ADAPTASI POLA KEKUASAAN PEMIMPIN ADAT DI SEKITAR PT FREEPORT INDONESIA

ADAPTASI POLA KEKUASAAN PEMIMPIN ADAT DI SEKITAR PT FREEPORT INDONESIA Ary Mandessy, MBA Dr. Bambang Rudito ABSTRAK Artikel ini berbicara tentang faktor kepemimpinan sukubangsa dan atau sub sukubangsa dalam penguasaan hak ulayat yang mempengaruhi penguasaan wilayah tailing dari PT Freeport Indonesia untuk digunakan sebagai daerah pendulangan emas secara tradisional. Disini dijelaskan faktor kepemimpinan atas hak ulayat khususnya otoritas dan kekuasaan seorang pemimpin memberikan pengaruh pada bentuk adaptasi aturan antara nasional dan kesukubangsaan (tradisional). Solusi dari permasalahan yang muncul adalah meminimalkan konflik yang mungkin terjadi yaitu pendekatan melalui bentuk-bentuk kekerabatan dari masing-masing sukubangsa dan atau sub sukubangsa yang dikoordinasikan dengan bentuk-bentuk peraturan formal pemerintah yang dalam hal ini pemerintah daerah. Kunci: hak ulayat, pemimpin kelompok sosial, pendulangan emas tradisional, kekuasaan

Adaptasi Pola Kekuasaan

Latar Belakang

mendapatkan prioritas utama dalam skala investasi. Kegiatan di industri pertambangan dinilai oleh pemerintah sebagai obyek vital dan strategis, sehingga negara memiliki kewenangan penuh terhadap penguasaan sumber daya mineral, termasuk dalam menentukan pengelola sumber daya tersebut. Sebagai obyek yang vital, maka implikasinya negara dan perusahaan (yang diberi hak pengusahaan pertambangan oleh negara, yaitu industri pertambangan) juga memiliki kendali dan wewenang penuh untuk 'mengamankan' daerah pertambangan dari kegiatan yang 'dianggap' dapat mengganggu operasional pertambangan (Budimanta, 2007: 2)

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari ribuan pulau besar maupun kecil, dan merupakan masyarakat majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat ditinjau secara vertikal maupun horizontal (Nasikun, 1984 : 30). Keberagaman secara horizontal, ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat dan sebagainya. Sedangkan keberagaman secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan stratifikasi sosial masyarakat, ada golongan bangsawan ada golongan sahaya, ada lapisan elite ada lapisan bawah (masyarakat kebanyakan).

PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai perusahaan tambang raksasa yang memperoleh ijin usaha pertambangan dari pemerintah, kemudian mengelola dan menguasai lahan di wilayah kehidupan komuniti yang telah beroperasi di Kabupaten Mimika, Papua sejak tahun 1972. Kontrak Karya (KK) pertama ditandatangani antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Freeport Minerals, sebagai pendahulu PT. Freeport Indonesia, pada tanggal 5 April 1967. KK pertama memberikan otoritas kepada PT Freeport Indonesia untuk melaksanakan kegiatan penambangan tembaga/emas di cebakan Ertsberg untuk jangka waktu 30 tahun.

Masyarakat di Kabupaten Mimika, Propinsi Papua dapat dikatakan bersifat majemuk. Kemajemukan masyarakat Timika ini dapat dilihat dari beberapa aspek seperti keberagaman adat, sukubangsa, agama, status sosial. Keberagaman ini tidak jarang memicu berbagai konflik sosial khususnya konflik horizontal seperti masalah Wilayah Kekuasaan (hak ulayat) atau perang antar sukubangsa atau sub sukubangsa. Kepemilikan terhadap tanah secara tradisional (hak ulayat), bagi masyarakat Papua umumnya menjadi hal utama dalam kehidupan tradisional. Kepemilikan hak ulayat terhadap tanah ini akan diturunkan secara turun – temurun pada setiap generasi dalam suatu komuniti adat yang hidup dalam suatu wilayah kekuasan komuniti tersebut. Setiap individu yang berada dalam suatu komuniti atau hidup berdasarkan sistem kekerabatan dalam suatu wilayah hukum adat akan mengakui hak ulayat terhadap tanah pada setiap batasan wilayah yang telah ditentukan dan disepakati secara hukum adat sebagai hak kepemilikan dari individu dalam suatu komuniti atau suku tertentu.

