Laporan Kegiatan Tahun

Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 1

BAB I PENDAHULUAN

Pada Tahun 2013, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan telah melaksanakan beberapa kegiatan utama dan pendukungantara lain, melaksanakan Kajian Arah Kebijakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan Nasional 2015 – 2019; merumuskan Isu Strategi Kebijakan dan Sasaran Penataan Ruang Wilayah Nasional dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Reforma Agraria; melakukan Identifikasi Kinerja Pelaksanaan Prioritas Nasional dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Reforma Agraria; melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pertanahan untuk Input Penyusunan RPJMN 2015 - 2019; Koordinasi Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN); serta koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (RAN). Kegiatan-kegiatan tersebut masing-masing terkait dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan yang akandijelaskan secara mendetail pada laporan ini. A. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Tata RuangdanPertanahan Tugas dan Fungsi Direktorat Tata RuangdanPertanahanadalah melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi: 1. Subdit Tata Ruang  Pengkajian kebijakan dan peraturan di bidang tata ruang;  Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang tata ruang;  Penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang tata ruang;  Penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang tata ruang;  Pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang tata ruang;  Pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang tata ruang. 2. Subdit Pertanahan  Pengkajian kebijakan dan peraturan di bidang pertanahan;  Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pertanahan;  Penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pertanahan;  Penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pertanahan;  Pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pertanahan.


3. Subdit Infosos  Pelaksanaan sosialisasi hasil pengkajian kebijakan di bidang tata ruang dan pertanahan;  Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang informasi tata ruang dan pertanahan;  Penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang informasi tata ruang dan pertanahan;  Penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang informasi tata ruang dan pertanahan;  Pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang informasi tata ruang dan pertanahan;  Pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang informasi tata ruang dan pertanahan. B. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan terdiri atas tiga sub-direktorat. Setiap sub-direktorat diperkuat oleh PNS dan staf Non PNS. Direktorat TRP juga menjalankan tugas khusus selaku pengelola Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional dan Sekretariat Koordinasi Reforma Agraria Nasional. SusunanorganisasiDirektorat Tata RuangdanPertanahandapat dilihat pada Gambar 1. Sekretariat BKPRN

Direktur TRP *

Administrasi

Non PNS: Chandrawulan P, ST Cindie Ranotra P, ST Octavia Rahma M, SH Redha Sofiya, ST Zahratul H, ST

PNS: Cecep S Sylvia K

Sekretariat Koordinasi RAN

Dr. Ir. Oswar Mungkasa, MURP

Fungsional Perencanaan Madya Hernydawaty, ME Nana Apriyana, MT Rinella Tambunan, MPA

Non PNS: Dea Chintantya, ST Gita Nurahmi, ST

Non PNS: Rahajeng Pramushinto, ST

Kasubdit Tata Ruang

Kasubdit Pertanahan

Kasubdit Informasi dan Sosialisasi TRP

Dwi Hariyawan, MA

Uke M. Hussein, MPP

Mia Amalia, PhD

PNS: Agung Dorodjatoen, MSc Aswicaksana, MT, MSc

PNS: Raffli Noor, SSi

PNS: Santi Yulianti, MSc

Non PNS: Idham Khalik, MP

Non PNS: Astri Yulianti, S.Kom Gina Puspitasari, ST Indra Ade S, S.Kom

Non PNS: Riani Nurjanah, ST

Tenaga Pendukung Non PNS: Agung Pribadi Y; Mahfudin; Maman H; Sukino; Sukwad; Ujang S; Widodo Keterangan: *) mulai bertugas pada tanggal 17 September 2013

Gambar 1.Struktur Organisasi Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 3

C. Anggaran Direktorat Tata RuangdanPertanahan Tahun 2013

Penyerapan (%)

Anggaran Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan tahun 2013sebesar Rp.3.949.415.000,-.Status penyerapanAnggaran per 31 Desember 2013 cukup tinggi mencapai 99,4%.Grafik penyerapan anggaran Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar 2. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 % RM

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Des

11.9

17.4

23.3

28.5

44.1

46.2

63.5

78.1

99.4

Keterangan: RM : Rupiah Murni

Gambar 2.Grafik Kinerja Anggaran Direktorat Tata Ruang dan PertanahanTahun Anggaran 2013


BAB II RENCANA KERJA TAHUN 2013

A. Rencana Kerja RencanaKerjaDirektorat Tata RuangdanPertanahanpadatahun 2013adalahsebagaiberikut: 1. Melaksanakan Kajian Arah Kebijakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan Nasional 2015 – 2019; 2. Merumuskan Isu Strategi Kebijakan dan Sasaran Penataan Ruang Wilayah Nasional dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Reforma Agraria; 3. Melakukan Identifikasi Kinerja Pelaksanaan Prioritas Nasional dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Reforma Agraria; 4. Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pertanahan untuk Input Penyusunan RPJMN 2015 - 2019; 5. Koordinasi Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN); 6. Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (RAN). B. Capaian RPJMN 2010-2014 Capaian untuk Bidang Tata Ruang pada RPJMN 2010-2014, antara lain: (1) ditetapkannya beberapa peraturan pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Peraturan PemerintahNomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP No. 68 /2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, dan PP No. 8/2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang; (2) Tersusunnya Peraturan Presiden untuk Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan RTR Pulau yang sejalan dengan enam koridor ekonomi prioritas, yang hingga akhir tahun 2013 telah ditetapkan 4 (empat) Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau (Jawa-Bali, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan) serta 4 (empat) RTR KSN (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), Makassar-MarosSungguminasa-Takalar (Mamminasata), Batam-Bintan-Karimun (BBK), dan Denpasar-Badung-GianyarTabanan (Sarbagita)); (3) Terselesaikannya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi(RTRWP) dan Kab/Kotayang hingga saat ini mencapai 18 RTRWP, 260 RTRW Kabupaten dan 70 RTRW Kota. Capaian untuk Bidang Pertanahan pada RPJMN 2010-2014, antara lain: (1) Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan yang didukung oleh pengelolaan pertanahan provinsi yang meliputi terselesaikannya kegiatan redistribusi tanah pada 129.963 bidang (86,87%); (2) Prioritas Nasional 6: Infrastruktur, antara lain: (a) terselesaikannya kegiatan neraca penatagunaan tanah pada96kab/kota (96%); (b) terselesaikannya kegiatan inventarisasi P4T pada47.814 bidang (13,50%); (c) terselesaikannya kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah; (3) Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha melalui: (a) terselesaikannya kegiatan pembuatan peta pertanahan pada 4.815.572 Ha (171,9%); (b) terselesaikannya kegiatan legalisasi aset tanah pada909.808 bidang (102,8%); (c) terselesaikannya kegiatan penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan pada5.745kasus (205,8%); (4) Prioritas Nasional 8: Energi telah dilaksanakannyakegiatan Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 5

inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar : 57SP; (5) Prioritas Nasional 10: Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Paska Konflik melalui: (a) terselesaikannya inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT): 163SP (88,58%); dan (b) terselesaikannya inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT). Berdasarkan Rencana Strategis (renstra) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tahun 2012 target sertifikasi lintas kementerian/lembaga (K/L) berjumlah 918.339bidang tanah. Namun dalam Daftar Isian Proyek dan Anggaran (DIPA) BPN tahun 2012 telah dilakukan penyesuaian pagu anggaran oleh Kementerian Keuangan sehingga target tersebut turun menjadi 884.952 bidang tanah.Secara keseluruhan pencapaian kegiatan sertifikasi lintas K/L tahun 2012 sudah mendekati target yang direncanakan, baik untuk tahapan pra dan sertifikasi, kecuali untuk sertifikasi tanah transmigrasi yang baru sekitar 31,40% terutama disebabkan belum terbitnya HPL. Secara rinci capaian sertifikasi tanah masing-masing K/L sebagai berikut: (1) sertifikasi tanah UKM sebanyak 17.692 bidang (88,46%); (2) sertifikasi tanah petani sebanyak 28.743 bidang (95,81%); (3) sertifikasi tanah nelayan sebanyak 13.741 bidang (91,60%); (4) sertifikasi tanah masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 6.508 bidang (86,77%); dan (5) sertifikasi tanah transmigran sebanyak 28.805 bidang (31,40 %). C. Capaian Kegiatan  Kegiatan Utama Capaian kegiatan utama terkait tugas dan fungsi Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2013 adalah: 1. Tersusunnya backgroundstudy RPJMN 2015–2019 bidang Tata Ruang dan Pertanahan; 2. Terlaksananya koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pertanahan Nasional yang menghasilkan Peraturan Presiden No. 39/2013tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014; 3. Terlaksananya koordinasi perencanaan sertifikasi tanah lintas K/L; 4. Terlaksananya pemantauanRKP 2013bidang tata ruang dan pertanahan dan evaluasi RKP 2012bidang tata ruang dan pertanahan; 5. Tersosialisasikannya informasi melalui situs internet BKPRN (www.bkprn.org) dan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan (TRP) Bappenas (landspatial.bappenas.go.id) dan buletin TRP serta leaflet; 6. Tersosialisasikannya peraturan perundangan terkait penataan ruang dan pertanahan melalui diseminasi dan sirkulasi dokumen perundang-undangan terkait bidang tata ruang dan pertanahan (UU No. 2/2012 dan Perpres RTR Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi); 7. Telah selesai disusunnya white paperKebijakan Pengelolaan Pertanahan Nasional.  Kegiatan Pendukung o Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Capaian kegiatan pendukung terkait penugasan khusus sebagai pengelolaSekretariat BKPRN, adalah terfasilitasinya: - Berbagai rapat koordinasi BKPRN dalam rangka percepatan penyelesaian Pepres RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan RTR Pulau, dan Perda RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota; - Penyusunan PP No. 8/2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Rencana Tata Ruang; Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 6

- Penetapan Peraturan Daerah RTRW untuk 18 Provinsi (Sulawesi Selatan, Bali, Lampung, DI Yogyakarta, NTB, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, NTT, Gorontalo, Sumatera Barat, Jambi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat); 260 kabupaten; dan 70 kota; - Penetapan Inpres No. 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Inpres tentang Holding Zone) dan tersusunnya Rancangan SEB tentang Holding Zone; - Penyelenggaraan Sarasehan Nasional dalam rangka Review RTRWN dengan tema “Kilas Balik 5 Tahun Implementasi RTRWN sebagai Matra Spasial Pembangunan Nasional”; - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional BKPRD Tahun 2013 dengan tema “Optimalisasi Peran dan Fungsi BKPRD dalam Rangka Mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah yang Berkualitas”; - Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional BKPRN Tahun 2013 dengan tema “Peningkatan Kapasitas Penataan Ruang melalui Tata Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Penataan Ruang yang Optimal dan Berkelanjutan”, dengan output rumusan Agenda Kerja BBKPRN Tahun 2014 – 2015; - Penetapan Pedoman Tata Kerja Sekretariat BKPRN melalui Permen PPN/Kepala Beppenas No. KEP.46/M.PPN/HK/03/2013 untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja BKPRN; - Penetapan Hari Tata Ruang Nasional melalui Keputusan Presiden No. 28 Tahun 2013; - Penyelenggaraan Lokakarya Penyelarasan Implementasi UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam rangka percepatan penyusunan RZWP-3-K; - Penyusunan Laporan Pelaksanaan Koordinasi BKPRN Tahun 2013 kepada Presiden. Khusus untuk fasilitasi penyelesaian konflik pemanfaatan ruang di forum BKPRN, antara lain: - Konflik pemanfaatan ruang di kabupaten Tangerang yang disebabkan oleh adanya perbedaan peruntukan ruang di 5 lokasi dalam Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur dengan Perda RTRW Kabupaten Tangerang No. 13 Tahun 2011. Perwakilan BKPRN mengadakan tinjauan lapangan beserta analisis untuk menelaah masalah ini dan selanjutnya menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang; - Konflik pembangunan kawasan industri di kabupaten Wonogiri yang disebabkan oleh rencana alih fungsi kawasan hutan BKPH Pulosari Alas Kethu menjadi kawasan industri yangmengakibatkan ketidaksesuaian antara izin pembukaan kawasan industri dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Wonogiri dan surat Menteri Kehutanan Nomor S.399/Menhut-VII/2009 tentang Persetujuan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. BKPRN memberikan beberapa masukan. o Sekretariat Reforma Agraria Nasional Sekretariat Tim KoordinasiReforma Agraria Nasional telah berhasil menyelesaikan kegiatan pendukungberupa: - Penyusunan Laporan Pelaksanaan Koordinasi Reforma Agraria Nasional Tahun 2013 - Penyusunan Peta Sebaran Jumlah Bidang Tanah yang Telah Bersertifikat; - Penyusunan Peta Sebaran Peta Dasar Pertanahan Nasional; - Koordinasi pelaksanaan Program Agraria Daerah (PRODA) di Kalimantan Timur; Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 7

- Koordinasi pelaksanaan sertipikasi tanah transmigrasi; - Identifikasi konsep dan model bank tanah; - Identifikasi proporsi kebutuhan SDM bidang pertanahan.


BAB III PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2013

A. Kegiatan Utama 1. Penetapan Prioritas dan Rancangan Awal RKP 2014 Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Penyusunan RKP 2014 dimulai dengan penyusunan rancangan awal RKP 2014 pada bulan Januari 2013. Output yang diharapkan dari pelaksanaan koordinasi ini adalah tersusunnya program maupun kegiatan prioritas bidang tata ruang dan pertanahan pada tahun 2014 yang dapat mengatasi permasalahanpermasalahan yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia di tahun tersebut. Usulan program pembangunan keseluruhan yang direncanakan masuk ke dalam DIPA Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2014 adalah Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sementara usulan program pembangunan keseluruhan yang direncanakan masuk ke dalam DIPA BPN pada tahun 2014 adalah:  Program Pengelolaan Pertanahan Nasional;  Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di BPN;  Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN;  Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPN; 2. Pertemuan Internal Dua Pihak (Bilateral Meeting) dalam Pembahasan Rancangan Awal RKP 2014 Untuk membahas dan mensinergikan antara substansi kegiatan dan pendanaannya dalam RKP 2014, maka diadakan pertemuan internal dua pihak (bilateral meeting) antara Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dan Direktorat di Kedeputian Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah pada tanggal 5 Maret 2013. Pada pertemuan tersebut disampaikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2014 kedeputian serta penyepakatan mengenai baseline untuk rancangan awal RKP 2014. Arah kebijakan prioritas pembangunan nasional Tahun 2014 sesuai dengan tema RKP 2014 yang telah ditetapkan adalah Pemantapan Perekonomian Nasional, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik. Sedangkan isu dan langkah strategis Kedeputian Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Tahun 2014 adalah sebagai berikut: ISU STRATEGIS

LANGKAH STRATEGIS

1. Pembangunan shelter bencana alam (tempat evakuasi sementara) Kesiapan infrastruktur dan 2. Pembangunan sirine peringatan dini gempa kelembagaan penanganan bencana-3. Pembangunan desa tangguh 4. Peningkatan koordinasi oleh BNPB dengan mitigasi bencana kementerian/lembaga terkait 5. Pengendalian banjir di DKI Jakarta, pengamanan pantai dan Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 9

LANGKAH STRATEGIS

ISU STRATEGIS 6. 7. 8. 1. 2. 3. Percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan 4. Papua Barat 5. 6.

pengendali lahar Pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS Prioritas Percepatan proses alih status kawasan Penyelesaian RTRW Provinsi Pemantapan program Kementerian Perindustrian terkait pengembangan industri sagu di kabupaten/kota Inisiasi program pemberdayaan pasar tradisional yang melibatkan OAP Koordinasi keberlanjutan pembangunan sekolah berasrama yang menjangkau daerah pegunungan tengah Strategi pembangunan jalan strategis Papua sepanjang 3.488 km (80 ruas jalan) untuk membuka keterisolasian Peningkatan status kelas rumah sakit dan jumlah klinik bergerak Konsolidasi antara Pemda dengan Kemenhan, TNI, Polri, maupun Kemendiknas untuk pemberian kuota bagi siswa berprestasi

