Laporan Kegiatan Perekrutan Badan Ad Hoc A. PPK Sejak dimulai pendaftaran dan Penyerahan Persyaratan Administrasi PPK pada tanggal 20 april s/d 29 april 2015 , terdapat 71 orang yang mendaftar. Dari 71 orang tersebut , 4 orang tidak memenuhi syarat (TMS). Sehingga jumlah peserta yang mengikuti ujian tertulis sebanyak 67 orang peserta. Pada waktu ujian tertulis tanggal 4 Mei 2015 yang diadakan di Hotel Royal Permata Kotapinang, terdapat 3 orang tidak bisa hadir/berhalangan sehingga terdapat 64 orang yang mengikuti ujian tertulis. Tes tertulis berlangsung di ruangan berlian, acara dimulai dengan pembawa acara (Sri Harahap) dan lagu Indonesia raya dipimpim oleh Novianty Manalu. Selanjutnya kata sambutan sekaligus membuka ujian tertulis secara resmi oleh Imran Husaini Siregar, SP selaku Ketua KPU Kab. Labuhanbatu Selatan. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib ujian oleh Sekretaris KPU Kab. Labuhanbatu Selatan, Wahdi Pohan. Pada waktu dilakukan pemeriksaan hasil ujian tertulis ada 17 orang dinyatakan gugur karena tidak mencapai nilai standar. Ujian tertulis dengan kriteria penilaian 25 soal multiple choice dan 1 soal essay dengan masing- masing bobot 80% dan 20%. Sehingga untuk mengikuti tes wawancara hanya diikuti oleh 47 orang. Ujian wawancara dilakukan pada hari Kamis Tanggal 7 Mei 2014 bertempat di Hotel Royal Permata Kotapinang yang diikuti oleh 46 orang peserta, 1 orang peserta tidak hadir dalam tes wawancara. Sehingga jumlah peserta yang sekarang mengikuti klarifikasi tanggapan masyarakat ada 46 orang. Wawancara sendiri berlangsung di Ruang Mutiara, diikuti calon peserta dari Kampung Rakyat, Torgamba. Istirahat makan siang dan dilanjutkan Silangkitang, Sungai Kanan dan terakhir Kotapinang.
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
LAPORAN PEMBENTUKAN BADAN AD HOC KPU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN KATA PENGANTAR Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah selesai melaksanakan sebagaian dari tugasnya yaitu pembentukan Badan Ad Hoc Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015. Adapun laporan hasil Pembentukan Badan Ad Hoc dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 ini kami susun sebagai salah satu kewajiban kami dalam pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 serta sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kami sebagai penyelenggara dalam kegiatan tersebut. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, serta Panitia Pemilihan Kecamatan
dan
Panitia
Pemungutan
Suara
yang
telah
terpilih,
yang
telah
sukses
menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik, lancar dan tanpa hambatan apapun. Demikian laporan ini kami buat untuk bahan seperlunya.
Kotapinang,
Nopember 2015
KASUBBAG KEUANGAN,UMUM & LOGISTIK
MUHAMMAD YAHYA, SE NIP.198001282009021004
BAB I PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Pemilihan Umum adalah suatu kegiatan memilih pemimpin-pemimpin serta wakilwakil rakyat yang pelaksanaannya telah disuratkan dalam Undang-Undang DasarRepublik Indonesia Tahun 1945, dimana memilih serta dipilih merupakan hak dari setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan menurut peraturan Perundang-undangan. Lebih lanjut lagi, Komisi Pemilihan Umum, sebagai institusi resmi pengemban amanah sebagai penyelenggara pemilihan umum sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan amanah tersebut, maka pada setiap kegiatan Pemilihan Umum baik Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif sampai dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum mengemban tugas penting dalam memastikan kelancaran, keberlanjutan serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun dalam pelaksanaannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, mengemban tugas untuk melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dimana Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdiri pada tanggal 15 Januari 2009 yang terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Kotapinang sebagai ibukota Kabupaten, Kecamatan Torgamba, Kecamatan Kampung Rakyat, Kecamatan Silangkitang dan Kecamatan Sungai Kanan. Dari 5 kecamatan tersebut terdapat 52 desa dan 2 kelurahan. 1.2.