Aktifitas penambangan ilegal ini seringkali berujung pada perebutan lahan garapan yang berakibat pada terjadinya konflik antar sukubangsa yang melakukan aktifitas tersebut. Konflik ini tidak jarang meluas sampai kepada hubungan kekerabatan dan menjadi luas bila penguasa – penguasa yang turut berperan dalam aktiftas pendulangan tersebut mengambil bagian dalam konflik tersebut untuk memperebutkan wilayah kekuasaannya. Permasalahan lain yang muncul adalah adanya perbedaan persepsi antara komuniti lokal (masyarakat di sekitar PT Freeport Indonesia) dengan pemerintah Indonesia terhadap penguasaan wilayah atau area yang sekarang menjadi 'wilayah' penambangan PT Freeport Indonesia. Secara konseptual perananan kekuasaan dan kepemimpinan sukubangsa pemilik hak ulayat tanah pada daerah pendulangan dapat digambarkan sebagai berikut:

Secara hukum, pemerintah melindungi pemanfaatan sumber daya alam (SDA) melalui Undang – Undang Pokok Agraria tahun 1960. Namun dalam prakteknya pengelolaan dan pemanfaatan SDA ini walaupun dalam UUPA 1960 menjelaskan tentang pengelolaan bahan tambang, tetapi secara operasional lebih diatur oleh Undang – Undang Pokok Pertambangan tahun 1967, sehingga kondisi ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih peraturan pengelolaan SDA itu sendiri (Budimanta, 2007: 1). Di antara SDA yang tersedia di Indonesia, bahan tambang dan kegiatan pertambangan 6

MBA-ITB BUSINESS REVIEW

Main Article

Aliansi

Politik Lokal

Penguasa

Kekuasaan dan Kepemimpinan Sukubangsa

Hak Ulayat Kekerabatan

Gambar 1. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Peranan kekuasaaan dan Kepemimpinan Sukubangsa Pemilik Hak Ulayat pada lokasi Penambangan Ilegal H a k U l a y a t , Ta n a h p a d a umumnya merupakan faktor penting sebagai pusat segala aktivitas kehidupan ekonomi, sosial, religi, politik, seni pada masyarakat adat. Penguasaannya dan hak-hak hidup di atasnya sangat ditentukan oleh prinsipprinsip kekerabatan sehingga pada masyarakat yang terdapat penonjolan penguasa dan p e wa r i s a n h a k - h a k u l a ya t berdasarkan prinsip-prinsip genealogis klen, (Amungkal) Me Nagawan Ihoop dan We Nagawan Into. Me Nagawan artinya mereka yang mempunyai kedudukan dan peran tertinggi dalam memimpin masyarakat yang ada di highland dan lowland atas wilayah tanahtanah ulayat (adat) mereka. Me Nagawan Into, mempunyai kedudukan memimpin beberapa Me Nagawan dari beberapa Klen yang ada dalam lingkaran hidup orang Amungme. Analisis Situasi Bisnis Kekuasan dan kepemimpinan yang terjadi dalam komuniti lokal pendulang ilegal pada sukubangsa Amungme, Dani dan Moni memberikan jaminan pelaksanaan akltifitas dari pendulangan itu sendiri. Kokohnya kekuatan hak ulayat memberikan peluang terjadinya VOLUME 6 NO. 2 2011

konflik tidak hanya pada tingkat komuniti tetapi dapat juga terjadi antar komuniti dalam suatu wilayah kekuasaan. Peranan pemimpin lokal dalam komuniti lokal sangat dibutuhkan untuk meminimalkan peluang terjadinya konflik – konflik tersebut. Adanya pembagian batasan wilayah hak ulayat dalam komuniti lokal sangat membantu dalam mengurangi dampak yang kemungkinan akan terjadi. Peranan politik lokal dalam komuniti dan politik tingkat lokal dalam aktifitas pendulangan yang dilakukan sangat berarti dalam mengatur keberlangsungan pendulangan itu sendiri. Komuniti lokal dalam hal ini sukubangsa Amungme, Dani dan Moni yang adalah pemilik hak ulayat pada area pembuangan pasir sisa tambang tersebut akan menghormati aturan dan norma yang telah menjadi kesepakatan bersama antara pemimpin sukubangsa dalam komuniti terutama dalam pembagian hak garapan pada wilayah hak ulayat masing – masing sukubangsa tersebut. Secara informal hubungan dalam peranan – peranan yang terbentuk dalam aktfitas pendulangan emas ilegal disekitar area 7

