LAPORAN HASIL PENELITIAN IMPLIKASI PASAL 36 AYAT (4) UU No. 14 TAHUN 2002 TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN SENGETA PAJAK MELALUI PENGADILAN PAJAK

LAPORAN HASIL PENELITIAN IMPLIKASI PASAL 36 AYAT (4) UU No. 14 TAHUN 2002 TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN SENGETA PAJAK MELALUI PENGADILAN PAJAK

PELAKSANA:

Dr. Suparmin, SH., M.Hurn/ NIP : 09.06.1.0174 Uddiyana 1 NIM : 117010541

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG 2012

memberlakukan sistem self-assesment~yaitu suatu system yang pada intinya wajib pajak daliberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar pajak sendiri pajak yang terhutang dan menyetorkannya ke kas negara. Sehingga h g s i aparatur pajak tidak lagi seperti dalam sistem perpajakan sebelumnya (oflcial-

assesment) yang menitikberatkan kegiatannya pada tugas merampungkan dan menetapkan

semua suat pemberitahuan guna menentukan jumlah pajak yang

terhutang dan jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Aparatur pajak, yang dalam praktik lebih dikenal dengan istilah f i s k ~ skini ,~ berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan dm menerapkan sanksi adrninistrasi perpajakan. Karena wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, mempehtungkan clan membayar sendiri pajak yang terutang, maka wajib pajak harus mampu memahami hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya sistem self-assesment ini, serta semakin meningkatnya jumlah pernbayar pajak tentu akan mengakibatkan semakin meningkatnya potensi sengketa pajak. Oleh karenanya sehubungan dengan keadaan tersebut, pemungutan pajak di tengah masyarakat dipandang perlu ditegakkan dengan bak, dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar kewajibannya terhadap pajak berpengaruh pula terhadap peningkatan jumlah pemungutan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak (fiskus). Pernungutan pajak oleh pemerintah akan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Pada

4

R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar llmu Hukum Pajak, Reflika, Bandung,l998. hlm.67. H. Sobari, Pengantar Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hlm.24.

penerapan peraturan perpajakan di lapangan, perbedaan pendapat relatif sering terjadi karena adanya perbedaan penafsiran dan kepentingan antara petugas pajak atau fiskus

(Fiscus) dengan wajib pajak. Perbedaan pendapat atau ketidaksamaan persepsi antara wajib pajak dengan Fism mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya penaghan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak inilah yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa pajak. Sengketa pajak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang

dimaksud dengan sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai h i a t dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penaghan berdasarkan UndangUndang, penaghan pajak dilakukan dengan surat paksa Oleh sebab itu untuk lebih memberikan pelayanan d m perlindungan kepada warga masyarakat sebagai pembayar pajak, maka diperlukan adanya suatu lembaga peradilan di bidang perpajakan yang dapat menjamin hak dan kewajiban pembayar pajak, serta dapat memberikan putusan hukurn dan kepastian hukum atas sengketa pajak dengan proses yang sederhana, cepat, dan murah, sesuai dengan asas yang dianut dalam sistem peradilan di Indonesia. Pengadilan pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang

mencari keadilan apabila terjadi sengketa pajak denganfiscus atau pemungut pajak.5 Hal ini memberikan gambaran bahwa tugas dari pengadilan pajak adalah memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan pajak. Keberadaan lembaga-lembaga peradilan di tanah air tidak bisa dilepaskan dari konsep negara hukum yang menghendaki adanya supremasi hukum dan penegakan

hukum.6 Lembaga-lembaga peradilan tersebut menjadi sangat penting, karena dapat dipastikan tanpa adanya lembaga peradilan yang diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, maka hukurn tidak akan banyak maknanya dalam masyarakat. Salah satu lembaga peradilan yang yang bertugas melakukan penegakan hukum tersebut adalah Lembaga Peradilan Pajak. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak maka penyelesaian sengketa pajak dapat dilakukan melalui Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak. Pengadilan ini didirikan untuk menggantikan peran Badan -Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) karena BPSP belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung. Pengadilan Pajak sebagai Lembaga Peradilan adalah merupakan Peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 Dewi Kania Sugiharti, Perkembangan Peradilan Pajak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm.72. Galang Asmara, Peradilan Pajak Dan Lembaga Penyanderuan (Gijzeling) Dalum Hulhrm Pajak di Indonesia, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2006), hlm. 1 .

Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakirnan ayat (1) Semua peradilan di seluruh Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang. Ayat (2) Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 1999, dan telah diubah lagi dengan UndangUndang nomor 4 Tahun 2004, dan sekarang diubah dengan Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009, bahwa, Penjelasan Pasal3 ayat (1) Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal ini mengandung arti, bahwa disamping peradilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan badan negara7. Menurut Undang-Undang, pengadilan

memiliki kewenangan untuk

memeriksa dan memutus sengketa pajak yang tejadi antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Karakteristik sengketa pajak, merupakan sengketa dalam lingkup Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara). Pendapat ini didasarkan atas ruang lingkup hukum pajak yang masuk dalam lingkup hukum publik. Bahkan menurut ~rotodihardjo*,hukum paj ak merupakan anak bagian dari administrasi. Dengan demikian sengketa pajak identik dengan sengketa administrasi (sengketa Tata Usaha Negara). Dr. Suparmin, SH., M.Hum. Model Polisi Pendamai dari PerspektifAlternative Dispute Resolution (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), ha1 285 R.Santoso Brotodihardjo,Op. Cit, hlm.10

Pengajuan banding adalah salah satu hakyang diberikan oleh Undang-Undang Perpajakan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak yang dialaminya dengan Fiscus dihadapan badan peradilan pajak. Langkah ini merupakan upaya lanjutan yang dapat ditempuh wajib pajak apabila upaya penyelesaian sengketa pajaknya dengan F i s w di tahap keberatan tidak dapat terselesaikan sesuai keinginan wajib pajak. Pengadilan Pajak adalah badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman bagi Wajib pajak atau Penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak Narnun untuk dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak, beberapa ketentuan dan persyaratan formal yang telah ditetapkan oleh UndangUndang yang harus dipenuhi wajib pajak. Diantaranya seperti yang diatur pada ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak bahwa dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat dilakukan apabila jumlah yang terutang dirnaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen). Berdasarkan uraian yang merupakan gambaran dari wewenang terhadap penyelesaian sengketa pajak oleh pengadil an pajak melalui upaya hukurn berupa '

banding, maka dalarn rangka penulisan skripsi ini penulis mencoba menelusuri, meneliti dan menganalisis lebih mendalam tentang keterkaitan pasal 36 ayat (4) UU

No. 14 Tahun 2002 sehubungan dengan upaya banding yang dilakukan Wajib Pajak, dengan mengambil judul

"

IMPLIKASI PASAL 36 ayat (4) UU NO. 14 TAHUN

2002 TERHADAP UPAYA

PENYELESAIAN SENGKETA

MELALUI PENGADILAN PAJAK (SUATU KAJIAN) ".

PAJAK

B. Perurnusan Masalah Dalam tulisan ini penulis akan membatasi permasalahan, yakni masalahmasalah yang berkaitan dengan Upaya Wajib Pajak mencari keadilan melalui

Banding di Pengadilan Pajak terkait keharusan membayar sebesar 50 % (lima puluh persen) seperti disyaratkan dalam pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Pengajuan banding adalah salah satu hak yang diberikan oleh UndangUndang Perpajakan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak yang dialaminya dengan Fiscus dihadapan badan peradilan pajak. Langkah ini merupakan upaya lanjutan yang dapat ditempuh wajib pajak apdbila upaya penyelesaian sengketa pajaknya dengan Fiscus di tahap keberatan tidak dapat terselesaikan sesuai keinginan wajib pajak. Ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mensyaratkan harus dilunasinya utang pajak sebesar 50% (lima puluh persen) agar banding dapat diproses seringkali menjadi pertanyaan Wajib pajak. Dalarn UndangUndang Pengadilan Pajak tidak menjelaskan alasan disyaratkannya pembayaran 50% (lima puluh persen) dari utang pajak. Oleh karenanya, wajib pajak merasa diperlakukan tidak adil, karena timbulnya utang pajak tidak selalu karena kesalahan pembanding (wajib pajak) dan hal tersebut masih menjadi sengketa antara Wajib Pajak dengan Pihak Fiskus.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka perrnasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: 1. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi sehubungan sengan pengajuan banding yang dilakukan oleh Wajib Pajak ?

2. Kendala apa yang timbul dalam pengajuan banding yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul dalam pengajuan banding yang dilakukan oleh Wajib Pajak ? C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan penunusan masalah, maka tujuan penulisan ini adalah: 1. Untuk mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi Wajib Pajak sehubungan dengan upaya pengajuan banding. 2.

Untuk mengetahui kendala yang timbul dalam pengajuan banding yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang

timbul dalam pengajuan banding yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

D. Manfaat Penelitian Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut: 1. Manfaat Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkernbangan ilmu hukum, khususnya di dalam pengajuan banding atas sengketa perpajakan di Pengadilan

2. Manfaat Secara Praktis Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca dan menjadi referensi bagi pihak yang berkepentingan sehingga diharapkan tidak hanya mengetahui tetapi juga memahami aturan-aturan hukum perpaj akan di Indonesia mengenai persyaratan pengajuan banding atas sengketa pajak.

E. Sistimatika Penulisan Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima (5) bab, masing-masing bab tidak dapat dipisah-pisahkan karena memiliki keterkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Sistematika penulisan ini dimaksudkan agar dalam penulisan skripsi ini dapat terarah dan sistematis. Gambaran yang lebih jelas dalam penulisan skripsi ini dapat dilihat dalam setiap bab, yang antara lain: Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari lima (5) sub bab, yaitu latar belakang, perurnusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang permasalahan menguraikan tentang hal-hal yang menjadi alasan penulis dalam mengambil judul

" IMPLIKASI PASAL 36 ayat (4) UU NO.

14 TAHUN 2002 TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK MELALUI PENGADILAN PAJAK (SUATU KAJIAN) ". Perumusan masalah berisi tentang permasalahan yang akan diketengahkan dalam penulisan skripsi ini yakni kendala apa yang timbul dalam pengajuan banding yang dilakukan oleh Wajib Pajak, dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul dalam pengajuan banding yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Tujuan penelitian berisi tentang tujuan yang diharapkan penulis dari dilakukannya penulisan skripsi ini. Manfaat penelitian berisi tentang manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penulisan skripsi ini. Bab I1 Berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu tentang Pajak, Subyek Pajak, Wajib Pajak, Utang Pajak, Sengketa Pajak dan Banding.

Dalam tinjauan tentang Pajak, Subyek Pajak, Wajib Pajak, Utang Pajak, Sengketa Pajak dan Banding menguraikan tentang pengertian pajak, tentang pengertian subyek pajak dan Wajib Pajak, tentang apa yang dimaksud dengan utang pajak, tentang pengertian sengketa pajak, pengertian banding dan ketentuan banding pengadilan pajak. Bab I11 Berisi metode penelitian yang terdiri dari tujuh (7) sub bab, yaitu pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, jenis dan surnber data, populasi dan sampel, pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisis data. Metode pendekatan menguraikan tentang metode yang dipergunakan dalam penelitian, yaitu metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi peneliti an berisi tentang spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yakni deskriptif analitis.

Lokasi penelitian dilakukan di PT. BINTANG CITRA ASIA Surakarta, yang telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dan telah diputus oleh Pengadilan Pajak dengan sebuah nomor putusan sebagai bahan hukum yang berkaitan dengan perumusan masalah.

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data empiris dan data dari bahan pustaka Jenis data dilihat dari sudut surnbernya meliputi data primer dan data sekunder. Sedangkan populasi menguraikan apa saja yang menjadi populasi dalam penelitian. Penulisan skripsi ini yakni semua bahan, data, peraturan-peraturan dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Sampel yang dipergunakan adalah purposive sample. Pengumpulan data menguraikan tentang tentang teknik dalam

memperoleh atau mengurnpulkan data yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini yakni melalui data primer yang didukung oleh data sekunder. Metode pengolahan dan analisis data menguraikan tentang metodedalam menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah terkurnpul yakni metode deslaiptifanalitis kualitatif: Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian

mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang ada yang terdiri 3 (tiga) sub babyyaitu mengenai penyelesaian sengketa pajak berupa banding berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak di Pengadilan Pajak, kendala yang dihadapi wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak sehubungan dengan pengajuan banding di pengadilan dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Bab V berisi penutup yang terdiri dari dua (2) sub baby yaitu kesimpulan atas permasalahan yang ada dan disertai dengan saran penulis. Kesimpulan yang akan dikemukakan penulis diambil dari ha41 penelitian d m pembahasan. Saran-saran yang akan penulis kemukakan diperoleh dari hasil penelitian dan pernbahasan yang berisi tentang masukan yang dapat penulis berikan untuk menjadi bahan pemikiran bagi semua pihak.

BAB I1 TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian tentang Pajak, Subyek Pajak, Wajib Pajak, Utang Pajak, Sengketa Pajak dan Banding Sebetulnya pajak sudah menjadi budaya masyarakat di dunia sejak dulu. Pembebanan pajak kepada wajib pajak dalam hal ini rakyat dalam sebuah negara atau wilayah kekuasaan negara tertentu sudah lama dikenal oleh peradaban manusia. Dari mulai bangsa Mesir sampai kepada bangsa Indonesia. Hanya saja sebutannya berbeda beda, namun pelaksanaannya sama dengan arti pajak itu sendiri. Di zaman kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, pajak lebih tenar dengan sebutan upeti. Upeti bisa diartikan sebagai persembahan yang diberikan kepada penguasa Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian cuma-cuma) namun sifatnya merupakan kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat kepada seorang raja atau penguasa. Rakyat memberikan upetinya kepada raja waktu itu berupa natura seperti ternak, padi atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa dan lain-lain9 Dalam perkembangannya sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja. Tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya, pemberian yang dilakukan rakyat kepada raja atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm.1.

memelihara jalan, pengairan sawah, membangun sarana sosial lainnya seperti taman, serta kepentingan urnum lainnya. Pada era penjajahan, dimulailah era pajak modem dimana obyek-obyek pajak sudah jelas, seperti pajak atas tanah, pajak penghasilan dan pajak perseroan. Adanya perkembangan masyarakat yang akhirnya membentuk suatu negara dan dengan dilandasi unsur keadilan dalam pemungutan pajak, maka dibuatlah suatu ketentuan berupa undang-undang yang mengatur mengenai bagaimana tata cam pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, siapa saja yang harus membayar pajak, serta berapa besarnya pajak yang hatus dibayar. 1. Pengertian Pajak Salah satu instrumen yang digunakan dalam negara untuk menjalani fungsinya adalah pajak. Pajak dipungut dengan tujuan untuk membiayai pengadaan public goods, namun bisa juga pajak dipungut untuk mencapai tujuan tertentu yang

telah ditetapkan oleh pemerintah'O. Dalam memahami mengapa seseorang hatus membayar pajak untuk membiayai pernbangunan yang terus dilaksanakan, maka perlu dipahami terlebih dahulu pengertian dari pajak itu sendiri. Untuk mengambil pengertian yang lebih konkrit tentang pajak, dapat k i t . lihat dari pengertian yang diberikan oleh para ahli, diantaranya:

10

Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, Perpajakan Teori dun Aplikasi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 67.

1. N. J. Feldmann Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-nonna yang ditetapkannya secara umurn), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran urnurn".

2. Prof. Dr. Rochrnat Soernitro, SH, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk rnembayar pengeluaran umum12. 3. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan 13 urnurn.

4. Prof. Dr. P. J. A. Adriani Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat yrestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya

I' Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak Edisi 3, Salernba Empat, Jakarta, 2007, hlm.5 Ibid hlm.5.

'' l3

Ibid

adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan peme~intahan14. 5.

Sommerfeld, Anderson dan Brock yang mendifinisikan pajak sebagai berikut : "A Tax can be definied meaningfiully as any non penal yet compulsory

transfer of resourcesf i m the privat to the public sector, levied on the basis of pedetekined criteriaand without receipt of specific b e n 4 t of equal value, in order to accomplish some of a nationh economic and social

5. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya di sebut UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka (I), "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besamya kemakrnuran rakyat".

l4

''

R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar LJmuhukum Pajak, (Bandung: Refika Aditama, 1998), hlm. 2. Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, Perpajakan Teori dan Aplikasi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 43.

Beberapa kata dalam definisi yang telah disampaikan di atas, mempunyai arti sangat penting sebagai unsur-unsur yang memaknai pajak yaitu : 1. Pungutan dapat dipaksakan Salah satu hal yang mernbedakan pajak dengan pungutan atau iuran lainnya adalah sifat memaksa yang melekat di dalamnya. Kata "compulsory" digunakan untuk menunjukan bahwa pemungutan pajak dapat dipaksakan. Dalarn memungut pajak, pemerintah memiliki kewenangan penuh atas melakukan pemaksaan agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan selalu dapat dipaksakan. Di Indonesia, salah satu instrument paksaan dalam pemungutan pajak adalah Penagijan Pajak dengan Surat Paksa. 2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang; Unsur definisi pajak yang juga sangat penting adalah bahwa pajak hams ditetapkan berdasarkan undang-undang kata "jwedetennined criteria" secara : implisit menunjukan bahwa pungutan pajak secara implisit menunjukan bahwa pemungutan pajak tidak bisa dilakukan secara serampangan, narnun h a m ada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh otoritas publik dalam bentuk peraturan perundang-undangan. 3. Pembayar pajak tidak mendapat manfaat langsung;

Pajak dipungut bukan untuk special benefit. Artinya pembayar pajak tidak menerima langsung manfaat atas kontribusi pembayaran pajakny. Hal

tersebut berbeda dengan pungutan lainnya seperti retribusi. Retribusi dipungut kepada orang yang akan atau ingin mengkonsumsi barang dan jasa tertentu, artinya pembayar retribusi akan mendapat manfaat langsung atas pembayaran yang telah di lakukan.

4. Penerimaan pajak digunaka.untuk menjalankan fungsi negara. ' Kalimat in order to accomplish some of a nation b economic and social

objectives, artinya penerimaan pajak digunakan untuk tujuan membiayai pengadaan public goods, dan juga untuk tujuan ekonomi dan social yang dilakukan oleh pemerintah dalarn menjalankan h g s i negara. 2. SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Subjek pajak adalah mereka (orang atau badan) yang mematuhi sarat subjektif, yaitu syarat yang melekat pada orang atau badan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang.16 Sementara itu wajib pajak adalah mereka (orang atau badan) yang selain memenuhi syarat subjektif, juga harus memenuhi syarat objektif misalnya memiliki penghasilan atau memiliki bumi bangunan yang mernenuhi syarat untuk dikenai pajak dan sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subjek pajak itu belum tentu wajib pajak bila tidak memenuhi syarat objektif, sedangkan wajib pajak dengan sendirinya termasuk objek pajak. Jadi dalam hal ini pihak-pihak yang dapat disebut sebagai wajib pajak adalah : l6

Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, Andi, Yogyakarta, 2002, h.40.