Sumber: Laporan Koordinasi RKP 2013

3. Pagu Indikatif RKP 2014 dan Penyelenggaraan Rakorbangpus Penyelenggaraan Rakorbangpus merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 yang bertujuan untuk mensosialisasikan Rancangan Awal RKP 2014 dan Pagu Indikatif 2014 setiap Kementerian/Lembaga. Penyelenggaraan Rakorbangpus dilakukan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 8 April 2013. Pada acara tersebut disampaikan beberapa arahan kepada perwakilan Kementerian/Lembaga yang hadir untuk penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) guna menyempurnakan rancangan awal RKP Tahun 2014. Beberapa arahan yang disampaikan antara lain sebagai berikut:  Pagu Indikatif yang telah ditetapkan melalui Surat Bersama ini merupakan batas atas yang tidak dapat dilampaui, dan dapat berkurang berdasarkan hasil pembahasan dalam trilateral meetings.  Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasionai yang memuat isu dan langkah strategis pada tahun 2014 yang difokuskan pada: o Pemantapan Perekonomian Nasional: - Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung kedelai dan gula; - Konektivitas untuk menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri dalam rangka dukungan MP3EI; - Perkuatan kelembagaan hubungan industrial; - Diversifikasi pemanfaatan energi; - Peningkatan kemampuan Iptek dalam rangka mendukung percepatan dan periuasan ekonomi nasional; - Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat; o Peningkatan Kesejahteraan Rakyat: - Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan; - Penurunan angka kematian ibu dan bayi; - Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak; Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 10

- Perluasan Program Keluarga Harapan; - Pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan (MP3KI); - Mitigasi Bencana (infrastruktur shelter perlindungan dan penanganan banjir); o Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik: - Percepatan pembangunan Minimum Essential Force; - Pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme; - Pelaksanaan Pemilu 2014.  Arah kebijakan fiskal yang dijabarkan dalam rencana tindak sebagai berikut: o Menetapkan baseline belanja pegawai dan menggunakan prinsip flat policy untuk penghitungan belanja barang operasional/pemeliharaan perkantoran yaitu: - Belanja pegawai ditetapkan berdasarkan realisasi tahun 2012 yang diproyeksikan atas Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (RABPP) tahun 2013, dengan mempertimbangkan database pegawai, kenaikan gaji berkala, moratorium PNS, dan pemotongan belanja pegawai transito dan tunjangan kinerja bagi K/L yang sampai tahun 2012 telah melaksanakan reformasi birokrasi; - Belanja barang operasional/pemeliharaan perkantoran ditetapkan turun dari alokasinya dalam RABPP tahun 2013, setelah memperhitungkan perkiraan kinerja daya serap anggaran di tahun 2013. o Kebutuhan baseline belanja non operasional (selain belanja pegawai dan barang operasional), ditetapkan berdasarkan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) 2014 yang tercantum dalam RABPP 2013, dengan memperhitungkan perkiraan kinerja daya serap anggaran di tahun 2013 serta efisiensi belanja perjalanan dinas, seminar, konsiyering, workshop, dan honorarium tim, yang dialokasikan sesuai kebutuhan dan tugas fungsi masing-masing K/L; o Mendukung upaya pengembangan infrastruktur, termasuk upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai aset negara, melalui peningkatan alokasi belanja modal (termasuk belanja barang dan bantuan sosial yangberkarakteristik belanja modal, yang akan dipindahtangankan ke pihak ke-3), o Alokasi bantuan sosial difokuskan untuk pencapaian sasaran-sasaran prioritas bantuan sosial yang mengacu pada kegiatan-kegiatan dalam 4 klaster pengurangan kemiskinan, dan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan; o Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri; o Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (multiyears) o Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan; serta o Untuk menjaga kesesuaian dengan postur APBN, K/L diminta untuk memperhatikan rincian sumber dana dan jenis belanja.  Prioritas-prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II (Buku I Rancangan Awal RKP Tahun 2014). Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai program dan kegiatan prioritas yang terkait dengan Prioritas Pembangunan Nasional diminta untuk memberikan konfirmasi atau mengusulkan perubahan/penyempurnaan terhadap kegiatan prioritas dan/atau alokasi anggaran yang tercantum dalam Buku I Rancangan Awal RKP Tahun 2014, dengan memperhatikan komitmen pelaksanaan kegiatan prioritas yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Usulan perubahan atau konfirmasi tersebut dituangkan dalam masing-masing Renja K/L. Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 11

 Prioritas-prioritas pembangunan bidang yang akan diiaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran III (Buku II Rancangan Awal RKP Tahun 2014). Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai program dan kegiatan prioritas yang terkait dengan prioritas pembangunan bidang diminta untuk memberikan konfirmasi atau mengusulkan perubahan/penyempurnaan terhadap kegiatan prioritas dan/atau alokasi anggaran yang tercantum dalam Buku II Rancangan Awal RKP Tahun 2014, dengan memperhatikan komitmen pelaksanaan kegiatan prioritas yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Usulan perubahan atau konfimasi tersebut agar dituangkan dalam masing-rnasing Renja K/L.  Prioritas-prioritas pembangunan daerah (dimensi kewilayahan) yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran IV (Buku III Rancangan Awal RKP Tahun 2014). Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan di daerah diminta untuk memberikan rincian program dan kegiatan prioritas beserta alokasi anggaran sesuai dengan format yang tercantum dalam Buku III Rancangan Awal RKP Tahun 2014. Usulan tersebut agar dituangkan dalam masing-masing Renja K/L.  Renja K/L disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan, termasuk untuk subsidi. Public Service Obligation(PSO), dan belanja lain yang bersifat khusus yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari kebijakan K/L tersebut.  Efektifitas dan efisiensi pencapaian sasaran pembangunan K/L antara lain melalui: o Mengkaji kembali kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) untuk lebih difokuskan (refocusing) pada kinerja utama Kementerian Negara/Lembaga: o Mengkaji ulang pembangunan gedung kantor baru dan menundanya apabila tidak sangat mendesak. Apabila rencana pembangunan gedung baru tetap akan dilakukan, harus menggunakan spesifikasi dan standar sesuai Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. o Membatasi/mengurangi komponen pendukung pencapaian output yang tidak terkait langsung dengan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, antara lain: (i) perjalanan dinas dalam dan luar negeri; (ii) rapat dan konsinyering di luar kantor; (iii) honorarium tim; (iv) pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga (mess, wisma, rumah dinas, rumah jabatan, gedung pertemuan); (v) pengadaan kendaraan bermotor (kecuali pengadaan kendaraan fungsional seperti ambulan untuk rumah sakit, kendaraan untuk tahanan, kendaraan roda dua untuk penyuluh, dan penggantian kendaraan rusak berat); (vi) pemasangan iklan yang tidak terkait secara langsung dengan layanan K/L pada media massa dan media elektronik; dan (vii) kegiatan lain yang sejenis atau serupa.  Sinergi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui: o memilih kegiatan yang akan didanai oleh K/L dengan berpedoman pada pembagian urusan dan kewenangan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; o menentukan distribusi alokasi anggaran K/L untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dalam kerangka pencapaian prioritas nasional; o mengupayakan sinkronisasi kegiatan dalam Renja K/L dengan kegiatan-kegiatan daerah yang dibiayai dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus;  Dalam rangka klasifikasi belanja negara menurut fungsi, Kementerian Negara/Lembaga diminta melaksanakan pencatatan sesuai Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 12

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai contoh, Kementerian Negara/Lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan diminta mencantumkan kegiatan pendidikan tersebut dalam klasifikasi fungsi pendidikan.  Dalam proses penyusunan Renja K/L, dilakukan Pertemuan Tiga Pihak antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diatur dalam Lampiran V tentang buku Petunjuk Pertemuan Tiga Pihak.  Terkait Inisiatif Baru Tahun Anggaran 2014: o Alokasi anggaran Inisiatif Baru yang sudah dialokasikan dalam surat ini tidak dapat berkurang dan pemanfaatannya tidak dapat digunakan (dialihkan) untuk membiayai kegiatan lainnya; o Dalam penilaian Inisiatif Baru yang telah mendapatkan alokasi dalam surat ini, diperlukan TOR dan RAB yang harus disiapkan oleh K/L pengusul untuk dibahas dalam Pertemuan Tiga Pihak (trilateral meeting); o K/L yang tidak dapat memenuhi kelengkapan TOR dan RAB, maka alokasi anggaran K/L yang bersangkutan akan mengalami pengurangan; o K/L yang mendapatkan tambahan alokasi anggaran untuk Inisiatif Baru berdasarkan Direktif Presiden tetapi belum mengajukan proposal Inisiatif Baru. maka diharapkan dapat segera mengajukan proposal Inisiatif Baru sebelum ditetapkannya pagu anggaran K/L. 4. Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) Setelah Rakorbangpus, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas menyelenggarakan forum trilateral meeting antara mitra K/L, Kementerian Keuangan dan Bappenas. Rapat dengan BPN dilaksanakan pada tanggal 12 April 2013, sementara dengan DJPR PU pada tanggal 15 April 2013 dengan tujuan: (1) koordinasi dan kesepahaman pencapaian sasaran prioritas pembangunan; (2) menjaga konsistensi kebijakan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran terutama antara RKP, Renja K/L dan RKA-KL; (3) mendapatkan komitmen bersama atas penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (kegiatan prioritas dan pendanaannya), serta (4) sebagai dasar bagi K/L untuk merumuskan dokumen kesepakatan bersama yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan masukan oleh K/L dalam penyusunan Renja K/L. Untuk Ditjen Penataan Ruang (DJPR), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), hasil dari pertemuan trilateral ini adalah dokumen kesepakatan pertemuan tiga pihak yang ditanda tangani oleh Kementerian PPN/Bappenas (Direktur Tata Ruang dan Pertanahan), Kementerian Keuangan (Direktur Anggaran I) dan DJPR PU (Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dan Direktur Bina Program dan Kemitraan). Sementara itu untuk BPN, hasil dari pertemuan trilateral ini adalah dokumen kesepakatan pertemuan tiga pihak yang ditanda tangani oleh Kementerian PPN/Bappenas (Direktur Tata Ruang dan Pertanahan), Kementerian Keuangan (Direktur Anggaran IIC) dan BPN (Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri). Dokumen kesepakatan ini berisi antara lain yaitu: kesepakatan atas kegiatan prioritas, kegiatan non prioritas, inisiatif baru beserta keluaran dan besaran anggarannya; kesepakatan atas perubahan alokasi anggaran antarprogram dan antarkegiatan. Hasil kesepakatan ini menjadi pegangan bagi BPN dalam menyusun Renja K/L yang harus diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas.


Beberapa hasil kesepakatan trilateral meeting antara lain:  Perubahan/Realokasi anggaran antar-program dimungkinkan dengan syarat tidak melebihi Pagu Total K/L;  Usulan inisiatif baru BPN terkait pemetaan Tanah Ulayat di Papua dan Papua Barat penting dilakukan sesuai 15 Isu Strategis 2014 namun perlu dilengkapi TOR dan RAB;  Terdapat kegiatan yang mengalokasikan Anggaran Responsif Gender (ARG) seperti penerimaan pegawai di BPN sebanyak 60% adalah wanita;  Alokasi anggaran pendidikan STPN Tahun 2014 akan dikeluarkan dari jenis data pendidikan;  Alokasi PNBP di BPN sudah sesuai dengan target PNBP;  Beberapa rancangan target di TA 2014 sulit tercapai seperti kegiatan Redistribusi Tanah karena secara konvensional tanah sumbernya sudah terbatas. Namun, ada kemungkinan target Redistribusi Tanah akan meningkat karena ada banyak tanah terlantar yang sudah di-SK-kan oleh Kepala BPN;  Alokasi pagu indikatif BPN tahun 2014 sudah memperhitungkan alokasi untuk satker baru, sehingga tidak diperlukan penambahan anggaran on-top; dan  Lanjutan pembangunan gedung pusat pendidikan dan pelatihan memerlukan tambahan sebesar Rp.250.000.000.000,-.

5. Penyusunan Renja K/L 2014 dan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2013 Musrenbangnas dilaksanakan pada tanggal 30 April 2013 dengan tujuan untuk menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pencapaian agenda dan prioritas pembangunan nasional tahun 2014. Kegiatan Musrenbangnas ini dihadiri oleh kementerian dan lembaga di pusat, direktorat teknis di Bappenas yang menjadi mitra kerja kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah provinsi (Bappeda). Secara teknis, forum ini mencoba melakukan sinkronisasi program yang diusulkan oleh Pemerintah Pusat dengan program di daerah. Tujuan dari pelaksanaan Musrenbang Nasional ini adalah menyelaraskan RKP dan Renja KL dengan RKPD dan Renja SKPD dalam rangka pemantapan program dan aktivitas untuk pencapaian agenda dan prioritas nasional pada tahun 2014. Hasil Musrenbang Nasional ini menjadi masukan bagi finalisasi RKP tahun 2014 yang kemudian diolah menjadi Pagu Anggaran. Format pembahasan dalam Musrenbangnas ini adalah trilateral desk yaitu model pembahasan tiga pihak antara K/L, Bappenas, Bappeda Propinsi dengan materi pembahasan usulan daerah (UKPPD) yang terkait dengan target, lokasi dan alokasi. Pembahasan ini merupakan pembahasan dana dekonsentrasi ke 32 provinsi (diluar DKI Jakarta) dan membahas besaran alokasi dana bagi daerah, penyesuaian target dan lokasi antara usulan daerah yang diajukan dalam UKPPD dengan apa yang sudah ada dalam Renja KL pada daerah tersebut. Hasil dari musrenbang ini akan dijadikan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKP 2014. Dikarenakan BPN tidak memiliki dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta merupakan lembaga/badan yang sifatnya vertikal sehingga pembahasan tidak pada besaran alokasi dana bagi daerah akan tetapi pembahasan lebih diarahkan pada penyesuaian target dan lokasi antara usulan daerah yang diajukan dalam Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah(UKPPD) dengan


apa yang sudah ada dalam Renja BPN pada daerah tersebut. Hasil dari musrenbang ini akan dijadikan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKP 2014. Beberapa provinsi yang menyampaikan kebutuhan program dan kegiatan bidang pertanahan yaitu provinsi Papua Barat, provinsi Nusa Tenggara Timur, provinsi Kalimantan Timur, provinsi Sumatera Barat, provinsi Sulawesi Barat, provinsi Sulawesi Selatan, provinsi Bangka Belitung, provinsi Gorontalo, provinsi Sulawesi Utara. Beberapa isu yang dibahas dalam forum trilateral desk pra musrenbangnas antara lain sebagai berikut:  Percepatan kegiatan legalisasi aset (sertifikat tanah) dan pembuatan peta dasar pertanahan;  Usulan kegiatan Program Agraria Daerah (PRODA);  Sosialisasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;  Permasalahan penyelesaian tanah adat dan ulayat;  Perlunya program konsolidasi tanah untuk wilayah perkotaan. 6. Pameran Perencanaan Pembangunan Nasional 2013 Pelaksanaan pameran dilaksanakan pada tanggal 29– 30 April 2013. Tema pameran tahun ini adalah “Menuju Indonesia Sejahtera: Entaskan Kemiskinan”. Pameran ini ditinjau oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Adapun peserta pameran meliputi: (i) K/L; (ii) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (iii) Organisasi Masyarakat Sipil; (iv) BUMN; dan (v) Kementerian PPN/Bappenas. Pameran dibuka oleh Menteri PPN/Bappenas sekaligus melakukan kunjungan ke stand peserta Pameran Perencanaan Pembangunan 2013. Secara keseluruhan terdapat 33 stand (booth) dengan peserta pameran terdiri dari:  Pemerintah provinsi: Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat  Pemerintah Kabupaten/Kota: Kabupaten Pati, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Bantul  Kementerian Lembaga (K/L): Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian PU, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Urusan Logistik, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan  Badan Usaha Milik Negara: BRI dan Pertamina  Organisasi Masyarakat Sipil: LSM IBEKA  Unit kerja internal Bappenas: Pusbindiklatren Beberapa hal penting dari pameran ini adalah:  Pelaksanaan Pameran 2013 dikoordinasikan oleh Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan untuk mempermudah komunikasi dan penentuan tema pameran dalam satu kesatuan dan menjadi centralpoint pengunjung pameran.  Kegiatan pameran pada hari pertama berjalan lancar dan cukup ramai oleh pengunjung. Hal ini ditambah dengan adanya konsep alur cerita yang saling terkait dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan. Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 15

 Pengunjung diperbolehkan membawa buah tangan yang diberikan oleh para peserta pameran sehingga mampu menarik pengunjung pameran untuk datang.  Kunjungan Bapak Presiden RI dan rombongan ke ruangan Pameran pada pelaksanaan pameran hari kedua untuk mengunjungi beberapa stand pameran.

