusnya Indonesia mengembangkan industri perkapalan nasional. Kebijakan ini didukung dengan adanya Inpres No 5/2005 yang intinya bahwa seluruh angkutan laut dalam negeri harus diangkut kapal berbendera Indonesia. Tetapi, permintaan tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan memproduksi kapal. Industri perkapalan merupakan industri padat karya dan padat modal yang memiliki daya saing tinggi. Karena itu, dukungan pemerintah sebagai pemegang kewenangan sangat penting. Faktor kebijakan moneter dan fiskal, masih sulitnya akses dana perbankan dan tingginya bunga menjadi beban para pelaku usaha. Industri kapal juga diharuskan membayar pajak dua kali lipat. Masalah lain adalah minimnya keterlibatan perbankan. Perbankan enggan menyalurkan kredit kepada industri perkapalan. Mereka beranggapan, industri perkapalan penuh risiko karena kontrol terhadap industri ini sulit. Selain itu, masalah lahan yang digunakan industri perkapalan terutama galangan kapal besar berada di daerah kerja pelabuhan dan hak pengelolaan lahan (HPL)-nya dikuasai PT Pelindo. Sehingga Industri perkapalan masih sangat tergantung pada HPL. Padahal, jika ada keleluasaan lahan di pelabuhan bukan tidak mungkin industri kapal lebih berkembang. Pokok Permasalahan Dari uraian pendahuluan di atas terdapat beberapa permasalahan pokok yakni : 1.1.1. Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat dalam pemberdayaan jasa maritim berbasis perkapalan di Selat Malaka ? 1.1.2. Bagaimana pendekatan yang tepat untuk memberdayakan jasa maritim berbasis perkapalan di Selat Malaka ? 1.1.3. Bagaimana strategi yang tepat guna memanfaatkan pemberdayaan jasa maritim berbasis perkapalan di laut Selat Malaka dalam rangka mendukung pertahanan negara ?
http://www.rakyatmerdekaonline.com
2
1.3
Metodologi Pelaksanaan 1.3.1 Lokus Kegiatan 1.3.1.1 PT. Pelindo I Nama lengkap perusahaan adalah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I disingkat PT. Pelabuhan I, berkantor pusat di Jalan Krakatau Ujung No. 100 Medan 20241, Sumatera Utara, Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda perseroan ini diberi nama Haven Badrift. Selanjutnya setelah kemerdekaan Rl tahun 1945 s.d. 1950 perseroan berstatus sebagai Jawatan Pelabuhan. Pada tahun 1960 s.d. 1969 jawatan Pelabuhan berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara dengan status Perusahaan Negara Pelabuhan disingkat dengan nama PN Pelabuhan. Pada periode 1969 s.d. 1983 PN Pelabuhan berubah menjadi Lembaga Penguasa Pelabuhan dengan nama Badan Pengusahaan Pelabuhan disingkat BPP. Pada tahun 1983 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1983 Badan Pengusahaan Pelabuhan dirubah menjadi Perusahaan Umum Pelabuhan I disingkat Perumpel I. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1991 Perumpel I berubah status menjadi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I berkedudukan dan berkantor pusat di Medan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 thn 2001 kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku pemegang saham pada Persero/PerseroanTerbatas dialihkan kepada Menteri BUMN. 1.3.1.2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sebelumnya merupakan Kementerian terpisah dan memiliki kantor sendiri. Kementerian Perindustrian bergabung dengan Kementerian Perdagangan pada tahun 1955 merupakan keputusan Presiden Republik Indonesia. Sejarah berdirinya Kantor Perdagangan yaitu pada tahun 1963. Pada tahun 1963 Kantor Wilayah Kementerian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara disebut dengan Perdagangan Dalam Negeri Dalam rencana strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut : A. Visi Terwujudnya usaha industri dan perdagangan yang maju dan mandiri ditandai timbul dan kembangnya keaneka ragaman usaha didukung sumber daya manusia berkualitas dan potensi sumber daya alam berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Misi Menciptakan iklim usaha yang kondusif yang mampu mendorong dan memberikan konstribusi dalam membangun perekonomian daerah Sumatera Utara. Memperdalam struktur komoditas dengan memperluas struktur ekspor dari produk primer kepada produk hilir. Mendorong dan mmngembangkan ekonomi kerakyatan melalui ekonomi kerakyatan melalui penumbuhan agro industri berbasis sumber daya alam dan teknologi ramahlingkungan . Meningkatkan kualitas aparat Pembina sehingga mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, profesionalisme dan peran serta pelaku dunia usaha yang mendukung adanya koordinasi secara sinergis dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.