1. Wajib pajak pribadi. 2. Warga negara asing yang berada atau bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan hingga meninggalkan Indonesia

3. Wajib pajak badan sejak didirikan hingga bubar. Adapun yang dimaksud dengan badan adalah bukan semata subjek pajak yang bergerak dalam bidang usaha (komersial) namun juga yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan dan sebagaianya sepanjang pendiriannya dikukuhkan dengan akta pendirian oleh yang berwenang sehingga tidak ada alasan bagi badan (khususnya organisasi) selain yang bergerak di bidang usaha untuk menyatakan bahwa mereka tidak termasuk sebagai subjek pajak.17 3. UTANG PAJAK

Rochrnat ~umitrol*menyatakan bahwa pajak sebenamya utang, yaitu utang anggota masyarakat kepada masyarakat. Utang ini menurut hukum adalah perikatan (verbintenis). Meskipunpajak itu letaknya di bidang hukum publik, tetapi erat sekali

hubungannya dengan h u h perdata dan hukurn adat. Utang Pajak menurut faham formal timbul karena perbuatan fiskus, yalcni fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Secara ekstrim, seseorang tidak rnempunyai kewajiban membayar pajak penghasilanl pendapatannya jika fiskus belwn menerbitkan SKP. Sedangkan menurut faham materiil utang pajak timbul

17

Erly Suandy, Hukum Pajak Salemba Empat, Yogyakarta, 2000, hlm. 34.

'* Rochmat Sumitro,Asas dan Dasar Perpajakan, Bandung : Eresco, 1990, hlm. .2

karena terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam undang-undang. Timbulnya utang pajak menurut faham materiil secara sederhana dapat dikatakan karena Undang-Undang atau karena tatbestand, yaitu 'rangkaian dari keadaankeadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa (baik yang feitelijk, yuridis, persoonlijk maupun zakelijk) yang dapat menimbulkan utang pajak. Utang Pajak menurut UNDANG-UNDANG REPUBLlK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAX SURAT PAKSA adalah pajak yang masih hams dibaya. tennasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Soemitro menyatakan bahwa pajak ditinjau dari segi hukum memberikan hasil yang lain. Tinjauan pajak dari segi hukum, lebih menitik beratkan kepada perikatan (verbintenis), pada hak clan kewajiban Wajib pajak, Subyek Pajak dalam hubungannya dengan Subyek Hukurn. Hak penguasa untuk mengenakan pajak, penagihan pajak dengan paksa, sanksi administrasi, maupun sanksi pidana, penyidikan, dan pernbukuan. Soernitro mengatakan pajak dilihat dari segi hokum dapat didefinisikan sebagai berikut :Perilcatan yang timbul karena Undang-undang Cjadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat

(tatbestand) yang ditentukan dalam Undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negam19

Dari pandangan itu dapat dilihat bahwa pajak merupakan sebuah perikatan. Namun perikatan dalam pajak berbeda dengan perikatan perdata pada urnumnya, karena beberapa hal, yakni : a. Perikatan perdata dapat lahir karena perjanjian dan dapat pula lahir karena

Undang-undang., sedangkan perikatan pajak hanya lahir karena Undangundang, dan tidak lahir karena perjanjian. b. Perikatan perdata berada dalam lapangan hukurn privat sementara perikatan pajak berada dalam hokum public. c. Dalam perikatan perdata, hubungan hukum tejadi diantara para pihak

yang mempunyai kedudukan yang samalsederajat, sementara di dalam perikatan pajak, kedudukan para pihaknya tidak sederajat.*' Prestasi yang dilakukan oleh Subjek Pajak untuk membayar pajak itu tidak mendapat imbalan langsung yang dapat ditunjukan. Hal tersebut membedakannya dengan retrib~si.~'

Rochmat Soemitro, ibid, hlm. 51. Santoso Brotodiharjo, OF!Cit,, hlm.1. " Bohari, Pengantar Siagkat H u h m Pajak, Jakarta : Rajawali Persada, 1995, him. 23. l9

20

'

4. SENGKETA PAJAK

Seperti kita ketahui, sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment di mana dengan sistem ini Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melunasi sendiri pajak yang terutang. Perhitungan pajak yang terutang ini didasarkan pada ketentuan perpajakan yang berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Dirjen Pajak. Di sisi lain, otoritas pajak, dalam hal ini DJP, diberikan tugas untuk melakukan pengujian dan pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat W P terhadap ketentuan perpajakan. Dalarn konteks inilah, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan pajak oleh DJP kepada sebagian WP. Hasil pemeriksaan pada umumnya berbentuk swat ketetapan pajak (SKP) di rnana SKP ini berfungsi untuk melakukan koreksi atas perhitungan yang dilakukan oleh Wajib pajak atau bisa juga untuk mengkonfmasi kebenaran perhitungan oleh Wajib pajak. Jenis-jenis SKP i n . adalah Surat Ketetapan Pajak Kwang Bayar

(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kwang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Dalam proses penetapan pajak melalui pemeriksaan ini sering tirnbul sengketa pajak antara Wajib pajak dan otoritas pajak. Sengketa ini bisa disebabkan oleh perbedaan penafsiran atas ketentuan perpajakan, perbedaan pernaharnan atas ketentuan perpajakan, perbedaan sudut pandang dalam menilai suatu fakta, bisa juga karena ketidaksepakatan dalam hal proses pembuktian.

Pengertian sengketa pajak sesuai UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK pasal 1 angka 5 adalah sengketa yang tirnbul dalarn bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 5. BANDING

Upaya wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak bidang perpajakan dapat dilakukan beberapa tahap, yaitw Pertama, Upaya keberatan merupakan upaya hukum yang diajukan oleh wajib pajak sebagai akibat dari adanya perbedaan penafsiran dan pendirian mengenai ketentuan hukum di bidang pajak terhadap suatu kasus tertentu Petugas pajak (Fiscus), dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) berdasarkan hail pemeriksaan maupun hasil penelitian. Wajib pajak yang tidak menyetujui Surat Ketetapan Pajak dapat menyelesaikan sengketanya dengan Fiscus dengan cara mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak. Selanjutnya Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan hams memberikan putusan. Apabila lewat waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya pengajuan keberatan ternyata Direktur Jenderal Pajak @JP) tidak memberikan keputusan, maka dianggap keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dikabulkan. Terdapat kemungkinan terhadap putusan dari Direktur Jenderal Pajak atas pengajuan keberatan diajukan oleh

wajib pajak, yaitu: 1. Mengabulkan keberatan, baik untuk sebagian atau seluruhnya; 2. Menolak keberatan, atau 3. Menambah besarnya pajak yang terutang yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak atau yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Wajib pajak masih belurn merasa puas terhadap keputusan yang diberikan terhadap keberatan yang diajukan, maka yang bersangkutan dapat menempuh saluran hukum lainnya, yaitu dengan mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan pajak,

Kedua, Pengajuan banding yang disampaikan kepada pengadilan pajak. Pengajuan banding adalah salah satu hak yang diberikan oleh Undang-Undang Perpajakan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak yang dialaminya dengan Fiscus dihadapan badan peradilan pajak.

Langkah ini merupakan upaya lanjutan yang dapat ditempuh wajib pajak apabila upaya penyelesaian sengketa pajaknya dengan Fiscus di tahap keberatan tidak dapat terselesaikan sesuai keinginan wajib pajak. Pengadilan Pajak adalah badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman bagi Wajib pajak atau Penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Namun untuk dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak, beberapa ketentuan clan persyaratan formal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sebagai Pemohon Banding.

B. Ketentuan Banding Pengadilan Pajak

1. KOMPETENSI ABSOLUT DAN RELATIF PENGADILAN PAJAK Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai badan peradilan administrasi khusus

dibidang perpajakan yang merupakan badan peradilan yang melaksanakan kehasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak Kehasaan (kompetensi Absolut) Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal31, 32, dan 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, di mana kehasan (kompetenasi Absolut) tersebut adalah: 1. Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir

dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa "tidakdapat diterima" yang menyangkut kewenangan/kompetensi; 2. Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan

memutus Sengketa Pajak; 3. Pengadilan Pajak dalarn hal Banding hanya memeriksa dan memutus

sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa

atas pelaksanaan penaghan pajak atau keputusan pembetulan atau, keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat- (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku; 5. Pengadilan Pajak mengawasi kuasa hukurn yang memberikan bantuan

hukurn kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak;

6. Pengadilan Pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan Sengketa Pajak dari pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk kompetensi relatif yang menyangkut kewenangan mengadili suatu lembaga pengadilan terhadap kewenangan mengadili pengadilan dari lingkungan peradilan yang sarna dengan wilayah hukum yang berbeda, maka kompetensi Pengadilan Pajak di atur dalarn Pasal 3 dan Pasal 4

Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diketahui bahwa kedudukan Pengadilan Pajak adalah di ibukota negara, maka Pengadilan Pajak hanya ada di ibukota Jakarta Oleh karena karakteristiknya yang unik, maka sifat Pengadilan Pajak adalah tidak harus in persona (para pihak hams dihadirkan). Dalam Pengadilan Pajak yang diperiksa hanyalah dokumen, yaitu berupa laporan keuangan, rekening bank, data transaksi, mengenai ornzet, dan ~ e b a ~ a i n ~ a . ~ ~ 22 23

Y. Sri Pudyatmoko, Pengadilan dun Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2005, hlm 73-74. Rizky Argama, Pengadilan Pajak Di Indonesia: Aturan Dan Pelaksanaannya Sebagai Solusi Sengketa Pajak, makalah, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 13-14, Desember 2005.

2. OBJEK SENGKETAPAJAK Untuk mengetahui objek sengketa dalam sengketa pajak dapat dilihat dari pengertian sengketa pajak itu sendiri. Seperti yang diuraikan mengenai pengertian sengketa pajak maka tampak jelas yang menjadi objek sengketa pajak adalah Keputusan. Yang dimaksud dengan Keputusan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah suatu penetapan tertulis dibidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Sedangkan yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang menurut UndangUndang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubemw, Bupati atau Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sesungguhnya objek sengketa pajak adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati atau Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk untuk rnelaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan baik di pusat maupun di daerah. Jenis-jenis Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara mengenai pajak tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat berupa: a.

Surat ketetapan pajak kurang bayar.

b.

Surat ketetapan pajak kurang bayar tarnbahan.

c.

Surat ketetapan pajak lebih bayar.

d.

Surat ketetapan pajak nihil

e,

Pemotongan atau pernungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

f.

Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang.

g.

Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal25 ayat (1) dan Pasal26.

h.

Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Taghan Pajak.

i.

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak.

Bentuk dan isi dari masing-masing jenis keputusan tersebut bemariasi tergantung jenis pajak dan pejabat yang membuatnya. 3. SUBJEK SENGKETA PAJAK

Subjek sengketa pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menwut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Sedangkan yang dimaksud deilgan badan adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perseroan atau Perkumpulan lainnya, Firma,

Kongsi, Perhunpulan Koperasi, Yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.24 Kalau memperhatikan pengertian tersebut, maka subjek sengketa pajak adalah antara pemerintah atau pejabat tata usaha negara dengan seseorang atau badan hukum perdata. 4. PERSYARATAN FORMAL PENGAJUAN BANDING

Berdasarkan Pasal 27 ayat (I)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN

UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP), Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimakmd pasal 26 ayat (1). Sedangkan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) UU KUP menyebutkan : Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal swat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Dengan demikian, proses pengajuan banding hanya dapat dilakukan apabila telah melalui proses keberatan. Sedangkan badan peradilan pajak yang dimaksud adalah Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002. Adapun syarat mengajukan banding yang harus dipenuhi Wajib pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu:

24

Galang Asrnara, Peradilan Pajak dun Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Htrkurn Pajak di Indonesia, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm.63.

Pasal35 : 1. Banding diajukan dengan Swat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. 2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundangundangan perpajakan. 3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding. Pasal36 : 1. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Swat Banding. 2. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterirna swat keputusan yang dibanding. 3. Pada Swat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding. 4. Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), ayat (2), dan

ayat (3) serta Pasal35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen). Pasal37 1. Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli, warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.

2. Apabila selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukurn dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Banding pailit.

3. Apabila selama proses Banding pemohon Banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahanlpemekaran usaha,

atau likuidasi, permohonan

dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud. Apabila persyaratan formal sebagaimana diatur dalam pasal 35, pasal 36 dan pasal37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi, berarti bahwa permohonan banding Wajib Pajak sudah memenuhi syarat formal dan selanjutnya akan diproses lebih lanjut dengan PEMERIKSAAN DENGAN ACARA BIASA. Sedangkan apabila persyaratan formal sebagaimana diatur dalam pasal 35, pasal 36 dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak terpenuhi, maka permohonan banding akan diproses dengan PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) angka 1 dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak. 5. SUSUNAN ATAU TINGKATAN PENGADILAN DAN UPAYA HUKUM Pengadilan Pajak hanya mengenal satu tingkatan. Pengadilan Pajak adalah lembaga peradilan yang pertarna dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Jadi tidak memiliki pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi

sebagaimana pengadilan-pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata,UsahaNegara dan Peradilan Militer. Tidak adanya tingkatan lain selain Pengadilan Pajak dalam system Peradilan Pajak merupakan karakteristik Peradilan Pajak di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Tidak adanya tingkatan Pengadilan Pajak, juga menyebabkan tidak adanya upaya

hukurn lain bagi Wajib Pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak. Satu satunya yang ditempuh adalah upaya hukum luar biasa bempa Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung. Peninjauan kembali hanya akan memeriksa berkas perkara dan menilai apakah hukum sudah diterapkan dengan benar atau tidak. Sedangkan alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali juga terbatas.

BAB n I METODE PENELITIAN

Di dalam penyusunan skripsi yang bejudul " IMPLIKASI PASAL 36 ayat

(4) UU NO. 14 TAHUN 2002 TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK MELALUI PENGADILAN PAJAK (SUATU KAJIAN) " ini membutuhkan data yang akurat baik data primer maupun data sekunder, guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirurnuskan pada Bab Pendahuluan. Guna mendapatkan data yang diperlukan sehingga memberikan gambaran secara jelas mengenai permasalahan-pennasalahan seperti penulis maksudkan, maka diperlukan suatu langkah-langkah atau metode dalarn penelitian. Metode pada hakekatnya mernbentuk pedoman tentang tata cara seseorang mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Kegiatan penelitian dilakukan apabila seseorang melakukan usaha untuk bergerak dari teori ke pemilihan metode. Metode penelitian merupakan suatu bagian dalarn penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan k e b e n a r a n ~ ~ ~ a . ~ ~ Seorang peneliti harm menguasai secara seksama metode penelitian baik penguasaan teori-teori penelitian, praktek penerapannya maupun tata cara penulisan laporan yang benar. 25 Sutrisno Hadi, Metode Riset Nasional, AKMIL, Magelang, 1987, hlm.8.

Dalam ha1 ini tidak mungkin seorang peneliti a k a . melakukan penelitian dan menuliskan laporan hasil penelitiannya secara sempurna bila ia tidak menguasai metodenya Penguasaan metode penelitian akan bermanfaat secara nyata bagi seorang peneliti dalam melakukan tugas penelitian. Sehingga, peneliti akan dapat melakukan penelitian lebih benar sehingga hasil yang diperoleh tentu berkualitas prima?6 Dari uraian di atas metode merupakan unsur mutlak guna melakukan penelitian. Sehingga dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu: A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalarn penelitian ini terutarna adalah pendekatan yuridis empirip. Yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nil dan fkgsional dalam sistem kehidupan yang r n e ~ n ~ o l a ~ ~ Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-noma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jala. terjun langsung dari objeknya.

26 27

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, 1984, hlm.5 1.

B. Spesifikasi Penelitian Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskripsi, dengan analisis datanya bersifat deskriptif analitis. Deskripsi maksudnya, penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan a k ~ r a ttentang ~~

IMPLIKASI PASAL 36 ayat (4) UU NO. 14 TAHUN 2002 TERHADAP W A Y A PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK MELALUI PENGADILAN PAJAK. Sedangkan deskn'ptii artinya dalam penelitian ini analisis datanya tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat dedukrif; berdasarkan teori atau konsep yang bersifat m u m yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data lain~ya,~'serta analitis artinya dalam penelitian ini analisis data mengarah menuju ke populasi data.30 C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalarn penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data empiris) dan dari bahan pustaka.31 Adapun jenis data dilihat dari sudut sumbernya meliputi: 1. Data Primer Adapun data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman secarajelas dan lengkap terhadap data sekunder yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni dari responden. Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukurn, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm.36 29 Ibid,hlm.38 3D Ibid,hlm.39 31 Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm.5 1

2. Data Sekunder Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti.

D. Populasi dan Sampel Populasi atau universe adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciriciri atau karakteristik yang s a ~ n a Sampel . ~ ~ yang dipergunakan dalam penelitian dengan judul

"

IMPLIKASI PASAL 36 ayat (4) UU NO. 14 TAHUN 2002

TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

MELALUI

PENGADILAN PAJAK" adalah purposive sample. Penarikan sampel secara purposive yaitu penentuan responden yang didasarkan atas pertimbangan tujuan

tertentu dengan alasan responden adalah orang-orang yang mempunyai sengketa pajak dan terkendala persyaratan pasal 36 ayat (4) UU no. 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak yang dapat memberikan data dan informasi, yang dalam hal ini adalah wakil dari PT.BMTANG CITRA ASIA .

E. Pengumpulan Data Dalarn pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikurnpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Oleh karena metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, maka penulis akan mengunakan data primer dan data sekunder.

32

Ibid, hlm. 172

1. Data Primer Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan yang dilakukan merupakan upaya memperoleh data primer berupa observasi, wawancara, dan keterangan atau informasi dari responden dalam hal ini adalah PT.BINTANG ClTRA

ASIA.^^

2. Data Sekunder Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teoriteori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan penmdang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya. F. Metode Pengolahan dan Analisis Data Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapar~gan, selanjutnya akan dilakukan proses editing atau pengeditan data. Hal ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbajki dengan cara menjajalu kembali ke sumber data. Setelah pengeditan data selesai dilakukan, maka proses selanjutnya adalah pengolahan data yang akan dilakukan dengan cara coding atau pemberian kode-kode tertentu, kernudian data dikelompokkan dan selanjutnya di

33

Penelitian dilakukan di PT.BMTANG CITRA ASIA melalui observasi, wawancara, dan merninta keterangan atau informasi kepada responden yang dalam ha1 ini diwakili oleh Ibu WIDJAJA KUSUMANINGSIH selaku direktur, yang dimulai sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan 26 Februari 2014.

tuangkan dalam bentuk tabel. Setelah pengolahan data selesai dilakukan, selanjutnya

akan dilakukan analisis data secara deskriptif-analitis-halitatif;dan khusus terhadap data dalam dokumen dokurnen akan dilakukan kajian isi (content analysis),34Lexy Moleong mengemukakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesirnpulan yang sahih dari suatu dokumen untuk kemudian diambil suatu kesimpulan sehingga pokok permasalahan yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dapat terjawab.