pertambangan PT Freeport Indonesia terbentuk dan terstruktur dengan baik dengan memimiliki kekuatan hukum yang sangat kuat berdasarkan hukum adat yang terdapat dalam komuniti lokal yang melakukan aktifitas tersebut. Pada sukubangsa Amungme, Dani dan Moni sistem kekerabatan memegang peranan penting dalam pembentukan peranan – peranan yang dibuat berdasarkan kesepakatan semua pihak dalam komuniti. Masing – masing peranan sangat ditentukan oleh keberhasilan setiap individu yang akan dipilih dalam menjalankan peranan – peranan tersebut. Dengan adanya p e m i l i h a n ya n g d i l a k u k a n berdasarkan prestasi atau keberhasilan yang dicapai oleh individu tersebut maka posisinya dalam peran yang dijalankan akan sangat kuat secara hukum adat yang dianut oleh masing – masing komuniti dalam wilayah hukum komuniti tersebut. Sehingga dengan demikian segala keputusan yang dibuat oleh pemimpin tersebut akan menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh semua individu yang berada dalam komuniti tersebut. Legitimasi kekuasaan dan kepemimpinannya akan menjadi


sangat kuat ketika ditopang oleh ”penguasa” yang hadir dari luar komuniti lokal tersebut dalam penguasaan aktifitas pendulangan yang dilakukan. Secara formal hubungan – hubungan peranan yang terbentuk dari struktur informal komuniti lokal dalam sukubangsa Amungme, Dani dan Moni yang melakukan pendulangan ilegal dapat digambarkan sebagai berikut :

kekerabatan berdasarkan hubungan patrilineal maupun parental menyebabkan konflik yang semula hanya terjadi antara individu dapat melebar menjadi konflik antar kelompok komuniti. Pada sukubangsa Amungme, Dani dan Moni memiliki sistem kekerabatan yang sama dimana lebih mengacu kepada hubungan kekerabatan berdasarkan garis patrilineal, namun dalam perkembangan budaya terjadi perkawinan antar sukubangsa yang menyebabkan semakin luasnya hubungan kekerabatan diantara mereka. Konflik individu

Pimpinan Kepala Suku Bangsa

Penguasa

Prestasi

Sistem Kekerabatan

Patrilinier Patrilokal Parental

Aliansi

Gambar 2. Struktur Organisasi Pendulang Ilegal

Analisis Akar Masalah Berbagai kasus dan permasalahan yang berujung pada konflik – konflik baik terjadi di antara anggota komuniti maupun diantara kelompok – kelompok komuniti tidak terlepas dari peran kekuasaan dan kepemimpinan kelompok komuniti tersebut. Begitu kuatnya rasa persaudaraan yang didasarkan pada hubungan kekerabatan dan aliansi

yang terjadi diawali pada konflik didalam komuniti yang didasarkan pada garis patrilineal dan memiliki hak ulayat yang sama, konflik ini akan melebar bila individu tersebut melibatkan hubungan kekerabatan berdasarkan garis matrilineal pada perkawinan antar sukubangsa tersebut, sehingga yang terjadi adalah konflik antar s u k u b a n g s a ya n g b e r b e d a berdasarkan hak ulayat. 8