Gambar 3. Pameran Perencanaan Pembangunan Nasional 2013

7. Paska Musrenbangnas – Finalisasi RKP 2014 dan Penetapan Pagu Definitif Penyempurnaan draf rancangan akhir (rancangan interim) RKP 2014 dilakukan setelah Musrenbangnas pada Bulan Mei 2013, yang juga menjadi bahan untuk penentuan pagu anggaran 2014. Rancangan akhir RKP 2014 selanjutnya dibawa dalam pembahasan sidang kabinet dan setelah disempurnakan, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014. Selanjutnya proses penetapan Pagu Definitif dilakukan melalui serangkaian pembahasan antara Pemerintah dengan DPR. Setelah ada kesepakatan, diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014. Dalam proses finalisasi RKP 2014, terjadi perubahan dari pagu indikatif untuk DJPR PU sebesar Rp. 997.047,8, menjadi pagu alokasi anggaran Rp. 1.200.000,0. Matriks rangkuman perubahan pagu anggaran pada tiap tahap, dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini. Tabel1. Perkembangan Pagu DJPR PU Tahun 2014 (dalam juta) Pagu Indikatif2014

Pagu Anggaran 2014

Alokasi Anggaran2014

997.047,8

997.047,8

1.200.000,0


Sementara itu, untuk BPN terjadi perubahan dari pagu indikatif sebesar Rp. 4.142.926,5, menjadipagu alokasi anggaran Rp. 4.321.890,9. Matriks rangkuman perubahan pagu anggaran pada tiap tahap, dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.


Tabel 2. Perkembangan Pagu BPN Tahun 2014 (dalam juta) Pagu Indikatif2014

Pagu Anggaran2014

Alokasi Anggaran2014

4.142.926,5

4.142.926,5

4.321.890,9


8. FGD Pemetaan Indikasi Program dalam RTRWN dan RTR Pulau/Kepulauan dengan RPJMN 20102014 Pelaksanaan FGD pada tanggal 31 Oktober 2013 bertempat di Hotel Morrissey Jakarta, yang bertujuan untuk menjaring informasi pemetaan yang telah dilakukan oleh mitra kerja K/L di Bappenas untuk indikasi program dalam RTRWN dan RTR Pulau/Kepulauan dengan RPJMN 2010-2014. Beberapa hasil yang diperoleh dari hasil FGD, adalah:  RTRWN, terutama RTR Pulau/kepulauan tidak cukup dikenal di kalangan Bappenas, baik secara peran maupun substansi.  RTRWN, terutama RTR Pulau/Kepulauan belum dijadikan acuan dalam penyusunan program di K/L.Salahsatu penyebabnya adalah adanya MP3EI, serta indikasi program masih bersifat umum dan tidak terukur sehingga membingungkan.  Pembangunan cenderung dilaksanakan berdasarkan potensi atau kondisi eksisting yang ada, bukan dikarenakan arahan tata ruang.  Bappenas sebagai mitra K/L belum mampu mempengaruhi K/L sebagai regulator dalam pengambilan keputusan.  Keterlibatan swasta dalam perubahan rencana struktur ruang (dalam hal ini pelabuhan) cukup memberikan pengaruh yang besar.  Terjadinya tumpah tindih peraturan mengenai rencana pembangunan, terutama dalam hal lokasi dan tingkat kewenangan, menjadi salah satu masalah dalam tidak terimplementasinya RTRWN, sehingga terjadi pula perbedaan nomenklatur.  Beberapa hal yang menghambat implementasi program, antara lain: 1) lahan dan sosial; 2) kurang mantapnya perencanaan karena tidak mengidentifikasi hambatan yang akan muncul; 3) target 5 tahun RPJMN dianggap terlalu tinggi sehingga diusulkan adanya fokus/prioritas dalam RPJMN.  Instrumen dalam RPJMN dianggap tidak jelas.  Penyusunan RKP tidak matang (musrenbang).  Beberapa program-program dari pusat disamaratakan, tidak memperhatikan kebutuhan/usulan daerah.  Program yang dananya berasal dari APBN dan APBD tidak jelas. Beberapa rekomendasi yang diperoleh dari hasil FGD antara lain:  Forum trilateral meeting dapat dijadikan momen untuk penguatan peran RTRWN dan RTR Pulau/Kepulauan.  Penyamaan nomenklatur di bidang tata ruang.  Perlu diadakan pertemuan bersama internal Bappenas yang membahas capaian per tahun untuk dilakukan evaluasi. Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 17

Gambar4.Kegiatan FGD Pemetaan Indikasi Program dalam RTRWN dan RTR Pulau/Kepulauan dengan RPJMN 2010-2014

9. Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Pelaksanaan kegiatan pemantauan pada tanggal 11 – 14 November 2013.Kegiatan yang dipantau adalah kegiatan prioritas berupa Prioritas Nasional untuk Bidang Tata Ruang, yaitu kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah yang dilaksanakan oleh Ditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum. Kegiatan ini adalah kegiatan dekonsentrasi dengan sasaran sinkronisasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan dan antarrencana tata ruang. Sedangkan untuk bidang pertanahan, yang dipantau adalah kegiatan prioritas nasional yang termasuk dalam program pengelolaan pertanahan nasional. Pelaksanaan wawancara dan survei lapangan kegiatan pemantauan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dilakukan di dua provinsi yaitu: Sulawesi Utara dan Papua Barat. a. Pemantauan Bidang Tata Ruang  Provinsi Sulawesi Utara Beberapa isu bidang tata ruang yang teridentifikasi di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut: o Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara telah dibahas di forum BKPRN pada tanggal 12 Mei 2011, telah mendapat surat persetujuan substansi Menteri PU No.HK.01 03/Mn/212pada tanggal 12 Mei 2011 dan telah dievaluasi di Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 19 November 2013. o Dari aspek kehutanan, dalam aspek perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan, telah diterbitkan SK Menteri Kehutanan untuk kawasan hutan non-DPCLS (Daerah Penting, Cakupan Luas dan Strategis). Namun masih terdapat juga kawasan hutan DPCLS, dimana kondisi eksisting sudah berupa pemukiman. Salah satu kawasan permukiman yang masih termasuk kawasan hutan dan berstatus Holding Zoneadalah di Desa Pinilih, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. Berdasarkan kunjungan lapangan, diperoleh informasi bahwa di desa tersebut sudah menjadi permukiman secara turun-temurun dari tahun 1928. o Daerah mengharapkan agar proses pembahasan rencana rinci tata ruang tidak serumit RTRW. Daerah mengharapkan agar apabila memungkinkan diberi bantuan insentif dari pusat. o Terkait dengan kelembagaan, masih ada permasalahan dalam hal koordinasi dalam penataan ruang, mengingat saat ini kelembagaan yang memiliki tupoksi bidang tata ruang hanya setingkat bidang (eselon 3) di Dinas PU, sehingga belum memiliki posisi yang cukup kuat. Selain itu diusulkan agar Sekretaris Daerah Provinsi sebagai Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 18

Daerah (BKPRD) harus diperkuat dengan pemahaman bidang tata ruang yang dimilikinya, karena saat ini banyak juga Sekda yang kurang paham tata ruang. o Terkait dengan Penyidik Pegawai Negeri (PPNS) bidang tata ruang, Jumlah PPNS masih terbatas di tingkat provinsi maupun kab/kota. o Daerah perlu dukungan untuk sinkronisasi RPJPD, RPJMD, RTRW, karena akan terdapat penyusunan RPJMD tahap 3 (tahun 2015-2019). Sementara itu, untuk kegiatan dekonsentrasidititikberatkan pada proses percepatan penyusunan dokumen penataan ruang seperti RTRW dan RDTR, dan pembuatan RTH. Selain itu juga Provinsi Sulawesi Utara masih membutuhkannya untukmembangun kapasitas kelembagaan di daerah, memperkuat sinergi pusat-daerah dan meningkatkan kapasitas SDM maupun database bidang tata ruang.  Provinsi Papua Barat Hasil wawancara dengan Bappeda Provinsi Papua Barat dan Dinas PU Provinsi Papua Barat terkait Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah sebagai berikut: o RTRW Provinsi Papua Barat telah ditetapkan melalui Perda Nomor 2 Tahun 2013. Penyelesaian masalah kawasan hutan yang menjadi kendala penyelesaian RTRW Provinsi ini, diselesaikan melalui mekanisme Holding Zone (HZ). Untuk RTRW Kabupaten/kota yang telah diperdakan sebelum adanya keputusan HZ,akan dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil HZ melalui peraturan gubernur (Pergub). o Terkait kegiatan BKPRD yang telah dilakukan, Bappeda Prov. Papua Barat melalui Gubernur ingin melaporkan kepada BKPRN secara berkala (semester/tahunan). Untuk itu, diharapkan BKPRN menyusun format laporan dan mensosialisasikannya kepada BKPRD. o Pada tahun 2013, Provinsi Papua Barat tidak memiliki PPNS. Hal ini dikarenakan, satu-satunya PPNS yang ada, dipindahkan keluar kota. o Provinsi Papua Barat belum memiliki kegiatan sinkronisasi rencana tata ruang dan rencana pembangunan. Untuk itu, diusulkan oleh Bappeda Provinsi, perlu dilakukan Bimbingan Teknis (Bintek) dan sosialisai terkait sinkronisasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan. o Prioritas penyusunan RDTR untuk Kawasan Strategis Nasional (KSN) di provinsi Papua Barat tahun 2013 meliputi KSN kawasan perbatasan dan KSN Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat. b. Pemantauan Bidang Pertanahan  Provinsi Sulawesi Utara Beberapa isu bidang pertanahan yang diperoleh dari kunjungan kegiatan pemantauan pelaksanaan RKP 2013 di Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut: o Untuk mendukung pembangunan wilayah, BPN Kanwil telah memiliki neraca penatagunaan tanah. Neraca ini pada dasarnya dapat digunakan sebagai salah satu instrumen pengendali penataan ruang. o Belum sinkronnya data luas kawasan pertanian di Provinsi Sulawesi Utara oleh 3 instansi (Dinas Pertanian, Dinas PU, dan BPN Kanwil) terkait dengan isu ketahanan pangan daerah. Data Dinas Pertanian selalu menunjukkan luas wilayah pertanian yang lebih besar, karena dihitung berdasarkan masa tanam. Adapun data Dinas PU selalu mempertimbangkan wilayah pertanian berdasarkan fungsinya, termasuk didalamnya sarana prasarana irigasi. Sedangkan data BPN Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 19

mengacu pada neraca penatagunaan tanah. Saat ini 3 instansi tersebut telah melakukan beberapa pertemuan untuk memperoleh data akhir, sehingga selanjutnya BPN dapat melakukan pengendalian pada kawasan pertanian–LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian, melalui instrumen penerbitan sertipikat dengan fungsi tetap LP2B. o Terdapat sengketa tanah ulayat yang berkepanjangan di Pulau Lembeh (Kecamatan Lembeh Utara dan Lembeh Selatan). Pada tahun 1984, Mendagri pernah mengeluarkan SK bahwa dari total 5.400 ha luas wilayah pulau Lembeh, 300 ha diantaranya merupakan merupakan tanah ulayat. Hanya yang kemudian menjadi masalah penetapan 300 hektar tanah ulayat ini sama sekali tidak didukung dengan keterangan batas-batas tanahnya, sehingga menjadikannya tidak jelas dan simpang siur. Bahkan BPN pun ternyata pernah mengeluarkan SK Redistribusi pada wilayah tersebut. Di sisi lain sebelumnya sudah terdapat beberapa rencana pembangunan berskala nasional di Pulau Lembeh, seperti rencana pengembangan pelabuhan petikemas internasional. Sehingga untuk mengantisipasi hal yang lebih buruk, pada tahun 2005 Kepala Kanwil BPN memutuskan untuk menghentikan segala bentuk pelayanan pertanahan di Pulau Lembeh. Terakhir pada awal November 2013, Kepala BPN melakukan kunjungan khusus ke Kota Bitung untuk meninjau serta menginstruksikan penyelesaian sengketa pertanahan di Pulau Lembeh tersebut.  Provinsi Papua Barat Beberapa isu bidang pertanahan yang diperoleh dari kunjungan kegiatan pemantauan pelaksanaan RKP 2013 di Kanwil BPN Provinsi Papua Barat sebagai berikut: o Pemetaan Tanah Adat/Ulayat - Perlu sosialisasi Peraturan Menteri Agraria No. 5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan mendorong Pemda agar melakukan penelitian terkait keberadaan tanah adat/ulayat di daerah tersebut.Selain itu perlu sosialisasi mengenai pentingnya pemetaan tanah adat/ulayat kepada masyarakat hukum adat. - Provinsi Papua Barat belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur mengenai pengelolaan tanah ulayat/adat di daerah tersebut. Berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri Agraria No. 5 tahun 1999 tentang Tata Cara Penyelesaian Tanah Adat/Ulayat mengamanatkan agar pemda menetapkan peraturan daerah mengenai pengaturan tanah adat/ulayat. Pengaturan tersebut diperlukan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tanah adat/ulayat di setiap provinsi. o Perlu dilakukan penataan batas tanah adat/ulayat yang melibatkan ketua adat di daerah tersebut kemudian dituangkan dalam peta tanah adat/ulayat. o Penanganan Kasus Pertanahan - Kasus pertanahan yang sering muncul di Papua Barat terkait dengan pengelolaan tanah adat/ulayat selama ini dibawa ke peradilan umum. Namun secara hukum peradilan umum tidak berwenang menangani kasus adat. o Pemetaan Kawasan hutan dan non hutan - Perlu mendorong agar dilakukan pemetaan kawasan hutan dan non hutan, karena di lapangan batas kawasan hutan tidak diketahui dengan jelas sehingga menyulitkan penerbitan sertifikat tanah.


10. FGD Kajian Background Study RPJMN 2015-2019 Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Pelaksanaan kegiatan FGD pada tanggal 28 November 2013 bertempat di Hotel Cemara Jakarta, yang bertujuan menyampaikan hasil kajian Background Study RPJMN 2015-2019 Bidang Tata Ruang dan Pertanahan kepada unit kerja di Bappenas. Pada FGD tersebut, telah berhasil disosialisasikan Background Study RPJMN 2015 – 2019 Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dan terjaring masukan dan tanggapan terhadap Background Study RPJMN 20152019 Bidang Tata Ruang dan Pertanahan. Beberapa hal penting yang didiskusikan dalam rapat antara lain, sebagai berikut:  Perlu dikaji secara mendalam apakah regulasi bidang tata ruang dan pertanahan sudah disusun semua dan bagaimana keterkaitan antarregulasi tersebut. Selain itu perlu dipastikan peraturan perundangan yang disusun tidak saling ‘bertabrakan’;  Peran dan fungsi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah perlu diperkuat untuk mengatasi permasalahan pemanfaatan ruang di daerah. Selain itu, perlu peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perlu dirumuskan dengan lebih seksama;  Penyusunan RTRW perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat miskin dan anggota masyarakat rentan seperti anak dan lansia;  Komunikasi lintas sektor perlu dibuka untuk kegiatan lintas sektor seperti redistribusi tanah dan access reform;  Perlu dilakukan kajian komprehensif untuk perubahan sistem publikasi menjadi sistem publikasi positif;  Pembentukan pengadilan khusus pertanahan lebih baik menjadi bagian dari peradilan umum namun sistemnya dibuat bagian khusus atau ‘kamar khusus’ yang hanya diperuntukan mengadili kasus pertanahan. Implikasinya perlu meningkatkan kemampuan penegak hukum termasuk polisi, jaksa dan hakim dalam Bidang Pertanahan.  Percepatan penyediaan peta pertanahan secara digital dengan sistem koordinat yang pasti untuk menyediakan sistem informasi pertanahan yang lebih baik sehingga dapat mengurangi konflik pertanahan di dalam kawasan non-hutan maupun antara kawasan hutan dan non-hutan.

