Dinas Pendapatan Kota Denpasar
LAPORAN KEGIATAN KAJIAN NILAI SEWA DAN TARIF PAJAK REKLAME DI KOTA DENPASAR
Oleh Tim Pelaksana Kegiatan
Denpasar 2015
A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Kegiatan pembuatan kajian ini merupakan salah satu rangkaian proses pemindahan pemungutan pajak reklame dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan ke Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Untuk keperluan itu maka dirasa perlu untuk melakukan kaji-ulang atas nilai sewa pajak reklame agar potensi pajak daerah dapat tergali secara optimal. Sesuai dengan perencanaan yang telah dituangkan dalam bentuk kerangka acuan kerja maka kegiatan ini dilaksanakan melalui sebuah kerjasama dengan Program Studi Magister Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Pemilihan program studi tersebut sebagai pelaksana kegiatan didasarkan atas pertimbangan bahwa program studi tersebut memiliki tenaga dosen yang memiliki cukup keahlian dan pengalaman mengenai pajakpajak daerah. Adapun tenaga yang ditunjuk adalah : 1. Dr. Dewa Gede Wirama, SE., MSBA., Ak. 2. Komang Ayu Krisnadewi, SE., M.Si., Ak.
2. Tujuan Kegiatan Tujuan kegiatan ini adalah menetapkan nilai sewa reklame dan tarif pajak reklame yang layak, khususnya dalam kondisi nilai sewa tersebut harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (3) dan ayat (4) Undangundang Nomor 28 Tahun 2009. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai kontrak reklame, dan jika nilai tersebut
tidak diketahui atau dianggap tidak wajar maka pemerintah daerah dapat menetapkan nilai sewa reklame sebagai dasar pengenaan pajak.
3. Ruang Lingkup Kegiatan Sesuai dengan tujuan kegiatan maka ruang lingkup pekerjaan dibatasi pada nilai sewa reklame dan tarif pajak reklame. Kegiatan ini tidak mengkaji aspek-aspek yang berkenaan dengan estetika dan tata ruang yang terkena dampak penempatan reklame.
B. TINJAUAN ASPEK HUKUM PAJAK REKLAME 1. Dasar Hukum Dasar hukum pemungutan pajak reklame adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya Bagian Kesepuluh yang terdiri atas pasal 47 sampai pasal 51. Undang-undang tersebut diterapkan melalui penerbitan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Untuk itu, pemerintah Kota Denpasar telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012, dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Perhitungan Nilai Sewa dan Pengenaan Pajak Reklame di Kota Denpasar. Selanjutnya, telah diterbitkan pula Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar yang mengatur tatacara dan lokasi penempatan reklame. Berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah serta peraturan walikota yang disebutkan di atas, pajak reklame adalah pajak atas
Halaman | 2
penyelenggaraan reklame, dan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan,
mempromosikan,
atau
untuk
menarik
perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame kecuali (a) penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya, (b) label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya, (c) nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut. (d) reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah; dan (e) penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Jenis reklame yang menjadi objek pajak reklame meliputi a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; Reklame kain; Reklame melekat, stiker; Reklame selebaran; Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; Reklame udara; Reklame apung; Reklame suara; Reklame film/slide; dan Reklame peragaan.
Halaman | 3
2. Dasar Pengenaan Pajak Sebagaimana lazimnya dalam perpajakan, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah angka yang digunakan untuk mengalikan tarif pajak dalam penghitungan besaran pajak terutang. Menurut pasal 49 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Selanjutnya disebut bahwa “Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.” Dan jika nilai kontrak tidak diketahui atau dianggap tidak wajar maka pemerintah daerah dapat menetapkan Nilai Sewa Reklame dengan mempertimbangkan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame
C. NILAI SEWA REKLAME Sebagian besar
seluruh reklame
yang
menjadi
objek
pajak reklame
diselenggarakan oleh pihak ketiga, yang kemudian menyewakan tempat reklame kepada pengguna reklame. Karena kontrak nilai sewa reklame adalah dokumen privat antar dua pihak yang bertransaksi, yaitu antara penyelenggara reklame dan pengguna reklame, maka nilai kontrak tersebut sulit untuk diketahui. Oleh karena itu maka pemerintah daerah umumnya menetapkan nilai sewa reklame melalui keputusan kepala daerah. Nilai kontrak reklame yang berhasil diperoleh dari sebuah biro penyelenggara reklame yang bersedia untuk memberikan contoh dokumen kontrak perjanjian menunjukkan nilai sewa sebesar Rp28.600.000 per tahun
Halaman | 4
untuk baliho dengan ukuran 24 m2 (4 m x 6 m). Dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 41 Tahun 2011, reklame tersebut tergolong sebagai Reklame Kain dan terletak di jalan utama, yang memiliki nilai sewa Rp8.064.000 (dengan jumlah pajak Rp168.000 per bulan atau Rp2.016.000 per tahun). Uraian ini mengindikasikan bahwa nilai sewa reklame yang ditetapkan di Kota Denpasar melalui peraturan kepala daerah jauh lebih rendah, yaitu sekitar 28 persen, dari nilai kontrak antara pihak penyelenggaran dan pengguna reklame. Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai besaran nilai sewa reklame maka berikut ini disajikan perbandingan antara besaran yang berlaku di Kota Denpasar dengan yang berlaku di beberapa kota lain. Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui posisi besaran nilai sewa reklame yang ditetapkan di Kota Denpasar, apakah lebih besar atau lebih kecil dari kota lainnya. Perbandingan dilakukan untuk tiap-tiap jenis lokasi penempatan, yang di Kota Denpasar dibagi menjadi (a) Jalan Utama, (b) Jalan Kelas I, dan (c) Jalan Kelas II sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar.