DASAR HUKUM a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. b. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN a. MAKSUD Adapun maksud dari penyusunan Laporan Hasil pembentukan Badan Ad Hoc Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 ini adalah: 1. Melaksanakan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 8 tentang tugas, wewenang dan kewajiban KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, huruf d yang menyatakan tentang Menyusun dan Menetapkan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. 2. Mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam pembentukan Badan Ad Hoc Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015. 3. Memberikan kemudahan bagi seluruh pihak yang memerlukan informasi menyeluruh mengenai pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan tahun 2015; 4. Menjaga tertib administrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
b. TUJUAN 1. Terlaksananya amanat Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 8 tentang tugas, wewenang dan kewajiban KPU/KIP Kabupaten/Kota
dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, huruf d yang menyatakan tentang Menyusun dan Menetapkan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. 2. Terpenuhinya pertanggung jawaban atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam pembentukan Badan Ad Hoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015. 3. Terciptanya kemudahan bagi seluruh pihak yang memerlukan informasi menyeluruh mengenai pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015. 4. Terjaganya tertib administrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
BAB II ISI Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu
Selatan Tahun 2015 dibagi kedalam 3 tahapan , yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian. Berikut ini akan dipaparkan kegiatan dari tahap persiapan : PEMBENTUKAN PANITIA AD HOC Tahapan persiapan selanjutnya adalah pembentukan Panitia Ad Hoc yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretariat PPK, Panitia Pemungutan Suara (PPS), Sekretariat PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban. Sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bahwa proses perekrutan Anggota PPK dan PPS dilakukan dengan dua tahap yaitu tertulis serta lisan. Maka disusunlah proses perekrutan tersebut dengan diawali pembentukan pokja serta tahapan perekrutan dari mulai pengumuman, penerimaan pendaftaran sampai pelantikan. 1. PEMBENTUKAN PPK a. PENGUMUMAN PENDAFTARAN Pengumuman pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 19 April s/d 23 April 2015 di website dan papan pengumuman kantor
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Labuhanbatu Selatan. b. PENERIMAAN PENDAFTARAN PPK Penerimaan pendaftaran dilaksanakan di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Tercatat jumlah pendaftar dari seluruh Kecamatan adalah sebanyak 71 orang. c.
PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI Penelitian berkas administrasi dilaksanakan di KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian berkas administrasi tersebut dimaksudkan untuk meneliti administrasi pendaftar sesuai dengan persyaratan yang telah
ditetapkan.
penelitian berkas adminsitrasi tersebut, jumlah yang lolos adalah orang.
kelengkapan sebanyak
Dari 67
d. PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI Hasil penelitian berkas administrasi tersebut diumumkan pada tanggal 1 Mei 2015 di website dan papan pengumuman kantor
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Labuhanbatu Selatan dan langsung dikomunikasikan kepada peserta yang lulus penelitian administrasi. e. PELAKSANAAN TES TERTULIS Tes tertulis calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2015 bertempat di Hotel Royal Permata Kotapinang dan dibuka langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta dihadiri oleh Anggota KPU Labuhanbatu Selatan. Peserta yang hadir pada tes tertulis adalah 64 orang, 3 orang tidak hadir mengikut tes tertulis. f.
PEMERIKSAAN HASIL TES TERTULIS Pemeriksaan hasil tes tertulis dilaksanakan mulai tanggal 5 Mei 2015 oleh Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan bertempat di Kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
g. PENGUMUMAN HASIL TES TERTULIS Hasil tes tertulis diumumkan pada tanggal 6 Mei 2015 dan yang lulus seleksi tertulis sebanyak 47 orang dan 17 orang dinyatakan gugur karena tidak memenuhi standar nilai. Mereka kemudian berhak untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya yaitu tes wawancara. h. PELAKSANAAN WAWANCARA Wawancara calon anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2015, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan dilaksanakan oleh para Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan bertempat di Hotel Royal Permata Kotapinang. Materi wawancara mencakup pemahaman kepemiluan, integritas, attitude dan komitmen para calon Anggota PPK dalam menjalankan tugas yang dihadiri oleh 46 orang dengan 1 orang tidak hadir dalam wawancara tersebut. i.
PENGUMUMAN KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT Peserta yang telah mengikuti tes wawancara sebanyak 46 orang mengikuti klarifikasi tanggapan masyarakat mulai tanggal 8 Mei s/d 14 Mei 2015. Nama-nama tersebut diumumkan di Kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
j.