Gambar 5. Kegiatan FGD Kajian Background Study RPJMN 2015-2019 Bidang Tata Ruang dan Pertanahan


B. Kegiatan Pendukung 1. Rapat Koordinasi Konsolidasi Awal Koordinasi Reforma Agraria Pelaksanaan Rakor Konsolidasi Awal Koordinasi Reforma Agraria diselenggarakan pada tanggal27 Maret 2013 bertempat di Ruang SG-5 Bappenas, yangbertujuan untuk mensosialisasikan Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional sebagaimana telah ditetapkannya Surat Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor Kep.55/M.PPN/HK/03/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional. Beberapa hal penting yang disampaikan oleh Direktur Tata Ruang Pertanahan, antara lain adalah :  Latar belakang dari pembentukan Tim Koordinasi Reforma Agraria Nasional, antara lain: (i) maraknya kasus pertanahan, terutama pada awal Tahun 2012; (ii) arahan Menteri PPN agar segera dilakukan Rapid Assessment unbtuk menemukenali akar permasalahan dan antisipasi intervensi kebijakan yang diperlukan; dan (iii) kebutuhan aktual berupa pelaksanaan Reforma Agraria baik dalam pengertian Redistribusi Tanah maupun Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Pertanahan Nasional yang dalam pelaksanaannya melibatkan kewenangan lain di luar wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga membutuhkan koordinasi strategis lintas kementerian lembaga (sektor).  Tujuan dari pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional adalah : (i) melaksanakan pengkajian, perumusan dan pengembangan kebijakan pertanahan nasional yang mendukung pelaksanaan reforma agraria; (ii) melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan kebijakan (RPK) terkait reforma agraria nasional serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RPK tersebut; dan (iii) melaksanakan diseminasi kebijakan pertanahan, membangun konsensus, dan mendapatkan dukungan dari institusi dan pelaku terkait pelaksanaan reforma agraria nasional.  Koordinasi strategis reforma agraria nasional diharapkan dapat menghasilkan: (i) kebijakan penyempurnaan sistem pengelolaan pertanahan nasional; (ii) strategi, rencana, program, dan kegiatan (roadmap) pelaksanaan reforma agraria untuk jangka waktu 2013 – 2019; dan (iii) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reforma agraria.  Ruang lingkup kegiatan koordinasi strategis reforma agraria nasional meliputi 3 komponen utama, yaitu: (i) Redistribusi Tanah dan Access Reform; (ii)Identifikasi Cakupan Peta Dasar Pertanahan dan Wilayah yang Bersertifikat; dan (iii) Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Pertanahan Nasional.  Pada Tahun Anggaran 2013, kegiatan utama yang dilakukan terdiri dari : (i) penyusunan rencana pencapaian target 80% cakupan tanah bersertipikat dan peta dasar pertanahan; (ii) penyusunan rencana jangka menengah penyempurnaan sistem pengelolaan pertanahan; (iii) penyusunan TOR pilot project registrasi wilayah hutan; dan (iv) penyusunan TOR studi pembentukan pengadilan khusus pertanahan. Beberapa hal penting yang disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, BPN, antara lain adalah :  Pada tahun 2007, jumlah kasus yang tercatat di BPN meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 4.581 (BPN,2009). Sedangkan data terahir 2012 juga menunjukan peningkatan yang significant yaitu tercatat sejumlah 8.307 kasus.  Reforma agraria yang selama ini dilaksanakan di BPN terdiri dari Asset Reform dan Access Reform. Dalam implementasinya, pelaksanaan reforma agraria mengalami pasang surut karena stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 22

 Tanah objek reforma agraria terdiri dari : (i) tanah negara bekas kawasan hutan yang dilepaskan oleh Kementerian Kehutanan; (ii) tanah-tanah negara bekas HGU atau HGB/HP yang sudah berahir jangka waktu berlakukanya hak atas tanah dan tidah diperpanjang lagi atau diperpanjang sebagian; (iii)tanah-tanah bekas tanah hak (HGU atau HGB/HP yang diterlantarkan; dan (iv) tanah negara  Legalisasi asset dapat dilakukan melalui PRONA, UKM, Tanah Petani, Tanah Nelayan, Tanah Transmigrasi, Tanah MBR-Menpera.  Sedangkan penyelenggaraan access reform merupakan kegiatan pemberdayaan guna meningkatkan pemanfaatan tanah dengan sumber pendanaan yang dapat berasal dari APBD/APBN, CSR, dan kredit perbankan.  Kegiatan reforma agraria menurut BPN lebih baik dikonsentrasikan terhadap Access Reform sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan refoma agraria dalam kaitannya dengan access reform, perlu pelibatan dari BI sebagai lembaga keuangan.

Gambar 6.Rapat Koordinasi Konsolidasi Awal Koordinasi Reforma Agraria

2. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BKPRD Tahun 2013 Rakornas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 1012 April 2013 di Padang, Sumatera Barat, dengan mengangkat tema “Optimalisasi Peran dan Fungsi BKPRD dalam rangka Mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah yang Berkualitas”.Tujuan Rakornas ini adalah melakukan pembinaan dan pengawasan kelembagaan penataan ruang yang mandiri, dinamis, dan progresif dalam rangka penguatan kelembagaan penataan ruang daerah yang berkelanjutan. Sementara itu, sasaran yang ingin dicapai adalah terumuskannya isu-isu strategis kelembagaan penataan ruang daerah sebagai masukan bagi penyelenggaraan penataan ruang daerah yang berkualitas, diantaranya:  Mekanisme dan tata kerja BKPRD  Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang penataan ruang, dan  Penguatan peran dan fungsi BKPRD sebagai wadah koordinasi penataan ruang daerah dan dalam pengendalian pemanfaatan ruang daerah. Hasil Rakornas BKPRD ini akan menjadi salah satu input bahan bagi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BKPRN Tahun 2013. Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 23

Gambar 7. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BKPRD Tahun 2013

3. Konsinyering Pembahasan White PaperKebijakan Pertanahan Pelaksanaan konsinyering pembahasan White PaperKebijakan Pertanahan ini diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2013 bertempat di Hotel Morrissey Jakarta. Hal-hal yang disampaikan dalam pembukaan konsinyering Direktorat Tata Ruang Pertanahan, Bappenas adalah mengenai penyusunan white paper dilakukan oleh staf sub direktorat pertanahan, dibantu oleh staf pengajar STPN Yogyakarta dan BPN yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam bidang pertanahan. Namun dalam perjalannya penyusunan white paper diselesaikan secara sepihak oleh staf sub direktorat pertanahan karena waktu yang semakin terbatas dan keterbatasan waktu staf pengajar STPN Yogyakarta. Latar belakang penyusunan white paper ini adalah: banyaknya kasus-kasus pertanahan yang terjadi saat ini. Akar permasalahan kasus pertanahan adalah: (i) normatif, terkait dengan kesejahteraan dan kepastian hukum hak atas tanah; (ii) teknis pengelolaan pertanahan nasional (sistem pendaftaran tanah stelsel negatif, belum adanya bank tanah dan pengadilan tanah); (iii) perbedaan cara pandang hukum pertanahan yang ada di masyarakat. Usulan kebijakan yang perlu diambil dalam upaya perbaikan pengelolaan pertanahan nasional antara lain adalah: (i) kebijakan sistem pendaftaran tanah; (ii) kebijakan pencadangan dan pembentukan bank tanah; (iii) penyelesaian kasus pertanahan dan pembentukan pengadilan tanah; (iv) redistribusi tanah dan kebijakan access reform; dan (v) sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Gambar 8. Konsinyering Pembahasan White Paper Kebijakan Pertanahan Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 24

4. Rapat Kerja Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (Raker I) Pelaksanaan Raker Tim Koordinasi Reforma Agraria Nasional ini diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2013 bertempat di Ruang SS-4 Bappenas, yang bertujuan untuk melakukan finalisasi terhadap draft Rencana Kerja Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional Tahun Anggaran 2013. Rapat kerja ini merupakan kick-off pelaksanaan kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional Tahun 2013 dan memiliki tujuan untuk menyepakati rencana kerja Tim Koordinasi Strategis RAN Tahun 2013. Beberapa hal penting yang mengemuka, yaitu:  Perbaikan sistem pengelolaan pertanahan nasional memerlukan koordinasi lintas sektor, dengan memperhatikan tupoksi Bappenas yang mengemban fungsi koordinasi maka pada tahun 2013 dibentuk Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional melalui Surat Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor Kep.55/M.PPN/HK/03/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional.  Terdapat 4 kegiatan prioritas nasional di BPN berdasarkan review RPJMN dan RKP yaitu kegiatan redistribusi tanah, kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah (P4T), kegiatan penyusunan peta pertanahan, dan kegiatan legalisasi aset tanah. Dari empat indikator kegiatan strategis tersebut, dua diantaranya perlu perhatian khusus karena Trend Pencapaian RKP di bawah Trend Pencapaian RPJMN, yaitu Redistribusi Tanah dan Legalisasi Aset (Sertipikasi).  Tim Koordinasi RAN diharapkan dapat memberikan masukan dan menyusun rumusan kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan reforma agraria nasional.  Perlu ada intervensi kebijakan pengelolaan pertanahan nasional, yaitu: (i) perubahan sistem pendaftaran tanah; (ii) kebijakan redistribusi tanah dan access reform; (iii) pembentukan pengadilan khusus pertanahan; (iv) pembentukan bank tanah; dan (v) kebijakan perbaikan proposi SDM bidang pertanahan.  Pokok-pokok rencana kerja tahun anggaran 2013 terdiri dari: (i) identifikasi cakupan wilayah nasional yang sudah di petakan serta perlu dilakukan register dan publikasi wilayah hutan sehingga dapat mengurangi konflik pertanahan di buffer zone; (ii) penyusunan buku pedoman dalam pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah dan access reform, selain itu diperlukan pula pemetaan lokasi wilayah yang sudah diredistribusi, sehingga dapat melakukan kerjasama dengan K/L terkait dalam pelaksanaan access reform seperti misalnya pada Kementerian Pertanian untuk kegiatan pupuk gratis; (iii) pembentukan pengadilan khusus pertanahan. Saat ini kasus pertanahan dapat masuk kedalam tiga pengadilan yang berbeda dan dapat menghasilkan keputusan yang berbeda pula sehingga hal tersebut tidak menjamin kepastian hukum; (iv) pembentukan bank tanah. Kegiatan yang akan dilakukan di tahun ini yaitu mengidentifikasikan model bank tanah di negara lain, untuk selanjutnya dibentuk kesepahaman mengenai model yang sesuai dengan kondisi Indonesia; (v) kebijakan SDM bidang pertanahan. Kegiatan yang dilakukan di tahun ini yaitu menentukan kebutuhan ideal terutama juru ukur dan bagaimana cara penyediaannya misalnya melalui pihak swasta.  Selain pokok rencana kerja, terdapat juga kegiatan tim yang melibatkan koordinasi lintas sektor dan daerah, meliputi: (i) pengelolaan tanah ulayat Papua (termasuk identifikasi dan penetapan sukusuku); (ii) sertipikasi tanah transmigrasi yang memiliki masalah besar (proses sertipikasi dapat Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 25

dipercepat untuk tanah program transmigrasi sebelum tahun 1998); (iii) program Agraria Daerah (PRODA) di Kaltim, kemungkinan disebabkan oleh miss komunikasi antara BPN dengan pemda karena sebenarnya telah ada alokasi dari pemda namun tidak ditanggapi oleh BPN.

Gambar 9. Rapat Kerja Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (Raker I)

5. Rapat Kerja Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (Raker II) Pelaksanaan Raker Tim Koordinasi Reforma Agraria Nasional ini diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2013 bertempat di Ruang Rapat 203 Gedung Madiun Bappenas, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pilihan-pilihan bentuk kerjasama yang mungkin dilakukan untuk dapat menjalankan kembali maupun merumuskan model baku kegiatan Access Reform, serta mempersiapkan rapat kerja Tim Koordinasi Strategis RAN di Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan PRODA diantaranya : (i) mengidentifikasi stakeholder yang terlibat; (ii) mengidentifikasi pokok pembahasan rapat kerja; dan (iii) mengidentifikasi bentuk kesepahaman yang diharapkan. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Eselon 3 Direktorat Pemetaan Dasar BPN, Perwakilan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN, perwakilan Kementerian Kehutanan, dan staf di lingkungan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan. Beberapa hal penting yang mengemuka, yaitu:  Koordinasi PRODA dilatarbelakangi beberapa hal sebagai berikut : o Data BPN menunjukkan bahwa jumlah total bidang tanah di Indonesia yang telah bersertipikat hingga tahun 2012, mencapai 42.754.257 bidang tanah atau sekitar 49,23% dari total 86.845.839 bidang tanah non hutan di Indonesia. o Keterbatasan alokasi anggaran APBN untuk BPN dalam melaksanakan sertipikasi tanah sehingga jumlah target sertipikasi setiap tahunnya masih terbatas, untuk itu inisiatif kegiatan sertipikasi PRODA yang dilakukan Pemerintah Daerah harus didukung. o Pada kegiatan Musrenbang 2013 terdapat informasi dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, bahwa kegiatan PRODA Provinsi Kalimantan Timur terhenti karena terkendala beberapa permasalahan diantaranya tidak adanya koordinasi antara pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan BPN setempat dan belum adanya pihak yang memediasi pelaksanaan PRODA sehingga menghambat target pencapaian dan output PRODA.  Sementara itu kegiatan Koordinasi Access Reform dilatarbelakangi beberapa hal sebagai berikut : o Terdapat kemungkinan pengalihan hak atas tanah yang telah diredistribusikan kepada pihak lain karena masyarakat miskin penerima tanah tidak memiliki akses sumberdaya yang cukup untuk mengolah dan memanfaatkan tanah tersebut. Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 26

o Kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat teridentifikasi masih dilakukan secara tersebar, sporadis, dan berdasarkan inisiatif masing-masing pihak pelaksana. o Telah dibentuk Tim Koordinasi Reforma Agraria Nasional (RAN) melalui Kepmen PPN/Kepala Bappenas No. KEP.55/M.PPN/HK/03/2013. Salah satu rencana kerja pada tahun 2013 dalam tim koordinasi tersebut adalah terkait dengan koordinasi kegiatan Redistribusi Tanah oleh BPN dengan kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat oleh Pemda maupun Kementerian Lembaga (K/L). o Kegiatan koordinasi dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan Rencana Kebijakan Redistribusi dan Access Reform.  Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Access Reform adalah : (i) pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sudah tidak intensif lagi dilakukan oleh beberapa pihak yang telah teridentifikasi seperti Pemda Provinsi Jawa Tengah, Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan K/L; dan (ii) belum terdapat konsep model Access Reform, sehingga belum dapat diarahkan sebagai pelengkap Asset Reform (sertipikat tanah yang diberikan dalam kegiatan redistribusi tanah).  Koordinasi Access Reform dilakukan untuk mengidentifikasi pilihan-pilihan bentuk kerjasama yang mungkin dilakukan untuk dapat menjalankan kembali maupun merumuskan konsep model pemberian bantuan pada masyarakat (Access Reform) dan teridentifikasi mekanisme perumusan konsep model Access Reform.  Rapat koordinasi terkait kegiatan PRODA akan dilakukan tim koordinasi strategis Reforma Agraria Nasional di Kalimantan Timur pada tanggal 11 Juli 2013. Sementara itu pelaksanaan rapat koordinasi terkait access reform direncanakan antara 22-27 Juli 2013 bertempat di Bappenas dengan mengundang beberapa Kementerian/Lembaga yang memiliki program/ kegiatan yang terkait pelaksanaan access reform pada lokasi yang telah ditentukan (Provinsi Bangka Belitung dan Jawa Tengah). Dalam rapat koordinasi terkait dengan access reform di atas akan dilakukan pemaparan dari BPN mengenai kriteria clean and clear subyek dan obyek kegiatan redistribusi tanah dan access reform. Selain itu akan diidentifikasi program/kegiatan masing-masing K/L yang terkait dengan redistribusi tanah (Kementan, KKP, Kemenpera, Kemenkop UKM, Kemenakertrans, Kemenhut). 6. Rapat Koordinasi Program Reforma Agraria Daerah (Provinsi Kalimantan Timur) Pelaksanaan Koordinasi Program Reforma Agraria Daerah diselenggarakan pada tanggal 11 Juli 2013 dan Jumat, 19 Juli 2013 bertempat di Provinsi Kalimantan Timur, yang bertujuan untuk mengidentifikasikan permasalahan dalam pelaksanaan PRODA Provinsi Kalimantan Timur; dan menyepakati upaya tindak lanjut pelaksanaan PRODA Kalimantan Timur. Rapat dihadiri oleh Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Badan Pertanahan Nasional (Pusat), Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Wilayah BPN Kalimantan Timur, Bappeda Kabupaten/Kota terdekat (Provinsi Kalimantan Timur), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Wilayah Kalimantan Timur, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terdekat (Provinsi Kalimantan Timur). Beberapa hal penting yang mengemuka, adalah:  Secara nasional berdasarkan data BPN, pada tahun 2012 jumlah bidang tanah yang bersertipikat mencapai 42.754.257 bidang atau mencapai 49,23% dari total keseluruhan. Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan jumlah tanah bersertipikat adalah Program Agraria Nasional yang dibiayai oleh APBN untuk mensertipikatkan tanah masyarakat yang tidak mampu. Keterbatasan Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 27