Halaman | 5
Reklame Papan di Jalan Utama Satuan: m2/tahun Jenis Reklame Reklame Papan Bercahaya Reklame Papan Bercahaya Reklame Papan Reklame Papan Rata-rata
Ukuran Besar Kecil Besar Kecil
Denpasar 1.692.500 1.372.500 1.260.300 1.029.600 1.338.725
Daerah Badung Surabaya 3.385.000 2.745.000 36.500.000 2.530.600 2.059.200 2.679.950 36.500.000
Denpasar 1.492.500 1.222.500 1.110.300 917.100 1.185.600
Daerah Badung Surabaya 2.985.000 2.445.000 29.200.000 2.220.600 1.834.200 2.371.200 29.200.000
Denpasar 1.292.500 1.072.500 960.300 804.600 1.032.475
Daerah Badung Surabaya 2.585.000 2.145.000 21.900.000 1.920.600 1.609.200 2.064.950 21.900.000
Jakarta 36.500.000 36.500.000
Reklame Papan di Jalan Kelas 1 Satuan: m2/tahun Jenis Reklame Reklame Papan Bercahaya Reklame Papan Bercahaya Reklame Papan Reklame Papan Rata-rata
Ukuran Besar Kecil Besar Kecil
Jakarta 18.250.000 18.250.000
Reklame Papan di Jalan Kelas 2 Satuan: m2/tahun Jenis Reklame Reklame Papan Bercahaya Reklame Papan Bercahaya Reklame Papan Reklame Papan Rata-rata
Ukuran Besar Kecil Besar Kecil
Jakarta 9.125.000 9.125.000
Keterangan: 1. Ukuran besar untuk Kota Denpasar adalah 20 m2 atau lebih, untuk Kabupaten Badung adalah 10 m2. 2. DKI Jakarta dan Surabaya tidak membedakan ukuran reklame tetapi menetapkan tambahan 20% untuk setiap kelipatan 15 m tambahan ketinggian. 3. Nilai sewa untuk DKI Jakarta adalah nilai rata-rata untuk jalan protokol A, B, dan C. 4. Nilai sewa untuk DKI Jakarta dan Kota Surabaya ditetapkan per hari, yang kemudian disetahunkan untuk penyetaraan perbandingan. 5. DKI Jakarta dan Kota Surabaya tidak membedakan nilai sewa untuk papan dengan cahaya dan tanpa cahaya. 6. DKI Jakarta mengenakan nilai yang lebih mahal, yakni menambah 25 persen, untuk reklame produk rokok dan minuman alkohol, sementara Surabaya melakukan hal serupa, khusus untuk produk rokok.
Halaman | 6
Reklame Megatron/Videotron/LED Satuan : m2/tahun Jenis Reklame Megatron/Videotron
Denpasar 13.750.000
Badung
Daerah Surabaya
Jakarta
9.675.000 194.666.667 140.717.556 Keterangan: 1. Kabupaten Badung membuat perbedaan untuk tiap jenis jalan. Nilai yang tertera adalah nilai rata-rata untuk seluruh kelas jalan. 2. DKI Jakarta tidak membuat jenis reklame megatron/videotron. Nilai yang tertera adalah untuk jenis LED yang saat ini menggantikan jenis megatron/videotron. Nilai ini berbeda untuk berbagai luasan, mulai dari 8m2 sampai 100m2. Luas melebihi 100m2, dikenakan tambahan 25%. Satuan reklame jenis LED di DKI Jakarta adalah per 30 detik. Nilai yang tertera merupakan nilai yang disetahunkan dengan tingkat penayangan sebesar 50%, dan menghitung rata-rata per m2-nya. 3. DKI Jakarta mengenakan nilai yang lebih mahal, yakni menambah 25 persen, untuk reklame produk rokok dan minuman alokohol, sementara Surabaya melakukan hal serupa, khusus untuk produk rokok. Surabaya mengenakan nilai sewa per penyelenggaraan dengan maksimal penayangan 30 hari. Nilai yang tertera adalah nilai yang disetahunkan.
