Laporan Keberlanjutan PT Freeport Indonesia 2012

Laporan Keberlanjutan PT Freeport Indonesia 2012

2

Dalam laporan ini, para pembaca akan mendapatkan informasi tentang komitmen, posisi, hasil dan rencana penanganan topik yang material dari operasi Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Freeport Indonesia mengundang pembaca untuk memberikan masukan, saran, kritik dan diskusi melalui berbagai saluran komunikasi tentang kontribusi perusahaan kepada pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana disadari bersama bahwa melakukan konservasi planet, menegakkan nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia, dan pemberdayaan potensi sumberdaya manusia, merupakan hal terpenting bagi keberlanjutan kehidupan.

Freeport indonesia di masa depan amatlah tergantung pada kemajuan sumberdaya manusia Papua. Sejak awal kami berkomitmen penuh untuk memajukan saudara-saudara kami dari Papua, yang menjadi pemangku kepentingan utama kami.


3

Visi:

Menjadi perusahaan tambang kelas dunia yang menciptakan nilai-nilai unggul dan menjadi kebanggaan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk karyawan, masyarakat, dan bangsa.

Misi:

Berkomitmen untuk secara kreatif mentransformasikan sumber daya alam menjadi kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan melalui praktik-praktik pertambangan terbaik dengan memprioritaskan kesejahteraan dan ketentraman karyawan dan masyarakat, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup, serta keselamatan dan kesehatan kerja.


4

Pada tahun 2013, Freeport Indonesia semakin masuk ke dalam proses integrasi sehingga menunjukkan kinerja kontribusi ekonomi, sosial dan lingkungan bagi masa depan kehidupan yang lebih baik

PESAN PRESIDEN DIREKTUR Para pemangku kepentingan yang terhormat. Kami berharap bahwa di masa depan dapat menjadi sebuah ikon tentang bagaimana good and best mining practices diselenggarakan secara optimal di wilayah terpencil. Di sebuah wilayah yang sarat dengan tantangan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lingkungan, kami tetap bekerja keras mewujudkan seluruh praktik baik.

Tahun 2012 adalah tahun penting buat PT Freeport Indonesia. Di tahun tersebut, Freeport Indonesia telah menyelesaikan proses adaptasi nilai dan kebijakan mengenai yang termaktub dalam 10 Prinsip Pembangunan Berkelanjutan International Council Mining and Metals (ICMM). Dan pada tahun 2013, Freeport Indonesia semakin masuk ke dalam proses integrasi sehingga menunjukkan kinerja kontribusi ekonomi, sosial dan lingkungan bagi masa depan kehidupan yang lebih baik. Laporan keberlanjutan tahun ini adalah sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini, Freeport Indonesia memutuskan untuk mulai menggunakan standar pelaporan GRI G-4, walaupun hasilnya masih jauh dari sempurna. Pilihan ini didasarkan pada upaya kami untuk lebih fokus menunjukkan proses adaptasi komitmen, kebijakan dan praktik keberlanjutan tentang akuntabilitas dan kontribusi kepada pembangunan dan masa depan Papua, khususnya di Kabupaten Mimika, di mana kami beroperasi. Geliat dan dinamika pertumbuhan serta perkembangan Kabupaten Mimika pastilah tidak bisa dilepaskan dengan kehadiran dan operasi Freeport Indonesia. Untuk itu, proses integrasi tahun ini tidak hanya berkenaan dengan proses internal perusahaan, tapi juga dengan geliat pembangunan di tanah Papua. Freeport Indonesia di masa depan amatlah tergantung pada kemajuan sumberdaya manusia Papua. Sejak awal kami berkomitmen penuh untuk memajukan saudara-saudara kami dari Papua, yang menjadi pemangku kepentingan utama kami. Di masa depan, kami berharap akan ada pernyataan: “Inilah bakti dan kontribusi Papua kepada kemajuan Indonesia dan keberlanjutan kualitas kehidupan dunia!”

Sayangnya, ketika laporan keberlanjutan ini sedang kami persiapkan, kami mengalami risiko terburuk dari sebuah pertambangan. Teknologi dan ilmu pengetahuan terdepan yang kami pakai untuk mempraktikkan prinsip dedication for safety tidak cukup tangguh dalam menghadapi keganasan alam, sehingga kecelakaan di lokasi kerjapun terjadi. Freeport Indonesia sungguh sangat berduka. Pasti, terenggutnya kehidupan para pekerja kami itu tidak bisa dibayar dengan kompensasi apapun. Akan tetapi, kami berusaha seoptimal yang bisa dilakukan untuk dapat membantu dan mendampingi sanak keluarga korban dalam menghadapi hari dukanya. Kami yakin, para saudara kami yang telah berpulang akan menjadi saksi yang paling adil atas perlakuan terbaik yang kami berikan kepada mereka. Kejadian tersebut, bagaimana kami menanganinya, akan bisa dibaca pada Laporan Keberlanjutan kami tahun 2013. Kini, yang dapat dibaca oleh para pemangku kepentingan sekalian adalah apa yang telah kami rencanakan dan kerjakan sepanjang tahun 2012, dari sisi keberhasilan maupun tantangannya. Kami berharap laporan ini bisa menjadi penghubung yang handal antara Freeport Indonesia dengan pemangku kepentingan sekalian.

Hormat kami,

Rozik B. Soetjipto Presiden Direktur, PT Freeport Indonesia Laporan Keberlanjutan PT Freeport Indonesia 2012

5

DAFTAR ISI Visi, Misi Pesan Presiden Direktur

1

Pendekatan Keberlanjutan Kami Freeport Indonesia dan Keberlanjutan Profil Organisasi Tata Kelola Keberlanjutan Etika dan Integritas

Fokus terhadap Isu-isu Material

Identifikasi, Pembatasan dan Pengelolaan Aspek Material Isu-isu Material Target Kinerja Keberlanjutan

2

Pembinaan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Komitmen Kami Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah Prioritas Kami

Investasi untuk Pemimpin Masa Depan Kami

Peningkatan Masyarakat Papua yang Bekerja di Perusahaan Kami Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) Papuan Bridge Program (PBP)

Kepatuhan Kepada Regulasi

Penggunaan Energi

Penggunaan Energi Penggunaan Bahan Bakar dan Produksi Abu Batubara

Pengendalian Emisi, Daur Ulang, dan Konservasi Energi Pengendalian Emisi Program Daur Ulang Konservasi Energi

Pengelolaan Sirsat dan Limbah B3

6

19 20 23 25 28 28 30 31 31 33

Lingkungan Komitmen Lingkungan 2012 Audit Lingkungan Biaya Pemantauan Lingkungan


8 9 9 10 11 11 12 12 16

Tenaga Kerja

Pengendalian Kesehatan Kerja Karyawan Program Pencegahan Malaria Sosialisasi Kesehatan Tenaga Medis Kondisi Tanggap Darurat

3

4 5

Pengelolaan Limbah dan Pasir Sisa Tambang (Sirsat) Limbah B3

Keanekaragaman Hayati

Kontribusi terhadap Pelestarian Keanekaragaman Hayati Konservasi Flora dan Fauna di Grasberg

Pelestarian Sumber Daya Air Program Reklamasi

35 36 38 39 41 41 41 42 42 42 43 44 44 45 45 45 49 52 52

4

Kontribusi Kami untuk Pembangunan Ekonomi Papua Dampak Fiskal dan Ekonomi

Kontribusi Pembangunan Infrastruktur Membangun Infrastruktur di Dataran Tinggi Mimika Membangun Infrastruktur di Dataran Rendah Mimika Pendekatan Kami dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Adat Pengembangan Ekonomi Masyarakat Adat Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Program Perikanan Program Peternakan Program Pertanian Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan Program Dukungan bagi Sistem Ekonomi dan Pemberdayaan Perempuan Peningkatan Kerjasama dengan Mitra Program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Program Dana Bergulir

5

6

54 58 58 59 60 62 62 64 65 66 68 70 70 71

Investasi Kami untuk Masa Depan Sumberdaya Manusia Papua Program Sosial Terpadu

Integrasi Program Sosial dengan Rencana Penutupan Tambang (RPT)

73 73

Pelembagaan Hidup Bersih dan Sehat

74

Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Pelembagaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS Pengendalian Malaria Pengendalian Tuberkulosis (TB)

74 74 76 79 80 82

Upaya Pro-aktif Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan

84

Program Matrikulasi dan Beasiswa Asrama Pelajar Peningkatan Sistem Pengajaran dan Kurikulum Sarana dan Prasarana Pendidikan Dukungan untuk Guru di Daerah Terpencil Kampanye Pendidikan Pendidikan Lingkungan Kemitraan

84 84 86 86 86 86 87 87

Memahami dan Mengelola Dampak HAM Kebijakan dan Manajemen HAM

89 90 91 92 92

Kinerja HAM Kami

94 94 95

Proses Uji Tuntas Risiko HAM Aparat Keamanan dan HAM Mekanisme Pelaporan dan Penyelesaian Keluhan Sertifikat Tahunan dan Audit HAM Kinerja HAM Kebebasan Berserikat dan Mengeluarkan Berpendapat

Rekognisi Indikator Global Reporting Initiative G4

96 100


7

1

Pendekatan Keberlanjutan Kami

Freeport Indonesia dan Keberlanjutan


8

Produk metal yang dihasilkan Freeport Indonesia adalah hal esensial bagi kemajuan teknologi dunia. Populasi penduduk dunia terus bertambah dan urbanisasi terus meningkat. Kesinambungan penyediaan produk metal juga merupakan salah satu komponen penting bagi kemajuan standar hidup dalam kehidupan global. Untuk kesinambungan suplai produk metal bagi generasi mendatang, Freeport Indonesia merancang tujuan, prinsip dan kebijakan bisnis dan mengintegrasikannya dengan berbagai program jangka panjang untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan.

Operasi kami di Pegunungan Jayawijaya, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sarat dengan tantangan alam, keunikan sosial-budaya, konflik politik, ekonomi dan lingkungan. Untuk itu, operasi kami mengambil fokus pada praktik produksi yang aman dan menghormati serta mempromosikan penegakkan nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia (HAM). Pengelolaan dampak lingkungan kami integrasikan dengan praktik penambangan yang baik atau Good Mining Practices (GMPs) yang menggabungkan antara aspek keselamatan dan kesehatan, kemajuan teknologi, praktik pertambangan yang ramah lingkungan, konservasi keanekaragaman hayati dan pendekatan terpadu dalam perencanaan tata guna lahan. Ini semua kami terapkan dan dievaluasi secara terus-menerus sepanjang usia projek.

Sebagai perusahaan yang beroperasi di wilayah yang sarat dengan tantangan sosial, lingkungan, ekonomi dan bahkan politik, Freeport Indonesia menekankan bahwa penanganan semua dampak dikelola berdasarkan penilaian risiko keberlanjutan

Kami juga memiliki tujuan memaksimalkan kontribusi kepada komunitas lokal—terutama komunitas adat Papua, dengan menyediakan berbagai macam peluang ekonomi, membantu proses pembangunan kapasitas, dan memfasilitasi program-program pembangunan jangka panjang. Kami juga membangun infrastruktur, mendukung kesehatan, keamanan dan pendidikan publik. Kami terus berdedikasi untuk memajukan kualitas hidup dan kehidupan komunitas terkena dampak, khususnya masyarakat adat Amungme dan Kamoro, lima suku kekerabatan (Mee/Ekari, Dani, Damal, Nduga, Moni) dan serta komunitas Papua lainnya. Kami percaya, bahwa kemajuan dan keberlanjutan operasi kami memiliki arti yang sama dengan keberlanjutan dan kemajuan kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan komunitas di sekitar kami. Kerangka keberlanjutan kami merujuk pada 10 Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

International Council on Mining and Metals (ICMM). Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX), adalah pendiri dan anggota aktif ICMM. Jaminan eksternal pelaporan keberlanjutan kami dilakukan oleh Corporate Integrity sesuai dengan prosedur Jaminan Kerangka Berkelanjutan ICMM. Sebagai perusahaan yang beroperasi di wilayah yang sarat dengan tantangan sosial, lingkungan, ekonomi dan bahkan politik, kami menekankan bahwa penanganan semua dampak dikelola berdasarkan penilaian risiko keberlanjutan.

Profil Organisasi

Struktur organisasi kami didesain berdasarkan tujuan pengelolaan operasi dan dampak operasi secara efektif dan efisien. Seluruh penanganan dampak lingkungan dan dedikasi untuk keamanan dan keselamatan kerja terintegrasi dalam operasi penambangan kami. Sedangkan hubungan kami dengan pemerintah berada di bawah Public Affairs. Untuk Corporate Social Responsibility (CSR), Social Local Development (SLD), Community Relation dan HAM berada di bawah Strategy dan Coordinating Executive.

Tata Kelola Keberlanjutan Di induk perusahaan kami (FCX) terdapat Board Commitees yang terdiri dari: 1) Audit Committee; 2) Compensation Committee; 3) Nominating and Corporate Governance Committee; 4) Corporate Responsibility Committee. Komite tersebut mengkaji data kinerja utama dan menerima penjelasan mengenai tantangan keberlanjutan. Hasil kajiannya dilaporkan kepada Dewan Direksi untuk kemudian dilakukan tindak lanjut berupa pengawasan secara global. Komite ini diangkat untuk memastikan kinerja keberlanjutan dan seluruh praktik dan pengambilan keputusan sesuai dengan kerangka keberlanjutan ICMM.

Sepuluh Prinsip Pembangunan Berkelanjutan International Council on Mining and Metals (ICMM) 1. 2. 3.

4. 5.

Menerapkan dan menjaga praktik-praktik bisnis beretika serta sistem yang baik dalam tata kelola perusahaan. Memadukan berbagai pertimbangan pembangunan berkelanjutan ke dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Menegakkan Hak Asasi Manusia yang fundamental serta menghormati berbagai kebudayaan, kebiasaan, dan nilai-nilai di dalam membina hubungan dengan pekerja serta pihak lain yang terpengaruh oleh aktivitas kami. Menerapkan berbagai strategi manajemen risiko yang didasarkan pada data yang sahih dan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Meningkatkan kinerja kesehatan dan keselamatan kami secara terus-menerus.

6.

Meningkatkan kinerja lingkungan kami secara terusmenerus. 7. Memberikan kontribusi pada konservasi keanekaragaman hayati serta pendekatan-pedekatan terpadu dalam perencanaan pemanfaatan lahan. 8. Memfasilitasi dan mendorong desain, pemanfaatan, pemanfaatan ulang, daur ulang produk, serta pembuangan yang bertanggung jawab atas produk kami. 9. Memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat di tempat kami beroperasi. 10. Menerapkan pembinaan hubungan serta komunikasi yang efektif dan transparan serta memberikan pelaporan yang diverifikasi secara independen kepada pemangku kepentingan kami.


9

Gambar 1

Struktur Organisasi Freeport Indonesia

Corporate Responsibility Commitee, sebelumnya diberi nama Public Policy Committee, bertanggung jawab mengawasi seluruh program kontribusi kepada pembangunan berkelanjutan, termasuk di dalamnya kebijakan dan sejumlah program yang berhubungan dengan kinerja lingkungan, hak asasi manusia, keamanan, keselamatan dan kesehatan pekerja, program kesehatan komunitas dan investasi sosial serta berbagai hal berkenaan dengan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan. Hasil pengawasan komite ini kemudian ditindaklanjuti oleh Board of Directors untuk merancang dan memutuskan kebijakan dan program mengenai kontribusi kami kepada pembangunan berkelanjutan dalam skala global. Kami kemudian mengadaptasinya sesuai dengan konteks sosial, ekonomi dan lingkungan di mana kami beroperasi.


10

Selain itu, sesuai dengan arahan FCX, kami membentuk Sustainable Development Leadership Team yang sudah dimulai sejak tahun 2011. Tim ini diselenggarakan untuk memaksimalkan kinerja keberlanjutan kami. Pada tahun 2012, tim memastikan bahwa kunci sukses keberlanjutan kami terletak pada kemampuan mengintegrasikan prinsip-prinsip investasi yang bertangung jawab sosial dalam seluruh mata rantai bisnis kami. Dan hal ini sudah kami integrasikan dalam agenda Sustainable Development Risk Register dan strategi pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholder engagement). Dan kesemuanya menjadi bagian penting dari prinsipprinsip perilaku bisnis yang kami kembangkan.

Etika dan Integritas

Prinsip-prinsip perilaku bisnis kami berlaku global: Bahwa tenaga kerja, kontraktor, serta jajaran direksi maupun komisioner kami harus mengikuti kode etik perusahaan—mulai dari menghindari konflik kepentingan hingga mengembangkan hubungan yang positif dengan komunitas lokal. Kebijakan pendukung kami, bersama dengan standar dan inisiatif eksternal, membentuk suatu kerangka menyeluruh yang menjadi panduan program keberlanjutan kami. Mendukung kerangka ini adalah tata kelola internal dan sistem manajemen yang memberikan rincian penting tentang bagaimana kita beroperasi untuk mencapai kesuksesan bisnis yang bertanggung jawab. Freeport Indonesia, melalui perusahaan induknya, turut menandatangani Prinsip-Prinsip Sukarela tentang Keamanan Kerja dan Hak Asasi Manusia (Voluntary Principles on Security and Human Rights) Kementerian Dalam Negeri Amerika Serikat dan Kementerian Luar Negeri Inggris. Kami berkomitmen untuk menjalankan kegiatan operasi kami secara konsisten sesuai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal Perserikatan BangsaBangsa, aturan perundang-undangan Indonesia, dan budaya masyarakat asli di daerah operasi perusahaan. Freeport Indonesia juga mendukung skema Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI). Kami membuat sebuah komitmen internasional untuk memaparkan secara terbuka pendapatan dan pembayaran kepada pemerintah.

Kegiatan pendidikan—terkait pengelolaan produk, pengelolaan lingkungan, maupun untuk peserta didik di sekolah—selalu kami laksanakan dengan tata cara yang terbaik

Berdasarkan identifikasi SDRR, kami menangani semua risiko dengan menyediakan sebuah praktik yang memadai untuk memproteksi kesehatan dan keamanan seluruh karyawan kami, komunitas dan aset, serta berdedikasi penuh untuk menyajikan sebuah kinerja tertinggi kepada pemilik modal, pelanggan, pemasok, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Kami menyadari bahwa pengelolaan risiko yang efektif merupakan hal vital bagi keberlanjutan, pertumbuhan dan kesuksesan operasi.

Fokus terhadap Isu-isu Material Identifikasi, Pembatasan dan Pengelolaan Aspek Material Materialitas, dalam konteks keberlanjutan, merujuk pada isu-isu dan berbagai aktivitas yang menjadi perhatian dan pertimbangan utama kami maupun para pemangku kepentingan baik secara internal maupun eksternal. Semuanya adalah hal yang dinilai signifikan dan relevan bagi keberlanjutan operasi perusahaan dan para pemangku kepentingan. Pembahasan lebih detail mengenai hal ini akan dilanjutkan dalam bab tersendiri. Melalui program Sustainable Development Risk Register, (SDRR) Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., mengidentifikasi dan membuat prioritisasi risiko keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan operasi kami.

Pengelolaan risiko kami lakukan dengan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh aktivitas, fungsi dan proses bisnis. Identifikasi, penilaian dan bentuk manajemen risiko yang efektif merupakan basis pendekatan kami dalam berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan. Penilaian derajat risiko menggunakan pertimbangan berbagai norma, penilaian, pelajaran dari praktik pertambangan terbaik dan mengintegrasikannya dalam penilaian risiko finansial, legal, reputasi, lingkungan, komunitas dan pemangku kepentingan di tingkat Provinsi Papua, Nasional dan Internasional serta pengaruhnya kepada produksi. Semakin tinggi peringkat risiko yang diperoleh, maka isu material itu akan menjadi risiko paling tinggi. Di risiko tertinggi (major), kami membuat rencana tindakan dengan target penyelesaian paling lambat selama satu tahun. Sedangkan di risiko level significant dibuatkan perencanaan pemantauan dengan taget menyelesaian antara 3 hingga 12 bulan. Untuk level medium dan minor juga dibuatkan perencanaan pemantauan dengan derajat yang lebih rendah serta target penyelesaiannya antara 1 bulan (minor) 3 bulan (medium).


11

Isu-isu Material

Laporan ini merujuk pada hasil analisis Sustainable Development Risk Register (SDRR) FreeportMcMoRan Copper & Gold Inc., 2012, laporan berbagai hasil studi sosial dan lingkungan, masukan dari para pakar tanggung jawab sosial perusahaan, dan uji materialitas isu dengan memperhatikan analisis tingkat signifikansi bagi pemangku kepentingan dan bagi perusahaan. Signifikansi isu bagi pemangku kepentingan ditentukan berdasarkan tiga pertimbangan, yaitu bahwa isu itu dinyatakan relevan oleh para pemangku kepentingan, dikelola oleh industri sejenis (dalam hal ini industri pertambangan di Indonesia), dan dicantumkan pada berbagai tingkatan regulasi yang berlaku. Sedangkan signifikansi bagi perusahaan mempertimbangkan nilai, strategi, sistem, tujuan dan target perusahaan; Ekspektasi pemangku kepentingan yang menginginkan kesuksesan perusahaan; Risiko signifikan untuk perusahaan; Faktor yang menentukan kesuksesan perusahaan; Kompetensi inti perusahaan yang menyumbang pada pembangunan berkelanjutan. Untuk sistematisasi topik isu merujuk pada 10 Prinsip Pembangunan Berkelanjutan International Council on Mining and Metals (ICMM). Sedangkan detail indikator kinerja menggunakan GRI G4 dan Mining Metals Sector Disclosures. Memperhatikan itu semua, fokus isu material kami meliputi hal-hal sebagai berikut:

•

• • • • •


12

Kinerja penegakan dan penghormatan kepada Hak Asasi Manusia (HAM); Kinerja kesehatan dan keselamatan; Kinerja lingkungan; Kontribusi kepada konservasi keanekaragaman hayati; Kinerja pengelolaan dan daur ulang limbah; Kontribusi sosial, ekonomi dan kelembagaan kepada peningkatan kualitas dan keberlanjutan kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan pelestarian budaya masyarakat Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua.

Target Kinerja Keberlanjutan

Produk logam Freeport Indonesia yang dieksplorasi, ditambang dan diproses turut serta berkontribusi bagi perluasan pembangunan infrastruktur dunia dan berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan global. Dalam satu dekade ke depan, kami setelah menyelesaikan adaptasi arah, strategi dan kebijakan keberlanjutan, kinerja kami selanjutnya adalah melakukan integrasi komitmen, kebijakan dan strategi keberlanjutan ke dalam seluruh kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial kami. Atas dasar integrasi inilah maka kemungkinan perluasan dan peningkatan kapasitas produksi bisa diselenggarakan dengan kualitas keamanan, keselamatan, kesehatan, yang optimal serta kinerja maksimal penghormatan dan penegakkan nilai-nilai universal hak asasi manusia. Demikian pula dengan kinerja sosial-kemasyarakatan dan langkah proaktif konservasi keanekaragaman hayati. Semuanya mengarah kepada perolehan pengalaman mengenai good and best mining practices di tanah yang sarat dengan tantangan keganasan alam, keunikan sosial-budaya, dan konflik sosial-politik Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Target yang kami susun didesain sehingga semua bagian bekerja secara integral dalam upaya penanganan berbagai risiko yang telah diidentifikasi dalam Sustainable Development Risk Register (SDRR). Semuanya disatukan dalam perencanaan bisnis lima tahunan. Kemudian rumusan target ini diadopsi menjadi key performace indicator yang dievaluasi pencapaiannya setiap tahun. Kemajuan pencapaian target secara reguler dilaporkan kepada komite keberlanjutan untuk kemudian mendapatkan tindak lanjut berikutnya di tangan dewan direksi dan dilaporkan dalam laporan keberlanjutan setiap tahunnya. Kami percaya bahwa tantangan keberlanjutan dan kapabilitas kami berlangsung secara dinamis. Akan tetapi proses integrasi ke dalam sebuah sistem manajemen akan menyajikan sebuah akuntabilitas pencapaian target secara transparan dan memudahkan kami untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan perbaikan rencana aksi.

Tabel 1

Target Kinerja Keberlanjutan Freeport Indonesia 2013-2017

TARGET

KONTEKS TARGET

PEMENUHAN TARGET

KESELAMATAN Zero fatalities di seluruh mata rantai operasi

Keselamatan dan kesehatan the freeporters*) merupakan prioritas perusahaan dan terintegrasi ke dalam seluruh aspek bisnis kami. Kami sangat mengutamakan keamanan operasi penambangan perusahaan. Target kami berupa zero fatalities merujuk pada upaya dan kontrol kami serta fokus pada upaya menghindari risiko berbahaya. Kami mendedikasikan diri untuk melengkapi hal ini dalam sebuah sistem, proses dan kontrol dalam melakukan identifikasi, penilaian dan mitigasi risiko potensial.

Tahunan

KEAMANAN DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) Peninjauan tahunan atas Prinsip-prinsip Sukarela tentang Keamanan Kerja dan Hak Asasi Manusia

Kami menandatangani dan menerbitkan buku saku Prinsipprinsip Sukarela tentang Keamanan Kerja dan Hak Asasi Manusia (Voluntary Principles on Security and Human Rights, VPSHR). Hal ini merupakan salah satu upaya strategis dalam mengimplementasikan operasi secara aman. Ini juga mendorong kami untuk memelihara dan mencapai kinerja terbaik dalam menjamin keamanan dan keselamatan seluruh mata rantai operasi kami dengan menunjukkan penghormatan terhadap kebebasan fundamental dan hak-hak asasi manusia para pemangku kepentingan kami. Peninjauan tahunan merupakan salah satu upaya strategis untuk mengidentifikasi tantangan dan aktivitas yang mendukung penyelenggaraan Voluntary Principles on Security and Human Rights secara optimal.

Tahunan

Peninjauan tahunan mengenai klaim tanah adat (land rights)

Klaim tanah adat merupakan risiko yang menempel terus dalam operasi Freeport Indonesia di Tanah Papua. Belakangan klaim adat sering menjadi wacana politik dan tidak didukung oleh data yang valid berdasarkan norma dan hukum adat yang diakui oleh masyarakat adat sendiri. Ia sering menjadi alat protes sosial kepada perusahaan. Identifikasi dengan pendekatan etnografi dan pendalaman analisis antropologis amatlah diperlukan sebagai basis pengambilan keputusan dan melakukan pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholder engagement). Peninjauan dilakukan sebagai bagian integral dari kebijakan remediasi HAM khususnya di bagian mekanisme keluhan (grievance mechanism).

Tahunan

Keterangan: *) The freeporters adalah istilah yang sudah akrab di lingkungan Freeport Indonesia, merujuk kepada seluruh individu yang hadir di wilayah konsesi Freeport Indonesia, tidak hanya terbatas pada karyawan.


13

TARGET

KONTEKS TARGET

PEMENUHAN TARGET

Penurunan angka Penambangan Tanpa Izin (PETI) dan pemukiman liar di wilayah kerja Freeport Indonesia

Pertambangan umumnya memiliki dampak ikutan berupa menggejalanya gelombang PETI lengkap dengan menggejalanya pemukiman liar di dalam wilayah dan atau dekat wilayah kerja Freeport Indonesia. Pabrik Pengolahan kami menggunakan proses fisika yang bebas dari penggunaan air raksa (Hg). Sedangkan PETI menggunakan air raksa (Hg) dalam proses produksinya dan mengabaikan standar kesehatan dan keamanan. Karena PETI berada di wilayah konsesi kami, kami memiliki kepedulian untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka melalui berbagai cara, termasuk dan terutama yang terkait dengan aspek kesehatan. Kami berupaya mengalihkan aktivitas ekonomi PETI dengan mengajukan alternatif kepada mereka untuk turut serta dalam program capacity building local business initiative dan program ekonomi lainnya.

Tahunan

SOSIAL-KEMASYARAKATAN


14

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat

Kami memiliki perhatian dan dedikasi tinggi untuk penanggulangan malaria dan HIV/AIDS. Tidak hanya melakukan rehabilitasi dengan penyediaan sarana dan pengelolaan fasilitas dan infrastruktur kesehatan. Tapi juga secara regular melakukan langkah inovatif untuk upaya preventif perluasan HIV/AIDS dan malaria. Kami juga mendedikasikan diri untuk meningkatkan kualitas masyarakat sekitar melalui program edukasi hidup sehat dan bersih.

Tahunan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengembangan masyarakat

Kami memfasilitasi para pemangku kepentingan kami baik melalui dana kemitraan yang dikelola Lembaga Masyarakat Adat Amungme Kamoro (LPMAK) maupun oleh Social Outreach & Local Development (SLD) yang berasal dari dana operasi kami. Kami mengembangkan program ekonomi berbasis desa melalui program pertanian (peternakan, perkebunan, perikanan dan usaha kecil menengah) dan juga program pemberdayaan perempuan. Pengalaman kami menunjukkan, bahwa dalam konteks sosial masyarakat adat, proses transisi menuju kemandirian adalah hal yang memakan waktu cukup lama. Untuk mendapatkan peningkatan angka partisipasi dalam berbagai program pengembangan masyarakat, kami membutuhkan upaya ekstra keras dan berbagai langkah inovatif.

Tahunan

Pengintegrasian rencana penutupan tambang dengan rencana strategis pembangunan Kabupaten Mimika

Upaya ini merupakan langkah strategis mengintegrasikan agenda mitigasi dampak dengan rencana pembangunan Kabupaten Mimika. Di tahun terakhir pencapaian target diupayakan ada kesepakatan agenda dan prioritas program pembangunan Kabupaten Mimika dengan agenda Rencana Penutupan Tambang (RPT) kami.

2017

TARGET

KONTEKS TARGET

PEMENUHAN TARGET

Pengendalian sedimentasi Pasir sisa tambang (Sirsat)

Prioritas kami adalah meminimalisasi berbagai dampak lingkungan negatif dari seluruh operasi kami. Untuk menggapai ini mempersyaratkan sebuah perencanaan pengelolaan dan pengendalian dalam mengidentifikasi, menilai dan memitigasi dampak lingkungan, sehingga berbagai kemungkinan insiden lingkungan dapat dihindari atau setidaknya dapat diminimalisasi. Kami mengembangkan sebuah sistem audit lingkungan yang mengadopsi berbagai norma praktik pengelolaan dan pengendalian terbaik. Termasuk di dalamnya pengendalian sedimentasi Sirsat, sehingga tidak menghasilkan insiden lingkungan yang signifikan.

Tahunan

Pengendalian total emisi gas rumah kaca

Kami percaya bahwa kami memiliki tanggung jawab kepada perubahan iklim. Atas dasar pikiran ini kami terus-menerus memperbaiki kinerja penurunan emisi gas rumah kaca dari tahun ke tahun.

Tahunan

Pengendalian perencanaan terpadu tata guna lahan dengan mencegah, meminimalisasi, merehabilitasi serta melakukan konservasi keanekaragaman hayati.

Konservasi keanekaragaman hayati yang terintegrasi dalam perencanaan terpadu tata guna lahan merupakan komponen penting tentang bagaimana kami berkomitmen kepada pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, kami berupaya penuh menerapkan manajemen mitigasi dan menerapkan sebuah sistem audit lingkungan.

Tahunan

Peninjauan atas Pengelolaan Sirsat dan Limbah Batuan

Kami menyelenggarakan tata kelola terhadap dampak fisik maupun kimia dari Sirsat dan limbah batuan, termasuk terhadap stabilitas, kemungkinan tumpahan, kondisi berdebu dan dampak terhadap air tanah maupun air permukaan. Program pengelolaan Sirsat yang dilakukan oleh induk perusahaan kami (FCX) mencakup penyelenggaraan audit lapangan setidaknya sekali setiap dua tahun terhadap sarana Sirsat yang aktif.

LINGKUNGAN

Freeport Indonesia menyelenggarakan reklamasi dan vegetasi di dataran tinggi dan dataran rendah. Kami pun mengelola batuan penutup (overburden) dengan mengacu kepada suatu Rencana Pengelolaan overburden komprehensif yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia. Untuk pengurangan air asam tambang, kami sudah memulai dengan membangun dan mengelola penampungan dan pengolahan air asam batuan melalui proses pencampuran dengan batu kapur (limestone blending) serta penutupan dengan kapur (limestone capping) terhadap kawasan penempatan overburden yang ada dalam rangka pengelolaan pembentukan air asam tambang di masa datang.

2015


15

Pembinaan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan dilakukan secara terbuka, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa topik yang sering mengemuka dalam perhatian para pemangku kepentingan seperti transparansi pendapatan perusahaan (revenue), HAM,

Tabel 2


16

pelestarian sumberdaya air dan pengembangan masyarakat, merupakan bagian integral dari bagaimana kami menyelenggarakan bisnis. Kami percaya bahwa pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan yang efektif dapat membantu mereduksi risiko-risiko keberlanjutan dan memaksimalkan kontribusi positif kepada komunitas. Adapun daftar pemangku kepentingan kunci dan bagaimana kami melakukan pembinaan hubungan dengan mereka adalah seperti terlihat dalam tabel berikut:

Pembinaan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Kelompok Pemangku Kepentingan

Kepentingan

Metode Pembinaan Hubungan

Pemilik Modal

Penciptaan nilai jangka panjang pemegang saham melalui kombinasi kinerja keuangan yang konsisten dan tata kelola organisasi yang berkualitas tinggi

• Rapat umum pemegang saham • Pertemuan regular

Masyarakat Lokal dan Komunitas Adat

Dampak lingkungan dan sosial potensial yang terkait dengan operasi kami. Fokusnya adalah memastikan manfaat yang diberikan oleh operasi kami berlangsung secara optimal (misalnya, menjaga peluang pengembangan masyarakat yang berkelanjutan setelah penutupan tambang).