APBN menyebabkan jumlah target sertipikasi melalui PRONA masih terbatas. PRODA merupakan bantuan pemerintah daerah untuk masyarakat di wilayahnya yang telah memiliki lahan tetapi belum memiliki sertipikat. Mengingat pentingnya kegiatan PRODA tersebut, maka program ini perlu terkoordinasi dan didukung oleh semua pemangku kepentingan.  Program Agraria Daerah (PRODA) yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur merupakan Sertipikasi Lahan Usaha Petani (SLUP) yang bertujuan untuk mengembangkan usaha pertanian. Pelaksanaan SLUP telah dimulai sejak tahun 2011 yang dilaksanakan di 9 kabupaten, dan pada tahun 2012 SLUP dilaksanakan di 10 Kabupaten.  Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Proda/SLUP tersebut, yaitu: (1) Perbedaan sistem pembayaran pembiayaan antara pihak BPN dan Pemda cq Bappeda. Mekanisme sistem pembayaran oleh BPN dibiayakan sebelum pelaksanaan sertifikasi dimulai, sedangkan mekanisme sistem pembayaran oleh Pemda cq Bappeda dianggarkan setelah pelaksanaan selesai; 2) Keterbatasan jumlah juru ukur di jajaran BPN (Kantor Pertanahan) bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat yang secara reguler datang sehingga target proda tidak dapat tercapai; 3) Terdapat permasalahan di kabupaten terkait dengan lokasi Proda/SLUP di mana beberapa lahan yang setelah diukur oleh BPN ternyata masih berstatus diatas HPL sehingga tidak dapat dilanjutkan prosesnya karena akan terjadi tumpang-tindih hak atas tanah; (4) Adanya biaya retribusi SPT PBB yang belum diatur dalam perda; (5) Tidak adanya MoU; dan (6) Minimnya kelengkapan surat-surat tanah dan data diri pemilik sebelumnya.

Gambar 10. Rapat Koordinasi Program Reforma Agraria Daerah (Provinsi Kalimantan Timur)

7. Konsinyering Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (Raker III) Pelaksanaan Konsinyering Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (Rapat Kerja) diselenggarakan pada tanggal 1-2 Agustus 2013 bertempat Arion Swiss-Bellhotel, Kemang, Jakarta, yang bertujuan agar terciptanya kesepahaman konsep pelaksanaan access reform, untuk dapat menjadi pelengkap kegiatan asset reform,menyusun status progress report dari pelaksanaan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional, serta pembahasan background study penyusunan RPJMN Tahun 2015-2019 Bidang Pertanahan dan White Paper Bidang Pertanahan. Konsinyering ini dihadiri oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN, jajaran Eselon 3 Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN, perwakilan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, serta Subdit Pertanahan Bappenas (Kasubdit dan Staf). Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 28

Beberapa hal penting yang mengemuka, adalah:  Pelaksanaan Reforma Agraria didasari oleh : (i) Tap IX/MPR/2001; (ii) UU No. 5 Taun 1960 (UUPA); dan (iii) PP 224/1961.  Adapun tujuan Reforma Agraria adalah sebagai berikut : (i) menata ulang ketimpangan struktur penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan tanah ke arah yang berkeadilan; (ii) mengurangi kemiskinan; (iii) menciptakan lapangan kerja; (iv) mengurangi sengketa dan konflik pertanahan; (v) memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah; (vi) meningkatkan ketahanan pangan dan energi rumah tangga; dan (v) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.  Salah satu daerah yang telah menerima manfaat dari program Reforma Agraria yang dilakukan oleh BPN adalah Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu Tahun 2006-2013.  Terkait dengan pelaksanaan koordinasi access reform, yakni Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional berupaya melakukan koordinasi lintas K/L untuk kegiatan Access Reform melalui pelaksanaan pilot project di beberapa lokasi seperti provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan provinsi Jawa Tengah. Dasar pemilihan lokasi tersebut karena provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki Program Satam Emas, sedangkan Provinsi Jawa Tengah dipilih karena pengalaman pelaksanaan access reform sebelumnya.  Sementara itu terkait dengan status laporan kemajuan Tim Koordinasi Reforma Agraria Nasional, beberapa hal penting yang disampaikan sebagai berikut : o Target rencana kerja Tim Koordinasi Reforma Agraria tahun anggaran 2013 terdiri dari : (i) rencana intervensi yang terdiri dari perubahan kebijakan pendaftaran tanah dari Stelsel Negatif menjadi Stelsel Positif, kebijakan redistribusi tanah dan access reform, pembentukan pengadilan khusus pertanahan, pembentukan bank tanah, dan kebijakan perbaikan proporsi sumber daya manusia (SDM) bidang pertanahan; dan (ii) koordinasi lintas sektor dan daerah yang terdiri dari program daerah agraria (PRODA) Provinsi Kalimantan Timur dan sertipikasi tanah transmigrasi. o Tim koordinasi dalam melaksanakan rencana kerja menemui beberapa tantangan, yang secara garis besar meliputi : (i) Beberapa data berbasis SIG (data peta dasar pertanahan dan wilayah bersertipikat) memiliki sistem koordinat yang berbeda sehingga belum autorectified; (ii) beberapa data spasial berbasis SIG (data redistribusi) yang dibutuhkan masih berbentuk data tabulasi; dan (iii) koordinasi pihak-pihak lainnya diluar tim koordinasi strategis RAN (KKP, Kementan, Kemen KUKM, Kemenpera, dan Kemenakertrans) perlu ditingkatkan terutama untuk kegiatan terkait access reform dan sertipikasi tanah lintas K/L.  Terkait dengan white paper kebijakan pengelolaan pertanahan nasional, beberapa hal penting yang disampaikan sebagai berikut : o Latar belakang penyusunan white paper ini adalah: banyaknya kasus-kasus pertanahan yang terjadi saat ini. Akar permasalahan kasus pertanahan adalah: (i) normatif, terkait dengan kesejahteraan dan kepastian hukum hak atas tanah; (ii) teknis pengelolaan pertanahan nasional (sistem pendaftaran tanah stelsel negatif, belum adanya bank tanah dan pengadilan tanah); (iii) perbedaan cara pandang hukum pertanahan yang ada di masyarakat. o Berdasarkan identifikasi akar permasalahan tersebut dirumuskan tinjauan dan arahan pengelolaan pertanahan nasional, yang terdiri dari : (i) kebijakan sistem pendaftaran tanah; (ii) kebijakan pencadangan dan pembentukan bank tanah; (iii) penyelesaian kasus pertanahan dan pembentukan pengadilan tanah; (iv) redistribusi tanah dan kebijakan access reform; dan (v) sumber daya manusia bidang pertanahan. Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 29

o Pelaksanaan rencana tindak yang diusulkan adalah dalam jangka waktu 12 tahun mengikuti waktu masa berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJPN), namun untuk mempermudah pembagian tahapan program dan kegiatan maka kemudia rencana kerja dalam white paper dibagi menjadi 3 tahap kerangka waktu, yaitu jangka pendek (1-4 tahun), menengah (5-8 tahun), dan jangka panjang (9-12 tahun).

Gambar 11. Konsinyering Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (Raker III)

8. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Reforma Agraria Nasional (Access Reform I) Rapat Koordinasi Reforma Agraria Nasional dilaksanakan pada tanggal 2 September 2013 bertempat di Ruang Subadra – Bidakara Hotel Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71–73, Pancoran – Jakarta Selatan. Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah teridentifikasinya daftar program/kegiatan Kementerian/Lembaga yang dapat mendukung pelaksanaan Reforma Agraria; serta teridentifikasinya kesepakatan bentuk koordinasi Access Reform yang mungkin dilakukan untuk dapat melaksanakan reforma agraria secara ideal. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh pejabat Eselon I/Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Badan Pertanahan Nasional. Beberapa hal penting yang mengemuka, yaitu:  Reforma Agraria merupakan salah satu upaya penataan sistem politik dan hukum pertanahan berdasarkan pancasila, UUD 45, TAP IX/MPR/2011 dan UUPA, serta peraturan lainnya. Reforma Agraria menjadi salah satu rencana BPN yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014.  Reforma Agraria adalah restrukturisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber-sumber agraria, terutama tanah yang mampu menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan rakyat (landreform).  Pelaksanaan reforma agraria/landreform yang sebenarnya telah mulai dilaksanakan pada tahun 1961 dengan dasar hukum Undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960. Namun dalam pelaksanaannya mengalami pasang surut.  Pelaksanaan reforma agraria semakin dibutuhkan dikarenakan pertumbuhan penduduk meningkat cepat sedangkan luas tanah tidak mengalami pertambahan sehingga ketimpangan P4T menjadi






 















semakin besar. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya konflik pertanahan yang melibatkan klaim sepihak petani penggarap tak bertanah (landless). Secara Ideal pelaksanaan reforma agraria memadukan konsep access reform dan asset reform, dimana asset reform merupakan pemberian suatu bidang tanah kepada masyarakat (petani) melalui redistribusi tanah atau pengukuhan hak melalui legalisasi aset (sertipikasi tanah), sementara access reform merupakan penyediaan input yang dapat berupa modal pinjaman, bantuan pupuk, sarana produksi pertanian, dan pemasaran (marketing) Dalam melaksanakan reforma agraria BPN mengalami banyak permasalahan dikarenakan kewenangan, sehingga perlu pelibatan Bappenas/Kemen PPN untuk kepentingan koordinasi dengan K/L. Perlu Dilakukan Upaya Koordinasi Penyesuaian Lokasi Kegiatan Legalisasi Aset BPN Dengan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pada K/L dalam rangka pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan. Reforma agraria perlu disosialisasikan lagi kepada publik sehingga masyarakat mengetahui dan memahami pelaksanaan reforma agraria. Paska reformasi memang sangat sulit mengintrodusir rencana pembangunan kepada publik sehingga masyarakat yang tidak mengetahui adanya rencana jangka panjang pemerintah atau dikenal dengan RPJPN. Tindak lanjut dari pertemuan kali ini Akan dilakukan Pertemuan Teknis yang direncanakan dilaksanakan pada akhir September 2013 (tentative), dengan agenda pembahasan program dan kegiatan K/L yang diberikan langsung kepada masyarakat (access) dan kegiatan redistribusi tanah (asset). Rencana Reforma Agraria dibagi menjadi 2 skenario, yaitu : (i) Access reform mengikuti asset reform, dimana kegiatan access reform dilaksanakan sesudah tersedianya subjek dan objek asset reform; dan (ii) asset reform mengikuti access reform, di mana kegiatan access reform dilaksanakan pada lokasi yang akan sudah direncanakan pemberdayaan. Pada tahun 2010-2014, BPN telah menginisiasi pelaksanaan access reform dan berhasil dilaksanakan dengan sukses di beberapa tempat dengan bekerjasama dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta. Beberapa jenis tanah yang dapat dijadikan sebagai obyek reforma agraria adalah berasal dari kawasan hutan maupun dari obyek landreform, tanah bekas tambang, tanah terlantar, tanah absentee. Fasilitasi Access Reform dilakukan melalui 5 kegiatan, yaitu : (i) pembentukan organisasi petani; (ii) penyediaan infrastruktur dan teknologi pendukung; (iii) pembinaan dan pelatihan; (iv) penyediaan permodalan; dan (v) jaringan pemasaran dan tata niaga. Pelaksanaan sertipikasi tanah lintas sektor Kemenkop UKM dan BPN telah dilaksanakan sejak 2003, namun dalam pelaksanaannya menemui beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya: (i) sering terjadi tumpang tindih antara sertipikat lintas sektor satu dan lintas sektor lainnya, hal ini dikarenakan kriteria Kemenkop UKM menyasar usaha mikro yang juga mencakup kriteria kementerian lain (petani, nelayan, dan lain-lain); (ii) hasil pelaksanaan sertipikasi tidak semuanya layak untuk menjadi jaminan bank maupun lembaga keuangan lainnya karena nilai aset yang diagunkan sangat kecil sehingga tidak dapat didanai oleh lembaga keuangan; dan (iii) tidak ada alokasi anggaran untuk menginventarisasi pelaku UMKM. Sehingga untuk menghadapi permasalahan tersebut diperlukan beberapa hal sebagai berikut: (i) Perlu mengembangkan lembaga penjamin skala daerah sehingga lembaga keuangan dapat menyalurkan kredit kepada UKM melalui lembaga penjamin tersebut; dan (ii) perlu pengadaan data Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 31









base secara nasional untuk menginventarisasi pelaku UMKM, lokasi pelaku UMKM, dan hasil sertipikasi sehingga perbankan dapat mengakses pelaku usaha tersebut.Kementerian Pertanian sangat mendukung pelaksanaan Reforma Agraria, dan terkait dengan permasalahan pertanian tersebut perlu kiranya untuk diidentifikasi lokasi sertipikasi tanah tahun 2012 dan 2013, sehingga dilokasi tersebut kemudian dapat diidentifikasi tanaman yang sesuai dengan jenias tanah yang ada. Pada pelaksanaan rapat selanjutnya perlu mengundang Direktorat Jenderal Pembangunan Transmigrasi karena terkait dengan pelaksanaan reforma agraria. Dalam pelaksanaan Reforma Agraria, BPN merupakan instansi yang berada di hulu yakni sebagai pelaksana proses sertipikasi, untuk itu diharapkan K/L dapat menyediakan data-data lokasi program sehingga dapat dipadukan dengan program BPN menjadi reforma agraria. Sertipikasi untuk lahan pertanian dan hutan lindung tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga mampu meningkatkan keperdulian masyarakat untuk menjaga ketersediaan kawasan tersebut. Contoh pelaksanaan reforma agraria adalah di Kepulauan Seribu sebagai salah satu daerah tujuan turis backpacker. BPN melaksanakan sertipikasi di tanah rumah-rumah penduduk sehingga dapat mengakses pinjaman kepada lembaga keuangan untuk membeli perabotan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat menyediakan tempat penginapan bagi turis dengan tempat tidur yang bagus dan bersih sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sementara itu di Jawa Tengah, petani bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memberikan akses permodalan dalam mengembangkan tanaman obat-obatan. Pelaksanaan Reforma Agraria di Kendal memanfaatkan Mou dengan pihak terkait untuk membangun home industry. Mengingat pentingnya pelaksanaan reforma agraria, maka dalam Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional perlu ditambahkan pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan reforma agraria, hal ini bertujuan untuk memperlancar koordinasi lintas sektor.