34 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlrn. 163-

165.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Pajak berupa Banding Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak di Pengadilan Pajak Pada dasarnya, penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak diatur dalam Bab N Pasal 34 d d Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 termasuk pengaturan tentang upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Prosedur pemeriksaan perkara Banding sebagaimana diatur dalarn UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002, akan diuraikan sebagai berikut: 1. Memasukan Surat Permohonan Banding Banding diajukan oleh Wajib Pajak atau Ahli Warisnya, seorang pengurus (bila berstatus badan Hukum) atau Kuasa Hukumnya, dengan surat pemohonan banding berbahasa Indonesia ke Pengadilan Pajak. Jangka waktu diajukannya banding 3 (tiga) Bulan sejak tanggal diterimanya swat keputusan yang dibanding. Yang dimaksud dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari tanggal Keputusa. diterima sampai dengan tanggal Surat Banding dikirim oleh pernohon Banding. Pada prinsipnya jangka waktu pengajuan Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, dimaksudkan

agar pemohon Banding mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan Banding beserta alasan-alasannya. Apabila ternyata jangka waktu dimaksud tidak dipenuhi oleh pemohon Banding karena keadaan di luar !tela~maannya(force majew), jangka waktu dimaksud dapat dipertimbangkan oleh Majelis atau Hakim Tunggal. Terhadap satu swat keputusan diajukan satu swat banding, dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterimanya swat keputusan yang di banding dan melampirkan salinan keputusan yang dibanding. Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, maka banding hanya dapat diajukan apabila telah dibayar sebesar 50 % ( l h a puluh persen) dari jumlah yang terutang (Pasal 36 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2002) . Terhadap Banding dapat diajukan swat pemyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak, dan Banding yang diajukan swat pernyataan pencabutan akan dihapus dari daftar sengketa dengan penetapan Ketua Pengadilan atau Putusan Majelis / Hakim Tunggal melalui pemeriksaan. Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan, tidak dapat diajukan kembali (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002). 2. Persiapan persidangan Berbeda dengan mekanisme di Pengadilan pada urnumnya, pada Pengadilan Pajak acara jawab menjawab antara pemohon banding dengan terbanding atau dilakukan sebelum penunjukan Majelis Hakim artinya hal tersebut dilakukan oleh

Penitera sebelum dilakukan persidangan oleh Hakim. Panitera Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari hams sudah mengirimkan salinan suratbanding kepada pihak lawan (terbanding). Kemudian terbanding dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman, harus sudah menyarnpaikan swat uraian banding. Selanjutnya surat uraian banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari oleh Panitera harus sudah dikinnkan kepada pihak lawan @emohon banding), dan pemohon banding dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari harus sudah menyampaikan surat bantahan. Oleh Panitera surat bantahan dari pemohon banding dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari harus sudah dikirimkan kepada terbanding. 3. Pemeriksaan di persidangan

Untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis untuk acara biasa atau Hakim Tunggal untuk acara cepat. Pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan oleh Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk

urnurn. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa, Majelis melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan atau kejelasan berkas perkara banding. Kelengkapan berkas banding adalah kelengkapan mengenai ada atau tidak adanya fotocopy swat keputusan yang dibanding atau digugat. Sedang yang dimaksud dengan kejelasan banding atau gugatan adalah kejelasan atas alasan-alasan banding atau gugatan. Ketidaklengkapan dan atau ketidak jelasan banding dan gugatan sepanjang bukan merupakan persyaratan formal seperti harus menggunakan Bahasa Indonesia, satu swat keputusan satu swat gugatan, dan pembayaran 50% (limapuluh persen) dari

pajak terutang ( persyaratan formal diatur dalam Pasal 35 dan pasal 36 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002), kelengkapannya dan atau kejelasannya dapat diajukan dipersidangan. Untuk kelancaran persidangan, Majelis Hakim dapat memanggil pihak-pihak yang bersengketa. di Pengadilan Pajak, sifat pemanggilan terhadap pihak terbanding merupakan keharusan, sementara itu untuk pihak pemohon banding bukan merupakan keharusan. Artinya, Ketua Majelis dapat memanggil pihak pemohon banding hanya apabila diperlukan untuk mernberikan keterangan. Namun demikian pihak pemohon banding dapat memberitahukan kepada Ketua Majelis untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan, dan Ketua Majelis akan memberitahukan hari clan tanggal persidangan kepada pemohon banding. Kepada terbanding, Majelis Hakim clapat mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang dikemukakan pemohon banding dalam surat banding dan dalam surat bantahan. Apabila majelis memandang perlu, dalam ha1 pemohon banding hadir dipersidangan, Ketua Majelis dapat merninta pemohon banding memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa pajak, yaitu : a. Pemeriksaan sengketa pajak dengan acara cepat dilakukan terhadap:a.

sengketa pajak tertentu, yaitu sengketa sengketa berupa banding atau gugatan yang tidak memenuhi persyaratan formal banding ataupun persyaratan formal gugatan.

b.

Gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan pajak yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 (enarn) bulan dengan acara biasa sejak gugatan diterima.

c. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan mengenai persyaratan isi putusan (sebagaimana diatur dalarn Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2002) atau kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung, dalam putusan Pengadilan Pajak. d.

Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak.

Pemeriksaan acara cepat dilakukan tanpa surat uaian banding atau swat tanggapan dari terbanding atau tergugat dan tanpa swat bantahan dari penggugat. 4. Putusan Putusan dalam sengketa pajak dengan acara biasa, terhadap perkara banding harus sudah dijatuhkan oleh Hakim dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan sejak surat banding diterima, dan apabila ada hal-ha1 khusus dapat diperpanjang untuk paling lama 3 (tiga) bulan. Hal-hal yang khusus tersebut antara lain pembuktian sengketa rumit dan pemanggilan saksi memerlukan waktu yang 1arna.Terhadap sengketa pajak tertentu yang diperiksa dengan acara cepat sebagaimana telah diuraikan sebelurdya diputus dalam j angka waktu 30 (tigapuluh) hari. Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta

berdasarkan keyakinan Hakim. Dalam hal diperiksa oleh Majelis, putusan diarnbil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Ketua Majelis. Dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Putusan Hakim yang tidak sepakat dengan putusan yang diarnbil hams dinyatakan dalarn putusan Pengadilan Pajak (dissenting opinion). Putusan yang diberikan oleh Pengadilan Pajak baik dalam ha1 banding maupun gugatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 80 ayat (I), dapat berupa : a. Menolak

b. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya c. Mer arnbah pajak yang harus dibayar

d. Tidak dapat diterima e.

Membetulkan kesalahan tulis danlatau kesalahan hitung, danlatau

f. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan

hukum tetap. Para pihak yang bersengketa dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung berdasarkan hukurn acara yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung.

B. KENDALA YANG DIHADAPI WAJIB PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN PENGAJUAN BANDING DI PENGADILAN PAJAK

Untuk mel. sengketa pajak seh~ akan dipaparkan su dengan pihak fiskus.

1. Latar belakang ti Kantor Pelayi pajak yang telah Bayar (SKPKB) I Masa pajak :Agush

A. Dasar Pengenaan Pajak -

yang Y Y N nya hams

- -..,,.olra~~

dipungut sendiri

B. Pajak Keluaran yang hams dipungut 1 dibayar sendiri Dikurangi : C. PPN yang disetor dimuka dalam Masa pajak yang sama

D. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan E. Lain-lain E. Jumlah perhitungan PPN Kurang ( Lebih ) Bayar F. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya G. PPN yang kurang dibayar

H. Sanksi administrasi - Bunga Pasal 13 (2) KUP I.Sanksi administrasi - Kenaikan Pasal 13 (3) KUP G Jumlah PPN yang masih hams dibayar

Wajib Pajak ( IT. BINTANG CITRA ASIA ) dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan tidak setuju

seluruhnya atas hasil pemeriksaan tersebut,

sehingga jumlah pajak yang telah disetujui adalah NIHIL atau Rp 0,-- ( seperti

tercantum

dalam SKPKB Pajak Pertarnbahan Nilai Barang dan Jasa No.

00184/207/08/528/10 tertanggal27 Oktober 2010). 2. Upaya hukum keberatan Dengan diterbitkannya SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Nomor

00184/207/08/528/10,PT. BINTANG CITRA ASIA kemudian mengajukan keberatan melalui swat dengan nomor :009BCiW11 tanggal 25 Januari 2011 yang diterirna oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar pada tanggal 25 Januari 2011 juga. Pada dasarnya keberatan diajukan atas materi koreksi yang tidak dapat diterima oleh wajib pajak ( dalam hal ini adalah PT. BINTANG CITRA ASIA ) yaitu KORE&SI DPP

- PENIZRAHAN

W G TERUTANG

PPN SEBESAR Rp 182.031.727,- ( merupakan alokasi / bagian dari koreksi atas obyek yang belum dipungut PPN selama tahun 2008 yang total koreksinya sebesar Rp 2.114.168.49I,--). Surat keberatan PT. BINTANG CITRA ASIA Nomor : OO9BCA/Z11 tanggal 25 Januari 2011 kemudian dijawab oleh Direktorat jenderal Pajak Kantor

Wilayah DJP Jawa Tengah 11 melalui swat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP - 1775/WPJ32/BD.06/2011tanggal 19 Oktober 201 1 yang isinya memutuskan mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan perincian sebagai berikut :

URAIAN PPN Kurang (Lebih) Bayar

SemuIa

DitambahIDikurangi

Menjadi

@PI

@PI

CRP)

344.906.665

(3.243.486)

341.663.1 79

-

-

-

33.472.614

(1.278.70)

28.1 8 1.903

689.8 13.330

(6.486.972)

683.326.358

Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan Jumlah PPN Yang Masih Harus (lebih) dibayar 3. Upaya hukum banding

PT. BTNTANG CITRA ASIA mengajukan banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KJ3P - 1775/WPJ.32/BD.06/2011 tanggal 19 Oktober 20 11 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah 11. 4. Kendala yang dihadapi Wajib Pajak a. Bidang. administratif

Ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mensyaratkan h a m dilunasinya utang paj ak sebesar 50% (lima puluh persen) agar banding dapat diproses seringkali menjadi pertanyaan Wajib pajak. Dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak menjelaskan alasan disyaratkannya pembayaran 50% (lima puluh persen) dari utang pajak. Oleh karenanya, wajib pajak merasa diperlakukan tidak adil. Persyaratan pembayaran lirna puluh persen dari pajak yang terutang, kalau banding itu diperuntukkan terhadap besarmya

pajak yang terutang tidak boleh dilegalkan karena dengan adanya ketentuan keharusan membayar terlebih dahulu 50% (lima puluh persen) dari utang pajak, berarti Wajib Pajak dianggap telah bersalah. Secara a contrarium Direktur Jenderal Pajak dianggap telah benar dan tidak melanggar ketentuan hukum dalam mengambil keputusan menentukan jumlah pajak terutang. Ketentuan ini pun telah melanggar asas keadilau dan HAM karena hak Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan melalui institusi Pengadilan Pajak telah di kebiri dengan adanya kewajiban melaksanakan terlebih dahulu keputusan tersebut, walaupun hanya sebagian. Pada hal keputusan tersebut belum atau akan diuji kebenarannya oleh hakim di pengadilan, artinya ada kemunglunan keputusan tersebut bertentangan dengan peratam hukum dan harus dibatalkan. Hal ini tidak dibenarkan dalam hukurn pajak, karena apabila keputusau tersebut bertentangan dengan peraturan hukum sehingga merupakan kesalahan pejabat pajak, tetapi yang menanggung

resiko adalah wajib pajak sehingga tidak benar konstruksi hukurn yang terdapat pada Pasal36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak. b. Bidang yudisial

Yaitu mengenai kewajiban Hakim untuk menghadirkan pihak pemohon banding atau penggugat dalam p e m e h n dipersidangan. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Pengadilan Pajak disebutkan

"

bahwa pemohon banding atau

penggugat dapat memberitahukan kepada Ketua untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan". Pasal tersebut dapat menimbulkan multi

tafsir tentang apakah untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan - merupakan hak dari Wajib Pajak selaku pemohon banding atau penggugat, atau merupakan kewenangan hakim berdasarkan perlu atau tidaknya pemohon banding atau penggugat dimintakan keterangannya dipersidangan. Kata-kata "dapat" mengandung arti bahwa tidak ada kewajiban hakim untuk menghadirkannya dipersidangan dengan demikian pemohon banding atau penggugat tidak mutlak mempunyai hak untuk hadir dipersidangan, karena dengan kata-kata dapat tersebut keputusan untuk bisa hadir atau tidak pemohon banding atau penggugat dipersidangan ditentukan oleh Hakim, berdasarkan perlu atau tidaknya

pemohon banding

atau penggugat

dimintakan

keterangannya

dipersidangan. Hal ini berarti telah melanggar hak Wajib Pajak selaku pemohon banding atau penggugat untuk membela kepentingannya semaksimal mungkin dengan menyampaikan pendapatnya secara lisan dipersidangan. Kata "dapat" juga bisa mengandung arti bahwa apabila pemohon banding atau penggugat menghendaki untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan, maka pemohon banding dapat memberitahukan (sebaiknya secara tertulis) kepada Ketua Pengadilan. Hal ini juga dapat berarti bahwa Wajib Pajak selaku pemohon banding atau .penggugat mempunyai hak untuk membela kepentingannya

semaksimal munglun dengan hadir dipersidangan

guna

menyarnpaikan pendapatnya secara lisan sepanjang memberitahukan kepada Ketua Pengadilan.

Kendala dibidang yudisial lainnya adalah tidak adanya kesempatan7untuk menempuh upaya hukum biasa bagi para pihak yang bersengketa, dan hanya ada upaya hukurn luar biasa berupa PK ke Mahkamah Agung. Hal ini dianggap telah melanggar hak untuk mempemleh keadilan dengan cara mengajukan pemeriksaan ulang vertikal kepada institusi pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan sistem yang secara umum berlaku. Adanya upaya hukum PK ke Mahkamah Agung mernang diakui sebagai suatu peningkatan dibandingkan dengan saat badan peradilan pajak bemama BPSP, yang sama sekali tidak memberi peluang untuk menernpuh upaya hukum. Namun ha1 ini tidak berarti sepenuhnya dapat diterima oleb Wajib Pajak sebagai pihak pencari keadilan. Karena ketentuan PK di samping dibatasi oleh persyaratanpersyaratan (Pasal 91 Undang-Undang Pengadilan Pajak) juga permohonan PK oleh Wajib Pajak sebagai pemohon banding atau penggugat baru dapat dilakukan setelah seluruh hutang pajahya dilunasi dengan ditambah sanksi administras sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan banding dikurangi dengan pembayaran yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Karena prinsip bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan yang final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta asas bahwa permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak (Pasal

89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002), mengharuskan Wajib Pajak membayar lunas seluruh utang pajaknya sebelum mengajukan PK. Hal ini sudah

barang tentu sangat memberatkan bagi Wajib Pajak dan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa keharusan membayar lunas utang pajak sebelum pengajuan PK telah melanggar asas keadilan. Sanksi administrasi sebesar 100 % (seratus persen) juga sangat memberatkan Wajib Pajak selaku pemohon banding dan sangat tidak adil. Disatu sisi, apabila Wajib Pajak selaku pemohon banding tidak membayar jumlah pajak yang masih hams dibayar yang tercanturn dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan kemudian

permohonan bandingnya ditolak ataupun dikabulkan sebagian, maka terancam dikenakan sanksi sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan banding dikurangi dengan pembayaran yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Sebaliknya apabila Wajib Pajak selaku pemohon banding dikabulkan atau diterima sebagian permohonan bandingnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan urnum dan Tata Cara Pepajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Besaran imbalan bunga yang diterima Wajib Pajak dalam ha1 permohonan bandingnya dikabulkan atau diterima sebagian - maksimal hanya 48 % (empat puluh delapan persen), tidak sebanding dengan besarnya sanksi yang dikenakan oleh Direktur Jenderal Pajak yang sebesar 100 % yang diatur dalam Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Pepajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi : " Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelurn mengajukan keberatan". C. Upaya untuk mengatasi kendala yang tirnbul dalam penyelesaian sengketa

pajak di Pengadilan Pajak Apabila ditinjau dari kendala yang dihadapi Wajib Pajak sehubungan dengan penyelesaian sengketa pajak melalui upaya banding di Pengadilan pajak, maka untuk mengatasi kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak yaitu : C.1. Memanfaatkan ketentuan Pasal 27 ayat (5c) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN TENTANG KETENTUAN W

1983

M DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

PT. BINTANG CITRA ASIA mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak dengan mernanfaatkan Pasal 27 ayat (5c) UNDANG-

UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG

KETENTUAN

UMUM

DAN

TATA

CARA

PERPAJAKAN sebagai salah satu alasan formalnya sebagaimana tercantum dalam swat permohonan banding nomor : 08/BCA/I/12 tanggal 16 Januari

2012 yang dikutip sebagai berikut : No Surat: 08/BCA/I/12 Karanganyar, I 6 Januari 20 12 Kepada Yth. Pengadilan Pajak Gedung D Departemen Keuangan Sekretariat Lantai V Jl. Dr. Wahidin No. 1,

Jakarta Pusat 10710 Perihal :Pengajuan Banding Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I1 dengan Nomor : KEP - 1775/WPJ32/BD.06/2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

Dengan hormat, Bersama swat ini kami : Nama

:PT.BINTANG CKRAASIA

NPWP

:21.002.674.6-528.000

Alarnat

:Desa Klodran RT 011 RW 0 1 Kec. Colomady Karanganyar

Mengajukan banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP

- 1775/WPJ32/BD.O6nOll tanggal 19 Oktober 2011 yang

diterbitkan oleh Direktorat jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I1 yang kami terima pada tanggal 21 Oktober 2011 tentang tentang

Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Yilai Barang Dan Jasa Landasan Formal :

1.

Pasal 35, pasal 36 dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2002 tanggal 12 April 2002 tentang pengadilan pajak, 2.

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 3 1 Desember 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Bahwa atas 1 ( satu ) Keputusan yang dibanding diajukan 1 ( satu ) Surat Banding dengan dilampiri Salinan Keputusan yang dibanding, yang dalarn

ha1 ini Surat Banding diajukan oleh pengurus PT. BINTANG CITRA ASIA, diajukan dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Direktur PT. BINTANG CITRAASIA. Sesuai penjelasan dalam ketentuan Pasal27 ayat (5c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983

tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa : 'Ijumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan pem~ohonanbanding belum meru~akan vaiak vana terutana sampai dennnn Putusan Banding diterbitkan

".

Jumlah pajak yang telah disetujui Wajib Pajak ( PT. BINTANG CITRA ASIA ) dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah NIH7L atau Rp 0,-

( seperti tercantum dalam SKPKB Pajak Pertarnbahan Nilai Barang

dan Jasa No. 00184/207/08/528/10 tertanggal 27 Oktober 2010). Dengan demikian, maka 50 % ( lima puluh persen ) dari jumlah Pajak Terutang ( seperti yang disyaratkan dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pengadilan Pajak ) adalah "NIHIL", sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Surat

Banding yang diajukan oleh PT. BINTANG CITRA ASIA telah sesuai

landasan formal dan memenuhi syarat sebagairnana yang diatur dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

tanggal 12 April 2002 tentang pengadilan pajak dan Pasal27 ayat (1) dan eyat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerhtah Pengganti UndangUndang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Bunyi Pasal36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut : (1) Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding. (2) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima swat keputusan yang dibanding. (3) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding. (4) Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35; dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

Sedangkan bunyi Pasal 27 ayat (5c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 3 1 Desember 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keernpat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi UndangUndang disebutkan bahwa : 'Ijumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum memakan paiak vanp terutan~sampai denaan Putusan Bandina diterbitkan".