• Konsultasi publik dan kelompok-kelompok masyarakat • Partisipasi dalam aktivitas Freeport Indonesia • Kalawarta • Survei dukungan masyarakat • Dukungan melalui kelembagaan lokal (LPMAK, LEMASA dan LEMASKO, Yayasan Pendidikan Jayawijaya, Yayasan Jayasakti Mandiri) • Pembinaan hubungan khusus dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja komunitas adat dalam Papuan Affairs Department, Institut Pertambangan Nemangkawi; Public Health & Malaria Control; dan dukungan untuk acara-acara kebudayaan

Kelompok Pemangku Kepentingan

Kepentingan

Metode Pembinaan Hubungan

Pemerintah

Kebijakan nasional, regional dan mengenai siklus hidup proyek. Mereka juga tertarik pada akses pasar, pengawasan produk, kinerja lingkungan, kebijakan sosial dan rezim fiskal yang berlaku untuk sektor sumber daya. Kami menghormati kewenangan pemerintah dan operasi kami dituntut untuk bekerja dalam kerangka kerja legislasi dan peraturan yang relevan di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

• Berpartisipasi aktif untuk memahami implikasi perkembangan kebijakan publik pada operasi bisnis. • Karyawan dapat berpartisipasi dalam proses politik dalam kapasitasnya sebagai warga negara yang baik, namun mereka tidak mewakili perusahaan. • Memenuhi seluruh regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan cara yang mematuhi standar etika dan semangat hukum yang tinggi. • Kami tidak akan memberikan sumbangan politik secara tunai atau dalam bentuk apapun.

Pekerja dan Kontraktor

Kesehatan, keselamatan tenaga kerja, kondisi kerja dan pengembangan karier.

• Peninjauan regular kinerja karyawan • Komunikasi langsung melalui atasan langsung dan manajemen • Portal Freeport Indonesia dan media komunikasi lainnya

Kesempatan serapan tenaga kerja lokal, penciptaan peluang bisnis, infrastruktur sosial, pendidikan dan perawatan kesehatan.

Serikat Pekerja

Isu yang diangkat oleh serikat pekerja termasuk hak-hak pekerja, peluang tawar-menawar kolektif, masalah kesehatan dan keselamatan, gaji, jam kerja dan pengaturan prioritas serapan tenaga kerja lokal

• Kami melakukan komunikasi langsung dengan serikat pekerja. • Inisiasi pemberdayaan karyawan lokal Papua melalui Papuan Affairs Department; Institut Pertambangan Nemangkawi; dan Papuan Bridge Program.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi

Etika, kinerja sosial dan lingkungan dari operasi

• Identifikasi LSM lokal yang relevan dan identifikasi peluang kerjasama • Pro-aktif terlibat dalam forum- forum diskusi • Membuka kerja sama penelitian dan pendampingan program

Media Massa

Beragam isu yang menceminkan kepentingan pemangku kepentingan

• Distribusi informasi untuk media massa • Taklimat • Presentasi • Wawancara


17

2 Laporan Keberlanjutan PT Freeport Indonesia 2012

18

Tenaga Kerja

Hingga Desember 2012, jumlah karyawan yang bekerja di lingkungan PT Freeport Indonesia adalah 23.423 orang. Sejumlah 6.094 orang di antaranya adalah masyarakat asli Papua. Di luar jumlah tersebut, Freeport Indonesia juga mempekerjakan 6.524 karyawan yang meliputi pekerja kontrak dan peserta didik dari Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) yang diberikan kesempatan magang. Total keseluruhan karyawan di Freeport

Indonesia termasuk karyawan magang adalah 29.947 orang. Keselamatan dan kesehatan mereka dan juga masyarakat luas di mana kami beroperasi—kami biasa menyebutnya dengan para Freeporters, merupakan kunci keberhasilan bisnis kami. Selain pemenuhan regulasi menurut perundangan dan peraturan ketenagakerjaan Republik Indonesia, kami juga telah mengadopsi Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia, peraturan serta standar dari Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization, ILO), serta tentunya mengembangkan sebuah Prinsip- prinsip Perilaku

Bisnis sebagai bentuk penegasan kembali atas komitmen perusahaan terhadap integritas sehingga prinsip-prinsip ini menjadi pijakan kami dalam menjunjung standar tinggi etika perilaku karyawan. Kepatuhan terhadap hukum adalah hal mendasar yang melandasi kegiatan operasi kami. Terlepas dari mana asal para pekerja kami, jenis pekerjaan yang mereka lakukan, dan apapun posisinya, kami berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari penyakit akibat kerja. Kami mendedikasikan seluruh operasi kami hanya untuk satu hal: Keselamatan! Kendati demikian, jika terjadi kecelakaan kerja, kami mempersiapkan kompensasi dengan standar beyond compliance dari regulasi ketenagakerjaan. Freeport Indonesia terus berupaya optimal untuk mengurangi potensi kecelakaan kerja. Kami pun bekerja sama dengan masyarakat di mana kami beroperasi untuk mendukung program yang difokuskan pada kesehatan dan keselamatan masyarakat. Isu-isu penting seperti penanganan dan pencegahan malaria, HIV/AIDS dan keselamatan di jalan tambang, kami kelola dengan menggunakan manajemen risiko. Bagi kami, setiap individu memiliki potensi yang sama untuk maju. Bekerja sesuai dengan minat, bakat dan motivasi nilai-nilai bagi Freeporters, amatlah penting bagi keberlanjutan bisnis kami. Investasi berupa pendidikan dan pelatihan agar setiap pekerja berada di titik optimal pengetahuan, keterampilan dan perilaku adalah sesuatu yang sangat bernilai bagi kami. Kami berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja di mana setiap orang diperlakukan secara adil, dengan penuh hormat serta memiliki kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka.

Karyawan Freeport indonesia adalah fondasi kesuksesan kami; Keselamatan dan kesehatan mereka adalah prioritas utama kami

Komitmen Kami Sebagai salah satu perusahaan tambang tembaga terbesar di Indonesia, Freeport Indonesia memiliki komitmen tinggi atas pengelolaan sumberdaya manusia agar menjadi tenaga yang terampil dan memiliki kualitas terbaik di bidangnya. Komitmen ini tertuang dalam kebijakan, strategi dan standar operasi prosedur yang telah diterapkan di setiap departemen dalam organisasi kerja kami sejak perusahaan ini berdiri pada tahun 1970. Selain terus berkomitmen tinggi untuk memberikan kualitas pendidikan dan ketrampilan yang memadai, kami juga selalu berusaha memberikan kondisi kerja terbaik yang aman dan nyaman bagi seluruh karyawan dan anggota keluarga karyawan. Kami memandang perspektif dan latar belakang karyawan yang beragam sebagai aset perusahaan. Kebijakan dan praktik yang kami lakukan, termasuk Prinsip Perilaku Bisnis (Principles of Business Conduct) dan Kebijakan Hak Asasi Manusia, melarang adanya diskriminasi dan menghormati keragaman di dalam perusahaan. Kebijakan kami dirancang untuk mendorong dan memberikan penghargaan kepada karyawan berdasarkan prestasi individu serta untuk mengakui, melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Itu semua telah menjadi budaya perusahaan kami. Kami memprioritaskan serapan tenaga kerja asal Papua untuk berkarier di Freeport Indonesia. Sudah menjadi kebijakan Freeport Indonesia bahwa prioritas serapan tenaga kerja asal Papua diberikan kepada Suku Amungme dan Kamoro, kemudian kepada lima suku kekerabatan lain: Dani, Nduga, Ekari, Damal dan Moni, setelah itu kepada suku Papua lainnya, baru kemudian diberikan kepada calon tenaga kerja asal non-Papua. Pekerja asal Papua kini sudah mengisi berbagai posisi di setiap level departemen kerja kami. Untuk level tertinggi saat ini, kami telah menunjuk masyarakat asli Papua untuk mengisi posisi setingkat Vice President, dan seorang komisaris. Sepanjang kami beroperasi, catatan atas pengelolaan sumberdaya manusia memberikan korelasi positif terhadap motivasi dan semangat kerja karyawan. Pada tahun 2012, jumlah karyawan yang memutuskan mengakhiri kerja dengan kami sebesar 3,8% di mana 3,5% di antaranya adalah pekerja dari Indonesia termasuk Papua, dan 0,3% di antaranya merupakan tenaga kerja asing (ekspatriat). Presentase tersebut relatif kecil dibandingkan minat karyawan untuk terus


19

Latihan rutin pemadaman kebakaran dan tanggap darurat untuk memastikan kesiapan seluruh pekerja kami.

berkembang bersama kami. Bahkan ujian akan loyalitas pekerja patut mendapatkan apresiasi tinggi. Saat ini, karyawan yang bekerja bersama kami telah memasuki generasi ketiga.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah Prioritas Kami Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) selalu menjadi fokus utama kami. Komitmen K3 adalah yang paling utama. Untuk memastikan hal itu, selain mengimplementasikannya dalam bentuk kebijakan, strategi dan standar operasi prosedur yang ketat, kami juga mengikuti berbagai sertifikasi internasional tentang K3 seperti OHSAS 18001:2007 dan NOSA 5 Star Rating. Laporan Keberlanjutan PT Freeport Indonesia 2012

20

Secara rutin melakukan pemantauan atas sertifikasi yang diberikan. Oleh karena itu kami mampu untuk terus memastikan bahwa kebijakan hingga implementasi K3 selalu dipantau dan diperbaharui mengikuti perkembangan isu strategis di organisasi

kerja kami untuk mencapai hasil kualitas K3 terbaik. Di tahun 2012 kami tidak menyelenggarakan audit OHSAS 18001:2007 karena manajemen sedang berkonsentrasi pada rekonsiliasi pasca-pemogokan. Melaksanakan sebuah program keselamatan untuk wilayah operasi dengan melibatkan 29.947 karyawan dan kontraktor merupakan sebuah tantangan tersendiri. Kegiatan operasi kami mulai dari aktivitas penambangan dan peleburan, pengolahan bijih, pembangkit tenaga listrik, operasi pengangkutan darat, udara, pengelolaan pelabuhan laut, dan kapal laut, pusat-pusat pemukiman, asrama, dan pengelolaan hotel serta bandara. Untuk itu, diperlukan kecermatan dan kerja sama tim yang handal dalam pengelolaan keselamatan. Hal itu melibatkan fokus pengelolaan dan penyeliaan; suatu sistem pengelolaan keselamatan untuk setiap aspek operasi; pelatihan keterampilan dan penyeliaan pendahuluan, dasar, dan khusus (safety induction) termasuk kursus penyegaran tahunan (annual refresher); sebuah sistem untuk memantau hasil dan kemajuan dalam mencapai sasaran-sasaran keselamatan; serta evaluasi menyeluruh atas sistem kerja yang telah diterapkan.

Hubungan antara Perusahaan dan Karyawan Tahun 2011 merupakan titik terendah hubungan antara kami dan karyawan. Karyawan melakukan aksi mogok massal pada bulan Juli, lalu diteruskan pada pertengahan hingga akhir Desember 2011. Kami mengakui hal ini sebagai peristiwa buruk sepanjang perusahaan ini beroperasi. Kondisi ini membuat reputasi negatif perusahaan kami di mata pemangku kepentingan internal dan eksternal. Solidaritas yang rendah serta kurangnya kepercayaan antar-pemangku kepentingan menyebabkan kondisi ini berlanjut hingga pergantian tahun. Memasuki tahun 2012, kami bekerja keras untuk kembali menyatukan visi bersama kelompok masyarakat untuk segera menghentikan dampak dan aksi yang secara total berlangsung lebih dari 3 bulan. Sebagai upaya tindak lanjut dari kesepakatan penghentian aksi, berbagai program pemulihan kami lakukan seperti mengembalikan karyawan untuk bekerja kembali sesuai dengan asal departemen, dan memberikan beasiswa bagi pekerja yang ingin melanjutkan studinya hingga Strata 2. Program beasiswa untuk program Diploma 3 hingga Strata 2 yang telah berlangsung sejak lama ini, bekerjasama dengan berbagai universitas negeri dan swasta di Indonesia.


21

Gambar 2 PT Freeport Indonesia Safety, Health and Environmental (SHE) Steering Commitee (Periode: Juli 2012 - Desember 2012)

Doc No. ORG-PTFISC-2012 Revision Date: August 3, 2012


22

Karena memandang K3 sebagai komponen utama yang harus menjadi fokus perhatian dalam operasi, setiap tahun kami menyusun Panitia Pembina K3 yang terdiri dari lintas departemen dan kontraktor. Panitia Pembina K3 ini merupakan komite ad hoc yang melaksanakan tugasnya selama enam bulan.

Hasil kinerja K3 di setiap departemen kemudian menjadi pembahasan dalam satuan kerja ini yang kemudian menghasilkan berbagai rencana tindak lanjut implementasi K3 yang lebih komprehensif dan menjawab isu strategis yang berkembang saat itu.

Sepanjang tahun 2012, kecelakaan kerja yang wajib dilaporkan di wilayah kerja kami rata-rata mencapai 11 kejadian setiap bulannya. Umumnya kecelakaan kerja yang terjadi adalah disebabkan oleh kemampuan mental atau kejiwaaan perorangan yang kurang prima dalam melakukan pekerjaan, maupun disebabkan pengawasan/ kepemimpinan yang kurang memadai. Pada bulan November 2012 terjadi satu kasus kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian. Selebihnya merupakan kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera. Tingginya tingkat kecelakaan kerja ini menjadi fokus utama perbaikan kami sepanjang tahun 2012. Berbagai tindak lanjut perbaikan terus kami lakukan seperti memperbaharui prosedur operasi standar yang lebih ketat, prosedur pengawasan yang dilakukan secara berlapis, hingga evaluasi menyeluruh untuk memastikan kondisi kerja yang aman. Pada periode 2003 - 2011, secara garis besar peta kecelakaan kerja mengalami kecenderungan menurun. Kondisi anomali hanya terjadi pada tahun 2007 dan 2012. Selain kondisi kerja yang nyaman, sistem kerja yang telah terintegrasi menyebabkan karyawan jauh lebih fokus dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai beban target yang ditetapkan.

Pengendalian Kesehatan Kerja Karyawan

Tabel 3

Rekapitulasi Kecelakaan Kerja Tahun 2012

2012

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

Oct

Nov Dec

Fatal

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

LTA/RAC

2

1

0

2

3

2

2

2

8

3

3

3

Reportable 6

3

1

6

4

12

7

4

20

9

10

12

Total

4

1

8

7

15

9

6

28

12

14

15

8

Keterangan: Fatal (meninggal) adalah cedera/sakit akibat kerja yang dialami karyawan disebabkan kecelakaan kerja sehingga mengakibatkan pekerja tersebut meninggal. LTA (Lost Time Accident) adalah cedera /sakit akibat kerja yang alami karyawan disebabkan kecelakaan kerja sehingga tidak mampu untuk kembali bekerja pada jadwal gilir kerja reguler berikutnya. RAC (Restricted Activity Case) adalah cedera atau sakit yang dialami karyawan disebabkan kecelakaan kerja sehingga hanya dapat melakukan kerja terbatas. Reportable adalah beberapa jenis kecelakaan kerja yang dilaporkan dan tercatat sebagai tolak ukur perhitungan kinerja K3 perusahaan (Fatal, LTA, RAC, NDL=Non Day Lost, sakit akibat kerja).

Gambar 3

0.70

Grafik Kecenderungan Penurunan Kecelakaan Kerja 2003 - 2012

0.63

0.60

0.44

0.50

0.38

0.40

0.31

0.37 0.37 0.35 0.35 0.27 0.29

0.30 0.20 0.10 0.00

Kami telah mengidentifikasi HIV/AIDS, Tuberkulosis (TB), Malaria, dan Diare sebagai empat penyakit serius yang mempengaruhi karyawan, keluarga karyawan dan masyarakat lokal di sekitar wilayah operasi kami. HIV/AIDS di Kabupaten Mimika terus meningkat dan berkembang sebagai ancaman serius dimasa datang dengan prevalensi sekitar 2% dan tingkat infeksi yang jauh lebih tinggi daripada tingkat rata-rata global (1,4/1,000/tahun di Mimika vs 0,4/1.000/tahun secara global). Situasi kesehatan ini sangat berdampak bagi masyarakat asli Papua. Transmisi HIV/AIDS di Papua didominasi oleh penularan heteroseksual.

2003

2004 Reportable Rate

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Liner (Reportable Rate)

Indonesia berada di antara sepuluh negara teratas di dunia yang memiliki beban TB yang tinggi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, angka insiden TB di Indonesia sebesar 281 per 100.000 orang. Pemantauan kesehatan kami menunjukkan bahwa tingkat kasus TB aktif baru pada tahun 2012 di Kabupaten Mimika adalah 2,3 kali lipat dari angka nasional. Selain itu, Provinsi Papua memiliki prevalensi malaria tertinggi di Indonesia dan malaria merupakan penyebab tunggal terbesar angka kesakitan dan rawat inap masyarakat di sekitar wilayah kerja kami. Dalam kaitannya dengan diare, lokasi yang jauh dari desa di Kabupaten Mimika, terbatasnya


23

Tabel 4

Agenda Safety Training Induction (STI) 2012

No

Tahun

Jenis Pelatihan dan Penyuluhan

1

2012

Kelas Safety Induction pengenalan K3 di linkungan kerja

Berbagai Departemen

3.200 Orang

2

2012

Kelas Annual Refresher

Tambang bawah tanah

2.598 Orang

3

2012

Pelatihan lainnya termasuk berkerja sama dengan IBCA

Tambang bawah tanah

2.598 Orang

Tabel 5

Departemen

Jumlah peserta

Agenda Penyuluhan Kontrol Malaria 2012

No

Tahun

Jenis Penyuluhan dan pelatihan

Departemen

1

Lokasi

2012

Penyuluhan Malaria

Semua Multipurpose departemen dan kontraktor KK

100 Orang

2

2012

Penyuluhan Malaria

SMKN 1

SMKN 1 Mimika

150 Orang

3

2012

Penyuluhan Malaria

Berbagai macam departemen

Shopping Bujang TPRA

75 Orang

akses terhadap air bersih dan sanitasi, dan praktik kesehatan higiene yang buruk serta pengetahuan yang rendah, diare terus menjadi penyakit umum yang mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar.


24

Kegiatan pengendalian kesehatan karyawan dan keluarga karyawan ini selain diinisiasi oleh internal perusahaan, juga memanfaatkan mitra lokal. Kami melakukan kolaborasi kemitraan dengan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) untuk program aksi kesehatan ini. Lembaga ini mengelola Dana Kemitraan Freeport Indonesia bagi pengembangan masyarakat, yang dialokasikan dari pendapatan kotor tahunan perusahaan.

Jumlah Peserta

Pada 2012, Dana Kemitraan Freeport Indonesia telah menyumbangkan USD

17,2

juta

untuk program pelayanan kesehatan masyarakat Dana Kemitraan bagi program pengembangan masyarakat langsung dikelola dalam konsep kemitraan tiga pihak, yaitu antara pemerintah, masyarakat sipil dan Freeport Indonesia. Pada 2012, Dana Kemitraan Freeport Indonesia telah menyumbangkan USD 17,2 juta untuk program pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk pengoperasian dua rumah sakit masyarakat, yaitu Rumah Sakit Mitra Masyarakat dan Rumah Sakit Tembagapura, serta pelaksanaan program kesehatan masyarakat yang komprehensif menangani HIV/ AIDS, TBC, malaria, diare, kesehatan ibu dan anak, serta sanitasi lingkungan.

Kami memberikan sesi edukasi, penyuluhan dan pelatihan tentang Infeksi Menular Seksual dan juga TBC dan Malaria di kelas regular seperti Safety Induction dan Annual Refresher. Selain itu juga ada kelas dan sesi edukasi tambahan tentang pengelolaan kesehatan yang diminta oleh departemen lain dalam organisasi kerja kami. Pelatihan lebih detail juga diadakan bagi karyawan yang mempunyai perhatian khusus terhadap HIV/ AIDS. Pelatihan mencakup topik mengenai Infeksi Menular Seksual, konseling, dan pengujian HIV secara sukarela. Tujuan program ini adalah meningkatkan pengetahuan, kewaspadaan dan kepedulian karyawan tentang Infeksi Menular Seksual.

Program Pencegahan Malaria

Selain melakukan pengawasan ketat tentang kesehatan karyawan, kami juga melakukan kegiatan penyuluhan pengendalian malaria kepada karyawan dan masyarakat tentang bahaya penyakit malaria serta menambah pengetahuan tentang vektor malaria dan bagaimana mencegahnya. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kewaspadaan serta pengetahuan karyawan dan masyarakat tentang malaria. Kami melaksanakan program pengendalian malaria terpadu dan terbaik di wilayah operasi serta di daerah masyarakat setempat. Kami memproduksi dan mendistribusikan pamflet informasi dan poster tentang langkah-langkah perlindungan pribadi, bagaimana untuk menghindari gigitan nyamuk dan tempat perkembangbiakannya. Informasi tentang malaria termasuk dalam materi induksi untuk semua karyawan baru. Pesan kesadaran umum juga disiarkan di radio publik Mimika mencapai lebih dari 100.000 pendengar.

Penyemprotan rutin (bawah) dan pengecekan jentik nyamuk untuk mencegah penyakit malaria (atas).

Pada tahun 2012, lebih dari 11.000 anggota masyarakat juga berpartisipasi dalam kegiatan promosi kesehatan terkait malaria dan LPMAK melakukan penyemprotan residu insektisida di dalam ruangan. Pada tahun 2012 kami telah menyemprot hampir 4.595 rumah di Kota Timika. C-PHMC juga melatih 16 kontraktor baru dalam penyemprotan. Kami juga mempekerjakan kontraktor lokal untuk melakukan pengendalian drainase, termasuk pembersihan dan pemeliharaan saluran drainase, dan mendistribusikan lebih dari 3.200 kelambu berinsektisida.

Pada tahun 2012, lebih dari 11.000 anggota masyarakat juga berpartisipasi dalam kegiatan promosi kesehatan terkait malaria, termasuk di dalamnya adalah kontribusi kami dan LPMAK dalam Hari Malaria Sedunia. Program pemantauan rutin dilakukan untuk mendeteksi infeksi malaria, termasuk survei anak sekolah setiap enam bulan. Departemen Community Public Health & Malaria Control (C-PHMC) Freeport Indonesia, masyarakat

Pada tahun 2012 sekitar 20.000 kasus malaria yang terdeteksi dan diobati di klinik komunitas C-PHMC dan 6.061 kasus didiagnosis dan dirawat di fasilitas medis Internasional SOS. Sekitar 59.000 kasus malaria juga dirawat di pusat kesehatan pemerintah di Kabupaten Mimika. Peningkatan penderita penyakit malaria tahun 2012 mencapai 75% kasus. Peningkatan cukup signifikan dibandingkan 5 tahun yang lalu (2007). Hal ini jelas terlihat, bahwa tanpa pendekatan yang efektif dan terpadu terhadap penularan malaria, maka penyakit ini akan terus menjadi penyebab utama tingginya tingkat kematian di wilayah ini.


25

PROGRAM PENGENDALIAN HIV/AIDS Pernyataan kebijakan Freeport Indonesia tentang HIV/AIDS mengakui implikasi penting HIV/AIDS yang berpotensi terjadi pada karyawan kami dan pada masyarakat setempat serta berupaya untuk mengendalikan transmisi penyakit sesuai dengan peraturan-peraturan Pemerintah Indonesia dan rekomendasi World Health Organization (WHO), International Labor Organization (ILO), U.S. Center for Disease Control and Prevention (CDC), dan organisasi kesehatan internasional yang relevan lainnya. Selaras dengan kebijakan non-diskriminatif perusahaan, peraturan-peraturan pemerintah menyangkut HIV/AIDS, serta pandangan ILO, maka kami menjunjung pendekatan yang non-diskriminatif dan adil bagi orang-orang dengan HIV/AIDS.


26

perusahaan, serta media kampanye lainnya di wilayah perusahaan. Sedangkan kepada masyarakat, pendidikan diberikan melalui klinik-klinik kesehatan C-PHMC, posyandu, sekolah, tempat ibadah, dan pada saat acara khusus seperti peringatan hari HIV/AIDS, hari TB, hari malaria, dan lain-lain.

Pada tahun 2012 sekitar 17.000 anggota masyarakat dan 8.000 karyawan ATAU 25.000 Peserta YANG mendapatkan sosialisasi dan pencegahan penyakit ini Kami telah melakukan program yang komprehensif bagi karyawan dan masyarakat untuk mengatasi penyakit ini melalui pendidikan dan pelatihan, pencegahan, konseling dan pengobatan. Dalam kebijakan kami yang terbaru tentang HIV/AIDS yang telah direvisi pada Desember 2012 menyatakan bahwa kebijakan dan prosedur pada masalah medis, sosial dan pekerjaan seputar HIV/AIDS merupakan komponen dari program induksi karyawan baru kami. Kami menyadari dan prihatin terhadap prevalensi HIV/AIDS, terutama di antara anggota masyarakat dalam areal kontrak kerja kami. Perusahaan menyadari bahwa HIV/AIDS adalah penyakit yang perlu ditangani dengan pendekatan medis yang tepat dan pemahaman aspek sosial dan lingkungan. Pada tahun 2011, Departemen Community and Industrial Public Health & Malaria Control (C-PHMC) telah melaksanakan sesi pelatihan HIV/AIDS bagi total 15.000 orang dewasa, baik karyawan maupun anggota masyarakat. Kegiatan pendidikan HIV/AIDS untuk para karyawan dilakukan melalui pusat pendidikan di tempat kerja, dan melalui penggunaan saluran TV internal

Kegiatan pencegahan HIV/AIDS dan pendidikan melibatkan pendidik sebaya (menjangkau 213 tenaga kerja dan masyarakat), promosi media, partisipasi dalam kampanye kesadaran global (Hari AIDS Dunia), outreach dan kegiatan penyadaran bagi pekerja seks komersial dan kelompok risiko tinggi lainnya, serta pelatihan bagi 26 komunitas HIV/AIDS. Pada tahun 2012 sekitar 17.000 anggota masyarakat dan 8.000 karyawan atau 25.000 peserta yang

mendapatkan sosialisasi dan pencegahan penyakit ini. Selain itu, sekitar 170.000 kondom dibagikan kepada anggota masyarakat dan karyawan dalam rangka pencegahan penyakit menular ini. Freeport Indonesia juga memberikan Voluntary Counseling and Testing / VCT (Konseling dan Tes Sukarela / KTS) HIV/AIDS bagi karyawan dan anggota masyarakat di seluruh fasilitas klinik tempat kerja dan klinik yang didukung masyarakat. Departemen Community - PHMC bekerjasama dengan pemerintah daerah di Timika untuk memberikan konseling di Klinik Kesehatan Reproduksi (STI Clinic) untuk pekerja seks komersial. Pada tahun 2012, Klinik Kesehatan Reproduksi melaporkan hampir 3.000 kunjungan rawat jalan dan menyediakan layanan VCT untuk 1.754 anggota masyarakat. Di tempat kerja kami melalui Hubungan Industrial C-PHMC, sekitar 10.000 karyawan menjalani VCT (kenaikan 130 persen dari tahun 2011 karena adanya kampanye kesadaran) dan 73 kasus yang terdeteksi, menandai penurunan 22 persen dalam deteksi 213 kasus dibandingkan dengan tahun 2011.


27

Sosialisasi Kesehatan Tenaga Medis

Selain melakukan pencegahan pada penyakit, kami juga terus melakukan sosialisasi tentang penyakit kepada setiap tenaga kesehatan di setiap pusat kesehatan Community Public Health & Malaria Control (C-PHMC) yang dilaksanakan di masing masing pusat kesehatan. Sosialisasi ini dilakukan terhadap tenaga medis. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tenaga medis di setiap pusat kesehatan, agar dapat melayani masyarakat dengan lebih baik. Sepanjang tahun 2012, kami melakukan lima kali kegiatan presentasi kepada kelompok pemangku kepentingan ini.

Kondisi Tanggap Darurat

Kesiapan dan tanggap darurat merupakan komponen penting dari kegiatan keselamatan operasi kami. Di tahun 2012, terjadi perubahan yang signifikan dalam tubuh Organisasi Tim Tanggap Darurat Freeport Indonesia. Selain perubahan nama dari Emergency Response menjadi (Emergency Preparedness & Response, EP&R) juga pada bulan September 2012 Manajemen kami

PENGENDALIAN TB DAN DIARE

telah menyetujui sistem kerja bergiliran (2 shift, masing-masing 3 anggota) di mana sebelumnya menggunakan sistem panggilan dengan total jumlah tenaga kerja yang disetujui adalah 140 Karyawan. Upaya berkelanjutan untuk membawa EP&R, menjadi tim tanggap darurat yang profesional dan terbaik di bidangnya secara konsisten dilakukan. Oleh karenanya restrukturisasi kompetensi Tim Tanggap Darurat adalah bagian yang selalu mendapat perhatian utama selain memastikan ketersediaan peralatan fire and rescue setiap saat. Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan merencanakan sejumlah tindakan untuk memastikan ketepatan koordinasi peralatan dan personel dalam mengatasi situasi potensi tanggap darurat. Latihan uji coba, pendidikan masyarakat, dan pertemuan koordinasi secara rutin terus dilakukan untuk membantu kami dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi karyawan kami dan masyarakat di sekitar operasi perusahaan.

Freeport Indonesia menggabungkan pendekatan yang terkoordinasi untuk TB dan HIV/AIDS, dan menyediakan penyaringan bersamaan dengan kasus HIV positif. Kami berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, termasuk Hari TB Dunia, melakukan sesi pendidikan kepada sekitar 4.600 anggota masyarakat. Pada tahun 2012, kami memberikan pendidikan dan konseling kepada 737 pasien TB dan anggota keluarga untuk mempromosikan praktik pencegahan penyakit, serta melakukan pertemuan staf pendidikan untuk meningkatkan kesadaran TB. Bekerjasama dengan pemerintah daerah dan LPMAK, kami mengoperasikan klinik TB di Timika yang menyediakan deteksi aktif dan pengobatan kasus TB dengan menerapkan metode pengobatan (Direct Observed Treatment Shortcourse, DOTS). Pada 2012, tercatat 2.039 orang mengunjungi Klinik TBC Timika yang 235 orang di antaranya adalah pasien baru diobati untuk TB. Pada tahun 2012, enam bulan tingkat penyelesaian pengobatan TB adalah 91% untuk anggota masyarakat, dan 95% untuk karyawan, yang berada dengan perawatan di atas standar WHO (85%). Kami juga berpartisipasi dalam pemantauan TB tingkat provinsi dan kegiatan evaluasi yang melibatkan fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta.


28

Kami berusaha untuk menjaga tenaga kerja bebas dari penyakit diare melalui pendidikan makanan dan pemantauan air. Pada 2012, C-PHMC menyelenggarakan kegiatan untuk mempromosikan Hari Cuci Tangan Sedunia dengan melibatkan lebih dari 1.600 karyawan dan anak sekolah. Selain itu juga melibatkan 2.285 karyawan kontraktor. Pemeriksaan air yang dikonsumsi untuk air minum rutin dilakukan setiap hari, dan evaluasi bulanan terhadap 39 fasilitas tempat makan. Perkembangan dari tahun 2011 sampai 2012, kasus diare di antara karyawan mengalami penurunan sebesar 296 kasus (dari 2.834 menjadi 2.538). Selain itu, sejak tahun 2009, data menunjukkan penurunan yang konsisten dalam diagnosa diare sebesar 40 kasus per kuartal untuk karyawan. Kami juga memberikan pengetahuan kepada setiap food handler yang bekerja di area perusahaan tentang keamanan pangan dengan mengadakan pelatihan di area kerja. Tujuannya adalah untuk memperbaharui pengetahuan para food handler mengenai keamanan pangan di wilayah kerja.