Gambar 12. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Reforma Agraria Nasional (Access Reform I)

9. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Access Reform dan Sertipikasi Kawasan Hutan (Provinsi Bangka Belitung) Rapat Koordinasi dilaksanakan padatanggal 19 September 2013 bertempat di Kantor Bappeda Provinsi Bangka Belitung dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung, yang bertujuan untuk meminta konfirmasi tentang komitmen dan kesiapan Pemda Bangka-Belitung untuk menjadi lokasi pilot kegiatan Access Reform dan Asset Reform, serta meminta konfirmasi mengenai kawasan hutan yang dapat Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 32

dijadikan sebagai salah satu lokasi rencana pilot kegiatan sertipikasi kawasan hutan.Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala Bappeda, Sekretaris Bappeda beserta staf serta Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri–BPN, para Kepala Bidang Kanwil BPN serta staf. Beberapa hal penting yang mengemuka adalah:

 Bappeda menyambut baik dan dan mendukung rencana pelaksanaan pilot project Reforma Agraria di 











Provinsi Bangka Belitung; Perubahan sistem pendaftaran tanah menjadi stelsel positif perlu dilakukan agar kepastian hukum hak atas tanah lebih terjamin. Bappenas mencoba membantu BPN dalam upaya tersebut, salah satunya melalui kegiatan pilot project sertipikasi kawasan hutan. Sekilas kegiatan sertipikasi kawasan hutan selama ini dideskripsikan sebagai suatu hal yang sulit dilakukan. Akan tetapi kegiatan yang diprakarsai oleh Sekretariat Reforma Agraria Nasional ini adalah suatu hal lain yang berbeda. Sehingga menjadi mungkin untuk dilakukan. Secara Ideal pelaksanaan reforma agraria memadukan konsep access reform dan asset reform, dimana asset reform merupakan pemberian suatu bidang tanah kepada masyarakat (petani) melalui redistribusi tanah atau pengukuhan hak melalui legalisasi aset (sertipikasi tanah), sementara access reform merupakan penyediaan input yang dapat berupa modal pinjaman, bantuan pupuk, sarana produksi pertanian, dan pemasaran (marketing). Pelaksanaan Reforma Agraria secara utuh pada dasarnya akan membutuhkan keterlibatan banyak pihak diluar BPN, dalam hal ini K/L serta Pemda. Sehingga dibutuhkan koordinasi diantara pihak terkait tersebut. Bentuk koordinasi awal yang dapat dilakukan adalah berupa koordinasi target lokasi Pilot Project, salah satunya di Provinsi Bangka Belitung. Pemilihan lokasi Provinsi Bangka Belitung adalah dikarenakan keberadaan program Satam Emas, dimana selanjutnya dapat diikutsertakan sebagai salah satu bentuk access reform. Selama ini program Satam Emas sudah dilaksanakan, sehingga sangat mendukung program Reforma Agraria ini. Program Satam Emas meliputi beberapa kegiatan: 1) bedah rumah; 2) UMKM (sudah dibentuk PT. Jamkrida-perusahaan penjaminan daerah), karena masyarakat tidak memiliki agunan berupa sertipikat tanah; 3) revitalisasi lada, dan 4) revitalisasi rumput laut. Pada program sertipikasi tanah daerah (Proda) diusulkan agar BPHTB untuk masyarakat miskin dapat dibebaskan. Karena saat ini kewenangan penetapan BPHTB menjadi kewenangan pemerintah daerah masing-masing.

Gambar 13. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Access Reform dan Sertipikasi Kawasan Hutan (Provinsi Bangka Belitung) Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 33

10. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Sertipikasi Kawasan Hutan (Provinsi Bali) Rapat Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 23 – 27 September 2013 bertempat di Kantor Bappeda Provinsi Bali dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, yang bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan BPN Propinsi Bali dan Kabupaten Tabanan dalam melakukan pilot project sertipikasi kawasan hutan; serta melakukan survei dan penilaian terhadap calon lokasi pilot project sertipikasi kawasan hutan di Propinsi Bali. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kasubdit Pertanahan Bappenas, Kasubag KOI BPN RI, Kasi PPD Kanwil BPN, Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kanwil BPN, Kasi PGT Kanwil BPN, Kasi PRP Kanwil BPN, Kepala Tata Usaha Kantah Tabanan, Kasi SPP Kantah Tabanan, dan jajaran staff di kanwil BPN Provinsi Bali dan Kantah Kabupaten Tabanan. Beberapa hal penting yang mengemuka adalah:

 Kanwil BPN Bali menyambut baik dan dan mendukung rencana pelaksanaan pilot project sertipikasi kawasan hutan di Propinsi Bali;

 Kegiatan pilot project sertipikasi hutan dilatarbelakangi salah satu akar permasalahan utama secara normative dari beberapa kasus pertanahan nasional, yaitu tidak adanya kepastian hukum hak atas tanah, kondisi tersebut dengan kata lain tidak memberikan jaminan terhadap kepemilikan tanah sehingga potensi perselisihan dapat muncul antara pihak yang bersengketa, termasuk salah satunya wilayah-wilayah yang berbatasan dengan kawasan hutan.

 Pengelolaan tanah di wilayah nasional Republik Indonesia memiliki dua kewenangan, yaitu tanah kawasan hutan yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan dan tanah hak dan tanah barang milik negara yang dikelola oleh Badan Pertanahan nasional.

 Dalam rangka mewujudkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif, penjaminan kebenaran informasi batas bidang tanah menjadi sangat perlu dilakukan, sehingga berimplikasi pada perlunya pengukuran batas hutan pada skala yang sama dengan batas kawasan budidaya untuk dapat memberikan kepastian hukum atas bidang tanah yang berbatasan dengan hutan.

 Sertipikasi kawasan hutan sendiri sesungguhnya dilaksanakan sebagai upaya publikasi batas kawasan dan tanpa memberikan alas hak pada kawasan hutan yang telah tersertipikatkan.

 Kriteria lokasi pilot project sertipikasi kawasan hutan terdiri dari : (i) kawasan hutan dengan luas wilayah terjangkau (<20.000 Ha) sehingga pelaksanaan pilot project dapat dilakukan dalam waktu 1 tahun; (ii) kawasan hutan yang berbatasan dengan kawasan budidaya dengan corak pemanfaatan lahan beragam; dan (iii) Proponsi dengan luas wilayah kecil agar penyelesaian pilot project sertipikat dapat dilakukan dalam kurun waktu 3–5 tahun.

Gambar 14. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Sertipikasi Kawasan Hutan (Provinsi Bali) Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 34

11. Konsinyering Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (Raker IV) Rapat Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 29 – 30 Oktober 2013 bertempat diArion Swiss-Belhotel, Kemang, Jakarta, yang bertujuan untuk menyusun strategi percepatan pelaksanaan target kegiatan tim koordinasi reforma agraria nasional; serta menyusun Laporan Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional Tahun 2013. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN, Perwakilan Eselon 3 Direktorat Pemetaan Dasar BPN, Staf Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN, Staf Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas. Beberapa hal yang mengemuka adalah:  Tujuan yang akan dicapai dalam rapat koordinasi tersebut adalah: (i) Tersusunnya strategi percepatan pelaksanaan target kegiatan tim koordinasi reforma agraria nasional; dan (ii) Tersusunnya Laporan Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional Tahun 2013.  Output yang diharapkan dari pelaksanaan rapat ini adalah: (i) Kesepakatan Outline Laporan Akhir, (ii) Kesepakatan TOR Sertipikasi Hutan, (iii) Kesamaan Pemahaman Konsep Bank Tanah, (iv) Kesepakatan Rencana Tindak Lanjut meliputi Rapat Koordinasi untuk membahas sertipikasi hutan (Kementerian Kehutanan dan Direktorat Kehutanan Bappenas) dan Rapat Koordinasi pembahasan proporsi SDM Juru Ukur (Biro SDM BPN).  Capaian kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional, mengidentifikasi 3 sub kegiatan yang belum dilaksanakan, yaitu: (i) tercapainya kesepakatan draft TOR background study pilot project sertipikasi hutan; (ii) tercapainya kesepakatan draft TOR background study pembentukan pengadilan khusus pertanahan; (iii) terciptanya kesepahaman konsep awal pembentukan bank tanah; dan (iv) konfirmasi kesepakatan kebutuhan ideal SDM bidang pertanahan. Tindak lanjut yang kemudian akan dilakukan dalam menyelesaikan kegiatan tahun anggaran 2013 tersebut adalah: (i) rapat koordinasi dalam mencapai kesepakatan draft TOR background study pilot project sertipikasi hutan dengan Kementerian Kehutanan, yang difasilitasi oleh Bappenas cq. Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air; (ii) forum dan kegiatan diskusi untuk membahas lebih lanjut draft TOR background study pembentukan pengadilan khusus pertanahan dengan praktisi hukum dan kementerian/lembaga hukum; (iii) identifikasi model-model bank tanah; dan (iv) rapat koordinasi untuk menyepakati kebutuhan ideal SDM bidang pertanahan dengan Biro Sumber Daya Manusia,BPN.  Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional menyepakati lokasi Hutan Pantai Rebo, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai lokasi pelaksanaan Pilot Project Sertipikasi Kawasan Hutan. Kegiatan pra Pilot Project Sertipikasi Hutan terdiri dari : (i) rapat koordinasi dengan Kementerian Kehutanan; (ii) rapat pembahasan TOR Pilot Project Sertipikasi Kawasan Hutan; (iii) penyusunan SBK oleh BPN; (iv) identifikasi indicator kinerja utama; (v) rapat koordinasi dengan pemerintah daerah; dan (vi) penyusunan SK oleh pemerintah daerah setempat.  Pembentukan Bank Tanah memerlukan persiapan dengan jangka waktu yang cukup panjang. Background study RPJMN yang disusun oleh BPN diharapkan dapat menghasilkan tindak lanjut berupa : (i) background study mengenai regulasi dan mekanisme bank tanah yang dilaksanakan dalam 2 tahun pertama RPJMN; dan (ii) roadmap persiapan pembentukan bank tanah yang terdiri dari 6 pembahasan, yaitu regulasi bank tanah, bentuk badan hukum, kewenangan, mekanisme kerja, instansi yang berwenang, dan koordinasi dengan instansi yang bersangkutan. Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 35

 Tindak lanjut dari rapat ini adalah : (i) melakukan verifikasi data-data terutama yang terkait dengan peta dasar pertanahan dan peta dasar bersertipikat; (ii) menyelesaikan kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional tahun anggaran 2013 sesuai dengan tindak lanjut yang telah disepakati; dan (iii) menyampaikan saran dan perbaikan draft laporan akhir Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional Tahun Anggaran 2013. 12. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Reforma Agraria Nasional (Access Reform II) Rapat Koordinasi dilaksanakan padaHari Rabutanggal30 Oktober 2013 bertempat di Ballroom Arion Swiss-Belhotel, Kemang, Jakarta, yang bertujuan untuk melakukan konfirmasi terhadap informasi awal yang telah disusun berupa peta potensi lokasi pilot project kegiatan Reforma Agraria, serta mendapatkan kesepahaman terkait arahan kebijakan dari beberapa probabilitas yang mungkin terjadi pada pelaksanaan koordinasi Reforma Agraria. Rapat ini dihadiri oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN, serta pejabat Eselon II/Perwakilan dari masing-masing unit kerja di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perumahan Rakyat, Kanwil BPN Jawa Tengah, dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah Beberapa hal yang mengemuka adalah:  Rapat lanjutan persiapan koordinasi reforma agraria merupakan rapat yang dilaksanakan dalam rangka melanjutkan pertemuan tingkat eselon I sekaligus melaksanakan kegiatan advokasi terkait dengan kegiatan reforma agraria. Terdapat 3 catatan penting dari penyelenggaraan rapat eselon I yang dilaksanakan sebelumnya, yaitu: (i) pelaksanaan refoma agraria memerlukan koordinasi lintas sektor; (ii) pelaksanaan reforma agraria memerlukan kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong pelaksanaannya; dan (iii) kegiatan reforma agraria memerlukan sosialisasi kepada pihak yang terkait.  Tujuan yang akan dicapai dalam rapat koordinasi ini adalah: (i) terjemaahan kerjasama dan kebijakan dalam bentuk Grand Design sehingga dapat menjadi panduan dan acuan dalam pelaksanaan Reforma Agraria; dan (ii) kesepakatan konsep Reforma Agraria berupa skema dan lokasi dalam pelaksanaan Pilot Project yang dilakukan untuk memperoleh lesson learned dalam rangka penyusunan Grand Design.  Reforma agraria adalah restrukturisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan memanfaatan (P4) sumber-sumber agraria, terutama tanah untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan rakyat.  Saat ini terdapat kesan bahwa reforma agraria hanya dimaknai dengan kegiatan redistribusi tanah yang dilakukan langsung kepada individu petani maupun secara berkelompok melalui program transmigrasi. Sehingga terdapat beberapa masalah yang ditemui terkait dengan kegiatan redistribusi tanah, yaitu: (i) redistribusi tidak dilengkapi dengan skema pemberdayaan masyarakat dalam mengelola tanah; (ii) peralihan hak pasca redistribusi tanah; dan (iii) redistribusi tanah tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat.  Konsep reforma agraria perlu dilaksanakan secara utuh untuk meningkatkan kesejehteraan rakyat, tidak hanya menyediakan asset reform tetapi juga access reform. Asset reform dilakukan oleh BPN sedangkan penyediaan access reform dilaksanakan oleh K/L terkait. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama dan koordinasi berbagai Kementerian dan Lembaga dalam penyediaan access reform, karena Bappenas dan BPN tidak berwenang dalam penyediaan access reform tersebut. Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 36

 Pelaksanaan reforma agraria direncanakan diawali dengan pelaksanaan pilot project untuk menghubungkan asset reform dengan access reform. Terdapat 3 hal yang perlu disepakati dalam pelaksanaan pilot project yaitu (i) skema koordinasi; (ii) pelaksanaan pilot project; dan (iv) monitoring dan evaluasi.  Proses persiapan pelaksanaan reforma agraria, dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun. Pada tahun 2013 akan disepakati konsep reforma agraria dan rencana pilot project dengan kegiatan advokasi konsep reforma agraria, penentuan skema pilot project dan penentuan lokasi pilot project. Pada tahun 2014 akan dilaksanakan pemantapan Grand Design Reforma Agraria dengan pelaksanaan pilot project yang dilaksanakan di lokasi yang telah ditentukan. Pelaksanaannya akan dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi guna mengambil pembelajaran untuk masukan dalam penyusunan kebijakan nasional RPJMN 2015-2019. Pada tahun 2015 pelaksanaan reforma agraria akan disusun Grand Design dan Rencana Aksi Reforma Agraria (roadmap) yang dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan lainnya. dapat menyepakati konsep, skema, lokasi.  Grand design diharapkan menjadi kesepakatan bersama antara BPN, Bappenas, dan Kementerian/Lembaga lainnya.