Dalam surat permohonan bandingnya, Wajib Pajak selaku pemohon banding melakukan suatu manufer dengan membenturkan pasal Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pengadilan Pajak tentang salah satu syarat formal dalarn mengajukan permohonan banding, yaitu untuk membayar kewajiban pajak sebesar 50 % (lima puluh persen)

dari jumlah pajak terutang dengan

ketentuan Pasal27 ayat (5c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 3 1 Desember 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2008 tentang

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa : "jumlah pajak yang belum dibayar pada saat

pengajuan permohonan banding belum merupakan vaiak vane terutanx sum~ adenpan i Putusan Bandina diterbitkan". Karena Wajib Pajak ( IT.BINTANG CITRA ASIA ) dalam pembahasan

akhir hasil pemeriksaan tidak setuju seluruhnya atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga jumlah pajak yang telah disetujui adalah NIHIL atau Rp 0,-

( seperti tercantum dalam SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang

dan Jasa No. 00184/207/08/528/10 tertanggal 27 Oktober 201O), maka Wajib Pajak selaku pemohon banding berpendapat bahwa puluh persen ) dari jumlah Pajak Terutang

50 % ( lima

( seperti yang disyaratkan

dalarn Pasal36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pengadilan Pajak ) adalah "NIHILy', sehingga dengan demikian Wajib Pajak selaku pemohon banding tidak perlu membayar 50 % ( lima puluh persen ) dari jumlah Pajak Terutang tersebut. Wajib Pajak selaku pernohon banding menyimpulkan bahwa Surat Banding yang diajukan telah sesuai

landasan formal dan memenuhi syarat

sebagaimana yang diatur dalam Pasal35, Pasal36 dan Pasal 37 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tanggal 12 April 2002 tentang pengadilan pajak dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umum Dan

Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keernpat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi UndangUndang. Strategi Wajib Pajak selaku pemohon banding ternyata sangat jitu dan membuahkan hasil yang positif. Hal ini terbukti dari salinan resmi Putusan

Pengadilan Pajak No. Put. 42943/PP/M.IIY16/20 13 yang

diucapkan tanggal 3 1 Januari 20 13 yang salah satu pertimbangan hukumnya (dikutip dari Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 42943/PP/M.I11/16/2013) adalah sebagai berikut : PERTIMBANGAN HUKUM KETENTUAN FORMAL Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;

1. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding Bahwa banding diajukan terhadap besarnya Pajak yang terutang sesuai dengan Keputusan terbanding Nomor : KEP-17751WPJ.32;BD.06/2011 tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp 278.724.429,00;~~ -

35

Salinan Resrni Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 42943/PP/M.111/16/2013, hlm : 17

Bahwa Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Pepajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan,

"

Dalam ha1

Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak wajib melunasi Pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum Surat Keberatan di~arn~aikan";~~ Bahwa Pasal 27 ayat 5(c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Pepajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan,

"

Jumlah

Pajak yang belum diSayar pada saat pengajuan permohonan banding belum meru~akanPaiak vana terutane sampai dengan putusan banding diterbitk~n";~~ Bahwa besarnya Pajak yang Masih Harus Dibayar yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yaitu sebesar Rp 0,00, sehingga tidak' ada kewajiban pembayaran 50 % dari pajak terutang sesuai ketentuan Pasal36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2 0 0 2 ; ~ ~ Bahwa karenanya pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan ~ a j a k . ~ ~

36

Ibid hlm 18

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 42943/PP/M.I11/16/2013, hlm : 18 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 42943/PP/M.IIY16/2013, hlm : 18 39 Salinan Resrni Putusan Peagadilan Pajak No. Put. 42943/PP/M.IIU16/20 13, hlm : 18 37

C.2. Dilakukannya usulan untuk revisi terhadap Pasal36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mewajibkan pembayaran 50% (limapuluh persen) dari pajak terhutang melalui usulan perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga bisa sinkron dengan ketentuan Pasal27 ayat 5(c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan urnum dan Tata Cara Pepajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. C.3. Dilakukannya usulan untuk revisi terhadap Pasal 27 ayat (5d) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan urnurn dan Tata Cara Pepajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 - yang mengatur tentang ancaman sanksi sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan banding dikurangi dengan pembayaran yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan dalarn hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian - melalui usulan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Pepajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dengan usulan agar sanksi yang dikenakan hanya sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sehingga terdapat keseim'uangan yang adil terkait Pasal 27A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Pepajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang mengatur tentang pemberian

imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bdan.

C.4. Dilakukannya usdan untuk revisi terhadap Pasal 27A ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Pepajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang semula berbunyi : "

Apabila pengajuan keberatan, pemohonan banding, atatr pemohonan

peninjauan kembali dikabtrlkan sebagian atau seltrruhnya, selama pajak yang masih h a m dibayar sebagaimana dimakrud dalam Strrat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Ninil, dun Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkun kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimalrsud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untukpaling lama 24 (dua pultlh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

I.

untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dun Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkun

Relebihan

pembayaran

pajak

sampai

dengan

diterbitkunnya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali; atau 2. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dun Surat Ketetapan Pajak Lebih

Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai

dengan diterbithnnya Surat Keptrttrsan Keberatan, Ptrtusan Banding, atau Ptrtusan Peninjauan Kembali ". menjadi :

Apabila pengajuan keberatan atau pemohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dtra persen) sebtilan untuk selama-lamanya dtra ptrlrrh empat btrlan." Dengan demikian maka atas kelebihan pembayaran baik berasal dari kelebihan pembayaran yang tercantum dalarn Swat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak maupun jurnlah kelebihan pembayaran karena pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Swat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) akan mendapat irnbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk selarna-lamanya dua puluh empat bulan. C.5. Dilakukannya usulan untuk revisi terhadap Pasal yang mengatur tentang

kehadiran pihak Wajib Pajak selaku pemohon banding atau penggugat dalam pemeriksaan dipersidangan sebagaimana diatur dalarn Pasal 46 Undang-Undang Pengadilan Pajak

sehingga

Pasal

tersebut

tidak

menimbulkan multi tafsir dan memberikan ketegasan tentang hak Wajib Pajak selaku pemohon banding atau yenggugat untuk hadir guna memberikan keterangan lisan tanpa hams memberitahu Ketua Pengadilan Pajak.

BAB V PENUTUP

A. KESIIIIPULAN 1. Bahwa, upaya penyelesaian sengketa pajak melalui badan peradilan pajak

sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU KUP, Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). Sedangkan sebagimana ketentuan Pasal26 Ayat (1) UU KUP, Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal swat keberatan diterima hams memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Dengan demikian, proses pengajuan banding hanya dapat dilakukan apabila telah melalui proses keberatan. 2. Bahwa, kedudukan pengadilan pajak dalam sitem peradilan di Indonesia adalah sebagai badan peradilan khusus di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, narnun demikian tidak murni melaksanakan kekuasaan kehakiman, karena terdapat tugas-tugas eksekutif yang dilaksanakan oleh Pengadilan Pajak. 3. Kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak

ini terdiri dari kendala di bidang administratif dan bidang yudisial. Kewajiban wajib pajak untuk membayar 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang yang diamanatkan melalui Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang dirasa sangat memberatkan wajib pajak dapat

dieliminir dengan ketentuan yang ada pada Pasal 27 ayat (5c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tauggal3 1 Desember 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Jadi dalam hal ini, apabila Wajib Pajak akan rnelakukan upaya hukurn berupa keberatan, dan upaya hukum lanjutan berupa banding di Pengadilan Pajak, hal yang harus diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah : a. Dalam proses pemeriksaan, Wajib Pajak tidak boleh menyetujui koreksi hasil pemeriksaan yang masih menjadi sengketa dan akan diajukan upaya hukum tahap pertarna, yaitu tahap keberatan dengan membuat swat sanggahan atas koreksi h a i l pemeriksaan yang tidak disetujui tersebut. b. Koreksi hasil pemeriksaan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak harus dituangkan dalarn Berita Acara Pembahasan Akhi~Hasil Pemeriksaan yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak.

Surat Ketetapan Pajak akau diterbitkan sesuai

dengan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

c. Dalarn ha1 Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit

sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir h a i l pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan. d. Dalam ha1 Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. e. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan (atas jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak) tidak termasuk sebagai utang pajak. f. Dalam ha1 keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. g. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan

banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan. h. Dalam ha1 permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib

Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

4. Proses usulan revisi mengenai Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mewajibkan pembayaran 50% (limapuluh persen) dari pajak terhutang melalui usulan pembahan Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan upaya yang dilakukan untuk mensinkronkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 5(c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Pepajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 5. Proses usulan revisi terhadap Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang ketentuan m u m dan Tata Cara Pepajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 - yang mengatur tentang ancaman sanksi sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan banding dikurangi dengan pembayaran yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan dalarn ha1 permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian - melalui usulan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Pepajakan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dengan usulan agar sanksi yang dikenakan hanya sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan usulan revisi Pasal27A ayat ( I ) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Pepajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-TJndang Nomor 16 Tahun 2009 yang mengatur tentang pemberian imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dimaksudkan agar terdapat keseirnbangan yang adil antara besarnya reward dan punishmentnya.

B. SARAN

Agar revisi pasal Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 27 ayat (5d), Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang -Nornor6 Tahun 1983 tentaug ketentuan umurn dan Tata Cara Pepajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dapat dilaksanakan secepatnya dengan mengakomodir penerapan asas keadilan, asas kepastian hukum dan perlindungan HAM serta asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga keadilan di bidang perpajakan akan dapat dirasakan oleh Wajib Pajak sesuai kebutuhannya.

DAFTAR PUSTAKA A. DAFTAR BUKU Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998 Bambang Waluyo, Penelitian Htrkum Dalam Praktek Sinar Grafika, Jakarta, 199 1 Bohari, Pengantar Singkat Hukum Pajak Jakarta : Rajawali Persada, 1995 Dewi Kania Sugiharti, Perkembangan Peradilan Pajak di Indonesia, mandung: Refika Aditarna, 2005), Galang Asmara, Peradilan Pajak Dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalarn Hukum Pajak di Indonesia, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2006) H. Sobari, Pengantar Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, 1993 Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, Perpajakan Teori dun Aplikasi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian KualitatiJ PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000 R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Reflika, Bandmg, 1998 Rizky Argama, Pengadilan Pajak Di Indonesia: Aturan Dan Pelaksanaannya Sebagai Solusi Sengketa Pajak, makalah, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Desernber 2005 Rochrnat Surnitro, Asas dun Dusar Perpajakan, Bandung : Eresco, 1990

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, 1984, Salinan

Resmi

Putusan

Pengadilan

Pajak

No.

Put.

42943PPMIIY 16/2013 Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, Andi, Yogyakarta, 2002 Suandy, Erly, Hukzlm Pajak, Jakarta: Salemba Empat, 2009 Sumarsan, Thomas, PerpajaAan Indonesia, Bogor: Esia Media, 2009 Suparmin, Model Polisi Pendamai - Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang ,2012 Sutrisno Hadi, Metode Riset Nasional, AKMTL, Magelang, 1987 Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2007

Y Sri Pudyatmoko, Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak, PT Grarnedia Pustaka Utama Jakarta, 2005

B.DAFTAR PERUNDANGUNDANGAN Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Pepajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Undang-undang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

PT. BINTANG CITRA ASIA < 'I(;!iltfI..{-r&Lj;\fj

,i,Sil,if::i<.~~3't.,~? ?'><

SURAT KETERANGAN PENELITIAN Yang bertanda tangan dibawah ini : Nam a :WIDJAJA KUSUMANINGSIH Jabatan : Direktur PT. Bintang Citn Asia Alam at : D e s a K l o h RT 01 /RW 01, Kec. Colomadu, Kab. Kmgany ar (57172) - Indonesia Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas : Narn a :UDDIYANA NLM : 117010541 Fakultas :Hukum Program Studi :Ilmu Hukum Universitas : IVahid Hasyim, Semarang Telah selesai melakukan penelitian'pada PT. BINTANG CITRA ASIA yang beralarnat di : Desa Klodran RT 01 / RW 01, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar (57172) Indonesia yang dimulai sejak tanggal 20 Februari 2014 sarnpai dengan 26 Februari 2014 untuk memperoleh data dan / atau informasi dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : IMPLIKASI PASAL 36 AYAT (4) UNDANGUNDANG NOMOR 1 4 TAaUN 2002 TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK MELALUI PENGADILAN PAJAK" Demikian surd keterangan ini dibuat dm dibaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperiunya Karanganyar, 27 Februari 2014

WIDJAJA KUSUMANINGSIH DIREKTUR

Desa Klodran RT 01 I RW.O1, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar (57172) Indonesia. Telp.lFax. 62-2'71-731532. E-mail: [email protected]

1

PENGADILAN PAJAK

.f

Salinan Resmi

I

Putusan Pengadilan Pajak

.

'.I<.

...'

.

Mengenai Banding dari :

Nama

: 'PT. Bintang Citra Asia

NP WPMOP

: 2 1.002.674.6-528.000

Alamat

: Desa Klodran RT 01 RW 01, Kec.Colomadu,

..

i

Karanganyar 57 172

1

,I

terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak

No.KEP-1775/WPJ.32/BD.06/2011 Tanggal 19 Oktober 201 1

Mengenai Keberatan 'atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008

Dikirim kepada : PI'. Bintang Citra Asia

I

Jakarta, 2 1 Februari 2013

PUTUSAN Nomor :Put-42943/PP/M.I11/16n013 "DEMI IaADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG M.AHA ESA" PENGADILAN PAJAK I

Memeriksa dan mengadili perkara banding pada tingkat pertama dan terakhir, atas scngketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1775MJ.32BD.06/2011 tanggal 19 Oktober 201 1, tentang Keberatan atas Swat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00184/207/08/528/10 tanggd 27 Oktober 2010 Masa Pajak Agustus 2008, yang terdaftar dalarn berkas perkara Nomor: 16-060887-2008 telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Bintang Citra Asia, NPWP: 21.002.674.6-528.000, Jenis Usaha: Pabrik Rokok, beralamat di Desa Klodran RT 01 RW 01, Kec. Colomadu, Karanganyar 57172, dalam hal ini diwakili oleh: Sdr. Widjaja Kusumaningsih, jabatan: Direktw 11, yang memberikan Kuasa kepada: : Uddiyana, S.E : Kuasa Hukum ljin Kuasa Hukum ' : KEP-627/PP/IKH/2011 tanggal 3 1 Oktober 201 1, Ijin Kuasa Hukum Perpanjangan : KEP-730/PPhKH/20 12 tanggal 14 November 2014,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 021/BCANI/12 tanggal 06 Juni 2012. untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding; MELAWAN Dircktur Jenderal Pajalc, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta, dalarn hal ini diwakili oleh: : Widi Pramono : Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak

at Tugas Nomor: ST-7045/PJ.07/20 12 tanggd 12 Juni 20 12, : Hargo Nugroho : Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak

rat Tugas Nomor: ST-7045/PJ.07/2012 tanggal 12 Juni 2012, Swat Tugas Nomor: ST-8036/PJ.07/2012 tanggal 03 Juli 20 12, Surat Tugas Nomor: ST-8932/PJ.07/20 12 tanggal 24 Juli 2012, Surat Tugas Nomor: ST-9819/PJ.07/2012 tanggal 29 Agustus 2012, Surat Tugas Nomor: ST-12370/PJ.07/2012 tanggal 3 1 Oktober 2012, Surat Tugas Nomor: ST1356 l/PJ.07/2012 tanggal 27 November 2012. : Adiprasetyo : Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak

rat Tugas Nomor: ST-7045/PJ.07/2012 tanggal 12 Juni 2012, Surat Tugas Nomor: ST-8036/PJ.07/20 12 tanggal 03 Juli 2012, 4. Nama : Sri Widyatningsih : Direktorat Keberatm dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak Unit Organisasi berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-7045/PJ.07/2012 tanggal 12 Juni 2012, Surat Tugas Nomor: ST-8036/PJ.07/2012 tanggal 03 Juli 2012, Surat Tugas Nomor: ST-8932/PJ.07/2012 tanggal 24 Juli 2012, Surat Tugas Nomor: ST-9819/PJ.071'2012 tanggal 29 AgusNs Surat Tugas Nomor: ST-I 1488/PJ.07/2012 tanggal 09 Oktober 2012, Surat Tugas Nomor: S

2

Put-42943/PP/M.IIUIdn013 PT Binlang Cifra Asia

i

12370DJ.07/2012 tanggal 3 1 Oktober 2012, Surat Tugas Nomor: ST-13561/PJ.07/2012 tanggal 27 November 20 12. O

5. Narna :Ahrnad Rifan Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-8036/PJ.07/2012 tanggal 03 Juli 2012, Swat Tugas Nomor: ST-8932PJ.0712012 tanggal 24 Juli 2012, Surat Tugas Nomor: ST-981 9/PJ.07/2012 tanggal 29 Agustus 2012, Surat Tugas Nomor: ST-11488iPJ.0712012 tanggal 09 Oktober 20 12, Surat Tugas Nomor: ST-12370/PJ.07/2012 tanggal 3 1 Oktober 2012, Surat Tugas Nomor: ST-13561/PJ.O7I2012 tanggal 27 November 2012. 6. Nama :Anhari Masrob Unit Organismi :Direktorat Kcberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Tugas Nomor. ST-8932tPJ.0712012 tanggal 24 Juli 2012,

7. Nama :Bayu Perdana Unit Organisasi :Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-11488/PJ.07/2012 tanggal 09 Oktober 2012, 8.Nama : Banu Muzafar Unit Organisasi : Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah 11, Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Suiat Tugas Nomor: ST-386tWPJ.3uB0.01n012 tanggal 12 Juni 20 12,

9. Nama :Mardiyanto Unit Organisasi : Kantor wilayah DJP Jawa Tengah 11, Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-386tWPJ.32A3G.Oln012 tanggal 12 Juni 2012, Surat Tugas Nomor: ST-509/\VPJ.3UBG.0112012 tanggal 24 Juli 2012, : Mursidi 10. Narna Unit Organisasi :Kantor wi1ayah DJP Jawa Tengah 11, Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-386NPJ.32tElG.O 112012 tanggal 12 Juni 20 12, Swat Tugas Nomor: ST-509/WPJ.3UBG.01/2012 tanggal 24 Juli 2012,

11. Nama

:Arif Wahyudin Unit Organisasi : Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah 11, Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-386/WPJ.32/BG.O112012 tanggal 12 Juni 20 12,

12 Nama :Banu Muzafar : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I1 . Unit Organisasi berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-509/WPJ.32/BG.01/2012 tanggal 24 Juli 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding; Pengadilan Pajak tersebut: Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.O0581/PP/PM/V/2012 tanggal 2 5 Mei 2012 yang menetapkan tempat persidangannya dilaksanakan di Yogyakarta juncto Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-008/PP/2012, tentang Susunan Majelis Hakim' Pemeriksa dan Pemutus Sengketa Pajak clan Hakim Tunggal Pada Pengadilan Pajak juncto Revisi Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Rev.Pen.033 l/PPIPM/XV2012, tanggal 27 I November 2012; rm,ohonan Banding Pemohon Banding Nomor: 08BCA/Y12 tanggal

P~l-42943/PP/M.IlI/l6/20l3 PT Blntang CItraAsia

Membaca Surst Uraian Banding Terbanding Nomor: UB-54/WPJ.3UBD.06/2012 tanggal 09 April 2012; Membsca Surat Bsntahsn Pemohon Banding Noinor: 033/BCANI/12 tanggal 08 Juni 20 12; Mendengarlcan lceterangan para pihak yang bersengketa dalarn persidangan; Memeriksa bukti-bulcti yang disampaikan para pihak yang diajukan dalarn persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bays Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 001841207/087528/10 tanggal 27 Oktober 2010 Masa Pajak Agustus 2008 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar Berdasarkan Laporan Pemeriksm Pajak Nomor: LAP-001 08MrPJ.32/KP.O705~SIS/2010tanggal 19 Oktober 20 10, dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungutjdibayar sendiri Dikurangi: PPN Disetor dimuka Rp 208.273.192,OO Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Ru 98.974.350.00 Jumlah Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar Kelebihan pajak yang sudah diiompensasikan ke Masa Pajak berikutnya I ' PPN ymg kurang dibayar . Sanksi Admiistrasi : - Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP PPN yang masih hams dibayar Jumlah yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

-

Rp3.355.5 16.227,OO Rp 281.967.915,OO

,

Rp 307.247.542.00 (Rp 25.279.627,OO)

RD 370.186.292.00 Rp 344.906.665,OO

7 Rp 689.81 3.330,OO

RP.