Tabel 6 Cakupan Wilayah Kerja Kesiapan dan Kondisi Tanggap Darurat dan Pemadam Kebakaran di Unit Bisnis

Cakupan Wilayah Kerja EP&R

Latihan Pemadaman Kebaran di Unit Bisnis

Tambang Permukaan

11 Latihan Pemadam Kebakaran – Welding Shop, Power Distribution, Shovel and Drill, Sandvick Shop, Palm Shop, Mega Shop, Crusher 6/7, Mine Magazine Whs, Mahaka Lime Plant, Shovel #15 PB#9 South 2, GRS Tire Shop

Lokasi Pemrosesan Konsentrat, Ridge Camp

7 Latihan Pemadam Kebakaran – Project Leighton RCTU, Fleet Management, Zaagham Tunnel, OB1 & OB2, C1/C2 QC Lab Area, Tram 2, Kenanga Messhall

Tembagapura, Banti

10 Latihan Pemadam Kebakaran – Banti Clinic, 68 Engineering, Safety Office/QMS Tpra, QMS Licensing, YPJ/ISS, Shopping Center, Hospital Tpra, Main Office Tpra, 66 HD Shop, Spyl Whs

Kawulawaga, Base Camp, Bandara, Cargo Dock

3 Latihan Pemadam Kebakaran s– 39 HD Shop, 34 Crusher, kantor TRMP

Kuala Kencana, LIP (Light Industrial Park/ Kawasan Industri Ringan)

9 Latihan Pemadam Kebakaran – LIP Fabrication Shop, Clinic KK, LIP Construction, Hero/Family Shopping, LIP PJP, LIP Facilities Management, OB1 & OB2 KK, LIP MIS, LIP Central Services

Pelabuhan

5 Latihan Pemadam Kebakaran – Amamapare Bay, Construction, PPWH Whs, Dewatering Plant, PJP Coal Power Plant

Total

Tabel 7

45 Latihan Pemadam Kebakaran

Kegiatan Tanggap Darurat 2012

Kegiatan

Keterangan

Misi Penyelamatan

• Tim EP&R melaksanakan misi penyelamatan bagi helikopter MI-8 yang jatuh ketika berupaya melakukan pendaratan darurat • Tim EP&R Team membantu evakuasi pesawat MI-8 untuk proses penyelidik selanjutnya

Penyelidikan

• Personel EP&R terlibat dalam penyelidikan peristiwa LV di MP 20.9

Proyek Operasi

• Mendampingi MIS untuk EWS AB • Membantu Geotechnical Services pada pemeriksaan lereng di Heat Road • Membantu Mine Maintenance Dept. dalam pelaksanaan kegiatan di ruang terbatas • Membantu Concentrating Dept. pada penutup kegiatan di Konsentrator. • Memberi Pelatihan Higt Rope bagi karyawan RedPath, Central Services & Construction (Konstruksi) • Tim EP&R membantu BAMAG pada Peringatan Paskah (Happy Easter Celebration) di TPRA • Tim EP&R membantu pelaksanaan kegiatan HUT RI oleh panitia HUT RI • Melaksanakan program Belajar Mencegah Kebakaran (Outing dan Learn Not To Burn) bagi siswa Yayasan Pendidikan Jayawijaya (YPJ)

Lomba Indonesia Fire & Rescue Challenge 2012

• Tim EP&R meraih gelar juara umum pada Lomba Indonesia Fire & Rescue ke 15 (untuk 5 tahun berturut-turut)

Latihan Pemadaman Kebakaran

• Sejak tahun 2012, personel EP&R terlibat dalam kegiatan latihan pemadam kebakaran Business Unit (BU), latihan pemadam kebakaran (Fire Drill), U/G dilakukan oleh UG Mine Rescue


29

Investasi untuk Pemimpin Masa Depan Kami Untuk pengembangan sumberdaya manusia, pokok utamanya adalah dengan pengembangan kualitas instruktur yang memberikan pelatihan bagi karyawan secara rutin. Sepanjang kurun waktu 2012 berbagai program pengembangan instruktur telah dilakukan seperti yang terungkap dalam tabel di bawah ini. Tabel 8 Pengembangan Instruktur yang Dilakukan Selama 2012

Pengembangan Instruktur Sertifikasi Instruktur Pemula Berstandar Nasional Sertifikasi Instruktur Menegah Berstandar Nasional

30

Tabel 9 Jumlah Karyawan yang Mendapatkan Pelatihan Selama 2010 - 2012

Jenis Pelatihan

2010

Jumlah Instruktur

Komputer

1.333

1.127

1.187

94

Perawatan Mekanis

4.997

5.478

8.057

Perawatan Elektris

1.338

1.312

1.561

Penilaian Kompetensi

5.653

7.494

5.644

Sertifikasi

1.919

2.029

1.337

Bahasa/Literasi

1.345

1.021

1.146

16.969

11.559

17.027

303

412

390

Operator

11.452

12.546

9.666

Keamanan/ Lingkungan

22.962

22.843

20.008

1.391

1.149

1.239

27.791

26.022

24.505

25

Sertifikasi Instruktur Utama Berstandar Nasional

26

Sertifikasi/Penyegaran untuk Instruktur Alat Berat

28

Sertifikasi/Penyegaran untuk Instruktur Kendaraan Ringan

10

Pemeliharaan Prediktif dan Preventif bagi Instruktur Pabrik Pengolahan

2

Program Kepemimpinan

Pelatihan Relay SEL bagi Instruktur Kelistrikan

6

Pelatihan Microsoft Office 2010 untuk Instruktur Komputer

Pelatihan di Luar Site

3

Tutor Keaksaraan Fungsional for Language Instructor

5

Pelatihan ISO 9001:2008

20

Juru Ledak Tahap II Ahli K3 Listrik

4 2 4

Ahli K3 Kebakaran

1

Pelatihan Pertolongan Pertama Tingkat Lanjut

1

Sertifikasi Keahlian untuk Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan

4

Ahli K3 Umum


yang memadai serta layanan pengembangan diri terbaik sesuai kapasitas dan kemampuannya. Dalam setiap tahunnya, perkembangan jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan sesuai dengan kompetensinya terus mengalami peningkatan. Untuk tahun 2012, dua bidang utama yaitu safety dan leadership menjadi topik utama pelatihan yang diambil karyawan. Kami juga memberikan pelatihan dengan topik seputar hak asasi manusia dan anti korupsi.

Untuk pengembangan kualitas kerja karyawan, kami melaksanakan pelatihan untuk seluruh departemen. Kami harus memastikan, bahwa dalam organisasi kerja seluruh karyawan memperoleh kondisi kerja

Program Magang Total

2011

2012

Jumlah jam pelatihan merata terus mengalami peningkatan. Pengembangan kompetensi dan program magang (apprentice) yang paling menjadi fokus pelatihan. Untuk pengembangan kompetensi ini diberikan bagi karyawan yang akan beralih kerja pada departemen lain atau promosi karier. Sedangkan magang diberikan bagi karyawan dengan mengikuti On Job Training (OJT).

Tabel 10 Jumlah Jam Pelatihan Selama 2010 - 2012

Jenis Pelatihan

2010

2011

2012

Komputer

33.146

33.794

30.262

Perawatan Mekanis

506.027

439.751

552.598

Perawatan Elektris

111.073

100.988

128.614

2.020.592

1.675.680

2.298.600

296.560

319.120

415.680

Bahasa/Literasi

87.256

71.153

47.784

Program Kepemimpinan

173.038

147.432

107.145

Pelatihan di Luar Area Kerja Papua

24.514

14.010

17.521

1.734.250

1.817.876

1.586.155

511.580

537.336

465.674

Program Magang

2.194.080

2.565.648

2.060.240

Total

7.692.115

7.722.788

7.710.274

Penilaian Kompetensi Sertifikasi

Operator Keamanan/ Lingkungan

dan Papuan Affairs Department (PAD) adalah bentuk nyata kami untuk mendorong masyarakat Papua memperoleh nilai tambah pendidikan dan ketrampilan dengan kualitas terbaik. Kami membungkus seluruhnya dengan fasilitas belajar terbaik yang memadai dan terbaik di bidangnya.

Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN)

Kami dedikasikan bagi masyarakat Papua yang ingin meningkatkan ketrampilannya dan memiliki kemauan tinggi untuk bekerja di industri pertambangan. Para pelajar IPN yang direkruit diutamakan dari masyarakat tujuh suku. Dengan syarat minimal lulusan Sekolah Dasar (SD), mereka dilatih secara ketat selama 3 tahun melalui berbagai jenjang. Bagi lulusan IPN, diutamakan untuk bisa bekerja bersama kami. Selain itu, mereka bisa bekerja di perusahaan tambang lainnya.

Peningkatan Masyarakat Papua yang Bekerja di Perusahaan Kami

Strategi pengembangan sumberdaya manusia Freeport Indonesia adalah dengan terus mendorong partisipasi dan kemampuan masyarakat Papua, khususnya yang berasal dari dua suku dan lima suku kekerabatan. Mereka terus difasilitasi untuk meningkatkan kualitas diri sehingga mampu tampil sebagai profesional tangguh yang kelak akan tampil menjadi pucuk pimpinan organisasi kerja kami. Yayasan Pertambangan Nemangkawi (YPN) yang mengelola Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN), Papuan Bridge Program (PBP)

Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumberdaya manusia masyarakat lokal di Institut Pertambangan Nemangkawi. Laporan Keberlanjutan PT Freeport Indonesia 2012

31

PAPUAN AFFAIRS dePartment (PAD) Pertemuan rutin di Papuan Affairs Department (PAD).

PAD dibentuk dengan misi membantu lebih banyak orang Papua untuk dipekerjakan di Freeport Indonesia. Selain itu juga untuk memastikan pengembangan dan kinerja baik karyawan Papua, memantau melaporkan dan menyarankan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Kami juga mendorong dan meningkatkan pendidikan untuk karyawan Papua dan anak-anak mereka, serta melakukan koordinasi antar-departemen untuk mendorong kesetaraan.

pemahaman yang benar tentang kebijakan dan keputusan perusahaan. Pendekatan budaya juga dilakukan dalam program pengembangan kompetensi dan peningkatan komitmen keberhasilan pekerjaan, termasuk melalui tindakan afirmatif kepada karyawan yang berasal dari tujuh suku.

PAD merupakan salah satu tindakan afirmatif dari komitmen kami untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas karyawan Papua. Harapannya adalah percepatan peningkatan kuantitas dan kualitas yang signifikan sesuai dengan komitmen kami. Kami terus mendorong dan membuka kesempatan terbesar bagi masyarakat asli Papua khususnya yang berasal dari Suku Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan lainnya untuk bekerja dan mengembangkan diri. Dalam rangka membingkai kebijakan ini, maka PAD menurunkan berbagai strategi hingga petunjuk pelaksana teknis. Kebijakan yang dimaksud antara lain adalah:


32

• Komitmen terhadap serapan tenaga kerja Papua; • Penerbangan libur Natal dengan tujuan ke daerah pedalaman Papua; • Penerimaan peserta Graduated Development Program sebagai karyawan permanen Freeport Indonesia; • Pra-penerimaan dan penerimaan siswa magang (apprentice); Melalui lembaga ini, kami juga mengembangkan pola komunikasi dan pola hubungan dengan pemangku kepentingan melalui pendekatan budaya. Hal ini dilakukan untuk memastikan

Lembaga ini juga memberikan masukan strategis kepada Departemen Quality Mangement Service (QMS) dan seluruh departemen lainnya tentang program pengembangan karyawan Papua, termasuk perencanaan suksesi dan manajemen karier karyawan Papua. PAD juga memberikan rekomendasi kepada kami mengenai program-program pengembangan atau inisiatif baru yang berpengaruh kepada karyawan Papua.

PBP adalah program pengembangan untuk mahasiswa Papua yang telah lulus dari universitas dan akan melanjutkan ke dunia usaha/kerja. Program ini berada di bawah asuhan Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN). Tujuan utamanya adalah mengembangkan sumberdaya manusia Papua semaksimal mungkin sehingga dapat bersaing di dunia kerja. Program ini memberikan pelatihan dengan metode yang dinamis mengenai hal-hal yang biasa didapatkan atau dihadapi dalam pekerjaan/usaha, seperti kemampuan menggunakan komputer, kemampuan presentasi dan kemampuan berbicara di muka umum, dan lain-lain. Sebuah metode pelatihan yang menjembatani upaya optimalisasi kecakapan akademik dan kompetensi di dunia kerja. Beberapa materi utama dalam pelatihan di program ini antara lain: Keselamatan Kerja, Komputer, Berbicara-Membaca-Menulis (Indonesia-Inggris), Matematika Umum, Kepemimpinan, Tips Menghadapi Psikotest dan Wawancara, dan Kewirausahaan.

Gambar 4

Jumlah Peserta Magang untuk Masyarakat Papua 2003-2012

1600 1400 1200 Jumlah Peserta Magang

Papuan Bridge Program (PBP)

1000 800 600 400 200 0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tahun

Bukan Papua

Tabel 11

Papua

Total

Program Magang-Institut Pertambangan Nemangkawi

Jumlah Pekerja Magang yang Direkrut 2003 s/d 2012

3.833

Jumlah Pekerja Magang yang menjadi karyawan tetap s/d 2012: • PT Freeport Indonesia • Kontraktor

208 2.106

Total

Selama mengikuti program, peserta sama sekali tidak dikenakan biaya pendaftaran maupun biaya program. Bahkan, kami menanggung seluruh fasilitas pendukung, akomodasi, transportasi (pesawat dari kota penerimaan-Timika [PP]), dan uang saku. Peserta yang dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat. Pada tahun 2012, kami telah melatih sebanyak 30 orang peserta program Papuan Bridge Program dan 40 orang untuk Program MBA in-house yang diselenggarakan di dalam perusahaan.

1.898

Penting ditekankan bahwa program ini bukan merupakan ikatan dinas dengan Nemangkawi maupun Freeport Indonesia. Sehingga setelah menyelesaikan program ini, para peserta dapat mendaftarkan diri ke perusahaan manapun yang diinginkan (industri tambang maupun non-tambang).


33


34

Lingkungan

Kami menilai, merencanakan dan mengelola dampak lingkungan di semua tahapan bisnis, mulai dari eksplorasi hingga pengembangan, operasi dan penutupan. Pendekatan kami untuk pengelolaan lingkungan didasarkan pada identifikasi dan penilaian risiko. Dengan begitu, kami bisa mengimplementasikan peluang untuk menghindari penggunaan sumberdaya secara tidak bertanggung-jawab, pencemaran atau kontaminasi.

Kami menerapkan berbagai opsi untuk meminimalkan dampak negatif dari operasi kami. Di seluruh kegiatan pertambangan, dampak perubahan bentang alam baik yang terjadi di dataran tinggi, dataran rendah maupun di muara sungai tidak dapat dihindarkan. Pada titik di mana kegiatan minimisasi dampak sulit dilakukan, kami menerapkan tindakan kompensasi untuk mengatasi dampak lingkungan dan sosial yang terjadi. Selain upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan regulasi, kami juga berinisiatif melakukan konservasi untuk melestarikan kekayaan keanekaragaman hayati Papua.

Kepatuhan Kepada Regulasi

Kami menerapkan berbagai opsi untuk meminimalkan dampak negatif dari operasi kami

Berdasarkan Kontrak Karya yang telah ditandatangani bersama dengan Pemerintah Indonesia tahun 1991, Freeport Indonesia memiliki wilayah kerja yang meliputi dua daerah Kontrak Karya, yaitu: (1) Daerah penambangan dengan luas 100 km2 dengan kegiatan meliputi pemboran, penambangan terbuka, penambangan bawah tanah, pengolahan bijih, dan penimbunan batuan penutup; dan (2) Daerah proyek dengan luas 2.029 km2 yang membentang dari pesisir Laut Arafura di selatan hingga daerah tambang di utara pada ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut (dpl). Sebagian besar fasilitas pendukung seperti permukiman, bandara, pelabuhan laut, dan pembangkit tenaga listrik terletak di wilayah ini.

mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta komitmen lainnya. Disamping itu kami juga tentunya harus mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan serta perijinan lingkungan yang terkait dengan operasi kami di Papua. Kepatuhan tersebut telah kami jabarkan dalam kebijakan, strategi serta standar operasi dan prosedur kegiatan pengelolaan lingkungan di seluruh wilayah operasi kami. Agar pengelolaan lingkungan yang kami lakukan selalu terdokumentasi, konsisten, terarah dan berkelanjutan, maka kami juga telah menerapkan standar internasional untuk Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang mengacu kepada standar ISO 14001. Sistem ini telah kami implementasikan sejak tahun 1998 dan telah tersertifikasi sejak tahun 2001.

Kegiatan pengelolaan lingkungan yang kami lakukan tentunya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 1997, Pemerintah Indonesia menyetujui dokumen ANDAL, RKL dan RPL untuk dijadikan sebagai acuan pengelolaan lingkungan. Seluruh aspek penting dari kegiatan penambangan, pengolahan bijih serta sektor pendukung lainnya telah teridentifikasi dan akan dikelola untuk meminimalkan dampak yang terjadi. Setiap kuartal, kami selalu melaporkan kegiatan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL/RPL) ke Kementerian Lingkungan Hidup dan departemen teknis lainnya. Pada tahun 2012, kami juga telah mengidentifikasi status kepatuhan terhadap seluruh regulasi pengelolaan lingkungan di Indonesia seperti manajemen lingkungan, pengelolaan limbah, manajemen air, hutan dan keanekaragaman hayati, analisis

Untuk memastikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah kami lakukan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan komitmen yang telah kami buat, kami berpartisipasi dalam berbagai audit lingkungan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Perusahaan Induk serta pihak eksternal lainnya. Tujuan audit ini tentunya untuk memberikan masukan dan perbaikan yang berkelanjutan terhadap pengelolaan lingkungan yang telah kami lakukan.

Tabel 12 Tenaga Kerja di Departemen Lingkungan Tahun 2012 Jumlah Karyawan

Kelompok Staf

Non Staf

Kontraktor

Total Ekspatriat

Manajemen

2

-

-

1

3

Reklamasi Tambang, Dataran Tinggi dan

6

23

247

-

276

EQMAS

11

1

4

-

16

Pelaporan dan Basis Data

4

1

-

-

5

Laboratorium Lingkungan

11

13

10

-

34

Pantai dan Laut Sitewide Monitoring

21

26

11

-

58

Keanekaragaman Hayati/Reklamasi

4

5

-

-

9

Manajemen Data & Penjaminan Mutu

3

1

-

-

4

Penyadaran dan Pendidikan Lingkungan

6

2

-

-

8

Administrasi

2

1

-

-

3

70

73

272

1

416

Dataran Rendah

Total


35

Komitmen Lingkungan 2012

Komitmen Freeport Indonesia terhadap pengelolaan lingkungan telah dituangkan dalam Kebijakan Lingkungan yang ditandatangani oleh Presiden Direktur Rozik B. Soetjipto pada bulan Juni 2012. Komitmen kami yaitu: 1. Mematuhi semua hal yang terkait dengan peraturan dan perundang-undangan lingkungan yang berlaku, komitmen-komitmen lingkungan yang secara sukarela diikuti, dan ketentuan kebijakan Lingkungan perusahaan induk kami FCX; 2. Mengupayakan pencegahan pencemaran lingkungan; 3. Mengupayakan perbaikan yang berkesinambungan dengan mengimplementasikan sistem manajemen yang menetapkan tujuan dan sasaran berdasarkan data yang absah dan berlandaskan ilmu pengetahuan yang tepat, dengan mengkaji ulang sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), serta melalui audit internal rnaupun audit eksternal berkala; 4. Memastikan bahwa pertimbangan lingkungan menjadi bagian integral pada setiap tahap perencanaan, perekayasaan dan pengoperasian; 5. Melakukan kerja sama dengan masyarakat di sekitar wilayah kerja dengan prinsip saling menghormati dan mengembangkan kemitraan aktif; 6. Memfasilitasi dan mendukung penggunaan kembali, daur ulang dan pembuangan yang bertanggung jawab dari produk yang digunakan dalam operasional; 7. Memberikan kontribusi dalam konservasi keanekaragaman hayati dan pendekatan terintegrasi dalam rencana penggunaan lahan; dan 8. Memastikan bahwa kebijakan ini didokumentasikan, disampaikan kepada seluruh karyawan dan semua orang yang bekerja mewakili perusahaan, dan terbuka untuk semua pihak. Laporan Keberlanjutan PT Freeport Indonesia 2012

36

Freeport Indonesia telah mematuhi semua regulasi lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Republika Indonesia dan persyaratan lingkungan lainnya yang terkait. Kepatuhan terhadap regulasi

lingkungan RI telah dilakukan evaluasi melalui audit yang dilakukan oleh FCX-CTI dan audit ISO 14001, dengan hasil 100% patuh. Implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan merupakan salah satu wujud komitmen lingkungan kami. Pada tahun 2012, kami telah melakukan banyak kegiatan berkaitan dengan lingkungan antara lain: pengelolaan kemantapan lereng daerah tambang dan timbunan batuan penutup, melakukan upaya pencegahan dan pengendalian air asam batuan, pengelolaan tailing di ModADA yang sudah sesuai AMDAL 300K dan pengendalian kestabilan geokimia Sirsat yang diendapkan di ModADA. Sampai saat ini, Freeport Indonesia secara umum terus memenuhi persyaratan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 431 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pengelolaan Sirsat Freeport Indonesia di ModADA. Pengelolaan limbah padat, limbah cair maupun limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) juga telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku. Komitmen dan praktik-praktik yang dihasilkan tersebut, termasuk hal-hal yang melampaui ketentuan regulasi (beyond compliance) lingkungan misalnya penerapan 3R terhadap limbah yang dihasilkan. Penerapan ini antara lain meliputi: a) b) c) d) e) f)

Pengurangan timbunan limbah dan mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna, Pengurangan limbah dengan membeli bahan dalam jumlah besar dalam wadah isi ulang, hal ini akan mengurangi jumlah drum, kaleng dan wadah lain yang nantinya menjadi sampah, dan pembelian dan penggunaan produk yang ramah lingkungan, Penggunaan kembali minyak bekas yang digunakan ulang sebagai bahan bakar, Pemisahan bola-bola besi penggiling untuk digunakan kembali, Pemanfaatan ban untuk vulkanisir ulang di dalam daerah kerja; ban-ban bekas digunakan untuk proyek konstruksi; kabel digunakan kembali untuk pembatas jalan; kertas didaur ulang dijadikan mulsa untuk media tanam sistem tabur semprot (hydro seeding), Pengumpulan material daur ulang seperti kaleng aluminium, kabel tembaga bekas, sampah makanan dan baterai bekas serta tetap melanjutkan upaya-upaya

Berbagai upaya kami dalam mengimplementasikan isi dari komitmen lingkungan kami seperti berkontribusi dalam konservasi keanekaragaman hayati (gambar kanan), memantau kualitas lingkungan dan bekerjasama dengan masyarakat sekitar operasi penambangan kami dalam pengelolaan lingkungan.

pemanfaatan material daur ulang ini dengan bekerja sama dengan instansi Pemerintah dan pihak-pihak terkait, dan g) Pemanfaatan sampah makanan sebagai media pembuatan kompos. Pada tahun 2010, kami sudah memulai program konservasi energi dengan kegiatan identifikasi peluang-peluang konservasi energi. Pada tahun 2011 kami mencari mitra konsultan, dan tahun 2012 kami membentuk Energy Savings Task Force dan membuat road map 5 tahun dalam Energy Efficiency and Conservation Program. Selain itu, sesuai dengan komitmen, kami juga banyak melakukan aksi konservasi keanekaragaman hayati secara nyata sepanjang tahun 2012. Pada Tahun 2012 Freeport Indonesia bekerja sama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua dan Kementerian Lingkungan Hidup RI melakukan pelepasan satwa endemik Papua ke habitat asalnya. Acara pelepasan dilakukan dua kali, yaitu pada bulan Mei dan bulan November 2012. Sebanyak 1.354 tukik

labi-labi moncong babi (Carettochelys insculpta) disita oleh BBKSDA Papua pada Maret 2012 di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, yang akan diselundupkan keluar Papua. Pada Mei 2012, kura-kura endemik Papua bagian selatan sampai ke Australia Utara tersebut telah dilepaskan di dalam kawasan Taman Nasional Lorentz, tepatnya di bagian hulu Sungai Mawati Kabupaten Mimika. Menteri Negara Lingkungan Hidup secara resmi melepaskan satwa-satwa tersebut. Sejak tahun 2006, Freeport Indonesia telah memfasilitasi upaya pelepasan lebih dari 25.000 ekor kura-kura moncong babi. Sekitar 23.000 ekor di antaranya merupakan hasil kerja sama dengan pihak BBKSDA Papua dengan target pengembalian habitat asal di wilayah Selatan Papua. Pada Bulan November 2012, 1 ekor kuskus tutul (Spilocuscus maculatus), 2 ekor sanca hijau (Morelia viridis), 2 burung nuri kepala hitam (Lorius lory) dan 1 ekor kadal panana (Tiliqua gigas) dilepaskan ke habitat alami setelah diserahkan secara sukarela oleh para pemeliharanya. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan perayaan Hari Cinta Puspa


37

dan Satwa Nasional (HCPSN) Tahun 2012. Pada perayaan HCPSN tersebut juga diresmikan berdirinya 17 klub pengamat burung yang berasal dari siswa-siswa SMTP di Kabupaten Mimika. Atas berbagai upaya dan kontribusi penting untuk konservasi habitat satwa liar, pendidikan lingkungan serta upaya-upaya sukarela lain, Freeport Indonesia menerima sertifikasi Wildlife at Work pada akhir Tahun 2011. Selain itu, pada pertengahan Tahun 2012, Freeport Indonesia juga menerima penghargaan Corporate Land for Learning sebagai Rookie of the Year dari Wildlife Habitat Council (WHC) Amerika. Program inisiasi kami lainnya terkait dengan keanekaragaman hayati antara lain adalah pembangunan taman anggrek, taman kupukupu dan diorama. Ketiga fasilitas tersebut dibangun di dalam area Pusat Penelitian Reklamasi dan Biodiversity MP-21. Fasilitas-fasilitas tersebut banyak mengalami kerusakan di tahun 2011. Mengingat pentingnya fasilitas tersebut, maka kami bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merencanakan membangun dan memperbaikinya kembali dan diperkirakan selesai pada tahun 2013.

Audit Lingkungan


38

Kami secara rutin menjalankan audit lingkungan internal dan eksternal untuk menilai kepatuhan, sistem operasi dan praktik pengelolaan lingkungan. Seluruh karyawan dalam organisasi bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan mengembangkan rencana aksi berdasarkan hasil audit. Program lingkungan kami dipandu

oleh laporan RKL/RPL yang diserahkan kepada pemerintah setiap triwulan sesuai dengan persyaratan dalam AMDAL, serta oleh persyaratan, peraturan dan izin terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah. Audit lingkungan ini berfokus pada pengukuran dan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan lingkungan, kepatuhan pada Peraturan Pemerintah, dan terpenuhinya komitmen kami untuk mengikuti praktik lingkungan terbaik yang diidentifikasi oleh komunitas pertambangan internasional. •

Audit Internal. Audit internal yang kami lakukan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi, perizinan dan persyaratan

lingkungan (Compliance Audit) dan keefektifan sistem manajemen lingkungan. Tahun 2012 audit internal kepatuhan lingkungan dilakukan oleh FCX-CTI terhadap regulasi, perizinan dan persyaratan, misalnya RKL RPL, pengumpulan dan transportasi limbah, sistem penelusuran limbah, fasilitas pembuangan limbah, penanganan limbah B3, penanganan limbah elektronik, emisi GHG, kinerja lingkungan kontraktor, konsumsi biofuel, sistem pengumpulan air asam tambang, reklamasi di dataran tinggi dan lain-lain. Semua temuan audit ini telah ditindaklanjuti dengan status 89% terpenuhi dan sisanya masih dalam proses perbaikan. Audit Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang dilakukan oleh FCX-CTI meliputi seluruh persyaratan ISO 14001, mulai dari klausul 4.2 (kebijakan lingkungan) sampai dengan 4.6 (kajian manajemen). Semua temuan audit ini telah ditindaklanjuti dengan status 95% terpenuhi dan sisanya masih dalam proses perbaikan. •

Inspeksi dan Audit ESDM. Inspektor dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan inspeksi terhadap kinerja lingkungan kami. Inspeksi terakhir dilakukan pada tanggal 21-25 Mei 2012, dimana beberapa rekomendasi yang diterbitkan oleh inspektor telah ditindaklanjuti dan dinyatakan terpenuhi pada bulan Agustus 2012. Sepanjang tahun 2012 telah dilakukan inspeksi lingkungan pada 309 fasilitas mulai dari area pelabuhan (portsite) hingga Grasberg.

Audit Pengawasan (Surveillance) ISO 14001 telah dilakukan pada tanggal 4-8 Juni 2012. Audit ini dilakukan oleh badan sertifikasi SGS. Audit ini dilaksanakan oleh 3 orang auditor dan 1 orang tenaga ahli teknik, dimana auditor hanya menerbitkan 20 temuan kategori Observasi (tidak ada temuan mayor maupun minor). Semua temuan observasi tersebut telah ditindaklanjuti dan statusnya terpenuhi 100% sehingga status sertifikasi ISO 14001 dapat dipertahankan.

Biaya Pemantauan Lingkungan

Sejak tahun 1996 kami menyisihkan dana secara teratur dalam bentuk deposito yang direncanakan pada akhir masa tambang jumlahnya akan mencapai USD 100 juta (sudah termasuk bunga). Kami akan menggunakan dana kas ini untuk pembiayaan kegiatan penutupan tambang dan reklamasi permanen pada akhir masa tambang. Pada tahun 2012, banyak fasilitas dan kegiatan operasi yang masih berlangsung dan belum ada rencana penghentian atau penutupan sampai akhir umur tambang Grasberg. Kami terus memantau semua fasilitas, operasi, serta daerah-daerah yang terpengaruh kegiatan pertambangan. Kami juga akan merencanakan dan menjadwalkan penghentian kegiatan yang tidak lagi mendukung kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung.

Tabel 13 Biaya Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Freeport Indonesia 2012 Biaya (dalam USD)

Kegiatan Triwulan 1

Pengelolaan Sirsat dan Sungai Penanganan Aliran Air Asam Batuan

32.164.049

Triwulan 2

Triwulan 3

10.920.061 11.320.874

Total Triwulan 4

11.257.275

65.662.259

157.874

247.687

146.376

328.355

880.293

Bidang Pemantauan Lingkungan

1.985.204

2.279.035

2.766.534

2.389.668

9.420.441

Bidang Reklamasi Lingkungan

1.430.345

2.153.419

1.813.829

2.422.949

7.820.543

Penanganan Limbah Perkotaan

1.832.514

2.073.333

2.590.082

2.220.115

8.716.044

Modal Lingkungan

1.812.019

1.624.198

3.621.217

1.454.939

8.512.374

19.297.734 22.258.912

20.073.302

101.011.954

Sub-total Kegiatan Lingkungan

39.382.006


39

TAMAN NASIONAL LORENTZ Wilayah proyek Freeport Indonesia berbatasan langsung dengan Taman Nasional Lorentz yang sangat kaya keanekaragaman hayatinya serta memiliki tingkat endemis yang tinggi. Kawasan Lorentz sendiri ditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 154/ Kpts-II/1997, tanggal 19 Maret 1997 dengan luas ± 2.505.600 hektare, meliputi 5 kabupaten. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Asmat dan Yahukimo, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mimika (wilayah kami berada) dan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya dan Puncak Jaya. Pada perkembangannya dengan adanya pemekaran wilayah di Provinsi Papua, saat ini Taman Nasional Lorentz berhubungan dengan 10 Kabupaten, terdiri dari Kabupaten Mimika, Asmat, Intan Jaya, Yahukimo, Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, Paniai, Puncak dan Puncak Jaya.


40

Sedikitnya ditemukan 10 jenis tipe ekosistem, yaitu: ekosistem laut, pesisir, mangrove, rawa air tawar, hutan hujan dataran rendah, kerangas, pegunungan bawah, pegunungan menengah, pegunungan atas dan puncak salju

Taman Nasional Lorentz merupakan perwakilan dari ekosistem terlengkap untuk keanekaragaman hayati di Asia Tenggara dan Pasifik. Kawasan ini juga merupakan salah satu di antara tiga kawasan di dunia yang mempunyai gletser di daerah tropis. Letaknya membentang dari puncak gunung yang diselimuti salju pada ketinggian 5.030 meter dpl, hingga perairan pesisir pantai dengan hutan bakau dan batas tepi perairan Laut Arafura. Dalam bentangan ini, terdapat spektrum ekologis menakjubkan dari kawasan vegetasi alpin, subalpin, montana, sub-montana, dataran rendah, dan lahan basah. Selain memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, terdapat juga beberapa kekhasan dan keunikan, seperti gletser di Puncak Jaya dan sungai yang menghilang sampai beberapa kilometer ke dalam tanah di Lembah Baliem. Wilayah Freeport Indonesia yang masih satu hamparan bentang alam dengan Taman Nasional Lorentz juga memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, baik keanekaragaman ekosistem maupun spesies. Wilayah geografisnya yang membentang memanjang dari Utara (pegunungan, perbukitan) hingga Selatan (dataran, perairan) menjadikan kawasan ini kaya tipe ekosistem. Sedikitnya ditemukan 10 jenis tipe ekosistem, yaitu: ekosistem laut, pesisir, mangrove, rawa air tawar, hutan hujan dataran rendah, kerangas, pegunungan bawah, pegunungan menengah, pegunungan atas dan puncak salju.