3
Mengembangkan lembaga dan sarana perdagangan dan distribusi dalam negeri yang efektif untuk tercapainya pelaku usaha yang professional, dalam mendukung peningkatan dan pengembangan produksi dalam negeri serta perlindungan konsumen. Meningkatkan mutu jasa pelayanan industri dan perdagangan Pencapaian sasaran akan sangat bergantung pada koordinasi dari aktivitas elemen-elemen dari Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang telah disahkan melalui Perda No.3 Tahun 2001 Tanggal 31 Juli 2001 Tentang Dinas – Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 060.256.K tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas pokok membantu Gubernur Sumatera Utara dalam melaksanakan kewenangan otonomi, tugas dekontrasi dan tugas pembantu di bidang Perindustrian dan Perdagangan. 1.3.2
1.3.3
1.4
Fokus Kegiatan Fokus kegiatan adalah pengumpulan data, sedangkan jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder setelah itu di olah untuk di masukkan kedalam kajian. Bentuk Kegiatan Dalam Kegiatan Pengumpulan data terdapat dua bentuk kegiatan yaitu : Wawancara mendalam dilakukan kepada beberapa pejabat yang ada di Dinas perindustrian, Industri Perkapalan Nasional, dan Kementerian Perhubungan yang ada di wilayah tentang permasalahan pemberdayaan industri jasa maritim di selat malaka. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan serta perkembangan industri jasa maritim agar dapat di berdayakan dan mendukung pertahanan negara. Observasi secara langsung ke lapangan. Langkah ini dilakukan untuk melihat secara langsung industri perkapalan nasional yang dapat memproduksi jenis dan type kapal yang dibutuhkan di wilayah selat untuk melengkapi data yang telah terkumpul dari wawancara. Dilanjutkan dengan pengisian Angket yang disebarkan pada responden yang sesuai dengan instansi tujuan pengumpulan data dalam kajian ini
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8.
Pentahapan pelaksanaan kegiatan adalah : Membuat surat Permohonan bantuan pengumpulan data kepada instansi terkait Mempersiapkan Kisi-kisi yang akan di wawancarai Mempersiapkan sejumlah angket sesuai permasalahan Koordinasi antar instansi terkait pengumpulan data kajian Mengirim surat permohonan pengumpulan data Pelaksanaan kegiatan Pulta Mengolah data hasil Pulta
4
BAB II PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
2.1
Pengelolaan Administrasi Manajerial 2.1.1
KEGIATAN
Pemberdayaan Jasa Maritim Berbasis Perkapalan Di Selat Malaka
2.1.2 KEGIATAN
Pemberdayaan Jasa Maritim Berbasis Perkapalan Di Selat Malaka
Perencanaan Anggaran TERMIN-I (30%) = 75.000.000
TERMIN-II (50%) = 125.000.000
1
2
Gaji dan Upah (Feb-Maret)
36.000.000
Bahan Habis Pakai (Feb-Maret) Perjalanan Dinas (April)
37.220.000
Bahan Habis Pakai (April, Mei, Juni, Juli) Perjalanan Dinas (Juni dan Juli)
Jumlah
75.050.000
Jumlah
1.830.000
TOTAL
3
54.000.000
Gaji dan Upah (Juli, agus, Sept)
54.000.000
3.085.000
Bahan Habis Pakai (Agust, Sept)
1.005.000
62.860.000
Perjalanan Dinas
119.945.000
-
Jumlah
55.005.000
250.000.000
Pengelolaan Anggaran TERMIN-I (30%) = 75.000.000
TERMIN-II (50%) = 125.000.000
1
2
Gaji dan Upah (Feb-Maret)
36.000.000
Gaji dan Upah (April, Mei, Juni)
Bahan Habis Pakai (Feb-Maret) Perjalanan Dinas (April)
37.220.000
Bahan Habis Pakai (April, Mei, Juni, Juli) Perjalanan Dinas (Juni dan Juli)
Jumlah
75.050.000
Jumlah
1.830.000
Yang sudah dibayarkan
2.1.3
Gaji dan Upah (April, Mei, Juni)