0,OO

Menimbang, bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00184L!07/08/528/10 tanggal 27 Oktober 2010 Masa Pajak Agustus 2008, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor: 009/BCAW11 tanggal 25 Januari 201 1 yang diterima oleh Terbanding tanggal 25 Januari 201 1, dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1775/WPJ.32/BD.O612011tanggal 19 Oktober 201 1 permohonan Pemohon Banding tersebut diterima sebagian dengan perincian sebagai berikut : Uraian PPN Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan Jumlah PPN ymh (lebih) dibayar

-

Semula

(RP)

Ditarnbahl Dikurangi

Menjadi

(RP)

(RP)

544.906.665

(3.243.486)

341.663.179

33.472.61 4

(1.278.270)

29.181.803

689.8 13.330

(6.486.972)

683.326.358

bahwa namun Pemohon Banding masih keb tanggal 16 Januari 20 12 mengajukan bandin

-

-

ingga dengan swat Nomor: 08/BC~/o12

Put-42943/PP/M.l~Y16/2OI3 PT Binlang Citra Asia

Mcnimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 08/BCAN12 tanggal 16 Jmuari 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa bersama ini Pemohon Banding Mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1775/WPJ.32/BD.06/2011 tanggal 19 Oktober 201 1 yang diterbitkan oleh Terbanding yang Pemohon Banding terima pada tanggal 21 Oktober 201 1 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Snrat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa;

LANDASAN FORMAL 1. Pgal 35, Pasal 36 dan Pasal37 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan ' Pajak; 2. Pasal 27 ayat (1) d m ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umurn Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengfln Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan; bahwa atas 1 ( satu ) Keputusan yang dibanding diajukan 1 ( satu ) Surat Banding dengan dilarnpiri Salinan Keputusan yang dibanding, yang dalam hal ini Surat Banding diajukan oleh pengum, diajukaa dalam hahasa Indonesia dan ditandatangani 01th Direktur. Sesuai penjelasan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (5c) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum D m Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tanggal tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cira Perpajakan disebutkan bahwa : '[jumlahpajak yang belum dibayar pa& saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang rerurang sampai dengan Putusan Banding direrbitkn"; Bahwa jumlah pajak yang telah disetujui Pemohon Banding dalam pembahasan akhir hasil pemeriksm adalah Nihil atau Rp0,OO seperti tercantum dalam SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Bmang dan Jasa Nomor: 00184/207/08/528/10 tanggal 27 Oktober 2010. Dengan demikian, maka 50% dari jumlah pajak terutang seperti yang disyaratkan dalam P a d 3 6 ayat (4) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah "NIHIL", sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Surat Banding yang diajukan oleh Terbanding telah sesuai landasan formal dan memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal35, Pasal36 dan Pasal37 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun -1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;

LANDASAN MATERIAL bahwa banding Pemohon Banding ajukan atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP1775/WPJ.32/BD.O6L2011 tanggal 19 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Terbhding karena permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 001 84/207/08/528/10 tanggal 27 Oktober 2010 Masa Pajak Agustus 2008 dari Pemohon Banding telah diputus dad hmya dkabulkan sebagian oleh Terbanding;

LATAR BELAKANG MASALN Penerbitan Ketctapnn Pnjak bahwa latar belakang penerbitan Keputusan Keberatan yaitu Keputusan Terbanding Nomor: KEP-I775/WPJ.3UBD.06/201I tanggal 19 Oktober 201 1 adalah sebagai berik

bahwa Terbanding berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang telah dilakukan menerbitkan SKPKB Nomor: 00184/207/08/528/10 tanggal 27 Oktober 2010 Masa Pajak Agustus 2008 dengan perincian sebagai berikut: Dasar P e n g e n w Pajak Rp3.355.516.227,OO Penghitungan PPN Kurang Bayar Psljnk Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 28 1.967.9 15,OO Dikurangi: - PPN Disetor dimuka Rp 208.273.192,OO Pajak Masukan yang dapat diperbitungkan RD 98.974-350.00 Sumlah RP 307.247.542.00 Surnlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp 25.279.627,OO) Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya RP 370,186.292.00 PPN yang kurang dibayar Rp 344.906.665,OO Sanksi Adrninistrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP RD 344.906.665.00 PPN yang masih harus dibayar Rp 689.813.33,OO

-

-

bahwa penerbitan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00184/207/08/528/10 dilakukan Terbanding melalui tahapan pemeriksaan pajak. Dalarn pemeriksaan yang dilakukan Terbanding tersebut, terdapat koreksi hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: PEM141/WPJ.32/KP.0700L2010 tanggal 29 September 2010 yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut dilakukan pembahasan dan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan meliputi koreksi sebagai berikut : Uralan No Jumlah (Rp) Penjelasan koreksi 1 Dasar Pengenaan 182.03 1.727 Koreksi berasal dari selisih jumlah produksi rokok Pajak -Penyerahan berdasarkan andisa pemakaian filter khusus jcnis sigaret yang terutang PPN kretek mesin dimana 1 batang filter 12 cm digunakan untuk 6 batang rokok @ 2 cm I

2-

Pajak keluaran

3

Pajak Masukan

Catatan : Koreksi atas obyek yang belum dipungut PPN selama tahun 2008 tarsobut sebosar Rp2.114.168.49 1,00 dan komudian bagian koroksi untuk Masa Agustus 2008 adalah sebesar Rp 1 82.03 1.727,00 (yang dasar alokasinya tidak dijelaskan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan) Pajak Pertambahan Nilai Keluaran atas selisih produksi 15.290.665 berdasarkan pengujian filter 329.6 16.000 Koreksi atas Faktur Pajak Masukan karena penerbitan Faktur Pajak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan PER159/PJL!006 tanggal 3 1 Oktober 2006

'engajusn Keberstan jahwa dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan lJilai Jomor: 001 84/207/08/528/10, Pemohon Banding kemudian mengajukan keberatan melalui swat !engan Nomor: 009/BCA/I/ll tanggal 25 Januari 2011 yang diterirna oleh Terbanding pada mggal25 Januari 201 1 juga. Pada dasarnya keberatan diajukan atas materi koreksi yang tidak apat diterima oleh e em oh on Banding yaitu koreksi Dasar Pengenaan Pajak penyerahan yang :rutang PPN sebesar Rp. 182:031.727,00 merupakan alokasi I bagian dari koreksi atas obyek PN selama tahun 2008 yang total koreksinya sebesar ang belum di 43.2.1 14.168.491,

Pul-42943/PP/M. 111/16/1013 PT Binfang Citra Asia Alasan Terbandinn : Koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 182.031.727,00 I

I

bahwa koreksi berasal dari selisd jumlah produksi rokok berdasarkan andisa pemakaian filter khusus jenis sigaret kretek mesin dimana 1 batang filter 12 cm digunakan untuk 6 batang rokok @ 2 cm; Koreksi Paiak Masukan sebesar R0.329.6 16.000.00 Koreksi atas Faktur Pajak Masukan karena penerbita~iFaktur Pajak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan PER- 159/PJ./2006tanggal 3 1 Oktober 2006; Alasan Pernohon Banding : Koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 182.031.727,OO bahwa kondisi rnesin di perusahaan Pemohon Banding dari 1 batang filter 12 cm jika digunakan untuk produksi rokok belum tentu dapat menjadi 6 batang rokok. Hal tersebut disebabkan karena adanya kerusakan yang tejadi dalarn proses produksi, yaitu: bahwa kerusakan yang pertama terjadi pada mesin pelinting (molin): bahwa filter rusak atau jatuh jika rokok batangan putus karena kondisi tembakau yang lembab atau nozzle lem yang kurang lancar, sehingga yang seharusnya filter dan rokok batangan tersebut digabung rndca hanya filter saja yang jalan dalarn satu atau dua kali putaran drum filter, dan filter tersebut tidak bisa digunakan lagi. Selain itu jika rolling plate (pelinting filter dan rokok batangan ) kotor atau karena setingan rollingplate yang berubah karena kondisi pemakaian yang lama, kadang terjadi penumpukan diantara batang rokok dan saling melekat satu dengan yang laimya sehingga perlu disetting lagi; bahwa kerusakm kedua terjadi pada proses sortiran rokok batangan: bahwa hasil rokok batangan yang keluar dari mesin molin disortir dari batangan yang' rusak yaitu: batangim yang keluar hanya filter saja, batangan yang keluar hanya rokok batangan tanpa filter dan rokok batangan yang kempes, kopong atau pecah-pecah; bahwa batangan yang rusak kemudian di sekrap yaitu proses penghancuran rokok batangan yang rusak sehingga yang dapat diambil hanya ternbakau yang baik saja, sedangkan bahan yang lain yaitu cigarette, filter, ctp dan tembakau yang halus sudah hancur dan tidak dapat digunakan lagi dan dirnusnahkan dengan cara dibakar. Untuk persediaan tembakau sekrap memang tidak tercanturn di neraca karena menurut Pemohon Banding tembakau sekrap tersebut merupakan hasil dari proses penghancuran rokok batangan yang rusak. Tetapi Pemohon Banding mernpunyai catatan tersendiri atas tembakau sekrap tersebut; bahwa untuk menghasillcan produksi rokok sebanyak 79.104.000 batang rokok diperlukan sebanyak 13.184.000 batang filter, sedangkan pemakaian filter Pemohon Banding sebanyak 13.926.690.batang filter sehingga terdapat kerusakan sebesar 742.690 batang filter (5,33%) dari total pemakaian filter. Adapun kerusakan filter tersebut tidak Pemohon Banding pakai untuk produksi atau Pemohon Banding jual, tetapi memang rusak dalam proses produksi. Produlcsi sebanyak 79.104.000 batang sudah sesuai dengan dokurnen laporan produksi rokok batangan (Ml). Pemohon Banding sudah mencoba menghitung kembali hasil produksi batangan dari laporan produksi M1 dan ternyata jumlahnya juga sama yaitu 79.104.000 batang rokok. Untuk pengujian pemakaian etiket Pemohon Banding juga telah menghitung dan kerusakan etiket-

,

bahwa Pemohon Banding juga telah melakukan perhitungan terhadap analisa piutang Pemohon Banding dan dari hasil analisa piutang Pemohon Banding menunjukkan bahwa pelunasan piutang Pemohon Banding sudah sesuai dengan penjualan Pemohon Banding; bahwa menurut pendapat Pemohon Banding kerusakan tersebut wajar karena memang terjadi pada waktu proses produksi. Tidak semua pemakaian bahan dapat menjadi barang jadi rokok. Oleh karena itu Pemohon Banding sangat tidak setuju jika kerusakan tersebut diperhitungkan sebagai produksi dan dianggap sebagai penjualan; Koreksi Pajak Masukan seb&ar Rp.329.616.000,OO bahwa tentang PPN Masukan Mesin : bahwa pada tanggal 02 November 2007 Pemohon Banding memesan mesin-mesin untuk mcmproduksi rokok pada PT.Djitoe ITC. Pemohon Banding menerima penawaran harga dari PT. Djitoe ITC tanggal 05 November 2007 yang menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi mesin-mesin tersebut &lam waktu kurang lebih 3 bulan. Sehubungan dengan pesanan rokok yang mendesak dari agen Pemohon Banding dan dikarenakan mesin yang Pemohon Banding pesan belum siap, maka Pemohon Banding mohon pada PT. Djitoe ITC supaya Pemohon Banding dipinjami terlebih dulu mesin dari PT.Djitoe ITC dengan jenis yang sama seperti yang Pernohon Banding pesan sehingga Pemohon Banding bisa berproduksi sampai dengan mesin yang Pemohon Banding pesan siap untuk digunakan. Permohonan Pemohon Banding disetujui oleh PT. Djitoe ITC dan pada tanggal 01 Desember 2007, PT. Djitoe ITC mengirimkan mesinmesin tersebut yaitu : 1 unit rnesin Wrapper 16 Slim Complete Set Machine, 1 unit mesin HLP 16 Slim Packing, 1 unit mesin MK 9 SM Machine untuk dipinjamkan; bahwa pada tangggal yang sama, Pemohon Banding juga menerima Surat Pemyataan dari PT. Djitoe ITC yang mlnyatakan bahwa mesin yang Pemohon Banding pesan akan segera dikirim oleh PT. Djitoe ITC; bahwa kemudian mesin yang Pemohon Banding pesan dari PT. Djitoe ITC baru Pemohon Banding terima pada bulan Maret 2008 dan April 2008 yang dikirim oleh PT. Djitoe ITC berdasarkan Surat Jalan nomor :20- tanggal 29 Maret 2008 untuk 1 unit Mesin Wrapper 16 Slim Complete Set Machine, nomor : 10 - tanggal 14 April 2008 untuk 1 unit mesin HLP 16 Slim Packing, dan nomor : 19 tanggal 14 April 2008 untuk 1 unit mesin MK 9 SM Machine;

-

bahwa sehubungan mesin yang telah Pemohon Banding pesan sudah Pemohon Banding terima, maka Pemohon Banding mengembalikan mcsin-mesin yang dipinjamkan PT. Djitoe ITC tersebut pada tanggal 04 April 2008 untuk mesin Wrapper 16 Slim Complete Set Machine, Tanggal 02 Mei 2008 untuk mesin HLP 16 Slim Packing dan mesin MK 9 SM Machine; bahwa Faktur Pajak atas mesin-mesin yang Pemohon Banding pesan Pemohon Banding terirna tanggal 30 Juni 2008 untuk 1 unit Mesin Wrapper 16 Slim Complete Set Machine, tanggal 02 Agustus 2008 untuk 1 unit Mesin Recondition Molins MK 9 SM, dan tanggal 20 Agustus 2008 untuk 1 unit Mesin HLP Packing 16 slim. Pemohon Banding mengkreditkan PPN Masukan tersebut dalarn mas? pajak y,ang s m a . Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Faktur Pajak yang Pemohon Banding terima tersebut belurn melewati batas waktu 3 bulan sejak Faktur Pajak tersebut seharusnya 'dibuat sehingga menwut pendapat Pemohon Banding Faktur Pajak terscbut rnslsih bisa dikreditkzm. Oleh karena itu Pemohon Banding tidak setuju jika Faktur P i a k tersebut dianggap carat d m tidak dapat dikreditkan; bahwa mcnurut Pemohon Banding asumsi dari Terbanding tersebut tidak bisa dibenarkan dan jum1a.h PPN yang hams dibayar adalah Rp 0 ( No1 rupiah ) karena Pemohon Banding sudah membayar dan melaporkan atas penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri untuk bulan

Penerbitan Kcputusan atas Kebcratan bahwa surat keberatan Pemohon .Banding Nomor: 009/BCM/ll tanggal 25 Januari 201 1 kemudian dijawnb oleh Ttrbanding melalui surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP1775/WPJ.32/BD.06/2011 tanggal 19 Oktober 201 1 yang isinya memutuskan mengabulkan sebagim keberatan Pemohon Banding dengan alasan (sesuai daftar hasil akhir penelitian keberatan ) bahwa : Koreksi Dasar Pengenaan Paiak sebesar R~.182.031.727.00 bahwa koreksi ~ e r b h d i n ~jumlah . k penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ditinjau kembali dengan pertimbangah sebagai berikut : 'bahwa dasar koreksi atas penetapan jumlah produksi rokok sigaret kretek mesin oleh Terbanding berdasarkan hasil analisa pemakaian filter yang tidak mengakomodir sama sekali terjadinya kerusakari filter maupun b h lain dalarn proses produksi; bahwa dalam rangka pengajuan keberatan, Pemohon Banding dapat menunjukkan penyelenggaraan pencataten O<artu stock) atas sekrap, rokok rusak dan berita acara pemusnahan bahan yang tidak lagi dapat digunakan dalam proses produksi. Namun demikian data tersebut harus diuji kebenarannya; bahwa selisih pemakaian filter tejadi yaitu sebesar 2% atau sebanyak 230.690 batang tersebut, sesuai karalcteristiknya dapat diakui sebagai filter yang rusak dan tidak dapat digunakan kembali dalarn proses produksi sehingga tidak dapat dianggap sebagai barang jadi yang laku dijual dan dimusnahkan; bslhwa penetapan adanya filter yang rusak telah didukung dengan catatan yang diselenggarakan oleh Pemohon Banding berupa Berita Acara Pemusnahan, kartu stock rokok rusak, dan catatan tentang sekrap; Koreksi Pai& Masukan sebesar Rp.329.616.000.00 bslhwa Koreksi Terbanding atas Kredit Pajak - Pajak Masukan Dalam Negeri tetap dipertahankan oleh Terbanding dengan alasan sebagai berikut : bahwa. sesuai denkan Pasal , l 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, saat terutangnya pajak terjadi p d a saat penyerahan Barang Kena Pajak; bahwa s a d dibuatnya faktur pajak berdasarkan ketentuan Pasal2 PER-159iPJ.12006 tanggal 3 1 Oktober 2006 tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian , dan tata cara pembetulan Faktur Pajak Standar; bahwa sesuai Pmal 13 ayat (1) PER-159/PJh006 rnengatur bahwa Faktur Pajak Standar yang diterbitkan setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak Standar seharusnya dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, adalah bukan merupakan Faktur Pajak Standar; bahwa sesuai Pasal 14 ayat (2) PER-1 59/PJ./2006 mengatur bahwa Pengusaha Kena Pajak yang menerima Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13 ayat (1) tidak dapat mengkreditkan PPN yang tercantum di dalamnya; '

bahwa mesin telah diserahkan dari penjual dan secara nyata telah diterirna oleh Pemohon Banding pada tanggal 01 Desember 2007 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 P

Pur-42943/PP/M.lII/l6/2013 PT Bintong CUra Asia

159PJ.12006 sebagaimana tersebut diatas maka atas penyerahan mesin tersebut seharusnya dibuatkan Faktur Pajak Standar oleh pihak penjual paling larnbat akhir bulan Januari 2008; bahwa berdasarkan hasil perneriksaan, atas penyerahan mesin pada tanggal 1 Desember 2007 Pemohon Banding rnenerima faktur pajak dengan nomor 010.000-08.00000893 tanggal 30 Juni 2008, 010.000-08.00001 146 tanggal 20 Agustus 2008, dan 010.000-08.00001075 tanggal 02 Agustus 2008; I bnhwa Faktur Pnjak Standar merupakan bukti pembayaran PPN bagi Wajib Pajak yang rnenerirna pcnyerahon bnrang kena pajak dan untuk dapat mengkreditkan atas PPN yang telah dibayamya tersebut; bahwa atas Pajak Masukan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) tidak dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding, sehingga dengan demikian dasar koreksi oleh Terbanding mempunyai cukup alasan untuk dipertahankan;