Perbandingan
nilai
sewa
reklame
yang
dipaparkan
sebelumnya
menunjukkan bahwa nilai sewa yang ditetapkan di Kota Denpasar saat ini secara rata-rata lebih rendah dari yang ditetapkan di Kabupaten Badung, dan jauh lebih rendah dari yang berlaku di kota besar seperti Surabaya dan DKI Jakarta. Selain itu, contoh kontrak reklame yang berhasil diperoleh juga menunjukkan bahwa nilai sewa yang ditetapkan oleh Kota Denpasar jauh lebih rendah dari nilai kontrak antara pihak pengelenggara dan pengguna reklame. Oleh sebab itu, nilai sewa reklame yang berlaku di Kota Denpasar perlu untuk disesuaikan.
Halaman | 7
D. USULAN NILAI SEWA REKLAME Bagian ini menyajikan nilai sewa reklame yang diusulkan berdasarkan atas hasil kajian yang dilakukan. Usulan didasarkan atas prinsip-prinsip perpajakan yang lazim berlaku.
1. Prinsip Perpajakan Pajak yang baik adalah pajak yang ditetapkan dengan mempertimbangkan secara seimbang berbagai prinsip dalam perpajakan. Sepanjang tidak menyimpang dari undang-undang dan peraturan yang berlaku, kajian ini dibuat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pajak yang utama, yang terdiri atas (1) prinsip keadilan vertikal, (2) prinsip keadilan horizontal, (3) prinsip kesederhanaan, dan (4) prinsip transparansi dan akuntabilitas.
a. Prinsip Keadilan Vertikal Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar yang lebih tinggi dikenakan pajak yang lebih tinggi pula. Dalam kajian ini, prinsip keadilan vertikal diterapkan dengan mempertimbangkan faktor bahan, ukuran, dan lokasi penempatan reklame.
b. Prinsip Keadilan Horizontal Prinsip keadilan horizontal berarti bahwa wajib pajak yang berada dalam kondisi perekonomian yang sama mendapat perlakuan yang sama. Dalam kajian ini,
Halaman | 8
prinsip keadilan horizontal diterapkan dengan memberlakukan nilai sewa reklame yang sama untuk reklame dengan tujuan yang sama. Karena tujuan reklame yang ada selama ini sebagian besar bersifat komersial maka nilai sewa ditetapkan untuk satu tujuan tersebut.
c. Prinsip Kesederhanaan Prinsip kesederhanaan berarti bahwa ketentuan-ketentuan pajak dibuat sesederhana mungkin agar memudahkan proses perhitungan dan pemungutan, tanpa mengurangi penerapan prinsip keadilan. Dalam kajian ini, prinsip kesederhanaan diterapkan dengan membuat klasifikasi nilai sewa yang sesederhana mungkin.
d. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Prinsip transparansi berarti bahwa wajib pajak mengetahui cara perhitungan besaran pajak yang terutang, sementara akuntabilitas berarti bahwa pajak yang dipungut oleh fiskus digunakan secara akuntabel. Dalam kajian ini, prinsip transparansi diterapkan dengan menyediakan secara rinci seluruh rincian perhitungan dalam rangka penetapan besaran pajak. Penerapan prinsip akuntabilitas sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab fiskus.