Penggunaan Energi

Penggunaan Bahan Bakar dan Produksi Abu Batubara

Penggunaan Energi Energi merupakan kebutuhan utama pada kegiatan operasi pertambangan dan pengolahan. Sumber energi langsung kami untuk kegiatan seluruh operasional adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) dan batubara. Bahan Bakar Minyak yang digunakan adalah solar, oli bekas dan bensin. Minyak solar merupakan bahan bakar utama hampir pada semua kegiatan di daerah kerja kami, sedangkan batubara hanya digunakan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dioperasikan oleh perusahaan mitra kami, PT Puncak Jaya Power, sebagai salah satu pemasok sumber energi listrik untuk mendukung kegiatan pertambangan. Sedangkan untuk pemakaian energi tidak langsung di wilayah kami adalah untuk keperluan listrik kantor pusat dan kantor perwakilan di Jayapura. Energi listrik untuk kedua kantor ini dipasok oleh Perusahaan Listrik Negara. Kami secara aktif mengikuti, menerapkan dan beralih pada perkembangan teknologi yang lebih produktif, ramah lingkungan, efektif dan efisien, serta ikut berperan mengembangkan sumber energi alternatif melalui berbagai prakarsa yang telah dilakukan di daerah operasi kami dan lingkungan masyarakat setempat.

Produksi listrik tahun 2012 mengalami penurunan, sehingga terjadi pula penurunan penggunaan bahan bakar di tahun tersebut. Penggunaan bahan bakar batubara yang turun menjadi sebesar 702 ribu ton. Bila dibandingkan dengan penggunaan batubara pada tahun 2011 yang mencapai sekitar 703 ribu ton, maka terjadi penurunan konsumsi, walaupun sangat sedikit. Penurunan signifikan terjadi pada konsumsi bensin, yang turun sebesar 33% pada kurun waktu yang sama. Di tahun 2011, kami mengkonsumsi 1,5 juta liter, sementara di tahun 2012 jumlahnya menjadi 1 juta liter. Pemanfaatan oli bekas juga mengalami penurunan, yakni sebesar 38%. Bila di tahun 2011 kami memanfaatkan 6,4 juta liter, di tahun 2012 kami menggunakan 4 juta liter. Dengan turunnya pemakaian bahan bakar batubara pada PLTU Amamapare, maka produksi abu batubara sebagai produk sampingan dari pembakaran batubara juga turun. Adapun kandungan abu batubara adalah berkisar antara 5 - 5,5% dari total jumlah batubara yang dibakar, untuk menurunkan emisi gas Sulfur Dioksida (SO2) maka digunakan kapur yang berfungsi untuk menyerap gas tersebut sehingga memenuhi ambang batas yang diizinkan. Di samping berbagai penurunan tersebut, dua sumber energi yang kami pergunakan ternyata meningkat. Solar misalnya, naik sebanyak 6% antara 2011 - 2012. Tadinya kami menggunakan 96 juta galon, namun di tahun 2012 konsumsi kami naik menjadi 102 juta galon.

Tabel 14 Penggunaan Energi Selama tahun 2011 dan 2012 Tahun 2012

Perubahan (%)

Energi

Satuan

Tahun 2011

Solar

Galon

96.135.064

102.208.944

6

Oli Bekas

Liter

6.400.000

4.000.000

-38

Bensin

Liter

1.500.000

1.000.000

-33

Batubara

Ton

703.000

702.000

-2


41

Pengendalian Emisi, Daur Ulang, dan Konservasi Energi Pengendalian Emisi

Pada tahun 2012, jumlah emisi yang timbul pada mesin pembangkit, kendaraan pengangkutan serta mesin penunjang operasi pertambangan secara keseluruhan mengalami penurunan. Komponen utama dari emisi langsung berkaitan dengan peralatan pertambangan, kendaraan pengangkutan, mesin dalam ruang penyimpanan serta mesin pendingin dalam fasilitas pemukiman, pelabuhan dan bandara. Dalam jangka pendek, kami memfokuskan diri pada perbaikan efisiensi pengoperasian armada truk pengangkut sebagai cara untuk mengurangi emisi langsung. Upaya lain untuk menekan laju emisi adalah mengevaluasi sebuah proyek pembangkit listrik tenaga air yang membutuhkan pasokan sumber energi batubara. Kami berharap, pada masa datang ketergantungan kami atas batubara bisa secara bertahap dikurangi. Kami juga terus mengelola emisi udara yang dihasilkan dari Pabrik Gamping atau Kapur Mahaka, Pabrik Pengeringan Konsentrat, PLTU dan emisi kendaraan bermotor dengan menaati peraturan dan perizinan pemerintah yang berlaku. Prosedur pemeliharaan, pencegahan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan izin. Berbagai bentuk target yang telah tercapai

di tahun 2011 dan dilanjutkan di tahun 2012 adalah mencatumkan klausul yang menyatakan penghentian setiap pembelian barang yang mengandung Bahan Perusak Ozon (BPO) sejak 1998. Klausul tersebut menyatakan “bebas BPO” sebagaimana yang dideklarasikan dalam Protokol Montreal. Penghentian penggunaan produk minyak bumi yang mengandung unsur klor telah diselesaikan pada 1997. Target lain yang tercapai pada tahun 2011 dan dilanjutkan pada tahun 2012 adalah sebagian besar aplikasi Chlorofluorocarbon (CFC) pada sistem peralatan yang besar (seperti pada mesin pendingin, mesin pembeku, bus, truk, perahu, peralatan berat dan sistem pendingin pada ruangan besar) telah digantikan dengan produk-produk non-BPO. Lalu penggantian sistem Halon pada unit pemadam kebakaran telah rampung semuanya digantikan dengan sistem non-Halon pada Mei 2001. Penghentian pembelian produk yang dirancang-bangun dengan menggunakan BPO.

Program Daur Ulang

Pemakaian materi daur ulang kami meliputi pemanfaatan limbah padat dan limbah cair yang dihasilkan dari seluruh area operasi kami. Oli bekas sebagai campuran bahan bakar di Pabrik Gamping Mahaka dan pabrik pengeringan konsentrat terus dimanfaatkan dan dilaksanakan sesuai izin. Pabrik pengolahan gamping Mahaka memanfaatkan lebih dari empat ribu liter oli bekas, sementara pabrik pengeringan konsentrat memanfaatkan lebih

Tabel 15 Konsumsi Oli Bekas Selama Tahun 2012 (dalam ribu liter)


42

Lokasi

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Total

Pabrik Pengolahan Gamping Mahaka

433

70 227 516 474 449 498 429 149 685 445 424

4.799

Pabrik Pengeringan Konsentrat

101

30

58 50 179 138 201 61 185

1.251

Total

534 100 253 622 558 507 548 608 287 886 506 609

6.050

26 105 114

dari seribu liter. Fasilitas biodiesel di MP21 terus dioperasikan dan kapasitas produksi direncanakan untuk ditingkatkan. Program daur ulang aluminium untuk dijadikan cindera mata dan program composting juga terus dilakukan.

Papua bekerjasama baik dengan pemerintah maupun swasta. Untuk pemakaian energi tidak langsung di wilayah kami adalah untuk keperluan listrik kantor pusat dan kantor perwakilan di Jayapura. Energi listrik untuk kedua kantor ini dipasok oleh Perusahaan Listrik Negara.

Konservasi Energi

Pada tahun 2012 ini kami telah membentuk gugus tugas penghematan energi, mengidentifikasi 4 proyek utama dan desain kelayakan, menyusun program efisiensi dan konservasi energi 5 tahunan. Selain itu, kami juga melakukan penerapan konservasi energi yang mengacu kepada rekomendasi audit energi.

Perusahaan induk kami, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX) termasuk kami yang beroperasi di Indonesia telah menetapkan sasaran kinerja guna melaksanakan rencana efisiensi dan konservasi energi. Kami secara aktif terlibat dalam berbagai upaya mengidentifikasi proyek carbon offset di

PENGGUNAAN BIODIESEL Freeport Indonesia sebagai perusahaan pertambangan yang peduli terhadap lingkungan, melalui Departemen Lingkungan Hidup telah mengembangkan sebuah proyek biodiesel di MP 21. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terbarukan karena dapat dibuat kapan saja dari bahan dasar minyak nabati maupun hewani. Biodiesel ini bersifat ramah lingkungan karena nilai emisi yang dihasilkan sangat rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Dengan tidak adanya kandungan Sulfur dalam biodiesel maka tidak akan terbentuk emisi Sulfur Dioksida (SO2) dari gas hasil pembakaran bahan bakar. Dengan berkembangnya teknologi, saat ini hampir seluruh pabrik otomotif telah menyesuaikan kondisi mesin mobil yang diproduksi untuk dapat menggunakan biodiesel sebagai alternatif bahan bakar sehingga pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar semakin meningkat. Sejak tahun 2010, Departemen Lingkungan Hidup telah merintis proyek biodiesel yang menggunakan minyak goreng bekas atau minyak jelantah yang dihasilkan dari dapur tempat makan karyawan (Mess halls) dan dari perumahan karyawan di Jobsite menjadi biodiesel. Biodiesel yang dihasilkan selalu dimonitor dan dijaga kualitasnya sesuai dengan standar yang berlaku sebelum digunakan. Dari hasil uji coba penggunaan biodiesel yang telah dilakukan lebih dari satu tahun terhadap 10 kendaraan operasional, tidak ditemukan perubahan yang signifikan dari performa mesin yang menggunakan biodiesel tersebut. Saat ini di area kerja kami, sudah terdapat lebih kurang 50 unit mobil yang menggunakan bahan bakar biodiesel dan jumlah ini akan terus ditingkatkan sesuai dengan ketersediaan bahan bakar biodiesel yang ada. Pada tahun 2012, lebih kurang 5.000 liter biodiesel (B100) atau setara dengan 100.000 liter B5 dihasilkan dan telah dimanfaatkan sebagai campuran bahan bakar. Untuk tahun 2013, kami akan meningkatkan kapasitas pabrik pengolahan biodiesel sehingga bisa meningkatkan produksi sampai dengan 24.000 liter biodiesel (B100)/ tahun atau setara dengan 480.000 liter B5. Jumlah ini tentunya cukup untuk digunakan sebagai bahan bakar kendaraan operasional kami sampai dengan 100 unit kendaraan.


43

Pengelolaan Sirsat dan Limbah B3 Pengelolaan Limbah dan Pasir Sisa Tambang (Sirsat)

Salah satu volume limbah terbesar pada operasi kami berbentuk sirsat, pasir sisa dari hasil pengolahan batuan bijih di pabrik pengolahan. Volume Sirsat kering yang dihasilkan dari pabrik pengolah bijih selama tahun 2012 adalah sekitar 58 juta metrik ton. Proses pengolahan konsentrat kami merupakan sebuah proses fisik di mana bijih dihancurkan kemudian dicampur dengan reagen di dalam bak flotasi. Melalui proses ini, mineral yang mengandung tembaga dan emas dipisahkan dari partikel batuan yang tidak bernilai ekonomi. Oleh karena topografi yang cukup istimewa dan curah hujan tahunan yang tinggi di beberapa lokasi, kami menggunakan sistem pengelolaan Sirsat yang terkendali melalui aliran sungai yang mengangkut Sirsat ke suatu daerah yang ditetapkan di zona

dataran rendah dan pesisir, yang disebut sebagai Modified Ajkwa Deposition Area, (ModADA). Daerah pengendapan ini adalah suatu bagian dari bantaran genangan sungai, dan merupakan sistem yang direkayasa, dikelola untuk pengendapan dan pengendalian Sirsat. Berdasarkan studi teknis dan proses peninjauan ulang selama beberapa tahun, sistem pengelolaan Sirsat ini adalah sistem pengelolaan terbaik yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia. Sistem ini melibatkan pembangunan struktur penampung lateral, atau tanggul, untuk daerah pengendapan. Tanggul ini belakangan diperlebar dan pekerjaan secara terus dilakukan untuk berbagai perbaikan sistem, termasuk pemeriksaan, pemantauan, dan pembangunan fisik. Kami terus melakukan evaluasi dan memutakhirkan rencana pengelolaan. Apabila pertambangan berakhir, penelitian kami memperlihatkan bahwa daerah pengendapan ini dapat direklamasi dengan vegetasi alamiah atau dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, kehutanan, atau perikanan. Kami, bersama


44

Pemantauan baku mutu air untuk memastikan kesehatan sumberdaya air dan lingkungan.

LAPI-ITB, telah melaksanakan penelitian untuk mendaur ulang sirsat sebagai bahan campuran beton dalam pembangunan prasarana lokal. Kami juga menggunakan sirsat untuk membangun jembatan, kantor pemerintah, jalan, saluran drainase, dan mencetak sejumlah produk seperti batako, paving block, penahan ombak, serta gorong-gorong. Sirsat dalam bentuk batako juga digunakan dalam program perusahaan untuk membantu membuat infrastruktur lokal.

Limbah B3

Kami tidak menghasilkan limbah B3 dari kegiatan utama penambangan dan pengolahan bijih. Limbah B3 umumnya dihasilkan dari kegiatan pendukung seperti perbengkelan, rumah sakit, pergudangan, dan lain-lain. Kami selalu memantau kegiatan pengelolaan limbah khususnya dari proses pengangkutan dari rantai pasokan, penyimpanan di gudang, penggunaan hingga pengelolaan bekas pakai. Beberapa tahapan yang dilalui dalam pengelolaan limbah adalah: 1. Meminta izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup setempat; 2. Menyimpan limbah B3 selama 90 hari sesuai peraturan pemerintah (PP nomor 18jo. 85 tahun 1999); dan 3. Mengirim limbah B3 ke tempat pengelolaan limbah B3 yang sudah mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Keanekaragaman Hayati Kontribusi terhadap Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Mengingat keanekaragaman hayati sudah menjadi isu nasional maupun global, maka kami terus berkomitmen dalam hal perlindungan keanekaragaman hayati di seluruh wilayah proyek. Komitmen tersebut dituangkan dalam salah satu butir “Kebijakan Lingkungan Freeport Indonesia (Freeport Indonesia Environmental Policy Statement)” – berkontribusi dalam konservasi keanekaragaman hayati dan pendekatan terintegrasi dalam rencana penggunaan lahan.

Standar Operasional Prosedur (Sop) No E 09- 42 tentang Program Keanekaragaman Hayati Tujuan: • Memastikan konservasi keanekaragaman hayati adalah suatu komitmen sesuai dengan Kebijakan Lingkungan Freeport Indonesia; • Memenuhi komitmen terhadap dokumen AMDAL 300K seperti meningkatkan pemahaman terhadap seluruh karyawan Freeport Indonesia terhadap pentingnya perlindungan flora dan fauna, mendukung program “Sahabat Lorentz” dengan melakukan berbagai penelitian keanekaragaman hayati, memberlakukan kebijakan ketat bagi karyawan maupun kontraktor terhadap penangkapan, pembelian, penjualan serta melindungi berbagai jenis burung asli dan jenis-jenis langka, melarang penebangan dan perburuan satwaliar di dalam dan sekitar wilayah proyek Freeport Indonesia; • Melaksanakan komitmen Freeport Indonesia sebagai anggota Dewan Internasional Pertambangan dan Logam (International Council on Mining and Metals, ICMM) yang akan memberikan kontribusi untuk konservasi keanekaragaman hayati dan pendekatan terintegrasi dalam rencana penggunaan lahan; • Membangun sistem formal untuk mengkomunikasikan program Keanekaragaman Hayati, mendukung kegiatan reklamasi dan mengkomunikasikan kegiatan dan hasilnya kepada manajemen; • Memastikan jenis yang berpotensi menjadi jenis invasif tidak dimanfaatkan dalam program reklamasi Freeport Indonesia atau oleh masyarakat; dan • Menjamin perlindungan sumberdaya hutan di dalam wilayah proyek Freeport Indonesia dari kegiatan penebangan liar dan atau kerusakan lainnya seperti pembukaan hutan untuk perkebunan, kayu bakar dan lain-lain. Prosedur yang tertuang dalam standar operasional prosedur program keanekaragaman hayati meliputi: perencanaan, survei keanekaragaman hayati, pemantauan suksesi alami, pemantauan biota laut dan program pelepasan fauna (fauna repatriation) ke habitat asalnya. Dalam hal perencanaan, Departemen Lingkungan akan mempersiapkan Rencana Lima Tahun Keanekaragaman Hayati dan Rencana Aksi keanekaragaman Hayati Tahunan akan dimasukkan dalam proses anggaran.


45

Wujud komitmen dan kontribusi yang sudah dilaksanakan dalam perlindungan keanekaragaman hayati antara lain: mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan berbagai studi tentang keanekaragaman hayati sejak tahun 1997, mendukung para peneliti pihak ketiga, menjalankan program pendidikan masyarakat, dan membantu membangun basis pengetahuan yang diperlukan untuk pengelolaan jangka panjang Taman Nasional Lorentz. Keanekaragaman jenis flora fauna di wilayah proyek kami sangat tinggi, menjadikan kawasan ini sangat penting secara nasional maupun global. Dari jenis serangga, jenis serangga air yang teridentifikasi adalah 111 jenis dari 22 familia, dan 45 di antaranya merupakan jenis baru. Serangga yang teridentifikasi adalah 476 jenis dan kelas ngengat sebagian besar merupakan jenis baru. Ikan air tawar yang teridentifikasi di wilayah proyek kami adalah 80 jenis dari 31 familia, termasuk 3 jenis baru yang ditemukan, herpetofauna 80 jenis yang dikoleksi, termasuk 1 jenis kadal baru yang ditemukan. Dari bangsa burung, ditemukan 321 jenis dan mamalia 60 jenis, 13 familia di antaranya merupakan endemik Papua, termasuk 2 jenis baru yang tercatat.

Rehabilitasi lahan dilakukan salah satunya dengan menanam tanaman keras seperti merbau (Intsia bijuga), matoa (Pometia pinnata), trembesi (Pithecolobium saman), bintangur (Callophyllum innophyllum), pulai (Alstonia scholaris), binuang (Octomeles sumatrana), kayu lawang (Cinnamommum kulilawang), resak (Vatica papuana) dan kayu balsa (Ochroma sp.). Fungsi dari rehabilitasi lahan ini adalah untuk mengembalikan unsur hara tanah setelah mengalami proses pencucian akibat kegiatan penambangan. Proses pembalikan ini melalui proses alam sehingga lahan mampu kembali berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya makhluk hidup. Rehabilitasi hutan dan lahan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Pemantauan terhadap keanekaragaman hayati pada tahun 2012 dilakukan di daerah yang terkena dampak, yaitu di Grasberg dalam mengelola batuan penutup melalui kegiatan reklamasi dan di kawasan pengendapan Sirsat di dataran rendah. Selain itu kami juga berinisiatif dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati sebagai bagian dari komitmen kami untuk berkontribusi bagi kekayaaan keanekaragaman hayati Papua.

Tabel 16 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati


46

Indikator Kinerja

Unit (Metric)

2011

2012

Perubahan (%)

Jumlah Lahan Terganggu dan Belum Direhabilitasi (Keseimbangan Terbuka)

Hektare

26.041

25.986

0

Total jumlah lahan terganggu baru

Hektare

27

50

85

Total jumlah lahan yang baru direhabilitasi

Hektare

82

52

-37

Total jumlah lahan terganggu dan belum direhabilitasi (Keseimbangan Tertutup)

Hektare

25.986

25.984

0

HUTAN KUALA KENCANA Hutan Kuala Kencana merupakan bagian dari wilayah kontrak karya Freeport Indonesia. Saat ini Hutan Kuala Kencana telah menjadi objek pembalakan Ilegal oleh berbagai oknum yang tidak bertanggung jawab. Posisi Hutan Kuala Kencana sebagai kawasan hutan penyangga bagi Kota Timika mulai terancam. Berbagai usaha dan pendekatan telah dilakukan melalui sosialisasi dan kegiatan yang bersifat persuasif, edukasi dan pembinaan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam melakukan remediasi terhadap fungsi Hutan Kuala Kencana. Kegiatan pemulihan habitat kawasan hutan Kuala Kencana dilakukan melalui program reboisasi/rehabilitasi pada areal yang terganggu yaitu dengan penanaman. Pada tahap pertama Mei 2011 – April 2012, enam perusahaan kontraktor lokal yang mempekerjakan sebanyak 59 karyawan telah melakukan pekerjaan penanaman kembali kawasan hutan yang terganggu seluas 281,25 hektare, dan penanaman tahap kedua sampai akhir tahun 2012 seluas 70,52 hektare. Kegiatan pemeliharaan baik penyulaman maupun pengendalian tanaman pengganggu telah dilakukan pada area yang ditanam pada tahap pertama seluas 122 hektare. Jenis tanaman yang ditanam dalam program ini adalah merbau (Intsia bijuga), matoa (Pometia pinnata), trembesi (Pithecolobium saman), bintangur (Callophyllum innophyllum), pulai (Alstonia scholaris), binuang (Octomeles sumatrana), kayu lawang (Cinnamommum kulilawang), resak (Vatica papuana) dan kayu balsa (Ochroma sp.). Penanaman dilakukan dengan menggunakan jarak tanam 4 X 5 m membentuk blok-blok tegak lurus dari arah jalan utama ke dalam hutan yang terganggu.


47

Berbagai spesies yang dikumpulkan dalam kegiatan pemantauan keanekaragaman hayati untuk diidentifikasi dan tujuan pengetahuan.

STUDI KEANEKARAGAMAN HAYATI

Area Kontrak Karya Freeport Indonesia menjadi lokasi di mana banyak mahasiswa dari berbagai strata, serta para peneliti, melakukan penelitian. Sepanjang tahun 2012, tiga orang mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) dan dua orang mahasiswa ITB melakukan beragam penelitian. Topik penelitian mahasiswa Uncen adalah penelitian keanekaragaman moluska di Hutan Mangrove; Karakterisasi udang Alpheidae di Hutan Mangrove; dan keanekaragaman Sesarmidae di Hutan Mangrove. Sementara itu topik penelitian mahasiswa ITB adalah Studi pemodelan pasang surut Ajkwa; dan Studi pemodelan hidrodinamika aliran sungai Ajkwa.

Perlindungan keanekaragaman hayati juga telah diberlakukan ketat bagi seluruh karyawan Freeport Indonesia, yang dituangkan dalam Buku Pedoman Hubungan Industrial (BPHI). Salah satu butir klausul pelanggaran yang tertuang dalam BPHI adalah: “memelihara, menangkap, berburu, melukai, merusak, menghancurkan, membunuh dan atau memperjualbelikan satwa dan atau tanaman yang dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat terkena sanksi. ”Di samping itu, kami telah menjalankan, memfasilitasi dan mendukung banyak studi ekologi dan keanekaragaman hayati dalam rangka pengelolaan keanekaragaman hayati yang efektif.


48

Studi keanekaragaman hayati ini melibatkan pakar dari lembaga nasional dan internasional seperti PT Hatfindo Prima, Bishop Museum, Western Australian Museum, Smithsonian Institution, Los Angeles County Museum, American Entomological Institute, University of Amsterdam, Leiden Herbarium Center, Kew Royal Botanical Garden London, Kebun Raya Bogor, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bird Life, Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Negeri Papua (UNIPA). Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati meliputi: survei vegetasi, etnobotani, tumbuhan obat, mamalia, burung, kupu-kupu, herpetofauna (amfibi dan reptil), ikan, tanah, fauna, serta serangga air dan daratan. Hasil studi menunjukkan lebih kurang 50 spesies di wilayah proyek Freeport Indonesia masuk dalam daftar jenis-jenis dilindungi berdasarkan PP No. 7 Tahun 1999, IUCN/Badan Konservasi Alam Dunia dan CITES.

Pada tahun 2012, kami juga bekerjasama dengan LIPI melakukan studi jenis kepiting baru yang terdapat di Indonesia dari Genus Macrophthalmus Desmarest, Subphylum Crustacea, Order Decapoda, Infraorder Brachyura, Family Macropthalmidae. Seorang mahasiswa S-3 dari (IPB) yang merupakan dosen UNIPA melakukan studi tentang sebaran ular putih (Micropechis ikaheka) di Kabupaten Mimika khususnya di hutan dataran rendah. Kami juga telah mencetak beberapa buku seri keanekaragaman hayati untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang Papua berdasarkan hasil-hasil studi di dalam wilayah proyek kami.

Konservasi Flora dan Fauna di Grasberg

di setiap lokasi reklamasi dan lokasi kontrol menggunakan binokular. Jenis burung yang diamati akan diidentifikasi dan dicatat jumlahnya untuk dianalisa.

Untuk komposisi spesies dominan, secara umum pada setiap lokasi reklamasi batuan penutup dicirikan oleh dominansi dari Deschampsia klossii – Epilobium spp. – Sagina papuana. Pada lokasi kontrol, komposisi spesies dominan cenderung pada spesies Deschampsia klossii – Astelia alpina. Untuk Pemantauan fauna yang dilakukan di Grasberg dan sekitarnya hanya dilakukan pada avi-fauna atau burung. Pengamatan dilakukan

Secara total, sebanyak 10 spesies burung berhasil diidentifikasi di seluruh kawasan Grasberg dan Ertsberg. Namun di setiap lokasi pengamatan, jumlah burung yang hadir paling banyak hanya sebanyak 5 spesies. Kehadiran spesies burung sangat fluktuatif berkisar antara 2-5 spesies.

Gambar 5 Jumlah Spesies Burung yang Diidentifikasi dari Setiap Lokasi Pemantauan Tahun 2009 – 2012

2009 5 5

2010

5

3 3

4 3 2

dom

4

3 3

2

Batu Bersih

2012

5 5 4 4

3

2011

ertsberg

2 2

cartenzs

5

4 3

3

4 4

3

2

2

2 2

Surabaya

Jayapura

4 4 4

3 2

mAnado east

2

mAnado

mAnado north

Keterangan: Nama-nama di atas adalah nama lokasi yang berada di area pertambangan Grasberg

Tabel 17 Spesies Burung yang Ditemukan di Kawasan Grasberg No

Nama Spesies

Nama Indonesia

1

Turdus poliocephalus

Anis Gunung

2

Anthus gutturalis

Apung Papua

3

Lonchura montana

Bondol Jayawijaya

4

Melidectes nouhuysi

Isap Madu Jenggot Pendek

5

Lichenostomus chrysogenys

Isap Madu Pipi Jingga

6

Petroica rachboldi

Robin Salju

7

Gallinago megala

Berkik Rawa

8

Motacilla cinerea

Kicuit Batu

9

Paramythia montium

Burung Buah Jambul

Collocalia hirundinaceae

Walet Gunung

10


49

Tabel 18 Spesies Burung yang Menjadikan Pulau Ajkwa sebagai Habitat No

Nama Spesies

Nama Indonesia

2009

2010

2011

2012

1

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)

Kuntul Kecil

69

23

34

22

2

Lichenostomus versicolor (Gould, 1843)

Isap Madu Kepodang

109

113

107

123

3

Ducula bicolor (Scopoli, 1786)

Pergam Laut

10

11

7

1

4

Pachycephala melanura (Gould, 1843)

Kancilan Ekor Hitam

18

16

7

23

5

Sterna hirundo (Linnaeus, 1758)

Dara Laut Biasa

52

28

35

27

6

Corvus orru (Bonaparte, 1850)

Gagak Orru

5

6

3

3

7

Rhipidura leucophrys (Latham, 1801)

Kipasan Kebun

15

19

8

12

8

Egretta alba (Linnaeus, 1758)

Kuntul Besar

30

28

17

57

9

Numenius madagascariensis (Linnaeus, 1766)

Gajahan Timur

19

10

4

5

10

Halcyon sancta (Vigors & Horsfield, 1827)

Cekakak Suci

4

5

3

8

11

Egretta intermedia (Wagler, 1829)

Kuntul Perak

1

4

2

60

12

Ardeola striata (Linnaeus, 1758)

Kokokan Laut

26

5

26

14

13

Ardea sumatrana (Raffles, 1822)

Cangak Laut

5

2

1

3

14

Tringa hypoleucos (Linnaeus, 1758)

Trinil Pantai

35

11

5

18

15

Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)

Gajahan Penggala

3

12

17

1

16

Artamus maximus (A.B. Meyer, 1874)

Kekep Besar

2

12

6

11

2009

2010

2011

2012

Tabel 19 Spesies Burung yang ditemui di Pulau Waii No


Nama Spesies

Nama Indonesia

1

Charadrius mongolus (Pallas, 1776)

Cerek Pasir Mongolia

3

-

-

-

2

Heteroscelus brevipes (Vieillot, 1816)

Trinil Ekor-Kelabu

1

-

-

-

3

Sterna sumatrana (Raffles, 1822)

Dara Laut Tengkuk-hitam

1

-

3

-

4

Chrysococcyx ruficollis (Salvadori, 1875)

Kedasi Gunung

1

-

-

-

5

Phalacrocorax sulcirostris (Brandt, 1837)

Pecuk Padi-hitam

2

-

-

-

6

Pelecanus conspicillatus (Temminck, 1824)

Pelikan/Undan Kacamata

92

13

-

29

7

Platalea regia (Gould, 1838)

Ibis Sendok Raja

44

-

27

123

8

Calidris ruficollis (Pallas, 1776)

Kedidi Leher-merah

35

-

-

-

9

Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790)

Ibis Suci

1

16

1

56

10

Chrysococcyx osculans (Gould, 1847)

Kedasi Telinga-hitam

1

-

-

-

11

Egretta sacra (J. F. Gmelin, 1789)

Kuntul Karang

1

-

-

-

12

Merops philippinus (Linnaeus, 1766)

Kirik-kirik Laut

-

164

-

-

13

Cacomantis variolosus

Wiwik Rimba

-

6

3

-

14

(Vigors&Horsfield, 1826)

Kedasi Laut

-

-

-

3

Chrysococcyx minutillus

50

PEMANTAUAN BURUNG DI MUARA AJKWA Terdapat 2 lokasi pemantauan burung di muara Sungai Ajkwa, yaitu Pulau Ajkwa dan Pulau Waii. Kedua pulau ini terbentuk dari proses sedimentasi dimana sebagian besar material berasal dari Sirsat halus yang lolos dari daerah pengendapan Ajkwa yang dimodifikasi atau Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA) ke muara Sungai Ajkwa, seperti yang telah diprediksi dalam dokumen AMDAL 300K. Vegetasi di Pulau Ajkwa terbentuk dari proses suksesi alami primer sejak tahun 1995, sedangkan vegetasi di Pulau Waii terbentuk melalui proses reklamasi sejak tahun 2002. Pemantauan burung di setiap lokasi pengamatan dilakukan 4 kali selama tahun 2012. Hal ini diharapkan dapat mendata kemunculan burung migran yang datang untuk menghindari musim dingin di Australia. Jumlah spesies burung yang diidentifikasi berada di dalam dan sekitar Pulau Ajkwa pada tahun 2012 sebanyak 43 spesies, sedangkan di Pulau Waii sebanyak 37 spesies. Penambahan spesies burung yang didentifikasi berada di Pulau Ajkwa dan sekitarnya sejak tahun 2009 masih menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2012, dari 43 spesies yang diidentifikasi berada di Pulau Ajkwa dan sekitarnya, 11 spesies burung merupakan spesies yang baru diidentifikasi berada di pulau tersebut. Dengan demikian total burung yang menjadikan Pulau Ajkwa menjadi habitat atau tempat perkunjungannya sejak tahun 2009 sebanyak 69 spesies. Sejumlah 16 spesies burung selalu hadir di Pulau Ajkwa pada saat dilakukan pemantauan, sehingga bisa dikategorikan sebagai spesies burung yang menjadikan Pulau Ajkwa sebagai habitat hidupnya. Burung Isap-madu Kepodang merupakan spesies dominan karena ditemukan dalam jumlah banyak. Keberadaan spesies tumbuhan Soneratia alba dan Avicennia marina sebagai vegetasi dominan yang menghasilkan bunga dan buah di Pulau Ajkwa sangat menunjang ketersediaan pakan bagi burung tersebut. Beberapa jenis burung mencari pakan di sekitar Pulau Ajkwa saat surut, seperti kuntul kecil, kuntul besar, kuntul perak, dara laut biasa, gajahan timur, dan gajahan penggala. Keberadaan burung migran turut meramaikan Pulau Ajkwa. Tercatat sebanyak 14 spesies burung diperkirakan merupakan spesies migran, karena ditemukan tidak beraturan dalam periode pengamatan. Sebagian besar burung migran ditemukan hanya sekali dari 4 tahun pengamatan terakhir, yaitu sebanyak 9 spesies burung. Burung tersebut hanya menjadikan Muara Sungai Ajkwa sebagai lokasi perkunjungan tidak tetap. Namun ada pula burung-burung yang menjadikan kawasan Muara Sungai Ajkwa sebagai tempat perkunjungan tetap saat bermigrasi, karena cenderung ditemukan hadir setiap tahun saat bermigrasi menghindari kondisi alam yang tidak sesuai bagi kehidupannya. Burung tersebut adalah Pelikan Australia/Undan Kacamata (Pelecanus conspicillatus), Ibis Sendok-raja (Platalea regia) dan Ibis Suci (Threskiornis aethiopicus) yang bermigrasi dari Australia menghindari musim dingin. Jumlah burung di Pulau Waii tidak sebanyak Pulau Ajkwa, karena komunitas tumbuhan yang menjadi tumpuan habitat burung di Pulau Waii yang merupakan hasil program reklamasi masih belum berkembang (masih berada pada stadium pertumbuhan pancang). Hasil pemantauan setiap triwulan pada tahun 2012 menunjukkan adanya peningkatan jumlah spesies yang berhasil diidentifikasi. Jika pada awal pemantauan (triwulan pertama) berhasil diidentifikasi 19 spesies burung, maka pada triwulan berikutnya terjadi penambahan spesies burung, namun pada akhir triwulan tahun 2012 (triwulan keempat), jumlah spesies yang baru diidentifikasi ada di Pulau Waii sudah cenderung konstan. Total 37 spesies burung berhasil diidentifikasi yang menjadikan Pulau Waii sebagai habitat atau tempat berkunjung.