Gambar 15. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Reforma Agraria Nasional (Access Reform II)

13. Rapat Kerja Nasional BKPRN Tahun 2013 Rakernas BKPRN 2013 dilaksanakan pada tanggal 7 November 2013 di Hotel BorobudurJakarta, yang bertujuan untuk menyusun dan menyepakati agenda kerja BKPRN untuk 2 (dua) tahun ke depan. Tema yang diusung pada tahun 2013 adalah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penataan Ruang Melalui Tata Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Penataan Ruang yang Optimal dan Berkelanjutan. Beberapa hal penting yang mengemuka adalah:  Rakernas BKPRN 2013 dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua BKPRN, sekaligus sebagai pimpinan sidang. Narasumber dalam Sidang Pleno 1 adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Sekretaris BKPRN, Menteri Pekerjaan Umum selaku Wakil Ketua I dan Menteri Dalam Negeri selaku Wakil Ketua II.  Setelah pelaksanaan Sidang Pleno I, acara dilanjutkan dengan sidang komisi dengan agenda pembahasan isu-isu strategis penataan ruang sebagai bahan penyusunan Agenda Kerja BKPRN 20142015. Pada Sidang Komisi, peserta Rakernas dibagi kedalam 4 (empat) kelompok komisi sesuai dengan Kelompok Kerja (Pokja) BKPRN. Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 37

 Sidang Pleno II merupakan acara terakhir sekaligus menutup rangkaian kegiatan Rakernas BKPRN 2013, dengan agenda pemaparan kesepakatan seluruh sidang komisi. Berdasarkan Sidang Komisi sebelumnya, dihasilkan beberapa poin penting yang disampaikan sebagai hasil Rakernas BKPRN 2013 pada Sidang Pleno II, meliputi: o Dalam rangka menjaga konsistensi implementasi rencana tata ruang (yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah), perlu dilakukan: i) Penyiapan mekanisme (Standard Operating Procedure/SOP) pengendalian pemanfaatan ruang; ii) Percepatan penyusunan peta skala rinci oleh pemerintah kabupaten/kota dengan asistensi teknis oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). o Kapasitas kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) akan terus diperkuat melalui: i) Penyusunan mekanisme (Standard Operating Procedure/SOP) BKPRD; ii) Penguatan peran BKPRD Propinsi untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan penataan ruang kabupaten/kota. o BKPRN perlu terus melakukan fasilitasi penyelarasan peraturan perundangan sektoral yang mengatur pemanfaatan ruang, terutama yang berkenaan dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil; dan UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Salah satu instrumen penting dalam penyerasian tersebut adalah peta yang secara jelas mencantumkan lokasi kegiatan sektor yang bersangkutan. o Menyikapi maraknya konflik pemanfaatan ruang, perlu disusun mekanisme (Standard Operating Procedure/SOP) penyelesaian konflik. Disamping itu, dalam waktu dekat direncanakan akan dilangsungkan sidang BKPRN (tingkat menteri) untuk membahas konflik-konflik pemanfaatan ruang yang bersifat strategis atau mendesak, diantaranya terkait: i) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di Propinsi Kepulauan Riau; ii) Rencana reklamasi Teluk Benoa, Propinsi Bali.  Rakernas BKPRN 2013 ditutup oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, mewakili Menteri Dalam Negeri, menyampaikan bahwa hasil Rakernas akan menjadi dasar penyusunan Agenda Kerja BKPRN 2014-2015.  Pada penyelenggaraan Rakernas BKPRN 2013 ini, dilaksanakan pula Pameran sebagai side event di Hotel Borobudur. Pameran ini berisi penjelasan tentang BKPRN termasuk profil singkat dari anggota BKPRN yang terdiri atas 14 Kementerian. Badan Informasi Geospasial (BIG) selaku koordinator pameran menggunakan konsep tema terintegrasi per replika yaitu kelembagaan, perkotaan dan pedesaan.  Terkait penyelenggaraan Rakernas BKPRN Tahun 2015, dengan mempertimbangkan susunan kabinet yang baru dibentuk untuk periode 2014-2019, disepakati oleh seluruh peserta Rakernas BKPRN 2013 bahwa Rakernas BKPRN 2015 direncanakan akan diselenggarakan di DKI Jakarta. Untuk menindaklanjuti hasil Rakernas BKPRN 2013 ini, akan dilakukan pertemuan baik ditingkat eselon III sampai dengan eselon I BKPRN untuk menyusun dan menyepakati Agenda Kerja BKPRN 2014-2015.


Gambar 16.Rapat Kerja Nasional BKPRN Tahun 2013

14. Rapat Koordinasi Kegiatan Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan Rapat Koordinasi dilaksanakan padaTanggal14 November 2013 bertempat di Ruang SG 3, Bappenas Jakarta, yang bertujuan untuk mendapatkan kesepahaman antar stakeholder utama (Kementerian Kehutanan dan BPN) terkait konsep perlunya publikasi tata batas kawasan hutan, serta menyepakati lokasi pilot project kegiatan publikasi tata batas kawasan hutan. Rapat ini dihadiri oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Direktur Kehutanan dan Sumber Daya Alam Bappenas, Perwakilan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN, Direktorat Pemetaan Dasar BPN, Direktorat Pengukuran Dasar BPN, Direktorat Pendaftaran Tanah dan Hak Guna Ruang BPN, Direktorat Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang BPN, Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan Kemenhut, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Kemenhut, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kemenhut, Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan Kemenhut, Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Kemenhut. Beberapa hal yang mengemuka adalah:  Rapat publikasi batas kawasan hutan merupakan kegiatan kerjasama antara Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan dan Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air, Kementerian PPN/Bappenas, beserta kementerian/lembaga yang terkait.  Kementerian Kehutanan selaku mitra Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air memiliki tugas besar untuk menentukan batas kehutanan, dengan target mencapai 63.000 ha pada Tahun 2013. Pekerjaan ini terasa sangat besar karena banyak kawasan hutan yang terganjal oleh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sedangkan dari target 600 HPH (Hak Pengusahaan Hutan), 100 HPH telah terbentuk.  Permasalahan tata batas kawasan hutan sangat kompleks, karena terdapat banyak pihak yang berkepentingan, oleh karena itu diharapkan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumberdaya Air, Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Kehutanan dapat memberikan pandangan dan menyepakati solusi untuk menyelesaikan permasalahan tata batas kawasan hutan.  Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan dan Badan Pertanahan Nasional telah menyusun konsep perubahan sistem pendaftaran tanah negatif menjadi sistem pendaftaran tanah positif. Sistem


 













pendaftaran tanah positif mengharuskan pemetaan dan pendaftaran hak atas tanah dilakukan di seluruh Indonesia. Terkait dengan pendaftaran hak atas tanah yang harus segera dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, terdapat isu-isu terkait batas kawasan hutan dan kawasan non-hutan. Sampai dengan saat ini masih banyak pemerintah daerah yang belum menyelesaikan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) karena permasalahan batas kawasan hutan yang belum terdefinisi dengan baik serta belum ditetapkan perubahan fungsi dan peruntukannya. Beberapa hal yang melatarbelakangi permasalahan batas kawasan hutan adalah perbedaan skala peta batas kawasan hutan yang menggunakan skala kadastral 1;250.000 dengan peta batas kawasan non-hutan yang menggunakan skala 1:5.000. Skala peta yang digunakan dalam pengukuran batas yang digunakan oleh Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional harus sama sehingga dapat menghasilkan batas yang pasti dan mencegah konflik antar pemerintah, sehingga kemudian diharapkan batas kawasan hutan dapat diakui bersama dan dipublikasikan. Manfaat kegiatan publikasi batas kawasan hutan adalah: o Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional dapat mengetahui batas kawasan hutan dan kawasan non hutan secara mudah, o Pemerintah Daerah dapat dengan mudah mengidentifikasi kawasan hutan dengan kawasan non hutan secara mudah sehingga mempermudah pelaksanaan perencanaan, penataan, penggunaan, dan pemanfaatan ruang, o Masyarakat yang berada di sekitar perbatasan kawasan hutan mendapatkan kepastian batas kawasan hutan dan kepastian hukum dalam kepemilikan tanah. Gambaran awal mengenai kegiatan publikasi batas kawasan hutan dilaksanakan dalam bentuk pilot project. Berdasarkan pilot project tersebut akan disusun modul pelaksanaan kegiatan publikasi batas kawasan hutan. Terdapat 4 lokasi hutan yang telah ditinjau oleh Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, dengan kriteria: o Kawasan hutan dengan luas wilayah terjangkau untuk membuat polygon tetap (< 1.000 Ha) sehingga pelaksanaan pilot project dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun; o Kawasan hutan berbatasan dengan kawasan budidaya dengan corak pemanfaatan lahan yang beragam sehingga permasalahan penetapan batas untuk berbagai jenis pemanfaatan tanah dapat diidentifikasi; o Provinsi dengan luas wilayah yang kecil agar penyelesaian pilot project publikasi tata batas kawasan hutan (terhitung 1 provinsi) dapat dilakukan dalam kurun waktu 3-5 tahun. Lokasi hutan yang telah ditinjau berada di Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk Provinsi Bali, kawasan hutan yang telah ditinjau yaitu Hutan Yeh Ayeuh dan Hutan Bunutan, sedangkan pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kawasan hutan yang telah ditinjau adalah Kawasan Hutan Lindung Pantai Rebo dan Kawasan Hutan Konservasi Gunung Mangkol. Untuk kemudian dalam rapat ini terdapat beberapa hal yang didiskusikan, yaitu: o Kesepakatan konsep publikasi tata batas kawasan hutan; o Kesepakatan pelaksanaan kegiatan pilot project publikasi batas kawasan hutan; o Kesepakatan teknis pelaksanaan; o Kesepakatan pendanaan; o Kesepakatan bentuk publikasi.


15. Lokakarya Koordinasi Reforma Agraria Tahun 2013 Lokakarya Koordinasi Reforma Agraria Nasional dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2013 bertempat di Ruang Singkarak, Ibis Tamarin Hotel Jakarta, yang bertujuan untuk dapat menampung saran dan masukan pada Laporan Akhir Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional tahun 2013 yang akan disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai laporan pertanggung jawaban kerja tim. Acara ini dihadiri oleh Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Kementerian Pertanian, Direktorat Harmonisasi Peraturan perundangan Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Penatagunaan Tanah BPN, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas, Direktorat Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Beberapa hal yang mengemuka adalah:  Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional dilatarbelakangi tingginya jumlah kasus pertanahan pada tahun 2012 yang juga masih berjalan pada tahun ini, serta adanya arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk dilakukan penilaian cepat dalam menanggapi hal tersebut.  Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional dibentuk melalui SK Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 55/M.PPN/HK/03/2013 dengan beranggotakan Kementerian Kehutanan, BPN serta Bappenas.  Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional telah menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahun 2013, tujuan dari pertemuan kali ini adalah untuk menyampaikan hasil dan capaian kerja Tim serta menjaring masukan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan pertanahan.  Pokok kegiatan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Strategis meliputi: o Kebijakan Sistem Pendaftaran Tanah Positif o Kebijakan Reforma Agraria Nasional o Kebijakan Pembentukan Bank Tanah o Kebijakan Pembentukan Pengadilan Tanah o Kebijakan SDM BPN o Koordinasi Lintas Daerah  Beberapa pokok kegiatan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 meliputi: o Kebijakan sistem pendaftaran tanah stelsel positif. Pelaksanaan kebijakan ini ditujukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah oleh masyarakat. Beberapa hal yang telah dicapai dalam upaya pelaksanaan kebijakan tersebut meliputi: - Pendataan Peta Dasar Pertanahan. Hingga tahun 2013 peta dasar pertanahan Indonesia mencapai 13.31%, atau mengalami penaikan sebanyak 2% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 ditargetkan pencapaian cakupan peta dasar pertanahan nasional 80% yang meliputi dengan prioritas penyelesaian 65,092 ha yang berpotensi menjadi peta dasar pertanahan. Berdasarkan peta yang ditampilkan baru sedikit wilayah di Indonesia yang mencapai 80% peta dasarnya. - Pendataan jumlah tanah bersertifikat. Hingga tahun 2013 jumlah bidang tanah bersertipikat yang bisa dipetakan mencapai 27 Juta bidang tanah dengan luas keseluruhan 10,5ha. Data bidang-bidang tanah tersebut telah terkomputerisasi di BPN pusat dan terdigitalisasi pada Sistem Informasi Geografis (Geo-KKP Data Vektor). Ketelitian data mencapai tingkat kabupaten/kota.


o

o

o

o

o

- Penataan Batas Kawasan Hutan. Salah satu upaya dalam pelaksanaan kebijakan pendaftaran tanah stelsel positif adalah dengan melaksanakan tata batas kawasan hutan dengan non hutan. Pada tahun anggaran 2013 telah dilaksanakan rapat koordinasi bersama Kementerian Kehutanan dan BPN yang akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pilot project pada tahun 2014. Kebijakan Redistribusi Tanah dan Acccess Reform. Dalam upaya pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah dan access reform pada tahun 2013, Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional telah mengadakan koordinasi reforma agraria bersama BPN dan Kementerian/Lembaga. Kegiatan Koordinasi Reforma Agraria dimaksudkan untuk memberikan input dalam pemanfaatan lahan (access reform) dengan tujuan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dari koordinasi yang dilakukan telah teridentifikasi 10 Kegiatan/Program Pemberdayaan dari 8 UKE II K/L terkait. Identifikasi kegiatan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pilot project pada tahun 2014 di Provinsi Jawa Tengah dan Bangka Belitung. Pengadilan Khusus Pertanahan. Maraknya kasus dan sengketa pertanahan disertai dengan berlarut-larutnya penyelesaian masalah tersebut di Pengadilan Umum maupun Tata Usaha Negara memunculkan ide dalam pembentukan pengadilan khusus pertanahan. Dalam koordinasi dan diskusi yang telah dilakukan oleh Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional terdapat beberapa alternatif dalam pembentukan pengadilan tanah yaitu berbentuk lembaga Pengadilan Pertanahan atau merupakan special chamber dalam pengadilan umum. Pada tahun 2014 perlu dilakukan pengkajian lebih jauh dan koordinasi dengan pihak yang lebih mengerti mengenai pembentukan pengadilan tanah. Pembentukan Bank Tanah. Dalam upaya pelaksanaan pencadangan tanah untuk kepentingan pembangunan oleh pemerintah maka dikeluarkan Kebijakan Pembentukan Bank Tanah. Pembentukan Bank Tanah juga menanggapi fenomena pencadangan tanah oleh swasta yang melanggar undang-undang. Pada Tahun 2013 Tim Koordinasi telah melakukan identifikasi jenis dan model Bank Tanah di berbagai Negara. Pada tahun 2014-2017 diharapkan telah terbentuk kelembagaan yang mendukung upaya pembentukan Bank Tanah. Perbaikan proporsi SDM di Bidang Pertanahan. Tujuan dari perbaikan proporsi SDM di Bidang Pertanahan adalah untuk mengetahui kebutuhan SDM terutama Juru Ukur BPN dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pertanahan yang ada. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti jumlah kebutuhan SDM BPN. Pada tahun 2014 akan dilaksanakan koordinasi dengan K/L terkait sehingga dapat dilakukan proporsi PNS BPN dengan skema yang konsep yang mendukung pelaksanaan kebijakan pertanahan. Koordinasi Lintas Sektor dan Daerah. Kegiatan koordinasi lintas sektor dan daerah pada tahun 2013 meliputi Sertifikasi Tanah Transmigrasi dan Koordinasi Proda Kalimantan Timur. Pada tahun 2013 telah dilakukan identifikasi jumlah target tanah transmigrasi pada skala provinsi dan faktor penyebab rendahnya capaian pelaksanaan sertifikasi tanah transmigrasi. Sementara untuk kegiatan Koordinasi Proda Kalimantan Timur telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait. Pada pelaksanaan koordinasi tersebut disepakati untuk dilakukan kegiatan prasertifikasi oleh pemerintah daerah sebelum dilakukan kegiatan sertifikasi oleh BPN.