TERMIN-III (20%) = 50.000.000
TERMIN-III (20%) = 50.000.000
TOTAL
3
54.000.000
Gaji dan Upah (Juli, agus, Sept)
54.000.000
3.085.000
Bahan Habis Pakai (Agust, Sept)
1.005.000
62.860.000
Perjalanan Dinas
119.945.000
Yang belum dibayarkan
Jumlah
55.005.000
Yang telah dibayarkan 75.050.000
Yang belum dibayarkan
Rancangan Pengelolaan Aset Rancangan Strategi Pemanfaatan hasil penelitian pemberdayaan jasa maritim berbasis perkapalan bertujuan yaitu : 1. Menyusun estimasi potensi kekuatan industri jasa maritim yang ada di selat malaka dalam upaya memenuhi kebutuhan akan kapal laut baik itu jasa transportasi, barang dan penumpang. 2. Memberikan gambaran tentang Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat dalam pemberdayaan jasa maritim berbasis perkapalan di Selat Malaka
5
3. Melakukan perkiraan analisis pendekatan yang tepat untuk memberdayakan jasa maritim berbasis perkapalan di Selat Malaka 4. Memberikan solusi berupa strategi yang tepat guna memanfaatkan pemberdayaan jasa maritim berbasis perkapalan di laut Selat Malaka dalam rangka mendukung pertahanan negara 2.2
Metode-Proses Pencapaian Target Kinerja 2.2.1
Kerangka Metode-Proses Pencapaian Target Kinerja Pencapaian Target tim kajian penelitian pemberdayaan jasa maritim berbasis perkapalan :
2.2.2
Indikator Keberhasilan Pencapaian Target Kinerja
2.2.3
Tahap Penyusunan draft awal naskah Tahap Penggunaan Metode Tahap pengumpulan Data Awal Tahap penentuan lokasi pengumpulan data Tahap koordinasi via telpon dan fax terhadap instansi-instansi yang akan dikunjung ke daerah Medan, Batam, dan Tanjung Pinang, diharapkan dengan koordinasi tersebut akan mendapat masukan tentang proses pengumpulan data yang lebih akurat. Tahap Pengolahan data hasil pulta Penyusunan analisa dan pembahasan Tahap penyelesaian tahap Akhir Tercapainya estimasi potensi kekuatan industri jasa maritim yang ada di selat malaka dalam upaya memenuhi kebutuhan akan kapal laut baik itu jasa transportasi, barang dan penumpang Memberikan gambaran tentang Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat dalam pemberdayaan jasa maritim berbasis perkapalan di Selat Malaka Melakukan perkiraan analisis pendekatan yang tepat untuk memberdayakan jasa maritim berbasis perkapalan di Selat Malaka Memberikan solusi berupa strategi yang tepat guna memanfaatkan pemberdayaan jasa maritim berbasis perkapalan di laut Selat Malaka dalam rangka ketahanan ekonomi mendukung pertahanan negara
Perkembangan Pencapaian Target Kinerja Target tim kajian penelitian pemberdayaan jasa maritim berbasis perkapalan dalam bulan April, Juni dan Juli adalah berusaha mengumpulkan data primer melalui kunjungan lapangan ke daerah Medan, Batam, dan Tanjung Pinang dengan mengunjungi instansi-instansi yang berkaitan dengan kajian setelah didapat data-data lapangan tersebut akan di deskripsikan dalam naskah
2.3
Sinergi Koordinasi Kelembagaan-Program 2.3.1
2.3.2
Kerangka Sinergi Koordinasi Kelembagaan-Program Kerangka sinergi koordinasi kelembagaan meliputi Kementerian Perindustrian Kementerian Perhubungan, BAPENNAS, PT Pelindo, Industri Perkapalan Nasional, harus mempunyai kemauan keras dalam membina dan membangun kekuatan industri jasa maritim yang ada di Indonesia. Indikator Keberhasilan Sinergi Koordinasi Kelembagaan-Program Tercapainya kekuatan baru dalam membangun industri jasa maritim berbasis perkapalan dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi.