POKOK MASALAH YANG.DIAJUKAN BANDING bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP1775/WPJ.32/BD.06/20 11 tanggal 19 Oktober 201 1 yang diterbitkan oleh Terbanding, yang pokok masalahnya terletak pada: Koreksi Dasar Pengenaan Pajalc sebesar Rp.182.031.727,OO

bahwa koreksi DPP penyerahan yarig terutang PPN sebesar Rp.182.031.727,OO yang mengakibatkan PPN Keluaran terkoreksi sebesar Rp. 15.290.665,OO dan koreksi tersebut hanya dikabulkan sebagian oleh Terbanding dalam proses keberatan; bahwa pengajuan banding dilakukan Pemohon Banding dengan alasan bahwa terhadap koreksi hasil pemeriksaan atas koreksi DPP penyerahan yang terutang PPN sebesar Rp.182.03 1.727,00 yang dilakukan oleh Terbanding dad analisa pemakaian filter sebagai dasar koreksi dan kemudian oleh Terbanding (dalam proses keberatan) dikabulkan sebagian, menurut Pemohon Banding adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. Analisa yang dilakukan oleh Terbanding tidak didukung bukti yang cukup memadai dan tanpa melakukan pemeriksaan laimya untuk mendukung hasil analisa tersebut, padahal pada kenyataannya pemakaian filter sebanyak 13.926.690 batang filter (selama.tahun 2008) tidak akan bisa diasumsikan bahwa 1 batang filter 12 cm untuk 6 batang rokok @ 2 cm karena dalam proses produksi pasti terdapat kerusakan. Bahwa untuk memproduksi rokok, tidak cukup hanya dengan menggunakan filter saja tanpa ada bahan-bahan laimya, seperti tembakay saus, cengkeh, dan lain-lain, sehingga koreksi DPP penyerahan yang terutang PPN yang dilakukan Terbanding dan hanya dikabulkan sebagian oleh Tertranding (($,darnproses keberatan) atas dasar analisa pemakaian filter adalah sangat-sangat tidakidapat dlpertanggungjawabkan; bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa atas rokok yang Pemohon Banding jual dalam Tahun 2008 semuanya ber pita cukai. Atas penjualan tersebut terdapat bukti pchjualan yang cukup memadai, telah dikenakan PPN Cukai dan membayar pita cukai sesuai peraturan pajak yang berlaku serta telah dilaporkan sebagai penghasilan dalam SPT 177112008 maupun SPT Masa PPN untuk periode yang bersangkutan; bahwa menurut Pemohon Banding koreksi DPP penyerahan yang terutang PPN tersebut diatas dilakukan berdasarkan suatu asumsi atau anggapan, dan dalam ha1 ini Terbanding sama sekali tidak menemukan adanya bukti bahwa Pemohon Banding telah melakukan penyerahan hasil produksi rokok yang terutang PPN atas dasar hasil analisa pemakaian filter. Dengan demikian sangat jelas bahwa koreksi Terbanding yang dikabulkan sebagian oleh Terbanding saat Keberatan tidak bisa dipertanggung jawabkan dan sama sekali tidak dapat dibuktikan

10

Puf-42943/PP/M.II1/16/2013 PT Blnrang Cllra Asla

koreksi DPP penyerahan yang terutang PPN tersebut penyerahan barangnya kepada siapa, kapan terjadi penyerahan barangnya, sehingga koreksi yang didasarkan pada suatu asumsi atau anggapan sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan Undang-undang Perpajakan, bahwa sedangkan Pemohon Banding dalam ha1 ini justru sudah memberikan bukti-bukti yang mendukung selama proses pemeriksaan clan proses keberatan, sehingga menurut Pemohon Banding koreksi Terbanding yang didasarkan pada analisa adalah merupakan koreksi yang didasarkan pada suatu asumsi atau anggapan dan sangat tidak berdasar serta bertentangan dengan Undang-undang Perpajakan. Dengan demikian koreksi tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan dan hams dibatalkan;

Korelsi Pajak Masulan sebesar Rp329.616.000,OO bahwa pengajuan banding' dilakukan atas Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.329..616.000,00 dcngan alasan bahwa atas Koreksi tersebut diatas tetap dipertahankan oleh Terbanding; .

.

bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa mesin yang Pemohon Banding pesan dari PT. Djitoe ITC baru Pemohon Banding terima pada bulan Maret 2008 dan April 2008 yang dikirim oleh PT. Djitoe ITC berdasarkan Surat Jalan nomor :20 tanggal 29 Maret 2008 untuk 1 unit Mesin Wrapper 16 Slim Complete Set Machine;

-

bahwa Falctur Pajak Masukan nomor: 010.000-08.00001 075 atas 1 (satu) unit Mesin Rekondition Molim MK 9 SM sebesar P.p.205;672.500,00 tertanggal 02 Agustus 2008 dan Faktur Pajak Masukan nomor: 010.000-08.00001146 atas 1 (satu) unit mesin HLP Packing 16 slim sebesar Rp.123.943.500,OO tertanggal 20 Agush 2008, Pemohon Banding kreditkan dalam masa pajak yang sarna. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Faktur Pajak yang Pernohon Banding terima tersebut belum melewati batas waktu 3 bulan sejak Faktur Pajak tersebut seharusnya dibuat sehingga menurut pendapat Pemohon Banding Faktur Pajak tersebut rnasih bisa dikreditkan; PENGHITUNGAN WAJIB PAJAK

bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan yang Pemohon Banding uraikan di atas, baik alasan formal maupun material, menurut Pemohon Banding penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2008 Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Dslsar Pengenaan Pajak Penghitungan PPN Kurang Bay= Pajak Keluaran yang harus dipunguddibayar sendiri Dikurangi: Rp 208.273.192,OO .- PPN disetor dimuka Rp 428.590.350.00 - Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Jumlah Jumlah perhitungan PPN Kurangaebih) Bayar Kelebihan paj,ak yang sudah dikompensasikan ke Masa pajak berikutnya PPN yang kurang Pibayar ,, Sanksi,Administrasi: ! ,,,, ,: - Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP - Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP PPN yang masih harus dibayar

RR 636.863.542.00 (Rp 370.186.292,OO)

,. !

bahwa ddam Surat Bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotokopi dokumen sebagai

P~t-42943/PP/M.l11/1&2013 PT Binlong Cifra Asia

P-1 P-2 .P-3 P-4 P-5

Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1775/WPJ.32/BD.06/2011 tanggal 19 Oktober.2011; Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayat PPN Nomor: 00 184/207/08/528/10 tanggal 27 Oktober 2010 Masa Pajak Agustus 2008; Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Agustus 2008 atas nama Pemohon Banding; Akta Berita picara Rapat Umum Para Pemegang Saham "PT Bintang Citra Asia" Nomor 82 tanggal 19 Juni 2008; Akta Pendiian Perseroan Terbatas "PT Bintang Citra Asia" Nomor 6 tanggal 05 Desember 2006;

Mcnimbang, bahwa Terbanding dalam Swat Uraian Banding Nomor: UB54/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 09 April 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: bahwa sehubungan dengan sursrt Pengadilan Pajak Nornor: U.183/SP.3 1/20 12 tanggal 30 Januari 2012 bcrkenaan d e n p surat banding dari PT Bintang Citra Asia nomor 08/BCA/I/12 tanggal 16 Januari 2012 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan uraian sebagai berikut:

KETENTUAN FORMAL bahwa berdasarkan penelitian swat banding Pemohon Banding Nomor: 08/BCA/Y12 tanggal 16 Januari 2012 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 17 Januari 2012, diketahui hal-hal sebagai berikut: bahwa banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak; bahwa banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima swat keputusan yang dibanding; bahwa terhadap 1 (satu) keputusan , . .diajukan 1 (satu) surat banding; I

bahwa banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1775/WPJ.32/BD.06/2011tanggal 19 Oktober 201 1; bahwa pada swat banding dilampirkan salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1775/WPJ.3UBD.06/20 11 tanggal 19 Oktober 20 11; bahwa surat banding ditandatangani oleh Pemohon Banding; bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan banding telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (I), (2), (3), dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga permohonan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

ANALISIS POKOK SENGKETA bahwa setelah membaca swat banding, mempelajari berlcas surat menyurat yang berlangsung selams proses penyelesaian keberatan, uraian pemandangan keberatan (Laporan Penelitian ikan analisis pokok sengketa Keberatan), swat keberatan Pemohon Banding, d atas swat banding dari Pemohoil Banding sebagai

Put-42943/PP/M. III/I 6D013 PT Bintang Cilra Asia

Alasan Koreksi Terbanding bahwa dasar koreksi positif DPP PPN bulan Agustus 2008 sebesar Rp. 182.03 1.727,00 adalah berdasarkan analisa uji pemakaian filter yang dihitung 1 batang filter 12 cm digunakan untuk produksi 6 batang rokok @ 2 cm; atas koreksi pajak rnasukan masa Agustus 2008 sebesar Rp.329.616.000,OO karena pengkreditan faktw pajak mslsukan yang dinyatakan sebagai faktur pajak cacat yaitu atas faktur pajak yang . dikreditkan namun faktur pajak tersebut pembuatannya telah melebihi 3 bulan sejak saat seharusnya diterbitkan sebagaimana Pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER159/PJ/2006; Dasar Hukum

a

.I I

<

I

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000; Tanngsl~anTerbanding bahwa berdasarkan penjelasan yang diuraikan pada Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP1876/WPJ.32/BD.O6L20 11 tanggal 19 Oktober 20 11, Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut: Atas penyerahan yang terutang PPN bahwa dalarn rangka menyanggah dasar koreksi Terbanding, dalam proses pengajuan keberatan, Pemohon Banding menyerahkan Kartu Sto k Rokok Rusak dan pencatatan sekrap serta Berita Acara Pemusnahan atas pemusnahan baban-bahan yang sudah tidak dapat lagi digunakan sebagai bukti; bahwa penelitian adrninistrasi pada Laporan Pemeriksaan Pajak clan ditegaskan oleh Terbanding yang dituangkan dalam Berita Acara Pernbahasan Sengketa Perpajakan Nomor: BA8 l/WPJ.32/E3D.0602/2011 yang telah dilaksanakan pada hari Karnis tanggal 09 Jini 201 1 bahwa dokurnen sebagaimana disampaikan oleh Pemohon Banding dalam proses keberatan tidak pernah; bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, data atau dokwnen tersebut dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan; Packing Jenis Produksi Batang I . Sigaret Kretek in (SKM) 82.176.000,OO 5.136.000,OO 48.000,OO 2. Sigaret Kretek Tangan (SKT) 576.000,OO 82.752.000,OO 5.1 84.000,OO Jumlah bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat diketahui jwnlah pemakaian filter oleh Pernohon Banding adalah sebagai berikut: 1. Jumlah produksi cfm. Laporan G1 (khusus SKM) 82.176.000 batang 13.696.000 batang @ 12 cm 2. Filter terprrkai cfrn. Data lap. GI 3. Jurnlah filter terpakai berdasarkan kartu stok filkr 13,926.690 batang @ 12 cm 12 GI 230.690 batang @ Selisih pemakaian filter (3-2) 2 % Selisih pemakaian filter (%)

bahwa selisih pemakaian filter terjadi yaitu sebesar 2% atau sebanyak 230.690 batang tersebut, sesuai karakteristiknya dapat diakui sebagai filter yang rusak d m tidak dapat digunakan kembali dalam proses produksi sehingga tidak dapat dianggap sebagai barang jadi yang laku dijual dan dimusnahkan; bahwa penetapan adanya filter yang rusak telah didukung dengan catatan yang diselenggarakan oleh Pemohon Banding berupa Bcrita Acara Pemusnahan, kartu stock rokok rusak, d m catatan tentang sekrap; bahwa penetapan produksi berdasarkan data laporan G1 telah mendukung jumlah dasar pengcnaan pajak berdasarkan analisa arus piutang; bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi bon penyerahan rokok pack-packan untuk dilekati pita cukai (Gl) DPP PPN Masa Agustus 2008 sebesar Rp.3.3 16.903.295,OO; Atns Pnjak Masultnn

bahwa sesuai dengan Pasd 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, saat terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak; bahwa saat dibuatnya faktur pajak berdasarkan ketentuan Pasal 2 PER-159/PJ./2006 tanggaI 3 1 Oktobcr 2006 tcntang s a t pambuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata c m penyampaian ,d m tata cara pembetulzin Fakhu Pajalc Standar harus dibuat paling lambat: a pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak danlatau Jasa Kena Pajak dalam ha1 pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Ba~angKena Pajak danfatau Jasa Kena Pajak; b. pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dadatau penyerahan Jasa Kena Pajak; c. pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran tejadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak clanlatau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, d. pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau e. pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyarnpaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa sesuai Pasal 13 ayat (1) PER-1 59lPJJ2006 mengatur bahwa Faktur Pajak Standar yang 'diterbitkan setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak ,Standar seharusnya dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, adalah bukan merupakan Faktur Pajak Standar; bahwa sesuai Pasal 14 ayat (2) PER-1 59lPJ.12006 mengatur bahwa Pengusaha Kena Pajak yang menerima Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak dapat mengkreditkan PPN ymg tercantum didalarnnya; bahwa mesin telah diserahkan dari penjual d'm secara nyata telah diterima oleh Pemohon Banding pada taggal 01 Desember 2007 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 PER159lPJ.12006 sebagaimqa rtersebpt diatas maka atas penyerahan mesin tersebut seharusnya r pihak penjual paling lambat akhir bulan Januari 2008; dibuatkan Faktur Pajak ~ h ' d aoleh bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, atas penyerahan mesin pada tanggal 1 Desember 2007 Pemohon Banding menerima faktur pajak dengan nomor 010.000-08.00000893 tanggal 30 Juni 2008, 010.000-08.00001 146 tanggal 20 Agustus 2008, dan 010.000-08.00001075 tanggal, 02

Put-42943/PP/M. III/I6/20 I3 PT Binfang CifraAsia

bahwa Faktur Pajak' Standar mewpakan bukti pembayaran PPN bagi Wajib Pajak yang menerima pcnyercrhan barang kena pajak dan untuk dapat mengkreditkan atas PPN yang telah dibayarnya tersebut; bahwa atas PajaklMasuka tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) tidak dapat dikreditkan oleh Pemohonl.kanding, sehingga dengan dcmikian dasar koreksi oleh Terbanding mempunyai cukup alasan untuk dipertahankan; KESIMPULAN DAN USUL Kesimpulan

bahwa surat banding nomor 08/BCA/y12 tanggal 16 Januari 2012 memenuhi ketentuan formal scbagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umurn dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undqg Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal35 ayat (1) dan (2) serta Pasd 36'ayat (I), (2), (3), dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-I 775/WPJ.3USD.06/20 1 1 tanggal 19 Oktober 20 1 1 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku; bahwa koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mcmpertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak . Nornor KEP-1775/WPJ.325D.O6L!011 tanggal 19 Oktober 201 1 tentang keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor 00 184/207/08/528/10 tanggal 27 Oktober 2010 Masa Pajak Agustus 2008; bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya melampirkan fotokopi dokumen sebagai berikut: T-1 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00184/207/08/528/10 tanggal 27 Oktober 2010 Masa Pajak Agustus 2008; T-2 Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor: 009/BCA/Y1I tanggal 25 Januari 20 11; T-3 Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1775/WPJ.32/BD.O6/2011 tanggal 19 Oktober 201 1 dan bukti kirim; Menimbang, bahwa Surat Bantahan Pemohon Banding.Nomor: 033/BCANZ/12 tanggal 08 Juni 20 12, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : bahwa schubungan dengan Surat dari Pengadilan Pajak Nomor: B.709/SP.31/2012 tanggal 07 Mei 2012 Perihal : Permintaan Surat Bantahan yang Pemohon Banding terima pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 20 12 melalui pos, dengan ini disampaikan Surat Bantahan atas Uraian Banding Nomor :UB-54/WPJ.32/BQ.06/2012 sebagai be

I5 Put-42943/PP/M.Ill/I 6/20I3 PT Binrang Citra Asia

XUZTENTUAN FORMAL 1. Pasal45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Pemohon Banding atau penggugat dapat menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal diterima salinan Swat Uraian Banding atau swat Tanggapan; 2. Surat Uraian Banding Nomor : UB-541WPJ.32/BD.06/2012 tcrtanggal 10 April 2012 Pemohon Banding terima pada tanggal 12 Mei 2012 ( tanggal Bukti Terirna Kiriman Swat Kilat Khusus ) melalui surat dari Pengadilan Pajak Nomor : B.709/SP.31/2012 tertanggal 07 Mei 2012; 3. Surat ~&tahanPemohon Banding sarnpaikan dalam jangka w a . yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima swat uraian banding clan dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; BANTAHAN ATAS URAIAN BANDING hlENWWT PEMOHON BANDING bahwa dari kronologis yang diuraikan dalam surat uraian banding yang dibuat oleh Terbanding, jclas terlihat bahwa dasar dilakukan koreksi DPP Penyerahan dengan Tarif Efelctif yang dilakukan Terbanding sebesar Rp.182.03 1.727,OO adalah koreksi yang didasarkan pada analisa pemakaian filter, sedangkan koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp.329.616.000,OO dikarenakan penerbitan Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan PER-159/PJ./2006 tanggal 31 Oktober 2006; bahwa terdapat hal-ha1 yang tidak benar yang dilakukah oleh Terbanding &lam menentukan koreksi hail pemeriksaan : 1. Terbanding hanya melakukan analisa dan pemakaian filter yang kemudian di konveisi menjadi hail produksi rokok batangan dan kemudian dibandingkan dengan hasil produksi rokok batangan. Selisih perhitungan hasil produksi dalam tahun 2008 tersebut oleh Terbanding kemudian dianggap dijual oleh Pemohon Banding yang jenis rokok dan Harga Jual Eceran (HJE) pita cukai ditentukan sendiri berdasarkan suatu asumsi oleh Terbanding. Untuk koreksi mslsa Agustus 2008, Terbanding mengalokasikan DPP Penyerahan dengan Tarif Efektif a t a selisih produksi dari analisa pemakaian filter tersebut dengan cara dibagi rata untuk waktu 12 bulan; 2. Terbanding sama sekali tidak memperhatikan bahwa dalam proses produksi terdapat kerusakan produk ,sehingga tidak mungkin semua bahan yang diproses menghasilkan produk yang baik 100 % (tanpa ada yang rusak); 3. Terbanding tidak mempertimbangkan bahwa dalam membuat 1 batang rokok, terdapat banyak komponen bahan yang digunakan, yaitu: Tembakau, Cengkeh, Saus, Kertas Sigaret, Filter, dan bahan lainnya; 4. Bahwa Terbandipg hanya membuat analisa perhitungan yang didasarkan pada pemakaian filter saja, yang sangat tld& masuk akal bahwa dan selisih filter yang didasarkan pada analisa, Terbanding menyimpulkan terdapat selisih produksi rokok tanpa adanya komponen bahan utama lainnya seperti tembakau, cengkeh, saw, clan kertas sigaret. Dalam hal ini Terbanding tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa filter saja tidak akan bisa dibuat menjadi rokok, dan menurut Pemohon Banding koreksi Terbanding sangat dipaksakan tanpa bisa dipertanggungjawabkan; 5. Terbanding dalarn melakukan koreksi DPP-penyerahan yang teruiang PPN sebesar Rp.182.031.727,OO (Koreksi atas obyek yang belum dipungut PPN selama tahun 2008 tersebut sebesar Rp.2.114.168.491,OO dan kemudian bagian koreksi untuk Masa Agustus 2008 adalah sebesar Rp.182.031.727,OO yang dasar alokasinya tidak dijelaskan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan), sama sekali tidak dapat menemukan atau menunjukkan adanya penjualan (inv jalan) maupun adanya arus uang masuk sebesar jumlah koreksi tersebut di atas

6. Pemohon Banding tidak setuju dengan cara-cara koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yslng oleh Terbanding (Banding) cara-cara tersebut tetap dipertahankan meskipun permohonan keberatan Pemohon Banding dikabulkan sebagian namun dasarnya menurut Pemohon Banding tidak bisa dipertanggungjawabkan karena dasarnya adalah analisa tanpa didukung adnnya bukti yang berarti dasarnya adalah suatu aswnsi atau anggapan; 7. Mesin yang Pemohon Banding pesan dari PT. Djitoe ITC baru Pemohon Banding terima pada bulm Mslret 2008 dan April 2008 yang dikirim oleh PT Djitoe ITC berdasarkan surat jalan Nomor: 10 tanggal 14 April 2008 untuk 1 unit Mesin HLP 16 Slim Packing dan Nomor: 19 tanggal 14 April 2008 untuk 1 unit mesin MK 9 SM Machine, Faktur Pajak Masukan Nomor: 010.000-08.00001075 atas 1 (satu) unit Mesin Rekondition Molins MK 9 SM sbesar RP.205.672.500,OO tanggal 02 Agustus 2008 dan Faktw Pajak Masukan Nomor: 010.00008.00001 146 atas 1 (satu) unit mesin HLP Packing 16 slim sebesar Rp.123.943.500,OO tmggal 20 Agustus 2008, Pemohon Banding kreditkan dalam masa pajak yang sama. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Faktur Pajak y e g Pemohon Banding terima tersebut belum melewati batas waktu 3 bulan sejak Faktur Pajak tersebut harusnya dibuat sehingga menurut Pemohon Banding Faktur Pajak tersebut masih bisa dikreditkan;

Kl%SIMPULANDAN UeUf. .