PELANTIKAN PPK Pelantikan PPK dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2015 bertempat di Hotel Grand Suma Blok Songo Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang diikuti oleh 25
orang anggota PPK yang telah lulus dari setiap seleksi. Acara tersebut dihadiri oleh para muspida, Camat, Rohaniawan dan Kepala Desa se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 2. PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPK Sekretariat PPK di bentuk untuk membantu tugas PPK yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 2 (dua) orang Staf PNS yang berasal dari bantuan dan fasilitas Pemerintah Daerah. a. PENGUSULAN PPK melalui KPU mengusulkan Nama-nama Sekretariat PPK kepada Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 28 Mei 2015. b. PENETAPAN Penetapan Nama-nama Sekretariat PPK oleh Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 22 Juni 2015. 3. PEMBENTUKAN PPS Pelaksanaan
pembentukan
PPS
dilaksanakan
oleh
KPU,
namun
secara
teknis
dimandatkan kepada Para Kepala Desa/ Lurah se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan. a. PENERIMAAN PENDAFTARAN Dilaksanakan mulai tanggal 20 April 2015 s/d 7 Mei 2015. b. PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI OLEH KPU Dilaksanakan mulai tanggal 8 Mei s/d 13 Mei 2015 c.
PENGUMUMAN CALON ANGGOTA PPS Dilaksanakan tanggal 14 Mei 2015 dengan jumlah PPS 162 dengan jumlah desa 54 desa/lurah.
d. PELANTIKAN PPS PPS dilantik pada tanggal 18 Mei 2015 oleh para anggota
KPU Kabupaten
Labuhanbatu Selatan 2015 bertempat di Hotel Grand Suma Blok Songo Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Acara tersebut dihadiri oleh para Muspida, Camat, Rohaniawan dan Kepala Desa se- Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
4. PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPS Dalam melaksanakan tugasnya PPS dibantu oleh Sekretariat PPS yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan 2 (dua) orang Staf yang berasal dari Pegawai Desa/Kelurahan. a. PERMINTAAN PENUGASAN KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan meminta kepada Kepala Desa/Lurah seKabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menugaskan Pegawainya sebagai Sekretariat PPS pada tanggal 20 Mei 2015. b. PENETAPAN Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan Sekretariat PPS pada tanggal 22 s/d 25 Mei 2015 5. PEMBENTUKAN PETUGAS PPDP PPDP dapat berasal dari pengurus RT atau RW yang diusulkan oleh PPS setempat. a. PENGUSULAN Pengusulan nama-nama PPDP oleh PPS kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 16 s/d 26 Juni 2015. b. PENETAPAN Nama-nama Petugas PPDP di tetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 13 Juni 2015. 6. PEMBENTUKAN KPPS Pelaksanaan pembentukan KPPS dilaksanakan oleh KPU, namun secara teknis dimandatkan kepada Para Ketua PPS se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan atas nama KPU Labuhanbatu Selatan. a. PENERIMAAN PENDAFTARAN Dilaksanakan mulai tanggal 25 September s/d 16 Oktober 2015 oleh PPS. b. PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI OLEH PPS Dilaksanakan mulai tanggal 25 September s/d 16 Oktober 2015. c. PENGANGKATAN ANGGOTA KPPS Anggota KPPS di angkat oleh Ketua PPS dengan Surat Keputusan atas nama Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 08 Nopember 2015 dan Surat Keputusan tersebut ditembuskan ke Sekretariat KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai Arsip.
7. PEMBENTUKAN PETUGAS KETERTIBAN TPS Petugas Ketertiba TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan TPS yang diangkat oleh PPS. a. PENGUSULAN PPS mengajukan usulan Petugas Ketertiban TPS ke PPK pada tanggal 25 September s/d 05 Oktober 2015 kemudian usulan tersebut diteruskan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 06 s/d 09 Oktober 2015 untuk selanjutnya usulan diteruskan kepada Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 08 Oktober s/d 02 Nopember 2015. b. PENETAPAN PPS menetapkan nama-nama Petugas Ketertiban TPS pada tanggal 08 Nopember 2015.