6
2.3.3
Perkembangan Sinergi Koordinasi Kelembagaan - Program Strategi Pelaksanaan Koordinasi Tim Kajian Penelitian Pemberdayaan Jasa Maritim Berbasis Perkapalan ke PT Pelindo dan dinas Perindustrian, Yaitu berusaha mencari data data yang berkaitan dengan judul dengan menyiapkan kisi-kisi sebagai berikut :
2.4
Lalulintas laut (ratio kesibukan,dan daya tampung pelabuhan) Jenis tipe kapal (Ketentuan melintas dan singgah) Penyediaan infrastruktur pelabuhan Kebutuhan masyarakat akan transportasi laut (sudah mencukupi) Pemberlakuan Asas Cabotage Industri perkapalan di wilayah Sumut (Jumlah/Kemampuan) Industri Perbaikan kapal/Dok/Galangan Industri Jasa transportasi (manusia, Barang/cargo, Migas) Kebijakan pemerintah (dukungan pinjaman kredit terhadap perkapalan)
industri
Kerangka Pemanfaatan Hasil Litbangyasa 2.4.1
Kerangka Pemanfaatan Hasil Litbangyasa
2.4.2
Mendukung Industri Hulu Mendukung strategi pembangunan daerah Mendukung perkembangan ilmu metode
Strategi Pemanfaatan Hasil Litbangyasa Rancangan Strategi Pemanfaatan hasil penelitian pemberdayaan jasa maritim berbasis perkapalan bertujuan yaitu : Menyusun estimasi potensi kekuatan industri jasa maritim yang ada di selat malaka dalam upaya memenuhi kebutuhan akan kapal laut baik itu jasa transportasi, barang dan penumpang. Memberikan gambaran tentang Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat dalam pemberdayaan jasa maritim berbasis perkapalan di Selat Malaka Melakukan perkiraan analisis pendekatan yang tepat untuk memberdayakan jasa maritim berbasis perkapalan di Selat Malaka Memberikan solusi berupa strategi yang tepat guna memanfaatkan pemberdayaan jasa maritim berbasis perkapalan di laut Selat Malaka dalam rangka mendukung pertahanan negara
2.4.3
Indikator Keberhasilan Pemanfaatan Hasiul Litbangyasa
2.5
Tercapainya pemanfaatan estimasi potensi kekuatan industri jasa maritim yang ada di selat malaka dalam upaya memenuhi kebutuhan akan kapal laut baik itu jasa transportasi, barang dan penumpang Tercapainya pemanfaatan gambaran tentang Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat dalam pemberdayaan jasa maritim berbasis perkapalan di Selat Malaka Tercapainya pemanfaatan analisis pendekatan yang tepat untuk memberdayakan jasa maritim berbasis perkapalan di Selat Malaka Tercapainya pemanfaatan strategi yang tepat guna memanfaatkan pemberdayaan jasa maritim berbasis perkapalan di laut Selat Malaka dalam rangka mendukung pertahanan negara
Perkembangan Pemanfaatan Hasil Litbangyasa Masih bersifat parsial belum terintegrasi dengan baik
7
BAB III RENCANA TINDAK LANJUT 3.1
Rencana Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja yang selanjutnya adalah pengumpulan data di wilayah Batam dan tanjung pinang Provinsi kepulauan Riau, dengan rencana sebagai berikut :
3.2
Rencana Koordinasi Kelembagaan – Program
3.3
Koordinasi dengan PT Palindo Marine Shipyard Koordinasi Dengan Badan pengusahaan Batam Koordinasi dengan Dinas perindustrian Provinsi Kepulauan Riau
Rencana Pemanfaatan Hasil Litbangyasa
3.4
Membuat surat Permohonan bantuan pengumpulan data kepada instansi terkait Mempersiapkan Kisi-kisi yang akan di wawancarai Mempersiapkan sejumlah angket sesuai permasalahan Koordinasi antar instansi terkait pengumpulan data kajian Mengirim surat permohonan pengumpulan data Pelaksanaan kegiatan Pulta Mengolah data hasil Pulta
Rencana Mendukung Industri Hulu di selat Malaka Rencana Mendukung strategi pembangunan daerah di selat Malaka Rencana Mendukung perkembangan ilmu metode
Rencana Pengembangan ke Depan
Tercapainya Pemenuhan kebutuhan akan kapal laut yang dipasok oleh industri perkapalan nasional di selat Malaka Tercapainya pemanfaatan Potensi kelautan yang di miliki Indonesia di selat malaka khususnya kepelabuhan
8
BAB IV PENUTUP
4.1
Kesimpulan
Proses Kegiatan penelitian Berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Koordinasi dan bantuan dari instansi terkait cukup kooperatif dalam pelaksanaan pengumpulan data.
Jakarta, April 2012 Koordinator Peneliti,
Jefri Buang Kolonel Inf Nrp. 31122
9