16. Konsinyering Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (Raker V) Rapat Koordinasi dilaksanakan padatanggal 19–20 Desember 2013 bertempat diHotel Morrissey Jakarta, yang bertujuan untuk mencapai kesepahaman dan masukan bagi penyelesaian output kegiatan tim koordinasi strategis reforma agraria nasional tahun anggaran 2013 serta kesepakatan rencana kerja Tim Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 42

Reforma Agraria Nasional tahun anggaran 2014. Konsinyasi ini dihadiri oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN, Perwakilan Eselon 3 Direktorat Pemetaan Dasar BPN, Staf Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN, Staf Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas. Beberapa hal yang mengemuka adalah:  Direktur Tata Ruang dan Pertanahan selaku ketua Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria nasional mengapresiasi agenda pertemuan tim yang dilaksanakan secara rutin dan kesepakatan yang telah dicapai melalui rapat koordinasi selama tahun 2013.  Agenda utama konsinyering penyusunan rencana kerja tim koordinasi reforma agraria nasional akan membahas capaian tim koordinasi strategis reforma agraria nasional dan kendala yang dihadapi pada tahun anggaran 2013, perubahan struktur organisasi dan rencana kerja tim koordinasi reforma agraria nasional tahun anggaran 2014.  Tim koordinasi strategis reforma agraria nasional perlu mengomunikasikan hal-hal yang menjadi pemikiran tim melalui majalah, situs, dan milis, sehingga pemikiran tim reforma agraria nasional dapat masuk kedalam ranah publik.  Pada Tahun 2013 Tim Koordinasi Reforma Agraria Nasional memiliki 7 pokok kegiatan, yaitu Sistem Pendaftaran Tanah Stelsel Positif, Kebijakan Redistribusi dan Access Reform, Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan, Pembentukan Bank Tanah, Kebijakan SDM Pertanahan, PRODA Provinsi Kalimantan Timur, dan Sertipikasi Tanah Transmigrasi.  Pencapaian pokok kegiatan sistem pendaftaran tanah stelsel positif tahun 2013, yaitu telah teridentifikasi cakupan peta dasar pertanahan, sedangkan identifikasi cakupan bidang tanah bersertipikat mengalami kendala dalam verifikasi peta, dan publikasi tata batas kawasan hutan terkendala pada kesepakatan teknis dan operasional pelaksanaan pilot project.  Pencapaian pokok kegiatan kebijakan redistribusi dan access reform tahun 2013, yaitu teridentifikasinya tanah objek landreform dan potensi tanah obyek reforma, teridentifikasinya tanah yang telah diredistribusi, teridentifikasinya kegiatan institusi yang mendukung upaya pemberdayaan masyarakat, dan penyusunan draft TOR background study redistribudi tanah dan access reform. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian pokok kegiatan ini adalah data dari berbagai instansi terkait masih berbentuk tabulasi (bukan spasial) dan berskala makro, dan koordinasi dengan K/L masih belum optimal sehingga lokasi dan teknis pilot project masih belum dapat disepakati.  Pencapaian pokok kegiatan pengadilan khusus pertanahan tahun 2013 yaitu tersusunnya draft TOR studi pembentukan pengadilan khusus pertanahan. kendala yang dihadapi adalah beberapa konteks hukum pada substansi draft TOR belum dapat diverifikasi.  Pencapaian pokok kegiatan pembentukan bank tanah tahun 2013 yaitu terkumpulnya data dan informasi terkait model bank tanah dan terciptanya kesepahaman konsep awal pembentukan bank tanah. Kendala yang dihadapi dalam pencapai pokok kegiatan ini adalah keterbatasan literatur yang digunakan.  Pencapaian pokok kegiatan kebijakan SDM pertanahan tahun 2013 yaitu pembahasan kebutuhan ideal SDM bidang pertanahan, teridentifikasinya mekanisme pemenuhan kebutuhan ideal SDM pertanahan, dan konfirmasi kesepakatan kebutuhan ideal SDM bidang pertanahan. kendala yang dihadapi adalah Biro SDM BPN belum sepenuhnya dilibatkan dalam rapat koordinasi.  Pencapaian pokok kegiatan PRODA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 yaitu disepakatinya penerima manfaat dan jumlah bidang tanah dengan kriteria clean and clear untuk kegiatan PRODA Provinsi Kalimantan Timur. Kendala yang dihadapi dalam mencapai pokok kegiatan PRODA Provinsi Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 43













Kalimantan Timur adalah sulitnya melakukan komunikasi dan koordinasi antara PemprovPemkab/Pemkot, belum lengkapnya data subjek dan objek sertipikasi tanah yang ‘clean and clear’, kegiatan pra-sertipikasi pada tahun 2014 belum dapat dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Pencapaian pokok kegiatan sertipikasi tanah transmigrasi tahun 2013 yaitu disepakatinya penerima manfaat dan jumlah bidang tanah dengan kriteria clean and celar untuk kegiatan sertipikasi tanah transmigrasi. Kendala yang dihadapi dalam mencapai pokok kegiatan kegiatan ini adalah tidak tersedianya data yang akurat yang meliputi data spasial sehingga tidak diketahui dengan pasti lokasi obyek sertipikasi tanah transmigrasi. Secara garis besar berdasarkan evaluasi pelaksanaan koordinasi strategis reforma agraria nasional permasalahan yang dihadapi terdiri dari : (i) kurangnya sosialisasi untuk mendapatkan kesepahaman diluar lingkup tim koordinasi/anggota tim karena belum aktifnya sosialisasi kegiatan pada masingmasing instansi; (ii) belum optimalnya dukungan instansi terkait (termasuk anggota), misal dalam hal penyediaan data dan verifikasi; dan (iii) sulitnya disepakati jadwal pertemuan sehingga pada rapat koordinasi anggota tim sering tidak lengkap. Untuk mengatasi permasalahan tersebut terdapat rencana antisipasi yang akan dilakukan, yaitu : (i) perlu dilakukan sosialisasi oleh tim kepada seluruh instansi terkait; (ii) perlu lebih sering melibatkan pejabat eselon 1 untuk dapat meningkatkan komitmen instansi; dan (iii) perlu adanya contact person pada setiap UKE II instansi anggota. Program yang akan segera ditindak lanjuti pada tahun 2014 adalah pelaksanaan pilot project reforma agraria dengan pelaksanaan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pilot project dengan kanwil BPN, Pemda Provinsi Jawa Tengah dan Bangka Belitung, dan pelaksanaan pilot project publikasi tata batas kawasan hutan dengan pelaksanaan rapat pembahasan kesepakatan teknis operasional dan anggaran yang melibatkan BPN dan Kementerian Kehutanan. Pada tahun 2014 terdapat penambahan anggota Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional, yaitu : o Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Kementerian Pertanian o Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan o Direktorat Kawasan dan Pertanahan, Kementerian Dalam Negeri o Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah, BPN o Direktorat Penatagunaan Tanah, BPN o Direktorat Landreform, BPN o Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Bappenas o Asisten Deputi Urusan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah o Asisten Deputi Sumber Daya Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat Rencana kegiatan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional Tahun 2014 terdiri dari : o Intervensi Kebijakan: kebijakan stelsel positif, kebijakan redistribusi dan access reform, pembentukan pengadilan khusus pertanahan, pembentukan bank tanah, dan kebijakan SDM pertanahan. o Administrasi Manajemen: penyusunan media pelaksanaan publikasi, penyusunan laporan kegiatan, dan penyusunan TOR dan RAB tahun anggaran 2015 o Koordinasi lintas daerah: pelaksanaan prona daerah (PRODA) Provinsi Kalimantan Timur


BAB IV LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT

A. Kegiatan Terkait Tupoksi Langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut Rencana Kerja 2013 selain tugas rutin tahunan/lima tahunan seperti penyusunan RKP, RPJMN antara lain: 1. Mendukung peningkatkan koordinasi pembangunan baik di tingkat kebijakan nasional maupun kebijakan yang lebih operasional yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, termasuk di dalamnya membangun media komunikasi untuk mempermudah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan; 2. Memasilitasi percepatan tersusunnya peraturan perundang-undangan dan NSPK di bidang penataan ruang dan pelaksanaannya, termasuk upaya harmonisasi peraturan perundangundangan; 3. Mengolah hasil kajian kebijakan menjadi materi sosialisasi yang sesuai dengan target pemangku kepentingan; 4. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundangan bidang tata ruang dan pertanahan, diantaranya melalui situs internet, portal TRP, buletin TRP; 5. Inventarisasi dan analisis kebijakan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan untuk mengidentifikasi potensi konflik dan merekomendasikan alternatif resolusi konflik antar kebijakan; 6. Memasilitasi percepatan penyerasian dan basis data perpetaan untuk peta untuk perencanaan pengendalian pemanfaatan ruang; 7. Mendorong percepatan penyusunan peta dasar pertanahan bagi seluruh wilayah darat non hutan NKRI terutama untuk mendukung lokasi prioritas pembangunan seperti yang ada didalam MP3EI; 8. Mendorong penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan; 9. Mendorong percepatan kegiatan sertifikasi tanah bagi seluruh wilayah darat non hutan NKRI terutama pada lokasi-lokasi yang menjadi prioritas pembangunan seperti yang ada didalam MP3EI; 10. Mendorong pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; 11. Mendorong identifikasi dan inventarisasi tanah terlantar sebagai sumber tanah obyek reforma agraria; 12. Meningkatkan koordinasi BPN dengan K/L terkait dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah lintas sektor; 13. Mengembangkan konsep Manajemen Pengetahuan dalam pengelolaan TRP.


B. Kegiatan Terkait Penugasan Khusus Langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut Rencana Kerja 2013 adalah sebagai berikut: 1. Memasilitasi kegiatan koordinasi penataan ruang nasional yang telah ditetapkan dalam Agenda Kerja BKPRN 2014-2015, antara lain: i) monitoring implementasi mekanisme holding zone; ii) penyelerasan implementasi RZWP-3-K dan LP2B; iii) inisiasi penyusunan SOP BKPRD; iv) penyelesaian tata batas hutan; serta v) pembahasan penyelesaian konflik penataan ruang yaitu implementasi Perpres RTR KSN Sarbagita mengenai Reklamasi pada kawasan konservasi Tanjung Benoa dan Percepatan Penetapan Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Riau dan Kota Surabaya; 2. Optimalisasi sistem informasi dan dokumentasi bidang tata ruang melalui pengembangan web BKPRN (www.bkprn.org), e-BKPRN, dan berbagai media lainnya; 3. Optimalisasi tugas dan fungsi Pokja 3 BKPRN dalam mengkoordinasikan perencanaan dan program penataan ruang lintas sektor; 4. Memasilitasi proses sinkronisasi dan integrasi antara sistem perencanaan pembangunan dengan penataan ruang; 5. Pelaksanaan pilot project reforma agraria di Provinsi Jawa Tengah dan Bangka Belitung 6. Pelaksanaan pilot project tata batas kawasan hutan di Provinsi Bali dan Provinsi Bangka Belitung. 7. Penyusunan studi/kajian peradilan tanah dan pencadangan tanah. Secara rinci, langkah tersebut diatas dituangkan dalam bentuk rencana kerja Tahun 2014, yang selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.


Tabel 3. Agenda Kerja Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2014



BAB V INOVASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun 2013 Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan melakukan beberapa terobosan yang tidak bisa diabaikan sebagai suatu langkah yang visioner. Beberapa terobosan tersebut antara lain:  Rapat Rutin Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Rapat atau pertemuan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan selalu diadakan pada awal minggu yang dipimpin langsung oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan.rapat ini dihadiri oleh seluruh Kepala Sub Direktorat dan perwakilan staf dari masing-masing Sub Direktorat. Rapat ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan masing-masing bagian, baik kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan yang sudah selesai, kegiatan yang belum terlaksana ataupun masih dalam tahap perencanaan untuk mencapai target akhir penyelesaian. Semua hal ini tertuang dalam laporan mingguan (weekly report) dan pada akhir bulan tertuang dalam laporan bulanan (monthly report).Rapat rutin ini dapat mengidentifikasi isu atau permasalahan yang dihadapi sehingga bisa mendapatkan solusi yang tepat dan hemat. Hasil dari rapat sebelumnya akan digunakan sebagai acuan untuk rapat rutin diminggu berikutnya sehingga dapat dilihat perkembangan terhadap suatu topik pembahasan.

Gambar17. Contoh Weekly Report


 Laporan Bulanan Laporan Bulanan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan disusun sebagai proses monitoring dan evaluasi bulanan dalam rangka membandingkan target dan capaian yang sudah ditetapkan. Pada setiap bulan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan telah menyelesaikan beberapa kegiatan strategis. Disamping itu, melalui Laporan Bulanan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka untuk selalu memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Gambar18. Laporan Bulanan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

 Laporan Tahunan Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dalam satu tahun dituangkan dalam sebuah laporan tahunan yang menguraikan tentang capaian kinerja dari kegiatan utama Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan. Diharapkan melalui Laporan Tahunan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan dapat memberikan manfaat dalam rangka untuk selalu memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Gambar 19. Laporan Tahunan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

 Rapat Kerja Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dilaksanakan Rapat Kerja Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2013. Rapat dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan 14 Desember 2013 di Hotel Laporan Kegiatan Tahun 2013 | 50

Harmoni One Batam. Raker ini bertujuan ntuk melakukan penyusunan Rencana Agenda Kerja Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2014 serta evaluasi penyelenggaraan kegiatan direktorat selama tahun 2013. Hasil dari Raker Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2013 adalah laporan akhir kegiatan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2013 kepada Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.  Knowledge Management Knowledge Management atau manajemen Pengetahuan (MP) memiliki nilai strategis karena dapat mengorganisasikan tidak hanya data dan informasi, tetapi juga pengetahuan dan nilai-nilai organisasi yang tersebar untuk mendukung penyusunan kebijakan, rencana dan program yang efektif. Bagi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, pengetahuan dan nilai-nilai organisasi yang terus berkembang berkat penerapan Manajemen Pengetahuan akan sangat bermanfaat bagi para perancang kebijakan, perencana program dan kegiatan, dan para pengambil keputusan. Kesamaan nilai, persepsi dan pengembangan pengetahuan yang menerus, akan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan di lingkungan Kmenterian PPN/Bappenas, sehingga diharapkan dapat mengantisipasi maupun merespon dinamika perkembangan tata ruang dan pertanahan dimasa depan yang membutuhkan penanganan dan pemecahan permasalahan secara cepat dan tepat.  Media Online Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan memiliki beberapa media online yang bertujuan untuk memudahkan pencarian berbagai macam informasi yang berkaitan dengan tata ruang dan pertanahan. Media online Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan: o Website dengan alamat trp.or.id

Gambar 20. Website TRP


o Portal dengan alamat www.tataruangpertanahan.com

Gambar 21. Portal TRP

o Facebook dengan namaTRP Bappenas

Gambar 22. Facebook TRP

o Milis dengan [email protected] Saat ini sebanyak 97 peserta yang telah terdaftar untuk bergabung dalam milis ini.

Gambar 23. Milis TRP


o Pustaka virtual dengan alamat www.scribd.com/Tata Ruang dan Pertanahan Saat ini telah mencapai sebanyak 500followers untuk bergabung dalam pustaka virtual ini.

Gambar 24. Pustaka Virtual TRP

 Absensi Digital Satu terobosan penting dari Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan di Tahun 2013 adalah absensi digital bagi para staf non PNS. Dengan menggunakan sidik jari, absensi model ini menjamin keakuratan data kehadiran, sekaligus menggantikan model absensi dengan tanda tangan yang selama ini digunakan. Pada perkembangannya di akhir tahun 2013, absensi digital mulai diujicobakan pada staf non PNS Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan.


BAB VI PENUTUP

Kegiatan kerja Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2013 sebagian besar telah terlaksana, namun terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Adapun permasalahan yang dihadapi untuk kegiatan terkait tugas dan fungsi Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan: (1) adanya usulan penambahan alokasi anggaran dari K/L yang belum dapat disetujui karena merupakan usulan di luar tupoksi K/L; (2) adanya perbedaan format RKP 2012 dengan struktur program dan kegiatan di RPJMN 2010-2014; (3) penetapan pagu indikatif terlambat sehingga waktu untuk penyusunan Renja K/L relatif terbatas; (4) belum adanya metodologi yang baku dalam proses pemantauan dan evaluasi; dan (5) keterbatasan data untuk penyusunan laporan evaluasi. Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan terkait penugasan khusus adalah sebagai berikut: (1) adanya perbedaan persepsi sektoral dalam implementasi beberapa peraturan perundangan bidang penataan ruang; (2) adanya perbedaan data antarsektor (contoh: sumber peta dan delineasi wilayah) dalam menentukan kebijakan penyelesaian konflik tata ruang; (3) belum lengkapnya data yang diperlukan untuk kegiatan pilot project reforma agraria nasional; (4) belum adanya kesepahaman konsep bank tanah dan pengadilan khusus pertanahan; dan (5) keterbatasan data spasial bidang tanah yang telah bersertifikat.


Laporan Kegiatan Tahun

Recommend Documents