BAB III KENDALA DAN SOLUSI 3.1
KENDALA Adapun permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya antara lain mengenai regulasi serta permasalahan teknis. Kendala yang dihadapi dalam pembentukan badan Ad Hoc antara lain: 1.
Rekrutmen PPK, PPS dan KPPS masih didominasi oleh muka lama;
2.
Belum ada keseragaman dalam perekrutan PPS di tiap desa;
3.
SDM calon Anggota PPK, PPS dan KPPS harus teruji;
4.
Petugas PPDP sebagian masih belum menyampaikan data yang akurat mengenai data pemilih. Sering dijumpai data pemilih yang ganda, yang meninggal dunia juga masih terdaftar di data pemilih serta masyarakat yang sudah pindah TPS juga sebagian belum terdata.
4.2
SOLUSI Solusi alternatif ini dituangkan dalam sebuah usulan dari berbagai pihak terutama dari penyelenggara sendiri. Diharapkan usulan atau rekomendasi menjadi bahan diskusi ke depan untuk penanganan problem terkait. Solusi tersebut dipaparkan sesuai dengan tahapan dan poin-poin pada problematika tersebut : 1.
Melakukan sosialisasi dalam proses perekrutan anggota PPK, PPS dan KPPS;
2.
Proses seleksi juga perlu ditingkatkan dan dioptimalkan dalam berbagai hal sehingga akan melahirkan anggota-anggota PPK, PPS dan KPPS yang lebih berkualitas;
3.
Petugas PPDP diharapkan bekerja dengan hati-hati dan cermat agar para pemilih dapat terdata dengan baik dan dapat menyalurkan hak suaranya.
BAB IV PENUTUP Selama Proses pembentukan Badan Ad Hoc yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilaksanakan secara sukses, aman, tertib dan sesuai dengan yang diharapkan berbagai pihak serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Demikian laporan kegiatan ini kami sampaikan dan terima kasih kami ucapkan atas kerjasama dari pihak-pihak terkait yang telah memberikan dedikasi begitu tulus dalam mengawal demokrasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Lampiran- Lampiran 1. Surat Keputusan KPU Nomor : 036/Kpts/PBWB/KPU-Kab 002.969538/2015 tentang Pembentukan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 2. Surat Keputusan KPU Nomor : 037/Kpts/PBWB/KPU-Kab 002.969538/2015 tentang Pembentukan dan Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2015
KONSOLIDASI ORGANISASI BADAN AD HOC KPU LABUHANBATU SELATAN
NO
WAKTU / TEMPAT
PESERTA
RAPAT KERJA PPK
18 MEI 2015 HOTEL GRAND SUMA BLOK SONGO
PPK
2.
RAPAT KERJA PPS
18 MEI 2015 HOTEL GRAND SUMA BLOK SONGO
PPS
3.
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN DANA HIBAH PILKADA 2015
12 OKTOBER 2015 HOTEL GRAND SUMA BLOK SONGO
1.
4.
NAMA KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS PEMBENTUKAN KPPS
-
20 OKTOBER 2015 HOTEL GRAND SUMA BLOK SONGO
SEKRETARIS DAN BENDAHARA PPK SEKRETARIS DAN BENDAHARA PPS
PPK PPS
KET
LAPORAN PELAKSANAAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN TERHADAP JAJARAN DI BAWAHNYA YANG TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS, KEWAJIBAN DAN KEWENANGANNYA SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU
Menindaklanjuti surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 669/KPU/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 perihal Peringatan dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2119/KPU-Prov-002/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Peringatan, dimana dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan 8 PKPU nomor 3 Tahun 2015 agar KPU Kabupaten/Kota serta Badan Ad hoc tetap berupaya meningkatkan kualitas kinerja dan bertindak cermat dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan berdasarkan Undang-undang nomor 8 Tahun 2015 dan seluruh peraturan KPU, serta tetap menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP nomor 13 Tahun 2015, nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan hal tersebut di atas KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus berkoordinasi, monitoring dan supervisi keseluruh jajaran Penyelenggara Pemilihan mulai dari jajaran KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan sendiri, PPK, PPS dan KPPS beserta masing-masing Sekretariatnya. Apabila nantinya ditemukan jajaran Penyelenggara Pemilihan yang tidak menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan diberikan peringantan dan tindakan tegas sesuai dengan laporan dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