Selain konflik yang terjadi sebagai akibat dari konflik individu didalam komuniti itu sendiri, konflik dapat terjadi juga sebagai akibat dari perebutan kekuasan dengan hadirnya penguasa – penguasa dari luar komuniti yang datang untuk menguasai hasil pendulangan dari komuniti lokal tersebut. Penguasa – penguasa ini hadir dengan modal yang besar dan membiayai suatu komuniti lokal untuk melakukan pendulangan, namun untuk menutupi modal yang telah dikeluarkan, pemodal ini akan melebarkan wilayah ke komuniti lain lagi yang berada disekitar komuniti lokal pertama tadi, dan bila komuniti pertama tadi merasa bahwa ada persaingan maka akan terjadi gesekan – gesekan yang dapat berujung pada konflik antar suku bangsa tersebut. Selain itu konflik juga dapat terjadi dengan hadirnya penguasa baru dalam l a h a n g a r a p a n ya n g t e l a h dikerjakan sebelumnya oleh komuniti tertentu. Hadirnya penguasa baru ini membuat persaingan memperoleh lahan garapan menjadi lebih tinggi dan dengan kondisi sosial ekonomi komuniti yang masih rendah menyebabkan mudahnya konflik terjadi dalam komuniti – komuniti yang melakukan pendulangan. Dengan kondisi konflik ini, peranan kekuasaan dan kepemimpinan pemimpin sukubangsa Amungme, Dani dan Moni menjadi sangat penting dalam menyikapi konflik – konflik yang terjadi tersebut. Analisis terhadap akar masalah konflik – konflik yang terjadi secara horisontal maupun vertikal dapat digambarkan dalam bentuk pohon digaram seperti dibawah ini :


Main Article

2.Mengidentifikasi pemilik sah hak ulayat pada wilayah pendulangan berdasarkan sistem kekerabatan dan aliansi.

Konflik

Perebutan Kekuasaan

3.Membuat kesepakatan bersama tentang model dan aturan bagi pendulang yang disepakati secara bersama oleh setiap pemimpin suku.

Penguasa

Pemimpin Suku / Kelompok



Amungme

Dani

Moni

4.Bersama – sama Pemerintah Daerah dan PT Freeport Indonesia membuat peraturan bagi pendulang ilegal tersebut dan dilegitimasi secara hukum formal. Analisis Solusi Bisnis Analisis terhadap alternatif solusi bisnis yang disebutkan di atas dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 3 Pohon Diagram Akar Masalah Konflik – Konflik pada Pendulang Ilegal Alternatif Solusi Bisnis Dalam kehidupan suku Amungme, Moni, dan Dani yang dipancarkan melalui suasana kehidupan sosial dan kekuasaan atas tanah, air serta kekayaan alam yang ada di atas tanah-tanah ulayat (adat), pada umumnya adalah bersifat religius magis atau bersifat partisiperent Cosmos, artinya keseimbangan hubungan antara mereka dengan Tuhan, dengan sesamanya dan dengan alam sekitarnya. Keseimbangan itu dipelihara dengan ketat melalui upacara – upacara keagamaan, adat dan pesta-pesta adat yang masih dilakukan oleh ketiga suku tersebut. Keseimbangan kehidupan yang partisiperent Cosmos dalam suasana tersebut, bentuk masyarakat, Amungme, Moni dan Dani adalah masyarakat Komunal Individualistik dan bentuk pemerintahan adat juga disesuaikan dengan suasana kehidupan yang menitik beratkan kekuasaan atas tanah dan segala kekayaan alam yang ada diatasnya serta masih bertumpuh pada sistem kekerabatan dan sistem ekonomi subsistensi. Berdasarkan kerangka pemikiran konseptual dan kondisi budaya sukubangsa Amungme, Dani dan Moni, beberapa alternatif solusi bisnis yang dapat disampaikan dalam konteks kekuasaan dan kepemimpinan pemimpin sukubangsa dalam kelompok komuniti dalam wilayah pendulang ilegal guna memperkecil konflik – konflik yang dapat terjadi adalah sebagai berikut : 1. Membuat batasan – batasan wilayah hak ulayat yang jelas antara sukubangsa – sukubangsa yang berada dalam lokasi pendulangan. VOLUME 6 NO. 2 2011

9

1. Membuat batasan – batasan wilayah hak ulayat yang jelas antara sukubangsa – sukubangsa yang berada dalam lokasi pendulangan. Sistem kekerabatan yang sangat kompleks antara individu – individu dalam sukubangsa Amungme, Dani dan Moni membuat penentuan batasan wilayah hak ulayat pada masing – masing sukubangsa ini menjadi kabur ketika terjadi suatu konflik tentang kepemilikan hak ulayat tersebut. Sistem kekerabatan ini juga sangat berperan dalam penentuan kekuasaan dan kepemimpinan pemimpin kelompok komuniti dalam wilayah pendulangan ilegal, yang mana peranan pemimpin kelompok ini akan berpengaruh terhadap batasan – batasan wilayah hak ulayat pada masing – masing sukubangsa. Penentuan batasan – batasan wilayah hak ulayat ini menjadi sangat penting dalam proses penyelesaian konflik perebutan kekuasaan terhadap wilayah pendulangan, sehingga ketika terjadi proses penyelesaian konflik dapat lebih terfokus pada batasan – batasan wilayah itu saja dengan melibatkan anggota komunti dalam wilayah tersebut.


Peranan kekuasaan dan kepemimpinan pemimpin kelompok sukubangsa akan lebih terfakus pada batasan wilayah kekuasaannya. Dengan adanya batasan yang jelas dapat memberikan kesepakatan antara setiap sukubangsa untuk menghormati wilayah kekuasan dari masing – masing kelompok pendulang yang terbentuk dalam komuniti berdasarkan sukubangsa. Batasan wilayah yang jelas ini juga dapat membantu PT Freeport Indonesia secara khusus dan Pemerintah Daerah secara umum dalam mengidentifikasi kemungkinan terjadinya konflik – konflik yang mungkin dapat terjadi sebagai akibat dari pelanggaran anggota komuniti terhadap batasan wilayah yang telah ditentukan. Dengan adanya batasan yang jelas ini juga dapat memberikan gambaran status wilayah pendulangan ilegal ini pada wilayah operasional PT Freeport Indonesia yang pada intinya dapat menjadi masukkan bagi PT Freeport Indonesia untuk mengantisipasi segala sesutu yang mungkin saja terjadi terhadap aset – aset perusahaan yang dapat dipergunakan secara tidak bertanggungjawab oleh oknum – oknum pendulang ilegal ini. 2. Mengidentifikasi pemilik sah hak ulayat pada wilayah pendulangan berdasarkan sistem kekerabatan dan aliansi Sama halnya dengan penentuan batas wilayah hak ulayat, identifikasi pemilik sah hak ulayat merupakan hal penting untuk mengetahui siapa pemilik sah hak ulayat pada suatu lokasi, hal ini dikarenakan begitu luasnya sistem k e k e r a b a t a n ya n g a d a p a d a sukubangsa Amungme, Dani dan Moni menyebabkan masing –

masing sukubangsa dapat mengklaim suatu wilayah sebagai b a g i a n d a r i h a k u l a ya t n ya . Berdasarkan hubungan patrilineal, salah satu sukubangsa dapat m e n g a t a k a n b a h wa w i l a ya h tersebut adalah wilayah sah mereka, namun sukubangsa lainnya berdasarkan hubungan matrilineal dapat pula mengklaim wilayah yang sama sebagai wilayah sah mereka, dapat pula sukubangsa lain mengklaim wilayah tersebut sebagai wilayah mereka berdasarkan hubungan aliansi kekerabatan atau patrilokal maupun matrilokal, sehingga ketika terjadi konflik akan susah untuk menentukan pemilik sah wilayah tersebut. Peranan kekuasaan dan kepemimpinan pemimpin kelompok komuniti sukubangsa dalam wilayah pendulangan akan terlegitimasi secara sah dan kuat berdasarkan hak kepemilikan wilayah tersebut. Setiap kelompok sukubangsa yang melakukan pendulangan ini akan menghormati kepemilikan wilayah pendulangan dengan adanya pembagian hak sah yang jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan dan kepemimpinan dalam wilayah pendulangan tersebut. Organisasi ataupun struktur kekuasaan yang terbentuk dalam komuniti pendulang ini akan terlihat secara jelas dengan adanya identifikasi pemilik sah wilayah pendulangan berdasarkan hak ulayat sukubangsa. Pendekatan – pendekatan persuasif yang dilakukan dalam meminimalkan kemungkinan konflik interen dalam komuniti maupun antar komuniti atau konflik horisontal dengan perusahaan dapat dilakukan dengan baik ketika mengetahui siapa pemimpin dan penguasa dalam wilayah pendulangan.

10

Ary Mandessy,MBA Lahir di Sorong, Papua 19 April 1968 dan telah meraih gelar MBA dari MBA-ITB. Setelah meraih gelarnya, Ia melanjutkan karirnya di PT Freeport Indonesia.

Dr. Bambang Rudito Doktor di bidang Antropologi dari Universitas Indonesia tahun 2005, memeroleh gelar Magister tahun 1995 di Universitas Gajah Mada di bidang Demografi. Gelar Sarjana Antropologinya diperoleh di Universitas Indonesia tahun 1984. Minat risetnya di bidang intercultural dan corporate social r e s p o n s i b i l i t y. B a m b a n g bergabung di Kelompok Keahlian Manajemen Insani dan Kewirausahaan, dengan kepakaran/spesialiasi di bidang Corporate Social Responsibility


Main Article

3. Membuat kesepakatan bersama tentang model dan aturan bagi pendulang yang disepakati secara bersama oleh setiap pemimpin suku.

akan kebutuhan hidup semakin tinggi. Perlunya suatu peraturan formal daerah yang dibuat bersama oleh Pemerintah Daerah dan PT Freeport Indonesia dalam hal ini sebagai pemilik sah area penambangan tersebut serta pemimpin – pemimpin sukubangsa yang terlibat dalam proses ini sendiri untuk mengatur sebagai aktifitas pendulangan ini akan menjadikan suatu royalti bagi Pemerintah Daerah sendiri.

Adanya kesepakatan bersama antara pemimpin kelompok ataupun anggota kelompok dan pemimpin kelompok tentang wilayah kekuasan dan model serta aturan bagi setiap pendulang merupakan faktor penting juga dalam meminimalkan konflik yang dapat terjadi sebagai akibat dari kuatnya sistem kekerabatan serta pengaruh perubahan budaya yang kemungkinan terjadi akibat hadirnya pendulang – pendulang lain yang tidak berasal dari komuniti sukubangsa Amungme, Dani dan Moni.

Berdasarkan kesepakatan bersama tersebut dan apabila dimungkinkan akan sangat memberikan keuntungan yang besar bagi pemerintah daerah bila status pendulang ilegal ini di legalkan. Proses pelegalan ini bukan dalam bentuk melegalkan kegiatan individu dalam mendulang sebagai sesuatu yang benar, namun kegiatan ini secara operasional dapat memberikan pemasukan bagi Pemerintah Daerah. Alternatif solusi yang bisa disampaikan adalah dengan adanya pemimpin kelompok sukubangsa dalam suatu komuniti pendulang maka bila kelompok pendulang tersebut membuat suatu badan hukum akan memberikan hal positif bagi pemerintah.

Luasnya wilayah dan medan yang cukup berat membuat fungsi kontrol pemimpin komuniti sulit untuk dilakukan secara baik dalam mengontrol aktifitas individu pendulangnya. Pencampuran berbagai sukubangsa yang terlibat dalam proses pendulangan ini menyebabkan terbentuknya koalisi – koalisi lokal dengan model dan aturan yang berbeda – beda dalam pelaksanaan pendulangan itu sendiri. Perbedaan ini akan memberikan peluang pada kemungkinan terjadinya konflik. Model dan aturan yang perlu dibuat adalah bagaimana bentuk dari pendulangan itu sendiri, alat dan bahan yang digunakan dalam proses pendulangan itu, bagaimana sistem penjualan hasil dulangan, bagaimana perjanjian sewa pakai lahan, bagaimana kesepakatan dengan penguasa non lokal yang disebut sebagai pemodal yang terlibat dalam permodalan untuk membiayai peroses pendulangan itu sendiri. Sistem barter terhadap penyiapan bahan pangan untuk pendulang dan hasil dulangan yang diperoleh sabagai imbalan atas suplly bahan pagan yang diperoleh.

Badan hukum yang dimaksudkan disini adalah setiap pemimpin kolompok pendulang wajib membuat badan usaha yang terdaftar secara resmi dan menjadikan anggota dalam komuniti tersebut sebagai karyawan, dengan adanya badan hukum ini secara tidak langsung akan menghasilkan pajak perusahaan kepada pemerintah. Peranan penguasa – penguasa lokal maupun non lokal akan terbatas secara resmi dengan adanya badan hukum tersebut, dikarenakan penguasa – penguasa ini tidak akan bebas menentukan kemauan mereka kepada pendulang jika ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pendulang tersebut kepada badan hukum yang membawahinya.

4. Bersama – sama Pemerintah Daerah dan PT Freeport Indonesia membuat peraturan bagi pendulang ilegal tersebut dan dilegitimasi secara hukum formal.

Rencana Implementasi dan Kebutuhan Sumber Daya

Sebagai mana diketahui bahwa penambangan ilegal (illegal maining) merupakan suatu proses pelanggaran hukum berdasarkan undang – undang yang berlaku, maka ketika dalam menyikapi kondisi ini dibutuhkan suatu aturan formal untuk mencegah terjadinya praktek yang melanggar hukum tersebut. Adalah suatu hal yang salah juga bila hal ini dilarang dengan tidak memberikan suatu solusi yang baik, karena kondisi ini sendiri terjadi sebagai akibat dari semakin kecilnya peluang bekerja sementara tuntutan VOLUME 6 NO. 2 2011

Rencana implentasi terhadap alternatif solusi bisnis yang disampaikan adalah sebagai berikut : 1. Melakukan penjajakan bersama Pemerintah Daerah, PT Freeport Indonesia, tokoh – tokoh masyarakat dalam sukubangsa Amungme, Dani dan Moni, para kelapa suku dalam sukubangsa Amungme, Dani dan Moni, tokoh – tokoh lainnya yang berperan penting dalam aktifitas pendulangan, TNI dan POLRI untuk

11


menentukan batasan wilayah hak ulayat masing – masing sukubangsa serta siapa yang menjadi pemilik sah hak ulayat tersebut yang didasarkan pada hubungan kekerabatan, selanjutnya batasan – batasan wilayah hak ulayat tersebut dilegitimasi secara hukum adat dan di formalkan dalam hukum nasional, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 B (amandemen IV) dinyatakan bahwa negara mengakui dan memelihara hak hukum adat.

hukum yang jelas. 4. Sarana dan prasarana, diperlukan dalam mengakomodir transportasi para pendulang, dalam memasarkan hasil dulangnya, serta mendirikan beberapa koperasi di daerah para pendulang emas tradisional untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. DAFTAR PUSTAKA

2. Bersama – sama Pemerintah Daerah, PT Freeport Indonesia, tokoh – tokoh masyarakat dalam sukubangsa Amungme, Dani dan Moni, para kepala suku dalam sukubangsa Amungme, Dani dan Moni, tokoh – tokoh lainnya yang berperan penting dalam aktifitas pendulangan, TNI dan POLRI membuat aturan tertulis yang wajib ditaati oleh individu – individu yang melakukan aktifitas pendulangan tersebut, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut maka pemimpin kolompok dengan kekuasan dan kepemimpinannya berhak untuk memberikan sanksi kepada individu tersebut.

Budimanta, Arif, 2007, Kekuasaan dan Penguasaan Sumber Daya Alam (Study kasus penambangan timah di Bangka), Jakarta, Penerbit Indonesia Center for Sustainable Development dengan dukungan the Ford Ford Foundation. Greertz, Clifford, 1992, Tafsir Kebudayaan, Yogyakarta, INA, Kanasius Hartman, P. Laura, 2005, Perpective in Business Ethics, (Third Edition), New York, USA, McGraw-Hill. Ihromi, O.T., 1981, Pokok – Pokok Antropologi Budaya, Jakarta, INA, Gramedia. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mimika, 2002, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Jakarimilena, Nico, Roembiak, D.E.Mien, Warip, Markus, Sanggenafa, N., Alua,A.Agus, Rainer, Peter, Dommel, Gudrun, Upjohn, William, Brown.E,Jane, Henning, A.Theodore, Natsumura, Takashi, Etnografi Irian Jaya (Panduan Sosial Budaya), 1993 (Buku satu), Kelompok Peneliti Etnografi Irian Jaya. Koentjaraningrat, 1993, Irian Jaya (Membangun Masyarakat Majemuk), (seri Etnografi Indonesia 5), Jakarta, Penerbit Djambatan. Koentjaraningrat, 2002, Pengantar Ilmu Antropologi, (Edisi Baru), Jakarta, INA, Rineka Cipta. Koentjaraningrat, Bachtiar, W. Harsja, 1963, Penduduk Irian Barat, Jakarta, INA, Penerbitan Universitas. Ladamay, L. Omah, Gombo, Basem, 2006, Mimika dalam Tiga Dimensi (Dulu, Kini dan akan datang), Timika, INA, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK), 2006, Suku Amungme (1), Buletin Bulanan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK), 2006, Lima Suku Pegunungan Tengah Papua (Damal, Dani, Moni Nduga Dan Mee) (3,4), Buletin Bulanan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK), 2008, Berbagi Peran Dalam Kehidupan Suku Amungme (News & Event 21/01/2008), Buletin Bulanan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK), 2008, Tanah Sangat Berarti Bagi Amungme (News & Event 10/07/2007), Buletin Bulanan Mampioper, Arnold, 2000, Amungme, Manusia Utama dari Nemangkawi Pegunungan Cartensz. PT Freeport Indonesia Papua Mealey, A. George, 1999, Grasberg, Penambangan Tembaga dan Emas pada Endapan yang Paling Terpencil didunia, Jakarta, INA, PT Freeport Indonesia Miarsono, Harry, 2002, Membangun Mimika – Bagaimana Mimika Dapat Menjadi Pemimpin Pembangunan di Papua, Jakarta, INA, Center for Architecture and Urban Studies (CAUS). Muller, Kal, Mengenal Papua, 2008, Daisy World Books, Jakarta. PT Freeport Indonesia, 2009, Rencana Reklamasi Lima Tahunan 2009 – 2013, dokumen yang tidak dipublikasikan Rudito, Bambang, Famiola, Melia, 2008, Social Mapping – Metoda Pemetaan Sosial, Teknik Memahami Suatu Masyarakat dan Komuniti, Bandung, INA, Rekayasa Sains. Rudito, Bambang, Budimanta, Arif, Prasetijo, Adi, 2008, Corporate Social Responsibility – Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia (Edisi Kedua). Jakarta, INA, Indonesia Center for Sustanable Development (ICSD). Sugiyono, 2009, Metoda Penelitian Kuantitatif – Kualitatif dan R&D. Bandung, INA, Alfabeta. Suharto, Edi, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Sosial & Pekerja Sosial, Bandung, INA, Refika Aditama. Susanto, A. B., 2007, Corporate Social Responsibility – A Strategic Management Approach, Jakarta, INA, The Jakarta Consulting Group. Tunggal Widjaja Amin, 2008, Business Ethics dan Corporate Social Responsibility (Konsep dan Kasus), Jakarta, INA, Harvarindo. Ujan, Ata Andre, Molan, Benyamin, Nugroho. St, Djoko Warsito FX, Putranto Hendar, 2009, Multikulturalisme, Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan, Jakarta, INA, Malta Pritindo. Yaimo, Yunus, 2009, Tipologi Arsitektur dan Kearifan Membangun Suku Mee Papua (Artikel Bebas), Papua, INA, Yemawe,

3. Melegalkan kegiatan pendulangan tersebut dalam bentuk pembentukan badan – badan hukum berupa perusahaan – perusahaan yang dimiliki oleh pemimpin kelompok komuniti atau individu dalam komuniti dan terdaftar secara resmi pada pemerintah dengan kewajiban membayar pajak. Sehingga dengan demikian PT Freeport Indonesia dapat memberikan bantuannya sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam hal keselamatan kerja dan pemantauan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya. Kebutuhan Sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi alternatif solusi bisnis adalah : 1. Membutuhkan perangkat hukum yang jelas, dimana dengan perangkat hukum tersebut, mereka dapat memastikan batas-batas hak ulayat adat yang tepat, yang menjadi milik sukubangsa, (berdasarkan mitologi). 2. Diperlukan tenaga-tenaga ahli yang berlatar belakang pendidikan sosial budaya, dimana dengan latarbelakang tersebut, pendekatan ke setiap sukubangsa, dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam menyelesaikan permasalahan tersebut . 3. Penetapan atas peraturan daerah oleh pemerintahan Daerah, tentang izin melakukan usaha pendulangan, sangat penting, dimana dengan PERDA tersebut segala bentuk pelaksanaan dilapangan memiliki dasar 12


ADAPTASI POLA KEKUASAAN PEMIMPIN ADAT DI SEKITAR PT FREEPORT INDONESIA

Recommend Documents