51

Pelestarian Sumber Daya Air

lahan yang sudah direvegetasi, penyediaan bibit, pembuatan kompos dan reklamasi lahan terganggu. Program reklamasi di daerah dataran tinggi pada tahun 2012 meliputi aspek penelitian, penerapan dan kegiatan pendukung. Kegiatannya antara lain adalah:

Penggunaan air selama 2011 ke 2012 mengalami kecenderungan menurun. Itu disebabkan karena kami rutin melakukan sosialisasi terhadap karyawan tentang pentingnya penggunaan air yang efisien. Di samping itu perbaikan instalasi yang bocor juga sering dilakukan. Ini membuktikan bahwa kami berupaya keras untuk melakukan efisiensi terhadap material yang digunakan.

1. Reklamasi di area timbunan Blitar, Batu Bersih, Kaimana, Jayapura, dan Bali; 2. Pengembangan sarana edukasi (arboretum/ hutan pendidikan) dan kultur jaringan untuk reklamasi di dataran tinggi; 3. Program rehabilitasi lahan di daerah pendukung; dan 4. Penelitian pengaruh dari formasi akhir lahan reklamasi terhadap jenis vegetasi.

Program Reklamasi

Kegiatan reklamasi di lahan Sirsat yaitu sepanjang tahun 2012 telah mereklamasi seluas 14,2 hektare. Selain itu kami juga menghasilkan 148 ribu bibit tanaman tahunan dan tanaman musiman yang akan dipergunakan untuk kegiatan reklamasi lahan Sirsat dan budidaya pertanian di MP 21.

Program reklamasi saat ini berupaya untuk memenuhi target yang tercantum dalam rencana reklamasi 5 tahunan. Kegiatan reklamasi daerah tambang selama tahun 2012 meliputi pemantauan

Tabel 20 Pemantauan Penggunaan Air Indikator Kinerja

Ukuran

2011

2012

Perubahan (%)

Air permukaan Air tanah Air hujan Air yang didaur ulang dan dimanfaatkan kembali Persen air yang diambil terhadap yang dipergunakan

Meter Kubik Meter Kubik Meter Kubik Meter Kubik

12.938.093 21.109.270 22.600.000 59.626.762

11.212.575 21.855.721 22.000.000 58.397.545

-13% 4% - 3% - 2%

%

60

60

0%

Tabel 21 Realisasi Program Reklamasi Tahun 2012 No Program/Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7


52

8 9 10

Produksi kompos (ton) Produksi bibit rumput Deschampsia sp (bibit) Luas yg direklamasi (ha) Produksi bibit untuk penanaman di lahan Sirsat (bibit) Luas lahan Sirsat yg direklamasi (ha) Jumlah bibit yang digunakan sebagai penyulaman area Sirsat (bibit) Jumlah penanaman bibit mangrove (Rizophora mucronata) di pesisir/ Pulau Waii (bibit) Luas lahan reklamasi pesisir/Pulau Waii (ha) Jumlah bibit yang digunakan sebagai penyulaman area pesisir/mangrove (bibit) Luas lahan penyulaman di pesisir/ Pulau Waii (ha)

Q1

Q2

Q3

Q4

Total

1,92 24.000

7,18 23.689

1,05 18.500

7,05 11.060

17,2 77.249

11 15.384

4,93 13.598

7,9 6.521

6,26 9.161

30,09 44.664

14,2 0

0 0

0 2.450

0 1.200

14,2 3.650

68.000

0

0

0

68.000

6,8 21.100

0 12.000

0 22.710

0 29.500

6,8 85.310

2,1

1,2

2,27

2,95

8,52

FASILITAS PUSAT PENELITIAN REKLAMASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI MAURUJAYA MP 21 Selain dijadikan sebagai lokasi pusat penelitian reklamasi dan keanekaragaman hayati, saat ini MP 21 banyak digunakan untuk sarana rekreasi. Pengunjung tersebut tidak hanya dari keluarga dan karyawan Freeport Indonesia, tetapi juga masyarakat umum dari Kota Timika. Dengan pemanfaatan area ini untuk rekreasi, pelatihan dan edukasi, maka secara tidak langsung kami telah mengkampanyekan pemanfaatan lahan Sirsat dalam berbagai hal terutama dalam bidang budidaya tanaman, perikanan dan peternakan. Mulai triwulan ketiga tahun 2012, seiring dengan normalnya kembali aktivitas kami, berbagai tamu mulai berdatangan. Sepanjang tahun 2012, tamu yang berkunjung di area MP 21 tercatat sebanyak 4.427 orang.

Salah satu aktivitas yang dilakukan selama tahun 2012 adalah dihasilkannya lebih dari 32 ribu bibit tanaman di area pembibitan tanaman MP 21. Produksi bibit tanaman pada kebun bibit MP 32 untuk mendukung kegiatan penanaman pada kegiatan remediasi hutan Kuala Kencana lebih dari 66 ribu bibit tanaman lokal. Total bibit tanaman yang telah ditanam di lahan Sirsat maupun yang disumbangkan untuk berbagai kegiatan penanaman pohon selama tahun 2012 adalah 12 ribu bibit yang berasal dari pembibitan MP21 dan MP 32.

MP 21 tidak hanya untuk tempat penelitian reklamasi dan keanekaragaman hayati, namun juga menjadi tempat pembelajaran pendidikan lingkungan bagi para sekolah dasar di Kabupaten Mimika seperti tampak pada gambar di samping dan di bawah ini.


53

4

Kontribusi Kami untuk Pembangunan Ekonomi Papua

Kami, secara teratur, terlibat secara terbuka dalam sebuah proses pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholder engagement). Kami mengadopsi, mengadaptasi dan menganalisa aneka isu yang menjadi perhatian mereka sebagai pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan, sehingga terjalin sebuah kerja sama yang saling menguntungkan.


54

Semua operasi kami seoptimal mungkin memberikan dampak positif bagi kemajuan dan berkontribusi kepada pembangunan berkeberlanjutan masyarakat Papua; serta memberi manfaat bagi kemajuan kehidupan ekonomi, sosial dan lingkungan pemangku kepentingan utama kami. Komitmen ini sudah menjadi bagian integral dari bagaimana kami beroperasi.

Dampak Fiskal dan Ekonomi

Kehadiran kami di Indonesia memberikan dampak ekonomi dan fiskal baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Besaran dampak tersebut dapat diketahui dari pengukuran kontribusi kami terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah dalam jangka waktu tertentu. PDRB sendiri adalah nilai tambah ekonomi atau balas jasa atau pendapatan yang diterima oleh semua faktor produksi yang dilibatkan dalam kegiatan produksi. Faktor produksi yang dimaksud di antaranya adalah tenaga kerja, barang modal, dan kewirausahaan. Kami memberikan kontribusi sebesar 1,6% dari PDB Indonesia pada tahun 2009, sebesar 1,1% pada tahun 2010, dan 0,8% pada tahun 2011 (Laporan Penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat-Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, LPEM-FE UI, 2013). Sektor ekonomi

Keberhasilan jangka panjang Freeport Indonesia tergantung pada kemampuan kami dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan, kerja sama yang transparan dengan mitra bisnis, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat asli Kabupaten Mimika serta Provinsi Papua secara umum. Tujuannya: berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan Gambar 6

Akumulasi Kontribusi Ekonomi Freeport Indonesia Tahun 2004-2012 (Miliar Rp)

140,000 120,000

115,043 114,354

100,000 80,000 60,000 38,653

40,000

26,432

20,000 0

12,232

12,909

2,991

4,433

4,808

Penerimaan APBD Provinsi Papua

Penerimaan APBD Kab. Mimika di Provinsi Papua

Penerimaan APBD Kab/Kota Lain di Provinsi Papua

677 Pembayaran Freeport Indonesia ke Negara dan Daerah

Penerimaan Dalam Negeri APBN

Transfer/ Belanja Daerah dalam APBN

Penerimaan APBD Wilayah Pulau Papua

Penerimaan APBD Wilayah Lain di Indonesia

Penerimaan APBD Wilayah Provinsi Papua

Penerimaan APBD Wilayah Provinsi Papua Barat

Sumber: Perhitungan LPEM-FEUI, 2013

utama yang terkait dengan keberadaan kami baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten adalah sektor pertanian, pertambangan, manufaktur, listrik, gas, air, konstruksi, perdagangan, transportasi, keuangan, dan jasa-jasa pendukung dari keseluruhan industri utama dan industri pendukung. Kontribusi kami pada PDRB Provinsi Papua sangat besar meskipun menunjukkan kecenderungan yang menurun, yaitu pada tahun 2009 sebesar 61,3%, tahun 2010 sebesar 53,6%, dan tahun 2011 sebesar 45,4%. Kecenderungan menurunnya kontribusi kami dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, terjadi penurunan produksi. Kedua, berkembangnya sektorsektor ekonomi lainnya di Provinsi Papua. Sedangkan kontribusi ekonomi kami pada Kabupaten Mimika, kabupaten yang baru berumur 12 tahun, sangat dominan. Dari awal terbentuknya Kabupaten Mimika pada tahun 2001 sampai saat ini (2012), kontribusi kami terhadap PDRB secara rata-rata tidak pernah kurang dari 95% (LPEM-FE UI, 2013). Ringkasan kontribusi kami terhadap PDB dan PDRB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22 Kontribusi Kehadiran Freeport Indonesia terhadap PDB dan PDRB Nasional, Provinsi, dan Kabupaten PDB/ PDRB

Dengan Kehadiran Kami (Miliar Rp)

Tanpa Kehadiran Kami (Miliar Rp)

Penambahan Karena Kehadiran Kami (Miliar Rp)

Andil Kami (%)

Nasional 2009 2010 2011

5.603.871 6.446.852 7.422.781

5.514.444 6.375.855 7.365.261

89.427 70.996 57.520

1,6 1,1 0,8

54.559 54.593 42.218

61,3 53,6 45,4

51.694 58.400 44.997

96,1 95,8 94,7

Papua 2009 2010 2011

89.011 101.840 92.938

34.452 47.247 50.720 Kabupaten Mimika

2009 2010 2011

52.538 60.984 47.496

Sumber: Perhitungan LPEM-FEUI, 2013

2.108 2.584 2.499


55

Bagi Provinsi Papua, keberadaan kami secara langsung memberikan dampak ekonomi yang sangat dominan. Hal ini akan semakin kentara jika memperhitungkan dampak tidak langsung berupa pertumbuhan sektor-sektor ekonomi pendukung dari industri pertambangan yang melibatkan masyarakat lokal baik di tingkat regional Papua maupun di tingkat nasional. Penelitian LPEM-FE Universitas Indonesia tahun 2013 menyimpulkan bahwa dampak operasional kami pada perekonomian lokal, regional dan nasional telah menciptakan 227.000 peluang kerja, termasuk di dalamnya 128.000 kesempatan kerja langsung dan tidak langsung di Provinsi Papua. Sedangkan nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan adalah seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 23

Nilai Kontribusi Ekonomi Freeport Indonesia

Jenis Pembayaran Dalam Juta Dolar (US)

2010

2011

2012

Total

Pembayaran kepada pemasok

1.694

953

1.564

4.211

465

546

844

1.855

170 12

205 3

3 8

378 23

1.651

2.015

753

4.419

113

101

111

325

4.105

3.823

3.283

11.211

Gaji dan manfaat untuk karyawan Pembayaran kepada penyedia modal: • Deviden • Bunga Pembayaran kepada pemerintah Investasi untuk masyarakat Kontribusi ekonomi langsung


56

Salah satu aktivitas dalam program KASIH (Kumpulan Aktivitas Sayangi Ibu Hamil). Program ini dilaksanakan oleh CPHMC Freeport Indonesia bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Mimika, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta puskemas di SP-12.

Sejak tahun 1996 Freeport Indonesia berkomitmen memberi sebagian pendapatan dari kegiatannya kepada masyarakat setempat melalui dana kemitraan Freeport bagi pengembangan masyarakat. Dana yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) digunakan untuk membangun gedung

sekolah dan asrama, rumah sakit, tempat ibadah, perumahan serta sarana umum di dalam wilayah kerja kami di Provinsi Papua. Dana tersebut juga mendukung serangkaian program menyeluruh di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, budaya, dan agama.

Dana kemitraan yang dikelola oleh LPMAK pada tahun 2012 digunakan untuk program pengembangan masyarakat dengan komposisi sebagai berikut: program kesehatan (41%), program pendidikan (20%), program ekonomi (10%), aset (13%), administrasi program dan organisasi (9%), lembaga adat (3%), program terkait keagamaan (1%), dan program lainnya (2%). Pada tahun 2012, investasi kami mencapai lebih dari USD 24 juta (di luar pembangunan infrastruktur dan layanan lainnya yang didanai melalui dana kemitraan untuk Pengembangan Masyarakat). Investasi ini meliputi dukungan kepada layanan kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit malaria yang dilaksanakan oleh kami melalui Departemen Community Public Health & Malaria Control (C-PHMC).

Gambar 7 Grafik Kontribusi Freeport Indonesia melalui LPMAK Kontribusi Freeport Indonesia melalui Dana Kemitraan vs Pengeluaran LPMAK (Tidak Termasuk Dana Abadi LPMAK) 80 69,7

68,7

Dalam Jutaan USD

Grafik di samping menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir (20082012) dana kemitraan kami yang disalurkan kepada LPMAK mencapai USD 266,9 juta, termasuk pada tahun 2012 LPMAK mendapatkan dana sebesar USD 39,4 juta. Penggunaan dana kemitraan tersebut dikelola oleh LPMAK melalui persetujuan dari Badan Pengurus dan Badan Musyawarah yang terdiri dari wakil-wakil pemerintah lokal, para tokoh Papua, pemimpin lokal masyarakat Amungme dan Kamoro, dan kami.

60

40

54,4 39,4 34,6 0,8

20

36,8

0,9

24

32,1

21,3

2009

2008 * Belum diaudit

5,6

2,3

2

Kontribusi Freeport Indonesia untuk Dana Kemitraan

2010

32,3

2011 Pengeluaran Asset LPMAK

2012* Pengeluaran Aktual LPMAK

Gambar 8 Proporsi Pengeluaran LPMAK Tahun 2012

Pengeluaran LPMAK 2012 (Berdasarkan Program) 41% Kesehatan 20% Pendidikan 13% Aset 10% Ekonomi 9% Administrasi 3% Lembaga Adat 1% Agama 2% Program Lainnya

Pada tahun 2012, kami meluncurkan sejumlah program untuk mendukung pembangunan di tingkat lokal. Program baru ini termasuk penyediaan perpustakaan keliling untuk mendukung program pemerintah daerah yang menjangkau sekolah-sekolah di wilayah pedesaan di Kabupaten Mimika dan renovasi pembangunan kantor Bupati Mimika. Selanjutnya kami juga memberikan dukungan kepada Pemda Mimika untuk mendanai

pembuatan studi kelayakan pembangunan proyek pabrik pengemasan semen yang diyakini akan meningkatkan peluang peningkatan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur di masa depan. Dalam rangka mendukung peningkatan prestasi olahraga, kami juga mendukung perbaikan lapangan sepak bola dan stadion di Timika serta membuat desain teknis untuk pembangunan sebuah kompleks olahraga terpadu di Timika.


57

Sisi lain dari pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di Kabupaten Mimika adalah bahwa kabupaten ini tumbuh menjadi pusat pertumbuhan yang paling besar di seluruh Pulau Papua. Hal ini menyebabkan konsentrasi pertumbuhan hanya berpusat pada wilayah Mimika, meninggalkan kabupaten-kabupaten lain yang belum begitu berkembang. Fokus pertumbuhan ekonomi yang terjadi di ibukota Kabupaten Mimika juga menyebabkan arus migrasi yang tinggi baik dari daerah lain di dalam Kabupaten Mimika, kabupaten-kabupaten di Pulau Papua, maupun dari daerah lain di Indonesia. Peningkatan arus migrasi menyebabkan naiknya tekanan terhadap para pencari kerja dan menimbulkan permasalahan baru, yaitu pengangguran, peningkatan harga barang dan jasa, tekanan sosial yang semakin tinggi, dan pencari kerja yang terpaksa bekerja pada pekerjaanpekerjaan yang sebenarnya ilegal (penambang liar dan penebangan kayu ilegal, dan lain-lain).


58

Menyadari dampak negatif dari keberadaan operasional Freeport Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, kami mengarahkan strategi pengembangan masyarakat pada upaya mengurangi tekanan pencari kerja pada sektor pertambangan. Caranya yaitu dengan membantu pembangunan sektor ekonomi yang berbasis sumberdaya alam lain di Kabupaten Mimika, melalui sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan serta menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui program kewirausahaan. Kami juga bekerja untuk mendukung pembangunan daerah melalui program pengembangan ekonomi masyarakat lokal, seperti Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Pembangunan infrastruktur umum berupa lapangan terbang perintis di Dataran Tinggi Mulu, jembatan gantung, dan fasilitas pendidikan berasrama.

Kontribusi Pembangunan Infrastruktur Membangun Infrastruktur di Dataran Tinggi Mimika

Program insfrastruktur dataran tinggi merupakan usaha kami dalam menyediakan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Banti, Aroanop, dan Tsinga. Program ini lebih dikenal dengan nama Proyek Tiga Desa di wilayah kontrak karya. Sepanjang tahun 2012, program infrastruktur di dataran tinggi difokuskan pada pembangunan di wilayah Tiga Desa (Banti, Aroanop, dan Tsinga). Pada 2012, terdapat beberapa penyelesaian pembangunan jembatan gantung di Aroanop dan Tsinga, instalasi pipa air bersih, dan instalasi pipa sanitasi.

Tahun 2012, kami juga mengerjakan proyek pembangunan lapangan terbang perintis di Kampung Anggokin, Aroanop. Ini adalah lapangan terbang perintis kedua karena pada tahun 2010, kami juga telah menyelesaikan pembangunan lapangan terbang Mulu, Tsinga yang telah diserahkan kepada pemerintah pada 2011. Kehadiran kedua lapangan terbang ini akan meningkatkan akses masyarakat dari dan ke wilayah lain di Kabupaten Mimika.

Membangun Infrastruktur di Dataran Rendah Mimika

Kami memiliki komitmen dengan pembangunan masyarakat di lima desa di Kamoro Timika (Nayaro, Koperapoka, Nawaripi Baru, Ayuka, dan Tipuka) dalam pembangunan infrastruktur di desa-desa tersebut seperti pembangunan rumah tinggal, jalan raya, jembatan, gedung ibadah, sekolah, klinik, gedung pemerintahan, fasilitas air bersih, sumber dan instalasi listrik.

Gambar 9

Untuk mendukung keberlanjutan dan mata pencaharian masyarakat Kamoro di lima desa, kami melakukan berbagai program pendampingan dan pengembangan masyarakat di wilayah tersebut. Program ini dititikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi dan kesehatan. Dalam rangka mendukung pengembangan program tersebut, kami melakukan serangkaian pembangunan dan penyediaan fasilitas infrastruktur untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pada tahun 2012, kami bekerjasama dengan United States Agency for International Development (USAID) untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan ikan sebagai bagian dari program Papua Agriculture Development Alliance (PADA), melanjutkan dukungan untuk para nelayan di Timika dan Pomako yang telah dilakukan tahuntahun sebelumnya.

Alur Analisis Dampak Fiskal, Ekonomi dan Pengembangan Masyarakat

Freeport Indonesia

Penerimaan Pemerintah

Pusat

Pajak

Daerah

Bukan Pajak

Bukan Pajak

Pajak

PAD Penerimaan Domestik

Dana Perimbangan

Kegiatan Produksi

Corporate Social Responsibility

Input Permintaan Produksi Akhir

Dana Pengembangan Masyarakat (Community Development, [CD])

Dampak Pengganda Output Pendapatan

Dampak Langsung Masyarakat Lokal

Nilai Tambah (PDB) APBN

APBD

Dampak Fiskal

Penyerapan Tenaga Kerja Dampak Ekonomi

Dampak CD


59

Sejak tahun 2011, kami telah melakukan kajian untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat dataran rendah yang bermukim di luar Kota Timika. Program air bersih ini akan menyediakan akses air bersih bagi masyarakat di Desa SP IX, Desa SP XII dan Desa Jayanti dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 500 rumah tangga. Sedangkan untuk mendukung Pemda Mimika menyediakan air minum bagi masyarakat, kami juga mendukung studi kelayakan pembangunan sistem air minum untuk masyarakat yang tinggal di Kota Timika dan masyarakat sekitarnya.

•

Beroperasi sebagai Pemangku Kepentingan Sektor Swasta. Kami memiliki komitmen untuk memberi dampak positif terhadap masyarakat sekitar, oleh karena hal tersebut bukan saja merupakan strategi usaha yang sehat, namun juga menjadi tanggung jawab kami sebagai warga korporasi yang baik. Program-program tanggung jawab sosial perusahaan kami mengutamakan investasi sosial yang meningkatkan daya saing usaha sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah kontrak karya (KK) kami.

Kerja keras kami dengan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia untuk mencari teknologi pemanfaatan Sirsat memberikan hasil yang menggembirakan. Institut Teknologi Bandung (ITB) telah berhasil membuat formula untuk menghasilkan bahan bangunan (conblock, concrete, dll) yang kuat dan murah. Teknologi pemanfaatan Sirsat ini memberikan peluang bagi kami untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Papua, sehingga kami terdorong untuk melakukan penandatanganan kesepakatan saling pengertian (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua. Kerja sama tersebut berupa dukungan kami terhadap pembangunan infrastruktur seperti jalan dan bangunan, dan termasuk bantuan teknis, penyediaan ‘Sirsat’, serta dalam beberapa kegiatan memberikan bantuan keuangan untuk proyekproyek tersebut.

•

Membangun Keberlanjutan. Sebagai warga dan pemangku kepentingan di dalam masyarakat, kami memiliki komitmen untuk menciptakan dan mendukung program alih keterampilan bagi masyarakat setempat serta menimbulkan dampak positif yang berkelanjutan, yang dapat berlangsung secara mandiri di masa pasca tambang. Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat dinamis dan mandiri, serta mengurangi ketergantungan ekonomi dan sosial pada sektor tambang.

•

Menjalin Kemitraan. Untuk menjamin keberlanjutan dari program tanggung jawab sosial perusahaan, kami berkomitmen untuk membentuk dan mengedepankan kemitraan yang dapat meningkatkan keahlian berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan pembangunan bersama yang memberi manfaat bagi masyarakat penerima program.

•

Menjadikan Masyarakat sebagai Mitra dan Sasaran Pengembangan. Kami memprioritaskan program-program pengembangan masyarakat ke dalam bidang-bidang khusus dengan menggunakan model lingkaran konsentrik, di mana kami terlebih dahulu melayani masyarakat yang menerima dampak paling besar dari operasi kami. Dampak dari program pengembangan masyarakat kami menyebar dari wilayah area Kontrak Karyanya di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dan Indonesia.

Pendekatan Kami dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Adat


60

Keempat prinsip di bawah ini mencerminkan keyakinan mendasar Freeport Indonesia mengenai peran dan dampak dari program-program pengembangan masyarakatnya. Prinsip-prinsip panduan ini sesuai dengan kebijakan etika, sosial dan lingkungan FCX serta standar-standar internasional yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dari industri-industri yang bergerak dalam bidang pemanfaatan sumberdaya alam. Meskipun selalu ada kesempatan bagi kami untuk mengubah prinsip-prinsip ini seiring dengan perkembangan perusahaan serta mempelajari lebih lanjut mengenai pekerjaan-pekerjaan kami di masyarakat, prinsip-prinsip inilah yang hingga sekarang memandu semua yang kami lakukan, mengapa kami melakukannya dan bagaimana cara kami melakukannya.

Gambar 10

Wilayah Pengembangan Masyarakat Freeport Indonesia


61

Kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pertanian, demi meningkatnya ekonomi masyarakat.

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Adat

Melalui Departemen Social Local Development/ Community Relations, kami melakukan berbagai macam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di dalamnya program infrastruktur, pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sejumlah program pada tiga wilayah sasaran di dalam dan di sekitar wilayah kontrak karya, meliputi: •

•

•


62

Desa-desa di Sentra Pemukiman IX (SP IX) dan SP XII melalui program ekonomi berbasis desa, yang berfokus pada pengembangan ekonomi: pertanian, peternakan, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan peternakan, dan termasuk juga peningkatan produksi ternak melalui dukungan Pusat Inseminasi Buatan Ternak Babi. Program Pengembangan dan Pendampingan Masyarakat Lima Desa Kamoro (P3MD): kami menyediakan dukungan pembangunan ekonomi melalui program pengembangan sagu dan perikanan serta pemberdayaan perempuan. Sebagai bagian dari program ekonomi dataran rendah, perusahaan juga mendukung penyediaan sarana transportasi dan listrik untuk desa-desa Suku Kamoro. Highland Agriculture Development (HAD), kami melakukan peningkatan kapasitas petani dan masyarakat di desa-desa Amungme di dataran tinggi terkait dengan ketahanan pangan dan pengembangan pertanian berkelanjutan, dengan fokus pada tanaman kopi. Kopi Amungme terkenal sebagai kopi organik yang memiliki mutu tinggi di pasaran.

Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Kami menyediakan dukungan pengembangan usaha melalui pelatihan wirausaha dan pinjaman melalui lembaga keuangan mikro kepada para pengusaha kecil Papua. Kami dan LPMAK terus-menerus memacu pertumbuhan ekonomi untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal melalui keunggulan kompetitif dari masing-masing daerah. Dalam melaksanakan peran tersebut, kami dan LPMAK juga turut mengajak pemangku kepentingan lainnya untuk dapat berperan serta dalam pengembangan daerah dan masyarakat dalam bidang ekonomi. Dalam pembangunan ini, kami dan LPMAK memberikan perhatian pada program perikanan, peternakan, pertanian, ketahanan pangan, dukungan terhadap sistem ekonomi dan program ekonomi alternatif, serta kerjasama dengan pihakpihak lain. Desa dijadikan basis untuk pengembangan masyarakat, karena melalui pembangunan desa yang holistik dan terintegrasi kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan kami dapat dicapai. Pembangunan ekonomi desa meliputi pengembangan mata pencaharian masyarakat yang sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki, penguatan kelembagaan ekonomi seperti koperasi dan lembaga keuangan, serta penguatan kelompok usaha perempuan.

LEMBAGA PENGEMBANGAN MASYARAKAT AMUNGME DAN KAMORO (LPMAK) Dalam rangka menjaga akuntabilitas pelaksanaan program, LPMAK mengundang pihak ketiga independen untuk mengaudit program yang dipilih setiap tahun kualitas dan akses pendidikan, program peningkatan kualitas dan akses kesehatan, program keagamaan, dan sosial lainnya.

Sejak tahun 1996, Freeport Indonesia telah berkomitmen untuk menyisihkan 1% dari pendapatan kotornya untuk kepentingan masyarakat setempat melalui dana kemitraan kami untuk Pengembangan Masyarakat. Dana kemitraan ini dikelola dan disalurkan oleh sebuah organisasi yang bernama Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK). Visi LPMAK adalah bermitra dengan pemangku kepentingan agar masyarakat asli Kabupaten Mimika bisa menyelenggarakan program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan program lain, yang partisipatoris, berkesinambungan, dan berpijak pada kearifan lokal. LPMAK memberikan prioritas bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat asli Kabupaten Mimika, yaitu Suku Amungme dan Suku Kamoro, serta 5 suku kekerabatan lainnya. Programprogram pengembangan masyarakat meliputi pengembangan ekonomi, pertanian berkelanjutan dan peningkatan nilai tambah produk pertanian, pengembangan UMKM, program peningkatan

LPMAK dikelola oleh sebuah Badan Musyawarah dan sebuah Badan Pengurus yang terdiri dari wakil-wakil pemerintah lokal, para tokoh Papua, pemimpin lokal masyarakat Amungme dan Kamoro, serta Freeport Indonesia sendiri. Pada tahun 2012, jumlah karyawan LPMAK sebanyak 178 orang, dengan proporsi berdasarkan kelompok suku Tujuh Suku 53%, Papua Lainnya 18% dan Non-Papua 29%. LPMAK merupakan pelaku penting dalam pemberdayaan masyarakat asli dan menjadi representasi kepentingan 7 suku, sehingga lembaga ini harus menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat, profesional dan akuntabel. Freeport Indonesia memiliki komitmen untuk meningkatkan kapasitas LPMAK melalui Tim Community Capacity Building (CCB) yang berada di bawah naungan Departemen SLD yang memberikan bantuan teknis bagi LPMAK. Tim CCB bekerja secara berdampingan dengan sekretariat LPMAK, Badan Pengurus dan Badan Musyawarah. Tim CCB juga bertugas memastikan bahwa program LPMAK telah terintegrasi dengan program pengembangan masyarakat Freeport Indonesia lainnya. Sejak tahun 1996 sampai 2012 Freeport Indonesia telah mengkontribusikan USD 560,962 juta melalui dana kemitraan, yang digunakan untuk melaksanakan berbagai program pengembangan masyarakat. Dalam rangka menjaga akuntabilitas pelaksanaan program, LPMAK mengundang pihak ketiga independen untuk mengaudit program yang dipilih setiap tahun.


63

Program Perikanan

Potensi perikanan yang besar di daerah pesisir Mimika merupakan salah satu kesempatan besar bagi masyarakat untuk mendapatkan kegiatan ekonomi alternatif. Pola hidup nelayan yang sudah ada di masyarakat pesisir mendapatkan penguatan melalui berbagai pendampingan. Bersama dengan para mitra, kami dan LPMAK mendampingi masyarakat dalam mengembangkan potensi perikanan sebagai sebuah keunggulan kompetitif. Pada tahun 2012, program perikanan dijalankan bersama antara kami, LPMAK, dan Koperasi Maria Bintang Laut (KMBL) yang dikelola Keuskupan Timika. Freeport Indonesia, melalui Tim Program Pendampingan dan Pengembangan Masyarakat Lima Desa (P3MD), melakukan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas nelayan dan sosialisasi


64

Pada tahun 2012, jangkauan program perikanan meliputi 19 kampung dan melibatkan 317 Kepala Keluarga kegiatan perikanan kepada para nelayan. Staf P3MD bersama nelayan juga menghadiri seminar dan pameran budidaya kelautan yang diadakan pada Juni 2012 di Makassar. Kegiatan ini dilakukan agar para nelayan mendapatkan informasi terbaru dalam budidaya perikanan yang bisa diterapkan di wilayah mereka. Kami juga membangun pos penangkapan ikan di Pomako, Timika Pantai, Nayaro, Kokonao, dan Otakwa. Pada Maret 2012, fasilitas pengolahan ikan yang telah dibangun melalui kemitraan kami dengan USAID dalam program PADA telah diresmikan dan diserahkan kepada Keuskupan Timika sebagai pengelola KMBL. Pada tahun 2012, jangkauan program perikanan meliputi 19 kampung dan melibatkan 317 Kepala Keluarga.

Hingga tahun 2012, program peternakan ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 439 orang, di mana 91%-nya adalah masyarakat asli Papua

Peternakan ayam dan pengolahan hasil perikanan adalah salah satu di antara kegiatan pengembangan masyarakat bidang ekonomi yang dipilih masyarakat asli Papua. Freeport Indonesia mendukung penuh program pemberdayaan masyarakat ini.

Program Peternakan

Program peternakan merupakan usaha untuk menciptakan alternatif perekonomian bagi masyarakat lokal. Di wilayah dataran rendah, program peternakan difokuskan di Kampung Wangirja (SP IX) dan Kampung Utikini Baru (SP XII). Di dataran tinggi, program peternakan dilaksanakan di Tsinga, Banti, dan Aroanop. Program peternakan di kampung tersebut terus mengalami peningkatan seiring dengan semakin baiknya kemitraan dengan Yayasan Jayasakti Mandiri (YJM) dan LPMAK melalui program Rural Income Generating Activities (RIGA). Selain melaksanakan program di dataran rendah, LPMAK dan Yayasan Jayasakti Mandiri (YJM) juga melakukan pengembangan peternakan di dataran tinggi (Tsinga, Banti, Aroanop). YJM yang sudah

memiliki pengalaman dalam bidang peternakan ayam dan babi berperan sebagai pendamping, pelatih sekaligus penyuplai bibit babi kepada para anggota Kelompok Usaha (KU) binaan program ekonomi LPMAK; 49% dari total 1.426 KU binaan LPMAK berusaha di bidang budidaya ternak babi.