Kesim.pulan

j . : l

:

i.;i

:

:

a. Surat Banding Pemohon Banding Nomor: 08/BCA/I/12 tanggal 16 Januari 2012 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal27 dan Pasal32 Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undtmg Nomor 28 Tabun 2007, Pasal35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1) , (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Surat Banding juga telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak karena Pemohon Banding telah memenuhi syarat bahwa 50 % dari pajak terutang adalah nihil sehingga tidak perlu dilunasi dan Surat Banding diajukan dan ditandatangani oleh pengurus yang dalam ha1 ini adalah Widjaja Kusumaningsih sebagai Direktur; b. Keputusan Terbanding Nomor: KEP-l775/WPJ.3UBD.O6nOlltanggal 19 Oktober 201 1 yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nornor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000, menurut Pemohon Banding tidak sesuai dengan data dan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku, karena koreksi pemeriksaan didasarkan pada analisa yang hal tersebut berarti suatu asumsilanggapan dan tidak berdasarkan bukti yang ada, sehingga sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan yang ads; Usul

bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dengan segala hormat tanpa mengurangi wewenang Pengadilan Pajak untuk memberikan keputusan, maka kami mengusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding yang perhEtung& &irnya adalah sebagai berikut:

A. Dasar Pengenaan Pajak - Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri B. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Dikurangi : C. PPN yang disetor dimuka dalam Masa pajak yang sama D. Pajak Mmukan yang dapat diperhitungkan E. Lain-lain

F. Jumlah perhitungan PPN Kurang ( Lebih ) Bayar

Rp.3.173.484.500,OO Rp. 266.677.250,OO Rp. 208.273.192,OO Rp. 428.590.350,OO RD. 0.00 Rp. 636.863.542.00 (Rp.

Put-42943/PP/M. 1II.I 6iZOI3 PT Blntang Cltra Asia

G. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya H. PPN yang kurangdibayar

-

I. Sanksi adrninistrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP J. Sanksi administrasi Kenaikan Pasall3 ayat (3)KUP K. Jumlah PPN yang masih harus dibayar

RD. 370.186.292.00 RP. 0;OO . 0,oo RP* Ru. 0.00 RP. 0,OO

bahwa Terbanding dalam Surat Bantahannya melampirkan fotokopi dokumen sebagai berikut: P-6 Surat Pemberitahuan Hasil Pemcriksaan Nomor: Pem-141/WPJ.32/KP.O700n010 tanggal 29 September 2010; P-7 Berita Acara Pe,mbahasan Akhir Hasil Perneriksaan tanggal 08 Oktober 20 10; P-8 Bukti terima Surat Permintaan Bantahan;

.PERTIMBANGAN HUKUM KIZTENTUAN FORMAL Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setclah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal; 1.

Pcmenulzan Ketentuan Fornzal Pengajuan Banding

bahwa Swat Banding Nomor: 08BCA/Y12 tanggal 16 Januari 2012, ditandatangani oleh Sdr. Widjaja Kusumaningsih, jabatan: Direktur 11; bahwa Surat Banding Nomor: 08BCA/I/12 tanggal 16 Januari 2012, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa Surat Banding Nomor: 08/BCAn/12 tanggal 16 Januari 2012, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1775/WPJ.3UBD.06/2011 tanggal 19 Oktober 201 1 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertarnbahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00 184/207/08/528/10 tanggal 27 Oktober 2010 Masa Pajak Agustus 2008; bahwa Surat Banding Nornor: O8IBCAIY12 tanggal 16 Januari 20 12 memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa. Swat Banding Nornor: 0 8 B C M 1 2 tanggal 16 Januari 2012, memuat alasan-alasan banding yang jelas dan mencantumkan tanggal ditcrirnanya Keputusan Terbanding yaitu tanggal 21 Oktober 201 1, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa Surat Banding Nomor: 08/BCAn/12 tanggal 16 Januari 2012 dilampiri dengan salinan Keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa banding diajukan terhadap besarnya Pajak yang terutang sesuai dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1775fWPJ.3UBD.0612011tanggal 19 Oktober 20 11 sebesar

P~1-42943/PP/M.Ill/J 6/2013 PT Bintang CifraAsia

i bahwa Pasal 25 ayat (3a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umwn d m .Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan, "Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberafan atas Surd Kete fapan Pajak; Wajib Pajak w@b mslunasi Pajak yang masih h a m dibayar paling sedikit sejumlah yang telah discfujui Wajib Pajak dalam pembahasm- akhir hasil pemeriksaan, sebelum Surat Keberatan disumpaikan"; bahwa Pasal27 ayat (5c) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan, "Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding bslum merupakan Pajak yang ferutangsampai dengan Putusan Banding diferbifkan"; bahwa besarnya Pajak yang Masih Harus Dibayar yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemcriksaan yaitu sebtsar Rp.O,OO, sehingga tidak ada kewajiban,pembayaran 50% dari pajsrk terutang sesuai ketentuan Pasd 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002; bahwa karenanya pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undmg Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa Surat Banding Nomor: 08/BCA/I/12 tanggal 16 Januari 2012, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada bari Selasa, tanggal 17 Januari 2012(diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2011, sehingga pengajuan banding mernenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa Sdr. Wi djaja Kusuhaningsih, jabatan: Direktur Il selaku penandatangan Surat Banding Nomor: 08/BCA/I/12 tanggal 16 Januari 2012, berdasarkan bukti yang diperlihatkan dalarn persidangan berupa asli Akta Berita A w a Rapat Umum Para Pemegang Saham "PT Bintang Citra Asia*' Nomor 82 tanggal 19 Juni 2008, diketahui bahwa Sdr. Widjaja Kusurnaningsih telah diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan dengan jabatan: Direktur 11, karenanya berhak menandatangani Surat Banding, sehingga Surat Banding memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak; bahwa Surat Banding Pemohon Bcuuiing Nomor: 0 8 / B C A , 2 tanggal 16 Januari 2012 memenuhi ketentuanformalpengajuan banding; 2.

Pemenultan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan

bahwa pengajuan banding telah didahului dengan Surat Keberatan Nomor: 009/BCA/Y11 tanggal 25 Januari 201 1 yang berisi keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 001 84/207/08/528/10 tanggal 27 Oktober 20 10 Masa Pajak Agustus 2008; bahwa Surat Keberatan Nomor: 009/BCA/I/11 tanggal 25 Januari 201 1, ditandatangani oleh Sdr. Widjaja Kusumaningsih,jabatan: Direktur 11; bahwa Surat Keberatan Nomor: 009/BCA/I/ll tanggal 25 Januari 201 1, ditujukan kepada Terbanding dan dibuat dalam bahasa Indonesia, sehingga rnemenulli ketentuan Pasal25 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007; bahwa Surat Keberatan Nomor: 009/BCA/I/11 tanggal satu Surat Keberatan untuk satu Surat Ketetapan Pajak,

i 201 1, memenuhi persyaratan

P~l-42943/PP/M.lIl/16R013 PT BlnfangCitra Asia

bahwa Surat Keberatan Nomor: 009/BCAIYll tanggal 25 Januari 20 11, memuat alasan-alasan keberatan yang jelas dan perhitungan besarnya pajak yang terutang menurut Pemohon Banding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umurn dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2067; ! bahwa Surat Keberatan Nomor: 009/BCA/I/1 1 tanggal 25 Januari 201 1, diterima oleh Terbanding pada tanggal 25 Januari 2011, sedangkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00 184/207/08/528/10 diterbitkan pa& tanggal 27 Oktober 2010, sehingga pengajuan keberatan memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan keberatan sebagairnana dimaksud Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimak telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007; bahwa Sdr. Widjaja Kusurnaningsih, jabatan: Direktur II selaku penandatzingan Surat Keberatan Nomor: 009/BCA/Yll tanggal 25 Januari 201 1, berdasarkan bulcti yang diperlihatkan daiam persidangan berupa asli Akta Berita Acara Rapat Umurn Para Pemegang Saharn "PT Bintang Citra Asia" Nomor 82 tanggal 19 Juni 2008, diketahui bahwa Sdr. Widjaja Kusumaningsih telah diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan dengan jabatan: Direktur 11, karenanya berhak menandatangani Surat Keberatan, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007; bahwa Surat Keberatan Pemohon Banding Nornor: 009/BWI/I 1 tanggal 25 Januari 201 1 memenultl ktenhranformalpengajuan'keberatm; 3.

Pemenu/zan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding

bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1775/WPJ.3UBD.06/20 1 1 tanggal 19 Oktober 201 1, merupakan keputuban atau, jawaban terhadap Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor: 009PBCAnlll tanggal 25 J&uari 2'01 1; bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP- 1775/WPJ.32/BD.06/20 11 tanggal 19 Oktober 201 1 berupa Mcnerima Sebagian besarnya jumlah pajak yang terutang atas keberatan Pemohon Banding, sehingga Terbanding memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan -Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimma telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007; bahwa Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut memenuhi azas satu Kcputusan atcru satu balasan; bahwa Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut bukan termasuk dalam kategori keputusan yang sebelurn diterbitkan tidak didahului dengan pemberian kesempatan kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud Pasd 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007; bahwa Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan tanggal 19 Oltober 2011, sedangkan Surat Keberatan ,diterima oleh Terbanding tanggal 25 Januari 2011, sehingga Terbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana .dirnaksud Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun

,

,:I

. j

P~l-42943/PP/M.lI1/16/2013 PT Bintang Cifra Asia

bahwa Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tidak mengandung kesalahan tulis pada subjek, jenis dan tahun pajak yang dituju 01th keputusan, sehingga dapat mengakibatkm Pemohon Banding ,.tidak dapat menjalankan kewajiban danfatau hak perpajakannya secara baik dan benar; .

bahwa Kepurusan Terbanding Nomor: KEP-1775/WPJ.32/BD.O6/201 I tanggal 19 Oktober 201 1 memenul~iketentuunformal Penerbitan Keputtcsan;

' 4,

i

Per?tenu/~nrr ~eicnthdnFormal Penerbitan Surat Ketelapan Pajak

bahwa Surat Keberatan Nomor: 009/BCA/Y11 tanggal 25 Januari 20 1 1 ditujukan terhadap Swat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00184/207/08/528/10 tanggal 27 Oktober 2010 Masa Pajak Agustus 2008; bahwa S u m Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00184/207/08/528/10tanggal 27 Oktober 2010 Masa Pajak Agustus 2008 bukan termasuk dalam kategori ketetapan dari hasil pemeriksaan yang sebelum diterbitkan tidak didahului dengan pemberitahuan tertulis hasil pemeriksaan kepada Pemohon Banding; bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang clan Jasa Nomor: 00184/207/08/528/10tanggal 27 Oktober 2010 Mase Pajak Agustus 2008 memenuhi azas 1 (satu) ketetapan untuk 1 (satu) tahun pajak; bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 Nomor: OOl84/207/08/528/10 diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2010, merupsrkan ketetapan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2008 Lebih Bayar yang dilompensasilan, sehingga diterbitkan masih dalam jangka waktu 5 @ma) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007; bahwa Surat Ketetapan Pajak Kuang Bayar Pajak Pertarnbahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00184/207/08/528/10 tang~al27 Oktober 2010 Masa Pajak Agustus 2008 tidak mengandung kesalahan tulis pada subyek, jenis, dan tahun pajak yang dituju oleh ketetapan, sedemikian rupa sehingga dapat mengakibiitkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan hak danlatau kewajiban Perpajakannya secara baik dan benar;

bahwa Swat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nflai Barang dan Jma Nomor: 00184/207/08/528/10tanggal 27 Oktober 2010 Masa Pajak Agustur 2008 memenuhi ketentuan formal penerbitan Surar Ketetapan Pajak;

POKOK SBNGKZTA Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa banding dilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dan dilanjutkan dengan pemeriterhadap materi sengketa mengenai kompensasi kerugian, tarif pajak, kredit pajak dan materi sengketa tentang ha1 lainnya, diakhiri dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa tentang sanksi administrasi; Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dimulai dengan menganalisa perkembangan sengketa mengenai objek pajak, dilanjutkan menyimpulkan pokok-pokok sengketa mengenai objek pajak, membahas setiap pokok.sengketa mengenai o

Put-42943/PP/M.IIVI @20I 3 PT Bintang CifraAsia

pajak terscbut, dan diakhiri dengan penilaian ~ a j e l i sterhadap nilai objek pajak rnenurut keputusan Terbanding atas keberatan Pcmohon Banding scbelum banding ini; bahwa Majelis blah menghimpun data untuk menganalisa perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya objek pajak, sebagd berikut: bahwa. menurut pendapat Majelis, Terbanding menggunakan nilai Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp.3.355.5 16.227.00 sobagai dasar untuk menerbitkan ketetapan semula, sedangkan Pemohon Banding melaporkan dalam Surat Pemberitahuan Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp.3.173.484.500,OO sehingga selisih D a a r Pengenaan Pajak sebelum keberatan adalah sebesar Rp. 182.031.727.00; i

i

bahwa rnenurut pendapat ~hjelis,atas ketetapan Terbanding yang menyatakan Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp.3.355.516.227.00, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan rnenyebutkan secara eksplisit besarnya Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Agustus 2008 menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu sebesar Rp.3.173.484.500,00, sehingga nilai sengketa sampaf dengan keberatan adalah sebesar Rp. 182.031.72 7,OO; bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp.3.173.484.500,00, Terbanding menggunakan nilai Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp.3.316.903.295,OO sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding, sehingga nllai sengkta sebelum banding adalah sebesar Rp. 143.418.795,OO; bahwa menurut pendapat Majelis, atas keputusan Terbanding yang menyatakan Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp.3.3 16.903.295,00, Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Agustus 2008 menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu Rp.3.173.484.500,00, sehingga nilai sengkta sampai dengun Surat Banding adalah sebesar Rp. 143.418.79.5.00; bahwa menurut pendapat Majelis, atsls banding Pemohon Banding yang menyatakan Dasar Perigenaan Pajak Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp.3.173;484.500,00, Terbanding dalam Surat Uraian Banding berpendapat bahwa besarnya Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Agustus 2008 adalah sebesar Rp.3.3 16.903,295,00, sehingga nilai sengkta sampai dengan Surat Uraian Banding adalah sebesar Rp. 143.418.795,OO; Mcnimba*, bahwa nilai sengketa terbukti dalam perkara banding ini adalah koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri ~ k Pajak a Agustus 2008 sebesar Rp.143.418.795,OO yang tidak disetujui Pemol~onBanding; Mcnimbsng, bahwa hasil pembahasan atas pokok sengketa adalah sebagai berikut: Koreksi Pcnyershan Yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp.143.418.795,OO Menurut Terbanding : bahwa dasar koreksi positif DPP PPN bulan Agustus 2008 sebesar Rp. 182.031.727,OO adalah ang dihitung 1 batang filter 12 cm digunakan untuk berdasarkan analisa uji produksi 6 batang rokok

P~f-42943/PP/M.IWI6/2013 PT Binfang Cilro Asia

bahwa dasar koreksi atas penetapan jumlah produksi rokok sigaret kretek mesin oleh Terbanding, didasarkan pada hasil analisa pemakaian filter yang tidak mengakomodir sama sekali terjadinya kerusakan filter maupun bahan lain dalarn proses produksi; bahwa dalarn rangka pengajuan keberatan, Pemohon Banding ciapat' menunjukkan penyelenggaraan pencatatan (kartu stock) atas sekrap, rokok rusak dan berita acara pemusnahan bahan yang tidak lagi dapat digunakan proses produksi. Namun dernikian data/catatan tersebut harus diuji kebenarannya; bahwa berdasarkan arus dokumen pelaporan kegiatan produksi ymg dilaksanakan, Terbanding menetapkan dasar koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN atas dasar h i 1 rekapitulasi bon penyerahan rokok pack-packan untuk dilekati pita cukai (Gl) dengan ikhtisar hasil penelitian untuk masa Januari sarnpai dengm Desember 2008 adalah sebagai berikut: Jenis Produksi I. Sigaret Kretek Mesin (SKM) 2. Sigaret Kretek Tangan (SKI')

Jumlah

Batang

Packing

82.176.000,OO 5.136.000,OO 576.000,OO 48.000,OO 82.752.000,OO 5.184.000,OO

bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka &pat diketahui jumlah pemakaian filter oleh Pemohon an ding adalah sebagai berikut: 1.