Halaman | 9
2. Nilai Sewa Reklame Dalam tabel mengenai perbandingan nilai sewa reklame yang disajikan sebelumnya terlihat bahwa secara rata-rata nilai sewa reklame di Kota Denpasar hanya sekitar 50 persen dari yang ditetapkan di Kabupaten Badung, kecuali untuk reklame jenis megatron. Jika dibandingkan dengan nilai sewa yang ditetapkan di Kota Surabaya dan DKI Jakarta, nilai sewa reklame di Kota Denpasar secara rata-rata hanya sekitar 3 persen dari yang ditetapkan di kedua kota tersebut. Persentase tersebut konsisten dengan perbandingan antara nilai sewa yang ditetapkan dengan nilai kontrak yang berhasil diperoleh. Terindikasi bahwa nilai sewa yang ditetapkan di Kota Surabaya dan DKI Jakarta sudah mendekati nilai kontrak antara penyelenggara dan pengguna reklame, sementara nilai sewa yang digunakan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung masih jauh dari nilai kontrak tersebut. Nilai sewa yang disusun dan direkomendasikan melalui kajian ini didasarkan atas asumsi sebagai berikut. a. Nilai sewa diperhitungkan sebesar 40 persen dari taksiran nilai kontrak antara pihak penyelenggara dan pengguna reklame (dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah terdekat). b. Nilai sewa yang berlaku sekarang adalah sekitar 28 persen dari nilai kontrak antara pihak penyelenggara dan pengguna reklame.
Perbedaan nilai sewa per m2 untuk dua kelompok ukuran reklame yang diberlakukan selama ini sesuai dengan prinsip keadilan vertikal, namun cenderung menimbulkan tambahan perhitungan yang bertentangan dengan
Halaman | 10
prinsip
kesederhanaan.
Sehubungan
dengan
itu,
nilai
sewa
yang
direkomendasikan melalui kajian ini tidak menggunakan tarif satuan yang berbeda untuk berbagai kelompok ukuran reklame, seperti yang diterapkan untuk reklame megatron (LED) dan reklame papan di Kota Surabaya dan DKI Jakarta. Untuk lokasi penempatan reklame, digunakan faktor pembobotan berdasarkan nilai strategis sebagai berikut. a. Nilai sewa untuk reklame di jalan utama diberi bobot 100 persen. b. Nilai sewa untuk reklame di jalan kelas 1 diberi bobot 80 persen. c. Nilai sewa untuk reklame di jalan kelas 2 diberi bobot 60 persen.
Berdasarkan asumsi dan dasar perhitungan di atas, dan dengan tetap mempertahankan struktur utama nilai sewa yang berlaku saat ini namun dengan penyederhanaan, maka diajukan saran nilai sewa reklame sebagai berikut.
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Jenis Reklame Video dan Tampilan LED Reklame Papan Reklame Kain Permanen Reklame Kain Temporer Reklame tempel/stiker Reklame Selebaran Reklame berjalan/kendaraan Reklame Udara/Layang Reklame suara Reklame film/slide Reklame peragaan
Lokasi Penempatan Jalan Utama Jalan Kelas 1 Jalan Kelas 2 19.642.000 15.713.000 11.785.000 1.912.000 1.529.000 1.147.000 480.000 384.000 288.000 45.000 36.000 27.000 87.000 69.000 52.000 5.000 4.000 3.000 1.285.000 1.028.000 771.000 668.000 534.000 400.000 3.000 2.000 1.000 218.000 174.000 130.000 128.000 102.000 76.000
Satuan m2/tahun m2/tahun m2/tahun m2/hari lembar/minggu lembar/penyelenggaraan m2/tahun satuan/hari menit/penyelenggaraan roll/penyelenggaraan penyelenggaraan/hari
Halaman | 11
E. TARIF PAJAK REKLAME Pasal 50 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25 persen, dan penerapannya diatur melalui Peraturan Daerah. Kota Denpasar telah menetapkan untuk mengenakan tarif tertinggi yang dimungkinkan, yaitu 25 persen. Dengan mempertimbangkan bahwa (1) reklame di jalan-jalan cenderung mengganggu estetika kota dan (2) daerah-daerah lain juga menetapkan pengenaan tarif pajak tertinggi maka disarankan agar tarif sebesar 25 persen tersebut tetap dipertahankan.
F. SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan, dapat diambil simpulan-simpulan sebagai berikut. a. Nilai sewa reklame yang ditetapkan di Kota Denpasar layak untuk ditingkatkan. b. Tarif pajak reklame sebesar 25 persen layak untuk dipertahankan.
Untuk masa mendatang, disarankan agar Pemerintah Kota Denpasar secara rutin mengevaluasi nilai sewa reklame yang ditetapkan untuk memastikan bahwa nilai yang ditetapkan tersebut tidak terlalu jauh berbeda dari nilai kontrak antara penyelenggara dan pengguna reklame.
Halaman | 12
G. PENUTUP Demikian laporan ini disusun sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Pelaksana kegiatan menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Semoga kajian ini memberi manfaat sesuai dengan yang diharapkan.
Denpasar, 30 November 2015 Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana/Ketua Pelaksana Kegiatan,
Dr. Dewa Gede Wirama, SE, MSBA, Ak. NIP 19641224 199103 1 002
Halaman | 13