YJM sebagai pengelola program peternakan memiliki peran penting sebagai pendamping, pelatih, sekaligus pemasok bibit ayam dan babi kepada para peternak. Sebagai bentuk alih pengetahuan dan ketrampilan kepada masyarakat lokal, pada tahun 2012 YJM bekerjasama dengan Biro Ekonomi LPMAK memberikan pelatihan kepada siswa putus sekolah tingkat SMP dan SMA. YJM juga memfasilitasi Papuan Bridge Program dan Program magang siswa SMK Timika di peternakan SP XII. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong para pemuda menjadi wirausahawan peternakan sehingga dapat mengembangkan ekonomi masyarakat melalui program peternakan. Hingga tahun 2012, program peternakan ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 439 orang, (di mana 91%-nya adalah masyarakat asli Papua). Program peternakan ini juga diikuti oleh 9 Kelompok Usaha (KU) dari Biro Ekonomi LPMAK.


65

Pada tahun 2012, produksi ayam potong dari program peternakan mencapai 106.476 ekor (menurun 3% dari produksi tahun 2011), sedangkan produksi telur mencapai 10.092.496 butir (meningkat 12% dari produksi tahun 2011). Penjualan ternak babi pada tahun 2012 mencapai 167 ekor, yang menurun sebesar 17% dari tahun sebelumnya. Menurunnya produksi babi ini merupakan dampak dari peraturan pemerintah yang melarang masuknya bibit babi dari luar Papua. Untuk mengantisipasi kesulitan dalam mendapatkan bibit babi, YJM and LPMAK membangun laboratorium inseminasi buatan. Laboratorium ini juga telah dijadikan percontohan dan tempat pelatihan bagi pengembangan peternakan babi di Papua. Fasilitas inseminasi buatan yang dibangun tahun lalu, telah dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas babi di wilayah sasaran program. Fasilitas ini secara langsung juga berfungsi untuk meningkatkan sumberdaya manusia lokal dalam mengelola laboratoriun dan pelaksanaan inseminasi buatan di masyarakat. Peningkatan kemampuan pekerja lokal Papua dalam mengelola fasilitas ini sangat menggembirakan. Meskipun mengalami penurunan produksi ayam dan babi, penjualan hasil peternakan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 23,3% dengan nilai total sebesar Rp 19,93 miliar. Peningkatan ini salah satunya disebabkan oleh meningkatnya produksi telur ayam yang merupakan produk unggulan dari program peternakan.

penjualan hasil peternakan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 23,3% dengan nilai total sebesar Rp 19,93 Miliar. Peningkatan ini salah satunya disebabkan oleh meningkatnya produksi telur ayam yang merupakan produk unggulan dari program peternakan

Program Pertanian Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan

Pendampingan program pertanian bertujuan untuk mentransfer pengetahuan kepada masyarakat dalam usaha budidaya tanaman, terutama yang bernilai komersial dengan memanfaatkan lahan yang ada di sekitar tempat tinggal masyarakat. Program pendampingan pertanian saat ini dikembangkan oleh unit-unit teknis di bawah departemen SLD/CR serta Biro Ekonomi LPMAK.


66

Kami bekerja untuk mendukung pengembangan mata pencaharian melalui pengembangan agribisnis, baik di dataran tinggi maupun dataran rendah. Pada tahun 2012, kami meluncurkan program peningkatan produksi kakao dengan mendirikan pembibitan kakao di SP VI dan SP XII, dan mendistribusikan 4.000 pohon kakao untuk 15 petani lokal. Kami juga mendukung pembangunan

Ayam petelur dan ternak babi, dua di antara komoditas peternakan yang dikembangkan masyarakat dengan bantuan Freeport Indonesia.

prestasi dalam bidang pengentasan kemiskinan melalui budidaya peternakan dan program pertanian.

Pendampingan petani Kopi Amungme Gold yang dibudidayakan di Dataran Tinggi Papua dalam rangka pemberdayaan Masyarakat Amungme agar dapat masuk ke pasar dunia.

pertanian di Mimika serta daerah lain di Papua dalam bidang produksi kopi, peternakan babi, ikan, ayam dan produksi telur. Untuk berbagai macam program inovatif yang melibatkan masyarakat tersebut, kami dan LPMAK pada tahun 2012 menerima penghargaan Millennium Development Goals (MDGs) atas

Kami juga berusaha mengembangkan model pertanian berkelanjutan, yaitu pertanian yang menggunakan input lokal yang tinggi dengan mengurangi ketergantungan pada penggunaan input luar. Pertanian berkelanjutan yang dikembangkan didasarkan kepada komoditas unggulan yang diusahakan oleh masyarakat asli dataran tinggi dan dataran rendah Kabupaten Mimika. Di kawasan dataran tinggi Kabupaten Mimika, masyarakat menanam kopi secara tradisional, di dataran sedang bercocok tanam kakao, sementara di dataran rendah masyarakat asli Papua bergantung kepada sagu sebagai bahan pangan pokok. Freeport Indonesia melalui Yayasan Jayasakti Mandiri mengembangkan cara budidaya yang lebih baik untuk tanaman unggulan tersebut, mengembangkan bibit dan varietas unggul, mengolah hasil pertanian untuk mendapatkan nilai tambah, dan mengembangkan akses pemasaran secara bersama.


67

Di dataran rendah, LPMAK bekerjasama dengan Universitas Negeri Papua (UNIPA) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) tengah mengembangkan perkebunan dan pengolahan sagu untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi sagu bagi masyarakat. Sagu merupakan makanan pokok masyarakat Papua. Mengembangan perkebunan sagu dan pengolahan sagu akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan keberlanjutan mata pencaharian. Pusat pembibitan kakao yang berada di SP VI dan SP XII merupakan pusat belajar masyarakat asli yang berada di wilayah pemukiman tersebut. Pusat pembibitan ini mendistribusikan bibit unggul kakao, dan menjadi tempat petani belajar budidaya pertanian yang lebih maju untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu pusat pembibitan ini juga berfungsi sebagai klinik tanaman, dan pusat pemasaran bersama hasil pertanian petani. Ternak babi bagi sebagian besar penduduk asli Papua sangatlah penting, tidak hanya sebagai alah satu sumber pendapatan keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari budaya masyarakat (pesta, kematian, perdamaian, dan lain-lain). Yayasan Jayasakti Mandiri (YJM) dengan dukungan kami mengembangkan Laboratorium Inseminasi Buatan untuk babi dengan tujuan menghasilkan bibit babi unggul serta produksi babi yang lebih banyak melalui inseminasi buatan. Jenis babi lokal (Sus scrofa) yang memiliki keunggulan daya tahan tubuh terhadap kondisi iklim lokal dan penyakit, disilangkan dengan babi unggul (Sus domesticus) yang memiliki postur tubuh yang besar. Keberhasilan Laboratorium ini tidak hanya dapat diukur dari tersedianya bibit unggul hasil perkawinan silang tersebut, tetapi juga dari keberhasilannya mendidik tenaga lokal suku Papua asli sebagai pekerja terampil, baik yang bekerja di laboratorium maupun di lapangan. Berdirinya Laboratorium Inseminasi Buatan untuk babi diharapkan akan meningkatkan produktivitas ternak babi di masyarakat yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.


68

Tantangan terbesar dalam pengembangan pertanian adalah mengubah perilaku masyarakat lokal yang terbiasa melakukan budaya pertanian ekstraktif (pengumpulkan dan memanen) menjadi pertanian menetap yang intensif. Kondisi ini juga menjadi tantangan bagi para penyuluh dan pendamping lapangan kami yang

bekerja bersama petani. Mereka tidak hanya harus memiliki kemampuan teknis budidaya pertanian, namun juga kemampuan memahami budaya masyarakat, kemampuan belajar bersama masyarakat, dan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Manakala kepercayaan masyarakat telah didapatkan, perubahan positif yang diharapkan dari masyarakat tidaklah sulit. Semua program di atas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat asli Kabupaten Mimika. Kami menyadari bahwa peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat asli bukan hanya menjadi tanggung jawab kami, tetapi lebih dari itu sebagai tujuan dari kehadiran kami di masyarakat, untuk maju bersama dan mendukung perikehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Program Dukungan bagi Sistem Ekonomi dan Pemberdayaan Perempuan

Dukungan dalam bidang ekonomi dilakukan melalui program peningkatan akses masyarakat terhadap sistem perbankan. Biro Ekonomi LPMAK memberikan bantuan dana usaha bagi kelompok masyarakat. Program ini dikhususkan bagi masyarakat asal Tujuh Suku yang berdomisili di Kabupaten Mimika untuk mengembangkan usaha, khususnya bagi kelompok perempuan yang memulai usahanya. Program ini memberikan dukungan berupa dana usaha kepada Kelompok Usaha perempuan. Program pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi bertujuan untuk memberikan keterampilan bagi ibu rumah tangga untuk dapat berperan dalam peningkatan pendapatan keluarga dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan keuangan dalam rumah tangga. Dalam pemberdayaan ini masyarakat disadarkan bagaimana pentingnya mengelola keuangan, merencanakan pendapatan dan pengeluaran keluarga, serta kebiasaan menabung. Program ini juga memperkenalkan fungsi dan peran lembaga perbankan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

(Foto samping) Kelompok perempuan adalah salah satu target utama pemberdayaan yang kami lakukan, dan mereka telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam status ekonominya.


69

hingga Desember 2012, SEJUMLAH126 UMKM yang dimiliki oleh Suku Papua Asli telah diberikan bimbingan teknis. Bisnis ini menyerap lebih dari 1.000 tenaga kerja yang kebanyakan adalah penduduk asli dan menghasilkan pemasukan kumulatif sebesar 106,4 miliar Rupiah

Peningkatan Kerjasama dengan Mitra


70

Kami dan LPMAK selalu melibatkan para pemangku kepentingan lain yang memiliki kemampuan dan kewenangan dalam membantu terlaksananya program-program ekonomi yang dijalankan. Hingga saat ini 17 mitra kerja terlibat dalam program pengembangan ekonomi, antara lain Dinas Kehutanan dan Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (DisKoPerinDag) serta Dinas Pendidikan dan Pengajaran. Dinas Kehutanan dan Pertanian terlibat dalam kegiatan penyuluhan pertanian, penyediaan bibit serta Program Ketahanan Pangan. Dinas Peternakan terlibat dalam penyediaan bibit ternak serta penyuluhan dan pelatihan; sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki peran dalam perijinan dan dukungan serta fasilitasi penjualan produk hasil pertanian dan peternakan.

Biro ekonomi LPMAK juga melakukan kerjasama dengan UNIPA dalam memberikan kesempatan bagi mahasiswa UNIPA untuk melakukan kuliah praktik dan magang dalam program pengembangan ekonomi di Nawaripi Baru, Agimuga, Fanamo/ Omawita, Nayaro, dan Utikini Baru. LPMAK juga mensponsori para dosen dan peneliti untuk melakukan penelitian dan survei potensi komoditas lokal pertanian, perkebunan, dan peternakan di Kabupaten Mimika.

Program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dengan memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pengusaha-pengusaha lokal yang berpotensi. Program ini diharapkan dapat

meningkatkan perekonomian lokal dan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan serta meningkatkan kemampuan kompetisi pasar para wirausahawan lokal. Kami sangat memahami bahwa kontribusi terhadap ekonomi lokal dapat dilakukan dengan cara bekerjasama dengan para pemasok lokal. Para pemasok lokal adalah pemasok yang berasal dari komunitas di mana operasi tambang berlokasi atau pemasok terdekat yang berada di wilayah di mana pusat-pusat operasi pertambangan berada. Kami bekerja untuk mengembangkan kesempatan usaha dengan mendukung kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan kewirausahaan. Peningkatan kemampuan para pemasok lokal menjadi salah satu kontribusi perusahaan dengan melakukan berbagai macam program melalui kegiatan pelatihan, magang, dan inkubasi wirausaha lokal yang dilakukan Departeman Social Local Development/Community Relations SLD/CR. Pada Desember 2012, sejumlah 126 UMKM yang dimiliki oleh suku Papua asli telah diberikan bimbingan teknis. Bisnis ini menyediakan lebih dari 1.000 tenaga kerja yang kebanyakan adalah penduduk asli dan menghasilkan pemasukan kumulatif sebesar 106,4 miliar rupiah. Selama 2012, melalui Dana Kemitraan yang disalurkan oleh LPMAK, kami mendukung lebih dari 2.267 usaha mikro dari berbagai jenis usaha yang meliputi sektor jasa, perdagangan, dan industri kecil rumah tangga. Usaha mikro ini telah menjadi kegiatan peningkatan pendapatan yang sangat penting, menyerap tenaga kerja dan memberikan dampak ikutan positif seperti tumbuhnya budaya menabung, tersedianya dana untuk pendidikan dan kesehatan pada keluarga, serta munculnya usahausaha baru. Program kewirausahaan dirancang untuk mencetak wirausahawan baru dengan memberikan pelatihan teknis wirausaha, administrasi, pemasaran, dan membantu dalam penyediaan modal usaha. Saat ini UMKM yang dilatih dalam program ini, telah menjadi pemasok yang handal dengan mengerjakan proyek-proyek terkait kami dan beberapa UMKM mengerjakan proyek-proyek pemerintah Provinsi Papua. Hal ini membuktikan, bahwa siapapun

Hingga akhir tahun 2012, secara kumulatif jumlah dana bergulir yang telah disalurkan mencapai 35,3 miliar Rupiah, sementara pada 2012, YBUM telah menyalurkan dana bergulir sebesar 6,9 miliar Rupiah kepada 52 pengusaha Lokal

jika diberikan informasi dan kesempatan untuk mendapatkan peningkatan kapasitas yang memadai dalam berusaha mampu menjadi mitra usaha yang baik.

Program Dana Bergulir Program ini dikelola oleh Yayasan Bina Utama Mandiri (YBUM) yang berfungsi untuk menyalurkan pinjaman dana bergulir bagi pengusaha lokal yang belum memenuhi syarat melakukan pinjaman ke bank. Melalui program dana bergulir ini para pengusaha lokal juga memperoleh pendidikan dan pengetahuan mengenai sistem kemitraan dengan pihak perbankan, sehingga mereka memahami prosedur dan persyaratan dalam mengajukan kredit kepada pihak perbankan ataupun lembaga keuangan formal lainnya. Hingga akhir tahun 2012, secara kumulatif jumlah dana bergulir yang telah disalurkan mencapai 35,3 miliar rupiah, (sementara pada tahun 2012, YBUM telah menyalurkan dana bergulir sebesar 6,9 miliar rupiah kepada 52 pengusaha lokal). Melalui program dana bergulir ini tim UMKM dan YBUM juga mendampingi dan melatih para pengusaha lokal untuk menjalin kerjasama dengan bank. Dengan demikian, mereka akan memahami prosedur dan persyaratan untuk mengajukan pinjaman dengan pihak perbankan ataupun lembaga keuangan formal lainnya.


71


72

Investasi Kami untuk Masa Depan Sumberdaya Manusia Papua

Selain Institut Pertambangan Nemangkawi, Papuan Bridge Program, Papuan Affair Department, dan berbagai program pemberdayaan sosialekonomi baik yang berasal dari dana operasional kami maupun dari dana kemitraan melalui Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK), investasi sosial kami juga didedikasikan untuk memajukan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat

setempat. Investasi sosial bagi kami merupakan langkah pro-aktif yang diharapkan membawa keuntungan bagi masyarakat dan perusahaan. Skala manfaat sosial dan lingkungan diharapkan terus meluas, menjadi inspirasi, serta terus bereskalasi pada peningkatan kualitas standar kehidupan para pemangku kepentingan utama kami sesuai dengan rencana penutupan tambang.

Freeport Indonesia mencurahkan sumberdaya untuk masa depan putra-putri Papua. Kami berharap, pada satu momentum mereka mampu berkata: “Inilah kontribusi Papua bagi kemajuan Indonesia dan keberlanjutan kehidupan dunia!”

Program Sosial Terpadu Integrasi Program Sosial dengan Rencana Penutupan Tambang (RPT)

Kami memiliki visi bahwa pada saat penutupan tambang telah memenuhi seluruh komitmen sosialnya, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati secara resmi, maka programprogram berkelanjutan yang kami wariskan pada masyarakat sasaran mampu mendorong mereka untuk berkembang, tangguh, serta tidak tergantung lagi kepada bantuan (baik secara finansial maupun natura). Untuk mencapai visi di atas, saat ini kami telah memasuki tahap akhir program penyiapan infrastruktur, sebagaimana dilaporkan pada aspek ekonomi. Investasi terbesar kami berada dalam program pengelolaan sumberdaya manusia. Kami berupaya terus-menerus memaksimalkan perekrutan pekerja lokal Papua. Strategi ini didukung oleh program pelatihan dan rekruitmen karyawan Papua. Melalui Institut Pertambangan Nemangkawi, kami menyediakan program pendidikan untuk orang dewasa, program pra-magang, program pertukaran siswa, dan penambahan keterampilan serta program pengembangan kompetensi. Sejak tahun 2006, kami telah membangun kemitraan dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menyelenggarakan program Master of Business Administration melalui Institut Pertambangan Nemangkawi. Pada tahap selanjutnya, kami akan memfokuskan diri pada pengembangan kemitraan, program integrasi dan pembangunan kapasitas, bekerja sama dengan LPMAK. Fokus program diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

•

Kesehatan: bekerja dengan pemerintah daerah untuk mencegah dan mengendalikan penyakit menular.

•

Pendidikan: meningkatkan kualitas pendidikan pada umumnya, dan khususnya pendidikan lingkungan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.

•

Ekonomi pembangunan: mendukung Pemerintah dalam mendorong perkembangan sektor ekonomi dan industri alternatif.

Untuk menjamin keefektifan program, sejak dini kami memberlakukan pendekatan akuntabilitas program dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: •

Audit: memastikan setiap instansi/organisasi melakukan audit keuangan oleh pihak ketiga untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana.

•

Perencanaan program: memastikan membuat rencana tahunan untuk mengukur prestasi sesuai dengan dampak dan indikator yang jelas.

•

Peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal pendanaan dan manajemen program: kerja sama pendanaan ditujukan untuk meningkatkan porsi pemerintah daerah dalam pendanaan program pengembangan masyarakat; sedangkan manajemen program ditujukan untuk penyelarasan rencana kerja tahunan dan pengukuran dampak program.

•

Kerjasama dengan badan pembangunan nasional dan internasional.


73

Fokus tahap selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi dengan melakukan: •

Pembentukan jaringan kerja dalam berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan berbasis kemitraan;

•

Penegakkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program kemitraan;

•

Pengalihtugasan program pelaksanaan dan pengelolaan untuk pengembangan kapasitas pemangku kepentingan lainnya.

Kami akan terus melaksanakan berbagai program pengembangan masyarakat yang tujuannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Program tersebut dihasilkan dari komitmen kuat kami untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan melalui kemitraan dengan pemerintah daerah dan mitra pembangunan di Mimika seperti LPMAK, lembaga keagamaan, lembaga adat dan tentunya komunitas adat Papua.

Pelembagaan Hidup Bersih dan Sehat Kesehatan Masyarakat

Kami memberikan prioritas tinggi kepada ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Kami berupaya mengurangi beban masyarakat dengan cara pencegahan penyebaran penyakit di sekitar area operasi kami. Prioritas pada bidang kesehatan didasari fakta bahwa kami beroperasi di wilayah di mana penyakit-penyakit seperti malaria, tuberculosis (TB), HIV, dan diare menjadi masalah kesehatan utama. Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals atau MDGs) yang ingin dicapai pada tahun 2015 juga memberikan semangat pada upaya pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Mimika.


74

Program utama kesehatan saat ini meliputi penyediaan layanan kesehatan melalui dua rumah sakit dengan program kesehatan yang berkonsentrasi pada kesehatan ibu dan anak, pengendalian malaria, pencegahan HIV/AIDS, TBC dan penyakit menular lainnya.

Kami mengembangkan infrastruktur kesehatan dasar seperti air bersih dan sanitasi di pedesaan serta melakukan pendampingan kesehatan masyarakat berbasis desa. Kemudian kami berinvestasi pada program-program preventif dengan mengembangkan program perubahan perilaku menuju perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Bersama dengan LPMAK dan pemerintah daerah serta organisasi lainnya, kami telah mengidentifikasi dan membuat prioritas pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan infrastruktur kesehatan. Upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Kabupaten Mimika telah dilakukan melalui berbagai pelatihan, seminar, lokakarya, pembentukan kelompok kerja, penyusunan rencana strategis, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga monitoring kegiatan di Puskesmas dan kampungkampung. Melalui berbagai program kesehatan, kami dan LPMAK berusaha untuk memperkecil kesenjangan pelayanan kesehatan antar wilayah di Kabupaten Mimika.

Pelayanan Kesehatan

Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) dan Rumah Sakit Waa Banti (RSWB) merupakan rumah sakit yang didirikan dengan menggunakan dana kemitraan. RSMM dioperasikan oleh Yayasan Caritas Timika Papua (YCTP), sementara RSWB dioperasikan oleh International SOS. RSMM dan RSWB dibangun sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang memadai di Kabupaten Mimika. Hingga saat ini, masyarakat asli lokal yang berobat di kedua rumah sakit tersebut tidak dibebankan biaya pelayanan kesehatan. Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) merupakan rumah sakit tipe C yang memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. RSMM menyediakan pelayanan spesialis (bedah, penyakit dalam, kebidanan, dan anak) serta kunjungan reguler spesialis mata. RSMM telah dilengkapi dengan peralatan penunjang medis yang canggih untuk mendukung pelayanan. Hingga kini, RSMM memberikan pelayanan kesehatan umum dan rujukan, bagi masyarakat di Kabupaten Mimika, khususnya masyarakat di

Petugas medis di RSMM siap melayani kebutuhan pasien dengan dukungan pengetahuan, keterampilan, dan peralatan yang memadai.

daerah dataran rendah. Namun demikian, rumah sakit ini juga telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pelayanan kesehatan bagi masyarakat di dataran tinggi dan kabupaten-kabupaten di sekitar Mimika. RSMM merupakan rumah sakit pertama di Papua yang mendapatkan akreditasi dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2008. Pada tahun 2012, RSMM memberikan pelayanan kepada 138.886 pasien (naik 10% dari kunjungan tahun 2011). Jumlah pasien tersebut terdiri dari 128.779 pasien rawat jalan dan 10.107 pasien rawat inap. Dibandingkan dengan tahun 2011, kunjungan rawat jalan mengalami peningkatan 10% dan rawat inap juga mengalami peningkatan 8%. Sebanyak 74% dari pasien tersebut mendapatkan pembiayaan dari LPMAK dan sisanya biaya mandiri/ non-LPMAK.

Peningkatan jumlah pasien tersebut merupakan salah satu dampak meningkatnya populasi di Kabupaten Mimika yang belum diimbangi dengan perilaku hidup bersih dan sehat dari masyarakat. Namun di sisi lain, peningkatan ini juga dapat diartikan sebagai meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan modern, bukan di dukun atau tidak diperiksakan sama sekali.


75

Di dataran tinggi, kami juga membangun dan mengelola Rumah Sakit Waa Banti (RSWB). Rumah sakit tipe D ini mulai beroperasi sejak 2002. RSWB melayani masyarakat wilayah dataran tinggi. Pengelolaannya dilakukan oleh International SOS, suatu perusahaan internasional dalam bidang kesehatan. RSWB juga memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi aspek kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif yang diintegrasikan dengan program kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh LPMAK. Selama tahun 2012, RSWB melayani 30.459 pasien. Jumlah kunjungan ini menurun 5% dari kunjungan tahun 2011. Berdasarkan jenis perawatan, RSWB melayani 28.898 kunjungan pasien rawat jalan. Jumlah tersebut menurun sebesar 5,7% dari kunjungan tahun 2011. Sedangkan jumlah kunjungan rawat inap sebanyak 1.561 pasien, meningkat sebesar 7,8% dari kunjungan tahun 2011. Untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, kami dan LPMAK mendukung beberapa klinik yang ada di Mimika. Klinik-klinik tersebut tersebar di beberapa wilayah seperti di: Sentra Pemukiman (SP) IX, SP XII, Nayaro, dan Pomako. Secara operasional, klinikklinik tersebut dikelola oleh CPHMC (salah satu seksi dari Departemen Social Local Development/ Community Relations, SLD/CR). Pada tahun 2012, klinik-klinik yang dikelola bersama dengan LPMAK melayani 75.826 pasien. Sekitar 75% dari pasien yang dilayani tersebut adalah pasien yang berasal dari Tujuh Suku di sekitar perusahaan. Laporan Keberlanjutan PT Freeport Indonesia 2012

76

Pada tahun 2012, LPMAK bersama dengan Yayasan Pembangunan Citra Insan Indonesia (YPCII) mengadakan beberapa pelatihan bagi kaderkader posyandu agar memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Bekerjasama dengan pemerintah, LPMAK melakukan

pengawasan teknis terhadap 6 Puskemas dan 8 Puskesmas Pembantu di Timika, Timika Jaya, Limau Asri, Ayuka, Kwamki Lama, dan Mapurujaya. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Puskesmas dalam pengelolaan program seperti pengendalian malaria dan TB, serta untuk memberikan masukan dan memperoleh umpan balik dari para petugas di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Pada kasus-kasus penyakit yang berat tapi memiliki prognosis yang baik, namun tidak bisa ditangani oleh rumah sakit di Kabupaten Mimika, LPMAK melakukan rujukan dan menjamin pembiayaannya ke fasilitas kesehatan di luar Kabupaten Mimika. Untuk program rujukan ini, LPMAK bekerjasama dengan RS St. Carolus dan RS PGI Cikini di Jakarta.

Pelembagaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat Program kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, menghindari penyebaran penyakit, serta mengurangi jumlah penderita melalui berbagai macam program promosi kesehatan, pencegahan dan penanggulangan penyakit.

Pelayanan kesehatan diberikan tidak saja di RSMM, melainkan di tempat-tempat yang dekat dengan tempat tinggal masyarakat, contohnya di Kampung Banti ini.


77

Melalui Departemen C-PHMC, kami melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bersama dengan LPMAK, kami terus melakukan kegiatan promosi dan pendidikan kesehatan bagi masyarakat melalui diskusi kesehatan, sesi kelompok, dan dalam bentuk acara khusus seperti peringatan hari AIDS Sedunia, Hari TB Sedunia, dan sebagainya. LPMAK bekerjasama dengan YPCII melaksanakan program “MIMIKA Sehat: Membangun Inisiatif Masyarakat agar Ibu, Keluarga, dan Anak Sehat”. Program ini bertujuan untuk memperkuat programprogram kesehatan ibu dan anak yang telah dilaksanakan. Keberhasilan program ini mendorong LPMAK untuk memperpanjang program ini sampai dengan tahun 2014.

Program Posyandu Anak Sekolah:

Program Inovatif Penyelamat Ibu Dan Adik Apakah seorang anak kelas V SD dapat menyelamatkan keluarganya? Jawabannya ‘ya’ bagi Bapak Moses Belau, M.Kes, penanggung jawab Program Preventif (Community-Public Health & Malaria Control, C-PHMC) Freeport Indonesia.


78

Anak kelas V SD menurutnya dapat menyelamatkan ibu dan adiknya yang masih balita atau batita jika diberikan pengetahuan dasar tentang penyakitpenyakit utama yang sering menyerang masyarakat dan pengetahuan tentang gizi dan hidup sehat. Anak kecil, mampu jadi pengamat yang baik bagi kesehatan Ibu dan adiknya. Anak kecil juga mampu memberikan informasi kepada orang tua dan orang lain terkait ancaman suatu penyakit di keluarganya. Berawal dari pemikiran brilian itulah muncul Program Posyandu Anak Sekolah (PPAS) pada bulan Oktober 2012, yaitu program promosi kesehatan

Program MIMIKA Sehat menggunakan strategi kemitraan dengan masyarakat, puskesmas, dan aparat kampung setempat. Program ini membentuk dan mengorganisasikan masyarakat sebagai kader kesehatan, serta memberdayakan dan meningkatan kemampuan teknis kader masyarakat. Program ini juga meningkatan ketersediaan dan mutu pelayanan kesehatan baik yang dilakukan oleh kader, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas setempat, serta menyediakan sarana sanitasi berbasis masyarakat. Selain itu, LPMAK bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika membuka Posyandu baru di Tagabera. Di dataran tinggi, pelayanan kesehatan ibu dan anak dilaksanakan melalui Posyandu di beberapa dusun di Waa Banti.

berbasis masyarakat yang melibatkan anak sekolah, guru kelas, kepala sekolah, Dinas kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan PKK Kabupaten Timika. Program inovatif ini berupa kurikulum pengajaran kesehatan dasar (Posyandu, Kartu Menuju Sehat, penimbangan berat badan, imunisasi, malaria, diare, dehidrasi, ISPA, TB, dan cacingan) kepada anak kelas V SD melalui muatan lokal pendidikan jasmani dan kesehatan di sekolah dasar. Bersama tim C-PHMC Bapak Moses Belau menyusun buku panduan untuk guru dan buku tugas untuk anak SD. Melalui penyampaian informasi sederhana, gambar-gambar, tugas dan permainan menarik diharapkan anak-anak SD akan mampu menjadi ‘kader kesehatan cilik’ di dalam keluarga. Melalui PPAS anak-anak akan memiliki kesadaran tentang ancaman penyakit dan kesehatan di keluarga dan memberikan pengaruh positif dalam mengurangi risiko dan ancaman kesehatan di keluarga.

Pada tahun 2012 bersama dengan LPMAK, Dinas Kesehatan, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, serta Puskesmas SP XII meluncurkan program KASIH: Kumpulan Aktivitas Sayangi Ibu Hamil. Program ini dilaksanakan di SPXII-Utikini Baru. Program KASIH merupakan program untuk mendorong kepedulian kesehatan terhadap ibu hamil. Masih bersama pemangku kepentingan yang sama, di 2012, kami juga mulai menerapkan Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) untuk pengelolaan program nutrisi dan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Kokonao, Agimuga, Ayuka, dan Kwamki Lama.

Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS HIV/AIDS merupakan ancaman kesehatan bagi Kabupaten Mimika. Pada tahun 2012 terdapat 461 kasus baru, sehingga kumulatif HIV/AIDS di Kabupaten Mimika mencapai 3.284 kasus. Kasus HIV/AIDS yang semakin tinggi ini mendorong kami untuk berpartisipasi dalam program penanggulangan HIV/ AIDS di Kabupaten Mimika. Kami telah memulai program tersebut sejak 1996 dan menjadi pelopor dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Papua. Upaya yang dilakukan bersama dengan LPMAK meliputi program promotif, preventif, dan kuratif. Pada tahun 2012, C-PHMC, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Mimika, dan Dinas Kesehatan bekerjasama dalam memberikan pelatihan relawan AIDS kepada 9.289 orang dari Tujuh Suku di SP X, SP XII, Pomako, Nawaripi, dan Kwamki Lama.

Para penyuluh lapangan yang tergabung dalam KPA distrik juga mengembangkan kelompok dukungan sebaya di kampung-kampung. Kelompok dukungan sebaya ini bertugas memberikan sosialisasi pencegahan HIV/AIDS bagi masyarakat di Kabupaten Mimika. KPA tingkat distrik di Agimuga dan Tembagapura yang dibentuk sejak tahun 2010 telah berfungsi dalam memberikan pendidikan pencegahan HIV/AIDS.


79

Untuk diagnosa, pengobatan, dan perawatan penderita HIV/AIDS, RSMM telah ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia menjadi pusat rujukan pengobatan bagi penderita AIDS sejak 2005. pengendalian malaria juga merupakan fokus dalam program kesehatan masyarakat Selain HIV/AIDS Pada tahun 2012, kegiatan promosi tentang HIV/ AIDS telah diikuti oleh 1.524 anggota masyarakat. C-PHMC bersama para pemangku kepentingan lainnya mengadakan kegiatan memperingati Hari Anti AIDS Sedunia yang diadakan di Kabupaten Mimika dan diikuti oleh 3.630 peserta. Kegiatan pengendalian HIV/AIDS juga ditujukan bagi para pekerja seks komersial di Kabupaten Mimika. Pada tahun 2012, 1.482 pekerja seks komersial telah bersedia terlibat dalam kegiatan pencegahan HIV/AIDS. Laporan Keberlanjutan PT Freeport Indonesia 2012

80

Untuk diagnosa, pengobatan, dan perawatan penderita HIV/AIDS, RSMM telah ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia menjadi pusat rujukan pengobatan bagi penderita AIDS sejak 2005. Kegiatan rutin, seperti Voluntary Councelling

and Testing (VCT), Provider-Initiated Testing and Counceling (PITC), Care, Support and Treatment (CST), serta Preventing Mother to Child Transmission (PMTCT) telah dilaksanakan oleh petugas terlatih di RSMM. Sebanyak 2.027 orang telah mengikuti VCT di klinik yang dikelola C-PHMC ini.