Jumlah produksi cfm. Laporan GI (khusus SKM) 82.176.000

2. Filtor terpakai cfm. Data lap. Ol

13.696.000 3. Jumlah filter tespakai beidasarkan kartu stok filter 13.926.690 Selisih pemakaian filter (3-2) 230.690 Selisih pemakaian filter (%) 2 .

batang batang @ 12 cm batang @ 12 cm batang @ 12 cm %

bahwa selisih pemakaian filter terjadi yaitu sebesar 2% atau sebanyak 230.690 batang tersebut, sesuai karakteristiknya &pat diakui sebagai filter yang rusak dan tidak dapat digunakan kembdi dalarn proses produksi sehingga tidak dapat dianggap sebagai barang jadi yang laku dijual dan dimusnahkan; bahwa penetapan adanya filter yang rusak telah didukung dengan catatan yang diselenggarakan oleh Pemohon Banding berupa Berita Acara Pemusnahan, kartu stock rokok rusak, dan catatan tentang sekrap; . bahwa penetapan produksi berdasarkan data laporan GI telah mendukung jurnlah dasar pengenam pajak berdasarkan analisa arus piutang; bahwa berdasarkan h&il rekapitulasi bon penyerahan rokok pack-packan untuk dilekati pita cukai (Gl) DPP PPN Masa Agustus 2008 sebesar Rp3.316.903.295.00; Menurut Pemohon Banding: bahwa p e n g a j d banding d i l a k h Pemohon Banding dengan alasan bahwa terhadap koreksi hasil pemeriksaan atas kdteksi DPP penyerahan yang terutang PPN sebesar Rp.182.031.727,OO ymg dilakukan oleh Terbanding dari analisa pemakaian filter sebagai dasar koreksi dan kemudian oleh Terbanding (dalarn proses keberatan) dikabulkan sebagian, menurut Pemohon Banding adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. Analisa yang dilakukan oleh Terbanding tidak didukung bukti yang cukup memadai dan tanpa melakukan pemeriksaan lainnya untuk mendukung hasil analisa tersebut, padahal pada kenyataannya pemakaian filter sebanyak 13.926.690 batang filter (selarna tahun 2008) tidak a h bisa diasumsikan batang filter 12 cm untuk 6 batang rokok @ 2 cm karena dalarn proses produksi pasti

P~t-42943/PP/M.Ill/l6/2OI3 PT Bintang Citra Asia

kerusakan. Bahwa untuk memproduksi rokok, tidak cukup hanya dengan menggunakan filter saja tanpa ada bahan-bahan lainnya, seperti ternbakau, saus, cengkeh, dan lain-lain, sehingga koreksi DPP penyerahan yang terutang PPN yang dilakukan Terbanding dan hanya dikabulkan sebagian oleh Terbanding (dalam proses keberatan) atas dasar analisa pemakaian filter adalah sangat-sangat tidak dapat dipertanggung jawabkan;

1 I

I

I

bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa atas rokok yang Pemohon Banding jual dalam Tahun 2008 semuanya ber pita cukai. Atas penjualan tersebut terdapat bukti penjualan yang cukup memadai, telah dikenakan PPN Cukai dan membayar pita cukai sesuai peraturan pajak yang berlaku serta telah dilaporkan sebagai penghasilan dalam SPT 177112008 maupun SPT Masa PPN untuk periode yang bersangkutan; bahwa rnenurut Pemohon Banding koreksi DPP penyerahan yang terutang PPN tersebut diatas dilakukan berdasslrkan suatu asumsi atau anggapan, dan dalarn ha1 ini Terbanding sama sekali tidak menernukan adanya bukti bahwa Pemohon Banding teIah melakukan penyerahan hasil produksi rokok yang terutang PPN atas dasar hasil aridisa pemakaian filter. Dengan demikian sangat jelas bahwa koreksi Terbanding yang dikabulkan sebagian oleh Terbanding saat Keberatan tidak bisa dipertanggung jawabkan dan sama sekali tidak dapat dibuktikan bahwa koreksi DPP penyerahan yang terutang PPN tersebut penyerahan barangnya kepada siapa, kapan terjadi penyerahan barangnya, sehingga koreksi yang didasarkan pada suatu asumsi atau anggapan sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan Undang-undang Perpajakan; bahwa sedangkm Pemohon Banding dalam ha1 ini justru sudah memberikan bukti-bukti yang mendukung selama proses pemeriksaan dan proses keberatan, sehingga menurut Pemohon Banding koreksi Terbanding yang didasarkan pada analisa adalah merupakan koreksi yang didasarkan pada suatu asumsi atau anggapan dan sangat tidak berdasar serta bertentangan dengan Undang-undang Perpajakan; Pcndapat Majelis : bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang d m Jasa Nomor: 0018412071081528110 tanggal 27 Oktober 2010 Masa Pajak Agustus 2008, dapat diketahui Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 182.03 1.727,OO untuk Masa Pajak Agustus 2008 berdasarkan analisa pemakaian filter khusus jenis sigaret kretek rnesin, dirnana 1 (satu) batang filter panjang 12 cm digunakan untuk 6 (enarn) b a t v g rokok @ 2 cm; bahwa atas selisih pernakaian berdasarkan hasil analisa uji pemakaian filter yang rnerupakan koreksi Terbanding yakni sebesar Rp. 182.031.727,00 tersebut dianggap sebagai produksi rokok, dijual, dan Pajak Pertambahan Nilainya dikalikan dengan tarif efektif 8,4%; bahwa berdasarkan analisa dan anggapan tersebut Terbanding menerbitkan Swat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertarnbahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00184/2071081528110 tanggal 27 Oktober 2010 Masa Pajak Agustus 2008, sebesar Rp.689.813.330,OO bahwa atas ketetapan tersebut di atas, Pernohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nornor: 009lBCA/Il11 tanggal 25 Januari 2011, dan rnenyatakan bahwa SKPKB PPN tersebut tidak benar karena analisa Terbanding tidak memperhitungkan kerusakan filter, etiket, cigarette, ctp, dan tembakau dalam proses produksi rokok, demikian pula anggapan atau asumsi bahwa selisih produksi rokok tersebut dijual, dan Pajak Pertambahan Nilainya dihitung berdasarkan tarif efektif 8,4% addah t i d q benar, tidak didukung bukti dijud kepada siapa, kapan terjadi transaksinya, hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga seharusnya Pajak Pertarnbahan Nilai yang masih hams dibayar adalah 0 (nol) atau NIHIL;

KEP-l775/WPJ.32E3D.06/2011, tanggal 19 Oktober 201 1, yang isinya mengabulkan sebagian keberatan Pemohon Banding, sehiigga jurnlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih h a m dibayar mcnjadi Rp.683.326.?58.,00; bahwa koreksi Dasg Pengenaan Pajak Penyerahan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkai Kcputusan Nomor KEP-1775/WPJ.32/BD.06120 1 1, tanggal 19 Oktobw 2011, adalah mcnjadi sebesar Rp.143.4 18.795,00, bnhwa atas keputusan keberatan tersebut, Pemohon Banding mengajukan Banding dengan Surat Nomor: OBTSCA/I/l2 tanggal 16 Januari 2012 dan menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak benar karena mempertahankan koreksi Pemeriksa yang didasarkan pada' analisa dan anggapan atau ~ u r n s adalah i sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan Undang-undang Perpajakan sehingga ham dibatalkan, dan seharusnya Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar adalah 0 (nol) atau NIHIL; bahwa produksi rokok Pemohon Banding sebanyak 79.104.000 batang sudah sesuai dengan dokwnen laporan produksi rokok batangan (MI), dengan pemakaian filter sebanyak 13.926.690 batang, dimana tcrdapat kerusakan sebesar 742.690 batang filter (5,33%), yang didukung dengan bukti perlcatatan (kartu stock) atas scrap rokok msak dan berita acara pemusnahan bahan yang tidak lagi dapat digunakm dalarn proses produksi; bahwa koreksi .Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.2.114.168.491,OO selama tahun 2008 dan untuk masa Agustus 2008 sebesar Rp.143.418.795,OO yang berdasarkan analisa pemakaian filter khusus jenis sigaret lcretek mesin dimana 1 batang filter 12 cm digunakan untuk 6 batang rokok @ 2 cm, selisih tersebut dianggap sebagai produksi rokok, dijual, dan Pajak Pertarnbahan Nilainya dikalikan dengan tarif efektif 8,4% addah tidak didukung bukti yang sah dan meyakinkan, tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, 'sehingga koreksi Terbanding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan; 1'

I

Menimbang, bahwa dalam sengketa-bandingini terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak berupa berupa Pajak Masukan yang Dapat Dipcrhitungkan sebesar Rp.329.6 16.000,OO yang tidak disetujui Pemohon Banding; Menimbang, b+wa hasil pembahasan atas pokok sengketa mengenai Kredit Pajak adalah sebagai berikut: Korelui Pajak MasuIcan sebcsar Rp.329.616.000,OO

Menurut Terbanding: atas koreksi pajak masukan masa Agustus 2008 sebesar Rp.329.616.000,OO karena pengkreditan faktur pajak masukan yang dinyatakan sebagai f a h pajak cacat yaitu atas faktur pajak yang .dikreditkan narnun faktur pajak tersebut pembuatannya telah melebihi 3 bulan sejak saat seharusnya diterbitkan sebagaimana Pasd 13 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER159lPJ12006; I

bahwa mesin telah diserahkan dari penjual dan secara nyata telah diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 01 Desember 2007 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 PER159PJ.12006 sebagaimana tersebut diatas maka atas penyerahan mesin tersebut seharusnya dibuatkan Faktur Pajak Standar oleh pihak penjual paling lambat akhb bulan Januari 2008; bahwa berdasarkan hasil pemer@aan, atas penyerahan mesin pada tanggal 1 Desember

\'I

i

Put-12943/PP/M.l11/16/2013 PT Dinlang CitraAsia

Pemohon Banding menerima faktur pajak dengan nomor 010.000-08.00000893 tanggal .30 Juni 2008, 010.000-08,0000 1146 tanggal 20 Agustus 2008, dan 0 10.000-08.0000 1075 tanggal 02 Agustus 2008; bahwa Faktur Pajak Standar merupakan. bukti pembayaran PPN bagi Wajib Pajak yang menerima penyerean barang kena pajak dan untuk dapat mengkreditkan atas PPN yang telah dibayarnya tersebut;

.

bahwa atas Pajak Masukan tersebut, besdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) tidak dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding, sehingga dengan dcmikian dasar koreksi oleh Terbanding mempunyai cukup alasan untuk dipertahankan; Mcnurut Pcmohon Banding: bahwa Mesin yang Pemohon Banding pesan dari PT. Djitoe ITC baru Pemohon Banding terima pada bulan Maret 2008 dan April 2008 yang dikirlm olch PT Djitoa ITC berdssarkan surat jalan Nomor: 10 tanggal 14 April 2008 untuk 1 unit Mesin HLP 16 Slim Packing dan Nomor: 19 -tanggal 14 April 2008 untuk 1 unit mesin MK 9 SM Machine; bahwa Faktur Pajak Masukan Nomor: 010.000-08.00001075 atas 1 (satu) unit Mesin Rekondition Molins MK 9 SM sbesar RP.205.672.500,OO tanggal 02 Agustus 2008 dan Faktur Pajak Masukan Nomor: 010.000-08.00001 146 atas 1 (satu) unit mesin HLP Packing 16 slim sebesar Rp.123.943.500,OO tanggal 20 Agustus 2008, Pemohon Banding kreditkan dalarn masa pajak yang sama. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Faktur Pajak yang Pemohon Banding terima tersebut belum melcwati batas waktu 3 bulan sejak Faktur Pajak tersebut harusnya dibuat sehingga menurut Pemohon Banding Faktur Pajak tersebut masih bisa dikreditkan; Pendapat Majelis : bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap dokumen yang terdapat di dalam berkas banding Pemohon Banding, dapat idiketahui koreksi atas Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar ~~.329$16.000,01 merupakan koreksi atas 2 (&xi) Faktur Pajak Masukan dengan perincian sebagai berikut : 1. Faktur Pajak Masukan Nornor: 0 10.000-08.00001075 2. Faktur Pajak Masukan Nornor: 010.000-08.00001 146 Jumlah 1. Faktur Pajak Masulan Nomor: 010.000-08.00001075

Rp.205.672.500,OO R~.123.943.500.00 Rp.329.6 16.000,OO

- Rp.205.672.500,OO

bahwa Faktur Pajak Masukan Nomor: 010.000-08.00001075 tanggal 02 Agustus 2008 merupakan pembelian atas 1 (satu) unit Recondition Molins MK9 SM PA 8.5 Filter Assembler Manchine sebesar USD.225,000.00 atau setara Rp.2.056.725.000,OO dengan PPN 10% sebesar USD 22,500.00 atau setara Rp.205.672.500,OO; bahwa berdmarkan penelitian Majelis terhadap Surat-surat Perrnintaan dan Penawaran Pemohon Banding dengan PT.DJITOE Indonesia Tobacco Coy, sebagai berikut :

1. Surat Penlohon Banding Nomor: 001/BCA/XI/07 tanggal 02 November 2007 tentang Permohonan Penawaran Harga Mesin; 2. Surat PT.DJITOE Nomor: 89/DT/K/W07 tanggal 05 November 2007 tentang Penawaran Hasga; 3. Surat Pemoho Nomor: 0 0 2 / B C M O 7 tanggal 09 November 2007 tentang Pesanan Mesi

.

Puf-42943/PP/M.III.I 64013 PT Blnlang Cltra Asla

4. Swat PT.DJITOE Nomor: 90/DT/WXYO7 tanggal 11 November 2007 tentang Pesanan Mesin; 5. Surat PT.DJITOE tanggal 01 Desember 2007 tentang Surat Pernyataan akan mengirim, menginstall dan melakukan uji coba mesin-mesin kepada Pemohon Banding. Bila mesin sudah bejalan dengan baik, baru akm dibuatkan Pejanjian Jual Beli; 6. Surat Jalan PT.DJITOE tanggal 01 Desember 2007, mengirimkan 1 (satu) unit Recondition Molins MK9 SM PA 8.5 Filter Assembler Manchine kepada Pemohon Banding dengan status DIPINJAMKAN, 7. Surat Jalan PT.DJITOE Nomor: 19 tanggal 14 April 2008 mengirimkan I (satu) unit Recondition Molinq MK9 SM PA 8.5 Filter Assembler Manchine; 8. Surat Jalan Pemohon Banding tanggal 02 Mei 2008 mengembalikan mesin 1 (satu) unit -.. . -Recondition Molbs MK9 SM PA 8.5 Filter Assembler Manchine; 9. Pejanjian Jual Beli antara PT.DJITOE dengan Pemohon Banding tang (satu) unit Recondition Moliis MK9 SM PA 8.5 Filter Assembler harga USD247,500.00 (termasuk PPN 10%) dimana Delivery 3(tiga) 10. Faktur Pajak Standar PT.DJITOE Nomor: 010.000-08.00001 075 tanggal 02 Agustus 2008 merupakan penyerahan atas 1 (satu) unit Recondition Molins MK9 SM PA 8.5 Filter Assembler Manchine dengan Dasar Pengenaan Pajak USD 225,000.00 atau Rp.2.056.725.000,OO clan PPN USD 22,500.00 atau Rp.205.672.500,OO; bslhwa dengan demikian Faktur Pajak Standar yang diterima Pemohon Banding adalah sah karena belum melewati batas waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak Standar seharusnya dibuat, sehingga masih dapat dikreditkan dan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp.205.672.500,OO ti& dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan;

-

2. Faktur Pajak Masukan Nomor: 010.000-08.00001146 Rp.123.943.500,OO

bahwa Faktur Pajak Masukan Nomor: 010.000-08.00001 146 tanggal 20 Agustus 2008 merupakan pembelian atas 1 (satu) unit HLP 2 Packing Machine Ukwan: Slim 16's sebesar USD. 135,000.00 atau setara Rp. 1.239.435.000,OO dengan PPN 10% sebesar USD 13,500.00 nhu setara Rp.123.943.500,OO; bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Swat-swat Permintam dan Penawaran Pemohon Banding dengan PT.DJITOE Indonesia Tobacco Coy, sebagai berikut : I . Surat emo oh on Banding Nomor: 001/BCA/XI/07 tanggal 02 November 2007 tentang Permohonan Penawaran Harga Mesin; 2. Surat PT.DJITOE Nomor: 89/DT/K/XI/07 tanggal 05 November 2007 tentang Penawaran Harga; 3. Swat Pemohon Banding Nomor: 002/BCA/XY07 tanggal 09 November 2007 tentang Pesanan Mesin; 4. Surat PT.DJITOE Nomor: 90/DT/K/XI/O7 tanggal 11 November 2007 tentang Pesanan Mesin; 5. Surat PT.DJITOE tanggal 01 Desember 2007 tentang Surat Pernyataan &an mengirim, menginstall dan melakukan uji coba mesin-mesin kepada Pemohon Banding. Bila mesin sudah bejalan dengan baik, baru &an dibuatkan Perjanjian Jual Beli; 6. Surat Jalan PT-DJITOE tanggal 01 Desember 2007, mengirimkan 1 (satu) unit HLP 2 Packing Machine Ukuran: Slim 16's kepada Pemohon Banding dengan status DIPINJAMKAN; 7. Surat Jalan PTSJITOE Ndqor: 19 tanggal 14 ~ ~ r i l 2 0 mengirimkan 08 1 (satu) unit HLP 2 Packing Machine Ukuran: slim 46's; mesin 1 (satu) unit 8. Surat Jalan Pemohon Banding tanggal 02 HLP 2 Packing Machine Ukuran: Slim 16's; ,A

1

.

9. Perjanjian Jual Beli antara PT.DJITOE &ngan Pemohon Banding tanggal 05 Mei 2008, 1 (satu) unit H L P 2 Packing Machine Ukuran: Slim 16's dengan harga USD148,500.00 (termasuk PPN 10%) dimana Delivery 3(tiga) bulan; 10. Faktur Pajak Standar PT.DJITOE Nomor: 010.000-08.00001 146 tanggal 20 Agustus 2008 merupakan penyerahan atas .1 (satu) unit HLP 2 Packing Machine Ukwan: Slim 16's dengan Dasar Pengenaan Pajak USD 135,000.00 atau Rp.1.239.435.000,OO dan PPN USD 13,500.00 atau Rp. 123.943.500,OO; bahwa dengan demikian Faktur Pajak Standar yang diterima Pemohon Banding adalah sah karena belum melewati batas waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak Standar seharusnya dibuat, sehingga masih dapat dikreditkan dan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp. 123.943.500,OO tidak dapat dipertahankan, dan hams dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak; Menirnbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sslnksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya; Mengingat, Undangandang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan gan lainnya serta peraturan h u k G yang berlaku dan yang berkaitan

Pvr-42943/PP/M.III/I&/ZOI3 PT Bfnfang Cfrra Asia

MENGADILI

Menyataksm mengabulkan selunhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap tanggal 19 Oktober 201 1, Keputusan Terbandiig Nomor: KEP-1775/WPJ,32/BD.06/2011 tentang Keberatsln atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 001841207/08/528/10 tanggal 27 Oktober 2010 Masa Pajak Agustus 2008, atas nama: PT Bintang Citra Asii, NPWP: 21.002.674.6-528.000, beralamat di: Desa Klodran RT 01 RW 01, Kec. Colomadu, Karanganyar 57172, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2008 yang masih hams dibayar menjadi 0 (nol) / NIHIL. Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 oleh Hakim Mqjelis 111 Pcngadilan Pajak dengan susunan Hakim Majclis 111 dan Panitera Pengganti sebagai berikut: India J. Rivai, S.E., Ak.,MSG. Djangkung Sudjarwadi, S.H.,LL.M. Sartono, S.H., M.Si. . Aniek Andriani

sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti

Hakim Ketua, ttd. Indra J. Rivai, S.E., Ak, M.Sc. Hakim Anggota,

Hakirn Anggota,

ttd .

ttd.

Djangkung Sudjarwadi, S.H., LL.M.

Sartono, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti, ttd. Aniek Andriani

Put-42943/PP/M, IIVI 6/2013 PT Binfang Cifra Asia

dan Putusan diucapkan dalarn sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis 111, pada hari Karnis, tanggal 31 Januari 2013 dongan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Indrsr J. Rivai, S.E., Ak,,M.S6. Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M.

sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti

Drs. Gunawan, M.Si. .

Aniek Andrimi

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera ~engganti,dihadiri oleh Pemohon Banding, tanpa dihadiri Terbanding.

Hakim Ketua, ttd. Indra J. Rivai, S.E., Ak, M.Sc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M.

Drs.Gunawan, M.Si.

Panitera Pengganti, ttd. Aniek Andriani

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :