LAPORAN KAJIAN
EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 5 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN DEMAM BERDARAH DENGUE DIKOTA SEMARANG
Penyusun:
Aryani Pujiyanti Wiwik Trapsilowati Kusumaningtyas Sekar Negari
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
BalaiBesar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit 2015
Ringkasan Eksekutif
Penyebaran DBD saat ini semakin meningkat baik jumlah kasus maupun luas wilayah yang terjangkit. Kota Semarang merupakan urutan ke-tiga wilayah dengan kasus DBD tertinggi di Jawa Tengah pada tahun 2013, setelah Kabupaten Jepara dan Kota Magelang. Jumlah kasus DBD di Kota Semarang fluktuatif, dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 89,12% dibandingkan tahun 2012. Upaya penanggulangan DBD ditekankan pada pengendalian DBD dengan memutus mata rantai siklus hidup nyamuk vektor melalui kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dengan kegiatan 3M (menguras, menutup penampungan air dan mengubur barang bekas). Dinas Kesehatan Kota Semarang telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi DBD, antara lain penyelidikanepidemiologi
sebagai tindak lanjut penemuan kasus DBD oleh fasilitas kesehatan, larvasidasi selektif,fogging fokus, penatalaksanaan kasus, penyuluhan dan sebagainya. Dalam rangka mendukung terwujudnya pengendalian DBD yang terkoordinasi, terintegrasi dan kerjasama berbagai pihak, maka Pemerintah Kota Semarang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue. Regulasi dan/atau kebijakan merupakan salahsatufaktor pemungkin (enablingfactors) yangmenjadi salahsatu faktor perubahan perilaku masyarakat. Pelaksanaan regulasi yang baik akan mendorong masyarakat serta pihak terkait untuk melaksanakan kegiatan dalam upaya pencegahan DBD seperti yang gariskan dalamperaturan tersebut. Berdasarkan situasijumlah kasus DBD yang meningkatpada tahun 2012 dan 2013, sedangkan Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengendalian DBD telah dilaksanakan, maka perlu kiranya melakukan evaluasi terhadap
implementasi Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 sebagai upaya menilai efektivitas keberadaan regulasi tersebut. Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan masukan kepada politisi maupun pelaku kebijakan untuk memperbaiki
proses pelaksanaannya, ataupun memberikan masukan untuk perubahan/perbaikan atas materi dalam peraturan daerah tersebut.
Tujuan umum kajian ini adalah mengevaluasi terhadap implementasi kebijakan pada Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue diKota Semarang. Tujuan khusus adalah untuk menganalisis aspek kebijakan yaitu pelaku (actor), materi, sasaran dan proses pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010, menganalisis kinerja kebijakan yang tertuang dalam Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010, dan menganalisis masa depan kebijakan yang tertuang dalam Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010.
Kajian ini merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan berupa Peraturan Daerah tentang Pengendalian DBD, dengan rancangan Effectiveness
Evaluation. Lokasi pengumpulan data adalah Kota Semarang. Pengumpulan data dilakukan pada Bulan September - Awal Desember 2015. Sumber data adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota
Semarang dan 2 (dua) kelurahan dengan kriteria 1 (satu) kelurahan yang pernah ditunjuk sebagai percontohan dalam pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2010 dan 1 (satu) kelurahan bukan wilayah percontohan. Data primer dari wawancara vu
mendalam kepada individu yang terlibat sebagai pelaku pelaksanaan Perda digunakan sebagai data tambahan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010. Peraturan Daerah Kota Semarang No.5 Tahun 2010 berisi 12 Bab dan 29 Pasal. Isi Perda adalah kewenangan dan tanggung jawab serta peran, hak dan kewajiban dari pemerintah, pemangku kepentingan dan warga masyarakat; upaya
pengendalian penyakit DBD; KLB DBD; koordinasi, pengawasan; pendanaan dalam kegiatan pengendalian penyakit DBD; sanksi administrasi; penyidikan; ketentuan Pidana dari pelanggaran pasal-pasal di dalam Perda tersebut. Sasaran dalam upaya pengendalian penyakit DBD menurut Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 adalah warga masyarakat dan pemangku kepentingan. Warga masyarakat adalah individu bagian dari masyarakat yang berdomisili di Kota Semarang, sedangkan pemangku kepentinganmeliputi pejabat lintas sektoral, unsur organisasi/ikatan profesi, kelompok Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemuka masyarakat, tokoh agama, pengelola tempatumum, dunia usaha dan swasta. Pelaku utama dalam kemandirian pencegahan DBD adalah warga masyarakat
danpemangku kepentingan. Selain sebagai pelaku dalam kemandirian pencegahan DBD, pemangku kepentingan juga sebagai pelaku perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kegiatan pengendalian DBD.
Proses pelaksanaan Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 diawali di tahun 2011 dengan kegiatan sosialisasi untuk seluruh kelurahan dan uji coba
penerapan Perda di Kelurahan Pedurungan Kidul. Penerapan selanjutnya dilakukan secara bertahap di kelurahan-kelurahan yang diprioritaskan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, dengan mempertimbangkan jumlah kasus. Jumlah kelurahan yang telah diterapkan Perda No. 5 tahun 2010 sebanyak 30kelurahan dari tahun 2012 2015 dari 177 kelurahan yang ada di Kota Semarang. Kegiatan utama yang
dilakukan sebagai tindak lanjut penerapan Perda adalah pemantauan jentik rutin (PJR) oleh petugas pemantau jentik (PPJ) yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan. Incidence rate Kasus DBD di Kota Semarang dari tahun 2010 - 2015
cenderung menurun, namun berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi jawa Tengah, Kota Semarang menduduki peringkat 3tertinggi untuk IR DBD pada tahun 2013 dan peringkat 1 pada tahun 2014. Case fatality rate DBD dari tahun 2010 2015 cenderung fluktuatif. Tahun 2013 CFR sebesar 1,14%, meningkat menjadi 1,66% pada Tahun 2014, dan turun menjadi 1,1 pada Tahun 2015 (per Bulan September). Angka bebas jentik (ABJ) Kota Semarang Tahun 2011 - 2014 cenderung menurun. Data ABJ berturut-turut dari 2011 - 2014 adalah 89,59%, 91,99%, 84,94%, dan 84,31%. Pemeriksaan jentik oleh Gasurkes 2015 dari bulan Januari - September 2015 menunjukkan kecenderungan meningkat dari 63,38% pada Bulan Januari menjadi 86,95% pada Bulan September. Dinas Kesehatan Kota Semarang membentuk petugas surveilans kesehatan
(Gasurkes) DBD sebagai bentuk konsekuensi atas diterbitkannya Perda no 5Tahun 2010. Petugas surveilans kesehatan ditempatkan di seluruh kelurahan di Kota Semarang. Salah satu tugas Gasurkes DBD adalah merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi kegiatan penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue; melakukan surveilans Demam Berdarah Dengue (DBD) dan viu
faktor risiko di wilayah masing-masing; dan berperan sebagai fasilitator/narasumber tentang DBD dalam pertemuan di masyarakat baik tingkat Dasawisma, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan kelurahan. Sosialisasi Perda No. 5 dilakukan sejak tahun 2011, dengan adanya
pergantian dan belum ada refreshing, maka ada petugas kelurahan yang telah lupa. Pemantauan Jentik Rutin sebagaibentuk penerapan Perda No. 5 tahun 2010 belum
diiringi dengan sosialisasi perda tersebut kepada masyarakat, sehingga masyarakat belum mengenal Perdatersebut. Kegiatan pemantauan jentik rutin baik seminggu sekali atau sebulan sekali telah tersosialisasi dan dilakukan dengan baik oleh setiap
kelurahan, baikdaerah yangsudah maupun belumadapenerapan Perda. Kerjasama lintas sektor (pemangku kepentingan) yang aktifselama ini adalah PKK, kelurahan dan kecamatan.
Perencanaan ke depan dalam pelaksanaan Perdaoleh Dinas Kesehatan Kota
Semarang yaitu pada tahun 2016 akan merekrut tenaga Gasurkes dengan tugas dan fungsi yang terpisah antara DBD dan Kesehatan Ibu dan Anak. Penegakan Perda No. 5 Tahun 2010 akan diujicobakan sosialisasi penerapan sanksi dengan
melibatkan Satpol PP, Kepolisian, Koramil, Kodim dan SKPD lainnya.
Kesimpulan dari kajian ini adalah berdasarkan output kasus dan ABJ, Perda Kota Semarang No. 5 tahun 2010 dianggap belum dapat menunjukkan kinerja seperti yang diharapkan. Komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan
lainnya akan mendukung dalam pelaksanaan Perda Kota Semarang No. 5 tahun 2010 ke depan. Kerjasama antar pemangku kepentingan belum berjalan seperti yang diharapkan.
Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Dinas Kesehatan Kota Semarang
adalah optimalisasi tugas dan fungsi Gasurkes DBD sebagai petugas sosialisasi Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2010 terutama tentang kewajiban, hak dan
sanksi bagi sasaran kebijakan khususnya masyarakat dan petugas promosi dalam pengendalian DBD. Percepatan perluasan wilayah penerapan Perda Kota Semarang No. 5tahun 2010 dengan upaya optimalisasi dan efisiensi anggaran yang ada. Perda Kota Semarang No. 5 tahun 2010 ke depan dapat berjalan dengan baik dengan kerjasama dan komitmen semua pemangku kepentingan.
IX
Abstrak
Latar belakang: PemerintahKota Semarangmenetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) untuk mendukung terwujudnya pengendalian DBD yangterkoordinasi, terintegrasi
dan kerjasama berbagai pihak. Situasi jumlah kasus DBD di KotaSemarang masih berfluktuatif walaupun Perda Pengendalian DBD telah dilaksanakan. Tujuan:Tujuan kajian adalah mengevaluasi implementasi kebijakan Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 di Kota Semarang. Metode: Pengumpulan data dilakukan di Kota Semarang pada Bulan September - Awal Desember 2015. Sumber data dalam kajian ini adalah data sekunder dan data primer. Cara pengumpulan data menggunakan metode telaah dokumen/kebijakan, literatur review, serta telaah data sekunder dan primer. Hasil: Pelaku utama dalam kemandirian pencegahan DBD adalah warga masyarakat dan pemangku
kepentingan. Proses pelaksanaan Perda dilakukan secara bertahap, diawali dengan sosialisasi pada tahun 2011. Jumlah kelurahan yang sudah diterapkan Perda adalah 30 kelurahan dari 177 kelurahan di Kota Semarang. Dinas Kesehatan Kota
Semarang membentuk petugas surveilans kesehatan (Gasurkes) DBD sebagai bentukkonsekuensi atas diterbitkannya Perdano 5 Tahun2010. Pemantauan Jentik
Rutin sebagai bentuk penerapan Perda No. 5 tahun 2010 belum diiringi dengan sosialisasi perda kepada masyarakat, sehingga masyarakat belum mengenal Perda tersebut. Kerjasama antar pemangku kepentingan belum berjalan seperti yang diharapkan. Rekomendasi: Dinas Kesehatan Kota Semarang dapat
mengoptimalisasi tugas dan fungsi Gasurkes DBD sebagai petugas sosialisasi Perda dan mempercepat jumlah kelurahan yang diterapkan Perda Kota Semarang dengan meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas sektor terutama dalam perencanaan kegiatan pengendalian DBD.
Katakunci: Evaluasi, demamberdarah dengue, Peraturan Daerah, Kota Semarang, Gasurkes DBD.