Pengendalian Malaria

Kabupaten Mimika dikenal sebagai salah satu wilayah penyebaran penyakit malaria tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2012, ditemukan 20.000 kasus malaria yang mendapatkan penanganan di klinik-klinik yang dikelola oleh C-PHMC dan 6.061 kasus yang ditangani oleh fasilitas kesehatan International SOS.

C-PHMC Menjadi Model Sukses Penanganan Malaria

Kabupaten Mimika dikenal sebagai salah satu wilayah penyebaran penyakit Malaria tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2012, ditemukan 20.000 kasus malaria yang mendapatkan penanganan di klinik-klinik yang dikelola oleh C-PHMC dan 6.061 kasus yang ditangani oleh fasilitas kesehatan International SOS. Pada tahun yang sama, Puskesmas di Kabupaten Mimika juga menangani 59.000 kasus malaria. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kasus malaria di Kabupaten Mimika mengalami peningkatan sebesar 75%. Sebuah lonjakan yang sangat tinggi, meskipun belum diketahui secara pasti penyebabnya. Dari tahun ke tahun pengendalian malaria juga merupakan fokus dalam program kesehatan masyarakat oleh kami. Risiko penyakit malaria yang sangat tinggi tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, namun juga mengancam produktivitas karyawan kami. C-PHMC memahami bahwa hanya memfokuskan pada pendekatan kuratif saja terhadap penyakit tidak banyak menurunkan kejadian suatu penyakit, sehingga pendekatan holistik dibutuhkan. Bekerjasama dengan Biro Kesehatan LPMAK dan Dinas Kesehatan Mimika, C-PHMC menyusun program pengendalian malaria di Kabupaten Mimika yang difokuskan pada upaya pengendalian, pencegahan, dan pelayanan kesehatan bagi penderita malaria. Keberhasilan paling penting C-PHMC dalam program penanganan malaria dan kesehatan masyarakat yang jarang disorot,

adalah bagaimana semua progam kesehatan dan penanganan penyakit melibatkan masyarakat yang secara aktif berperan penting dalam penyebaran informasi dan perubahan perilaku sadar kesehatan dan hidup sehat. C-PHMC telah memiliki Rencana Strategis Pengendalian Malaria lima tahunan (2011-2016) yang sangat komprehensif. Pencapaian tahun 2012 meliputi: • • • •

•

Konseling dan penyuluhan malaria yang diikuti oleh lebih dari 11.000 orang, termasuk dalam kegiatan hari Malaria Sedunia. Sosialisasi Rencana Strategis Pengendalian Malaria 2011-2016. Lokakarya program kerja pengendalian malaria bersama 10 Puskesmas di Kabupaten Mimika. Penyemprotan rumah/Indoor Residual Spraying (IRS) kepada 4.595 rumah (89% dari 5.117 rumah target) dan pembagian kelambu anti nyamuk kepada lebih dari 3.200 rumah di 17 kampung di 4 Distrik. Kegiatan pembersihan sanitasi lingkungan sepanjang 389.500 meter.

Meskipun Kabupaten Mimika merupakan wilayah menyebaran malaria tertinggi di Indonesia, namun melalui program pengendalian malarianya yang holistik, C-PHMC telah menjadikan Kabupaten Mimika menjadikan kabupaten terbaik dalam penanganan penyakit malaria.


81

Pada tahun yang sama, Puskesmas di Kabupaten Mimika juga menangani 59.000 kasus malaria. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kasus malaria di Kabupaten Mimika mengalami peningkatan sebesar 75%. Penyebab meningkatnya kasus malaria ini tidak diketahui dengan pasti. Namun, peningkatan kasus malaria yang tinggi ini mengindikasikan bahwa risiko penularan penyakit malaria di Kabupaten Mimika masih sangat tinggi. Oleh karena itu, pengendalian malaria juga merupakan fokus dalam program kesehatan masyarakat. Biro Kesehatan LPMAK bekerjasama dengan C-PHMC dan Dinas Kesehatan Mimika melaksanakan berbagai kegiatan program pengendalian malaria di Kabupaten Mimika. Kerjasama yang dilakukan difokuskan pada upaya pengendalian, pencegahan, dan pelayanan kesehatan bagi penderita malaria.

Pengendalian Tuberkulosis (TB)

Tingginya kasus TB di Kabupaten Mimika (1.148 kasus) mendorong kami untuk bekerjasama dengan para mitra untuk melaksanakan program pengendalian TB.


82

pengetahuan masyarakat tentang TB. Seminar mengenai TB diadakan dan dihadiri oleh rata-rata 1.411 peserta setiap bulannya. Selain itu, C-PHMC memberikan pengobatan gratis bagi masyarakat lokal dan konsultasi kesehatan melalui Radio Publik Mimika.

Untuk meningkatkan keefektifan program Petugas kesehatan bekerja untuk berbagai pengendalian TB, LPMAK upaya pengendalian dan pengobatan TB. bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika memberikan berbagai pelatihan dan mengadakan seminar Pada tahun 2012, dalam rangkaian kegiatan Hari peningkatan kemampuan petugas kesehatan dalam TB Sedunia, bersama dengan LPMAK dan Dinas pengendalian TB. Salah satu pelatihan tersebut Kesehatan, kami mengadakan sosialisasi tentang adalah pelatihan penanganan klinis penyakit TB yang diikuti oleh sekitar 4.600 orang. Jumlah TB menggunakan pendekatan Direct Observe keluarga dari pasien TB yang mengikuti konseling Treatment Shortcourse (DOTS) yang diikuti oleh kesehatan sebanyak 737 keluarga. Program ini 17 tenaga kesehatan dari Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan di Kabupaten Mimika.

Pengobatan TB:

Rekor 100% tanpa dropout di tahun 2012

Kedisplinan penderita TB meminum obat selama minimal 6 bulan merupakan tantangan yang besar bagi program pengendalian TB Freeport Indonesia. Untuk itu, C-PHMC bekerjasama dengan LPMAK, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, dan masyarakat melakukan berbagai macam cara untuk menanggulangi penyakit ini, baik melalui promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan langsung, peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan kader kesehatan masyarakat, maupun penyuluhan untuk mengubah perilaku masyarakat. Strategi pengendalian TB yang menyeluruh tersebut mendapatkan hasil yang membanggakan.

Tuberkulosis atau TB adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini paling sering menyerang paru-paru, walaupun pada sepertiga kasus menyerang organ tubuh lain, dan ditularkan orang ke orang. Ini juga salah satu penyakit tertua yang diketahui menyerang manusia. Jika diterapi dengan benar, TB dapat disembuhkan. Tanpa terapi, TB akan mengakibatkan kematian dalam lima tahun pertama pada lebih dari setengah kasus. Indonesia berada dalam peringkat ketiga terburuk di dunia untuk jumlah penderita TB. Setiap tahun muncul 500 ribu kasus baru dan lebih dari 140 ribu lainnya meninggal. Keterlambatan dalam menegakkan diagnosa dan ketidakpatuhan dalam menjalani pengobatan mempunyai dampak yang besar karena pasien TB akan menularkan penyakitnya pada lingkungan, sehingga jumlah penderita semakin bertambah.

Pada tahun 2012, Program penanggulangan TB mencapai rekor 100% tanpa dropout untuk pengobatan penyakit TB di Klinik C-PHMC

Pengobatan Tuberkulosis berlangsung cukup lama, yaitu setidaknya 6 bulan pengobatan dan selanjutnya dievaluasi oleh dokter apakah perlu dilanjutkan atau dihentikan, karena pengobatan yang cukup lama seringkali membuat pasien putus berobat atau menjalankan pengobatan secara tidak teratur. Kedua hal ini dapat mengakibatkan kegagalan pengobatan dan kuman menjadi kebal (multidrugs resistance, MDR). Kalau terjadi, ini akan memerlukan biaya berlipat dan lebih sulit dalam pengobatannya.

Pada tahun 2012, Program penanggulangan TB mencapai rekor 100% tanpa dropout untuk pengobatan penyakit TB di Klinik C-PHMC. Keadaan ini menggambarkan penanganan kasus TB yang intensif (intensive case holding) di Klinik C-PHMC. Di tengah-tengah pesimisme tentang sulitnya mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat, program penanggulangan TB C-PHMC memberikan harapan positif dan membanggakan.


83

Upaya Pro-aktif Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Freeport Indonesia mendukung pengembangan sumberdaya manusia melalui program pendidikan yang bertumpu pada 4 bidang: • • • •

Dukungan untuk siswa melalui beasiswa dan asrama; Dukungan untuk guru dan kurikulum; Dukungan untuk pelestarian kearifan lokal dan budaya setempat; dan Pengembangan peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap pendidikan oleh orang tua dan pemangku kepentingan lain.

Sebelum dikirim ke institusi-institusi pendidikan, para penerima beasiswa tersebut mendapatkan pembekalan untuk mempersiapkan mereka dengan berbagai ketrampilan seperti pengelolaan keuangan, hidup berkelompok, konsultasi karier, pengetahuan mengenai dampak negatif minuman keras dan obat-obatan terlarang. Biro Pendidikan LPMAK dan manajemen LPMAK secara rutin melakukan pemantauan langsung ke sekolah-sekolah dimana para penerima beasiswa tersebut menjalani pendidikannya untuk mendapatkan masukan serta memberi motivasi kepada para siswa. Untuk menjamin kualitas program beasiswa, LPMAK juga melakukan evaluasi bersama para mitra program beasiswa.

LPMAK selaku pengelola dana kemitraan Freeport Indonesia, melalui Biro Pendidikannya berkomitmen untuk turut serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui investasi dalam pendidikan. Kami bersama dengan LPMAK membuka akses seluas-luasnya kepada putra-putri daerah untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam implementasinya, kami dan Biro Pendidikan LPMAK bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan), Lembaga Pendidikan, Konsultan Pendidikan, dan mitra-mitra lainnya.

Program Matrikulasi dan Beasiswa

Program beasiswa LPMAK menggunakan pola prestasi. Para siswa yang berhak mendapatkan beasiswa adalah siswa yang dapat melewati tahapan-tahapan seleksi. Pola ini mendorong para siswa agar memiliki semangat berkompetisi dalam pendidikan yang mereka jalani. Program matrikulasi diberikan kepada para penerima beasiswa agar mereka semakin siap dalam memasuki dunia pendidikan tinggi.


84

Pada tahun 2012, LPMAK memfasilitasi lebih banyak siswa dalam program beasiswa dan matrikulasi. Sebanyak 723 siswa tingkat Sekolah Dasar hingga tingkat Strata 2 menjadi peserta aktif penerima beasiswa dari LPMAK sampai dengan akhir tahun 2012. Selama periode tersebut, 64 penerima beasiswa telah berhasil lulus di mana 26 diantaranya lulus dari tingkat diploma hingga Strata 2. Pada tahun 2012, sebanyak 184 siswa SMP dan SMA menyelesaikan program matrikulasi untuk mengikuti jenjang pendidikan di SMA dan perguruan tinggi.

Asrama Pelajar

Program asrama merupakan program strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan siswa-siswi daerah terpencil. Pola pendidikan asrama juga bertujuan untuk menanamkan sikap disiplin bagi siswa-siswi agar mereka bisa mandiri dan memiliki pola hidup yang lebih teratur. Pada tahun 2012, 42 anak berusia 6–11 tahun yang berasal dari Pece, Jita, Bela, Fakafuku, dan Banti, bergabung dalam program pendidikan di asrama Penjunan, Timika. LPMAK bekerjasama dengan Yayasan Pesat dan Keuskupan Timika dalam pengelolaan 4 asrama putra-putri di Kabupaten Mimika dan bekerjasama dengan Yayasan Bina Teruna Bumi Cendrawasih (Binterbusih) di Jawa Tengah dengan total siswa asrama sebanyak 435 orang.


85

Peningkatan Sistem Pengajaran dan Kurikulum

Sejak tahun 2009, LPMAK bekerjasama dengan Edu Business Consulting dalam memberikan pelatihan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bagi para guru yang mengajar di Kabupaten Mimika. Pada tahun 2012, lokakarya tersebut diikuti oleh 38 guru. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi para guru serta kemampuan mereka dalam mengelola sekolah. Budaya merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam masyarakat Kabupaten Mimika. Menyadari pentingnya budaya dalam kehidupan masyarakat, LPMAK berusaha mengembangkan dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam progam pendidikan. Pada tahun 2012, LPMAK bekerjasama dengan Yayasan Sulinama Ambon memberikan pelatihan metode belajar menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa instruksi di kelas. Untuk tahap awal ini, metode pembelajaran menggunakan bahasa ibu ini akan diterapkan pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan kelas tiga SD. Untuk mendukung penerapan kurikulum berbasis kearifan lokal, LPMAK juga telah meluncurkan buku berjudul ‘Kamoro’. Buku ini menggali kekayaan budaya salah satu suku asli di Kabupaten Mimika, Suku Kamoro, agar semakin dikenal oleh anak-anak sekolah dan masyarakat luas. Pada tahun 2012, (Multi-Purpose Community Education Center, MPCC) telah dijalankan sebagai pusat kegiatan yang menyediakan pendidikan dan pelatihan formal dan non-formal bagi masyarakat agar mereka memiliki ketrampilan yang diperlukan dalam hidup. Kelompok sasaran dari program MPCC tersebut adalah para guru, siswa, orang dewasa, dan remaja putus sekolah. Pada tahun 2012, MPCC memberikan pelatihan bagi 18 guru Bahasa Inggris di Kabupaten Mimika. Selain itu, MPCC juga memberikan pelatihan komputer yang diikuti oleh 180 peserta. Infrastruktur MPCC juga telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana belajar (ruang komputer, ruang bahasa Inggris, laboratorium sains, dan alat peraga pendidikan).

Sarana dan Prasarana Pendidikan


86

Program pembangunan sarana dan prasarana pendidikan menjadi salah satu program dari Biro Pendidikan LPMAK. Pada tahun 2012, LPMAK telah menyelesaikan pembangunan 1 kopel rumah guru di kompleks Penjunan. Pembangunan tahap ketiga Asrama Solus Populi juga telah selesai 100%. Pembangunan tahap ketiga di asrama tersebut meliputi pembangunan aula dan 1 unit asrama tambahan.

Pendirian Multi-Purpose Community Education Center merupakan salah satu komitmen Freeport Indonesia dalam memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak Papua .

Dukungan untuk Guru di Daerah Terpencil

Kami bersama LPMAK juga memberikan dukungan bagi para guru yang ditugaskan di daerah terpencil. Para guru di beberapa sekolah di daerah pesisir pantai merupakan guru yang direkrut oleh LPMAK dan Keuskupan Timika. Sedangkan, para guru di dataran tinggi merupakan guru dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika. Guru bantu yang dibiayai LPMAK melalui Keuskupan Timika berjumlah 50 guru dari berbagai disiplin ilmu. Di tahun 2013, LPMAK berencana untuk menambah jumlah guru di daerah terpencil sebanyak 25 orang. LPMAK juga memberikan dukungan transportasi udara untuk guru di dataran tinggi dan BBM untuk guru di daerah pesisir pantai di dataran rendah

Kampanye Pendidikan

Sejak tahun 2009, kami bersama LPMAK melakukan program kampanye pendidikan untuk memberikan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan mendorong keinginan untuk kembali belajar di sekolah. Program ini ditargetkan pada beberapa kampung sasaran yang meliputi Kokanao, Potowaiburu, Uta, Jita, Atuka, Aroanop, Koperapoka, Nawaripi, Mware, Kaugapu, Hiripau,

Ayuka, Fakafuku, Aramsolki, Amungun, dan Kiliarma, dan Jila. Kelompok target dari kampanye ini adalah anak-anak, remaja, orang tua, dan pemimpin masyarakat.

Pendidikan Lingkungan

Kami mendukung suatu program yang mendorong masyarakat agar menjadi lebih sadar lingkungan. Program ini memanfaatkan Daerah Percontohan Reklamasi Tanggul Ganda, ekosistem alami di sekitarnya, dan kegiatan yang terkait dengan lingkungan, seperti sarana laboratorium lingkungan dan sarana pengolahan limbah.

Kemitraan

Kemitraan dengan para pemangku kepentingan lokal dilakukan sebagai salah satu cara mencapai keberkelanjutan dalam pembangunan masyarakat. Kami bersama LPMAK terus meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan lain, termasuk dengan pemerintah Kabupaten Mimika.

Program ini difokuskan pada siswa dan guru, tetapi juga mencakup para pemangku kepentingan setempat lainnya, seperti karyawan, aparat pemerintah, anggota lembaga swadaya masyarakat setempat, jurnalis dari berbagai media massa, dan anggota satuan keamanan pemerintah. Kegiatan peringatan Hari Bumi, Hari Lingkungan Hidup Sedunia, dan Hari Kota Bersih diikuti dengan bersemangat oleh masyarakat setempat.

Selain bekerjasama dengan pemerintah, pada tahun 2012, LPMAK melanjutkan kerjasama dengan Universitas Cendrawasih (UNCEN) dan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), Universitas Negeri Papua, Universitas Negeri Manado, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas IKOPIN, Universitas Sanata Dharma, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Klabat, Universitas Widya Mandala, SMA Lokon, SMA De La Salle, dan SMA Tompaso.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Badan Pengelola Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (Bapedalda/BAPESDALH) Provinsi Papua sudah mengadopsi program ini untuk semua sekolah di Papua. Kami pun membantu pengembangan kurikulumnya.

Pada tahun 2012, LPMAK juga melakukan penandatanganan kerjasama baru dalam program beasiswa dan matrikulasi dengan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD), Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Dian Nuswantoro, dan Akademi Maritim Nasional.


87

6

Memahami dan Mengelola Dampak HAM

Operasi Freeport Indonesia di Pegunungan Tengah Jayawijaya, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua mengharuskan kami memahami dengan detail dampak potensial tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kami harus memitigasi dan mengeliminasi setiap risiko pelanggaran HAM. Karenanya, kami berkomitmen untuk mematuhi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Prinsipprinsip UN Global Compact, dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM serta perundangan lainnya yang berlaku. Laporan Keberlanjutan PT Freeport Indonesia 2012

88

Agar komitmen itu berlangsung secara merata, kami menerbitkan buku saku Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela mengenai Keamanan dan Hak Asasi Manusia. Ditekankan kepada seluruh Freeporters, bahwa agar secara sukarela:

•

Menyadari bahwa keamanan adalah kebutuhan dasar, yang sama dimiliki oleh setiap individu, masyarakat, bisnis dan pemerintah. Mengakui bahwa keamanan dan penghormatan terhadap HAM dapat dan harus berlangsung secara konsisten. Hal ini juga disosialisasikan kepada seluruh komunitas yang ada di lingkungan perusahaan untuk saling menjaga keamanan, karena keamanan merupakan tanggung jawab semua pihak.

•

Memahami bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab utama untuk meningkatkan dan melindungi HAM dan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam konflik harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional yang berlaku. Kami mengakui, bahwa kami

Kami menghormati dan mempromosikan penegakkan nilai-nilai fundamental hak asasi manusia memiliki tujuan bersama untuk meningkatkan penghormatan terhadap HAM, khususnya yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal PBB mengenai Hak Asasi Manusia dan hukum kemanusiaan internasional. •

•

•

Menekankan pentingnya menjaga integritas personel dan properti perusahaan. Dan untuk kepentingan ini, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan kekuatan, harus dilakukan bersamaan dengan mempraktikkan standarstandar internasional tertinggi yang berlaku, dan meningkatkan kepatuhan pada prinsipprinsip penegakan hukum internasional yang berlaku (misalnya, Kode Etik PBB mengenai Petugas Penegak Hukum dan Prinsip-Prinsip Dasar PBB mengenai Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum). Asas ini meminta agar semua pihak dapat menjaga aset, properti, dan personel yang ada di lingkungan perusahaan, karena semua unsur itu dijamin/dilindungi oleh hukum. Mencatat dampak yang mungkin terjadi pada masyarakat setempat akibat dari kegiatan-kegiatan perusahaan. Kami mengakui pentingnya nilai keterlibatan masyarakat sipil serta pemerintah negara tuan rumah dan pemerintah negara asal untuk turut memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat setempat selain upaya untuk memitigasi semua potensi konflik, jika mungkin. Memahami bahwa informasi yang berguna dan dapat dipercaya adalah komponen yang sangat penting dalam keamanan dan HAM, kami mengakui pentingnya berbagi dan memahami pengalaman kami masing-masing mengenai, antara lain, praktik dan prosedur keamanan yang terbaik, situasi HAM di negara, dan petugas keamanan umum dan petugas keamanan swasta, yang tunduk pada batasanbatasan kerahasiaan.

•

Menyadari bahwa pemerintah negara asal dan institusi-institusi multilateral, pada saat tertentu, dapat membantu pemerintah negara tuan rumah mereformasi sektor keamanan, mengembangkan kapasitas institusional dan memperkuat aturan-aturan hukum. Kami mengakui pentingnya peran yang dapat dimainkan oleh Perusahaan dan masyarakat sipil dalam mendukung upaya-upaya ini.

kami berkomitmen untuk mematuhi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Prinsip-prinsip , dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM serta perundangan lainnya yang berlaku

Kebijakan dan Manajemen HAM Kebijakan kami mengenai Sosial, Ketenagakerjaan, dan Hak-Hak Asasi Manusia, mewajibkan kami untuk mengelola komitmen kami kepada penegakkan nilai-nilai universal HAM dalam sebuah manajemen kinerja HAM secara berkesinambungan dan bersungguh-sungguh menjamin bahwa operasi perusahaan dilaksanakan dengan tata-cara yang sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, standar internasional lainnya yang berlaku mengenai hak-hak asasi manusia, serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


89

Dalam interaksi sosial-kemasyarakatan, kami menyadari tanggung jawab yang besar terhadap pengembangan masyarakat lokal. Dalam hal ini kami mengeluarkan kebijakan:

• •

•

•

Melakukan kerja berkesinambungan untuk memahami budaya dan pola sosial masyarakat adat wilayah operasi atau eksplorasi Perusahaan. Kami secara intensif terus melakukan pengkajian untuk memahami dan berkontribusi bagi kemajuan kualitas kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, dan kesehatan masyarakat adat.

•

Melakukan konsultasi dengan masyarakat sekitar operasi—khususnya dengan masyarakat adat mengenai masalah operasional yang penting yang akan membawa dampak terhadap komunitas mereka.

•


Menegakkan kerjasama dengan pemerintah, penduduk setempat, dan organisasi non-pemerintah secara teratur untuk memperbaharui integrasi sosial dan/atau rencana pengembangan yang berkelanjutan. Rencana ini ditujukan pada masalah kelangsungan ekonomi, sosial dan lingkungan pada saat penutupan operasi.

•

Mendorong kesadaran di antara para karyawan terhadap perangai, kepercayaan, dan martabat dari komunitas adat.

•

Menyadari pengaruh perusahaan yang sedemikian besar terhadap masyarakat adat.

Sedangkan dalam hubungan industrial ketenagakerjaan, kami secara ketat memberlakukan kebijakan pemenuhan prinsip-prinsip dasar HAM: penghapusan segala bentuk diskriminasi dan intimidasi di tempat kerja; jaminan kebebasan berkumpul; jaminan hak untuk melakukan perundingan bersama; penghapusan pemaksaan dalam tenaga kerja; dan penghapusan tenaga kerja anak-anak. Secara dalam konteks hubungan industrial dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), kebijakan ini melingkupi hal-hal sebagai berikut: •

90

Membangun hubungan baik dengan para pemangku kepentingan, khususnya dengan masyarakat adat dari wilayah operasi atau eksplorasi perusahaan.

Mematuhi hukum dan peraturan perundangundangan tentang HAM yang berlaku dan

•

•

• •

•

• •

memasukkannya dalam konteks praktik ketenagakerjaan; Mematuhi standar internasional yang berlaku bagi kesehatan dan keselamatan kerja; Mempekerjakan sebanyak mungkin anggota komunitas masyarakat adat; Menyediakan pelatihan, khususnya kepada masyarakat adat untuk mempersiapkan mereka untuk dipekerjakan dalam operasi kami; Mempromosikan karyawan berdasarkan pada kemauan dan kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaannya tanpa memandang umur, jenis kelamin, etnik, suku, warna kulit, bahasa, kecenderungan seksual, agama, afiliasi politik, atau afiliasi kesukuan. Dalam hal ini, kami memberlakukan upaya khusus untuk melatih dan mempekerjakan penduduk asli melalui Institut Pertambangan Nemangkawi, Papuan Affairs Department dan Papuan Bridge Program; Memastikan bahwa karyawan dibayar secara adil; Menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan bebas dari diskriminasi dan pelecehan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelecehan seksual; Menghargai hak karyawan untuk bergabung dalam serikat pekerja atau perkumpulan yang terkoordinasi lainnya; Melarang hubungan kerja terhadap tenaga kerja paksa, wajib, atau anak-anak; dan Mengakomodasikan hak karyawan untuk mendapatkan hak berunding berdasarkan adanya rasa kesepakatan bersama.

Proses Uji Tuntas Risiko HAM

Kami melakukan identifikasi dan dokumentasi mengenai potensi risiko HAM. Proses ini dilakukan sebagai bagian dari pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan. Pembinaan hubungan ini dilakukan oleh petugas penegak HAM Freeport Indonesia yang memiliki kualifikasi tinggi di bidangnya. Proses identifikasi risiko HAM dan penegasan mengenai komitmen penegakkan HAM juga termaktub dalam perjanjian dengan para kontraktor kami. Ada beberapa hal penting yang kami identifikasi, antara lain: risiko keamanan; potensi kekerasan; rekam jejak (track record) kinerja HAM setiap individu dan lembaga yang hendak bekerja sama dan menjadi bagian dari Freeporters; rujukan

Ada beberapa hal penting yang kami identifikasi, antara lain: risiko keamanan; potensi kekerasan; rekam jejak ( ) kinerja HAM setiap individu dan lembaga yang hendak bekerja sama dan menjadi bagian dari

aturan hukum; analisis konflik; hingga mekanisme penyerahan alat pengaman baik yang mematikan maupun tidak mematikan untuk petugas keamanan umum dan swasta. Khusus mengenai penyerahan alat, diperhatikan seluruh semua persyaratan lisensi ekspor yang relevan, dan kemungkinan langkah-langkah untuk meringankan konsekuensi negatif yang dapat diperkirakan, termasuk pengendalian yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan atau penyelewengan peralatan yang dapat menuntun pada kekerasan terhadap hak asasi manusia. Dalam membuat penilaian risiko, kami juga mempertimbangkan semua insiden masa lalu yang relevan yang melibatkan penyerahan alat sebelumnya

Aparat Keamanan dan HAM

Kawasan operasi Freeport Indonesia dikategorikan pemerintah sebagai Kawasan Objek Vital Nasional (OBVITNAS). Karenanya, pengamanan dilakukan secara ganda: TNI-POLRI (umum [pemerintah]) bersama Petugas Keamanan internal perusahaan maupun petugas keamanan dari perusahaan jasa keamanan (swasta). Walaupun pemerintah memiliki peran utama dalam memelihara hukum dan ketertiban, keamanan dan penghormatan terhadap HAM, kami berkepentingan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya tindakan dari pihak penyelenggara keamanan umum, sesuai dengan perlindungan dan penegakkan HAM.

Pelatihan bagi aparat keamanan di Freeport Indonesia untuk memastikan bahwa pengamanan operasional dilakukan dengan penghormatan penuh terhadap HAM.

Dalam usaha mengurangi risiko kekerasan dan untuk meningkatkan penghormatan kepada HAM secara umum, kami terus saling berkonsultasi dan saling membuka saluran komunikasi dengan pemerintah serta menyelenggarakan pelatihan yang efektif mengenai HAM. Hal ini dilakukan untuk mendorong agar penyediaan, pengaturan, pengerahan dan pengaturan keamanan disediakan dengan cara yang sesuai dengan komitmen dan kebijakan HAM serta sesuai dengan standar internasional. Penggunaan jasa pihak keamanan


91

swasta tetap harus berkoordinasi dengan pihak keamanan negara (penegak hukum, khususnya), dengan tentunya jasa mereka akan kami gunakan setelah dinyatakan lulus dari proses uji tuntas risiko HAM dan menandatangani perjanjian kerja sama untuk menegakkan dan menghormati nilai-nilai universal HAM. Selain itu, jasa keamanan dari pihak perusahaan keamanan swasta akan kami perlukan bilamana jasa keamanan dari pemerintah masih perlu dibantu. Hal ini berkaitan dengan petugas keamanan swasta yang sifatnya adalah hanya sebagai pendukung dari jasa keamanan Pemerintah setempat.

pelanggaran hak-hak asasi manusia, mengevaluasi laporan-laporan tersebut, melakukan penyelidikan bila diperlukan, meneruskannya kepada pejabat pemerintah yang sesuai, dan apabila memungkinkan, kepada organisasi non-pemerintah apabila dipandang perlu. HRCO juga bertanggung jawab untuk mendokumentasikan seluruh dugaan, mengawasi seluruh investigasi, dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki masalah yang ada dan/atau mencegah masalah terjadi di masa yang akan datang. Khusus untuk penanganan pengaduan, perselisihan dan keluhan komunitas, Divisi External Affairs di Departemen Community Relations kami mengembangkan Sistem Manajemen Pengaduan/ Perselisihan/Keluhan Komunitas. Sistem ini dirancang mulai dari penerimaan, investigasi, proses banding, mediasi, penyelesaian dan pelaporan pengaduan, perselisihan dan keluhan komunitas dalam sebuah format aplikasi (Incident Management System, IMS).

Sertifikat Tahunan dan Audit HAM

Secara berkala, kami bekerja sama dengan suatu badan independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan Kebijakan Sosial, Ketenagakerjaan, dan Hak-Hak Asasi Manusia Perusahaan untuk menguji efektivitas dan implementasi kebijakan tersebut

Mekanisme Pelaporan dan Penyelesaian Keluhan Laporan Keberlanjutan PT Freeport Indonesia 2012

92

Kami menargetkan, bahwa di setiap tempat operasi mempunyai Petugas Penegak Hak-Hak Asasi Manusia (Human Rights Chief Officer, HRCO). HRCO ini akan bertanggung jawab dalam menerima seluruh laporan mengenai kemungkinan

Setiap tahun beberapa golongan karyawan yang ditunjuk, diantaranya karyawan senior, seluruh karyawan keamanan, dan juga seluruh karyawan pengembangan masyarakat diminta dan diwajibkan untuk mengisi dan menyerahkan surat jaminan HAM kepada HRCO yang berisi bahwa mereka tidak mengambil bagian dalam setiap kegiatan yang dapat melanggar HAM dan tidak pernah menyaksikan kegiatan semacam itu. Setelah itu HRCO akan membuat laporan kepada Komite Kebijakan Umum dari Dewan Direktur FCX setiap tahun mengenai pelaksanaan Kebijakan Sosial, Ketenagakerjaan, dan Hak-Hak Asasi Manusia Perusahaan. Secara berkala, kami bekerja sama dengan suatu badan independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan Kebijakan Sosial, Ketenagakerjaan, dan Hak-Hak Asasi Manusia Perusahaan untuk menguji efektivitas dan implementasi kebijakan tersebut. Temuan dari audit semacam itu diharapkan akan mengarahkan hal-hal yang harus diperbaiki di mana Perusahaan akan menanggapi dengan rencana untuk melaksanakan perbaikan yang direkomendasikan. Laporan audit dan tanggapan dari Perusahaan akan tersedia untuk umum.


93

Kinerja HAM Kami Kinerja HAM

Pada tahun 2012 kami tidak mendapatkan pelaporan mengenai kasus diskriminasi. Target kami melatih 100% personel keamanan pada tahun 2012 sudah tercapai. Sedangkan pelatihan HAM untuk karyawan, personel TNI/Polri dan juga pihak lain hingga tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: Tabel 24 Jumlah dan Pelatihan HAM Freeport Indonesia selama tiga tahun terakhir (2010-2012) Peserta

Jumlah Peserta

Jumlah Jam Pelatihan

Karyawan Freeport Indonesia

18.731

37.462

Karyawan Perusahaan Mitra dan Kontraktor

21.742

43.484

Lain-lain

2.772

5.544

TNI - Polri

3.784

7.568

47.029

94.058

Tabel 26 Tren Jumlah Keluhan Komunitas Adat Kategori

Total

Sejak tahun 2010 hingga tahun 2012, kami telah menyelesaikan 40 kasus HAM. Mayoritas kasus berkenaan dengan kategori hubungan industrial dan kriminal. Adapun kasus-kasus yang sudah kami selesaikan sejak 2010 hingga 2012 adalah seperti terlihat dalam tabel berikut.


Tabel 25

Kasus HAM yang Sudah Diselesaikan

Kasus

2010

2011

2012

Industrial

1

3

6

10

Kriminal

5

4

2

11

Diskriminasi

0

0

0

0

Intimidasi

0

0

0

0

Pelecehan Seksual

1

1

2

4

Pelecehan Intelektual

1

2

0

3

Pencemaran Nama Baik

1

0

0

1

Lain-lain*)

0

2

9

11

Total

Total

40

Keterangan: *) Kasus Lain-lain cenderung kepada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

94

Kecenderungan keluhan dan perselisihan antara Freeport Indonesia dengan komunitas adat dalam kategori manfaat bagi komunitas dan lingkungan, cenderung menurun dari tahun ke tahun. Sebaliknya, terdapat peningkatan keluhan dan perselisihan dalam kategori klaim hak atas tanah adat. Hingga kini kami masih sedang memberikan tanggapan, melakukan konsultasi, investigasi, dan pembinaan hubungan serta membuat rencana tindakan untuk sejumlah klaim dari masyarakat adat berkenaan dengan perolehan manfaat, serta masalah polusi dan sedimentasi Sirsat, hak atas tanah adat, dan keluhan mengenai keamanan. Kami menargetkan seluruh kasus yang ada hingga akhir 2012 bisa diselesaikan dalam tiga tahun ke depan.

Manfaat bagi Komunitas Ketenagakerjaan Lingkungan Kesehatan/Keselamatan Hak Asasi Manusia Hubungan dengan Masyarakat Adat Klaim Hak atas Tanah Adat Kerusakan Fisik Properti Keamanan Total Keluhan

2010*)

2011*)

2012*)

2 1 2 1 0 0

0 0 1 1 0 0

1 0 1 0 0 0

1 0 0 7

3 0 0 5

5 0 1 8

Keterangan: *) Keluhan yang muncul di tahun 2010, 2011, dan 2012 masih aktif hingga kini.

Kebebasan Berserikat dan Mengeluarkan Berpendapat

Pada bulan Juli tahun 2011 dimulai perundingan antara kami dengan Pengurus Unit Kerja Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK KEP SPSI) Freeport Indonesia, sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ke-17. PKB adalah perjanjian yang harus diperbaharui setiap dua tahun sekali. Perundingan PKB ke-17 tahun 2011 itu memberikan masukan untuk didiskusikan lebih detail dari Pengurus Unit Kerja (PUK) seperti usulan kenaikan upah dan tambahan insentif lainnya. Perundingan berhasil diselesaikan dan mencapai kesepakatan dan pada 25 Januari 2012 telah ditandatangani PKB ke-17 oleh Presiden Direktur kami dan Ketua PUK KEP SPSI Freeport Indonesia. Upaya untuk mendorong kemerdekaan berserikat untuk mengeluarkan pendapat secara adil terus kami fasilitasi. Berbagai bentuk pertemuan konsultasi publik baik dalam rangka perubahan struktur organisasi kerja, fungsi kerja, kebijakan hingga perubahan prosedur standar kerja rutin

Upaya untuk mendorong kemerdekaan berserikat untuk mengeluarkan pendapat secara adil terus kami fasilitasi. Berbagai bentuk pertemuan konsultasi publik baik dalam rangka perubahan struktur organisasi kerja, fungsi kerja, kebijakan hingga perubahan prosedur standar kerja rutin dilakukan dilakukan. Selain membahas perubahan tersebut, kami juga meminta masukan dari karyawan. Dengan demikian, terjadi pola hubungan komunikasi dua arah untuk semakin mempertegas dan memperkokoh bahwa kami adalah milik karyawan dan merupakan bagian integral yang tidak bisa terpisahkan.


95

REKOGNISI

Berkat komitmen

Selain itu, berkat program pendidikan lingkungan—

manajemen puncak dan

siswa dan mahasiswa, serta masyarakat umum—

terutama untuk para pekerja, keluarganya, para

upaya yang konsisten

yang dilaksanakan oleh Seksi Environmental

dalam penyelenggaraan

Lingkungan Hidup, Freeport Indonesia meraih

Awareness and Education pada Departemen

pertambangan dan bisnis yang

dua penghargaan dari the Wildlife Habitat Council

baik, Freeport Indonesia pada

for Learning Program sebagai Rookie of the Year

tahun 2012 mendapatkan

dari lembaga yang sama. Pada tahun sebelumnya,

(WHC). Kedua penghargaan itu, Corporate Land 2012, bukanlah merupakan penghargaan pertama

berbagai pengakuan dan

Freeport Indonesia meraih penghargaan

penghargaan, baik di tingkat

penghargaan, WHC menyatakan bahwa apa

nasional maupun internasional. Di bidang lingkungan hidup—di mana Freeport

Wildlife at Work. Dalam sambutan untuk kedua yang telah ditunjukkan oleh Freeport Indonesia sangatlah membanggakan dan patut dicontoh, dan untuk itu perusahaan induk kami, Freeport McMoRan kemudian juga diberi penghargaan

Indonesia melakukan banyak sekali upaya

Conservation Education and Outreach Award.

untuk memastikan bahwa dampak negatifnya

Tentu saja, penghargaan ini kami sikapi dengan

diminimalkan sepanjang periode operasi, dan

kerendahan hati, karena kami sendiri masih melihat

pemulihan dilakukan setelah lahan dimanfaatkan—

bahwa pendidikan lingkungan yang kami lakukan

pengakuan ditunjukkan oleh sertifikat ISO

masih bisa ditingkatkan dalam cakupan program,

14001:2004 untuk penambangan dan pemrosesan

kelompok sasaran, maupun dampaknya.

tembaga dan emas. Sertifikat yang berlaku pada tahun 2012 adalah sertifikat dari SGS, dengan nomor ID01/2709, yang berlaku sejak 14 April 2011 hingga 14 April 2014. Ini merupakan sertifikat yang kelima kalinya diperoleh Freeport Indonesia tanpa putus sejak 6 Desember 2001, yang menandakan bahwa sistem pengelolaan lingkungan memang berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kami bertekad untuk terus membuktikan komitmen


96

Di bidang sosial, yang kami peroleh pada tahun 2012 di antaranya adalah enam penghargaan dari acara Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat (GKPM) yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) Pemerintah Republik Indonesia dan Corporate Forum for Community Development (CFCD). Tiga penghargaan Platinum—yang merupakan penghargaan tertinggi—kami peroleh untuk

pengelolaan lingkungan ini, tidak saja dengan

Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat

mempertahankan sertifikasi ini, melainkan juga

Berbasis Desa, Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

dengan membuktikannya melalui peningkatan

dan Kelahiran, serta Pengendalian Malaria dan

kinerja yang terukur.

Penanggulangan HIV/AIDS.

Sertifikat ISO 14001:2004 untuk penambangan dan pemrosesan tembaga dan emas. Ini merupakan sertifikat yang kelima kalinya diperoleh Freeport Indonesia tanpa putus sejak 6 Desember 2001.

Penghargaan Learning Rookie of the Year 2012 dari the Wildlife Habitat Council (WHC).

Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional atas kompetensnya sebagai Laboratorium Penguji.

Penghargaan Best of the Best AIDS Award 2012 untuk Program P2-HIV & AIDS di Tempat Kerja.

Penghargaan the Best Team Performance untuk Tim Tanggap Darurat (Emergency Preparedness & Response, EP&R) Freeport Indonesia pada tahun 2012.

Penghargaan dalam sistem managemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Penghargaan Corporate Land for Learning Program dari the Wildlife Habitat Council (WHC).

Penghargaan sebagai salah satu Pelapor Devisa Hasil Ekspor (DHE) Terbaik untuk kategori Perusahaan Non-Lembaga Keuangan dari Bank Indonesia (BI).

Penghargaan The Best in Mining Industry Category dalam Strategy-into-Performance Execution Excellence Awards (SPEx2 Awards) 2012 melalui Program Operation Excellence (OpEx).


97

Sementara, tiga penghargaan Gold diberikan

Penghargaan tersebut diberikan kepada

Kemenkokesra dan CFCD kepada kami untuk

perusahaan yang melaporkan DHE dengan akurat,

Program Pelayanan Kesehatan Peningkatan Gizi

lengkap dan tepat waktu, serta aktif memberikan

Balita, Program Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan

pandangan dalam diskusi-diskusi tentang DHE

Penciptaan Akses Air Minum/bersih dan Sanitasi

yang diselenggarakan oleh BI. Ini membuktikan

Lingkungan yang telah dilaksanakan di Kabupaten

bahwa keterbukaan dalam penerimaan memang

Mimika. Baik penghargaan Platinum maupun Gold

kami tegakkan, dan kami berharap untuk bisa terus

tersebut menjadi pemacu kami untuk terus bekerja

memberikan bukti komitmen tersebut kepada

keras meningkatkan manfaat program kami untuk

seluruh pemangku kepentingan.

masyarakat. Selain itu, kami juga mendapatkan penghargaan Program penanggulangan HIV/AIDS yang kami

The Best in Mining Industry Category dalam

laksanakan sudah mendapatkan berbagai

Strategy-into-Performance Execution Excellence

penghargaan dalam beberapa tahun terakhir.

Awards (SPEx2 Awards) 2012 melalui Program

Di tahun 2012, program tersebut juga mendapatkan

Operation Excellence (OpEx). Ini merupakan

penghargaan Best of the Best AIDS Award 2012

penghargaan kali kedua yang diberikan kepada

untuk Program P2-HIV & AIDS di Tempat Kerja

Freeport Indonesia pada ajang yang sama.

dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penghargaan ini, sebagaimana yang dinyatakan

Republik Indonesia.

oleh para jurinya, merupakan bukti keunggulan kami dalam perumusan dan eksekusi strategi

Di bidang kesehatan dan keselamatan kerja,

yang menghasilkan kinerja yang tinggi bagi

Freeport juga mendapatkan berbagai penghargaan.

perusahaan dan pemangku kepentingan—termasuk

Tim Tanggap Darurat (Emergency Preparedness &

masyarakat, pekerja, dan pemegang saham.

Response, EP&R) Freeport Indonesia pada tahun

OpEx sendiri telah dijalankan sejak tahun 2003,

2012 meraih empat Medali Emas dalam Indonesian

dan penghargaan tersebut merupakan salah satu

Fire Rescue Challenge Competition (IFRC) yang

dorongan untuk terus menjalankannya, demi

diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan

peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, dan

Sumber Daya Mineral (ESDM). Karena keempat

optimalisasi aset yang kami miliki.

medali tersebut, maka tim tersebut juga diganjar dengan penghargaan the Best Team Performance. Penghargaan sebagai salah satu Pelapor Devisa Hasil Ekspor (DHE) Terbaik untuk kategori Perusahaan Non-Lembaga Keuangan dari Bank Indonesia (BI) merupakan penghargaan di bidang ekonomi yang diraih Freeport Indonesia di tahun Laporan Keberlanjutan PT Freeport Indonesia 2012

98

2012.

Penghargaan Platinum untuk Program Pengendalian HIV/AIDS, TB, dan Malaria

Penghargaan Platinum untuk Program Pelayanan Kesehatan Peningkatan Gizi Balita.

Penghargaan Platinum dalam Pengembangan Peternakan Lokal untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Timika

Penghargaan Gold atas Partisipasi Pelayanan Kesehatan Anak Balita.

Penghargaan Gold dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar di Kabupaten Mimika

Penghargaan Gold untuk Program Sanitasi dan Air Bersih yang telah dilaksanakan di Kabupaten Mimika.


99

INDIKATOR GLOBAL REPORTING INITIATIVE G4

I. Standar Pengungkapan Umum • • • • • • •

Strategi dan Analisis. (3, 2) Profil Organisasi. (2, 4, 5, 9) Aspek-aspek Material dan Batasan. (11, 12) Pembinaan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan. (16) Profil Laporan. (2, 5) Tata Kelola. (10, 11) Etika dan Integritas. (11)

Ekonomi Kinerja Ekonomi EC1.

Nilai ekonomi langsung yang dibuat dan dibagikan. (54, 55, 56) EC2. Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain terhadap aktivitas perusahaan terkait dengan perubahan iklim. (Tidak dilaporkan) EC3. Cakupan dari kewajiban-kewajiban yang didefinisikan perusahaan dalam hal rencana manfaat. (Tidak dilaporkan) EC4. Bantuan finansial dari pemerintah. (Tidak dilaporkan)

Pasar EC5. EC6.

Rasio pendapatan level masuk berdasarkan gender dibandingkan dengan upah minimum regional di mana terdapat operasi perusahaan. (Tidak dilaporkan) Proporsi manajer senior yang berasal dari masyarakat lokal di mana terdapat operasi perusahaan. (31, 32, 33)

Dampak Ekonomi Tak Langsung EC7. EC8.

Pengembangan dan dampak investasi infrastruktur dan layanan yang didukung organisasi. (56, 57, 60) Dampak-dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besaran dampak-dampak tersebut. (66, 67, 68, 69)

Praktik Pembelian EC9.


100

Proporsi pembelian dari pemasok lokal di mana terdapat operasi perusahaan. (Tidak dilaporkan)

Lingkungan Material EN1. EN2.

Berat atau volume material yang digunakan. (Tidak dilaporkan) Persentase material input yang merupakan hasil daur ulang. (42)

Energi EN3. EN4. EN5. EN6. EN7.

Penggunaan energi di dalam perusahaan. (41) Penggunaan energi di luar perusahaan. (Tidak dilaporkan) Intensitas energi. (Tidak dilaporkan) Pengurangan konsumsi energi. (43) Pengurangan persyaratan energi dari produk dan layanan. (Tidak dilaporkan)

Air

EN8. EN9. EN10.

Volume total air yang dimanfaatkan berdasarkan sumbernya. (52) Sumber air yang terpengaruh secara signifikan oleh pemanfaatan air. (52) Persentase serta volume total air yang didaur ulang dan yang dimanfaatkan ulang. (52)

Keanekaragaman Hayati EN11. EN12. EN13. EN14.

Emisi EN15. EN16. EN17. EN18. EN19. EN20. EN21.

Wilayah operasi yang dimiliki, disewakan, dan dikelola yang berada di dalam atau di dekat area- area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar area yang dilindungi. (45, 46) Deskripsi dampak-dampak signifikan dalam aktivitas, produk, dan layanan terhadap kondisi keanekaragaman hayati di dalam area yang dilindungi dan area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar area yang dilindungi. (45, 46, 47) Habitat yang dilindungi atau direhabilitasi. (47, 49) Jumlah total spesies yang masuk IUCN Red List dan spesies yang masuk daftar konservasi nasional di dalam area operasi, berdasarkan tingkat risiko kepunahan. (Tidak dilaporkan)

Emisi GRK langsung (Cakupan 1). (42) Emisi GRK tak langsung dari sumber energi (Cakupan 2). (42) Emisi GRK tak langsung dari sumber lainnya (Cakupan 3). (42) Intensitas emisi GRK. (Tidak dilaporkan) Pengurangan emisi GRK. (42, 43) Emisi zat-zat yang berbahaya bagi ozon. (42) NOx, SOx, dan emisi udara lainnya yang signifikan. (42)

Limbah cair dan padat EN22. EN23. EN24. EN25.

Volume total limbah cair yang dibuang berdasarkan mutu dan tujuannya. (52) Berat limbah padat berdasarkan tipe dan metode pembuangan. (52) Jumlah dan volume total tumpahan yang signifikan. (Tidak dilaporkan) Berat limbah B3 (berdasarkan Konvensi Basel Anneks I, II, III, dan VIII) yang diangkut, diimpor, diekspor, serta persentase dari limbah padat yang dikapalkan ke luar negeri. (45)

EN26.

Identitas, ukuran, status perlindungan, serta nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan terpengaruh oleh buangan limbah cair dan air larian dari perusahaan. (Tidak dilaporkan)

Produk dan Layanan EN27. EN28.

Cakupan mitigasi dampak lingkungan dari produk dan layanan. (Tidak dilaporkan) Persentase produk yang dijual dan material pembungkusnya yang dikembalikan berdasarkan kategori. (Tidak dilaporkan)

Kepatuhan EN29.

Nilai uang dari denda yang signifikan serta jumlah sanksi non-uang sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan lingkungan hidup. (39)

Pengangkutan EN30.

Dampak signifikan lingkungan sebagai akibat dari pengangkutan produk, barang lain, serta material yang dipergunakan untuk operasi, serta pengangkutan para pekerja. (Tidak dilaporkan)

Keseluruhan EN31.

Total biaya yang dikeluarkan serta investasi untuk perlindungan lingkungan berdasarkan jenisnya. (39)

Penilaian terhadap Pemasok Terkait Lingkungan EN32. EN33.

Persentase pemasok baru yang ditapis berdasarkan kriteria lingkungan. (Tidak dilaporkan) Dampak-dampak negatif lingkungan signifikan yang aktual maupun potensial dalam rantai pasokan, serta tindakan yang dilaksanakan. (Tidak dilaporkan)

Mekanisme Penyelesaian Keluhan terkait Lingkungan EN34.

Jumlah keluhan terkait dengan lingkungan yang dicatat, dikelola, dan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian keluhan yang formal. (Tidak dilaporkan)

Sosial Sub-kategori: Praktik Ketenagakerjaan dan Kerja yang Baik

Ketenagakerjaan LA1. LA2. LA3.

Jumlah total karyawan yang dipekerjakan, serta perputaran karyawan, berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, dan tempat. (18) Manfaat yang diberikan kepada karyawan penuh- waktu yang tidak diberikan kepada karyawan temporer atau paruh-waktu, berdasarkan tempat operasi. (Tidak dilaporkan) Angka karyawan yang kembali bekerja setelah cuti parental, berdasar jenis kelamin. (Tidak dilaporkan)

Hubungan Karyawan/Manajemen LA4.

Periode pemberitahuan minimum terkait dengan perubahan operasi, termasuk yang dimasukkan ke dalam Perjanjian Kerja Bersama. (Tidak dilaporkan)

Kesehatan dan Keselamatan Kerja LA5. LA6. LA7. LA8.

Persentase dari jumlah total karyawan yang menjadi perwakilan dalam komite K3 formal yang mengawasi dan memberi saran terkait program K3. (20, 22) Tipe dan angka kecelakaan kerja, penyakit terkait dengan kerja, jumlah hari yang hilang, ketidakhadiran, serta kecelakaan fatal terkait kerja, berdasarkan tempat dan jenis kelamin. (23) Pekerja dengan angka kecelakaan serta risiko penyakit terkait dengan kerja yang tinggi. (23) Topik-topik kesehatan dan keselamatan kerja yang masuk ke dalam Perjanjian Kerja Bersama. (Tidak dilaporkan)

Pelatihan dan Pendidikan LA9. LA10. LA11.

Jumlah jam pelatihan rata-rata per karyawan per tahun berdasarkan jenis kelamin dan kategori karyawan. (24, 29) Program untuk manajemen keterampilan serta pembelajaran seumur hidup yang mendukung kemampuan karyawan untuk dipekerjakan (employability) dan membantu mereka dalam mengelola akhir karier. (30, 31) Persentase karyawan yang mendapatkan peninjauan berkala atas kinerja dan pengembangan karier, berdasarkan jenis kelami dan kategori karyawan. (Tidak dilaporkan)

Keragaman dan Kesetaraan Peluang LA12.

Komposisi organisasi tata kelola, serta uraian kategori karyawan berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, keanggotaan kelompok minoritas, serta indikator keragaman lainnya. (32, 33)

Kesetaraan Remunerasi untuk Perempuan dan Laki-laki LA13.

Rasio gaji pokok dan remunerasi antara perempuan dan laki-laki berdasarkan kategori karyawan dan tempat operasi. (Tidak dilaporkan)


101

Penilaian terhadap Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan LA14. LA15.

Persentase pemasok baru yang ditapis berdasarkan kriteria praktik ketenagakerjaan. (Tidak dilaporkan) Dampak-dampak negatif praktik ketenagakerjaan signifikan yang aktual maupun potensial dalam rantai pasokan, serta tindakan yang dilaksanakan. (Tidak dilaporkan)

Mekanisme Penyelesaian Keluhan terkait Praktik Ketenagakerjaan LA16.

Jumlah keluhan terkait dengan praktik ketenagakerjaan yang dicatat, dikelola, dan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian keluhan yang formal. (21)

Sub-Kategori: Hak Asasi Manusia Investasi HR1. HR2.

Jumlah total dan persentase perjanjian investasi dan kontrak signifikan yang memasukkan klausa HAM atau yang melalui penapisan HAM. (Tidak dilaporkan) Jumlah jam total pelatihan untuk karyawan mengenai kebijakan HAM atau prosedur terkait aspek-aspek HAM yang relevan untuk operasi , termasuk persentase karyawan yang telah mendapatkan pelatihan. (92)

Non-diskriminasi HR3.

Jumlah total kejadian diskriminasi serta tindakan perbaikan yang dilaksanakan. (94)

Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif HR4.

Operasi dan pemasok yang teridentifikasi mengalami pelanggaran atau risiko signifikan atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif, serta tindakan yang dilaksanakan untuk mendukung hak-hak tersebut. (95)

Pekerja Anak HR5.

Operasi dan pemasok yang teridentifikasi mengalami pelanggaran atau risiko signifikan terkait pekerja anak, serta tindakan yang dilaksanakan untuk berkontribusi pada tidak dipergunakannya pekerja anak. (89, 90)

Pekerja Paksa Laporan Keberlanjutan PT Freeport Indonesia 2012

102

HR6.

Operasi dan pemasok yang teridentifikasi mengalami pelanggaran atau risiko signifikan terkait pekerja paksa, serta tindakan yang dilaksanakan untuk berkontribusi pada tidak dipergunakannya pekerja paksa. (89, 90)

Praktik Keamanan HR7.

Persentase personel keamanan yang telah mendapatkan pelatihan terkait kebijakan HAM perusahaan atau prosedur yang relevan dengan operasi. (91, 92, 94)

Hak Masyarakat Adat HR8.

Jumlah total kejadian yang terkait pelanggaran hak masyarakat adat serta tindakan yang diambil untuk memastikan dipenuhinya hak-hak mereka. (92, 94)

Penilaian HR9.

Jumlah total dan persentase operasi yang telah mendapatkan peninjauan atas HAM atau penilaian dampak. (92)

Penilaian terhadap Pemasok Terkait HAM HR10. HR11.

Persentase pemasok baru yang ditapis berdasarkan kriteria HAM. (Tidak dilaporkan) Dampak-dampak negatif signifikan atas HAM yang aktual maupun potensial dalam rantai pasokan, serta tindakan yang dilaksanakan. (94)

Mekanisme Penyelesaian Keluhan terkait HAM HR12.

Jumlah keluhan terkait dengan HAM yang dicatat, dikelola, dan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian keluhan yang formal. (92, 94)

Sub-kategori: Masyarakat Masyarakat Lokal SO1. SO2.

Persentase operasi yang memiliki pembinaan hubungan dengan masyarakat lokal, penilaian dampak, serta program pengembangan masyarakat. (60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74) Operasi yang memiliki dampak negatif signifikan aktual atau potensial terhadap masyarakat lokal. (58, 59)

Antikorupsi SO3. SO4. SO5.

Jumlah total dan persentase operasi yang telah dinilai risikonya terkait dengan korupsi, dan risiko- risiko signifikan yang terkait. (30) Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi. (30) Kejadian korupsi yang telah terbukti serta tindakan yang dilaksanakan. (Tidak dilaporkan)

Kebijakan Publik SO6.

Total nilai sumbangan untuk kepentingan politik berdasarkan negara serta penerimanya. (Tidak dilaporkan)

Perilaku Anti-persaingan Usaha

Privasi Pelanggan

Kepatuhan

Kepatuhan

SO7.

SO8.

Jumlah total tindakan hukum terkait dengan perilaku anti-persaingan usaha, anti-trust, dan monopoli, serta hasilnya. (Tidak dilaporkan) Nilai uang dari denda yang signifikan serta jumlah sanksi non-uang sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan. (Tidak dilaporkan)

Penilaian terhadap Pemasok Terkait Dampak atas Masyarakat HR10. HR11.

Persentase pemasok baru yang ditapis berdasarkan kriteria dampak atas masyarakat. (Tidak dilaporkan) Dampak-dampak negatif signifikan atas masyarakat yang aktual maupun potensial dalam rantai pasokan, serta tindakan yang dilaksanakan. (Tidak dilaporkan)

Mekanisme Penyelesaian Keluhan terkait Praktik Dampak atas Masyarakat HR12.

Jumlah keluhan terkait dengan dampak atas masyarakat yang dicatat, dikelola, dan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian keluhan yang formal. (94)

Sub-kategori: Tanggung Jawab atas Produk Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan PR1. PR2.

Persentase kategori produk dan layanan signifikan yang telah mengalami penilaian dampak kesehatan dan keselamatan pelanggan dan upaya peningkatannya. (Tidak dilaporkan) Jumlah total kejadian ketidakpatuhan terhadap regulasi serta standar sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan produk dan layanan sepanjang daur hidup, berdasarkan jenis hasilnya. (Tidak dilaporkan)

Pelabelan Produk dan Layanan PR2. PR4. PR5.

Jenis informasi produk dan layanan yang dipersyaratkan oleh prosedur perusahaan terkait informasi dan pelabelan, serta persentase kategori produk dan layanan signifikan yang menjadi subjek persyaratan tersebut. (Tidak dilaporkan) Jumlah total kejadian kejadian ketidakpatuhan terhadap regulasi serta standar sukarela terkait informasi dan pelabelan produk dan layanan, berdasarkan jenis hasilnya. (Tidak dilaporkan) Hasil dari survei kepuasan pelanggan. (Tidak dilaporkan)

Komunikasi Pemasaran PR6. PR7.

Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan. (Tidak dilaporkan) Jumlah total kejadian kejadian ketidakpatuhan terhadap regulasi serta standar sukarela terkait komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi dan sponsorship, berdasarkan jenis hasilnya. (Tidak dilaporkan)

PR8.

PR9.

Jumlah total keluhan terkait dengan pelanggaran privasi dan kehilangan data pelanggan. (Tidak dilaporkan) Nilai uang dari denda yang signifikan serta jumlah sanksi non-uang sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan terkait penyediaan dan pemanfaatan produk dan layanan. (Tidak dilaporkan)

II. Standar Pengungkapan Sektor Tambang dan Logam MM1. MM2. MM3. MM4. MM5. MM6. MM7. MM8. MM9. MM10. MM11.

Luas lahan (dimiliki, disewakan, dan dikelola untuk kegiatan produksi atau pemanfaatan ekstraktif) yang terganggu atau direhabilitasi. (44, 46) Luas dan persentase dari total lahan yang diidentifikasi membutuhkan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati berdasarkan kriteria yang dinyatakan, serta luas dan persentase lahan yang telah memiliki rencana pengelolaan. (46) Jumlah total overburden, batu, sirsat, dan sludges, serta risiko-risiko yang terkait. (44) Jumlah pemogokan dan penghentian operasi yang memakan waktu lebih dari seminggu, berdasarkan negara. (21) Jumlah total wilayah operasi yang berada dalam atau dekat dengan tanah adat, serta persentase operasi atau wilayah yang memiliki perjanjian formal dengan masyarakat adat. (8, 9, 94) Jumlah dan deskripsi mengenai perselisihan yang signifikan terkait dengan pemanfaatan lahan, hak-hak masyarakat setempat, serta masyarakat adat. (13, 94) Derajat pemanfaatan mekanisme penyelesaian keluhan untuk mengatasi perselisihan yang terkait dengan pemanfaatan lahan, hak-hak masyarakat setempat serta masyarakat adat, serta hasilnya. (13, 57, 58, 60, 94) Jumlah dan persentase tempat operasi perusahaan di mana di dalam atau di dekatnya terdapat pertambangan skala kecil, risiko-risiko yang terkait, serta tindakan untuk mengelola dan memitigasi risiko-risiko tersebut. (14) Tempat di mana terjadi pemindahan penduduk, jumlah rumah tangga yang dipindahkan di setiap tempat, serta pengaruh pemindahan penduduk terhadap kondisi rumah tangga yang dipindahkan. (Tidak dilaporkan) Jumlah dan persentase operasi yang telah memiliki rencana penutupan tambang. (14, 16, 73, 74) Program dan kemajuan yang terkait dengan penjagaan material. (41, 42)


103

Independent Assurance Statement Report No. 0913/BD/0085/JK To the management of PT Freeport Indonesia

Scope of Assurance

We were engaged by PT Freeport Indonesia (‘PTFI’) to provide assurance in respect to its Sustainability Report 2012 (“the Report”). The assurance has been carried out by a multi-disciplined assurance team with a broad range of skills and depth of experience, thus providing a high level of competency for the assurance engagement.

We provided Type 2 assurance engagement under AA1000AS (2008). This involved: 1) an assessment of PTFI’s adherence to the AA1000 Accountability Principles Standard (2008) and 2) an assessment on the accuracy and quality of specified sustainability performance information contained within the Report, in relation to the agreed scope. The scope of work consists of: • Community Engagement and Development Program • Occupational Health and Safety • Energy, Waste Management and Biodiversity

Independence We were not involved in the preparation of any key part of the Report and carried out all assurance undertakings with independence and autonomy. We did not provide any services to PTFI during 2012 and 2013 that could conflict with the independence of assurance engagement.

Assurance Standards We conducted our work in accordance with ISAE3000 ‘Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information’ issued by the International Auditing and Accounting Standards Board. In addition, we have also planned and carried out our work in accordance with AA1000AS (2008) ‘AA1000 Assurance Standards (2008)’, issued by Accountability.

Level of assurance


104

Responsibility PTFI is responsible for all information and claims contained in the Report, including established sustainability management targets, performance management, data collection and report preparation, etc. Our responsibility to the management of PTFI in performing this engagement is only for the purposes of verifying PTFI’s statements relating to its sustainability performance, more particularly as described in the agreed scope. Our responsibility is to express our conclusions in relation to the agreed scope.

Methodology

Our evidence-gathering procedures have been designed to obtain a limited level of assurance based on ISAE3000 and a moderate level of assurance engagement as set out in AA1000AS (2008) in order to provide confidence to readers by reducing risks or errors to a very low level but not to zero.

We have assessed several assertions and specified data sets included in the Report and the systems and processes used to manage and report these using the following methods:

Criteria used

•

We have confirmed that the Report has been prepared according to the GRI G3.1 and the Application Level requirements. Moreover, the AA1000 Accountability Principles Standard (2008) of Inclusivity, Materiality and Responsiveness has also been used as criteria to evaluate the Report.

•

Jl. Sisingamangaraja No. 26 – Jakarta Selatan 12120 - Indonesia Tel: +62 21 720 2605 - Fax: +62 21 720 2606 - www.mazars.co.id PT. Mazars

•

Reviewed Report, internal policies, documentation, management and information systems Carried out interviews with staff involved in sustainability-related management and reporting. Followed data trails to initial aggregated source and checked sample data to a greater depth during the engagement process.

Limitations Our scope of work was limited to a review of the accuracy and reliability of specified data and interviews with data providers, persons in charge of data collection and processing, as well as persons in charge of sustainability performance-related information, and did not include any on-site validation of PTFI’s operations.

Conclusions AA1000 Accountability Principles Standard (2008) Findings and conclusions concerning adherence to the AA1000 Accountability Principles of Inclusivity, Materiality and Responsiveness include:

 Inclusivity An assessment has been made to determine whether PTFI has included all key stakeholders in developing and achieving an accountable and strategic response to sustainability issues. We found that PTFI demonstrates a strong commitment to stakeholder inclusivity. PTFI has an effective system in place for key stakeholders to participate in the development of the organization's response in the context of sustainability. This is demonstrated, for instance, by conducting needs assessment surveys in relation to the community development program. Nevertheless, we recommend that PTFI continue to improve stakeholder inclusivity systems and procedures on a regular basis in order to maintain their effectiveness.

 Materiality An assessment has been made as to whether PTFI has included in the Report the material information required by its stakeholders in order for them to be able to make informed judgments, decisions and actions. We found that PTFI has a strong process in place to determine material issues. Key material issues were adequately reported and were found to provide balanced information about PTFI's sustainability performance. A range of internal stakeholders are involved in PTFI's materiality determination process. Nevertheless, we recommend that PTFI continue to conduct materiality tests on a regular basis in future Report.

Jl. Sisingamangaraja No. 26 – Jakarta Selatan 12120 - Indonesia Tel: +62 21 720 2605 - Fax: +62 21 720 2606 - www.mazars.co.id PT. Mazars

 Responsiveness An assessment has been made as to whether PTFI demonstrates that it responds to its stakeholders and is accountable to them. PTFI was found to be responsive to key stakeholder concerns and expectations. This was achieved through the organization's allocation of resources to stakeholder engagement, the timeliness and accessibility of reported information, and the types of communication mechanisms regularly employed. Nevertheless, we recommend that PTFI continues to improve stakeholder engagement procedures on a regular basis in future Report.

The Reliability of Sustainability Performance Information Based on our limited assurance engagement, nothing has come to our attention that causes us to believe that the data of the Report has been materially misstated. All key assurance findings are included herein, and detailed observations and follow-up recommendations have been submitted to PTFI management in a separate report.

Jakarta, September 03, 2013

James Kallman President Director Mazars is an international, integrated and independent organization, specializing in audit and assurance, accountancy, tax, legal and advisory services. Mazars can rely on the skills of 13,000 professionals in the 61 countries that make up its integrated partnership in Europe, Africa, the Middle East, Asia Pacific, North America, Latin America and the Caribbean, whilst in Indonesia it is served by PT Mazars, one of the leading sustainability assurance providers.


105

Laporan Keberlanjutan PT Freeport Indonesia 2012

Recommend Documents